BAB II PENDEKATAN TEORITIS
2.1
Tinjauan Pustaka
2.1.1 Konsep Pemberdayaan Pendapat mengenai makna pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, baik dari akademisi maupun pihak lainnya. Konsep pemberdayaan sebagai salah satu prinsip pengembangan masyarakat sering digunakan dalam mengkaji program-program yang berbasis masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pemberdayaan masyarakat menurut Adi (2003), merupakan suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif dan jika memungkinkan berdasarkan prakarsa komunitas. Menurut Kartasasmita (1996), pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya setiap masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Komponen terpenting dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah mendorong sebanyak mungkin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.
Pemberdayaan masyarakat mempunyai dua dimensi pokok yaitu dimensi kultural dan dimensi struktural (Satria, 2002). Dimensi kultural meliputi upaya untuk melakukan perubahan perilaku ekonomi, peningkatan pendidikan, sikap terhadap pengembangan teknologi, serta kebiasaan masyarakat setempat. Pemberdayaan tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan kultural seperti pola hidup yang konsumtif, rendahnya kemampuan menabung, serta adanya sikap subsisten dan resisten terhadap pendidikan formal. Dimensi struktural meliputi upaya perbaikan struktur sosial yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial vertikal. Contoh dari perbaikan struktural adalah meningkatkan dan mempererat solidaritas petani dan nelayan dengan cara berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka (Supriatna, 1997). Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi dalam paradigma
pembangunan
yang
berpusat
pada
rakyat
(people
centered
development). Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan material yang melalui redistribusi modal kepemilikan (Korten, 1992 dalam Sumardjo dan Saharudin, 2002). Untuk mengetahui fokus dan tujuan operasional dari pemberdayaan, maka perlu diketahui atau dibuat indikator keberdayaan yang dapat dipakai sebagai penunjuk apakah seseorang itu berdaya atau tidak, sehingga ketika sebuah program pemberdayaan masyarakat diberikan, maka kita bisa fokus pada aspekaspek sasaran dari perubahan yang diharapkan. Schuler, Hashemi dan Riley dalam
Suharto (2006) memberikan gambaran tentang indikator pemberdayaan sebagai berikut : 1.
Kebebasan mobilitas, atau kemampuan individu untuk beraktifitas memenuhi kebutuhannya.
2.
Kemampuan membeli komoditas kecil.
3.
Kemampuan membeli komoditas besar, seperti barang-barang sekunder dan alat transportasi.
4.
Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga.
5.
Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
6.
Kesadaran hukum dan politik.
7.
Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yang membela hakhaknya.
8.
Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.
Ciri-ciri masyarakat yang telah berdaya menurut Sumarjo (1999) sebagai berikut : 1.
Mampu memahami diri dan potensinya.
2.
Mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), dan mengarahkan dirinya sendiri.
3.
Memiliki
kekuatan
untuk
berunding,
bekerjasama
menguntungkan dengan bargaining power yang memadai. 4.
Bertanggungjawab atas tindakannya sendiri.
secara
saling
Secara konseptual, fokus proses pemberdayaan adalah bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan merek (Sherdlow yang dikutip oleh Adi, 2000). Dengan demikian, proses pemberdayaan masyarakat adalah proses memberdayakan individu, kelompok, ataupun komunitas dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi memilki daya untuk kehidupan yang lebih baik. Konsep tentang instrumen proses pemberdayaan dapat dipakai untuk menilai apakah program pendampingan telah berbasis pemberdayaan atau belum. Verhagen (1996) yang dikutip oleh Hikmat (2004) merumuskan delapan instrumen untuk menilai implementasi dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Instrumen tersebut dinilai dapat membantu di dalam menyusun suatu program pemberdayaan
masyarakat
dan
memberikan
gambaran
tentang
proses
pemberdayaan masyarakat. Instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1.
Identifikasi kelompok sasaran Setiap calon sasaran program pemberdayaan diseleksi agar tepat sasaran.
2.
Penelitian dan perencanaan usaha secara partisipatoris Masyarakat (tidak terkecuali wanita) dilibatkan dalam identifikasi masalah dan perencanaan kegiatan usaha. Hal ini dilakukan agar perencanaan yang dilaksanakan dapat bermanfaat karena telah sesuai dengan kebutuhan, kondisi, serta potensi yang dimiliki.
3.
