BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

BAB II- TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1.

LANDASAN TEORI 2.1.1 ASPEK LEGALITAS Aspek legalitas yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : a. Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. PP 43 tahun 1992 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan c. Keputusan Menteri Perhubungan No. 66 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum Untuk lebih jelasnya lagi mengenai pasal pasal di dalam aspek legalitas diatas, pasal pasal yang terkait langsung dengan penelitian yang dilakukan antara lain : 1. Undang – Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan a) Pasal 43 Undang -Undang No. 22 tahun 2009 (1) Penyediaan

fasilitas

Parkir

untuk

umum

hanya

dapat

diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh

II-1 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: (a) usaha khusus perparkiran; atau (b) penunjang usaha pokok. (3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten, Jalan desa, atau Jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

b) Pasal 44 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan: a) rencana umum tata ruang; b) analisis dampak lalu lintas; dan c) kemudahan bagi Pengguna Jasa (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan a) Pasal 47 PP No. 41 Tahun 1993 (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir.



(2) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (3) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana

dimaksud

dalam

ayat

(1),

dilakukan

dengan

memperhatikan : (a) rencana umum tata ruang daerah; (b) keselamatan dan kelancaran lalu lintas; (c) kelestarian lingkungan; (d) kemudahan bagi pengguna jasa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, pembangunan dan persyaratan teknis fasilitas parkir

untuk umum sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

b) Pasal 48 PP No. 41 Tahun 1993 Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh : (a) pemerintah; (b) badan hukum Indonesia; (c) warga negara Indonesia.

c) Pasal 49 PP No. 41 Tahun 1993 (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh Badan hukum atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dan huruf c, harus dengan izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri.



d) Pasal 50 PP No. 41 Tahun 1993 (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan.

3. Pasal Keputusan Menteri Perhubungan No. 66 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum a) 1 KM No. 66 tahun 1993 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara; 2. Fasilitas Parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir; 3. Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum. b) Pasal 2 KM No. 66 tahun 1993 Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan : II-4 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


(a) Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD); (b) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas; (c) Kelestarian lingkungan; (d) Kemudahan bagi pengguna jasa.

c) Pasal 3 KM No. 66 tahun 1993 Lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh : (a) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, untuk fasilitas

parkir

untuk

umum

yang

terletak

di

wilayah

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; (b) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau atas usul Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I Propinsi Riau, untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Kotamadya Administratif Batam; (c) Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas usul Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta d) Pasal 4 KM No. 66 tahun 1993 (1) Pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan : (a) dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;



(b) mudah dijangkau oleh pengguna jasa; (c) apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (d) apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu; (e) dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan; (f) setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya. (2) Fasilitas parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. e) Pasal 5 KM No. 66 tahun 1993 Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. f) Pasal 6 KM No. 66 tahun 1993 Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi : (a) pembangunan; (b) pengoperasian; dan (c) pemeliharaan. II-6 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


g) Pasal 7 KM No. 66 tahun 1993 (a) Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum, badan hukum Indonesia dan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memiliki izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum. (b) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh: (c) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II; (d) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau untuk fasilitas parkir untuk umum di wilayah Kotamadya Administratif Batam; (e) Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

h) Pasal 8 KM No. 66 tahun 1993 Untuk memperoleh izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus memenuhi persyaratan : (a) memiliki nomor pokok wajib pajak; (b) memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon warga negara Indonesia; II-7 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


(c) memiliki surat izin tempat usaha (SITU); (d) memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan.

i) Pasal 9 KM No. 66 tahun 1993 (1) Permohonan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diajukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Apabila permohonan ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.

j) Pasal 10 KM No. 66 tahun 1993 Pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

k) Pasal 11 KM No. 66 tahun 1993 (a) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakannya.



