BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka 1. Teori Atribusi Attribution Theory merupakan teori yang menjelaskan tentang prilaku seseorang. Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan apakah prilaku tersebut disebabkan oleh orang lain atau diri sendiri. Prilaku seseorang itu bisa disebabkan oleh faktor Internal (Atribusi internal) dan dapat pula disebabkan oleh faktor Eksternal (Atribusi eksternal). Faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan, pengetahuan, dan usaha. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar seperti kesempatan, lingkungan, kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. (Arfan, 2010:90). Prilaku yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat internal adalah prilaku yang di kendalikan pada diri sendiri. Sedangkan prilaku yang di pengaruhi oleh hal-hal yang bersifat eksternal dilihat dari tekanan situasi atau keadaan yang memaksa dirinya untuk melakukan perbuatan itu. (Rahmawati, 2013). Pengaruh prilaku inilah yang diyakini dapat membuat seorang auditor dapat berlaku independen atau sebaliknya. Misalnya pengaruh eksternal pada kondisi sosial, tidak jarang ditemui kasus auditor yang berlaku curang dengan

8

9

mau melakukan apa saja yang diinginkan klien dengan syarat kompensasi yang diberika lebih besar. Dalam penelitian ini bahwa persepsi seseorang pada etika profesi akuntan (Kode etik akuntan)

bisa diamati melalui prilaku apakah ada

yang

mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan, jika ada tindakan yang dilakukan itu didasarkan oleh faktor eksternal. Sebaliknya jika tidak ada faktorfaktor yang terkait pada eksternal, berarti tindakan yang dilakukan berasal dari dirinya sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa seorang individu dalam pengambilan keputusan bisa berdasarkan keinginannya sendiri atau paksaan dari orang lain. 2. Kode Etik Akuntan a. Etika Etika merupakan norma atau standar prilaku kita yang berfungsi sebagai petunjuk moral ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Etika juga merupakan seperangkat aturan/norma/pedoman yang mengatur prilaku manusia. (Arfan, 2010:60) Menurut Harahap (2011:17). Etika adalah disiplin ilmu yang berasal dari filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengerahkan manusia pada prilaku hidupnya. Setidaknya ada 4 alasan mengapa etika sangat penting: 1) etika memandu manusia dalam memilih keputusan yang dihadapi dalam kehidupan, 2) etika merupakan pola perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai nilai sehingga kehidupan menyebabkan perubahan nilai nilai

10

tercapai, 3) dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilainilai moral sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang, 4) etika mendorong moral sehingga tumbuh naruli moralitas dan mengilhami manusia untuk sama-sama mencari, menemukan dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki, (Wiwik dan Fitri, 2006) Menurut yatimin (2006:40), faktor-faktor yang mempengaruhi etika diantaranya adalah sifat manusia, norma-norma etika, aturan-aturan agama, dan fenomena kesadaran etika. Secara sistematis, etika dapat dikelompokan sebagai berikut: a. Etika umum mengenai kondisi kondisi dasar bagaimana menusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, dan prinsip-prinsip moral yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak menilai baik atau burknya suatu tindakan. b. Etika khusus menerapkan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus dan bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus. Selain itu penerapannya bagaimana menilai prilaku diri dan orang lain dalam kegiatan yang dilator belakangi oleh kondisi yang memungkinkan. b. Etika profesi Etika profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral

11

profesi itu di mata masyarakat. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan profesi tersebut yang disebut kode etik yang harus ditaati oleh setiap profesi. Etika profesi juga berkaitan dengan perilaku moral yang lebih terbatas pada kekhasan pola etika yang diharapkan untuk profesi tertentu. (Yuwono, 2011:25). Selaras dengan hal tersebut Boynton et al. (2003:96) mendeskripsikan etika profesi sebagai standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Etika profesi melambangkan suatu bagian penting dari sistem disiplin berguna untuk melindungi kesejahteraan kelompok dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat jika profesi mewujudkan standar yang tinggi dan memenuhi semua kebutuhan. Bagi akuntan publik meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lainnya merupakan hal yang penting. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. IAI adalah satu-satunya organisasi profesi akuntan di Indonesia. IAI beranggotakan auditor dari berbagai tipe (auditor independen, auditor pemerintah dan auditor intern), akuntan manajemen, akuntan yang bekerja sebagai pendidik. Sehingga kode etik yang dikeluarkan oleh IAI tidak hanya mengatur anggotanya yang berpraktik sebagai akuntan publik, namun mengatur perilaku semua anggotanya yang berpraktik dalam berbagai tipe profesi auditor dan profesi akuntan lainnya. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika

12

profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional. c. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia Dalam Kongres IAI tahun 1973 berhasil dirumuskan dan disahkan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia untuk pertama kalinya. Dalam perkembangannya kode etik tersebut mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Kongres IAI tahun 1981, Kongres IAI tahun 1986, Kongres IAI tahun 1990, Kongres IAI tahun 1994, dan yang terakhir adalah Kongres IAI tahun 1998. Kode Etik IAI yang berlaku saat ini adalah Kode Etik IAI yang disahkan dalam Kongres IAI VIII tahun 1998. Struktur Kode Etik IAI tersebut terdiri atas empat bagian yang disusun berdasarkan struktur berikut: 1. Prinsip Etika Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh kongres bagi seluruh anggota yang terdiri dari delapan prinsip berikut ini:

13

a. Prinsip tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional

dalam

semua

kegiatan

yang

dilakukannya.

Sebagai

profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi,

memelihara

kepercayaan

masyarakat

dan

menjalankan

tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. b. Prinsip kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntansi memegang peranan yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya yang bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara jalannya fungsi bisnis secara tertib. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan.

14

c. Prinsip integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan

profesional. Integritas merupakan kualitas yang

melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. d. Prinsip objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan

15

pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas. e. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehatihatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir. Kehatihatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung

arti

bahwa

anggota

mempunyai

kewajiban

untuk

melaksanakan jasa profesional dengan sebaikbaiknya sesuai dengan kemampuannya demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota hendaknya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punya. Dalam semua penugasan dan tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip Etika.

16

f. Prinsip kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi. Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh

informasi selama

melakukan

jasa profesional tidak

menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (unauthorized disclosure) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar profesional.

17

g. Prinsip perilaku profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. h. Prinsip standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

2. Aturan Etika Sebelum tahun 1998, IAI hanya memiliki kode etik yang mengikat seluruh anggotanya. Aturan-aturan yang berlaku dalam kode etiik dirumuskan dan disahkan dalam konggres IAI yang melibatkan seluruh anggota IAI tanpa melihat keanggotaan

kompartemen anggota yang bersangkutan. Akan tetapi, setelah

tahun 1998, seluruh kompartemen IAI telah

memiliki aturan etika masing-

masing. Dengan demikian, kode etik IAI memiliki empat aturan etika kompartemen, yaitu aturan etika kompartemen Akuntan Publik (KAP), kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd), kompartemen Akuntan Manajemen

18

(KAM), kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP). Aturan etika disahkan oleh rapat anggota kompartemen dan hanya mengikat anggota kompartemen yang bersangkutan.Aturan etika kompartemen akuntan publik terdiri dari: (1) aturan Nomor 100 tentang independensi, integritas dan obyektifitas, (2) aturan Nomor 200 tentang standar umum dan prinsip akuntansi, (3) aturan Nomor 300 tentang tanggung jawab kepada klien, (4) aturan Nomor 400 tentang tanggung jawab kepada rekan, (5) aturan Nomor 500 tentang tanggung jawab dan praktik lain. 3. Interpretasi Aturan Etika Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. 4. Tanya Jawab Pada tingkatan terakhir, dimungkinkan adanya Tanya jawab yang berkaitan dengan isu-isu etika. Tanya-jawab ini dapat dilakukan dengan Dewan Standar Profesi yang dibentuk oleh pengurus kompartemen atau institut yang bersangkutan guna memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota kompartemen tentang aturan etika beserta interpretasinya.