Pendidikan dan pelatihan timbal balik Salah satu penyebab masyarakat tidak berdaya adalah kurangnya pengetahuan serta keterampilan. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan
dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan ini hendaknya memperhatikan potensi dan sumberdaya lokal. 4.
Mobilisasi dan pemberian sumberdaya secara seimbang Pelayanan dan kemudahan akses terhadap sumberdaya diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, masyarakat hendaknya juga dibimbing untuk menghimpun modal atau sumberdaya secara mandiri.
5.
Konsultasi manajemen dan administrasi atau pembukuan Salah satu kelemahan dari sektor usaha kecil adalah lemahnya manajemen dan administrasi usaha sehingga mereka tidak berkembang. Oleh karena itu, pembinaan dan pengarahan di dalam mengelola kegiatan usaha harus dilakukan. Dengan demikian, mereka akan belajar bagaimana mengatur manajemen usahanya.
6.
Pengembangan gerakan dan perluasan proses Kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjangkau banyak sasaran. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak.
7.
Pengembangan jaringan dengan pihak ketiga di luar LSM dan kelompok Pembinaan hubungan kemitraan dengan pihak lain diperlukan agar usaha kelompok sasaran dapat berkembang, misalnya lembaga keuangan, lembaga pemasaran, pengusaha dan pihak lain.
8.
Evaluasi terus-menerus sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme umpan balik
Evaluasi baik terhadap strategi, metode dan kinerja, sangat diperlukan karena dapat dimanfaatkan untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, efek dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, dapat diketahui hal penting yang seharusnya diperbaiki dalam perencanaan selanjutnya.
2.1.2 Konsep Partisipasi Menurut Nasdian (2003), partisipasi adalah proses aktif dimana inisiatif oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh masyarakat mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat melakukan kontrol secara efektif. Partisipasi dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, masyarakat dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang dan dikontrol oleh orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Definisi ini memberikan
pengertian
bahwa
masyarakat
diberi
kemampuan
untuk
mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan, serta kemampuan untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri. Menurut Craig dan Mayo (1995) yang dikutip oleh Nasdian (2003), partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dalam proses pemberdayaan. Orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka memperoleh rasa percaya diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimilki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya.
Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Febriana (2008) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikelompokkan menjadi empat tahap, yaitu: 1. partisipasi dalam tahap perencanaan 2. partisipasi dalam tahap pelaksanaan 3. partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan 4. partispasi dalam pengawasan Menurut Pangestu dalam Pratiwi (2008) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang meliputi dua hal, yaitu: a. Faktor internal dari individu yang mencakup karakteristik individu yang meliputi: umur, pendidkan formal, pendidkan non formal, luas lahan, pendapatan, pengalaman berusaha dan kosmopolitan. b. Faktor eksternal yang merupakan faktor di luar karakteristik individu yang meliputi hubungan antara pengelola dengan masyarakat, kebutuhan masyarakat, pelayanan pengelola, dan kegiatan penyuluhan. Menurut Nasdian (2003), selain faktor pendukung terdapat faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, faktor penghambat partisipasi antara lain adalah masalah struktural. Masalah struktural mengalahkan masyarakat lapisan bawah terhadap interest pribadi akibat aparatur pemerintah yang lebih kuat. Selain itu, faktor lain yang menghambat partisipasi adalah budaya yang tumbuh dalam masyarakat, yakni masyarakat yang pasrah terhadap nasib dan terlalu tergantung kepada pemimpin sehingga masyarakat menjadi kurang kreatif. Budaya tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
2.1.3 Konsep Kemandirian Menurut Sumodiningrat (1999), kemandirian mengandung arti bahwa proses pembangunan diciptakan dari, oleh dan untuk setiap anggota masyarakat. Sehubungan
dengan
konsep
pemberdayaan
masyarakat,
kemandirian
dikategorikan menjadi tiga, yaitu kemandirian material, kemandirian intelektual dan kemandirian manajemen. Kemandirian material merupakan kemampuan produktif guna memenuhi materi dasar untuk bertahan pada waktu krisis. Kemandirian intelektual merupakan pembentukan dasar pengetahuan yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk dominasi dari pihak luar. Kemandirian manajemen adalah kemampuan untuk membina diri dan menjalani serta mengelola kegiatan kolektif. Verhagen (1996) yang dikutip oleh Hikmat (2004) mengemukakan bahwa swadaya adalah suatu sarana untuk mencapai kemandirian dan kemandirian adalah suatu suasana atau kondisi tertentu membuat seseorang individu atau sekelompok manusia yang telah mencapai kondisi itu tidak lagi tergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak ketiga untuk mengamankan kepentingankepentingan individu atau kelompok. Suatu kelompok yang mandiri berarti kelompok tersebut telah mengembangkan kemampuan organisasional, produktif dan analitik yang memadai sehingga mampu merancang dan melaksanakan suatu strategi yang dapat memberikan sumbangan secara efektif. Prijono dan Pranaka (1996) mengemukakan bahwa memberdayakan rakyat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatankekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.
