BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Anatomi UUPM dan LIV Setiap undang-undang memiliki anatomi yang berbeda, meski dengan judul yang sama, substansi dan pengaturan bisa jadi tidak serupa. Sama halnya dengan UUPM dan LIV, walaupun keduanya mengatur mengenai investasi, akan tetapi dibuat oleh negara yang berbeda sehingga berkemungkinan
memiliki perbedaan dalam
segi pembahasannya.
Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan akan dipengaruhi oleh sosial, budaya, ekonomi dan politik atau dapat pula tujuan dari suatu negara. Pada bab pertama telah dikemukakan tentang sejarah dari negara Vietnam membuat
LIV dan UUPM, keduanya ditujukan untuk
pertumbuhan ekonomi negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi faktor perbedaan sosial, budaya, ekonomi dan politik negara, dapat mempengaruhi kebijakan yang akan disuguhkan dalam undangundang. Misalkan saja tentang kepadatan penduduk dan jumlah pengangguran disuatu negara. Tingkat kepadatan penduduk dan jumlah pengangguran yang tinggi berimplikasi pada kewajiban mengutamakan tenaga kerja domestik, serta masih banyak contoh lainnya. “Pada tahun 2004 setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik, Bank Dunia dan kelompoknya, termasuk IBRD dan IFC (Internasional Financial Corporation) melalui jasa konsultasi FIAS yang berkedudukan di Australia,
38
melaksanakan strategi untuk mereformasi kebijakan penanaman modal .......... kelompok tersebut menghubungi Wakil Presiden dan Menko Ekuin saat itu, Aburizal Bakrie. Setelah disetujui beberapa ketentuan tentang UUPM beserta peraturan lain yang dapat menjamin lancarnya investasi, FIAS menghubungi Menteri Perdagangan Mari E. Pangestu sebagai koordinator dari pihak Pemerintah dalam perencanaan dan pembuatan naskah undangundang. Perencanaan dan pembuatan naskah UUPM dilaksanakan dengan menggunakan referensi UUPM Vietnam (LIV), Peraturan Menteri Bhutan, salinan laporan yang sudah diseleksi, dan beberapa referensi lainnya.”44 Meskipun LIV merupakan salah satu referensi dari pembuatan UUPM, tidak dapat dimaknai bahwa seluruh peraturan yang diatur dalam LIV diadopsi didalamnya. Perbedaan tersebut dibuktikan dengan melihat sekilas anatomi kedua undang-undang. LIV memiliki beberapa pengaturan yang tidak di atur dalam UUPM baik secara eksplisit atau komprehensif, dan begitu pula sebaliknya. Namun, kekurangan pengaturan tersebut lebih banyak ditemukan dalam UUPM. Berikut merupakan tabel perbandingan anatomi UUPM dan LIV untuk mempermudah dalam komparasi UUPM dan LIV:
44
Salamuddin Daeng. Makro Ekonomi Minus. 2008. Jakarta: Institute for Global Justice. Hlm.7475.
39
BAB I
Pasal 1
UUPM Keterangan Ketentuan umum Interpretasi istilah Lingkup pemerintahan (dari UUPM)
LIV BAB I
Pasal 1 2 3 4 5
II
3
Asas dan tujuan
II. 6 7 8
9 10
11
12 III
4
Kebijakan dasar penanaman modal
III 13 14
15
16 17
18
19 20 IV
5
Bentuk badan usaha dan kedudukan
IV
Keterangan Ketentuan umum Lingkup pemerintahan Entitas yang diperbolehkan Interpretasi istilah Kebijakan investasi Aplikasi hukum investasi, perjanjian internasional, hukum asing dan kebiasaan investasi internasional Jaminan investasi Jaminan beraitan dengan modal dan aset Perlindungan hak kekayaan intelektual Membuka pasar dan investasi yang berkaitan dengan perdagangan Remitansi (transfer) modal dan aset luar negeri Penerapan harga seragam, ongkos administrasi, dan biaya lain Jaminan investasi dalam hal tejadi perubahan dalam hukum atau kebijakan Resolusi sengketa Hak dan kewajiban investor Hak untuk otonomi investasibisnis Hak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya investasi Hak untuk impor dan ekspor, untuk melakukan pemasaran dan beriklan, untuk memproses dan kembali memproses barang yang relevan dengan kegiatan investasi Hak untuk membeli mata uang asing Hak untuk mengalihkan atau menyesuaikan modal atau proyek investasi Mortgage hak penggunaan lahan dan aset yang melekat pada tanah Hak-hak lain investor Kewajiban investor Bentuk investasi
40
21 22
23 24 25
26 V
6 7 8-9
Perlakuan terhadap penanam modal Nasionalisasi Transfer dan repatriasi aset dan modal
V
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39
40 41 42
43
Bentuk investasi langsung Investasi untuk memungkinkan pembentukan organisasi ekonomi Investasi sesuai dengan kontrak Investasi dalam pengembangan bisnis Modal kontribusi, pembelian kepemilikan saham, merger,akuisisi Investasi tidak langsung Investasi sektor dan wilayah geografis Bagian I. Investasi sektor dan wilayah geografis Insentif sektor investasi Geografis bidang insentif investasi Sektor dimana investasi bersyarat Sektor dimana investasi dilarang Penetapan daftar sektor insentif investasi dan wilayah geografis insentif investasi, dan sektorsektor dimana investasi bersyarat Bagian II insentif investasi Entitas dan kondisi untuk insentif investasi Pajak insentif membawa kerugian maju Penyusutan aktiva tetap Insentif penggunaan lahan Insentif berlaku bagi investor yang berinvestasi di zona industri, zona pemrosesan ekspor, zona teknologi tinggi, dan zona ekonomi. Prosedur untuk pelaksanaan insentif investasi Keadaan dimana insentif dapat diperpanjang Bagian III dukungan investasi Dukungan untuk transfer teknologi Pelatihan dukungan Dukungan untuk dan dorongan dari pengembangan layanan investasi Investasi dalam sistem infrastruktur untuk zona industri, zona pemrosesan ekspor, zona teknologi tinggi,
41
44 VI
10 11
Ketenagakerjaan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
VI
45
46
47 48
49 50
51 52 53
54
55
56 57
58 59 60 61 62
dan zona ekonomi. Visa masuk dan keluar Langsung kegiatan investasi Bagian I Prosedur investasi Prosedur untuk pendaftaran investasi dalam hal proyekproyek investasi domestik Prosedur untuk pendaftaran investasi dalam hal proyekproyek investasi asing Evaluasi proyek investasi Prosedur untuk evaluasi sehubungan dengan proyekproyek yang memiliki modal yang diinvestasikan dari tiga ratus miliar dong Vietnam atau lebih dan yang tidak termasuk dalam daftar sektor investasi tunduk pada kondisi Prosedur untuk evaluasi Prosedur untuk investasi yang melibatkan pembentukan organisasi ekonomi Perubahan proyek investasi Durasi operasional proyek investasi asing Tanggung jawab untuk perumusan proyek, membuat keputusan investasi dan mengevaluasi investasi Pemilihan investor untuk proyek dimana sejumlah investor menunjukkan minat Bagian II dimulainya pelaksanaan proses investasi Tanah sewa, penyerahan dan penerimaan lahan untuk pelaksanaan proyek-proyek investasi Persiapan lokasi konstruksi Prosedur untuk melaksanakan proyek-proyek investasi yang melibatkan pertambangan dan penggunaan sumber daya alam dan mineral Pelaksanaan proyek investasi yang melibatkan konstruksi Evaluasi mesin dan peralatan Penjualan produk di pasar Vietnam Rekening mata uang asing dan rekening dong Vietnam Asuransi
