BAB III OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN
III.1 Objek Penelitian III.1.1. Sejarah Perusahaan PT APD Tbk didirikan pada tanggal 20 Juni 1984 sebagai perusahaan penyedia jasa pengeboran bagi perusahaan eksplorasi dan produksi di industri minyak dan gas di Indonesia. Pada awal berdirinya, PT APD Tbk hanya melayani jasa pengeboran lepas pantai dengan dua unit rig swampbarge Maera dan Raisis dan satu unit rig jack up Raniworo. Pada tahun 2001, dengan tujuan untuk menciptakan suatu perusahaan jasa pengeboran migas yang terpadu, PT APD Tbk melakuan penggabungan usaha dengan PT MA, perusahaan terafiliasi yang bergerak di bidang pengeboran darat dengan 12 armada rig darat. Penggabungan dua kekuatan ini kemudian membuat PT APD Tbk semakin mantap menjalankan berbagai proyek pengeboran, baik di Indonesia dan juga di beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Myanmar, Australia, Timur Tengah dan Amerika Serikat. Pada tahun 2002, untuk mendukung strategi ekspansi usaha, PT APD Tbk melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Jakarta. Pada saat itu, Perseroan tercatat sebagai perusahaan pemboran domestik pertama yang menjadi perusahaan terbuka. Keberhasilan IPO ini kemudian mendorong PT APD Tbk untuk melakukan ekspansi dengan menambah tiga rig lepas pantai, Raissa, Yani, dan Soehanah untuk memperkuat armada Perseroan.
39
Pada tahun 2005, PT APD Tbk berhasil memperoleh ISO 9001:2000 sertifikasi dalam sistem manajemen mutu yang ditingkatkan ke ISO 9001 terbaru:2008 version. Pada tahun 2007 perusahaan memperkuat armada pengeboran dengan penambahan satu super premium rig jack up, soehanah. Pada tahun 2008, sebagai bagian dari komitmen untuk terus menerus meningkatkan advantage competitive, perusahaan menyediakan layanan internasional pengeboran standar, seluruh layanan telah secara konsisten menempatkan kesehatan dan keselamatan karyawan perusahaan dan pemegang kepentingan lainnya, di samping perlindungan lingkungan sekitarnya, sebagai salah satu prioritas perusahaan. Perusahaan juga berhasil ketika insiden hilang frekuensi rate dan tingkat frekuensi total recordable yang berada di bawah rata-rata industri sebagaimana dicatat oleh asosiasi internasional pengeboran kontraktor wilayah asia pasifik. untuk memastikan operasi pengeboran kualitas dan aman setiap saat untuk melihat bahwa semua karyawan yang terlibat langsung dalam proses pengeboran mendapatkan dan mempertahankan IADC mereka dan sertifikasi kontrol internasional juga forum. Dan pada tahun ini juga, PT MIR Tbk melalui anak perusahaannya MIH Pte Ltd telah berhasil mengakuisisi saham mayoritas di PT APD Tbk menjadi pemegang saham mayoritas baru. dengan demikian, sejak saat itu kepemilikan PT MIR Tbk menjadi pemegang saham pengendali PT APD Tbk dengan 98,11% dari saham saham. Pada bulan Desember 2009, PT APD Tbk berhasil lulus dalam surveillance audit yang kedua dan mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008 dalam Sistem Manajemen Mutu. Terhitung tanggal 13 April 2009, Perseroan sudah tidak mencatatkan sahamnya lagi di bursa namun tetap mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka.
40
Visi Menjadi kontraktor pengeboran kelas dunia dengan kualitas layanan tanpa kompromi.
Misi -
Memenuhi harapan pihak-pihak yang terkait seperti pemegang saham, pelanggan, karyawan dan masyarakat.
-
Memperkuat daya saing Perseroan melalui peningkatan efektivitas biaya secara terus-menerus.
-
Menganut filosofi bisnis/usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan dan azas kepentingan bersama.
-
Memfokuskan nilai-nilai perseroan pada kepercayaan, dedikasi dan kinerja.
