BAB II PENDEKATAN TEORITIS 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Pariwisata 2.1.1.1 Pengertian Pariwisata Menurut Yoeti (2008) mengatakan bahwa pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untu berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Pariwisata merupakan sebuah kegiatan atau industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat terutama dalam hal peningkatan pendapatan, peningkatan
kesempatan
pengembangan
kerja,
sektor-sektor
peningkatan
lainnya.
Pada
taraf
hidup
dasarnya
serta
tujuan
stimulus banyak
bagi negara
mengembangkan sektor pariwisata adalah untuk memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, penerimaan devisa negara, dan mendorong pembangunan daerah. Pada sisi lain kita harus memikirkan dampak yang akan ditimbulkan pariwisata.
2.1.1.2 Dampak Pariwisata Pariwisata memberikan dampak sosial, ekologi dan ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Datangnya wisatawan akan
memberikan tekanan ekologis
terhadap kawasan hutan, air, danau atau pantai yang didatangi. Dalam usaha Pariwisata terdapat interaksi antara lingkungan dan wisatawan serta interaksi antar pihak. Interaksi ini dapat menimbulkan dampak sosial, ekologi dan ekonomi dari pariwisata. Interaksi sosio-ekologis dapat menimbulkan dampak negatif bagi alam maupun masyarakat bila tidak dibatasi dengan baik. Interaksi antar pihak, yaitu interaksi wisatawan dengan pihak swasta maupun pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dalam usaha pariwisata pun dapat menimbulkan dampak negatif bila tidak dikelola dengan baik. Terdapatnya interaksi dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara komunitas lokal dengan pihak luar dan hal ini pun dapat menjadi faktor penyebab konflik. Dalam industri pariwisata pasti terdapat usaha-usaha ekonomi yang mendukung jalannya pariwisata. Pariwisata dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan ekonomi masyarakat bila sektor nonpertanian lebih menghasilkan pemasukan lebih besar dibandingkan sektor pertanian.
6
Namun, usaha-usaha ekonomi tersebut bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan ketimpangan pada aspek sosial dan ekologis di daerah wisata tersebut. Masuknya wisatawan kedalam daerah wisata membawa sampah serta kebisingan yang akan terus bertambah bila tidak dikelola dengan kelembagaan lokal yang kuat. Bila hal itu terus masuk tanpa ada kelembagaan lokal yang memagari, akan menimbulkan gangguan terhadap sektor sosial dan ekologis. Selain konflik yang ditimbulkan akibat korelasi dari dampak ekonomi, sosial dan ekologis, aktifitas pariwisata berpotensi memicu terjadinya komersialisasi budaya dalam segala bentuk. Memudarnya nilai dan norma sosial dapat timbul karena masuknya pariwisata ke dalam satu kawasan. Pariwisata dapat menyebabkan perubahan sosial atau modernisasi sehingga menyebabkan memudarnya nila-nilai yang ada dalam masyarakat itu sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan kehilangan identitas, perubahan perilaku masyarakat, konflik sosial, hingga gangguan terhadap komunitas setempat baik fisik maupun nonfisik, serta pergeseran mata pencaharian. Berdasarkan kacamata ekonomi makro, pariwisata (termasuk ekowisata) memberikan beberapa dampak positif, yaitu (Yoeti 2008) : 1. Menciptakan kesempatan berusaha. 2. Menciptakan kesempatan kerja. 3. Meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat, sebagai akibat multiplier effect yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang relative cukup besar. 4. Meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah. 5. Meningkatkan pendapatan nasional atau Gross Domestic Bruto (GDB). 6. Mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya. 7. Memperkuat neraca pembayaran. Bila neraca pembayaran mengalami surplus, dengan sendirinya akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, dan sebaliknya. Pengembangan pariwisata (ekowisata) tidak saja memberikan dampak positif. Pariwisata juga dapat memberikan beberapa dampak negatif, antara lain (Yoeti 2008): 1. Sumber-sumber hayati menjadi rusak, yang menyebabkan Indonesia akan kehilangan daya tariknya untuk jangka panjang.