42
63 64
65 66 VII
12
Bidang usaha
VII 67
68
69
70
71
72
73 VIII
13
Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
VIII
74 75
76 77 78 79 IX
14 15
Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal Hak investor Kewajiban investor
IX
80 81
Sewa organisasi manajemen Penundaan proyek investasi sementara; pencabutan sertifikat investasi Penghentian operasi proyek investasi Negara menjamin sejumlah karya dan proyek penting Bisnis investasi modal didanai oleh negara Persyaratan manajemen investasi-bisnis yang didanai oleh negara Investasi atau usaha menggunakan modal milik negara dalam organisasi ekonomi Investasi oleh negara di perusahaanperusahaan utilitas publik Investasi menggunakan fasilitas kredit investasi dan pengembangan negara Organisasi dan individu yang dapat ditugaskan untuk mengelola investasi menggunakan modal milik negara Perubahan isi, suspensi penangguhan dan pembatalan proyek investasi Pemilihan kontraktor untuk melaksanakan proyek Investasi lepas pantai
Investasi lepas pantai Sektor dimana investasi lepas pantai didorong dan sektorsektor dimana investasi lepas pantai dilarang Ketentuan untuk investasi lepas pantai Hak-hak investor luar negeri Kewajiban investor asing Prosedur untuk investasi lepas pantai Administrasi negara investasi
Isi administrasi negara investasi Tanggung jawab untuk administrasi negara investasi
43
16
Tanggung jawab investor
82
17
Kewajiban alokasi dana bagi investor yang mengelola SDA
83
84 85 86 87 X 18-20
21 22
23
24
XI
25
XII
26 27
28-29
XIII
30
XIV XV XVI XVII XVII I
31 32 33-34 35-37 38-40
Fasilitas penanaman modal Klasifikasi investor yang berhak mendapatkan fasilitas Fasilitas HAT, keimigrasian dan impor Jenis dan tenggang waktu penggunaan serta pembaharuan HAT Proses fasilitas kemudahan pelayanan dan/ perizinan keimigrasian Proses fasilitas kemudahan pelayanan dan/ perizinan impor Pengesahan dan perizinan perusahaan Pelayanan terpadu satu pintu Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal Tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Penyelenggaraan urusan penanaman modal Kawasan ekonomi khusus Penyelesaian sengketa Sanksi Ketentuan peralihan Ketentuan penutup
X 88
89
Administrasi investasi sesuai dengan rencan induk Investasi promosi
Pemantauan dan penilaian kegiatan investasi Inspektorat untuk kegiatan investasi Keluhan, pembatalan dan insttusi dari proses hukum Berurusan dengan pelanggaran Pelaksanaan ketentuan Penerapan hukum untuk proyek yang dilaksanakan sebelum tanggal efektifitas UU ini Efektivitas
44
B. Persamaan dan Perbedaan Antara UUPM dengan LIV Komparasi dilakukan penulis dengan langkah awal mencari persamaan dan perbedaan antara LIV dengan UUPM seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Penulis mengklasifikasikan substansi perbandingan kedalam 5 klasifikasi yang diatur oleh kedua undangundang, yaitu: lingkup investasi, Jaminan dan/ atau kewajiban Pemerintah, hak investor, kewajiban investor dan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Persamaan dan perbedaan dari kedua undang-undang adalah sebagai berikut:
1. Lingkup investasi a) Persamaan Berikut merupakan tabel persamaan pengaturan tentang lingkup investasi antara UUPM dengan LIV: No 1 2 3 4 5
Substansi Subyek hukum: Asing dan domestik Organisasi dan individu
UUPM Ps.1 angka 1
LIV Ps. 2 ayat (1)
Ps.5 ayat (1)
Jenis investasi: langsung Pembatasan bidang investasi Pengaturan sektor investasi dilarang
Ps.2 Ps.12 Ps.12 ayat (1), (2), dan (3) jo Perpres No.76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Ps.2 ayat (2) jo Ps.3 ayat (4) Ps.3 angka 2 Ps.30,Ps.29 Ps.30 jo Ps.31 ayat (1)
45
6
Pengaturan sektor investasi bersyarat
Ps.12 ayat (1), (4), dan (5) jo Perpres No.76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Ps.29 jo Ps.31 ayat (1)
Persamaan dari UUPM dan LIV terkait lingkup penyelenggaraan investasi antara lain: (1) Subyek hukum yang diperbolehkan berinvestasi adalah investor asing dan domestik atau dalam UUPM disebut dengan investor dalam negeri; (2) Investor dapat berupa organisasi maupun individu; (3) Jenis investasi langsung maupun portofolio atau investasi tidak langsung; dan (4) Melakukan pengelompokan bidang usaha, dimana investasi tertutup, terbuka dan terbuka dengan persyaratan. Kriteria investasi tertutup adalah segala bidang investasi yang membahayakan keamanan, pertahanan, kepentingan, moral, budaya, lingkungan hidup, dan kesehatan nasional yang dilarang untuk dikelola maupun tersentuh oleh modal atau pihak asing. Mengenai kriteria dari investasi terbuka dengan syarat dibahas dalam perbedaan lingkup investasi.
46
b) Perbedaan Berikut merupakan tabel perbedaan pengaturan tentang lingkup investasi antara UUPM dengan LIV: No. 1
Substansi Jenis investasi: tidak langsung/ portofolio
2
Betuk-bentuk investasi tidak langsung Investor asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas dalam investasi langsung
3
4
Sektor investasi terbuka dengan persyaratan
UUPM X UUPM mendelegasikan pengaturan ke UU No.8 Th.1995 tentang Pasar Modal X
LIV Ps.3 angka 3
Ps.5 ayat (2)
X Lihat Ps 1 dan 3,tidak diatur mengenai keharusaan tsb. Ps.29 sektor dimana investasi bersyarat
X Perpres No.76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Ps.26
Perbedaannya adalah: 1) UUPM mendelegasikan pengaturan investasi tidak langsung ke UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sedangkan LIV mengatur investasi langsung dan investasi tidak langsung. 2) Jika investor asing ingin melakukan investasi langsung di Indonesia wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang), hal ini berbeda dengan apa yang diatur LIV, tidak ada keharusan dalam bentuk Perseroan Terbatas. 3) Pengaturan tentang investasi bersyarat juga berbeda pada kedua undang-undang. LIV merinci sektor apa saja yang merupakan 47
sektor investasi bersyarat. UUPM tidak mencantumkan hal yang sama, untuk mengetahui sektor investasi bersyarat maka kita perlu menilik Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
c) Analisis Kedua undang-undang melakukan pembagian yang sama terkait bidang investasi, yaitu bidang investasi terbuka, tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang investasi terbuka merupakan bidang investasi yang tidak masuk dalam kriteria investasi tertutup maupun investasi bersyarat. Pembagian bidang investasi bukan suatu kebijakan tanpa alasan. UUPM dalam Pasal 12 ayat (3) menetapkan bidang tertutup untuk investasi berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Sedangkan LIV dalam Pasal 30 menyatakan sektor yang dilarang untuk berinvestasi adalah: (1) Proyek yang merugikan pertahanan dan keamanan nasional, dan kepentingan publik. (2) Proyek yang merugikan tradisi sejarah dan budaya dan etika, dan kebiasaan baik Vietnam.
