BAB II PENDEKATAN TEORITIS 2.1
Tinjauan Pustaka
2.1.1 Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah salah satu program yang dicanangkan mulai tahun 1998 oleh pemerintah pusat sebagai upaya penanggulangan
kemiskinan
(Crescent,
2003).
Program
Pengembangan
Kecamatan (PPK) merupakan cikal bakal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri untuk wilayah Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). PPK adalah salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Program ini mengusung sistem pembangunan bottom up planning, program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh
masyarakat. Melalui PNPM Mandiri Pedesaan (PPK) dirumuskan kembali mekanisme
upaya
penanggulangan
kemiskinan
yang
melibatkan
unsur
masyarakat, mulai dari tahap perencaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Tujuan utama dari pelaksanaan program PPK adalah pengurangan jumlah penduduk miskin melalui upaya meningkatkan keterpaduan proses pembangunan fisik sarana dan prasarana dengan pengembangan usaha produktif di wilayah pedesaan dengan menjadikan kecamatan sebagai area pelaksanaannya. PPK menyediakan dana bantuan secara langsung bagi masyarakat (BLM). Besarnya SPP PNPM antara Rp500 juta - Rp1 miliar per kecamatan, tergantung dari jumlah penduduk. Program yang mengusung sistem pembangunan bottom up planning yang diusulkan langsung dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat desa bersama-sama
terlibat
dalam
proses
perencanaan
partisipatif
dan
pengambilan keputusan penggunaan dana BLM. Penggunaan BLM dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan dan prioritas yang ditentukan bersama dalam forum musyawarah. Pelaksanaan pembagian dana BLM PPK dilihat sebagai dana hibah yang diberikan kepada pemerintah kecamatan untuk digulirkan sebagai modal pengembangan wilayah kecamatan secara umum dan desa-desa dalam kecamatan secara khusus. Hibah yang dimaksudkan di sini adalah bahwa dana tersebut
7
diberikan kepada kecamatan dari pusat dan tidak perlu dikembalikan ke pusat, dan bukan dihibahkan kepada masyarakat kecamatan. Dana tersebut akan dibagikan kepada masyarakat sebagai modal usaha yang akan digulirkan dan harus dikembalikan kepada pemerintah kecamatan. Program PNPM Mandiri Pedesaan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum nya adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sementara itu, tujuan khusus dari PNPM Mandiri Pedesaan yaitu: 1) meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan; 2) melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal; 3) mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif; 4) menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; 5) melembagakan pengelolaan dana bergulir; 6) mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa; serta 7) mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan4. 2.1.1.1 Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) Menurut Pedoman Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan, kegiatan yang terdapat pada Program PNPM Mandiri Pedesaan terdiri dari Kegiatan Pembangunan Sarana Fisik Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP). Program PNPM Mandiri Perdesaan dibiayai oleh dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang diperoleh dari pusat sebesar 80 persen dan dari APBD sebesar 20 persen. Sebesar 25 persen dari dana BLM digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan SPP PNPM. Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) PNPM merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha ekonomi. Sasaran Program 4
Dikutip dan disimpulkan dari pamflet Program Nasional PNPM Mandiri Pedesaan.
8
SPP PNPM adalah rumah tangga miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Adapun bentuk kegiatan SPP PNPM adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Pelaksanaan Program SPP PNPM
diawali dengan MAD (Musyawarah
Antar Desa) Sosialisasi. Pada MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP PNPM sehingga pelaku-pelaku di tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP PNPM dan dapat dimanfaatkan. Setelah dilaksanakannya MAD Sosialisasi, dilaksanakan Musdes (Musyawarah desa) Sosialisasi agar pelaku di tingkat desa yang terdiri dari TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan TKD (Tim Koordinator Desa) melakukan persiapan untuk proses lanjutan.
