BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN
2.1
Telaah Pustaka
2.1.1
Sistem Pengendalian Intern
2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern
Pengendalian
intern
merupakan
alat
bantu
manajemen
untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Fungsi ini penting artinya bagi penilaian dan tindak perbaikan atas pelaksanaan kerja yang telah dilakukan pada manajemen, bahwa apa yang dilakukan dan dilaporkan bawahan itu benar dan dapat dipercaya. Berdasarpan PP no 60 tahun 2008 bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Azhar Susanto (2008:88) mengemukakan tentang pengendalian adalah ”Pengendalian (control) meliputi semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya”. Bodnard dan Hopwood (2006: 123) mengemukakan bahwa: Pengendalian intern merupakan satu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk 8
9
memberikan jaminan yang masuk akal terkait dengan tercapainyan tujuan berikut Reliabilitas pelaporan keuangan, Efektifitas dan efisiensi operasi, dan Kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Mulyadi (2002: 180) berpendapat bahwa pengendalian intern adalah
sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : Keandalan pelaporan keuangan,
Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan Efektifitas dan efisiensi operasi. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Metode-metode pengendalian manajemen terdiri dari teknik-teknik yang digunakan oleh manajemen untuk menyampaikan instruksi dan tujuan-tujuan operasi kepada para bawahan dan untuk mengevaluasi hasil-hasilnya. Ada atau tidaknya metode-metode ini merupakan cerminan filosofi dan gaya operasional manajemen. Metode pengendalian manajemen menetapkan penggunanan dan pertanggung jawaban sumber daya juga penting untuk menetapkan sistem yang mengakumulasikan dan memproses transaksi-transaksi dengan cara sesuai kebutuhan manajemen. Anggaran merupakan contoh umum metode pengendalian manajemen. Dengan demikian pengendalian intern merupakan suatu proses yang meliputi organisasi dan semua metode serta ketentuan yang dijalankan serta
10
terkoordinasi oleh pihak perusahaan untuk melindungi harta perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Tujuan dari pengendalian intern mencakup: mengamankan harta perusahaan, menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan, meningkatkan efisien operasi perusahaan, dan ketaatan pada kebijakan-kebijakan
yang digariskan pimpinan perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mulyadi (2002: 180) tujuan dari pengendalian intern adalah; Keandalan informasi keuangan, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan Efektifitas dan efisiensi operasi. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pengendalian intern persediaan barang akan berkaitan dengan aktivitas prosedur perusahaan didalam penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang. Azhar Susanto (2008: 88) mengemukakan tujuan pengendalian adalah sebagai berikut: 1. Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari aktivitas (sistem informasi dan sistem operasi) bisnis akan tercapai
11
2. Untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi perusahaan karena kajahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan,
penyelewengan, dan pengelapan.
2.1.1.3 Aktivitas Organisasi Yang Harus Dikendalikan
Azhar Susanto (2008: 92) menjelaskan aktivitas organisasi perusahan yang
dikendalikan, untuk lebih jelanya seperti tabel di bawah ini: harus
Tabel 2.1 Pengendalian Aktivitas Organsiasi Pengendalian Aktivitas
Pengertian
Penjelasan
Menjamin bahwa sistem operasi dapat berjalan secara efektif (sistem operasi dirinci lebih lanjut untuk dianalisis
Efektif : ukuran yang menunjukkan satu atau beberpa tujuan telah dicapai Efektifitas rincian operasi : digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai efektivitas operasi.
Menjamin sumber daya digunakan secara efisien
Efisiensi: ukuran yang menunjukkan produktivitas sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan
Menjamin sumber daya telah diamankan dengan baik
Keamanan sumber daya: melindungi sumber daya dari kerugian, pengrusakan, penggandaan, penjualan dan kesalahan lainnya Validitas input: data yang dimasukkan (diinput) kedalam sistem telah disetujui dan mencerminkan kejadian atau objek sesungguhnya
Bila tujuan anda dapat nilai A, apakah anda akan dapat nilai A? Tujuan utama terdiri dari beberapa tujuan antara, tingkat keberhasilan diukur dari tingkat pencapaian tujuan antara atau kriteria tersebut. Berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapat sejumlah tertentu penerimaan dalam satu hari atau satu bulan Apakah sumber daya selalu tersedia setiap kali diperlukan?
