BAB III HASIL PENELITIAN & ANALISIS
Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengaturan berkenaan dengan ganti rugi dalam pengadaan tanah berdasarkan peraturan yang ada. Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai bagaimana karakteristik ganti rugi dalam pengadaan tanah.
A.
Pengaturan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Ganti rugi dalam pengadaan tanah berbeda dengan ganti rugi dalam hukum
perdata. Ini dikarenakan dalam pengadaan tanah ada unsur campuran hukum yaitu hukum publik dan intervensi dari Negara yang tidak terdapat dalam hukum Perdata. Pola penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah dilihat dari hukum positif. Pada BAB ini penulis ingin menjabarkan bagaimana karakteristik ganti rugi dalam peraturan mengenai pengadaan tanah yang dilihat dari istilah yang digunakan, pengertian, bentuk , penerima, dasar perhitungan dan mekanisme ganti rugi.
28
1.
Penggunaan Istilah Ganti Rugi Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah menggunakan istilah ganti rugi, peraturan ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menggunakan istilah ganti kerugian. Peraturan ini kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menggunakan istilah ganti rugi. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kembali menggunakan istilah ganti rugi. Demikian juga dengan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
29
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga menggunakan istilah ganti rugi. Lihat Tabel 1.1 dibawah ini. Tabel 1.1 Penggunaan Istilah Ganti Rugi Dalam Pengaturan Pengadaan Tanah KATEGORI
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15/1975
Keputusan Presiden Nomor 55/1993
Peraturan Presiden Nomor 36/2005
Peraturan Presiden Nomor 65/2006
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/2007
ISTILAH YANG DI GUNAKAN
Ganti Rugi
Ganti Kerugian
Ganti Rugi
Ganti Rugi
Ganti Rugi
Istilah yang digunakan ada 2 yaitu ganti rugi dan ganti kerugian. Tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama.
2.
Pengertian Ganti Rugi Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Pada Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 tidak mendefinisikan secara jelas mengenai ganti rugi. Tapi dapat kita simpulkan
30
ganti rugi menurut peraturan ini adalah penggantian sejumlah uang atau pergantian yang senilai dengan tanah yang dilepaskan haknya. Kemudian pada saat Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 ini digantikan dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dimana ada perubahan penggunaan istilah dari ganti rugi menjadi ganti kerugian. Ganti kerugian menurut Keputusan Pressiden Nomor 55 Tahun 1993 adalah penggantian atas nilai tanah serta bangunan, tanaman dan atau benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, yang menggantikan Keputusan Pressiden Nomor 55 Tahun 1993, kembali menggunakan istilah ganti rugi. Menurut Keputusan Pressiden Nomor 55 Tahun 1993, ganti rugi adalah pengantian atas kerugian baik fisik atau non fisik, sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah,bangunan, tanaman,dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang memberikan kelangsungan hidup lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Dan pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang mengubah Keputusan Pressiden Nomor 55 Tahun 1993 tidak ada perubahan pengertian mengenai ganti rugi.
31
Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ini tetap mengunakan istilah ganti rugi. Peraturan ini tidak menjelaskan pengertian ganti rugi secara rinci, tapi dapat disimpulkan ganti rugi adalah pergantian nilai atas bangunan, tanaman dan benda lain yang ada di atas tanah. Dari pengertian – pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian ganti rugi atau ganti kerugian mengalami perubahan dan dalam perubahan terakhir tidak memberikan pengertian lebih jelas, hanya pengertian secara tersirat saja. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di tabel 2.1
32
33
Peraturan Presiden Nomor 36/2005
Pengantian atas kerugian baik fisik atau non fisik,sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah,bangunan, tanaman,dan atau bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah yang memberikan kelangsungan hidup lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah (Pasal 1 ayat 11)
KepPres Nomor 55/1993
Penggantian atas nilai tanah serta bangunan, tanaman dan atau benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (Pasal 1 ayat 7)
PERATURAN MENTRI DALAM NEGRI Nomor 15/1975
Tidak ada pengertian. Tetapi dapat disimpulkan ganti rugi adalah memberikan sejumlah uang atau pergantian yang senilai dengan tanah yang dilepaskan atas haknya
KATEGORI
PENGERTIAN
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No 3 / 2007 Tidak ada pengertian secara detail. Tapi dapat disimpulkan ganti rugi adalah pergantian nilai atas bangunan, tanaman dan benda lain yang ada diatas tanah.