48
(3) Proyek yang membahayakan kesehatan masyarakat, atau yang menghancurkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (4) Proyek untuk pengobatan limbah beracun dibawa ke Vietnam, proyek-proyek untuk pembuatan semua jenis bahan kimia beracun atau untuk penggunaan bahan kimia yang dilarang oleh perjanjian internasional. Berdasarkan kriteria bidang investasi tertutup yang diatur oleh kedua undang-undang, Penulis berkesimpulan bahwa dasar filosofis pembagian bidang investasi tertutup adalah didasari keinginan
Pemerintah
untuk
menjaga
kedaulatan
negara,
kemaslahatan warga negaranya, dan melindungi lingkungan serta kekayaan alam negara. Latar belakang tersebut secara garis besar adalah sama dalam kedua undang-undang, dan hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemerintah pada negara. Berbeda halnya dengan bidang investasi bersyarat. Kedua undang-undang tidak mencantumkan baik secara eksplisit maupun implisit tentang dasar filosofis pembagian bidang investasi ini. Namun dalam Perpres No.77 Tahun 2007 secara tersirat pada Pasal 2 ayat (1) dasar filosofis pembentukan bidang investasi bersyarat adalah untuk menjamin usaha mikro, kecil, menengah, dan koprasi dalam menjalankan usaha (syarat kemitraan), sehingga usahausaha tersebut tetap dapat tumbuh dalam pesatnya investasi di Indonesia. Selain alasan tersebut, Penulis berpendapat bidang
49
investasi bersyarat dibentuk dalam rangka pencegahan eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan, dibuktikan dengan persyaratan kepemilikan modal, lokasi dan perizinan45. Perbedaan lain yang ditemukan, LIV mengatur tentang sektor apa saja yang merupakan bidang investasi bersyarat, sedangkan UUPM menyatakan kriteria yang harus dipenuhi oleh investor untuk dapat memasuki sektor tersebut. Titik perbedaan yang mencolok antara UUPM dengan LIV dalam lingkup investasi adalah beberapa pengaturan dibahas melalui sisi yang berbeda. Sektor investasi bersyarat di Indonesia diatur dalam lampiran II Perpres No.77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dengan demikian menurut Penulis, kelebihan terletak pada LIV yang memiliki substansi pengaturan tentang lingkup investasi lebih lengkap, sehingga investor tidak dipersulit dalam melihat dan memahami peraturan perundangundangan tentang investasi seperti di Indonesia. Perbedaan selanjutnya terletak pada pengaturan jenis investasi, undang-undang di Indonesia memisahkan pengaturan mengenai investasi langsung dan investasi portofolio. Menurut Penulis perbedaan tersebut hanyalah permasalahan sistematika pengaturan yang berlaku di Indonesia. Indonesia mengatur 45
Lampiran II Perpres No.77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
50
investasi langsung dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sedangkan investasi portofolio atau investasi tidak langsung didelegasikan pengaturannya pada UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Investor hanya perlu melihat pengaturan dari jenis investasi yang akan dilakukan dalam salah satu undang-undang tersebut.
2. Jaminan dan/ atau kewajiban Pemerintah a) Persamaan Berikut merupakan tabel persamaan pengaturan tentang jaminan dan/ atau kewajiban Pemerintah antara UUPM dengan LIV: No 1
Substansi Memberikan perlakuan yang sama Peran pemerintah untuk mendorong investasi dinegaranya Jaminan negara bagi investor dalam berinvestasi
UUPM Ps.4 ayat (2)
4 5
Pelaksanaan Nasionalisasi Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual
6
Pernyataan tegas meratifikasi perjanjian internasional
Ps.7 Diatur dalam UU Hak Cipta, Design Industri, Merek dll. Pasal 6 ayat (2)
2
3
LIV Ps.4 ayat (2)
Ps.4 ayat (1) huruf a
Ps.4 ayat (2) huruf b jo Ps.30 ayat (1) Kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan
Ps.4 ayat (3) Pengakuan dan perlindungan aset, modal, hak-hak lain, kepentingan dan keberadaan investor Ps.6 Ps.7
Ps.4 ayat (4) jo Ps.5 ayat (3)
Persamaan pengaturan tentang jaminan dan/ atau kewajiban Pemerintah antara UUPM dengan LIV antara lain:
51
1) Pemerintah memberikan jaminan untuk memberikan perlakuan yang sama pada para investor (asing maupun dalam negeri)46; 2) Jaminan tidak akan menasionalisasi perusahaan, ataupun jika
terpaksa
penggantian
melakukannya sesuai
harga
akan pasar
memberikan pada
saat
dilaksanakannya nasionalisasi; 3) Jaminan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, hanya pengaturan mengenai HaKI di negara Indonesia diatur dalam undang-undang lain tidak menjadi satu dalam UUPM; dan 4) Pemerintah
akan
memberikan
perlakuan
mengesampingkan UU investasi terhadap investor yang melakukan perjanjian dengan negaranya.
46
Merupakan peraturan tentang kewajiban perlakuan Pemerintah yang mengadopsi perlakuan national treatment (memberikan perlakuan yang sama, baik kepada investor asing maupun domestik, individu maupun badan hukum dalam kegiatan investasi), serta prinsip Most Favoured Nation (perlakuan yang sama antar negara yang satu dengan negara yang lain) diadopsi dari prinsip GATT/WTO. Ibid. Hlm.51.
52
b) Perbedaan Berikut adalah tabel perbedaan pengaturan tentang jaminan dan/
No. 1
2 3
4 5
6
7
8 9
10
Substansi Pemerintah tidak memaksa investor untuk menggunakan barang-barang/ jasa dari produsen dalam negeri Pemerintah tidak memaksa investor untuk pembatasan kuantitas ekspor Pemerintah tidak memaksa investor untuk impor barang pada jumlah yang sama dengan nilai barang ekspor Pemerintah tidak memaksa investor untuk memenuhi jumlah rasio lokalisasi Pemerintah tidak memaksa investor untuk memasok barang atau menyediakan layanan disuatu lokasi(dalam maupun luar negeri) Pemerintah tidak memaksa investor untuk mendirikan kantor pusat disuatu lokasi tertentu Jaminan penerapan harga yang sama.