(b) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dihitung berdasarkan penggunaan fasilitas parkir per jam, per hari atau perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu. (c) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

l) Pasal 12 KM No. 66 tahun 1993 Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib : (a) memenuhi

kewajiban

yang

telah

ditetapkan

dalam

izin

penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum; (b) menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir untuk umum; (c) melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab. m) Pasal 13 KM No. 66 tahun 1993 (1) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dicabut apabila : (a) pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; (b) dalam

penyelenggaraan

fasilitas

parkir

untuk

umum

mengakibatkan pencemaran lingkungan.



(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.

n) Pasal 14 KM No. 66 tahun 1993 (1) Direktur Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum. (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : (a) penentuan pedoman teknis; (b) pemberian

bimbingan

teknis

yang

meliputi

peningkatan

kemampuan dan keterampilan teknis. (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum. 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI. Jakarta Nomor 179 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Parkir a) Pasal 9 Pergub Provinsi DKI Nomor 179 Tahun 2013 Struktur dan besarnya tarif layanan terhadap pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah : II-10 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


(a). Tarif layanan pemakaian tempat parkir di Ruang Milik Jalan No. I.

II.

II.

III.

Uraian Tarif Golongan Jalan KPP Jenis Kendaraan : a. Sedan, Jeep, Minibus , Pickup Rp. 3.000 s.d. Rp.8.000/jam, dan sejenisnya < 1 jam dihitung 1 jam; b. Bus,Truk dan sejenisnya Rp. 4.000 s.d. Rp.12.000/jam, < 1 jam dihitung 1 jam; c. Sepeda Motor Rp. 2.000 s.d. Rp.4.000/jam, < 1 jam dihitung 1 jam; d. Sepeda Rp. 1.000 untuk satu kali parkir Golongan Jalan A Jenis Kendaraan : a. Sedan, Jeep, Minibus , Pickup Rp. 3.000 s.d. Rp.6.000/jam, dan sejenisnya < 1 jam dihitung 1 jam; b. Bus,Truk dan sejenisnya Rp. 4.000 s.d. Rp. 9.000/jam, < 1 jam dihitung 1 jam; c. Sepeda Motor Rp. 2.000 s.d. Rp.3.000/jam, < 1 jam dihitung 1 jam; d. Sepeda Rp. 1.000 untuk satu kali parkir Golongan Jalan A Jenis Kendaraan : a. Sedan, Jeep, Minibus , Pickup Rp. 3.000 s.d. Rp.6.000/jam, dan sejenisnya < 1 jam dihitung 1 jam; b. Bus,Truk dan sejenisnya Rp. 4.000 s.d. Rp. 9.000/jam, < 1 jam dihitung 1 jam; c. Sepeda Motor Rp. 2.000 s.d. Rp.3.000/jam, < 1 jam dihitung 1 jam; d. Sepeda Rp. 1.000 untuk satu kali parkir Golongan Jalan B Jenis Kendaraan : a. Sedan, Jeep, Minibus , Pickup Rp. 2.000 s.d. Rp.4.000/jam, dan sejenisnya < 1 jam dihitung 1 jam; b. Bus,Truk dan sejenisnya Rp. 4.000 s.d. Rp. 6.000/jam, < 1 jam dihitung 1 jam; c. Sepeda Motor Rp. 2.000 /jam, < 1 jam dihitung 1 jam; d. Sepeda Rp. 1.000 untuk satu kali parkir



(b). Tarif jasa layanan pemakaian Lingkungan/Pelataran/Gedung Parkir (1) Tarif jasa layanan pemakaian Lingkungan Parkir No. 1.

2.

Uraian

Tarif

Sedan, Jeep, Minibus , Pickup Rp. 4.000 s.d. Rp.5.000/jam dan sejenisnya untuk jam pertama Rp.2.000 s.d. Rp. 4.000 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam Bus,Truk dan sejenisnya

Rp. 6.000 s.d. Rp.7.000/jam untuk jam pertama Rp. 3.000 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam

3.

Sepeda Motor

Rp. 1.000 s.d. Rp.2.000/jam,

4.

Sepeda

Rp. 1.000 untuk satu kali parkir

(2) Tarif jasa layanan Pemakaian Pelataran Parkir No.