Nilai-nilai Perusahaan: -
Kepercayaan, integritas, komitmen, kejujuran.
-
Dedikasi, loyalitas, antusiasme, pengabdian.
-
Kinerja, kompetensi, profesionalisme, kepimpinan, hasil.
III.1.2. Bidang Usaha PT APD Tbk menawarkan jasa pengeboran darat dan lepas pantai minyak dan gas serta panas bumi eksplorasi dan produksi perusahaan. PT APD Tbk mempunyai 1 jack up, 4 rig submersible dan 1 baru dibangun super premium rig jack up, serta 8 rig darat.
41
III.1.3. Produk - Produk a. Darat (Onshore) : Rig darat untuk pengeboran di daerah daratan (minyak gas dan geothermal). PT APD Tbk mempunyai 8 rig yang beroperasi di Indonesia. Dengan keandalan tinggi dari rig darat, PT APD Tbk secara optimal diuntungkan oleh permintaan yang kuat untuk peralatan pengeboran eksplorasi domestik dan kegiatan produksi. peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi untuk energi alternatif seperti panas bumi juga telah memberikan kesempatan yang kuat karena beberapa rig darat PT APD Tbk telah lama terlibat dalam proyek pengeboran panas bumi. Berikut ini adalah beberapa produk-produk darat (onshore) yaitu : 1. Rig 2 berlokasi di Indramayu. 2. Rig 4 berlokasi di Jawa Barat. 3. Rig 5 berlokasi di Kalimantan Timur. 4. Rig 8 berlokasi di Sulawesi. 5. Rig 9 berlokasi di Kalimantan Timur. 6. Rig 10 berlokasi di Lumut Balai. 7. Rig 14 berlokasi di Banjarmasin. 8. Rig 15 berlokasi di Jambi.
b. Lepas Pantai (Offshore) : PT APD Tbk terus menerus untuk meningkatkan kualitas serta memperkuat armada pengeboran. Rig lepas pantai digunakan untuk pengeboran di air. PT APD Tbk memiliki dua rig jack up submersible dan empat swampbarge. perusahaan
42
pertama rig jack up raniworo diakuisisi pada tahun 1995 sementara super premium rig jack up soehanah berhasil diluncurkan awal 2007. PT APD Tbk mempunyai empat rig swambarge yang bernama Maera, Raisis, Raissa dan Yani. Rig pengeboran swambarge adalah satuan air dangkal yang biasanya dioperasikan di daerah rawa dan sungai delta. Rig jenis ini mampu untuk beroperasi di hingga 35 meter kedalaman air dan 25000 meter kedalaman pengeboran. PT APD Tbk berkomitmen untuk mendaftar tingkat utilisasi rig optimal dengan proaktif participant dalam tender, membangun hubungan yang solid dengan klien yang sudah ada serta memasang perawatan ketat dan rutin dan perbaikan. Selanjutnya, perusahaan akan menerapkan strategi operasional tepat dalam rangka untuk sepenuhnya memanfaatkan permintaan yang kuat di pasar pengeboran lepas pantai. Berikut ini adalah beberapa produk lepas pantai (offshore) yaitu: 1. Maera berlokasi di Kalimantan Timur. 2. Raisis berlokasi di Kalimantan Timur. 3. Raniworo berlokasi di Kalimantan Timur. 4. Raissa berlokasi di Kalimantan Timur. 5. Yani berlokasi di Kalimantan Timur. 6. Soehanah berlokasi di Kalimantan Timur.
c. FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) FPSO adalah jenis sistem tangki apung digunakan oleh minyak lepas pantai dan industri gas dan dirancang untuk mengambil semua minyak atau gas yang dihasilkan
43
dari platform yang dekat, kemudian diproses, dan menyimpannya sampai minyak atau gas dapat diturunkan ke kapal tanker, atau dikirim melalui saluran pipa.