Dalam mengukur indikator kemandirian, Sumardjo (1999) mengukur pada aspek-aspek: modernitas, efisiensi dan daya saing dengan masing-masing aspek tersebut diukur dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik. 2.1.4 Evaluasi Program Evaluasi secara umum dapat dikatakan sebagai proses untuk menilai atau menetapkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai dalam suatu program. Menurut Arikunto (1999), evaluasi program adalah suatu rangkaian yang
dilakukan
dengan
sengaja
untuk
melihat
keberhasilan
program.
Wiriatmaadja (1986), mendefinisikan bahwa evaluasi adalah suatu proses timbal balik dimana hasil yang telah diperoleh selama pelaksanaan diperbandingkan dengan rencana dan keadaan semula. Departemen Pertanian dalam Fauziah (2007), mengartikan evaluasi sebagai suatu proses untuk melakukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan program atau proyek sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan objektif. Soekartawi (1999) sebagaimana dikutip Fauzia (2008) mengemukakan bahwa dalam menilai keefektifan suatu program atau proyek maka harus melihat pencapaian hasil kegiatan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Departemen Pertanian (1990) seperti dikutip dalam Fauzia (2008), mengungkapkan jenis evaluasi untuk mengevaluasi program yaitu: 1. Evaluasi Input Evaluasi Input adalah penilaian terhadap kesesuaian antara input-input program dengan tujuan program. Input adalah semua jenis barang, jasa, dana, tenaga manusia, teknologi dan sumberdaya lainnya, yang perlu
tersedia untuk terlaksananya suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan output dan tujuan suatu proyek atau program. 2. Evaluasi Output Evaluasi Output adalah penilaian terhadap output-output yang dihasilkan oleh program. Output adalah produk atau jasa tertentu yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu kegiatan dari input yang tersedia, untuk mencapai tujuan proyek atau program. Contoh output adalah perubahan pengetahuan (aras kognitif), perubahan sikap (aras afektif), kesediaan berperilaku (aras konatif) dan perubahan perilaku (aras psikomotorik). Aras kognitif adalah tingkat pengetahuan seseorang. Aras afektif adalah kecenderungan sikap seseorang yang dipengaruhi oleh perasaannya terhadap suatu hal. Aras konatif adalah kesediaaan seseorang berperilaku tertentu yang dipengaruhi oleh sikapnya terhadap suatu hal. Aras tindakan adalah perilaku seseorang yang secara nyata diwujudkan dalam perbuatannya sehari-hari sehingga membentuk suatu pola. 3. Evaluasi Effect (efek) Evaluasi effect adalah penilaian terhadap hasil yang diperoleh dari penggunaan output-output program, sebagai contoh adalah efek yang dihasilkan dan perubahan perilaku peserta suatu penyuluhan. Efek biasanya sudah mulai muncul pada waktu pelaksanaan program namun efek penuh biasanya baru tampak setelah program selesai. 4. Evaluasi Impact (dampak) Evaluasi Impact adalah penilaian terhadap hasil yang diperoleh dari efek proyek yang merupakan kenyataan sesungguhnya yang dihasilkan oleh
proyek pada tingkat yang lebih luas dan menjadi tujuan jangka panjang. Evaluasi dampak dapat dipertimbangkan dengan penggunaan penilaian yang kualitatif. Menurut Kunarjo (2002), untuk mengevaluasi program, tahap pertama yang dilakukan adalah mendesain kegiatan program yang bersangkutan. Evaluasi program yang baik, diperlukan langkah yang sistematis, terarah, dan konsisten. Untuk itu perlu ditentukan lebih dulu hal-hal sebagai berikut: a. Tujuan program. b. Kegiatan yang menjadi pendukung program. c. Bagaimana prosedur pelaksanaannya. d. Hasil yang diharapkan dari masing-masing proyek. e. Memperkirakan efek dan dampak suatu program yang bersangkutan.
