BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN CIBEUNYING KALER

Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN CIBEUNYING KALER 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Berdasarkan

tugas

dan

fungsi

pelayanan

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas

Umum

Pemerintahan

dapat

diidentifikasi

3

(tiga)

klasifikasi

permasalahan pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan, dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dapat didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler sebagai berikut : 1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, salah satunya dalam kaitan pelayanan KTP dan KK dengan prosedur tertentu menjadikan waktu pengerjaannya relatif lama; 2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai LAKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 58,5 berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat Kota Bandung; 3. Kebijakan Pemerintah yang menjadikan Kecamatan berfungsi sebagai fasilitator, menjadikan ruang gerak kecamatan menjadi lebih sempit; 4. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Cibeunying Kaler. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dapat diidentifikasi

21


permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler, sebagai berikut: 1. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan. Berbagai hal dapat menjadi alasan atas belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan. Beberapa alasan tersebut adalah belum adanya anggaran yang dapat mengakomodir segala bentuk partisipasi lembaga kemasyarakatan, selain itu faktor-faktor seperti belum terjalinnya komunikasi yang efektif antara stakeholder dalam aktivitas partisipasi, misalnya kurangnya sosialisasi kegiatan dan informasi kebijakan yang menjadikan partisipasi lembaga kemasyarakat belum optimal. 2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat; 3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana mambuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun; 4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008; 5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah; 6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, hal ini dapat dilihat dari aspek kurangnya pengetahuan aparatur tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan; 7. Tingkat

koordinasi

antarlembaga

kemasyarakatan

dalam

penanganan

kebencanaan masih rendah; 8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola); Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan, dari data kepegawaian yang ada pada Bab sebelumnya, nampak bahwa adanya kekurangan personil terutama pada tataran staf. Dampaknya adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan administrasi, dan penyusunan laporan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan;

2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung; 22


3. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung percepatan kinerja

aparatur,

seperti

kurangnya

kendaraan

dinas

bagi

aparat,

kurangnya PC/Komputer di masing-masing kelurahan, dll;

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan; Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung antara lain : 1. Faktor

internal

yang

sangat

mempangruhi

pelayanan

di

Kecamatan

Cibeunying Kaler adalah sumber daya manusia (SDM). Dari aspek SDM Kecamatan

Cibeunying

Kaler memiliki jumlah

pegawai

yang

kurang

memadai dibandingkan dengan tugas dan beban kerja. Selain itu, masih ada beberapa pegawai yang kurang dari aspek kapasitas (tingkat pendidikan yang kurang, aspek ekonomi dan finansial pegawai, aspek kedisiplinan, dll). 2. Masi kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan kinerja masih terdapat hal-hal tumpang tindih pekerjaan, ketidaksesuaian tugas yang dilaksanakan dengan yang direncanakan, dll; 3. Belum

optimalnya

pola

pembinaan

aparat

yang

beriorientasi

pada

peningkatan kinerja; 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tersusun dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien; Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung adalah : 1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan; 2. Beragamnya karakter masyarakat yang mempagaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler; 3. Kondisi wilayah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Cibeuying Kaler, hal ini dapat dilihat dari faktor kemungkinan bencana alam (banjir sungai cikapayang dan sungai cidurian), kebakaran, dll.

23


4. Kebijakan pemerintah Kota Bandung tentu saja mempengaruhi kinerja Pelayanan

Kecamatan

menetapkan anggaran

Cibeunying

Kaler,

misalnya

dalam

lambatnya

menjadikan aktivitas pelayanan di Kecamatan

Cibeunying Kaler. Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cibeunying KalerKota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

tuntutan

masyarakat

serta

dinamika

global

yang

senantiasa

mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga

24


diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya

merupakan

upaya

pembinaan,

penyempurnaan,

penertiban,

pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan

upaya-upaya

penataan

dan

penyempurnaan

tata

kerja

organisasi.Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung

penyelenggaraan

kelembagaan/organisasi pemerintahan

manajemen menyangkut

Kecamatan

dan

publik

yang

pembenahan

kelurahan,

baik.