III.1.4. Struktur Organisasi Perusahaan dan Uraian Tugas
Gambar III.1.1 Struktur Organisasi PT APD Tbk
44
RUPS
Board Of Commissioner Audit Commitee
Nominations& Remunerations Commitee
President director
Internal Audit
Vice President Director
Corporate Secretary
Technical Engineering
HR & Service Director
Human Resources
Compliance Director
Quality
Finance Director
Corporate Finance Business & Product development
Compliance General Services
Businees & Product develop ment director
Onshore Operation Director
Onshore rig Operation
Offshore Operation Director
Off shore FPSO Director
FPSO Oper ation
Offshore rig operation
Account ing & Tax Product Development
HSE Procurement Budget & Planning Legal
Contract
Asset IT 45
Tugas-tugas: RUPS: 1. Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris. 2. Memberhentikan direksi atau komisaris. 3. Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris. 4. Mengevaluasi kinerja perusahaan.
Dewan Komisaris (Board of commisioners) : 1. Melakukan evaluasi dan pemantauan atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Direksi melalui komite-komite independen yang dibentuk. 2. Melakukan pengawasan dan memberikan saran dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. 3. Menjamin penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik di lingkungan Perseroan. 4. Melaporkan ke perusahaan mengenai kepemilikan saham.
Direktur (Board of Director) : 1. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas mutu perusahaan termasuk sistem manajemen keselamatannya. 2. Menyusun dan menyajikan anggaran perkiraan dan perencanaan. 3. Mengawasi penerimaan personil baru.
46
Wakil Direktur (Vice President Director) : 1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama . 2. Mengawasi semau divisi. 3. Memantau anggaran.
Komite Audit (Audit Committee) : 1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal- hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. 2. Mengidentifkasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris. 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.
Komite Nominasi dan Remunerasi (Nominations & Remunerations Commitee): 1. Membantu Komisari mengevaluasi kinerja Komisaris dan Direksi. 2. Membantu menetapkan skala gaji dan tunjangan bagi Komisaris dan Direksi Perseroan yang jumlah maksimunya ditetapkan oleh RUPS Tahunan Perseroan.
Internal Audit: 1. Mengaudit laporan keuangan perusahaan. 2. Membantu meyakinkan bahwa risiko bisnis kunci telah dikelola dengan tepat. 3. Menyakinkan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan secara efektif.
47
Corporate Secretary: 1. Memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. 2. Menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh stakeholders sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari stakeholders. 3. Corporate Secretary bertanggung jawab kepada Direksi dan laporan pelaksanaan tugasnya juga disampaikan kepada Dewan Komisaris.
Technical Engineering: 1. Memelihara dan memastikan sistem yang ada berjalan dengan baik. 2. Instalasi sistem baik hardware maupun software. 3. Troubleshooting dan perbaikan system. 4. Memberikan pelatihan ke para pengguna sistem.
Kabag ADM dan Keuangan (Finance Director) : 1. Mengambil efisiensi dari semua fungsi keuangan dan akuntansi. 2. Memastikan bahwa semua faktur yang dibayar setelah diperiksa dengan benar dan di otorisasi. 3. Memantau dan melaporkan pembayaran sewa yang telah diterima.
Kabag Operasi di Darat (Onshore Operation Director): 1. Menjamin operasi yang aman dan bebas polusi. 2. Memantau aspek keselamatan karyawan di darat.
48
3. Memantau anggaran.
Kabag Operasi di Lepas Pantai (Offshore Operation Director): 1. Menjamin operasi yang aman dan bebas polusi. 2. Memantau aspek keselamatan karyawan di lepas pantai. 3. Memantau anggaran.
Kabag Pemeliharaan (HR & Services Director): 1. Menjamin bahwa rig telah sesuai dengan peraturan. 2. Memantau jadwal pemeliharaan rig. 3. Meninjau laporan dari rig-rig tersebut.
Kabag Pengembangan Bisnis dan Produk (Business dan Product Development): 1. Memantau alat-alat yang digunakan. 2. Memberikan saran kepada direktur untuk alat-alat baru yang akan dibutuhkan.
Kabag Kepatuhan (Compliance Director): 1. Memantau kepatuhan karyawan. 2. Menerapkan kepatuhan kepada karyawan.