19

3. Persepsi Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterprestasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan sebenarnya. Pada kenyataannya setiap orang memiliki persepsi sendiri atas suatu kejadian, (Arfan, 2010: 93). Menurut Martadi (2006) mendefinisikan persepsi sebagai proses untuk memahami lingkungannya meliputi objek, orang, dan symbol atau tanda yang melibatkan proses kognitif (pengenalan). Proses kognitif adalah proses dimana individu memberikan arti melalui penafsirannya terhadap rangsangan (stimulus) yang muncul dari objek, orang, dan symbol tertentu. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan, pengorganisasian, dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi prilaku dan membentuk sikap. Teori persepsi diri menganggap orang orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterprestasikan perilaku mereka sendiri. Dengan kata lain, teori ini mengusulkan fakta bahwa tidak menentukan perilaku, tetapi sikap itu dibentuk setelah perilaku terjadi guna menawarkan sikap yang konsiten dengan perilaku. (Arfan, 2010: 83)

20

Secara analitik, kemampuan manusia untuk mengetahui dapat diurai sebagai berikut: (Wiwik, 2006) 1. Kemampuan kognitif, ialah kemampuan untuk mengetahui (dalam arti mengerti, memahami, menghayati) dan mengingatkan apa yang diketahuinya. Landasan kognitif adalah rasio akal. 2. Kemampuan afektif, ialah kemampuan untuk merasakan tentang apa yang diketahuinya. Yaitu rasa cinta atau benci, rasa indah atau buruk. Dengan rasa inilah manusia menjadi manusiawi atau normal. 3. Kemampuan konatif, ialah kemampuan untuk mencapai apa yang dirasakan itu. Konasi adalah will atau karsa (kemauan, keinginan, hasrat) ialah daya dorong untuk mencapai (atau menjauhi) apa yang didiktekan oleh rasa. Persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa. Dengan demikian persepsi bukanlah cerminan yang tepat dari realistis, (Arfan, 2010: 94). 4. Persepsi Etika Profesi Akuntan( Kode Etik Akuntan) Masalah etika profesi merupakan isu yang menarik untuk riset karena profesi memiliki komitmen moral yang tinggi. Para pelaku bisnis ini diharapkan mempunyai integritas dan kompetensi yang tinggi. Berbagai pelanggaran etika telah banyak terjadi saat ini yang dilakukan oleh akuntan ataupun karyawan bagian akuntansi, misalnya berupa rekayasa data akuntansi untuk menunjukkan kinerja perusahaan agar terlihat lebih baik, ini merupakan pelanggaran akuntan

21

terhadap etika profesinya yang telah melanggar kode etik akuntan karena akuntan telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkah laku moral bagi akuntan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini merupakan penilaian responden terkait dengan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip etika profesi akuntan. Indikator yang digunakan dalam penilaian ini diambil dari 8 prinsip yaitu : tanggung jawab profesi,

kepentingan publik, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-

hatian professional, kerahasiaan, prilaku professional dan standar teknis, masing masing dimensi yang membantu Etika Profesi Akuntan (Kode Etik Akuntan) tersebut diwakili oleh serangkaian pertanyaan yang diadopsi dari kuesioner. Dita (2011). 5. Level Hirarki Salah satu hal yang mempengaruhi seseorang berperilaku etis adalah lingkungan, yang salah satunya adalah lingkungan kerja yang bersifat hierarki, yang membedakan yang telah lebih dulu atau yang lebih lama pengalaman kerjanya yang biasa disebut dengan senior, dengan karyawan yang baru atau masih baru di suatu lingkungan kerja yang biasa disebut dengan junior. Kata level berasal dari bahasa latin yaitu “livel” yang berarti nilai dalam arti taksiran sesuatu, angka kepandaian, banyak sedikitnya. Sedangkan hierarkis dapat diartikan dengan susunan pemerintahan, organisasi yang dilakukan orang yang bertingkat pangkat dan kedudukannya. Dari pengertian tersebut dapat

22

disimpulkan

bahwa

level

hierarki

merupakan

suatu

kedudukan

yang

melambangkan suatu tingkatan atau angka. Konsep level hierarki pada penelitian ini lebih mengacu kepada tingkatan atau pengalaman seseorang yang lebih sering dikenal dengan senior dan junior. Kata senior dan junior berasal dari bahasa latin yang berarti angkatan atau golongan. Senior merupakan golongan yang lebih tua sedangkan junior merupakan golongan atau angkatan yang lebih muda. Konvensi atau definisi tradisional kuno menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan senior adalah orang yg lebih tua dalam segi usia (dan dengan demikian dianggap banyak pengalaman dan lebih bijak). Namun bukan berarti yang lebih senior lebih bijak dalam melakukan berbagai hal. Intinya yang dihargai dari seorang senior adalah sikapnya yang bijak bukan kesenioran itu sendiri. Dengan kata lain, siapapun yang bersikap bijaksana, kreatif dan memiliki visi ke depan lebih maju, baik itu yunior atau senior bahkan anak kecil sekalipun, seharusnya mendapat tanggapan yang sewajarnya di bidang dimana dia lebih mampu dari yang lebih tua angkatannya. 1. Hirarki Jabatan Auditor Pengalaman audit dapat diartikan sebagai pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Pengalaman audit akan membentuk seorang akuntan publik menjadi terbiasa dengan situasi dalam setiap penugasan.