2.1.5 Program Posdaya Posdaya adalah forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu (Suyono dan Haryanto, 2009). Posdaya juga dapat menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan, dalam berbagai bidang, utamanya agama, pendidikan, kesehatan, wirausaha dan lingkungan hidup, sehingga keluarga secara harmonis bisa tumbuh mandiri di desanya. Program melalui kegiatan advokasi harus bisa meyakinkan para pejabat formal dan fungsional serta para pemimpin non formal untuk mampu membantu mengisi dan meningkatkan dinamika pembangunan melalui kerjasama dengan
seluruh unsur yang tergabung dalam Posdaya. Adanya dukungan dan partisipasi para pemimpin tersebut proses pemberdayaan pembangunan ditawarkan melalui Posdaya berupa program-program yang mendukung penyegaran hidup gotong royong, mampu memberikan tambahan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan serta mendorong dalam pemantapan fungsi-fungsi keluarga seperti telah disampaikan di atas. Penguatan fungsi-fungsi utama tersebut diharapkan memungkinkan setiap keluarga semakin mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, keluarga yang mandiri, dan keluarga yang sanggup menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Lebih dari itu keluarga sejahtera yang bermutu dan mandiri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan keluarga yang intinya keikutsertaan dalam KB, kesehatan, pendidikan,
dan
kemampuan
ekonomi
keluarga
yang
mencukupi
dan
berkelanjutan. Posdaya bukan dimaksudkan untuk mengganti pelayanan sosial ekonomi kepada masyarakat berupa pelayanan terpadu di berbagai bidang seperti Posyandu, BKB, PAUD, pelayanan BLT, pelayanan beras RASKIN, atau pelayanan pembangunan lainnya. Posdaya dibangun sebagai forum untuk mengembangkan
kegiatan
pemberdayaan
terpadu
yang
dinamis,
yaitu
pemberdayaan pembangunan untuk seluruh anggota keluarga yang dipadukan dengan saling terkait. Tujuannya adalah agar pimpinan keluarga mengetahui peran dan fungsinya yang lengkap sebagai kesatuan keluarga yang utuh. Akhirnya setiap kepala keluarga dan anggotanya bisa saling mengingatkan untuk melakukan pemberdayaan seluruh anggota keluarga secara mandiri.
Posdaya dikembangkan secara bertahap, mulai dari yang bersifat sederhana dengan kegiatan terbatas sampai akhirnya paripurna tergantung dari dukungan masyarakatnya. Posdaya paripurna merupakan forum pemberdayaan yang bervariasi, dimana sebagian besar pengelolaan dan pembiayaannya dikelola dan berasal dari anggota masyarakat. Sasaran kegiatan yang dituju adalah terselenggaranya upaya bersama agar setiap keluarga mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara baik. Pengembangan Posdaya ditujukan untuk tercapainya hal-hal sebagai berikut: a. Dihidupkannya dukungan sosial budaya atau social capital seperti budaya hidup gotong royong dalam masyarakat untuk saling peduli sesama anak bangsa, saling tolong menolong antar keluarga dengan keluarga lain, saling mengulurkan bantuan pemberdayaan secara terpadu atau bersamasama memecahkan masalah kehidupan yang kompleks, melalui wadah atau forum yang memungkinkan setiap keluarga untuk saling asah, asih dan asuh, dalam memenuhi kebutuhan membangun keluarga bahagia dan sejahtera. b. Terpeliharanya infrastruktur sosial kemasyarakatan yang terkecil dan solid, yaitu keluarga, yang dapat menjadi perekat atau kohesi sosial, sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun, damai dan memiliki dinamika yang tinggi. c. Terbentuknya lembaga sosial dengan keanggotaan dan partisipasi keluarga di desa atau kelurahan yang dinamis dan menjadi wadah atau wahana
partisipasi sosial, dimana setiap keluarga dapat memberi dan menerima pembaharuan yang bisa membantu proses pembangunan kehidupan.
Metode Pengembangan Posdaya dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan berikut: 1. Pelatihan, dilakukan untuk membekali pengurus dan kader Posdaya dengan program motivasi dan keterampilan. 2. Rapat koordinasi, dilakukan untuk mengetahui perkembangan masingmasing Posdaya, saling berbagi antar pengurus atau kader, dan sosialisasi program 3. Pendampingan, dimaksudkan untuk mengadakan teman diskusi bagi Posdaya, sumber informasi dan motivator pengembangan Posdaya.