Peraturan Presiden Nomor 65/2006 Tidak ada perubahan atas pengertian ganti rugi
Pengertian Ganti Rugi Dalam Pengaturan Pengadaan Tanah
Tabel 2.1
Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita ketahui bahwa pengertian ganti rugi atau ganti kerugian mengalami perubahan dan dalam perubahan terakhir tidak memberikan pengertian yang lebih jelas. Hanya secara tersirat saja.
3.
Bentuk Ganti Rugi Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Bentuk ganti rugi dalam Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 berupa uang, tanah dan/atau fasilitas – fasilitas lain. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 mengatur bentuk ganti kerugian berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih, dan bentuk lain yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan serta untuk ulayat diberi dengan bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengatur ganti rugi berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, bisa juga berupa kompensasi berupa penyertaan modal (saham). Untuk tanah ulayat diberi dengan bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengatur ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman 34
kembali, gabungan dari dua atau lebih, dan bentuk lain yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 mengatur bentuk ganti rugi selain uang dapat berupa : tanah/bangunan penganti/pemukiman kembali sesuai dengan yang dikehendaki pemilik dan disepakati instansi yang memerlukan tanah, tanah/bangunan/fasilitas lain dengan nilai paling kurang sama dengan benda wakaf yang dilepaskan untuk harta benda wakaf, recognisi berupa fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat untuk tanah ulayat, sesuai keputusan pejabat yang berwenang untuk tanah instansi pemerintah/pemda. Dalam perbandingan bentuk ganti rugi ini dapat kita lihat bahwa peraturan yang berlaku sekarang lebih banyak pilihan untuk ganti rugi, dibanding peraturan – peraturan sebelumnya.untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.1
35
36
Dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih, dan bentuk lain yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan (Pasal 13)
Dapat berupa uang, tanah dan atau fasilitas – fasilitas lain (Pasal 6 ayat 2 c)
BENTUK GANTI RUGI
Untuk ulayat diberi dengan bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat (Pasal 14)
KepPres Nomor 55/1993
PERATURAN MENTRI DALAM NEGRI Nomor 15/1975
KATEGORI
Selain uang dapat berupa : tanah / bangunan penganti / pemukiman kembali sesuai dengan yang dikehendaki pemilik dan disepakati instansi yang memerlukan tanah, tanah / bangunan/ fasilitas lain dengan nilai paling kurang sama dengan benda wakaf yang dilepaskan untuk harta benda wakaf, recognisi berupa fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat untuk tanah ulayat, sesuai keputusan pejabat yang berwenang untuk tanah instansi pemerintah / pemda (Pasal 45) Dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih, dan bentuk lain yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan (Pasal 13)
Dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, bisa juga berupa kompensasi berupa penyertaan modal (saham) (Pasal 13) Untuk tanah ulayat diberi dengan bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat (Pasal 14)
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No 3 Tahun 2007
Peraturan Presiden Nomor 65/2006
Peraturan Presiden Nomor 36/2005
Tabel 3.1 Bentuk Ganti Rugi Dalam Pengaturan Pengadaan Tanah
4.
