BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 3.1.1 Sejarah PT. Pos Indonesia Dunia perposan modern muncul di Indonesia sejak tahun 1602 pada saat VOC menguasai bumi nusantara ini.Pada saat itu, perhubungan pos hanya dilakukan di kota-kota tertentu yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat-surat atau paket-paket pos hanya diletakkan di Stadsherbrg atau Gedung Penginapan Kota sehingga orang-orang harus selalu mengecek apakah ada surat atau paket untuknya di dalam gedung itu. Untuk meningkatkan keamanan suratsurat dan paket-paket pos tersebut, Gubernur Jenderal G. W. Baron Van Imhoff mendirikan kantor pos pertama di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta). Pos pertama ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Era kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels di VOC membuat sebuah kemajuan yang cukup berarti di dalam pelayanan pos di nusantara.Kemajuan tersebut berupa pembuatan jalan yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan.Jalan sepanjang 1.000 km ini sangat membantu dalam mempercepat pengantaran surat-surat dan paket-paket antarkota di Pulau Jawa. Jalan yang dibuat dengan metode rodi (kerja paksa) ini dikenal dengan nama Groote Postweg (Jalan Raya Pos). Dengan adanya jalan ini, perjalanan antara Provinsi Jawa Barat sampai Provinsi Jawa Timur, yang awalnya bisa memakan waktu puluhan hari, bisa ditempuh dalam jangka waktu kurang dari seminggu.
Arus perkembangan teknologi telepon dan telegraf yang masuk ke Indonesia pun mengubah sistem pelayanan pos di Indonesia. Pada tahun 1906, pos di Indonesia pun akhirnya berubah menjadi Posts Telegraafend Telefoon Dienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT).Layanan pos yang awalnya berpusat di Welrevender (Gambir) juga berpindah ke Dinas Pekerjaan Umum atau Burgerlijke Openbare Werker (BOW) di Bandung pada tahun 1923.Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, Jawatan PTT dikuasai oleh militer Jepang.Angkatan Muda PTT (AMPTT) mengambil alih kekuasaan Jawatan PTT tersebut dan kemudian secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia.Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 September 1945.Hari itu pun diperingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti Parpostel. Cukup banyak perubahan dalam sistem Pos Indonesia sendiri.Perubahan tersebut terlihat dari bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Pos Indonesia secara terus-menerus dari tahun ke tahun.Pada tahun 1961, Pos Indonesia resmi mejadi perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961.Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Jawatan PTT itu kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Setelah menjadi perusahaan negara, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) mengalami pemecahan menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Hal ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang lebih luas lagi dari masing-masing badan usaha milik negara (BUMN) ini. Pemecahan PN Postel menjadi PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi ini memiliki legalitas hukum melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 dikeluarkan untuk mengubah lagi bentuk badan usaha dari pelayanan pos di Indonesia ini (melalui PN Pos dan Giro).Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, Perusahaan Negara Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro (Perum Pos dan Giro).Hal ini bertujuan untuk semakin mempermudah keleluasaan pelayanan pos bagi masyarakat Indonesia. Perubahan bentuk usaha dari sebuah perusahaan negara menjadi perusahaan umum ini pun disempurnakan lagi supaya bisa mengikuti iklim usaha yang sedang berkembang melalui keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1984 mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan. Setelah beberapa tahun memberikan pelayanan dengan statusnya sebagai perusahaan umum, Pos Indonesia mengalami perubahan status atau bentuk usaha lagi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995, Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT. Pos Indonesia (Persero).Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kedinamisan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) sehingga bisa lebih baik dalam melayani masyarakat dan menghadapi perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat persaingannya. Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantorpos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jendral G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri
Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah Kantorpos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantorpos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya.Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan. Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone).Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik.Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero). Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreatifitasnya
dalam
pengembangan
bidang
perposan
Indonesia
dengan
memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di
Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantorpos online, serta dilengkapi elektronic mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat. 3.1.2 Dasar Hukum Pendirian PT Pos Indonesia didasari Akta Notaris Sutjipto, SH Tanggal 20 Juni 1995 No.117 yang telah dilakukan perubahan pada Anggaran Dasarnya dengan Akta Notaris Sutjipto,SH tanggal 21 September 1998 No.89 yang mengukuhkan ijin pendirian perusahaan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M 13.HT.03.05.TH. 1988 Tanggal 11 April 1988 yg esensinya menegaskan misi PT Pos Indonesia sebagai : Turut serta melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bidang pelayanan pos dan jasa giro di DN maupun di LN dgn menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas . 3.1.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian PT. Pos Indonesia Cabang Limboto terletak di Jl. Deliyana Hippy, kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Kantor ini merupakan Kantor Pos Cabang dari Kantor Pos Pusat yang berada di Kota Gorontalo, Kantor ini bergerak dibidang pengiriman surat dan barang, seiring dengan perkembangan jaman kantor pos juga bisa melayani masyarakat utuk
pembayaran dari segala macam pembayaran seperti rekening listrik, air, tv berlangganan dan cicilan motor. 3.1.4 Visi dan Misi PT. Pos Indonesia Cabang Limboto a. Visi Menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan layanan suratpos, paket, dan logistik yang handal serta jasa keuangan yang terpercaya b. Misi Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman dan menghargai kontribusi Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh pemangku kekuasaaan. 3.1.5 Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Pokok Dalam setiap instansi pemerintah maupun swasta bergerak dibidang apa saja komponen struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena didalam struktur organisasi inilah yang diatur semua tugas dan wewenag dari setiap pegawai Adapun struktur organisasi di PT. Pos Indonesia Cabang Limboto adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia Cabang Limboto Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia Cabang Limboto KEPALA KANTOR LUKMAN KADIR
LOKET 1
LOKET 2
SUPRIANTO LAMALANI
LUKMAN KADIR
PENGANTAR SURAT 1
PENGANTAR SURAT 2
UMAR LAMASIKA
YAMIN ISA
Sumber data : PT. Pos Indonesia Cabang Limboto Uraian Tugas Pokok Pegawai Dibawah ini merupakan tugas masing-masing pegawai di PT. Pos Indonesia Cabang Limboto. a. Kepala Kantor Kepala
Kantor
adalah
orang
yang memimpin, mengatur,
mengawasi semua pekerjaan yang ada diruang lingkup PT Pos Indonesia Cabang Limboto. b. Loket 1 Melayani masyarakat untuk segala macam transaksi seperti SOPP (System Online Payment Point) dan mencetak transaksi SOPP
c. Loket 2 Mencetak resi pembayaran dari segala macam pembayaran seperti rekening listrik, air, tv berlangganan, cicilan motor d. Pengantar surat 1 Mengantar surat di wilayah jangkauan kantor pos cabang, dalam sehari bisa mengantarkan 15 atau lebih paket pos, dalam hal ini apabila ada paket tidak sampai ke alamat dikarenakan ada kesalahan dalam penulisan
alamat
oleh
pengirim,
sehingga
paket
atau
surat