Kemudian,
dilanjutkan
dengan
Musyawarah
Dusun
untuk
mengidentifikasi kelompok peserta SPP PNPM, peta sosial dan rumah tangga miskin, serta mengidentifikasi kebutuhan pemanfaat. Musyawarah
Desa
dan
Musyawarah
Khusus
Perempuan
(MKP)
dilaksanakan setelah Musyawarah Dusun. Pada MKP akan dilakukan penetapan dan penulisan usulan yang didalamnya terdapat sekilas mengenai kondisi kelompok SPP PNPM, gambaran kegiatan dan rencana yang akan dilaksanakan, penulisan usulan, MKP serta daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan. Selain penetapan dan penulisan usulan, pada MKP juga dilaksanakan verifikasi formulir, penilaian pada kegiatan, dan penilaian kategorisasi kelompok oleh pihak kecamatan. Penilaian pada kebutuhan anggota yang telah diusulkan dilakukan pada tahap MAD prioritas usulan. Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan yang mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok dengan lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. Setelah MAD Prioritas Usulan, MAD Penetapan Usulan pun dilakukan. Melalui tahap ini diputuskan pendanaan yang mencakup penentuan pendanaan usulan dan kelompok yang memenuhi syarat
9
pemeringkatan dapat didanai oleh BLM. Alur ini akan terus berlanjut hingga pengembalian SPP PNPM dan pengelolaan dana bergulir (Gambar 1)5. MAD Sosialisasi
Musdes Sosialisasi
Pengembalian SPP PNPM dan Pengelolaan Dana Bergulir
Musyawarah Dusun Penggalian gagasan dan identifikasi kelompok SPP
Musyawarah Desa
Supervisi dan monitoring
Musyawarah Perempuan (seleksi Kelompok)
Musdes Pertanggungjawaban RPD, pencairan, pelaksanaan, LPD kegiatan
Persiapan penyaluran
Penetapan, penulisan usulan, dan Paket Usulan Desa
Verifikasi usulan
MAD Prioritas Usulan Musdes Informasi Hasil MAD MAD Penetapan Usulan
Penyempurnaan Dokumen Usulan SPP PNPM yang akan didanai
Gambar 1. Alur Kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan Sumber : Pedoman Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri 5
Dikutip dan disimpulkan dari Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, hal: 58‐65 (Penjelasan IV).
10
2.1.1.2 Sosialisasi Program Menurut Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, sosialisasi dan penyebaran informasi dalam PNPM Mandiri Pedesaan merupakan suatu upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai program dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan menjadi media pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan kepada masyarakat luas. Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi ini dan penyebaran informasi tersebut adalah dimengerti dan dipahaminya mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan secara utuh, khususnya masyarakat di lokasi program sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program, masyarakat umum, instansi atau lembaga lainnya.
Proses sosialisasi dan
penyebaran informasi ini harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh berbagai pihak. Pelaku-pelaku sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan terdiri dari tim sosialisasi nasional, tim sosialisasi daerah dan pelaksana teknis sosialisasi lapangan. Tim sosialisasi nasional terdiri dari perwakilan tim koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan nasional dan Sekretariat PNPM Mandiri Pedesaan, serta Konsultan Manajemen Nasional (KM-Nasional). Tim sosialisasi daerah terdiri dari Tim Sosialisasi Provinsi dan Tim Sosialisasi Kabupaten, dimana setiap tim terdiri dari unsur Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Sekretariat PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi dan Kabupaten, serta KM Nasional di provinsi dan Fasilitator Kabupaten. Selain itu, pelaksana teknis sosialisasi lapangan dapat terdiri dari unsur perangkat Kecamatan dan Desa, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal (PL), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Fasilitator Desa (FD) atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3), Tim Pemantau dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pelaksana teknis sosialisasi di lapangan ini bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi dan