Penerima Ganti Rugi Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 mengatakan bahwa aturan mengenai penerima ganti rugi berpedoman kepada hukum setempat dan tidak bertentangan dengan UUPA. Keputusan Presiden NomorNomor 55 Tahun 1993 mengatur bahwa penerima ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau ahli waris yang sah, nadzir bagi tanah wakaf. Tetapi bila milik bersama dan satu atau beberapa orang tidak ditemukan maka ganti kerugian yang menjadi haknya maka dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri setempat oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengatur bahwa penerima ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang - undangan, nadzir bagi tanah wakaf. Bila milik bersama dan satu atau orang tidak ditemukan maka ganti rugi yang menjadi haknya dititipkan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tidak ada perubahan atas peraturan sebelumnya. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 mengatur bahwa Penerima ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau 37
yang berhak sesuai dengan peraturan perundang - undangan, nadzir bagi tanah wakaf. Dalam hal tanah hak pakai atau hak guna bangunan diatas tanah hak milik atau diatas tanah hak pengelolaan yang berhak adalah pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Pada peraturan ini peraturan yang berlaku sekarang kurang mengcover mengenai masalah tanah milik bersama atau tanah ulayat. Lihat tabel 4.1
38
39
PENERIMA GANTI RUGI
KATEGORI
PERATURAN MENTRI DALAM NEGRI Nomor 15/1975 Yang mempunyai hak atas tanah, bangunan,tanaman, yang ada diatasnya dengan berpedoman kepada hukum setempat dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPA (Pasal 6 Ayat 2c) Tetapi bila milik bersama dan satu atau beberapa orang tidak ditemukan maka ganti kerugian yang menjadi haknya maka dikonsinyasikandi pengadilan negri setempat oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah (Pasal 17)
Penerima ganti rugi : pemegang hak atas tanah atau ahli waris yang sah, nadzir bagi tnh wakaf.
KepPres Nomor 55/1993
Tidak ada perubahan atas penerima ganti rugi
Penerima ganti rugi : pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang undangan, nadzir bagi tanah wakaf. Bila milik bersama dan satu atau orang tidak ditemukan maka ganti rugi yang menjadi haknya dititipkan di pengadilan negri yg wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan (Pasal 16)
Peraturan Presiden Nomor 65/2006
Peraturan Presiden Nomor36/2005
Penerima Ganti Rugi Dalam Peraturan Pengadaan Tanah
Tabel 4.1
Dalam hal tanah hak pakai atau hak guna bangunan diatas tanah hak milik atau diatas tanah hak pengelolaan yang berhak adalah pemegang hak milik atau hak pengelolaan (Pasal 43)
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor 3/2007 Penerima ganti rugi: pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang - undangan, nadzir bagi tanah wakaf.
5.
Dasar Perhitungan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 mengatur bahwa dasar perhitungan ganti rugi hanya dilihat dari lokasi dan faktor strategis tanah, sementara ganti rugi atas bangunan atau tanaman dinilai oleh dinas pekerjaan umum/dinas pertanian setempat. Keputusan Presiden NomorNomor 55 Tahun 1993 mengatur bahwa dasar perhitungan ganti rugi harga tanah didasarkan atas nilai nyata dengan memperhatikan NJOPBB terakhir untuk tanah yang terakhir. nilai jual bangunan ditaksir oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan (Dinas Pekerjaan Umum). Nilai jual tanaman ditaksir oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian (Dinas Pertanian). Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengatur bahwa dasar perhitungan ganti rugi dengan berdasarkan NJOP Tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/ tim penilai harga tanah yang ditunjuk panitia. Nilai jual bangunan yang di taksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Untuk