Uraian

Tarif

1.

Sedan, Jeep, Minibus , Pickup Rp. 4.000 s.d. Rp.5.000/jam dan sejenisnya untuk jam pertama Rp.2.000 s.d. Rp. 4.000 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam

2.

Bus,Truk dan sejenisnya


3.

Sepeda Motor

Rp. 1.000 s.d. Rp.2.000/jam,

4.

Sepeda

Rp. 1.000 untuk satu kali parkir II-12

http://digilib.mercubuana.ac.id/z


(3) Tarif jasa layanan Pemakaian Gedung Parkir No. 1.

Uraian

Tarif

Sedan, Jeep, Minibus , Pickup Rp. 4.000 s.d. Rp.5.000/jam dan sejenisnya untuk jam pertama Rp.2.000 s.d. Rp. 4.000 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam

2.



3.

Sepeda Motor

Rp. 1.000 s.d. Rp.2.000/jam,

4.

Sepeda

Rp. 1.000 untuk satu kali parkir

(c). Tarif layanan penitipan kendaraan dan Fasilitas Park and Ride (1) Penitipan Kendaraan No.

Uraian

Tarif

1.

Sedan, Jeep, Minibus , Pickup Rp. 45.000 (empat puluh lima dan sejenisnya ribu rupiah) per hari

2.


Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari

3.

Sepeda Motor

4.

Sepeda

Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per hari



(2) Park and Ride No. 1.

Uraian Tarif Kendaraan Roda Empat atau Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Lebih untuk satu kali parkir

2.

Kendaraan Roda Dua

Rp. 2.000 (lima ribu rupiah) untuk satu kali parkir

3.

Sepeda

Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk satu kali parkir

2.1.2. ASPEK TEORITIS a. Batasan Pengertian Untuk mempermudah dalam pemahaman istilah yang ada pada Skripsi ini, maka pengertian istilah – istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut: 1)

Parkir Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (KM No.66 tahun 1993)

2)

Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan Fasilitas Parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang

dibuat khusus yang dapat berupa taman

parkir dan/atau gedung parkir. (KM No.66 tahun 1993)



3)

Fasilitas Parkir untuk umum Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum. (KM No.66 tahun 1993)

4)

Satuan Ruang Parkir (SRP) Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan ( mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk

ruang bebas dan lebar buka pintu.

Untuk hal – hal tertentu bila tanpa perjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang. (Menuju Lalu

Lintas dan Angkutan

Jalan yang Tertib)

5)

Jalur Sirkulasi Jalur Sirkulasi adalah tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar fasilitas parkir. (Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib)

6)

Jalur Gang Jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.

(Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

Tertib)



7)

Kawasan parkir Kawasan parkir adalah atau areal yang mamanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan pengendalian parkir melalui pintu masuk.(Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib)

8)

Volume parkir Volume Parkir adalah jumlah seluruh kendaraan yang parkir per satuan waktu tertentu (jam/hari).

9)

Durasi Parkir Durasi Parkir adalah lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.

10) Akumulasi Parkir Akumulasi Parkir adalah total jumlah kendaraan yang parkir di suatu daerah pada saat tertentu.

11) Angka Pergantian Parkir (turn Over) Turn Over adalah besarnya penggunaan ruang parkir dihitung dengaan jumlah kendaraan yang parkir dibagi jumlah total ruang parkir.



12) Indeks Parkir Indeks Parkir adalah besarnya penggunaan ruang parkir dihitung dengaan jumlah kendaraan yang parkir dibagi jumlah akumulasi parkir tertinggi pada period waktu tertentu.

13) Tingkat Penggunaan ( Occupancy Rate ) Tingkat Penggunaan adalah nilai yang diperoleh dari akumulasi kendaraan pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia dikalikan dengan 100%.

14) Kapasitas Parkir Kapasitas Parkir adalah banyaknya kendaraan yang dapat dilayani oleh suatu lahan parkir selama waktu pelayanan.