dikembalikan lagi ke kantor pusat untuk di data kembali. e. Pengantar surat 2 Mengantar surat diwilayah lain karena sudah di sesuaikan dengan tugas antara masing-masing pengantar surat. 3.1.4 Keadaaan Umum Pegawai Setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah dibekali dengan pelatihan sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam tugas atau pekerjaan yang diberikan pada setiap pegawai. Aktifitas kerjapun akan terasa lancar sehingga suasa kerja pun akan terasa lebih baik. Berdasarkan hasil pengumpulan data pada objek penelitian jumlah tanaga kerja pada PT. Pos Indonesia Cabang Limboto yaitu 4 orang pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan tenaga Honorer, dan tingkatan dari masing-masing pegawai juga bevariasi yakni dari SLTA/SMK dan Strata 1/S1
Adapun latar belakang pendidikan pegawai di PT. Pos Indonesia Cabang Limboto adalah sebagai berikut : Tabel 1 : Latar belakang pendidikan pegawai di PT. Pos Indonesia Cabang Limboto. Status No
Tingkat Pendidikan
Jumlah PNS
Honorer
1
S1
-
1
1
2
SLTA/SMK
3
-
3
Total
3
1
4
Sumber data : PT. Pos Indonesia Cabang Limboto 3.2 Hasil Penelitian Dalam setiap aktitas sehari-hari. Suatu instansi pemerintah maupun swasta sangat identik dengan dua hal yaitu tenaga kerja yang bepotensi dan fasilitas sarana dan prasarana yang merupakan penunjang dari pekerjaan-pekerjaan, sehingga kinerja para pegawai dalam melaksanakan pekerjaanya semakain baik pula. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu Setelah melakukan pengamatan langsung pada tempat penelitian, peneliti menunjukan bahwa kinerja pegawai di PT. Pos Indonesia Cabang Limboto sudah dilaksanankan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan. Meskipun belum semuannya pegawai menunjukan
kinerjanya dalam mengimplementasikan pekerjaanya dengan baik, sehingga pegawai tersebut terlihat kurang dapat menjakankan tugasnya dan fungsinya dengan baik dalam hal ini lingkungan juga bisa mempengaruhi kinerja seseorang. Situasi lingkungan yang kondusif, misalnya dukungan dari atasan, teman kerja, sarana dan prasarana yang memadai akan menciptaka kenyamanan tersendiri dan akan memacu kinerja yang baik. Sebaliknya, suasana kerja yang tidak nyaman karena sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak adanya dukungan dari atasan, dan banyak terjadi konflik akan memberi dampak negatif yang mengakibatkan kemerosotan pada kinerja karyawan. Setelah melakukan pengamatan langsung pada penelitian, peneliti dapat menggambarkan beberapa hal yang mempengaruhi kinerja karyawan di PT. Pos Indonesia Cabang Limboto antara lain : 1. Kurangya pengawasan dari pimpinan terhadap kinerja karyawan 2. Rendahnya motivasi yang diberikan pimpinan kepada karyawan Seorang pemimpin paling sedikit harus memimpin bawahan untuk mencapai tujuan, mampu manangani hubungan antar karyawan, interaksi antar sesame yang baik dan memberikan motifasi kepada bawahan. Untuk mengusahakan orang lain bekerja sama, maka pemimpin dapat menggunakan kewajiban atau kewenangan formal. Dalam teori formal mengatakan bahwa kewenangan adalah suatu kekuasaan atau hal pimpinan untuk bertindak dan memerintah orang lain atau bawahannya
3.3 Pembahasan
3.3.1 Rendahnya Disiplin Karyawan Yang Ditunjukan Dengan Adanya Fenomena Sering Terlambat Kurangya pengawasan dan pembinaan pimpinan kepada karyawan menyebabkan rendahnya disiplin kinerja karyawan, secara umum dari pekerjaan yang diberikan pada pegawai atau karyawan akan lebih baik jika setiap pegawai dapat datang tepat waktu sehingga akan membentuk perilaku disiplin kinerja setiap karyawan agar lebih baik dalam mencapai tujuan dari suatu instansi pemerintah ataupun swasta. 3.3.2 Turunnya Pelayanan Terhadap Masyarakat Karena Kinerja Karyawan Di Lingkungan PT. Pos Indonesia Cabang Limboto Penurunan pelayanan terhadap masyarakat yaitu dipengaruhi oleh kurangnya motivasi yang diberikan oleh pimpinan, dengan motivasi secara otomatis setiap karyawan akan tergolong untuk lebih menghasilkan suatu yang dibanggakan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat akan tercipta. Hal ini sebagai mana didukung oleh teori motifasi Herzbreg (2009) dalam Sondang (2008) teori yang dikembangkan dikenal dengan “model dua faktor” dari motivasi yaitu faktor motivasional dan faktor higiene. Menurut dorong teori ini yang dimaksud dengan faktor motivasional adalah hal-hal pendorong berprestasi yang sifatnya itristik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang bersifat ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupa seseorang.