40
dasar perhitungan ganti rugi ditunjuk oleh lembaga/tim penilai harga yang ditunjuk oleh bupati / walikota atau gubernur bagi Jakarta. Peraturan Presiden No 65 Tahun mengatur bahwa dasar perhitungan ganti rugi dengan memperhatikan NJOP Tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga atau tim. Nilai jual bangunan yang di taksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian Untuk dasar perhitungan ganti rugi ditetapkan oleh lembaga/tim penilai harga yang ditunjuk oleh bupati / walikota atau gubernur bagi Jakarta. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 mengatur bahwa dasar perhitungan ganti rugi dengan memperhatikan NJOP Tahun berjalan. Dapat juga berpedoman pada variable – variable sebagai berikut: lokasi letak tanah, status tanah peruntukan tanah, kesesuaian pengunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah, sarana dan prasarana yang tersedia, faktor lain yang mempengaruhi harga tanah. Penilaian harga bangunan/tanaman/benda lain berkaitan dengan tanah dilakukan oleh kepala dinas /kantor/badan di kabupaten atau kota yang membidangi bagian
41
tersebut dan berpedoman dengan standar harga yang ditetapkan perundang – undangan. Dari perbandingan di atas dapat dilihat bahwa peraturan terbaru lebih luas dari pada peraturan sebelumnya. Lihat Tabel 5.1
42
43
DASAR PERHITUN GAN GANTI RUGI
KATEGORI
Bentuk dan besarnya ganti kerugian diberikan berdasarkan musyawarah (Pasal 6 ayat 1)
PERATURAN MENTRI DALAM NEGRI Nomor15/1975 Berdasarkan: lokasi dan faktor strategis tanah, Menetapkan ganti rugi atas bangunan atau tanaman harus berdasarkan dinas pekerjaan umum / dinas pertanian setempat (Pasal 6 ayat 2a)
Bentuk dan besarnya ganti kerugian di tetapkan dalam musyawarah (Pasal 16)
Berdasarkan: NJOP dengan berdasarkan NJOP Tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/ tim penilai harga tanah yang ditunjuk panitia Nilai jual bangunan yang di taksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
Berdasarkan: harga tanah didasarkan atas nilainyata dengan memperhatikan NJOPBB terakhir untuk tanah yang terakhir. Nilai jual bangunan ditaksir oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan. Nilai jual tanaman ditaksir oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian. (Pasal 15) Untuk dasar perhitungan ganti rugi ditunjuk oleh lembaga/tim penilai harga yang ditunjuk oleh bupati / walikota atau gubernur bagi Jakarta (Pasal 15)
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
KepPres Nomor 55 Tahun 1993
Untuk dasar perhitungan ganti rugi ditetapkan oleh lembaga/tim penilai harga yang ditunjuk oleh bupati / walikota atau gubernur bagi Jakarta (Pasal 15)
Berdasarkan : NJOP dengan memperhatikan NJOP Tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga atau tim. Nilai jual bangunan yang di taksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
Tabel 5.1 Dasar Perhitungan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah
Penilaian harga bangunan/tanaman/benda lain berkaitan dengan tanah dilakukan oleh kepala dinas /kantor/badan di kabupaten atau kota yang membidangi bagian tersebut dan berpedoman dengan standar harga yang ditetapkan perundang – undangan (Pasal 29)
Berdasarkan : NJOP memperhatikan NJOP Tahun berjalan. Dapat juga berpedoman pada variable – variable sebagai berikut : lokasi letak tanah, status tanah peruntukan tanah , kesesuaian pengunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah,sarana dan prasarana yang tersedia, faktor lain yang mempengaruhi harga tanah. (Pasal 28)
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor 3 Tahun 2007
6.