UUPM X
LIV Ps.8 ayat (2) huruf a
X
Ps.8 ayat (2) huruf b
X
Ps.8 ayat (2) huruf c
X
Ps.8 ayat (2) huruf d
X
Ps.8 ayat (2) huruf e
X
Ps.8 ayat (2) huruf g
X
Ps.10 (harga barang, administrasi dan layanan yang diselenggarakan negara) Ps.11
Jaminan dalam hal terjadi perubahan kebijakan. Pemerintah menjamin atau membantu keseimbangan mata uang asing.
X
Bila diperlukan Pemerintah harus menyediakan kondisi untuk tugas atau penyesuaian modal proyek-proyek
X
X
Ps.16 ayat (2) dari sejumlah proyek penting di sektor energi, pembangunan fasilitas infrastruktur lalu lintas dan pengolahan limbah Ps.17 ayat (2)
atau kewajiban Pemerintah antara UUPM dengan LIV:
53
11
Dorongan dalam (1) Untuk pengembangan kawasan industri dan beberapa zona investasi yang disetujui Pemerintah, Pemerintah harus merumuskan rencana investasi induk dan mengatur pembangunan teknis dan infrastruktur sosial diluar zonasi yang merupakan dibawah manajemen mereka. (2) Negara memberikan bantuan parsial untuk daerah untuk berinvestasi bersama-sama dengan investor dalam pembangunan infrastruktur daerah dengan sulit kondisi sosial ekonomi (3) Negara menyediakan modal investasi dari APBN dan dana preferensial untuk membantu investasi dalam pengembangan sistem infrastruktur teknis dan sosial dari zonasi atau dengan metode meningkatkan modal dalam rangka berinvestasi dalam pengembangan sarana prasarana berteknologi tinggi
X
Ps.43 ayat (1)
54
12
Sektor insentif investasi (Hanya untuk investor yang melakukan perluasan usaha atau penanaman modal baru, meningkatkan kapasitas produksi/ kapasitas bisnis, renovasi teknologi/ meningkatkan kualitas produk, atau mengurangi polusi lingkungan)
Ps.18 ayat (2) dan (3) Masih terdapat beberapa kriteria lainnya, hanya saja bersifat alternatif (untuk dipilih salah satunya)
Ps.32 ayat (2) jo Ps.27 (1)Pembuatan material baru,produksi energi baru, produk teknologi tinggi, bio-teknologi, teknologi informasi, manufaktur mekanik. (2) pemeliharaan, tumbuhan dan pengelolaan hasil pertanian, kehutanan dan produk perikanan, produksi garam, penciptaan pabrik baru dan pemeliharaan berbagai hewan. (3)penggunaan teknologi tinggi dan teknik canggih, perlindungan ekologi, penelitian, pengembangan dan penciptaan teknologi tinggi (4) buruh industri yang intensif (5) konstruksi dan pembangunan sarana infrastruktur dan proyekproyek industri penting dengan sekala besar (6) profesional pengembangan pendidikan, pelatihan, kesehatan, olahraga, pendidikan jasmani dan budaya Vietnam. (7) pengembangan kerajinan tradisional dan industri (8) sektor manufaktur dan jasa yang membutuhkan dorongan. Pasal 28 (1) daerah dengan sulit kondisi sosial ekonomi, wilayah khusus dengan kondisi kesulitan sosial ekonomi (2) zona industri, zona pemrosesan ekspor, zona teknologi tinggi dan zona ekonomi
55
Dilihat dari tabel diatas, LIV lebih banyak mengatur mengenai jaminan-jaminan Pemerintah kepada investor dalam berinvestasi, antara lain: (1) Jaminan Pemerintah tentang tidak memaksa investor untuk menggunakan barang-barang/ jasa dari produsen dalam negeri; (2) Tidak akan membatasi kuantitas ekspor; (3) Ikut campur dalam hal kuantitas ekspor-impor; (4) Jaminan menerapkan harga yang sama untuk barang, biaya administrasi maupun layanan lain yang diselenggarakan negara; (5) Membantu membiayai pelaksanaan alih teknologi dan bantuan pelatihan kerja dari dana APBN; dan (6) Jaminan dalam hal terjadi perubahan kebijakan, bilamana menguntungkan investor dapat menerapkan kebijakan yang baru, dan bila sebaliknya negara menjamin menerapkan kebijakan sesuai insentif pada sertifikat investasi, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku, dst. Jaminan yang Penulis sebutkan diatas, merupakan jaminan yang tidak diberikan oleh UUPM. Padahal, jaminan tersebut akan menarik minat investor karena kemudahan yang diberikan dan memberikan daya prediksi, serta nilai keuntungan ekonomi (Economic Opportunity).
56
c) Analisis Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang meratifikasi perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral. Contoh dari perjanjian internasional yang diratifikasi keduanya adalah GATT, GATS dan TRIMs. Perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi, karena keduanya merupakan negara anggota dari WTO47,
sehingga
berkonsekuensi
melaksanakan
apa
yang
ditentukan dalam perjanjian tersebut. Dalam kedua undang-undang, dinyatakan bahwa negara menyanggupi, pelaksanaan perjanjian internasional yang dilakukan dengan masing-masing negaranya. Penegasan tersebut merupakan kelebihan dari kedua UU. Akan tetapi pernyataan tersebut tidak berarti bahwa negara akan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian internasional. Itikad baik dari negara dibutuhkan dalam pelaksanaannya, karena beberapa kasus pelanggaran dalam bentuk tidak melaksanakan ketentuan perjanjian internasional pernah terjadi dan ada sanksi yang diberikan oleh WTO (sesuai pertimbangan panel). 48 Namun secara keseluruhan,
menurut
Penulis
pernyataan
kesanggupan
47
http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm diunduh pada tanggal 18 Februari 2012. 48 Misalnya kasus mobil nasional, Indonesia digugat oleh Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat, karena dianggap menyalahi aturan TRIMs, dan sanksi yang diberikan berupa keharusan penyeragaman aturan dengan TRIMs. Sistem penyelesaian sengketa dalam WTO dilakukan dengan perundingan sebelum pembentukan Panel dan tetap mendahulukan mediasi. Keputusan dari penyelesaian sengketa dilakukan dengan konsensus pihak negara-negara yang bersengketa dan sanksi pelanggaran dapat berupa keharusan penyelarasan aturan, atau dikenai kompensasi/ retaliasi dengan bentuk pembukaan akses pasar. Freddy Josep Pelawi dalam Penyelesaian Sengketa WTO dan Indonesia. http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/images/Bulletin/buletin%2044.pdf
57
melaksanakan ketentuan perjanjian internasional, sudah merupakan awal dari itikad baik negara. Negara mencoba menunjukkan itikad baiknya dengan menjamin dengan hukum (apa yang tertuang dalam UU merupakan sesuatu yang pasti) akan memberikan perlakuan kepada investor sesuai dengan perjanjian internasional. Kelebihan lainnya yang dimiliki LIV adalah dapat menjamin jika investor berinvestasi di Vietnam, posisi investor tidak akan mengalami kerugian bilamana terjadi perubahan kebijakan. Jika kepastian hukum yang memiliki daya prediksi dapat diberikan oleh suatu undang-undang, maka dapat menarik minat investor untuk menginvestasikan
modalnya.