11
menyebarkan informasi kepada masyarakat langsung di kecamatan dan desa dengan didukung oleh Tim Sosialisasi Kabupaten6. 2.1.1.3 Fasilitasi dan Pelatihan Fasilitasi dalam PNPM Mandiri Pedesaan mengandung pengertian membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat dan mampu mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Proses fasilitasi ini sering disebut sebagai fasilitator yang terdiri dari Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten dan aparat berperan sebagai fasilitator dari luar masyarakat dipahami sebagai Pendamping. Sementara itu, Pendamping Lokal, Kader Pemberdayaan Masyarakat serta seluruh pelaku PNPM Mandiri Pedesaan yang berasal dari masyarakat setempat juga berperan sebagai fasilitator yang dipahami sebagai Kader Pemberdayaan. Terdapat empat fungsi fasilitator di masyarakat, yaitu: sebagai narasumber (menyediakan segala informasi yang terkait dengan program), sebagai guru (membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan atau pengetahuan baru dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program), dan sebagai mediator7. 2.1.2 Representasi Sosial Representasi sosial pada awalnya dibentuk oleh kumpulan makna-makna yang dimiliki oleh tiap individu dan kemudian dimiliki secara bersama. Durkheim dalam Jaspars dan Fraser (1984) menyatakan bahwa hal tersebut pada akhirnya membentuk suatu pemahaman yang disepakati bersama. Moscovici (1973) sebagaimana yang dikutip oleh Deaux dan Philogene (2001) mengatakan bahwa representasi sosial dibentuk pada pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki pada suatu realitas bersama. Hal tersebut juga sesuai dengan Durkheim dalam Jaspars dan Fraser (1984) yang mengatakan bahwa representasi sosial ini bersifat kolektif, artinya bahwa representasi sosial tersebut dimiliki oleh banyak individu. Istilah representasi sosial pada dasarnya mengacu kepada hasil dan proses yang menjelaskan mengenai pikiran awam (common sense) (Jodelet, 2005 dalam 6 7
Ibid., hal: 1‐19 (Penjelasan I). Ibid., hal: 1‐2 (Penjelasan II)
12
Putra et al, 2003). Sementara itu, Moscovici (1973) sebagaimana yang dikutip oleh Purkhardt (1993) mendefinisikan representasi sosial sebagai: ‘suatu sistem nilai, ide, dan kebiasaan yang memiliki dua fungsi rangkap, pertama untuk membentuk suatu susunan yang akan memungkinkan individu untuk menyesuaikan pengalaman mereka dengan pengalaman duniawi, kedua untuk memfasilitasi komunikasi pada anggota dari suatu kelompok dengan memberikan mereka suatu kode untuk menetapkan dan mengklasifikasikan aspek-aspek penting dari dunia mereka, pribadi mereka, dan sejarah kelompok’ (Moscovici, 1973). Moscovici (1973) dalam Deaux dan Philogene (2001) menyatakan bahwa representasi sosial adalah suatu proses untuk memahami suatu obyek, orang dan peristiwa yang diperoleh dari ide-ide implisit, eksplisit dan simbol-simbol, kemudian mengkomunikasikannya kepada individu-individu lain yang ada dalam kelompok. Pada representasi sosial ada sebuah informasi yang disebarkan, kemudian pengetahuan ini menjadi sebuah pengetahuan sosial. Tujuan utama dari proses representasi sosial adalah mengubah informasi yang unfamiliar menjadi familiar. Sesuatu dikatakan unfamiliar ketika hal tersebut tidak sesuai dengan harapan kita dan menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna. Hal ini mungkin terjadi saat kita masuk ke dalam kelompok atau kebudayaan baru, atau ketika kita diperkenalkan kepada objek, peristiwa, dan konsep
baru.