7
2. Pembuangan sampah sembarangan yang selain menyebabkan bau tidak sedap juga dapat membuat tanaman di sekitarnya mati. 3. Sering terjadi komersialisasi seni-budaya. 4. Terjadi demonstration effect, kepribadian anak-anak muda rusak. Cara berpakaian anak-anak sudah mendua berkaos oblong dan bercelana kedodoran. Yoeti (2008) mengemukakan bahwa kegiatan ekowisata dapat memberikan dampak pada berbagai aspek seperti sosial-budaya, ekonomi, dan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak positif dan negatif : a. Dampak ekowisata terhadap sosial-budaya : Kegiatan ekowisata yang menyajikan kehidupan sosial budaya masyarakat, secara tidak langsung telah memberikan dampak bagi kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar tempat wisata. Dampak yang diberikan antara lain, dengan adanya kegiatan ekowisata, masyarakat semakin melestarikan budaya dan adat istiadat mereka. Hal ini dikarenakan budaya dan adat istiadat akan semakin menarik minat wisatawan untuk mengunjungi daerah mereka. Dampak tersebut merupakan dampak yang diharapkan dari kegiatan ekowisata. Akan tetapi, kegiatan ekowisata juga dapat memberikan dampak negatif berupa lunturnya adat istiadat dan kebudayaan masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan , dengan adanya ekowisata maka akan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap dunia luar yang dibawa oleh para wisatawan. Hal ini dapat membuat masyarakat lokal yang tadinya menjungjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan mereka, menjadi mulai tertarik dengan kebudayaan yang datang dari luar. Dampak negatif ini menjadi persoalan yang harus segera diatasi, mengingat kegiatan ekowisata tidak saja mempertontonkan keindahan alam, tetapi juga mempertunjukan kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar yang dianggap unik dan menarik bagi para wisatawan. b. Dampak ekowisata terhadap ekonomi : Ekowisata yang semakin diminati oleh para wisatawan telah memberikan sumbangan yang besar terhadap sektor perekonomian pemerintah daerah juga masyarakat di sekitar tempat wisata. Menurut Sedarmayanti (2005) kegiatan ekowisata yang banyak menarik minat wisatawan telah memberikan sumbangan devisa untuk negara dan juga telah membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat tidak saja mendapatkan pekerjaan, tetapi juga dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru yang menunjang kegiatan pariwisata.
8
c. Dampak ekowisata terhadap lingkungan : Ekowisata sebagai kegiatan pariwisata yang menonjolkan kelestarian lingkungan menjadikan kegiatan ini lebih memperhatikan kondisi lingkungan daerah sekitar tempat wisata. Pemerintah daerah beserta aktor-aktor penunjang pariwisata lainnya berusaha melestarikan lingkungan dengan tujuan untuk menarik wisatawan. Keinginan wisatawan terhadap lingkungan hidup yang tenang, bersih dan jauh dari polusi menjadikan ekowisata banyak dipilih orang sebagai bentuk pariwisata yang diinginkan. Ekowisata sebagai kegiatan pariwisata yang bertanggung jawab juga menuntut adanya keterlibatan dari wisatawan untuk ikut melestarikan daerah yang dijadikan tujuan wisata. Kegiatan pariwisata yang dulu hanya memikirkan keinginan dan kepuasan wisatawan tanpa memikirkan dampak yang dialami oleh lingkungan semakin lama semakin ditinggalkan. Oleh karena itu, ekowisata secara tidak langsung telah memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar tempat wisata.