15) Kebijakan Tarif parkir Bagaimana menetapkan tarif parkir yang paling tepat, tidak terlalu murah ataupun terlalu mahal. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi dapat diterapkan tarif parkir yang paking optimal. b. Analisis Kinerja Parkir Kinerja parkir dapat diketahui melalui penghitungan karakteristik parkir.Adapun penghitungan karekteristik parkir tersebut didapat dari rumus dibawah ini.



1) Akumulasi Parkir Jumlah kendaraan yang diparkir dapat diakumulasikan dengan menggunakan rumus :

Akumulasi  Qin  Qout  Qs

...................(2.1)

Sumber : Modul Karakteristik Lalin Keterangan : Qin

: ∑ kendaraan yang masuk lokasi parkir

Qout

: ∑ kendaraan yang keluar lokasi parkir

Qs

: ∑ kendaraan yang telah berada di lokasi parkir sebelum pengamatan dilakukan

2) Durasi Parkir Rentang waktu parkir dari sebuah kendaraan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

Durasi  Tin  Tout

...................(2.2)

Keterangan : Tin

: waktu saat kendaraan masuk lokasi parkir

Tout

: waktu saat kendaraan keluar lokasi parkir

3) Pergantian Parkir (turn over) Tingkat penggunaan parkir ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

Turn Over 

Petak

Qp Parkir Tersedia

...................(2.3)

Keterangan : Qp

= Kendaraan yang parkir per periode waktu tertentu II-18 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


(misal jam 06.00 s/d 18.00 )

4) Indeks Parkir Ukuran indeks parkir ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

IP 

Akumulasi

Qp parkir tertinggi

...................(2.4)

5) Rata rata Durasi Parkir Nilai rata – rata durasi parkir dari semua kendaraan dapat dihitung dengan menggunakan :

(d1  d 2  ....  dn) n Keterangan : D

...................(2.5)

d1 ... dn = Durasi kendaraan ke 1 s/d ke n n

= Jumlah kendaraan yang parkir

6) Jumlah Ruang Parkir Jumlah ruang parkir dihitung dengan menggunakan :

Z Keterangan :

Qp IP

...................(2.6)

Qp

=∑ kendaraan yang parkir per periode waktu tertentu

D

= Rata – rata durasi parkir (jam)



c. Penentuan Satuan Ruang Parkir 1) Penentuan Satuan Ruang Parkir Menurut Tipe Jalan Penentuan Satuan Parkir diklasifikasikan menurut klasifikasi jalan lokasi parkir berada. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai satuan ruang parkir menurut klasifikasi jalan dapat dilihat pada tabel III.1 berikut : Tabel 2.1 Penentuan SRP menurut Klasifikasi Jalan Kecepatan Min (Km/Jam)

Lebar Badan Jalan (m)

Lokasi Parkir Kendaraan

Lokasi Berhenti Kendaraan

60

8,00

Tidak Diijinkan

Tidak Diijinkan

30

8,00

Dibatasi

Dibatasi

Kolektor Primer Kolektor Sekunder Lokal Primer

40

7,00

Dibatasi

Dibatasi

20 20

7,00 6,00

Dibatasi

Dibatasi

Lokal Sekunder

10

5,00

Tipe Jalan

Arteri Primer Arteri Sekunder

Lebar Perkerasan 2x7m 2x3m 2x7m 2x3m 2 x 6,5m 2 x 2,5m 2 x 6,5m 2 x 2,5m 2x3m

2 x 2,5 m

Sumber : Modul Analisis Kebutuhan Parkir

2) Penentuan Satuan Ruang Parkir Menurut Jenis Bukaan Pintu Dilihat dari jenis bukaan pintu pada mobil pribadi, maka satuan ruang parkir dapat ditentukan sesuai dengan yang ada pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.2 Penentuan SRP menurut Jenis Bukaan Pintu

Pengguna dan/atau Peruntukkan Fasilitas

Jenis Bukaan Pintu

Pintu depan/belakang terbuka 55cm

Parkir

Golongan

Karyawan/ Pekerja kantor Tamu/pengunjung perkantoran,

I

perdagangan, pemerintahan, universitas.