Mekanisme Ganti Rugi Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk melaksanakan ganti rugi dalam pengadaan tanah, dalam setiap peraturan pengadaan tanah mempunyai mekanisme. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 mekanismenya sederhana yaitu: pemilik tanah yang tanahnya akan dilepas jika menyetujui ganti rugi maka instansi yang bersangkutan langsung membayarkan ganti rugi, kemudian instansi yang bersangkutan langsung berhubungan dengan pejabat yang berwenang untuk memohon hak. Tapi apabila pemilik tanah tidak menyetujui ganti rugi maka pemilik memberikan alasan penolakan ganti rugi kepada panitia pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah dan kemudian bisa langsung mengambil 2 jalan yaitu tetap pada keputusan semula atau melimpahkan kepada gubernur setempat dimana gubernur bisa mencari jalan tengah atau mengukuhkan keputusan panitia. Lihat bagan 6.1
44
45
PEMILIK HAK ATAS TANAH
SETUJU
TIDAK SETUJU
GANTI RUGI
Alasan penolakan
PANITIA PEMBEBASAN TANAH
TETAP PADA KEPUTUSAN SEMULA
PEJABAT YANG BERWENANG (MEMOHON HAK)
MENGUBAH KEPUTUSAN PANITIA
GUBERNUR SETEMPAT
INSTANSI LANGSUNG MEMBAYAR KEPADA PEMILIK HAK ATAS TANAH
TAHUN 1975
MEKANISME PEMBERIAN GANTI RUGI BERDASARKAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGRI NOMOR15
Bagan 6.1
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 mengatur mekanisme pengadaan tanah apabila pemilik tanah yang setuju dengan ganti kerugian maka kedua belah pihak yang membutuhkan langsung ke PPT dan mengurus SK tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian. Apabila tidak setuju maka panitia pengadaan tanah langsung membawa kepada gubernur. Setelah itu gubernur bisa mengubah keputusan PPT atau dapat juga mengukuhkan keputusan PPT. tetapi apabila tetap menolak maka diusulkan untuk pencabutan dan dirujuk kepada Menteri Dalam Negri
yang kemudian ditembuskan kepada instansi
yang
membutuhkan tanah dan Menteri Kehakiman dan HAM serta Presiden. Lihat bagan 6.2
46
47
GANTI RUGI
TIDAK SETUJU GUBERNUR
MENDAGRI
MENGUKUHKAN KEPUTUSAN PPT
MENGUBAH KEPUTUSAN PPT
PENCABUTAN
MENOLAK
SETUJU
PPT SK TENTANG BENTUK DAN BESAR GANTI RUGI
PRESIDEN
INSTANSI YANG MEMBUTUHKAN TANAH DAN MENTRI KEHAKIMAN DAN HAM
PEMILIK HAK ATAS TANAH
SETUJU
1993
MEKANISME PEMBERIAN GANTI RUGI BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMORNOMOR55 TAHUN
Bagan 6.2
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengatur mekanisme ganti rugi apabila pemilik tanah menolak ganti rugi maka PPT mengajukan kepada Walikota, Bupati atau Gubernur yang bisa mengukuhkan atau mengubah keputusan PPT. tetapi jika masih ditolak maka akan dilakukan pencabutan dimana Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat tembusan kepada Presiden dan instansi yang terkait serta Mentri Kehakiman. Lihat bagan 6.3
48
49
PRESIDEN
GANTI RUGI TIDAK SETUJU
INSTANSI YANG MEMBUTUHKAN TANAH DAN MENTRI KEHAKIMAN DAN HAM
PEMILIK HAK ATAS TANAH
SETUJU
KEPALA BADAN
PENCABUTAN
BUPATI/ WALIKOTA, GUBERNUR
JIKA TETAP DITOLAK
MENGUBAH KEPUTUSAN PPT
MENGUKUHKAN KEPUTUSAN PPT
MEKANISME PEMBERIAN GANTI RUGI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR36 TAHUN 2005
Bagan 6.3
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Mekanisme menurut peraturan ini adalah jika pemilik tanah menolak ganti rugi maka PPT mengajukan
kepada
Walikota,
Bupati
atau
Gubernur
yang
bisa
mengukuhkan atau mengubah keputusan PPT. Tetapi jika masih ditolak maka akan dilakukan pencabutan dimana Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat tembusan kepada Presiden dan instansi yang terkait serta Menteri Kehakiman. Tetapi jika tetap menolak ganti rugi yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Presiden, maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Lihat bagan 6.4
50
51
INSTANSI YANG MEMBUTUHKAN TANAH DAN MENTRI KEHAKIMAN DAN HAM
PEMILIK HAK ATAS TANAH
KEPALA BADAN PERTANAHAN
TIDAK SETUJU
PRESIDEN
GANTI RUGI
SETUJU
JIKA TETAP TIDAK BERSEDIA MENERIMA GANTI RUGI YANG DITAETAPKAN DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN
PENCABUTAN
GUBERNUR
BUPATI,/WALIKOTA,
BANDING KE PENGADILAN TINGGI
JIKA TETAP DITOLAK