2.1.2
Pengertian Ekowisata Ekowisata merupakan isu hangat di Indonesia, banyak orang yang mulai
mengkampanyekan dan memulai produk ekowisata karena isu “back to nature" yang sedang gencar dikampanyekan. Pada saat ini ekowisata mulai berkembang, wisata tidak hanya sekedar melakukan pengamatan atas flora dan fauna yang ada dalam daerah tersebut tetapi telah terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk lokal. Oleh karenanya, ekowisata disebut sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggung jawab. Ekowisata dalam pandangan ekologi manusia dapat membentuk suatu pandangan tentang pembangunan yang berkelanjutan, ekowisata merupakan sebuah konsep perjalanan wisata yang dikelola dalam sistem yang baik sehingga dapat menghasilkan kegiatan wisata yang memperhatikan kelestarian. Ekowisata merupakan suatu perjalanan wisata daerah yang masih alami, dimana ekowisata selalu menjaga kualitas, keutuhan, dan kelestarian alam serta budaya. Ekowisata dalam pandangan ekologi manusia adalah pendekatan untuk menyelamatkan Sumberdaya alam dengan cara memanfaatkan “jasa lingkungan” (berupa keindahan alam) tanpa memberikan kerusakan yang berarti pada Sumberdaya alam tersebut. Pembangunan ekowisata yang berkelanjutan di tentukan oleh Sumberdaya manusia yang berperan penting dalam pengelolaan ekowisata.
9
Ekowisata adalah pengembangan dari bentuk industri pariwisata yang menekankan pada upaya pelestarian lingkungan, berintepretasi pada lingkungan, dan dapat meminimalisir dampak bagi kerusakan alam. Ekowisata dapat pula memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kebudayaan lokal sekaligus menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. TIES (2000) seperti dikutip oleh Damanik dan Weber (2006:39-40) mengidentifikasikan 7 prinsip ekowisata, yaitu: a) Mengurangi dampak negatif pada sumberdaya alam berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata. b) Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisata lainnya. c) Menawarkan
pangalaman-pengalaman
positif
bagi
wisatawan
maupun
masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan atau konservasi ODTW. d) Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan. e) Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal. f) Meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik di daerah tujuan wisata. g) Menghormati hak azasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak azasi, serta tunduk pada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata. Pengembangan ekowisata bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi memerlukan peran aktif dari seluruh stakeholders. Pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta serta masyarakat yang harus bekerja sama untuk membangun ekowisata yang lebih baik. Kesinergisan antar ketiganya menjadi kunci kesuksesan ekowisata.
2.1.3
Masyarakat Adat Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu
sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa
10
identitas bersama (Koentjaraningrat 1990). Masyarakat adat adalah sekumpulan orang yang tingkat dalam satu wilayah dan memiliki budaya sendiri yang memiliki jejak secara turun temurun. Menurut UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan dirangkum oleh berbagai sumber menyebutkan bahwa masyarakat adat memiliki lima ciri yang berbeda dengan masyarakat biasa. Karakteristik masyarakat tersebut antara lain : (1) Sekelompok orang yang membentuk masyarakat atau komunitas (2) Memiliki lokasi yang merupakan tempat tinggal mereka (3) Memiliki aturan dan hukum yang jelas (4) Kondisi cultural, budaya dan ekonomi yang khas sehingga berbeda dengan masyarakat lainnya (5) Berasal dari keturunan yang sama. Masyarakat lokal, terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata. Menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata (Damanik dan Weber 2006). Masyarakat lokal mempunyai cara sendiri untuk mengelola pariwisata yang ada di daerahnya karena mereka mengetahui dengan jelas daerah mereka sendiri sehingga mengetahui serta mempunyai kesadaran bagaimana menjaganya.
2.1.4 Kearifan Lokal Menurut Keraf (2002) kearifan lokal (tradisional) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntut perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, tetapi juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, tetapi juga menyangkut pengetahuan dan pemahamn masyarakat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, tetapi juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi diantara penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Konsep kearifan lokal menurut Mitchell, et al. (2000) berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Konsep kearifan lokal merupakan bagian dari kelembagaan lokal dimana kerifan lokal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kelembagaan lokal yang berasal
11
dari pengetahuan masyarakat sekitar untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat lokal.