Hal
tersebut
didukung
oleh
pernyataan para sarjana bahwa “diamati perlunya kepastian hukum untuk menjamin arus modal (capital flow)”.49 Dengan memberikan jaminan tentang keadaan dalam hal terjadi perubahan kebijakan, investor akan merasa aman karena LIV memberikan kepastian hukum dan daya prediksi untuk melindungi modalnya. Pemerintah Vietnam juga memberikan jaminan kepastian bahwa investor dapat menjalankan proses investasi tanpa batasanbatasan yang menghambat, seperti tidak adanya batasan kuantitas ekspor, kewajiban menggunakan barang dan/ atau jasa produksi domestik dan jaminan lainnya yang akan menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor. Hal tersebut menjadi
49
Charles Himawan dalam Sentosa Sembiring. Op.Cit. Hlm.33.
58
kekurangan UUPM dimana UUPM tidak memberikan kepastian yang sama dengan LIV.
Demikian pula dengan memberikan
bantuan atau dorongan dana yang berasal dari APBN untuk membiayai pelaksanaan alih teknologi dan pelatihan tenaga kerja, terlihat peran aktif dari Pemerintah dalam usaha membangun negara Vietnam dengan cara meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan pengalihan teknologi. LIV memberikan banyak jaminan yang tidak diberikan oleh UUPM. Selain itu pengaturan yang eksplisit tentang jaminan Pemerintah dalam LIV memberikan nilai kepastian hukum dan daya prediksi yang dibutuhkan oleh para investor. Dengan kata lain LIV dalam klasifikasi jaminan dan/ atau kewajiban Pemerintah memiliki pengaturan yang lebih baik dari UUPM. Sehingga untuk kepentingan pengembangan investasi di Indonesia, baik bagi Indonesia mengadopsi jaminan-jaminan seperti yang diatur dalam LIV. Penambahan jaminan untuk investor dalam UUPM akan menambahkan nilai kepastian hukum dan menjadi daya tarik UUPM sebagai tempat berinvestasi lebih pesat dari saat ini.
3. Hak investor a) Persamaan Berikut adalah tabel persamaan pengaturan tentang hak investor antara UUPM dengan LIV:
59
No. 1 2 3
Substansi Hak menggunakan tenaga kerja asing Fasilitas hak penggunaan lahan Insentif pajak preferensial (pembebasan dari dan pengurangan pajak Dalam bentuk pajak: (1) Pajak penghasilan badan, dan penghasilan neto (2) bea masuk impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri (3) Bea masuk bahan baku/ bahan penolong untuk produksi (4) PBB
UUPM Ps.10 ayat (2)
LIV Ps.14 ayat (3)
Ps.21
Ps.18
Ps.18 ayat (4) jo Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2008 perubahan atas PP No.1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanam Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah tertentu.
Ps.33 jo Ps.35 ayat (2)
Hak investor yang dicantumkan dalam undang-undang memberikan gambaran tentang, apa saja yang akan investor dapatkan selama berinvestasi disuatu negara. Minat investor dapat muncul apabila hak yang diberikan membawa dampak positif bagi investasi yang akan dilakukannya (selain dipengaruhi oleh faktor sosial-politik). Investor berhak untuk mendapatkan: (1) Lahan untuk berusaha, merupakan hal yang paling dasar yang penting untuk penyelenggaraan investasi langsung; (2) Menggunakan tenaga kerja asing;
60
(3) Insentif pajak preferensial50 (pajak penghasilan, bea masuk impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri, bea masuk bahan baku/ bahan penolong untuk produksi dan Pajak Bumi dan Bangunan);dan
b) Perbedaan Berikut merupakan tabel perbedaan pengaturan tentang hak investor antara UUPM dengan LIV: No. 1
Substansi Pemberian hak otonom kepada investor untuk berinvestasi
UUPM X
2
Kesetaraan dalam mengakses dan menggunakan sumber modal kredit dan dana bantuan dan dalam penggunaan lahan dan sumber daya alam sesuai dengan hukum Hak untuk membeli mata uang asing
X
Investor berhak menetapkan atau menyesuaikan modal atau suatu proyek investasi. Bila terdapat laba usaha, pajak harus dibayarkan. Investor memiliki hak untuk berkontribusi pendapat mengenai hukum maupun kebijakan investasi Insentif pajak pertambahan nilai, dan penyusutan/ amortisasi yang dipercepat
X
Ps.16 ayat (1) (bisnis dalam rangka memenuhi permintaan transaksi, transaksi modal dan transaksi lainnya) Ps.17 ayat (1)
X
Ps.19 ayat (3)
3
4
5
6
X
Ps.18 ayat (4) huruf d, e,dan f
LIV Ps.4 ayat (1) jo Ps.13 (memilih sektor, bentuk investasi, metode meningkatkan modal, lokasi geografis, skala investasi, mitra dan durasi operasi proyek) Ps.14 ayat (1)
X
50
Tindak lanjut dari perjanjian internasional yang diratifikasi (WTO), yaitu mengenai pemotongan tarif.
61
7
10
Insentif berupa membawa kerugian maju. Proyek investasi di daerah dengan efisiensi ekonomi tinggi dikenai depresiasi dipercepat dari aset tetap, tarif maksimal dari depresiasi tidak boleh lebih besar 2 kali lipat dari tarif depresiasi yang ditentukan peraturan tentang penyusutan aktiva tetap Fasilitas-fasilitas hanya akan diberikan kepada investor asing yang berbentuk perseroan terbatas Insentif penggunaan lahan
11
Keimigrasian
8
9
X
Ps.34
X
Ps.35
Ps.20
Ps.22 Diklasifikasikan berdasar jenis HAT: (1) HGU: 95 tahun, dapat diperpanjang dimuka selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun (2) HGB: 80 tahun, dapat diperpanjang dimuka selama 50 tahun, dan dapat diperbaharui selama 30 tahun (3) HP: 70 tahun, dapat diperpanjang dimuka selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun Namun harus memenuhi syarat pada ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini. Ps.23 Pemberian kemudahan pelayanan dan perizinan, bagi investor asing, ahli/ teknisi asing, dan calon investor yang akan melakukan penjajakan (diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Badaan Koordinasi Penanaman Modal)
X Hanya perlu memenuhi ketentuan Ps.32 ayat (2) jo Ps.27 jo Ps.28 Ps.36 Tidak boleh lebih dari 50 tahun, jika dengan modal besar, dan tingkat pegembalian modal lambat/ didaerah sulit kondisi sosial ekonomi, tidak boleh lebih dari 70 tahun, dapat diperpanjang dengan persyaratan.