MENGUBAH KEPUTUSAN PPT
MENGUKUHKAN KEPUTUSAN PPT
MEKANISME PEMBERIAN GANTI RUGI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR65 TAHUN 2006
Bagan 6.4
Kemudian pada peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 mekanisme ganti rugi menurut peraturan ini adalah jika pemilik hak atas tanah setuju maka instansi membuat tanda terima. Kemudian penerima ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak. Kemudian PPT membuat berita acara pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi. Tetapi jika pemilik hak menolak maka PPT meneruskan kepada Walikota, Bupati atau Gubernur dan MENDAGRI yang bisa mengukuhkan keputusan PPT atau mengubah keputusan PPT, jika tetap menolak maka dilakukan pencabutan. Lihat bagan 6.5
52
53
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA,
TIDAK SETUJU
PEMILIK HAK ATAS TANAH
MENGUBAH KEPUTUSAN PPT
MENGUKUHKAN KEPUTUSAN PPT
GANTI RUGI
SETUJU
JIKA TETAP DITOLAK
INSTANSI MEMBUAT TANDA TERIMA
NASIONAL NOMOR3 TAHUN 2007
PENCABUTAN
PPT MEMBUAT BERITA ACARA PELEPASAN HAK DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI
PENERIMA GANTI RUGI MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PELEPASAN / PENYERAHAN HAK
MEKANISME PEMBERIAN GANTI RUGI BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
Bagan 6.5
Dari perbandingan di atas dapat dilihat bahwa mekanisme pengadaan tanah harus diperbaiki. Karena belum sepenuhnya dapat memenuhi keinginan masyarakat. Oleh karena ini pemerintah harus lebih memperhatikan. Agar tidak terjadi konflik,walaupun semua yang dilakukan dalam semua peraturan ini, keputusan ganti rugi ataupun ganti kerugian didasarkan musyawarah. Musyawarah mencari jalan tengah sebagai jalan terbaik. Dan bukan keputusan sepihak dari pemerintah.
B. ANALISIS Dari hasil penelitian maka penulis menganalisis bahwa karakteristik penggaturan dari 5 peraturan yang menggatur mengenai ganti rugi dalam pengadaan tanah sejak PERATURAN MENTRI DALAM NEGRI NOMOR 15 TAHUN 1975, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2007.
1.
Karakteristik Mengenai Penggunaan Istilah Dalam penggunaan istilah ganti rugi atau ganti kerugian mempunyai makna yang sebenarnya sama. Tetapi dalam KBBI ganti rugi adalah uang
54
yang diberikan sebagai ganti kerugian, sementara ganti kerugian adalah seseuatu yang menjadi penukar dari yang menderita rugi. Pengaturan mengenai penggadaan tanah hanya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden 36/2005 yang mempunyai pengertian yang terumus jelas. Peraturan yang lain hanya ada secara tersirat tetapi tidak secara tertulis menunjukan pengertian ganti rugi ataupun ganti kerugian.
2.
Karakteristik Mengenai Pengertian Ganti Rugi atau Ganti Kerugian Dibandingkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975, perubahan yang cukup berarti mengenai pengertian ganti rugi dilakukan pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Perubahan yang dimaksud adalah dimaksudkannya ayat khusus yang mengatur tetntang definisi ganti rugi. Definisi tersebut ada didalam Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi : “Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah”
55
Sementara Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 pengertian ganti rugi menjadi lebih luas lagi. Yaitu memasukan peenggantian aras kerugian baik fisik atau non fisik. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 11 yang bebunyi : “Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.”
Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007tidak mengalami
perubahan
makna.
Tetapi
konsisten
dari
peraturan
sebelumnya. Penggunaan istilah dan pengertian ganti rugi ini di tetapkan berdasarkan asas keadilan, dimana dalam asas ini menerapkan agar memberikan sesuatu yang lebih layak kepada mereka yang melepaskan haknya dan juga mencakup pihak yang membutuhkan tanah agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan.
56
3.