2.1.5 Pengertian Kelembagaan Menurut Schmid (1987) dalam Kartodihardjo et al (2004), Kelembagaan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, yang mana mereka telah mendefinisikan kesempatan-kesempatan yang tersedia, mendefinisikan bentuk-bentuk aktivitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak-hak istimewa yang telah diberikan, serta tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Pengembangan kelembagaan tidak sekedar menyangkut pengembangan tata aturan dalam masyarakat, melainkan pengembangan sistem manajemen serta kontrol didalamnya. Pentingnya kelembagaan untuk pengelolaan atau sistem manajemen dalam ekowisata dapat meminimalisir dampak negatif sosial-ekologi-ekonomi dari ekowisata sehingga ekowisata dapat berjalan berkelanjutan. Menurut Uphoff (1993) dalam Soekanto (2009) adalah seperangkat norma dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu dengan memenuhi kebutuhan kolektif. Sebagian besar sosiolog berpendapat bahwa kelembagaan merupakan suatu konsepsi dan bukan sesuatu yang kongkrit atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelembagaan adalah suatu kompleks peraturan-peraturan dan peranan-peranan sosial. Kelembagaan memiliki aspek cultural dan structural. Segi kultural berupa norma-norma dan nilai sedangkan sedangkan segi cultural berupa berbagai peranan sosial. Menurut koentjaraningrat (2009), kelembagaan adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat. Rahardjo (1999) menyebutkan bahwa secara umum lembaga sering diartikan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam suatu masyarakat. Kelembagaan dalam kaitan ini adalah tindakan bersama (collective action) yang memiliki pola atau tertib yang jelas dalam upaya mencapai tujuan atau kebutuhan tertentu. Ini berarti bahwa kelembagaan yang ada dalam suatu masyarakat eksistensinya ditentukan oleh sifat dan ragam kebutuhan yang ada dala suatu masyarakat. Dengan demikian apabila dalam masyarakat muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang semakin meluas dan beragam,
maka
lembaga-lembaga
lama
menjadi
kurang
berfungsi.
Sebagai
12
konsekuensinya, lembaga-lembaga baru yang instrumental bagi pemenuhan kebutuhan baru itu semakin dituntut keberadaannya. Perubahan kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, melainkan juga menyangkut berbagai aspek kualitatifnya. Diantaranya adalah yang berkaitan dengan pengaruh modernisasi. Sejalan dengan proses modernisasi yang terjadi, terjadi pula perubahan atau pergantian lembaga-lembaga baru yang modern. perubahan semacam ini bukan hanya menyangkut jenis atau ragamnya, melainkan juga karakteristik yang terletak padanya. Kelembagaan lama umumnya dilandasi oleh komunalisme masyarakat desa dan fungsi-fungsi yang membaur (diffused), sedangkan kelembagaan baru lebih bertumpu pada individualitas dan diferensiasi fungsi. Perubahan dan perkembangan kelembagaan pada desa-desa di Indonesia ditentukan oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal desa. Pengaruh eksternal terutama datang dari program-program pembangunan dan hal-hal yang datang dari luar. Dalam pengelolaan pariwisata terdapat kelembagaan yang menjadi faktor penting dalam pengelolaan pariwisata. Terdapat tiga fungsi kelembagaan, yaitu : 1. Sebagai pedoman masyarakat, kelembagaan berfungsi sebagai pedoman masyarakat yang merupakan sebuah tuntunan masyarakat dalam menentukan sikap dalam lingkungan tersebut. Dalam pariwisata kelembagaan berfungsi sebagai pedoman Sumberdaya Manusia dalam mengelola sumberdaya alam dalam pariwisata tersebut agar sama-sama menghasilkan output yang baik bagi alam dan masyarakat. 2. Menjaga keutuhan masyarakat, kelembagaan berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat dan memperkuat keutuhan masyarakat itu sendiri, dalam pariwisata kelembagaan dapat menjaga pariwisata itu agar tetap berjalan baik karena masyarakat yang kuat dari keutuhan kelembagaan dalam pengelolaan pariwisata tersebut. 