Ps.44 Visa masuk dan keluar bagi ahli/ teknisi (beserta keluarganya) yang bekerja untuk investor di Vietnam diberikan maksimum selama 5 tahun
Izin tinggal terbatas selama maksimal 2 tahun, jika hanya menggunakan waktu
62
12 13 14
15
16
17
Bisnis investasi yang didanai oleh negara Perpanjangan pemberian insentif dapat diperpanjang Investor memiliki hak akses dan penggunaan layanan publik Hak Investor mendapatkan data tentang perekonomian nasional, data tentang sektor ekonomi dan informasi terkait kegiatan investasi Hak investor untuk mengajukan keluhan dan membuat pembatalan/ tindakan hukum yang terkait dengan pelanggaran hukum Hak untuk impor dan ekspor untuk melakukan pemasaran dan beriklan dan berproduksi
selama 1 tahun diberi izin masuk kembali beberapa kali perjalanan selama 12 bulan, jika 2 tahun maka izin masuk kembali beberapa kali perjalanan selama 24 bulan. Izin tinggal terbatas dapat dijadikan izin tetap bila tinggal tetap di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut. X
Ps.67
X
Ps.39
X
Ps.19 ayat (2)
X
Ps 19 ayat (3)
X
Ps.19 ayat 4
X
Ps.15
Dalam LIV ditekankan bahwa investor memiliki hak otonom untuk berinvestasi dalam hal: (1) Memilih sektor; (2) Bentuk investasi; (3) Metode meningkatkan modal; (4) Lokasi geografis; (5) Skala investasi; (6) Mitra, dan durasi operasi proyek;
63
(7) Kesetaraan dalam mengakses dan menggunakan sumber modal kredit dan dana bantuan; (8) Penggunaan lahan dan sumber daya alam sesuai dengan hukum; (9) Hak berkontribusi pendapat mengenai hukum maupun kebijakan investasi; (10) Melakukan kegiatan ekspor-impor, pemasaran, kegiatan produksi; (11) Akses layanan publik, dan mendapatkan informasi terkait investasi. Menurut Penulis hak-hak diatas merupakan hak dasar dari para investor, walaupun senyatanya tidak ditegaskan dalam UUPM akan tetapi hal tersebut layaknya kebiasaan dalam berinvestasi. Perbedaan yang mendasar adalah insentif
membawa
kerugian maju yang tidak diatur dalam UUPM. Apabila investor mengalami kerugian setelah selesainya finalisasi pajak dengan kantor pajak, jumlah kerugian harus dihilangkan terhadap penghasilan kena pajak untuk keperluan pajak penghasilan perusahaan tersebut. Insentif lain yang menjadi hak investor seperti jangka waktu izin penggunaan lahan juga berbeda. Berdasarkan data yang didapat dari kedua undang-undang, jangka waktu mengenai penggunaan lahan di Indonesia (UUPM) lebih lama dibandingkan dengan pengaturan pada LIV. Lain halnya dengan
64
bidang keimigrasian, LIV memberikan visa dengan jangka waktu yang lebih lama yaitu 5 tahun, sedangkan UUPM hanya memberikan izin tinggal sementara maksimal 4 tahun dan/ atau telah tinggal selama 2 tahun berturut-turut di Indonesia dapat diubah izinnya menjadi izin tinggal tetap. Hal yang tidak diatur LIV dan diberikan oleh UUPM adalah pengaturan tentang hak investor mendapatkan insentif pajak pertambahan nilai (PPN), dan penyusutan/ amortisasi yang dipercepat.
c) Analisis Dari hak-hak investor yang telah disebutkan pada bagian perbedaan, bukan berarti UUPM lebih baik dari LIV. Banyak hak tidak diatur dalam UUPM. Misalkan hak otonom untuk memilih sektor, bentuk investasi, lokasi geografis, skala investasi, mitra, durasi operasi proyek serta berbagai hak lainnya. Namun perlu diingat, bukan berarti investor di Indonesia tidak memiliki hak tersebut karena tidak diatur dalam UUPM. Menurut Penulis hak otonom untuk berinvestasi yang diatur LIV, juga merupakan hak investor saat berinvestasi di Indonesia, hanya saja tidak ada pengaturan/ pernyataan mengenai hal tersebut pada UUPM51. Hak investor lainnya diberikan dalam bentuk insentif atau fasilitas.
51
Penulis menggunakan interpretasi dimana apa yang tidak dilarang oleh undang-undang, dianggap legal dilakukan, sejauh tidak pula bertentangan dengan nilai kepatutan.
65
“Berdasarkan konsep ekonomi yang disebut positive analysis, seorang analis akan mengajukan pertanyaan .............. terkait prediksi yang dapat dibuat yang mempunyai akibat ekonomi. Dari sudut pandang ini, orang akan memberikan reaksi terhadap insentif atau disinsentif akibat dilaksanakannya ketentuan hukum tersebut.” 52
Investasi
merupakan
kegiatan
ekonomi,
yang
mengharapkan keuntungan. Investor akan melihat insentif apa yang dapat diberikan oleh undang-undang investasi suatu negara terhadap usahanya. Mengikuti apa yang dilakukan oleh negaranegara maju, negara berkembang memberikan insentif pajak yang besar untuk dapat menarik minat pemodal baru, baik lokal maupun asing, merangsang pemodal yang sudah beroperasi untuk melakukan ekspansi usaha.53 Berlandas keadaan tersebut Penulis melihat bahwa LIV memiliki kelebihan dalam hal insentif pajak. LIV memberikan insentif berupa membawa kerugian maju. Dalam pasal yang mengatur mengenai hal ini, dinyatakan apabila investor mengalami kerugian setelah selesainya finalisasi pajak dengan kantor pajak. Jumlah kerugian harus dihilangkan terhadap penghasilan kena pajak untuk keperluan pajak penghasilan perusahaan (dengan jangka waktu 5 tahun), yang artinya suatu bentuk keringanan yang diberikan kepada investor dalam perpajakan. Insentif keimigrasian yang diberikan LIV juga 52
Johnny Ibrahim. 2009. Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum. Surabaya: Putra Media Nusantara dan ITSPress. Hlm.58. 53 Salamuddin Daeng. 2008. Op.Cit. Hlm.51.