Unfamiliar
ditransformasikan
menjadi
familiar
dengan
memperkenalkan hal tersebut kembali di dalam konteks hubungan atau pemaknaan yang meliputi representasi sosial kita. Hal ini bisa terjadi melalui proses interaksi sosial dan komunikasi (Purkhardt, 1993). Abric (1976) sebagaimana dikutip oleh Deaux dan Philogene (2001) menyatakan bahwa representasi sosial terdiri dari beberapa elemen yakni informasi, keyakinan, pendapat, dan sikap tentang suatu obyek. Elemen-elemen ini terorganisasi dan terstruktur kemudian membentuk suatu sistem sosial-kognitif seseorang. Representasi sosial ini membentuk suatu pengetahuan yang akan menentukan persepsi dan pikiran seseorang tentang suatu kenyataan dan akan mempengaruhi tindakan yang individu lakukan, dimana representasi sosial ini dibentuk dari suatu proses komunikasi dan interaksi yang terjadi pada antara
13
individu dan dibagikan secara kolektif. Selain itu, Gunawan (2003) menyebutkan bahwa representasi sosial akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa representasi sosial akan membentuk pemahaman dan perilaku seseorang terhadap suatu objek. Proses pikiran umum atau representasi sosial dalam menangkap fenomena sebuah obyek terjadi melalui dua proses yang dikenal dengan nama anchoring dan objectification (Moscovici, 1984 dalam Deaux dan Philogene, 2001). Proses anchoring mengacu kepada proses pengenalan atau pengaitan (to anchor) suatu obyek tertentu dalam pikiran individu. Pada proses anchoring, informasi baru diintegrasikan kedalam sistem pemikiran dan sistem makna yang telah dimiliki individu. Obyek diterjemahkan dalam kategori dan gambar yang lebih sederhana dalam konteks yang familiar bagi individu. Proses kedua, objectifications, mengacu kepada penerjemahan ide yang abstrak dari suatu obyek ke dalam gambaran tertentu yang lebih konkrit atau dengan mengaitkan abstraksi tersebut dengan obyek-obyek yang konkrit. Proses ini dipengaruhi oleh kerangka sosial individu, misalnya norma, nilai, dan kode-kode yang merupakan bagian dari proses kognitif dan juga dipengaruhi oleh efek dari komunikasi dalam pemilihan dan penataan representasi mental atas obyek tersebut. Jadi, secara umum representasi sosial adalah suatu sistem pemaknaan yang dibagikan secara bersama melalui proses komunikasi dan interaksi, dimana di dalamnya terdapat elemen informasi, keyakinan, opini, dan sikap terhadap suatu objek. Metode Pengukuran Representasi Sosial Mengukur representasi sosial terhadap suatu objek yang dibahas merupakan suatu kepentingan pada suatu penelitian mengenai representasi sosial. Pengukuran suatu representasi sosial dapat dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya: percobaan, kuesioner, asosiasi kata, dan metode diferensiasi semantik. Wagner dan Hayes (2005) mengatakan bahwa pada percobaan, variabel yang digunakan adalah variabel terikat dan bukan variabel bebas. Percobaan pada proses representasi sosial mengungkapkan struktur, organisasi, dan komponen tindakan individu, serta tidak bersifat universal tergantung pada populasi yang digunakan. Selain itu, Wagner dan Hayes (2005) juga mengatakan bahwa pada asosiasi kata
14
representasi dilihat dari penghitungan kata-kata stimulus mengenai suatu objek yang dinyatakan oleh para subjek yang akan dinilai representasinya. Melalui teknik asosiasi kata subjek akan memberikan secara spontan jawaban atau pandangan nya dari suatu objek yang diberikan dan mereka diminta untuk menuliskan lima kata yang terlintas di benak mereka ketika mereka membaca kata mengenai objek tersebut. Selanjutnya, kata-kata yang didapatkan dari subjek diurutkan mulai dari kata-kata yang paling menggambarkan objek sampai kata-kata yang kurang menggambarkan objek yang akan diukur representasinya (Nadra, 2010). Metode diferensial semantik digunakan untuk mengetahui representasi sosial pada aspek afektif terhadap suatu objek, sehingga subjek diminta untuk menjawab atau memberikan penilaian terhadap suatu konsep atau objek tertentu yang memiliki rentangan skor 1-5 dengan cara memberi tanda (x) pada angka yang sesuai. Contoh : Tabel 1. Contoh Penggunaan Skala Perbedaan Semantik pada penelitian mengenai representasi sosial terhadap pekerjaan pertanian 5
4
3
2
1
Baik
X
Buruk
Untung
X
Rugi
Aman
X
Beresiko
Sumber: Nadra, 2010
Dua kutub yang ada pada Tabel 1 di atas, diberi skor nilai antara 1-5, dimana setiap responden harus memberikan penilaian dengan menggunakan rentangan skor tersebut. Jika skor yang diberikan semakin ke kanan mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa representasi pemuda tani terhadap pekerjaan pertanian dan lahan pertanian sangat negatif, dan sebaliknya jika skor yang diberikan semakin ke kiri atau mendekati angka 5 maka dapat disimpulkan bahwa representasi pemuda tani terhadap pekerjaan pertanian dan lahan pertanian sangat positif (Nadra, 2010).