Menurut Herzberg (2009) yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain adalah pekerjaaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir dan pengakuan orang lain. Sedangkan dalam organisasi, hubugan seorang karyawan dengan atasannya hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyedia yang diterapkan oleh para penyedia, kebijaksanaan organisasi, system administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan system imbalan yang berlaku. Salah satu tantagan dalam memehami dan menerapkan teori Herzberg ialah memperhitungkan dengan tepat faktor man yang lebih berpengaruh kuat dalam kehidupan seseorang, apakah yang bersifat instrinsik atau yang bersifat ekstrinsik. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjanga antara usaha yang dibuat bagi kepentingan instansi pemerintah dengan imbalan yang diterima. Artinya apabila seorang karyawan mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterima tidak sesuai, dua kemungkinan dapat terjadi antara lain :
Seseorang akan berusaha memperoleh kompensasiyang lebih besar atau
Mengurangi intensitas kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui beberapa macam motivasi di PT. Pos Indonesia Cabang Limboto yang diberikan kepada setiap karyawan guna meningkatkan disiplin serta prestasi kerja, yaitu :
1. Motivasi berupa pemberian fasilitas Salah satu motivasi yang diberikan di PT. Pos Indonesia Cabang Limboto adalah seperti pemberia fasilitas kerja yang merupaka sarana dan prasarana bagi pegawai, misalnya computer, printer dan fato
copy.
Fasilitas ini dapat memberikan dorongan kepada keryawan untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan kantor. 2. Motivasi berupa pemberian gaji Gaji merupakan salah satu motivasi yang diberikan kepada karyawan PT. Pos Indonesia Cabang Limboto, sebagai imbalan jasa atas hasil kerja para karyawan. Dengan pemberian gaji karyawan akan termotivasi sehingga disiplin serta kualitas kerja meningkat. 3. Motivasi berupa pemberian bonus Adapun pemberian bonus kepada setiap karyawan di lingkungan PT. Pos Indonesia Cabang Limboto sangat menumbuhka semangat kerja setiap pegawai, karena dengan sendirinya setiap pegawai dapat termotivasi dalam melaksanakan aktifitas kerja. 4. Motivasi tentang pemberian tugas Semua kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif jika ada pembagian tugas yang adil dan sesuai dengan bidangnya, karena merupakan salah satu motivasi bagi karyawan agar setiap karyawan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pembagian tugas merupakan salah satu motivasi bagi kayawan untuk bekerja lebih baik lagi.
5. Motivasi berupa sanksi Motivasi berupa sanksi pada kaeyawan karena melanggar aturan yang ada di PT. Pos Indonesia Cabang Limboto dilakukan agar setiap pegawai selalu disiplin waktu dan mampu disiplin dalam pekerjaan. Pemberian sanksi terdiri dari tiga macam yaitu teguran lisan, teguran tulisan, hingga menyatakan tidak puas dalam artian bagi karyawan yang tidak pernah mengindahkan teguran lisan dan teguran tulisan maka akan di turunkan jabatannya atau diberhentikan secara tidak hormat (pecat). Dari beberapa macam pemberian motivasi yang diberikan kepada para karyawan di PT Pos Indonesia Cabang Limboto, maka akan membawa manfaat tersendiri baik itu dari karyawan atau dari instansi itu sendiri. Manfaatnya yaitu motivasi
merupakan
saran untuk
meningkatkan kinerja karyawan dan
meningkatkan karier karena adanya hasil kerja yang semakin baik.