Pintu depan/belakang terbuka 75cm

Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan/rekreasi,hotel,

II

swalayan,bioskop,rumah sakit

Pintu depan terbuka + manuver kursi roda

Orang cacat

III

Sumber : Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir,Dit.BSLLAK.

Penentuan Satuan Ruang Parkir (dalam m2) Menurut Jenis Kendaraan, Satuan ruang parkir dapat dinyatakan dalam satuan m2 dan dapat dibedakan lagi menurut jenis kendaraanya seperti yang dapat dilihat pada tabel III.3 berikut: Tabel 2.3 Penentuan SRP (dalam m2) per Jenis Kendaraan No. Jenis Kendaraan SRP dalam m2 a. Mobil Penumpang Gol.I

2,30 x 5,00

b. Mobil Penumpang Gol.II

2,50 x 5,00

c. Mobil Penumpang Gol.III

3,00 x 5,00

2

Bus / Truk

3,40 x 12,50

3

Sepeda Motor

0,75 x 2,00

1

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir,Dit.BSLLAK. II-21 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


7) SRP untuk masing – masing kendaraan Nilai Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk tiap kendaraan dan tipenya masing – masing dapat dilihat pada tabel III.4 dibawah ini : Tabel 2.4 SRP masing – masing jenis kendaraan Jenis Kendaraan

Type

Gol.I

Mobil Penumpang

Gol.II

Gol.III

Kecil

Bus/Truk

Sedang

Besar

Satuan Ruang Parkir B =1,70

a1 = 0,10

Bp = B + O + R

O =0,55

L = 4,70

Lp = L + a1 +a2

R =0,05

a2 = 0,30

Bp = 2,30Lp = 5,00

B =1,70

a1 = 0,10

O =0,75

L = 4,70

R =0,05

a2 = 0,30

B =1,70

a1 = 0,10

O =0,80

L = 4,70

R =0,05

a2 = 0,30

Bp = 3,00Lp = 5,00

B =1,70

a1 = 0,10

Bp = B + O + R

O =0,80

L = 4,70

Lp = L + a1 +a2

R =0,30

a2 = 0,20

Bp = 2,80Lp = 5,00

B =2,00

a1 = 0,20

O =0,80

L = 8,00

R =0,40

a2 = 0,20

B =2,50

a1 = 0,30

O =0,80

L = 12,00

R =0,50

a2 = 0,20

Bp = 2,50Lp = 5,00

Bp = 3,20Lp = 8,40

Bp = 3,80Lp = 12,50 II-22

http://digilib.mercubuana.ac.id/z


Sepeda Motor

B =0,70 R =0,10

a1 = 0,20 L = 1,75 a2 = 0,05

Bp = 2,00

Sumber: Modul Analisis Kebutuhan Parkir

Ukuran SRP untuk Mobil penumpang yang sesuai untuk pusat perbelanjaan adalah 2,5 m x 5 m. Ukuran tersebut sudah disesuaikan dengan jarak bukaan pintu serta jarak bebas depan dan belakan mobil penumpang. Berikut ini Gambar mengenai satuan Ruang Parkir mobil penumpang :