3. Sebagai sistem pengendalian sosial, kelembagaan berperan sebagai kontrol yang dapat memperjelas batasan masyarakat dalam pengendalian pariwisata. Sistem pegendalian sosial ini berperan penting menjaga keutuhan pariwisata. Terdapat dua jenis kelembagaan penting dalam pengelolaan pariwisata, yaitu kelembagaan formal dan kelembagaan informal. Kelembagaan formal adalah sistem tata aturan yang berdiri berdasarkan legalitas formal, salah satu contohnya regulasi pemerintah. Kelembagaan informal adalah sistem tata aturan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat itu sendiri contohnya aturan adat. Bila pariwisata di kemas sistem pengelolaan kelembagaan yang berpengaruh baik dalam pengelolaan pariwisata, pengelolaan pariwisata dapat dikatakan sukses bila didukung kelembagaan formal dan
13
informal yang dijalankan secara berkesinambungan, karena kedua hal tersebut dapat mengurangi dampak ekologi-ekonomi-sosial yang dapat ditimbulkan oleh pariwisata sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi antara kelembagaan formal dan informal dalam pengelolaan ekowisata agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
2.1.6 Nilai dan Norma Menurut
Abdulsyani
(1994)
sebagaimana
dikutip
oleh
Tafalas
(2010)
mengemukakan nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Nilai dapat dikatakan sebagai ukuran sikap dan beberapa perasaan seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan keadaan baik buruk, benar salah, atau suka tidak suka terhadap suatu obyek baik material maupun non material. Menurut Setiadi et al. (2011), norma adalah sesuatu yang menjadi pola-pola pedoman untuk mencapai tujuan dari kehidupan sosial yang didalamnya terdapat seperangkat perintah dan larangan berupa sanksi. Aturan lokal terbentuk berdasarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma akan berkembang seiring dengan perubahan kesepakatan sosial masyarakat yang sering di sebut sebuat aturan Lokal. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Norma disusun agar hubungan antara manusia dalam sebuah masyarakat dapat berlangsung tertib. Terdapat sanksi dalam sebuah aturan lokal, dapat disebut juga sebagai sanksi atas pelanggaran norma dalam sebuah masyarakat. Aturan terbentuk berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Norma dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas dan wajar. Didalam norma, terdapat tingkatantingkatan yang membedakan norma yang satu dengan yang lainnya. Tingkatan norma tersebut antara lain : •
Cara (usage) : suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam ;suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus.
•
Kebiasaan (folkways) : suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar.
•
Tata kelakuan (mores) : sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan
14
pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dalam tata kelakuan terdapat unsure memaksa atau melarang suatu perbuatan. •
Adat istiadat (Custom) : kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.
2.1.7
Interaksi Sosial Soekanto (2009) mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial
yang dinamis yang menyangkut hubungan-hubungan orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi du syarat yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Menurut Soekanto (2009) proses sosial yang mendekatkan atau mempersatukan dapat diperinci sebagai berikut : 1. Kerjasama berarti bekerja bersama dalam rangka mencapai sesuatu tujuan bersama. Istilah kerjasama disini adalah padanan kata cooperation (co:bersama; operate: bekerja). 2. Akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu menunjuk pada suatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangan (equilibrium) dalam interaksi antara orangperorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan normanorma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. 3. Asimilasi merupakan proses-proses sosial dalam taraf lanjut. Hal ini ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meiputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.
2.2.