15
2.1.3 Permasalahan dan Hambatan-Hambatan yang Terjadi Pengimplementasian Program Penanggulangan Kemiskinan
dalam
Pengimplementasian atau pelaksanaan suatu program, khususnya program penanggulangan kemiskinan, tidak selalu berjalan mulus dan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut, baik permasalahan yang berasal dari luar (pihak pengelola program) maupun permasalahan yang berasal dari dalam (masyarakat penerima program). Annisa (2008) menyatakan bahwa pada pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masih terdapat masalah ketidakmerataan dan ketidaktepatan sasaran pada masyarakat penerima program. Ketidakmerataan dan ketidaktepatan sasaran yang dimaksudkan di sini lebih kepada di satu sisi masih terdapatnya masyarakat yang tidak terkena program walaupun sebenarnya mereka membutuhkan, dan di sisi lain adanya pihak-pihak yang sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan bantuan pada program tersebut,
malah mendapatkan bantuan karena mereka
memiliki akses dan kontrol dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Jayanti (2007) dan Riswanto (2009) mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian pinjaman bergulir yang mensyaratkan kepemilikan usaha ekonomi pada penerima bantuan mengakibatkan masyarakat miskin yang tidak memiliki usaha ekonomi tidak dapat diikutsertakan dalam program. Akibatnya, terjadi peminggiran pada masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Annisa (2008) juga menjelaskan bahwa pembagian pinjaman bergulir masih kental dengan unsur nepotisme. Kedekatan dengan pihak yang berwenang atas program yang dilaksanakan akan semakin memudahkan dalam memperoleh bantuan pinjaman. Akibat dari hal tersebut adalah terjadinya ketidakadilan dalam mendapatkan bantuan pinjaman. Kejadian yang biasa terjadi pada pelaksanaan pembagian pinjaman bergulir adalah dana yang seharusnya digunakan untuk penambahan modal suatu usaha ekonomi digunakan untuk keperluan mendesak seperti berobat ataupun untuk memenuhi keperluan rumah tangga lainnya, sehingga dana yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha produktif tersebut tidak ada lagi. Hal ini berarti dana pinjaman yang diberikan tidak digulirkan sebagaimana mestinya. Akibatnya masyarakat tidak dapat membayar pinjaman
pada saat jatuh tempo
16
pengembaliannya. Masalah ini menyebabkan timbulnya kredit yang macet. Kredit yang macet tersebut akan mengakibatkan tidak adanya perguliran dana pada bantuan pinjaman kredit tersebut, sehingga bantuan pinjaman kredit tersebut tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan hanya dapat dilakukan satu tahap perguliran dana bantuan saja. Goma (2004) menyatakan bahwa ketidakefektifan program dalam menjamin terciptanya usaha produktif yang berkelanjutan secara tidak langsung juga disebabkan oleh berkembangnya persepsi negatif di kalangan masyarakat karena kegagalan program-program sejenis di masa lalu serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penunggakan yang dilakukan masyarakat. Selain itu, kegiatan usaha yang kurang berhasil tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan manajerial pengelolaan usaha, pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan atau skala usaha, intensitas pembinaan dan pendampingan yang sangat kurang dan tidak berkelanjutan, dana yang dipinjamkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan usaha, serta beragamnya mekanisme perguliran antara instansi-instansi pemilik program. Pihak pelaksana program cenderung lebih mementingkan program tersebut terlaksana dan kurang mementingkan hasil dari program kemiskinan yang dilaksanakan. Hal ini terbukti dari kurang pentingnya memperhatikan sasaran yang berhak menerima pinjaman bagi pihak pelaksana program. Akibatnya, partisipasi masyarakat menjadi semu, dimana mereka hanya bersemangat mengikuti program pada tahap awal saja, dan