2,5 meter

5 meter

Gambar 2.1 Satuan Ruang Parkir Untuk Mobil Penumpang ( Dalam cm ) Keterangan : B

= Lebar Kendaraan

L

= panjang Kendaraan

O

= Lebar Bukaan Pintu II-23 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


a1/a2= jarak bebas depan/ belakang R

= Jarak bebas samping

BP = Lebar minimum SRP LP = Panjang minimun SRP c. Standar Kebutuhan Ruang Parkir Standar kebutuhan luas area kegaitan parkir berbeda antara yang satu dengan yang lain, tergantung kepada beberapa hal antara lain pelayanan, tarif yang diberlakukan, ketersediaan ruang parkir, tingkat pemilikan kendaraan bermotor, tingkat pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kegiatan dan standar-standar kebutuhan parkir adalah sebagai berikut : Tabel 2.5 Standar Kebutuhan Parkir untuk Berbagai Kegiatan Pusat Perdagangan Luas Area 10 20 50 100 500 1000 1500 2000 Total (100M2) Kebutuhan 59 67 88 125 415 777 1140 1502 (SRP) Pusat Perkantoran Jumlah 100 150 200 2500 3000 4000 Karyawan 0 0 0 Kebutuhan 235 237 239 240 242 246 Administras i (SRP) Kebutuhan 288 290 291 293 295 298 Pelayanan Umum (SRP) Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir,Dit.BSLLAK.



d. Desain Parkir Badan Jalan (On Street) 1. Penentuan Sudut Parkir Badan Jalan Beberapa hal yang menjadi perimbagan secara umum dalam pemilihan desain parkir badan adalah sebagai berikut : 1) lebar jalan ; 2) volume lalu lintas pada jalan bersangkutan; 3) karakteristik kecepatan; 4) dimensi kendaraan; dan 5) sifat peruntukkan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan. Dalam penentuan sudut parkir pada suatu badan jalan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dimana perbedaan tersebut dikarenakan oleh fungsi jalan dan arah gerak lalu lintas pada jalan yang bersangkutan. Sudut parkir untuk jalan lokal primer serta gerak lalu lintasnya adalah satu arah dapat dideskripsikan pada tabel berikut : Tabel 2. 6 Sudut Parkir Untuk Jalan Lokal Primer

Sudut Parkir (0) 0 30 45 60 90

Lebar Ruang Parkir 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5

Kriteria Parkir Ruang Ruang Parkir Manuver Efektif 2,3 3,0 4,5 2,9 5,1 3,7 5,3 4,6 5,0 5,8

D +M 5,3 7,4 8,8 9,9 10,8

D +M - J*) 2,8 4,9 6,3 7,4 8,3

Satu Lajur Lebar Lebar Jalan Total Efektif Jalan 2,5 5,3 2,5 7,4 2,5 8,8 2,5 9,9 2,5 10,8

Dua Lajur Lebar Lebar Jalan Total Efektif Jalan 5,0 7,8 5,0 9,9 5,0 11,3 5,0 12,4 5,0 13,3


BAB II- TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR *)

= J ( lebar pengurangan ruang manuver sebesar 2,5 meter)

Keterangan : A = lebar ruang parkir (m) D = ruang parkir efektif (m) M = ruang manuver (m) J = lebar pengurangan ruang manuver (m) W = lebar total jalan L = lebar jalan efektif Gambar 2.2 Ruang Parkir Badan Jalan

e. Desain Gedung Parkir (Off Street) 1) Kriteria Parkir di Gedung Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengembangan parkir di gedung parkir, yaitu :  tersedia tata guna lahan ;  memenuhi persyaratam konstukis dan perundang-undangan yang berlaku



 memberikan kemudahan bagi pengguna jasa

2) Tata Letak Gedung Parkir Tata letak gedung parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a) Lantai datar dengan jalur landai luar (external ramp) Daerah parkir terbagi dalam beberapa lantar rata (datar) yang dihubungkan dengan ramp. b) Lantai terpisah Gedung parkir dengan bentuk lantai terpisah dan berlantai banyak dengan ramp yang ke atas digunakan untuk kendaraan yang masuk dan ramp yang tirim digunakan untuk kendaraan yang keluar. Ramp berada pada pintu keluar, kendaran yang masuk melewati semua ruang parkir sampai menemukan tempat yang dapat dimanfaatkan. Pengaturan gunting seperti ityu memiliki kapasitas dinamik yang rendah karena jarak pandang kendaraan yang datang agak sempit. c) Lantai gedung yang berfungsi sebagai ramp Kendaran yang masuk dan parkir pada gang sekaligus sebagai ramp. Ramp tersebut berbentuk dua arah. d) Tinggi minimal ruang bebas lantai gedung parkir adalah 2,50 meter.