Kerangka Pemikiran Industri pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat
terutama dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta
15
stimulus bagi pengembangan sektor-sektor lainnya. Pariwisata dapat meningkatan pendapatan masyarakat dan berperan cukup besar dalam peningkatan devisa. Obyek yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dalam konsep pariwisata adalah keindahan alam dan keunikan budaya lokal. Kelembagaan berperan penting dalam sistem pengelolaan pariwisata, terutama kelembagaan lokal, karena masyarakat yang mengetahui dengan jelas nilai, norma serta kebutuhan untuk mengelola daerahnya. Salah satu bentuk kelembagaan lokal yang diperlukan untuk pengelolaan pariwisata adalah aturan lokal. Kerjasama antara kelembagaan formal dan kelembagaan informal (kelembagaan formal) akan menghasilkan produk pariwisata yang lebih baik. Kelembagaan yang baik disertai sosialisasi dan kontrol yang baik akan berperan efektif dalam pengelolaan pariwisata serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan pariwisata. Dampak didefinisikan sebagai setiap perubahan yang terjadi di dalam lingkungan akibat aktivitas manusia. Dalam pariwisata terdapat berbagai aspek yang dapat menimbulkan dampak bagi pariwisata itu sendiri, yaitu aspek ekologis, ekonomi dan sosial. Setiap kegiatan pariwisata pasti menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat setempat, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Pada aspek ekologis jelas terlihat kegiatan pariwisata menimbulkan dampak terhadap lingkungan ekologi sekitar. Peningkatan intensitas wisatawan yang datang dalam lokasi pariwisata dapat menimbulkan gangguan dan pencemaran bagi lingkungan sekitar. Bila melihat pada aspek ekonomi, pariwisata dapat memberi manfaat kepada masyarakat setempat dengan pembukaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Adanya aktivitas pariwisata memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, kesempatan kerja, perubahan dan mobilitas sosial masyarakat. Aktivitas pariwisata dapat menyebabkan pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian. Kemungkinan adanya ketimpangan dalam kesempatan kerja dan pendapatan dapat menyebabkan konflik bagi masyarakat setempat. Selain itu, masuknya wisatawan dapat diartikan sebagai sebuah modernisasi baru yang dibawa wisatawan ke dalam sebuah kawasan pariwisata, hal ini dapat menyebabkan akan terjadinya sebuah perubahan sosial yang berpotensi memicu memudarnya nilai-nilai dan norma yang ada pada masyarakat setempat, hingga dapat menyebabkan kehilangan identitas dan perubahan perilaku pada masyarakat. Kelembagaan berperan penting dalam sistem pengelolaan pariwisata. Salah satu bentuk kelembagaan lokal yaitu berupa aturan lokal yang dibentuk oleh masyarakat
16
setempat dapat dijadikan pengelolaan pariwisata yang cukup efektif. Aturan lokal tersebut dapat menjaga tempat wisata tetap utuh seperti sebagaimana aslinya. Kelembagaan lokal yang baik disertai kontrol yang ketat dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan pariwisata. Kelembagaan merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, yang mana mereka telah mendefinisikan kesempatan-kesempatan yang tersedia, mendefinisikan bentuk-bentuk aktivitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak-hak istimewa yang telah diberikan, serta tanggung jawab yang harus di lakukan. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Obyek Wisata Gili Trawangan
Kelembagaan Lokal •
Aturan Lokal
Perilaku Wisatawan • • •
Penghargaan
Tingkat Pengetahuan Tingkat Pemahaman Tingkat Implementasi
Penerapan Kelembagaan Lokal
Efektivitas Kelembagaan Lokal Keterangan :
Berdampak Terdapat
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sanksi
17
Aturan lokal merupakan sebuah bentuk kelembagaan lokal yang ada di Gili Trawangan. Aturan lokal ini dibuat untuk mengatur perilaku wisatawan yang datang ke Gili Trawangan agar tidak mengganggu dan merusak lingkungan dan masyarakat di Gili Trawangan. Perilaku wisatawan dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, pemahaman dan implementasi wisatawan mancanegara dan domestik terhadap aturan lokal yang ada di Gili Trawangan. Efektivitas kelembagaan lokal dapat dilihat dari seberapa besar wisatawan menerapkan aturan tersebut, penerapan tersebut didukung oleh bentuk sanksi dan penghargaan yang beragam bentuknya.