Menjamin validitas input
Dalam transaksi penjualan apakah faktur yang dimasukkan ke dalam sistem telah mendapat paraf petugas, dicap dan juga telah diparaf oleh yang menerima?
12 Pengendalian Aktivitas
Pengertian
Penjelasan
Kelengakapan data: semua daya yang sah telah dimasukkan ke dalam sistem
Semua item dalam dokumen telah dimasukkan ke dalam sistem informasi
Akurasi: data yang masuk sesuai dengan peristiwa atau objeknya
Data yang masuk mencerminkan peristiwa sesungguhya dan dilengkapai bukti pendukung
Menjamin updating lengkap
Updating lengkap: semua data baru (untuk penambahan atau perbaikan) telah masuk
Data yang ada di dalam sistem informasi telah diperbaharui berdasarkan data terakhir
Menjamin updating akurat
Updating akurat data baru atau perbaikan yang dimasukkan kesistem telah mencerminkan peristiwa yang sesungguhnya
Perubahan data dalam master file sistem telah sesuai dengan perubahan yang seharusnya berdasarkan data baru
Menjamin kelengkapan data
Menjamin akurasi
Sumber: Azhar Susanto (2008: 92) 2.1.1.4 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP terdiri atas unsur; lingkungan pengedalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. 1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
13
a. Penegakan integritas dan nilai etika b. Komitmen terhadap kompetensi
c. Kepemimpinan yang kondusif
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah b. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah d. Mengandung unsur kriteria pengukuran e. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup
14
f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
3. Kegiatan pengendalian
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan
Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas,
dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan
kegiatan
pengendalian
sekurang-kurangnya
memiliki
karakteristik sebagai berikut: a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan b. Pembinaan sumber daya manusia c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi d. Pengendalian fisik atas aset e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja f. Pemisahan fungsi g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
15
4. Informasi dan komunikasi
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi
Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu
bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan
Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk
menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. 5. Pemantauan pengendalian intern Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem
Pengendalian
Intern.
Pemantauan
Sistem
Pengendalian
Intern
dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal
16
pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.
Sedangkan Murtanto (2005: 3) mengemukakan bahwa pengendalian intern
terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan. Kelima komponen tersebut
diturunkan dari cara manajemen mengelola bisnis dan dipadukan dengan proses manajemen. Walaupun komponen tersebut berlaku pada semua entitas, perusahaan besar dan menengah mungkin mengimplementasikannya secara
berbeda dari perusahaan yang lebih besar. Pengendaliannya mungkin kurang formal dan kurang terstruktur, namun perusahaan kecil masih dapat memiliki pengendalian intern yang efektif. Komponen tersebut meliput hal – hal berikut ini: 1. Pengendalian Lingkungan Lingkungan
pengendalian
menetapkan
warna
organisasi,
yang
mempengaruhi kesadaran orang-orangnya terhadap pengendalian. Ini merupakan pondasi untuk semua komponen lain dari pengendalian intern, yang menyediakan disiplin. Faktor-faktor lingkungan pengendalian meliputi integritas, nilai etika, dan kompetensi orang entitas tersebut, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberi tangung jawab dan wewenang, dan mengorganisasi dan mengembangkan orang-orangnya; dan perhatian serta arah yang diberikan oleh dewan direktur. 2. Penilaian Resiko Setiap entitas menghadapi berbagai resiko dari sumber internal dan eksternal yang harus dinilai. Prasyarat penilaian resiko adalah penetapan tujuan, yang berhubungan dengan tingkat yang berbeda dan konsisten secara internal.
17
Penilaian resiko merupakan identifikasi dan analisa resiko relevan pada pencapaian tujuan, yang membentuk basis untuk menentukan bagaimana resiko
harus dikelola.
3. Kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu
menjamin bahwa pengarahan manajemen dilaksanakan. Kegiatan pengendalian
juga menjamin bahwa tindakan yang perlu diambil untuk menangani resiko pada
pencapaian tujuan entitas. 4. Informasi dan Komunikasi Informasi
yang
berlaku
harus
diidentifikasi,
diperoleh,
dan
dikomunikasikan dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Komunikasi yang efektif juga terjadi dalam arti yang lebih luas, yang mengalir kebawah, melintasi dan naik pada organisasi. Semua personil harus menerima pesan yang jelas dari manajemen tertinggi bahwa tangung jawab pengendalian harus dilaksanakan secara sungguhsungguh. Mereka harus memahami peran mereka dalam sistem pengendalian intern dan juga bagaimana kegiatan individu berhubungan dengan pekerjaan orang lain. 5. Monitoring Sistem Pengendalian Intern perlu dimonitor, suatu proses yang menilai kualitas kinerja sistem dalam waktu tertentu. Ini dilaksanakan melalui kegiatan monitoring terus menerus, evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya.
18
Menurut Azhar Susanto (2008: 96) : COSO dan SAS No. 78 menyatakan
bahwa pengendalian intern memiliki lima komponen yang berkaitan dengan
struktur sebagai berikut :
1. Lingkungan Pengendalian (Control environment) Adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang
perlunya pengendalian bagi suatu organisasi.
Lingkungan pengendalian
merupakan dasar bagi semua komponen pengendalian intern lain yang melahirkan
hierarki dalam membentuk struktur organisasi. Lingkungan pengendalian dipengaruhi oleh sejarah dan budaya organisasi yang mempengaruhi bagaimana organisasi mencapai tujuannya. Dengan indikator sebagai berikut: 2. Integritas dan Nilai Etika Manajemen merupakan produk dari budaya organisasi, kebijakan manajemen menunjukan apa yang diinginkan oleh manajemen untuk terjadi tetapi budaya organisasi menentukan apa yang sesungguhnya terjadi dan aturan mana yang harus diikuti. -
Komitmen terhadap Kompetensi Akan menugaskan karyawan yang memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas yang diberikan.
-
Partisipasi dewan direksi dan tim auditor Tim auditor harus dapat melaksanakan perannya dengan baik dalam menilai kebijakan dan operasi perusahaan agar sistem pengendalian dapat secara efektif mencapai tujuannya.
-
Filosofi dan Gaya Manajemen
19
Merupakan pendekatan manajemen dalam menghadapi resiko bisnis, sikap
dalam menghadapi akurasi data akuntansi, dan perhatiannya terhadap
kesesuaian antara anggaran dan realisasi operasi.
-
Struktur Organisasi Merupakan kerangka menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen.
Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab
Manajemen memberikan wewenang dan tangung jawab untuk menjalankan aktivitas serta membuat laporan yang diperlukan berkaitan dengan aktivitas dan metode pemberian wewenang yang dilakukannya. -
Kebijakan mengenai Sumber Daya Manusia dan Penerapannya Memberi pesan kepada semua karyawan tentang apa yang diharapkan organisasi berkaitan dengan masalah integritas, etika dan kompetensi.
3. Menilai Resiko (Risk Assesment) Merupakan
kegiatan
yang
dilakukan
oleh
manajemen
dalam
mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. -
Resiko dari luar perusahaan; Pesaing, Kondisi Ekonomi, Kemajuan Teknologi, Bencana Alam
-
Resiko dari dalam perusahaan; Karyawan yang tidak terlatih, Motivasi, Perubahan tangung jawab manajemen
20
4. Pengendalian Aktivitas (Control Activities)
Adalah kebijakan dan prosedur yang dimiliki manajemen untuk
memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah dijalankan
sebagaimana seharusnya. Jenis Pengendalian aktivitas diantaranya meliputi:
a. Prosedur Otoritas Prosedur ini dibuat untuk memberikan otoritas (kewenangan) kepada karyawan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam suatu transaksi. Prosedur
transaksi yang baik memiliki beberapa ciri umum seperti : -
Adanya Pencatatan, karyawan mencatat transaksi secara cepat begitu saat transaksi terjadi. Hal ini mengurangi terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam transaksi.
-
Melakukan Pengecekan secara Visual, karyawan yang mencatat transaksi harus melakukan pengecekan secara visual untuk meyakinkan bahwa semua data yang dimasukkan adalah benar dan lengkap.