Penataan

seluruh

sedangkan

unsure

penyelenggaraan

manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan

aparatur

kecamatan

dan

kelurahan,

SKPD

dilingkungan

Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika

demikian

halnya,

maka

pengelolaan

pelayanan

publik

perlu

melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system

25


dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan

pemerintah

Kecammatan,

oleh

karena

itu

manajemen

keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan

bagian

penting

dalam

rangka

mendukung

terciptanya

good

governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan,

penganggaran,

pengadaan,

pendistribusian

(termasuk

penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui

dan

legislatif.Sasaran

dipertanggungjawabkan strategis

yang

harus

kepada dicapai

masyarakat

daerah

dalam

melalui kebijakan

pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

26


3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 sebagai pedoman pembangunan daerah dalam kurun waktu tersebut. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program walikota yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

2005-2025.

Dengan

mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut: Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang. Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah

lain

dalam

upaya

terobosan

perubahan

bagi

kenyaman

dan

kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera

yaitu

mengarahkan

semua

pembangunan

kota

pada

pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat 27


memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan

keluarga

dan

Iingkungan

sebagai

dasar

pengokohan

sosial

masyarakat.Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah

sebuah

manifestasi

akan

sebuah

sejahtera

yang

paripurna.

Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya. Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan

Iangkah-langkah

yang

akan

dilakukan

dalam

mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah :Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang,pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka kecamatan masuk dalam misi kedua dalam RPJMD Kota Bandung yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Misi ini dimaksudkan

28


untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK menuju

tatakelola

pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance)

dan

pemerintahan yang bersih (Clean Government). Penyelenggaraan

pemerintahan

memerlukan

profil

kinerja

aparatur

pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani. Hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena diatas adalah: pemerintah berkewajiban untuk membangun sebuah kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi mutlak dibutuhkan. Pengejawantahan dari peran tersebut adalah upaya yang sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan

masyarakat.

Keterlibatan

aktif

masyarakat

dalam

mengawal

pembangunan adalah mutlak diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintahan yang akuntabel. Hal ini pula yang menjadi kerangka dasar demokratisasi masyarakat, yakni masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah negara. Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

29


Tabel 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih No.

Aspek

Indikator

1

BANDUNG SEHAT

1. 2. 3. 4.

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

2

BANDUNG RESIK

1. 2. 3. 4.

Bebas Sampah dalam 2 Tahun Bebas Banjir dalam 3 Tahun Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun Bebas Macet dalam 4 Tahun

3

BANDUNG NYAMAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

4

BANDUNG SEJAHTERA

1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

30


Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn

2014

2015

2016

2017

2018

Bandung Sehat  Asuransi Kesehatan  Ambulance gratis

 

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

  

Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun



Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Nyaman   

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni



Bandung Sejahtera  

Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru





Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kalerbersama stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara

31


terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kalerdan Kota Bandung pada umumnya. Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002

Tahun

2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program/ Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibeunying KalerKota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI

KELOMPOK KERJA KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK BANDUNG KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK

KERJA KEMACETAN BANDUNG KERJAPEDAGANG KAKI LIMA KERJA SAMPAH BANDUNG KERJA BANDUNG HIJAU KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KERJA BANJIR BANDUNG KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KERJA BANDUNG SMART CITY KERJA KOLABORASI BANDUNG KERJA KAMPUNG JUARA KERJA REVITALISASI BANDUNG KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KERJA PARIWISATA BANDUNG KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KERJA TAMAN TEMATIK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES)

24 11 18 30 11 7 16 15 13 22 21 15 14 14 6 21 12 15 7

KERJA KERJA KERJA KERJA KERJA

5 8 9 6 15

PUBLIC RELATION BANDUNG REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG REFORMASI PKK BANDUNG KESEHATAN BANDUNG TO WTP

Jumlah

335

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013

32


3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Prioritas nasional merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi RPJMN, dimana reformasi birokrasi merupakan prioritas utama. Tema dalam prioritas ini adalah pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada

hukum

yang

berwibawa,

dan

transparan.