selanjutnya mulai terjadi
penunggakan dalam pengembalian pinjaman. Kasus ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat bersifat semu dan tidak melembaga dalam diri masyarakat. 2.1.4 Partisipasi Masyarakat Kemiskinan
terhadap
Program
Penanggulangan
Partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi (Cohen dan Uphoff, 1977 dalam Febriana, 2008). Selain itu, menurut Adjid (1985) partisipasi diartikan
sebagai
kemampuan
dari masyarakat
untuk
bertindak
dalam
keberhasilan (keterpaduan) yang teratur untuk menanggapi kondisi lingkungan sehingga masyarakat tersebut bertindak sesuai dengan logika dari yang dikandung
17
oleh kondisi lingkungan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengimplementasian program pengentasan kemiskinan, secara tidak langsung dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat sasaran program. Tidak berpartipasinya masyarakat akan membuat program yang dilaksanakan tersebut tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya. Umumnya partisipasi masyarakat bersifat semu. Artinya, masyarakat bersemangat dan mengembalikan pinjaman dengan lancar hanya pada tahap awal saja. Setelah itu, mulai terjadi kemacetan pembayaran pinjaman dan penunggakan pembayaran oleh masyarakat (Jayanti, 2007). Tingkat partisipasi masyarakat berhubungan positif dengan persepsi yang mereka miliki terhadap program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan. Persepsi yang positif pada masyarakat akan menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Sebaliknya, persepsi negatif dari masyarakat terhadap suatu program, akan menghasilkan tingkat partisipasi yang rendah pada pelaksanaan program. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi berhubungan positif dengan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat (Danudiredja, 1998). 2.2
Kerangka Pemikiran Saat ini telah banyak program penanggulangan kemiskinan yang
dilaksanakan, tetapi yang dibahas lebih lanjut adalah program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) PNPM yang ditujukan kepada masyarakat miskin pedesaan, khususnya kelompok produktif perempuan, sebagai modal untuk mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif yang mereka miliki. Dana pinjaman SPP PNPM diberikan secara berkelompok kepada peserta program. Permasalahan yang biasa terjadi pada pelaksanaan Program SPP PNPM yaitu banyak diantara peserta program yang melakukan penunggakan dan penyelewengan dalam pemanfaatan dana SPP PNPM
yang diberikan oleh
pemerintah. Perilaku peserta program dipengaruhi oleh cara mereka memahami maksud atau tujuan program, sikap, persepsi, pendapat, serta keyakinan mereka tentang Program SPP PNPM yang dilaksanakan. Aspek-aspek tersebut terangkum dalam suatu representasi sosial peserta terhadap Program SPP PNPM. Penjelasan mengenai kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:
18
Pelaksanaan Program SPP PNPM yang diikuti peserta secara berkelompok
. Tingkat Keterlibatan dalam Program SPP PNPM Tingkat Partisipasi:
Intensitas Komunikasi : 1. Frekuensi Komunikasi
1. Perencanaan 2. Pelaksanaan
2. Isi Komunikasi
3. Pemanfaatan 4. Evaluasi
Representasi Sosial Program SPP PNPM 1. Informasi 2. Keyakinan 3. Opini 4. Sikap
Perilaku Peserta Program SPP PNPM
Pemanfaatan Dana
Jumlah Dana Dikembalikan.