-
Pengecekan
Keseimbangan/Balance,
karyawan
harus
melakukan
pengecekan dan yakin bahwa total debet dan kredit yang dicatat telah seimbang. -
Pengendalian Total, karyawan menjumlahkan transaksi kedalam total, dan setiap terjadi penambahan transaksi karyawan menghitung kembali total baru serta membandingkan total sebelumnya dengan total yang baru dikurangi dengan jumlah transaksi yang baru.
21
b.
Mengamankan Asset dan Catatannya Kategori ini difokuskan kepada keamanan asset dan catatannya. Manajemen
harus menerapkan perlindungan yang baik untuk melindungi Asset dan
catatannya. Perlindungan meliputi :
-
Pengamanan Asset secara Phisik : Menerapkan prosedur tertentu untuk
memberikan keamanan secara phisik pada persediaan, uang tunai, tanah,
gedung-gedung, peralatan dan catatan yang berkaitan dengan Asset.
-
Kepastian Tanggung Jawab : Memberi tanggung jawab untuk melindungi
Asset dan data tertentu kepada seorang karyawan. c.
Pemisahan Fungsi Memberi
wewenang
dan
tanggung
jawab
kepada
karyawan
harus
menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang dan kepada orang lain. d.
Catatan dan Dokumentasi yang memadai Manajemen harus mengharuskan penggunaan dokumen dan catatan akuntansi untuk menjamin setiap peristiwa atau transaksi akuntansi yang terjadi telah dicatat dengan tepat. Sistem Informasi akuntansi dengan sistem double entry membantu mencapai tujuan tersebut.
e. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) Diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan.
22
-
Analisis debet dan credit Jumlah disebelah debet dan credit harus sama. Daftar / Klasifikasi akun (Chart of account)
Adalah daftar semua nama akun dan kode akun yang digunakan oleh
organisasi.
Berikut ini ciri daftar akun yang dirancang dengan baik, yaitu :
Tanggap terhadap kebutuhan organisasi Mempermudah penyiapan laporan untuk organisasi Memberikan penjelasan yang memadai Judul akun menunjukan adanya perbedaan yang jelas Adanya akun pengendali
5. Pengawasan (Monitoring) Merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian intern. Pengawasan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu : a. Pengawasan Aktivitas Monitoring yang berjalan, mengawasi efektivitas pengendalian intern dalam aktivitas sehari-hari meliputi: memeriksa kebenaran catatan, rekonsiliasi, membandingkan asset yang ada dengan catatan akuntansi, prosedur yang dilakukan program komputer. b. Penilaian terpisah, adalah penilaian untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian intern. Akan lebih baik lagi bila dilakukan Auditor : c. Auditor Independen yaitu Karyawan kantor akuntan yang melakukan pemeriksaan terhadap prosedur yang digunakan disamping kebenaran pencatatan.
23
d. Auditor Intern yaitu Staf yang bekerja di perusahaan biasanya berlatar
belakang akuntansi bertugas mereview aktivitas operasi perusahaan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan.
e. Audit Operasional akan efektif bila internal auditor dapat mempertahankan independensinya terhadap bagian yang sedang diauditnya.
2.1.2
Kinerja
2.1.2.1 Pengertian Kinerja Organisasi pemerintah adalah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan untuk melayani masyarakat (public service), mulai dari lapisan masyarakat yang paling bawah sampai kepada masyarakat yang paling atas. Dalam era pembangunan sekarang ini, banyak tuntutan masyarakat tentang peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat terwujud secara memuaskan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 menjelaskan Kinerja adalah “keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Pengertian kinerja menurut Sedarmayanti (2001: 50) adalah “....Out put drive from proceses, human or otherwise” Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Wibowo (2007: 7) berpendapat bahwa “kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi”.
24
Sedangakn menurut Mahsun (2006: 25) mengemukakan bahwa “kinerja
(performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi”. Menurut berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil pencapain pelaksanaan suatu kegiatan secara kualitas maupun kuantitas dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sasaran, tujuan, dan misi
strategis organisasi.