Peningkatan

kualitas

pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di

daerah,

kapasitas

pegawai

pemerintah

yang

memadai,

dan

data

kependudukan yang baik. Pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi masih banyak dikeluhkan. Memang Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke

tahun dalam penilaian

government

effectiveness yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu berdasarkan indikator tersebut Indonesia memperoleh, ujiskor -0,43 pada tahun 2004, -0,37 pada tahun 2006, pada tahun 2008 yaitu -0.29, -0.19 pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 mencapai 0.19. Nilai tersebut sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan sudah bagus jika dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara tetangga. Dalam hal ini, efektivitas pemerintahan di Indonesia sudah diatas dan sebanding dengan efektivitas pemerintahan Malaysia dan Thailand. Kondisi ini mencerminkan sudah terpecahkannya masalah dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan: 1.Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional. 2.Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik. 3.Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik. Seiring dengan pembangunan yang dilakukan di tingkat nasional, maka konsekuensi pembangunan Jawa Barat 2013-2018 akan dikendalikan oleh :

33


a. Dinamika perubahan di tingkat lokal, regional, maupun global, yang berlangsung secara cepat, menuntut berbagai penyesuaian dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. b. Pembangunan dan pengembangan wilayah tidak lagi bisa dijalankan dengan cara-cara konvensional namun membutuhkan sistem dan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing tinggi c. Kebutuhan berbagai terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terutama dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah, sektor pemerintahan, sektor dunia usaha,

akademisi

dan

komunitas

berbasis

masyarakat,

dalam

menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perubahan Dalam menjalankan konsekuensi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat beberapa sasaran untuk menjalankan salah satu misi dalam RPJMD 2013-2018, yaitu: a. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) melalui peningkatan Cyber System Reformasi Birokrasi menuju reformasi berkelas dunia b.Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakat Pengembangan Pusat Data Jawa Barat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. c. Peningkatan kinerja pemerintahan Desa melalui pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Jawa Barat d. Transparansi informasi program-program pembangunan bagi masyarakat Pada setiap program, baik program nasional maupun provinsi, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kota Bandung, sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan Visi Indonesia 2014. Kecamatan sebagai SKPD Kewilayahan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), melalui pelayanan publik yang optimal dengan menerapkan standar pelayanan publik.

34


Melalui telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cibeunying Kaler harus mendukung baik program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun nasional. Dimana tugas pokok dari kecamatan adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan. 3.4 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan

Kebijaksanaan

Nasional

dan

Memfasilitasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan dalam upaya :

a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;

d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;

e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta

f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

35


Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRWK berfungsi sebagai: a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi: a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e. penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. kebijakan dan strategi struktur ruang; c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan c. peningkatan

kualitas,

kuantitas,

keefektifan

dan

efisiensi

pelayanan

prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

36


Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK; c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata; d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi; b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan; c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan; d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu; e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan; f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas

kota

dengan

menetapkan

lokasi

yang

dikoordinasikan

dengan

Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas: a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

37


Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi: a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara; b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota; c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau; f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. Penyusunan

rencana

pembangunan

harus

disesuaikan

dengan

perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010, bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif. 3. 5. Penentuan

Isu-Isu Strategis

Kecamatan

Cibeunying Kaler

Kota

Bandung 38


Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Cibeunying KalerKota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu

dan permasalahan

pembangunan yang

dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 3) Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang

dan

indikasi

sumber

pendanaan

program

pemanfaatan

ruang.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying KalerKota Bandung, sebagai berikut : 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan. 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

39


3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi,

akan

menimbulkan

kerugian

yang

lebih

besar

atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : Tabel 3.1 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis No. 1.

2.

Tupoksi

Isu Strategis 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan 40


No.

3.

4.

Tupoksi

Isu Strategis pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kalerdalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi 41


No.

Tupoksi

Isu Strategis menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap 42


No.

Tupoksi

Isu Strategis tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

43

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN CIBEUNYING KALER

Recommend Documents