66
memiliki kelebihan, yaitu visa selama 5 tahun. UUPM terlihat mengatur hal ini lebih rumit dengan persyaratan tinggal dan jangka waktu yang lebih singkat dirasa akan membuat investor kerepotan dengan keharusan mengurus izin tinggal setidaknya selama 2 tahun sekali. Sedangkan yang menjadi keunggulan bagi UUPM adalah memberikan insentif PPN, dan penyusutan/ amortisasi yang dipercepat kepada investor, yang tidak diberikan oleh LIV. Tidak hanya itu, penggunaan lahan dengan berbagai macam hak juga diberikan dengan jangka waktu lebih lama. Ketentuan tersebut sangat
menguntungkan
bagi
investasi
langsung,
yang
membutuhkan waktu pengembalian modal (RoI) cukup lama. Akan tetapi perlu diingat bahwa pemberian izin penggunaan lahan dengan jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan eksploitasi kekayaan alam dengan kuantitas yang lebih besar pula. Kata eksploitasi sumber daya alam memposisikan investor menguntung pada satu sisi dan merugi pada negara disisi lainnya54. Kenyataan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung
didalamnya
dikuasai
oleh
negara
dan
54
Contoh PT. Freeport Indonesia (mayoritas pemilik saham adalah investor Amerika Serikat) yang memulai pertambangan di Papua sejak tahun 1967 dan 1988 (pada dua tempat pertambangan) sampai saat ini, dan dengan kerusakan alam yang ditimbulkan karena eksplorasi yang dilakukan menghasilkan limbah/bahan buangan sebesar 300 ribu ton perhari dan kerusakan 200 hektar hutan didaerah tambang. http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia http://news.okezone.com/read/2011/10/31/337/522750/300-ribu-ton-limbah-freeport-ancamkelestarian-hutan Diunduh pada tanggal 19 Februari 2012.
67
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jika negara memberikan kesempatan dengan cara memberikan investor keleluasaan menggunakan lahan, maka bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat dinikmati untuk sebesarbesarnya kepentingan investor, bukan kemakmuran rakyat. Jika melihat pada apa yang diminati investor, maka pemberian izin penggunaan lahan dengan jangka waktu yang lama akan sangat diminati (dengan sumber daya alam Indonesia yang melimpah). Hak-hak
yang
diatur
dalam
kedua
undang-undang
tampaknya memihak pada keuntungan pada sisi investor, dengan konsekuensi logis ada hak yang secara tidak langsung merugikan negara (contohnya dalam perizinan penggunaan lahan pada UUPM). Penulis mendapati kelebihan pengaturan tentang hak investor terletak pada LIV, karena LIV selain lebih komprehensif juga memberikan hak lain yang penting bagi investor. Hak lain yang dimaksud adalah perpanjangan pemberian insentif yang dapat diperpanjang, pendanaan bisnis investasi oleh negara, dan depresiasi dipercepat dari aset tetap pada proyek di daerah dengan efisiensi ekonomi tinggi.
4. Kewajiban investor a) Persamaan
68
Berikut merupakan tabel persamaan pengaturan tentang kewajiban investor antara UUPM dengan LIV:
Persamaan dari kedua undang-undang adalah kewajiban investor untuk: (1) Menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; (2) Perlindungan lingkungan;dan (3) Menghormati tradisi budaya/ kebiasaan masyarakat tempat mereka menjalankan kegiatan investasi. Persamaan
No. 1 2
3
kewajiban
Substansi Menjalankan kewajiban prinsip tata kelola perusahaan yang baik Melaksanakan kewajiban perlindungan lingkungan
Kewajiban menghormati tradisi budaya/ kebiasaan masyarakat
investor
seperti
perlindungan
UUPM Ps.15 huruf a
LIV Ps.20 ayat (3)
Ps.15 huruf b jo UU No 23 Th.1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Ps.15 huruf d
Ps.20 ayat (6)
Ps.20 ayat (4)
lingkungan dan menghormati tradisi budaya/ kebiasaan masyarakat tempat menjalankan investasi menurut Penulis merupakan wujud dari kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility). CSR atau dalam Pasal 74 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebut dengan tanggung jawab sosial lingkungan merupakan kewajiban perusahaan.
b) Perbedaan
69
5
Prosedur pelaksanaan insentif. Proyek B investasi domestik dan asing: Kewajiban meniai diri sendiri untuk insentif sesuai e ketentuan insentif lalu melakukan prosedur permohonan pada badan yang r berkompeten mengatur tentang pemberian insentif investasi, i yang kemudian akan diberikan
X
Ps.38
k ut merupakan tabel perbedaan pengaturan tentang kewajiban investor antara UUPM dengan LIV: No. 1 2
3
4
Substansi Keharusan mengutamakan tenaga kerja dalam negeri Alih teknologi dan pelatihan pekerja
Kewajiban memenuhi ketentuan sertifikat investasi dan dokumen sertifikasi. Kewajiban investor menghormati dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi karyawan untuk mendirikan atau berpartisipasi dalam organisasi politik dan organisasi sosial politik
UUPM Ps.10 ayat (1) Ps.10 ayat (3) Kewajiban investor dan tenaga kerja asing meningkatkan kompetensi tenaga kerja domestik melalui pelatihan dan melakukan alih teknologi
LIV X
X
Ps.40 jo Ps.41 Negara membantu/ memberikan dorongan bagi investasi yang menciptakan transfer teknologi dan membantu dengan dana APBN untuk pelaksanaan pelatihan karyawan. Ps.20 ayat (1)
X
Ps.20 ayat (5)
70
sertifikat investasi.
Beberapa hal kewajiban investor yang tidak dimiliki oleh UUPM akan tetapi dimiliki oleh LIV antara lain kewajiban: (1) Memenuhi ketentuan sertifikat
investasi dan dokumen
sertifikasi; dan (2) Kewajiban menghormati dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi karyawan untuk mendirikan atau berpartisipasi dalam organisasi politik dan organisasi sosial politik. Hal lain yang UUPM atur tentang kewajiban investor, yang LIV tidak miliki adalah kewajiban tentang mengutamakan tenaga kerja dalam negeri untuk berkerja di perusahaan yang dimiliki investor, hal ini Penulis yakini merupakan semangat dari legislator dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
c) Analisis Dalam klasifikasi kewajiban investor, Penulis berpendapat kedua undang-undang sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. LIV memiliki kelebihan dalam pengaturan mengenai kewajiban mematuhi sertifikat investasi yang Penulis tidak dapati
71
dalam UUPM. Apa yang tercantum dalam sertifikat tersebut antara lain adalah insentif yang berhak didapatkan oleh investor, sehingga nilai yang didapati adalah investor berhak menerima apa yang dituangkan mendapatkan
dalam izin.
sertifikat Kelebihan
investasi lainnya
bersamaan dalam
dengan
kewajiban
menghormati dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi karyawan untuk mendirikan atau berpartisipasi dalam organisasi politik dan organisasi sosial politik. Dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (di Indonesia) dikenal adanya serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat buruh adalah suatu organisasi para buruh, akan tetapi bukan merupakan organisasi politik seperti yang LIV wajibkan kepada investor dukung keberadaannya. Hal tersebut mendeskripsikan, bahwa Pemerintah Vietnam melindungi hak dari para pekerja dalam berorganisasi (sosial-politik) walaupun mereka merupakan tenaga kerja dari suatu perusahaan atau pabrik. Kewajiban alih teknologi juga merupakan salah satu bentuk persamaan LIV dan UUPM, hanya saja dalam pengaturan LIV, negara berperan membantu/ memberikan dorongan. Berbeda dengan UUPM yang mewajibkan investor dan tenaga kerja asing untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja domestik melalui pelatihan dan melakukan alih teknologi tanpa memberikan dana bantuan dari APBN.