2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Menurut pendapat tersebut salah faktor yang perlu diperhatikan untuk mempunyai kinerja yang baik yaitu menyangkut pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai, dimana pernyataan tersebut mendefinisikan bagaimana organisasi diatur untuk melakukan sesuatu sehingga lebih bersifat outcome-oriented atau berorientasi pada manfaat dari pada sekedar mission statement atau pernyataan tentang misi. Pernyataan tentang maksud mendefinisikan tentang apa yang harus dicapai, sedangkan sistem nilai mendefinisikan tentang perilaku yang diharapkan dalam mencapai maksud tersebut. Wibowo dalam bukunya (2010: 81) berpendapat bahwa : Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk suatu organisasi mempunyai kinerja yang baik, yaitu menyangkut pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai, manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, konteks organisasi, desain kerja, fungsionalisasi, budaya, dan kerja sama.
25
Adapun Mahmudi (2010: 20) mengemukakan bahwa kinerja merupakan
suatu
konstruk
multimensional
yang
mencakup
banyak
faktor
yang
mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:
1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill),
kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan,
semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader. 3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangant yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. 4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau insfrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kerja dalam organisasi. 5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Sedangkan menurut Hersey, Blanchard, dan Jhonson dalam Wibowo (2010: 106), berpandangan bahwa “Kinerja organisasional merupakan produk dari banyak faktor termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya bukan manusia, dan proses sumber daya manusia”. Dari pendapat tersebut bahwasanya kinerja memerlukan startegi, tujuan, dan integrasi. Strategi merupakan integrasi rencana tindak yang sangat luas untuk mencapai tujuan organisasi, sementara itu yang dimaksud tujuan adalah memperbaiki produktivitas sumber daya manusia. Karena strategi bersifat terintegrasi, maka semua faktor atau variabel saling
26
berhubungan dan memberikan kontribusi pada kinerja. Sementara itu, integrasi tidak hanya diperlukan untuk menghadapi keadaan saat ini tetapi lebih penting
lagi untuk proses perubahan yang diperlukan untuk mengahdapi masa depan
organisasi. 2.1.2.3 Tujuan Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasi
suatu organisasi, bagian organisasi dan personelnya, berdasarkan sasaran, standar, dan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya manusia, maka pengukuran kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi. Mulyadi (2001) berpendapat bahwa, Penilaian kinerja mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan prestasi kerja karyawan baik secara individu maupun secara kelompok. 2. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan yang direflesikan dalam kenaikan produktivitas. 3. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan meningkatkan hasil kerja dan prestasi kerja. 4. Membantu perusahaan untuk dapat menyusun program pengembangan dan pelatihan karyawan yang lebih tepat guna. 5. Menyediakan alat atau sarana untuk membandingkan prestasi kerja karyawan dengan gaji atau imbalan yang akan diterima karyawan tersebut. 6. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengeluarkan perasaannya tentang pekerjaan atau hal-hal yang ada kaitannya. 2.1.2.4 Indikator Kinerja Mangkunegara (2007: 75) lebih lanjut mengemukakan bahwa ada empat indikator kinerja yang dapat dijadikan sebagai standar penilaian kinerja yaitu:
27
1. Kualitas kerja yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan serta kebersihan. 2. Kuantitas kerja yang meliputi output rutin serta output non rutin atau ekstra (seberapa cepat bisa menyelesaikan kerja) 3. Keandalan atau dapat tidaknya diandalkan, yakni dapat tidaknya mengikuti instruksi, kemampuan, inisiatif, kehati-hatian serta kerajinan. 4. Sikap yang meliputi sikap terhadap perusahaan, karyawan lain, pekerja serta kerjasama.
Menurut Mahsun (2006:77) mengemukakan indikator kinerja pemeritah
daerah indikatornya masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dampak.
Penjelasan singkat tentang jenis indikator tersebut adalah sebagai berikut: 1. Indikator masukan (Input) adalah segala sesuatu yang di butuhkan agar pelaksanaan
kegiatan
dapat
berjalan
untuk
menghasilkan
keluaran.
Indikatornya ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain yang di gunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana straregis yang di tetapkan. Tolak ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan (benchmarking) dengan lembaga-lembaga relevan. 2. Indikator Proses (process). Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan,baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkatan efesiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efesiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu
28
kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan untuk itu.