Gambar 2. 3 Berbagai bentuk gedung parkir bertingkat 3) Tanjakan Ramp Besarnya tanjakan maksimum pada ramp naik gedung parkir adalah 15 persen, walaupun tanjakan sebesar maksimum 20 persen dapat diterapkan. Bila ramp ini juga digunakan oleh pejalan kaki untuk naik dan turun, sebaiknya digunakan tanjakan tidak lebih dari 10 persen. Grafik dibawah ini menunjukkan panjang ramp yang dibutuhkan untuk mencapai lantai diatasnya, sedangkan untuk parkir pada bidang miring , besarnya tanjakan bidang miring maksimum 4 persen .



Gambar 2. 4 Hubungan antara besarnya tanjakan dengan panjang ramp

4) Tanjakan Peralihan Untuk mengantisipasi benturan antara anjuran depan atauy belakang kendaraan terhadap lantai datar pada ujung ramp ataupun pada bagian diantara sumbu kendaraan diberikan tanjakan peralihan/trasisi seperti ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 2. 5 Tanjakan peralihan untuk menghindari benturan antara anjuran kendaraan dengan lantai pada awal atau akhir ramp



5) Radius dan Lebar Ramp Untuk ramp satu arah cukup disediakan lebar jalur sebesar 3,5 meter dan untuk dua arah sbesar 6,5 meterdan bila dipisah dengan suatu pemisah/separator maka lebar setiap arah adalah 3,5 meter. Radius minimum ramp yang berbentuk lingkaran hetikal adalah 9,7 meter, raidus yang disarnakan adalah 10,5 sampai 11,5 meter. Sedangkan lebar lajur pada ramp hetikal adalah antara 4,2 sampai 5,4 meter.

Gambar 2. 6 Dimensi Ramp Helikal 6) Penahan Roda Agar kendaraan yang akan diparkir tidak membentur dinding gedung parkir maka pada ruang parkir biasanya disediakan penghambat roda baik berbentuk betonan ataupun pipa logam. sehingga pengemudi tifak perlu takut membentur dinding pada saat memasuki ruang parkir. Gambar berikut menunjukkan penahan roda dari beton. II-30 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


Gambar 2. 7 Penahan Roda (pada parkir sudut) Jarak antar penahan roda dengan dinding tergantung kepada sudut parkir dan panjang anjuran belakang ataupun ajuran depan. Grafik dibawah ini menunjukkan jarak anatara penahan roda dengan dinding.

Gambar 2.8 Kaitan antara sudut parkir dengan jarak muka penahan roda ke dinding, jarak akan lebih panjang kalau kendaraan masuk ke ruang parkir mundur.



7) Sirkulasi Antar Lantai Pergerakan kendaraan antar lantai harus dilakukan sedemikian sehingga meminimalisir konflik yang terjadi. Konflik berpotongan sebaiknya dihindarkan. Gambar-gambar berikut menunjukkan berbagai variasi sirkulasi kendaraan yang akan naik ataupun yang akan turun.

Gambar 2.9 Pola sirkulasi digedung parkir ramp menerus



Gambar 2. 10 Pola sirkulasi digedung parkir ramp menerus berlawanan

Gambar 2. 11 Pola sirkulasi digedung parkir lantai stager

Gambar 2.12 Pola sirkulasi digedung parkir lantai stager tiga susun



Gambar 2. 13 Pola sirkulasi digedung parkir lantai miring

f. Metode Menentukan Kebutuhan Parkir 1) Metode Berdasarkan Kepemilikan Kendaraan Metode ini mengansumsikan adanya hubungan antara luas lahan parkir dengan jumlah kendaraan yang tercatat di pusat kota. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka kebutuhan lahan parkir akan semakin meningkat karena kepemilikan kendaraan meningkat.