Karakteristik Bentuk Ganti Rugi Dalam pemberian ganti rugi Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 sampai ke Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 mengalami perubahan menjadi lebih luas. Sehingga lebih beragam pilihan bentuk ganti rugi yang bisa dipilih oleh mereka yang akan melepaskan haknya. Bentuk ganti rugi ini ditentukan berdasar asas keterbukaan di mana rencana pengadaan tanah harus dikomunikasikan. Sehingga warga masyarakat yang hak atas tanah yang mereka miliki dapat mengetahui diperuntukan untuk apa tanah yang akan mereka lepaskan haknya, serta mereka yang haknya dilepaskan dapat mengetahui ganti rugi apa saja yang mereka dapatkan. Dalam menentukan bentuk ganti rugi juga harus sesuai dengan asas minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan ekonomi. Hal ini bersangkutan dengan hasil dari dampak yang timbul di pengadaan tanah tersebut, harus dapat meningkatkan taraf hidup. Jangan sampai menjadi lebih rendah dari sebelum pengadaan tanah. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007banyak memberikan pilihan beragam mengenai bentuk ganti rugi.
57
Alasannya adalah dalam peraturan bentuk ganti rugi lebih beragam dari pada peraturan yang lain bentuk ganti ruginya terdiri atas : -
Uang
-
Tanah
-
Bangunan pengganti
-
Pemukiman kembali sesuai dengan yang dikehendaki
-
Fasilitas lain
-
Fasilitas yang sama dengan nilai tanah atau benda wakaf
-
Recognisi fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat untuk tanah ulayat Sementara Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975
adalah peraturan yang tidak memberikan banyak pilihan bentuk ganti rugi. Dalam Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 bentuk ganti rugi hanya berupa : -
Uang
-
Tanah
-
Fasilitas lain
58
4.
Karakteristik Penerima Ganti Rugi Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 hingga Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 siapa yang berhak menerima ganti rugi atau ganti kerugian mengalami perubahan menjadi lebih luas. Pada awalnya hanya yang mempunyai hak atas tanah (Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975) kemudian menjadi pemegang hak atas tanah atau ahli waris yang sah dan nadzir bagi tanah wakaf (Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993), pada Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 tidak ada perubahan yang begitu terlihat. Begitu juga pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Tetapi pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 penerima ganti rugi menjadi lebih luas. Ada penambahan dalam hak pakai atau hak guna bangunan, diatas tanah hak milik atau diatas tanah hak pengelolaan yang berhak adalah pemegang hak milik atau hak pengelolaan.
5.
Karakteristik Dasar Perhitungan Ganti Rugi Mengalami perubahan menjadi lebih luas. Pada semula menurut Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 mengatakan bahwa
59
dasar perhitungan ganti rugi hanya dilihat dari lokasi dan faktor strategis tanah. kemudian pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 melihat berdasarkan NJOPBB tanah yang terakhir. Pada Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 dasar perhitungan berdasarkan NJOP Tahun berjalan. Begitu juga pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Tetapi pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007bukan hanya berdasarkan NJOP saja, tetapi juga melihat dari lokasi letak tanah, status tanah, kesesuaian pengunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah, sarana dan prasarana yang tersedia dan yang mempengaruhi harga tanah. Dasar perhitungan ganti rugi ini harus sesuai dengan asas musyawarah dimana asas ini mengatakan bahwa dalam pengadaan tanah apa saja dan bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan. dalam hal ini ada unsur yang paling mendasar yaitu satu pendapat antara pihak yang saling membutuhkan. Musyawarah dilakukan berdasarkan perundingan. Asas yang berikutnya adalah asas kesetaraan, dimana dalam asas ini kedua belah pihak adalah sama kedudukannya.
60
6.
Karakteristik Mekanisme Pengadaan Tanah Mekanisme pada pengadaan tanah mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud ada pada aturan mengenai pengadaan tanah apabila pemilik hak atas tanah setuju untuk melepaskan haknya. Bila pemilik hak atas tanah setuju, mekanisme ganti rugi menjadi lebih panjang. Karena pada awalnya menurut Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 apabila pemilik hak atas tanah setuju akan ganti rugi yang diberikan oleh PPT maka instansi yang bersangkutan langsung membayar kepada pemilik hak atas tanah dan kemudian memohon hak kepada pejabat yang berwenang. Kemudian pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jika pemilik hak tanah setuju dengan ganti rugi yang diberikan maka PPT mengeluarkan SK tentang bentuk dan besar ganti kerugian. Pada Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tidak ada perubahan. Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 terdapat perubahan yaitu penambahan aturan dalam mekanisme pemberian ganti rugi apabila pemilik tanah setuju untuk melepaskan haknya. Perubahan tersebut adalah penambahan mekanisme instansi yang memerlukan tanah membuat tanda terima kemudian penerima ganti rugi 61
membuat surat pernyataan pelepasan hak dan selanjutnya PPT membuat berita acara pelepasan hak dan membayarkan ganti rugi. Apabila pemilik hak atas tanah tidak setuju dengan ganti rugi, aturan mengenai mekanisme pemberian ganti rugi pun mengalami perubahan. Pada awalnya menurut Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 mengatakan bahwa mekanisme ganti rugi apabila pemilik hak atas tanah tidak setuju maka PPT bisa tetap pada keputusan semula atau langsung berhubungan
dengan
Gubernur
setempat.