Kabag Offshore FPSO (Floating Production, Storage and Offloading): 1. Mengawasi tangki minyak yang dihasilkan dari kegiatan di lepas pantai. 2. Memberikan saran untuk menambah atau mengurangi FPSO.
49
3. Bertanggung jawab atas produksi, penyimpanan serta pengeboran minyak yang dihasilkan dari kegiatan di lepas pantai.
III.1.4.1. Tata laksana administrasi PPh Pasal 22 dan Pasal 23 PT APD Tbk Perhitungan PPh Pasal 22: -Perhitungan PPh Pasal 22 dihitung berdasarkan impor dan pembelian fuel (bahan bakar solar). Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22: a. Atas Impor : -
Impor dilengkapi dengan LKP PPh Pasal 22 disetor oleh importir ke Bank Mandiri (Bank Persepsi) atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Impor tidak dilengkapi dengan LKP PPh Pasal 22 dipungut dan disetor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
-
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3 yaitu: Lembar pertama untuk pembeli, Lembar kedua untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lampiran laporan bulanan, Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.
b. PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya, dari penyerahan bahan bakar minyak dan gas oleh badan usaha selain Pertamina, dan dari penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog, dipungut dengan cara dilunasi sendiri oleh PT APD Tbk (Wajib Pajak) ke
50
Bank Mandiri (Bank Persepsi) atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus, dengan menggunakan SSP yang juga merupakan bukti pungutan pajak. c. Dalam hal pelaporan PPh Pasal 22, PT APD Tbk sebagai pihak yang dipungut tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 sehingga pelaporan PPh Pasal 22 dilaporkan bersamaan dengan SPT Badan. Saat terutangnya PPh Pasal 22: 1. PPh Pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 2. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas harus dilunasi sendiri oleh penyalur, agen, atau pembeli lainnya sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus. Perhitungan PPh Pasal 23: - Perhitungan PPh Pasal 23 dihitung untuk sewa dan jasa. Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23: 1.PPh Pasal 23 yang dipotong wajib dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kecuali jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada 1 hari kerja berikutnya. 2.Pembayaran PPh Pasal 23 melalui Bank Mega (Bank Persepsi) dan kantor pos.
51
3.Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan dengan 1 SSP sesuai dengan kode MAP dan jenis setoran pajak dan ditandatangani oleh pimpinan karyawan. 4.Setiap pembayaran melalui bank persepsi wajib membubuhkan NTPP pada SSP. 5.Pelaporan PT APD Tbk sudah memakai E-SPT. 6.Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dilakukan oleh Tax Processor dan ditandatangin oleh pimpinan karyawan. Saat terutangnya PPh pasal 23: -Saat pemotongan PPh Pasal 23 wajib dilakukan pada saat pembayaran kepada vendor. Tempat terhutangnya PPh Pasal 22 dan Pasal 23: 1. Pemungutan dan Pemotongan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat maka pajaknya dipotong, disetor dan dilaporkan oleh kantor pusat ke KPP PMB (dulu) sekarang per april 2012 dipindahkan ke KPP MIGAS. 2. Pemungutan dan Pemotongan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh cabang, maka pajaknya dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh cabang ke KPP PMB (dulu) sekarang per april 2012 dipindahkan ke KPP MIGAS.
III.2 Desain Penelitian III.2.1. Penentuan Jumlah sampel Pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis memerlukan banyak data arsip dari perusahaan, antara lain Laporan keuangan, SPT Badan, SPT Masa PPh Pasal 23, Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23, bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong Pasal 23.
52
Sampel-sampel tersebut sangat diperlukan oleh penulis untuk mengevaluasi masalah yang ada dalam penelitian.
III.2.2. Metode pengumpulan sampel Metode dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut: a. Wawancara Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berwenang dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan. b. Observasi Penulis melakukan peninjauan langsung dalam mencari dan memperoleh datadata yang dibutuhkan oleh penulis untuk melengkapi penulisan skripsi. c. Dokumentasi Penulis mengambil dokumen-dukumen dari perusahaan yang terkait dengan topik penelitian antara lain yaitu, laporan keuangan perusahaan, SPT Badan, Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23, bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong Pasal 23, dan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23.
53