2) Metode Berdasarkan Luas Lantai Bangunan Metode ini mengansumsikan bahwa kebutuhan luas lahan parkir sangat terkait dengan jumlah kegiatan yang dinyatakan dalam besaran luas lantai bangunan dimana kegiatan tersebut dilakukan, misalnya : perbelanjaan, perkantoran, dan lain – lain.

3) Metode Berdasarkan Selisih Terbesar Antara Kedatangan Dan Keberangkatan Kendaraan

Kebutuhan lahan tidak akan pernah sama pada suatu tempat dengan tempat lainnya dari parkir didapatkan dengan menghitung akumulasi terbesar pada suatu selang waktu pengamatan. Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan parkir pada suatu II-34 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


tempat pada selang waktu tertentu, dimana jumlah kendaraan parkir waktu ke waktu.

2.2.

STUDI TERDAHULU Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang analisis kebutuhan parkir offstreet. Fety Arisandi (2011) dalam skripsinya yang berjudul "Evaluasi Kebutuhan Parkir dan Analisa Tarif Parkir Pusat pebelanjaan Summarecon Serpong " memaparkan evaluasi kebutuhan parkir dalam gedung eksisting di Pusat Perbelanjaan Summarecon Serpong dengan melalukan survey yang berkaitan dengan fasilitas parkir dan data parkir kendaraan. Analisis yang dilakukan adalah penentuan kebutuhan parkir, peramalan kebutuhan parkir 4 tahun mendatang dan analisis regresi hubungan pengaruh kebutuhan parkir dengan jumlah penduduk di Kota Tangerang., serta nilai tarif parkir yang didapat per hari dari parkir mobil kombinasi tarif progresif dan tarif maksimal serta parkir motor tarif flat. Dari hasil analisis didapat, akumulasi parkir terbesar terjadi pada hari Minggu, serta berdasarkan hasil analisis regresi linier didapat persamaan regresi mobil y=738,88+0,00389x dan R2 = 1 atau kebutuhan parkir mobil 4 tahun mendatang (2015) sebesar 8.374 rata-rata kendaraan per hari ,dan persamaan regresi motor sebesar y=3965,65+0,0001841x dan R2 = 1 atau kebutuhan parkir motor 4 tahun mendatang (2015) sebesar 4.237 rata-rata kendaraan per hari.



Sri Sugeng Hariyadi (2010) dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Sistem Perparkiran Cilandak Town Square Jakarta" memaparkan analisa data jumlah kendaraan yang keluar dan masuk pelataran Cilandak Town Square. Survey dilaksanakan pada hari kerja. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, didapat jumlah kebutuhan ruang parkir dalam satu hari, dan berdasarkan kesimpulan ditambahkan akses pejalan kaki dalam pelataran parkir Cilandak Town Square.

Sedangkan analisa yang dilakukan pada skripsi ini adalah analisa parkir eksisting berdasarkan kondisi eksisting parkir di badan jalan (on street) dengan menggunakan data primer hasil survey, bukan berdasarkan analisa data parkir yang ada mellui sistem parkir di dalam gedung (off-street).

2.3.

KERANGKA BERFIKIR Pada tahap ini, akan digambarkan secara langsung mengenai tahap – tahap penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan analisis data untuk memecahkan rumusan masalah yang ada. Tahapan – tahapan tersebut kemudian digambarkan dalam bagan alir berikut :



Mulai Kajian Pustaka Identifikasi Masalah

Pengumpulan Data

Data Sekunder : 1. Peta Tata Guna Lahan 2. Peta Jaringan Jalan 3. Data Invent Parkir

Data Primer : 1. Survey Patroli Parkir 2. Survey Wawancara

Analisa Data

Model Permintaan Parkir

Permintaan Turn Over Parkir

Perkiraan Kendaraan Parkir pada Tarif yang Berbeda

Analisa Kebutuhan Parkir Off-Street

Selesai Gambar 2.14 Flowchart Bagan Alir Penelitian


BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

Recommend Documents