72
Kebijakan tidak wajib mendahulukan tenaga kerja domestik menurut Penulis akan dipengaruhi oleh kepadatan penduduk di suatu negara. Demikian halnya dengan kebijakan dalam UUPM, UUPM mewajibkan menarik tenaga kerja yang merupakan warga negara Indonesia pada urutan pertama adalah usaha dari Pemerintah agar angka pengangguran di Indonesia dapat menurun. Seperti yang diketahui menurut data pada tahun 2009 angka pengangguran terbuka di Indonesia diperkirakan dapat mencapai 11,79 juta orang.55 Penarikan tenaga kerja dalam jumlah yang besar akan berdampak renteng pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan dilaksanakannya investasi langsung di Indonesia. Kewajiban yang ditetapkan oleh UUPM tentang investor asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas dalam investasi langsung di Indonesia kemungkinan dilatar belakangi oleh sifatsifat dari perseroan terbatas (PT) itu sendiri. Sifat-sifat PT antara lain adalah: 56 (1) Dari segi jangka waktu hidup PT yang tidak terbatas; (2) Dapat digunakan sebagai sarana untuk membagi resiko terhadap kemungkinan kegagalan usaha dengan menyebar kepemilikan sahamnya pada beberapa PT (terkait pula dengan investasi portofolio); 55 56
Pengamat ekonomi Lin Che Wei. Op.Cit. Hlm.89. Lihat kata pengantar pada Tri Budiyono. 2011. Hukum Perusahaan.Salatiga: Griya Media.
73
(3) Sistem tanggung gugat terbatas yang dibatasi oleh jumlah kepemilikan
saham (kecuali karena
alasan
lain
yang
mengubahnya menjadi tanggung jawab pribadi) dan pemusatan manajemen oleh para profesional. Beberapa sifat diatas sekiranya merupakan latar belakang dari legislator mengharapkan kehadiran investor asing dalam investasi langsung dengan bentuk Perseroan terbatas. Sehingga dapat menampung banyak tenaga kerja, dalam jangka waktu yang panjang, menimbulkan multiplier effect dan sistem tanggung jawab yang lebih aman karena tidak menitik beratkan pada kekayaan pribadi seseorang saja.
5. Transfer dan repatriasi dalam valuta asing a) Persamaan Berikut merupakan tabel persamaan pengaturan tentang transfer dan repatriasi dalam valuta asing antara UUPM dengan LIV:
No 1
Substansi Transfer atau repatriasi dalam valuta asing
UUPM Ps.8 ayat (3)
LIV Ps.9
Persamaan hal mengenai transfer dan repatriasi dalam valuta asing
adalah
kedua
undang-undang
memperbolehkan
pelaksanaannya. Transfer dan repatriasi dalam valuta asing dibutuhkan oleh investor asing, mengingat kebutuhan investor
74
asing untuk mengirimkan modal, keuntungan, bunga bank, pendapatan, dana yang diperlukan untuk membeli bahan baku, barang modal, royalti, kompensasi atas kerugian dan keperluan lainnya.
b) Perbedaan Berkut merupakan tabel perbedaan pengaturan tentang transfer dan repatriasi dalam valuta asing antara UUPM dengan LIV: No 1 2
3
4
Substansi Mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana keluar negeri Transfer dana ke luar negeri harus memperhatikan pelaksanaan hukum terkait hak kreditur. Transfer dana ke luar negeri harus memperhatikan pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara. Penyidik/ menteri keuangan/ Pengadilan memiliki kewenangan untuk menunda pelaksanaan transfer dan/ atau repatriasi bila terdapat tanggung jawab yang belum diselesaikan oleh investor
UUPM Ps.8 ayat (5) huruf a
LIV X
Ps.8 ayat (5) huruf c
X
Ps.8 ayat (5) huruf d
X
Ps.9
X
Perbedaan yang ditemukan adalah UUPM mengatur tentang : (1) Keharusan pelaporan transfer yang dilakukan, dan (2) Mempertimbangkan beberapa proses hukum lain yang terkait dengan aset yang ditransfer, misalkan hak kreditur dalam hal terjadi proses kepailitan, atau pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara (terkait pajak).
75
c) Analisis Repatriasi keuntungan dan dana-dana terkait investasi lainnya sejak tahun 1950-an telah menjadi salah satu unsur penting yang selalu ada dalam perjanjian bilateral tentang investasi (BITs). Repatriasi dan transfer didefinisikan sebagai pemindahan modal dan keuntungan yang diperoleh dalam aktifitas penanaman modal. Pengaturan ini sangat dibutuhkan oleh investor asing yang berinvestasi disuatu negara. Kelebihan kualitas pengaturan dapat dilihat dari sudut yang menguntungkan bagi investor ataukah bagi suatu negara. Jika dari sudut yang menguntungkan investor saja maka yang memiliki kelebihan menurut Penulis adalah LIV, karena tidak mengatur tentang keharusan pelaporan dan mempertimbangkan proses hukum lainnya. Pelaporan dan mempertimbangkan proses hukum akan merepotkan pihak investor, karena membutuhkan waktu dan biaya. Sedangkan, jika diamati dari sudut pengaturan yang baik bagi investor (efektif), suatu negara dan pihak lain yang berkepentinngan, kelebihan akan terdapat pada UUPM. Pelaporan transaksi
dan
proses
transfer
maupun
repatriasi
harus
mempertimbangkan proses hukum lain yang terkait, sehingga hukum dapat memberikan kepastian dalam pemindahan aset dan/ atau modal. Konsekuensi logis ketika repatriasi atau transfer dilakukan tanpa pelaporan dan mempertimbangkan proses hukum
76
lainnya adalah dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul akibat transaksi yang dilakukan. Bilamana terjadi hal demikian, maka investor harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih banyak, serta kerugian negara atau kreditor (pihak yang memiliki kepentingan terkait aset investor). Menjadi dilematis ketika pada kenyataannya repatriasi dan transfer justru berakibat tidak baik bagi perekonomian suatu negara, karena akan mengurangi kemampuan pembentukan modal nasional sehingga segala bentuk repatriasi dan transfer keuntungan adalah tindakan yang semestinya dihindari. Berdasarkan analisa diatas, Penulis memposisikan kelebihan pada UUPM dan kekurangan pada LIV. Nilai efektifitas akan terpenuhi jika mengikuti prosedur yang ditetapkan UUPM untuk menghindari biaya yang timbul akibat permasalahan hukum (turunan dari transfer yang ilegal) atau kerugian pada pihak lain.
77