yang
Waktu Pengembalian Dana
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Representasi Sosial Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Gunung Menyan Keterangan : = Hubungan mempengaruhi = Aspek Kajian
19
Berdasarkan Gambar 2 di atas, terlihat bahwa representasi sosial terhadap program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) PNPM berhubungan dengan tingkat keterlibatan peserta yang terdiri dari: (1) tingkat partisipasi dalam Program SPP PNPM. Diduga tingkat partisipasi peserta dalam program akan berhubungan dengan pembentukan representasi sosial terhadap program; dan (2) intensitas komunikasi. Diduga intensitas komunikasi peserta program akan berhubungan dengan representasi sosial yang mereka miliki tentang program. Representasi Sosial Program SPP PNPM Mandiri terdiri dari elemenelemen informasi, keyakinan, pendapat (opini), dan sikap. Representasi sosial Program SPP diduga berhubungan dengan perilaku peserta dalam mengikuti program. Aspek perilaku tersebut terdiri dari pemanfaatan dana, jumlah dana yang dikembalikan, dan waktu pengembalian dana. Representasi sosial Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan yang baik (sesuai dengan maksud dan tujuan program) akan menghasilkan perilaku yang diharapkan, yaitu pemanfaatan dana yang tepat serta pengembalian dana dengan jumlah dan waktu yang tepat. Sebaliknya, representasi sosial terhadap program yang tidak sesuai dengan harapan program akan menghasilkan penunggakan atau penyelewengan terhadap dana SPP PNPM yang diberikan. Hipotesa Penelitian 1. Diduga bahwa tingkat keterlibatan peserta dalam Program SPP, yang terdiri dari tingkat partisipasi dan intensitas komunikasi, berhubungan dengan bentukbentuk representasi sosial Program SPP PNPM yang dilaksanakan. 2. Diduga representasi sosial peserta program terhadap Program SPP PNPM berhubungan dengan perilaku peserta dalam mengikuti Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan. Definisi Operasional 1. Representasi sosial terhadap Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan adalah sejumlah opini, penilaian, dan pemahaman kelompok terhadap Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan. Dalam representasi sosial ini terdapat empat elemen yang terdiri dari informasi, sikap, keyakinan, dan pendapat. Elemen-elemen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
20
A. Informasi adalah segala pengetahuan yang didapatkan anggota kelompok peserta program mengenai Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan. Informasi tersebut terdiri dari informasi mengenai prosedur pelaksanaan program, informasi mengenai syarat-syarat untuk menjadi peserta yang mengikuti program, informasi mengenai penggunaan dan pengembalian dana, serta informasi mengenai sanksi yang akan diberikan pada segala bentuk pelanggaran yang dilakukan. Kategori tingkat pengetahuan anggota mengenai Program SPP PNPM adalah: a. Rendah (jika total skor pada pertanyaan aspek pengetahuan dan informasi berada pada angka 0-40). b. Sedang (jika total skor pada pertanyaan aspek pengetahuan dan informasi berada pada angka 50-70). c. Tinggi (jika total skor pada pertanyaan aspek pengetahuan dan informasi berada pada angka 80-100). B. Sikap adalah perasaan suka atau tidak suka dari anggota kelompok peserta program terhadap program yang dilaksanakan serta tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam pelaksanaan program tersebut. Kategori sikap peserta program mengenai Program SPP PNPM adalah: a. Rendah (jika total skor pada pertanyaan aspek sikap berada pada angka 8-15). b. Sedang (jika total skor pada pertanyaan aspek sikap berada pada angka 16-23). c. Tinggi (jika total skor pada pertanyaan aspek sikap berada pada angka 24-32). C. Keyakinan adalah suatu kepercayaan tertentu yang dimiliki oleh anggota kelompok peserta program mengenai Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan. Hal tersebut juga termasuk pada keyakinan peserta terhadap dana SPP PNPM yang diberikan, baik sebagai pinjaman yang harus dikembalikan atau hanya sebagai hibah dari pemerintah kepada mereka. Pendapat adalah suatu hasil dari pemikiran peserta mengenai program yang dilaksanakan, yang berdasarkan pada informasi-informasi yang mereka dapatkan.
21
Untuk mengetahui informasi, keyakinan, dan pendapat tersebut dilakukan suatu wawancara mendalam sekaligus dengan menggunakan kuesioner terhadap individu yang menjadi anggota kelompok peserta Program SPP PNPM.