Berdasarkan kemampuan Posdaya membiayai kegiatanya dibagi menjadi tiga, yaitu: a. Mandiri, yakni sumber pembiayaan kegiatanya tidak lagi tergantung dari Yayasan Damandiri, tetapi dapat mengakses sumber-sumber dana tanpa ikatan. b. Mandiri Partial, yakni sumber pembiayaan kegiatanya sebagian masih tergantung dari bantuan Yayasan Damandiri, sebagian diperoleh dari sumber-sumber lain. c. Pemula/Belum Mampu Mandiri, yakni sumber pembiayaan kegiatanya sepenuhnya dari Yayasan Damandiri.
2.2
Kerangka Pemikiran Posdaya diprakarsai oleh Yayasan Damandiri ini bertujuan sebagai forum
informasi, pendidikan dan pemberdayaan serta penyegaran partisipasi masyarakat secara mandiri. Posdaya menggunakan keluarga sebagai ujung tombak untuk memperbaiki pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat dengan pilar keswadayaan dan kemandirian sebagai semangat kerjanya. Posdaya mewadahi kegiatan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan inti kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Posdaya sebagai sebuah gagasan pemberdayaan dari, oleh, dan untuk masyarakat adalah sebuah kegiatan pemberdayaan
masyarakat
yang
mengimplementasikan
nilai-nilai
kegotongroyongan di masyarakat. Posdaya adalah sebuah gerakan dengan ciri khas “bottom up programme”, kemandirian, dan pemanfaatan sumberdaya serta potensi lokal sebagai sumber segala solusi. Pihak “luar” hanya berperan sebagai fasilitator, mediator dan pembangkit gagasan. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan Posdaya yakni upaya pencapaian MDGs dan HDI dan upaya pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut yang mendasari munculnya gagasan mengenai program tersebut. Berkaitan dengan hal di atas peneliti ingin melakukan evaluasi mulai input, proses pelaksanaan, output, efek dan dampak program terhadap masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada awalnya peneliti ingin mengkaji terlebih dahulu sejauhmana pelaksanaan kegiatan Posdaya di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Posdaya, baik faktor yang mendukung
keberhasilan program Posdaya maupun faktor yang menghambat program Posdaya. Evaluasi input dilakukan mengenai hal-hal yang perlu tersedia dalam pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini input yang dikaji berupa tujuan program, sasaran program, sumberdaya manusia (SDM), dan anggaran/biaya. Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan mengenai tahap pelaksanaan program dimulai dari sosialisasi program, partisipasi masyarakat sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dalam Posdaya dapat dilihat melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi mengenai program Posdaya. Evaluasi ouput berkaitan dengan suatu hal yang diharapkan terjadi atau dihasilkan setelah input tesedia dan proses dilaksankan sampai selesai. Output yang dihasilkan dapat dilihat dari perubahan sikap, perubahan pengetahuan dan perubahan perilaku. Evaluasi efek dilakukan mengenai hasil pelaksanaan dari kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain itu juga dievaluasi mengenai dampak program, sebelum adanya program dan setelah adanya program.
Hal ini, dapat menunjukkan apakah
program tersebut mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Apabila program Posdaya mempunyai dampak yang positif terhadap masyarakat
maka
program
tersebut
dapat
dilanjutkan
dan
dilakukan
pengembangan program yang dijadikan contoh bagi Posdaya lainnya. Apabila program Posdaya berdampak negatif dan tidak dapat memberdayakan masyarakat maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atas kekurangan dari program yang
sedang berlangsung tersebut. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang bisa dilihat pada Gambar 1.
Evaluasi Program Posdaya Bina Sejahtera Program Pendidikan Program Kesehatan Program Ekonomi
Input Tujuan Program
Proses Pelaksanaan di Lapangan
Sasaran Program
Proses Sosialisasi
Anggaran / Biaya SDM
Tingkat Partisipasi Masyarakat (tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil dan tahap evaluasi)
Output Perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku masyarakat
Efek Hasil yang diperoleh dari penggunaan output program
Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran
Keterangan : : Arah Pengaruh
Dampak Peningkatan kualitas yang diperoleh dalam jangka panjang
2.3 1.
Hipotesis Pengarah Pelaksanaan program Posdaya terdiri dari empat bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pencapaian program Posdaya berbeda-beda pada tiap bidang.
2.