2.3
Hipotesis 1. Diduga kedalaman tingkat pengetahuan terhadap awig-awig berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran 2. Diduga kedalaman tingkat pemahaman terhadap awig-awig berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran 3. Diduga tingkat implementasi terhadap awig-awig berpengaruh terhadap terhadap efektivitas kelembagaan lokal
2.4
Definisi Operasional Definisi operasional merupakan konsep-konsep yang dibuat untuk
membantu dalam pengumpulan data di lapangan, serta membantu dalam mengolah dan menganalisis data. Sejumlah konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Lama waktu berlibur adalah rentan waktu wisatawan menetap untuk melakukan kegiatan liburan di Gili Trawangan. 2. Jumlah kunjungan liburan adalah berapa kali wisatawan
tersebut
melakukan kunjungan wisata ke daerah Gili Trawangan. 3. Umur responden yaitu rentang waktu saat lahir sampai saat pengambilan data, dihitung saat ulang tahun terakhir dan diukur dalam satuan tahun, diukur dengan menggunakan skala interval. a. Golongan umur muda : 15 tahun – 45 tahun b. Golongan umur tua
: > 45 tahun
18
4. Tingkat pendidikan responden, yaitu jenjang pendidikan formal yang terakhir dijalani. 5. Jenis Pekerjaan merupakan macam kegiatan yang dilakukan individu sebagai pokok penghidupannya dan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. 6. Jenis kelamin merupakan status biologis individual yang terdiri dari lakilaki dan perempuan, diukur dengan skala nominal. 7. Waktu
lama
liburan adalah rentan waktu yang digunakan wisatawan
selama menetap atau melakukan liburan di Gili Trawangan. Waktu lama liburan berdasarkan data emik sebaran normal. 8. Tingkat Pelanggaran adalah seberapa besar wisatawan sama sekali tidak mengimplementasikan aturan lokal yang ada. Hasil pengolahan data untuk tingkat
pengetahuan adalah nilai minimal=0, sedangkan untuk nilai
maksimalnya=12. Maka rentang nilainya adalah sebagai berikut : a. Melanggar
: Apabila skor total variabel berada pada
rentang 6-12 b. Tidak Melanggar
: Apabila skor total variabel berada pada
rentang 0-5 9. Tingkat pengetahuan wisatawan adalah seberapa besar wisatawan mengetahui aturan lokal yang terdapat di Gili Trawangan. Akan diberikan 12 pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan, dan disediakan dua jawaban yaitu YA atau TIDAK. Jawaban YA akan diberi skor 1, sedangkan TIDAK akan mendapat skor 0. Hasil pengolahan data untuk tingkat
pengetahuan adalah nilai minimal=0, sedangkan untuk nilai
maksimalnya=12. Maka rentang nilainya adalah sebagai berikut : a. Tinggi : Apabila skor total variabel berada pada rentang 6-12 b. Rendah : Apabila skor total variabel berada pada rentang 0-5 10. Tingkat pemahaman wisatawan adalah seberapa dalam wisatawan memahami alasan dibuatnya aturan lokal dan sanksi aturan lokal yang ada di Gili Trawangan. Akan diberikan 12 pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat pemahaman, dan disediakan dua jawaban yaitu YA atau TIDAK. Jawaban YA akan diberi skor 1, sedangkan TIDAK akan mendapat skor 0.
19
Hasil pengolahan data untuk tingkat pengetahuan adalah nilai minimal=0, sedangkan untuk nilai maksimalnya=12. Maka rentang nilainya adalah sebagai berikut : a. Tinggi : Apabila skor total variabel berada pada rentang 6-12 b. Rendah : Apabila skor total variabel berada pada rentang 0-5 11. Tingkat implementasi adalah sejauh mana wisatawan menerapkan aturan yang terdapat di Gili Trawangan terhadap perilaku mereka selama berada di Gili Trawangan. Akan diberikan 12 pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat implementasi, dan disediakan dua jawaban yaitu YA dan TIDAK. Jawaban YA untuk yang mengimplementasikan dan jawaban TIDAK untuk yang tidak mengimplementasikan. a. TIDAK
: skor 0
b. YA
: skor 1
Hasil pengolahan data untuk tingkat pengetahuan adalah nilai minimal=0, sedangkan nilai maksimalnya=12. Maka rentang nilainya adalah sebagai berikut : a. Tinggi
: Apabila skor total variabel berada pada rentang 0-5
b. Rendah
: Apabila skor total variabel berada pada rentang 5-
12