3. Indikator Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikatornya
atau tolak ukur keluaran di gunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran, harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instasi. Mislanya untuk kegiatan yang bersifatnya penelitian, indikator kinerja berkaitan dengan keluaran paten dan publikasi ilmiah. 4. Indikator Hasil (outcomes) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil sering kali rancu dengan indikator keluaran. Indikator outcome lebih utama dari sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
29
5. Inikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang
diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa
waktu, kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator
manfaat menunjukan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dengan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).
6. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif
maupun negatif. Sementara itu Palmer menurut Menurut Mahsun (2006: 78) (1995) menejelaskan jenis indikator kinerja pemerintah daerah antara lain: 1. Indikator biaya (misalnya biaya total, biaya unit) 2. Indikator produktivitas (misalnya jumlah pekerjaan yang mampu dikerjakan pegawai dalam jangka waktu tertentu) 3. Tingkat penggunaan (misalnya sejauh mana layanan yang tersedia digunakan) 4. Target waktu (misalnya waktu rata-rata yang digunakan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan) 5. Volume pelayanan (misalnya perkiraan atas tingkat volume pekerjaan yang harus diselesaikan pegawai) 6. Kebutuhan
pelanggan(jumlah
volume
pelayanan
dibandingkan dengan volume permintaan yang potensial) 7. Indikator kualitas pelayanan 8. Indikator kepuasan pelanggan 9. Indikator pencapaian tujuan.
yang
disediakan
30
Moeheriono (2009 :82) mengemukakan bahwa kinerja dapat tercapai
apabila dilihat dari indikator kinerja yang telah ditetapkan organisasi. Untuk itu,
pada uraian dibawah ini akan disajikan kinerja dalam akuntabilitas kinerja instasi
pemerintah (AKIP).
a. Masukan (inputs), yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator kinerja dalam suatu kegiatan.
b. Keluaran (outputs), yaitu kegunaan suatu keluaran (outputs)yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat di akses atau dinikmati oleh publik. c. Hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfunsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. d. Manfaat (benefits), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. e. Dampak (impacts), yaitu segala sesuatu yang dibuthkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, dan teknologi. 2.2
Perumusan Model Penelitian Hakikat pengendalian internal merupakan fungsi yang secara langsung
untuk mengendalikan perusahaan. Pengendalian internal diterapkan untuk
31
menjaga perusahaan dalam mencapai tujuan profitabilitas dan pencapaian misi serta untuk meminimalkan hambatan selama proses berlangsung.
adalah:
Azhar Susanto (2008: 95) mengemukakan bahwa pengendalian intern
Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang menyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui; Efisiensi dan efektifitas operasi, Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan Ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Pengendalian intern adalah semua metode dan ketentuan-ketentuan yang
terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan dengan maksud untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan, komponen pengendalian intern meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Lingkungan Pengendalian (Control environment), Adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. b. Menilai Risiko; Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. c. Pengendalian Aktivitas (Control Activities), Adalah kebijakan dan prosedur yang dimiliki manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah dijalankan sebagaimana seharusnya. d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), Diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. e. Pengawasan pengendalian (Monitoring), Merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian intern.
32
Sistem pengendalian intern berkaitan erat dengan aktivitas operasi
organisasi, pengendalian penting bagi organisasi perusahaan privat maupun
publik.
Sehingga
dengan
diterapkan
sistem
pengendalian
intern
pada
organisasi/instansi pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja
merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka paradigma penelitian sebagai berikut : Gambar 2.1 Paradigma Penelitian Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terhadap Kinerja Organisasi
VARIABEL X Sistem Pengendalian Intern
1. Pengendalian lingkungan 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian intern Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008
VARIABEL Y Kinerja Organisasi
1. Input 2. Output 3. Outcome
33
Hipotesis merupakan jawaban sementara sebuah penelitian yang perlu diuji
kebenarnnya pada sebuah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas,
maka penulis merumuskan hipotesis penelitian adalah; Sistem Pengendalian
Intern
Organisasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
Pemerintahan
(SPIP) berpengaruh
positif
terhadap
Kinerja