Kemudian
Gubernur
mengukuhkan keputusan panitia atau mencari jalan tengah dengan mengubah keputusan PPT. Kemudian pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jika pemilik tanah tidak setuju melepaskan haknya maka PPT langsung menghubungi Gubernur, kemudian Gubernur bisa mengubah keputusan PPT atau mengukuhkan. Tetapi jika masih ditolak maka akan dilakukan pencabutan. Sebelum melakukan pencabutan maka memberikan surat kepada MENDAGRI kemudian ditembuskan kepada instansi yang membutuhkan tanah dan MENHANKAM serta Presiden. Pada Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 jika pemilik tanah tidak
setuju
melepaskan
haknya
maka
PPT
mengajukan
pada
62
Bupati/Walikota atau Gubernur khusus wilayah DKI Jakarta. Kemudian Bupati/Walikota atau Gubernur bisa mengukuhkan keputusan PPT atau mengubah keputusan PPT. Tetapi jika ditolak maka akan dilakukan pencabutan. Dalam hal ini surat pencabutan ditujukan kepada Kepala BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan tembusan kepada Presiden dan
instansi
yang
membutuhkan
tanah
serta
MENHANKAM.
Perkembangan dari peraturan sebelumnya adalah pencabutan di rujuk kepada
MENDAGRI
menjadi
Kepala
BADAN
PERTANAHAN
NASIONAL. Pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengatakan jika pemilik hak atas tanah tidak setuju melepaskan haknya maka PPT melaporkan kepada Bupati/ Walikota/ Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta, dimana bisa mengukuhkan keputusan PPT dan mengubah keputusan PPT. Jika tetap tidak disetujui maka akan dilakukan pencabutan. Surat pencabutan
diberikan
kepada
Kepala
BADAN
NASIONAL
dengan
tembusan
instansi
yang
PERTANAHAN
membutuhkan
serta
MENHANKAM dan kepada Presiden. Tetapi jika tetap tidak setuju maka pemilik hak atas tanah bisa banding ke Pengadilan Negeri. Perkembangan
63
dari peraturan sebelumnya jika tidak setuju akan pencabutan maka bisa banding kepengadilan tinggi. Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 jika pemilik hak tidak setuju maka PPT mengajukan kepada Bupati/Walikota/Gubernur
khusus
wilayah
DKI
Jakarta
untuk
mengukuhkan keputusan PPT dan mengubah keputusan PPT kemudian jika ditolak maka akan dilakukan pencabutan. Mekanisme ganti rugi ditetapkan berdasarkan asas kepastian hukum dimana dalam asas ini mengatakan tiap pihak harus mengerti mengenai kewajiban dan haknya. Serta membahas mengenai kapan pemberian ganti rugi dan tanahnya dilepaskan. Dan berdasarkan asas kesepakatan dimana dalam asas tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara dua pihak tersebut.
Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa peraturan yang paling lengkap adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 3 Tahun 2007. Peraturan ini mencakup mengenai : -
Bentuk ganti rugi yang diberikan
-
Penerima ganti rugi
64
-
Dasar perhitungan ganti rugi Tetapi peraturan ini belum sempurna, karena mekanisme peemberian ganti
rugi kurang menguntungkan masyarakat. Mekanisme pemberian ganti rugi lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor65 Tahun 2006.
65