Sementara
sikap
peserta
terhadap
program
diukur
dengan
menggunakan teknik asosiasi kata dan metode diferensial semantik. Teknik asosiasi kata dilakukan dengan cara mengelompokkan kata-kata yang diucapkan responden mengenai Program SPP PNPM ke dalam beberapa kategori tertentu. 2. Tingkat keterlibatan anggota kelompok peserta program pada Program SPP PNPM terdiri dari dua aspek yaitu: tingkat partisipasi terhadap program dan intensitas komunikasi peserta program. Penjelasan mengenai aspek-aspek tingkat keterlibatan peserta di dalam Program SPP PNPM adalah sebagai berikut: A. Tingkat partisipasi terhadap program adalah tingkat keikutsertaan peserta program di dalam Program SPP PNPM, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan,
dan
evaluasi.
Partisipasi
pada
tahap
perencanaan bisa berupa keterlibatan dalam merancang dan mengambil keputusan yang terkait dengan pelaksanaan program. Partisipasi pada tahap pelaksanaan dilihat dari waktu keterlibatan peserta di dalam program, jumlah pinjaman yang didapatkan, serta pembayaran secara tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan ketetapan. Partisipasi pada tahap pemanfaatan dilihat dari pemanfaatan uang pinjaman SPP PNPM oleh peserta program. Sedangkan partisipasi pada tahap evaluasi berupa keterlibatan dalam melakukan penilaian tentang pencapaian tujuan program yang serta keikutsertaan peserta program dalam mengawasi pelaksanaan Program SPP PNPM. Tingkat partisipasi peserta terhadap program dapat dikelompokkan menjadi: a. Rendah (jika total skor pada pertanyaan aspek partisipasi berada pada angka 14-25). b. Sedang (jika total skor pada pertanyaan aspek partisipasi berada pada angka 26-37).
22
c. Tinggi (jika total skor pada pertanyaan aspek partisipasi berada pada angka 38-48). B. Intensitas komunikasi peserta program, yaitu baik komunikasi dengan sesama peserta program (di dalam ataupun di luas kelompok) maupun dengan petugas pelaksana program. Intensitas komunikasi dengan petugas pelaksana program adalah banyaknya jumlah komunikasi yang terjadi antara kelompok dengan petugas pelaksana program, terutama mengenai program. Sementara itu, intensitas komunikasi dengan sesama peserta program adalah banyaknya jumlah komunikasi yang terjadi, baik antara sesama anggota satu kelompok maupun dengan kelompok lain, terutama yang berkaitan dengan program. Isi komunikasi yang dilakukan oleh peserta program juga menjadi pertimbangan pada aspek ini. Intensitas komunikasi peserta program dapat dikategorikan sebagai: a. Rendah (jika total skor pada pertanyaan aspek komunikasi berada pada angka 4-6). b. Sedang (jika total skor pada pertanyaan aspek komunikasi berada pada angka 7-9). c. Tinggi (jika total skor pada pertanyaan aspek komunikasi berada pada angka 10-12). 3. Perilaku anggota kelompok peserta program dalam mengembalikan dana SPP PNPM Mandiri Pedesaan dilihat dari pemanfaatan dana, jumlah dana yang dikembalikan, dan waktu dalam mengembalikan dana SPP PNPM. Maksud dari kepatuhan tersebut adalah adanya kesadaran dan keinginan pada diri peserta program untuk mengembalikan dana SPP PNPM
tersebut sesuai
dengan prosedur yang telah disepakati. Kepatuhan peserta program dapat dikategorikan sebagai berikut: a. Patuh (apabila peserta program menggunakan uang pinjaman untuk memodali usaha mereka dan mengembalikan pinjaman dengan waktu dan jumlah yang sesuai dengan ketetapan). b. Sedang (apabila peserta program menggunakan sebagian uang pinjaman tersebut bukan untuk modal usahanya sendiri, tetapi
23
membayar pinjaman dengan waktu dan jumlah yang sesuai dengan ketetapan). c. Tidak patuh (apabila peserta program menggunakan uang pinjaman tersebut bukan untuk modal usaha dan membayar pinjaman dengan waktu dan jumlah yang tidak sesuai dengan ketetapan).