Pelaksanaan
Posdaya
dipengaruhi
oleh
faktor
yang
mendukung
pelaksanaan program maupun faktor yang menghambat program. 3.
2.4
Efek dan dampak program Posdaya berbeda-beda pada tiap bidang.
Definisi Konseptual Definisi konsepetual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Posdaya
adalah
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
yang
mengimplementasikan nilai-nilai kegotongroyongan di masyarakat. 2.
Pendidikan adalah proses pertukaran pengetahuan antara fasilitator dengan masyarakat.
3.
Kesehatan adalah kondisi fisik, mental dan sosial yang sejahtera yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi.
4.
Ekonomi adalah kondisi yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan, daya beli masyarakat, jumlah pendapatan dan aspek finansial lainnya.
5.
Partisipasi masyarakat adalah tahapan keterlibatan masyarakat dalam Posdaya baik langsung maupun tidak langsung secara sukarela dan disertai tanggung jawab.
6.
Evaluasi program adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh evaluator untuk mengukur keberhasilan program. Evaluasi dilakukan pada tahap
partisipasi masyarakat dan melihat dampak program untuk mengetahui efektivitas program.
2.5
Definisi Operasional Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Input adalah semua jenis barang, jasa, dana, tenaga manusia, teknologi dan sumberdaya lainnya, yang perlu tersedia untuk terlaksananya suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan output dan tujuan suatu proyek atau program.
2.
Proses adalah tahap pelaksanaan program dimulai dari sosialisasi program, partisipasi masyarakat sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3.
Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program, di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi.
4.
Partisipasi tahap perencanaan adalah keterlibatan masyarakat dalam merencanakan dan membuat keputusan terhadap program Posdaya yang akan dijalankan. Terdapat 5 pertanyaan yang terkait dengan indikator ini. Dengan kategori jawaban “Ya” diberi nilai 2 dan jawaban “Tidak” diberi nilai 0. Jika partisipasi tinggi diberi nilai 6-10 dan jika partisipasi rendah diberi nilai 0-5.
5.
Partisipasi tahap pelaksanaan adalah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Posdaya. Terdapat 4 pertanyaan yang terkait dengan indikator ini. Dengan kategori jawaban “Ya” diberi nilai 2 dan jawaban
“Tidak” diberi nilai 0. Jika partisipasi tinggi diberi nilai 5-8 dan jika partisipasi rendah diberi nilai 0-4. 6.
Partisipasi tahap menikmati hasil adalah keterlibatan masyarakat dalam menikmati hasil program Posdaya. Terdapat 6 pertanyaan yang terkait dengan indikator ini. Dengan kategori jawaban “Ya” diberi nilai 2 dan jawaban “Tidak” diberi nilai 0. Jika partisipasi tinggi yaitu nilai 7-12 dan jika partisipasi rendah diberi nilai 0-6.
7.
Partisipasi
tahap
evaluasi
adalah
keterlibatan
masyarakat
dalam
mengevaluasi program Posdaya. Terdapat 4 pertanyaan yang terkait dengan indikator ini. Dengan kategori jawaban “Ya” diberi nilai 2 dan jawaban “tidak” diberi nilai 0. Jika partisipasi tinggi yaitu nilai 5-8 dan jika partisipasi rendah diberi nilai 0-4. 8.
Output Program adalah penilaian terhadap hasil program, yakni perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku masyarakat. Terdapat 11 pertanyaan untuk penilaian perubahan aspek pengetahuan, untuk setiap jawaban “Ya” diberi nilai 2 dan jawaban “Tidak” diberi nilai 0. Jika tinggi diberi nilai 12-22 dan jika rendah diberi nilai 0-11 Terdapat 11 pertanyaan untuk penilaian perubahan aspek sikap, untuk setiap jawaban “Ya” diberi nilai 2 dan jawaban “Tidak” diberi nilai 0. Jika positif diberi nilai 12-22 dan jika negatif diberi nilai 0-11. Terdapat 11 pertanyaan untuk penilaian perubahan aspek perilaku, , untuk setiap jawaban “Ya” diberi nilai 2 dan jawaban “Tidak” diberi nilai 0. Jika aktif diberi nilai 12-22 dan jika pasif diberi nilai 0-11.
9.
Efek program adalah penilaian terhadap hasil yang diperoleh dari penggunaan output-output program Posdaya.
10. Dampak program adalah penilaian terhadap hasil yang diperoleh dari efek program Posdaya dalam jangka panjang.