23

Menurut Gusnardi (2003) bahwa pengalaman audit (Audit Experience) dapat diukur dari jenjang jabatan dalam struktur tempat auditor bekerja, tahun pengalaman, keahlian yang dimiliki auditor yang berhubungan dengan audit, serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit. Menurut Arens (2008:29). Tingkatan hirarki jabatan yang banyak dijumpai dalam kantor akuntan publik seperti partner, manager, senior auditor, dan staff auditor. Adapun penjelasan hirarki jabatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut: a. Partner Partner

menduduki

jabatan tertinggi dalam

penugasan audit,

bertanggung jawab atas hubungan dengan klien; bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan management letter, dan bertanggung jawab terhadap penagihan feeaudit dari klien. b. Manager Audit Manager audit bertindak sebagai pengawas audit; bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit; me-review kertas kerja, laporan audit dan management letter. Biasanya manager melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manager tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada auditor senior.

24

c. Auditor Senior Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya hanya menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan audit terhadap suatu objek pada saat tertentu. d. Staff auditor Auditor melaksanakan prosedur audit rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Menurut Suraida (2005) menyebutkan bahwa auditor yang berpengalaman dapat dilihat dari segi berapa lama bekerja menjadi seorang auditor, seberapa banyak tugas audit yang dilakukan, memiliki keunggulan dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat dan mencari penyebab dari kesalahan tersebut. Oleh karena itu, pengalaman merupakan komponen yang penting bagi seorang auditor baik yang senior maupun auditor pemula dalam meningkatkan kinerjanya. Seorang auditor yang berpengalaman akan sadar terhadap banyaknya kekeliruan yang terjadi dan biasanya akan lebih selektif terhadap informasi yang diterima dan pengalaman yang dimiliki akan mempermudah auditor dalam meneliti objek auditnya.

25

Pengalaman auditor mencangkup kecakapan dan keahlian dalam melaksanakan tugas dari segi pandangan, cara berfikir dan intuisinya lebih matang apabila auditor telah bekerja cukup lama dan dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan handal. Jadi, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh auditor baik itu pengalaman baik maupun buruk dalam dunia pekerjaan maka tingkat materialitas dari hasil kerjanya akan lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Apabila seorang auditor pemula memiliki pengalaman yang belum cukup banyak, maka akan berpengaruh terhadap caranya dalam menyelesaikan suatu tugas (Galih, 2011). Menurut Arens (2008:29) tingkatan staff audit junior dan senior memiliki tanggug jawab yang berbeda-beda auditor junior adalah auditor yang bekerja selama satu sampai tiga tahun yang bertugas melaksanakan prosedur audit rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Sedangkan auditor senior adalah auditor yang bekerja selama lebih dari tiga tahun bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior. Dengan demikian, dalam penelitian ini level hirarki diukur menggunakan indikator lamanya waktu bekerja, yaitu apabila auditor senior adalah auditor yang bekerja selama lebih dari tiga tahun dan auditor junior adalah auditor yang bekerja selama kurang dari tiga tahun

26

B. Penelitian Terdahulu Widiastuti (2003) yang meneliti tentang perbedaan persepsi akuntan publik ditinjau dari segi level hierarkis terhadap kode etik akuntan Indonesia. yang membagi level hirarki auditor menjadi dua yaitu senior dan junior. Dengan subjek yang spesifik, yaitu level hirarki auditor dalam Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi secara signifikan terhadap kode etik akuntan Indonesia diantara auditor senior dan auditor junior. Nugrahaningsih (2005) yang meneliti tentang analisis perbedaan perilaku etis auditor di KAP dalam etika profesi (studi terhadap peran faktor-faktor individual: locus of control, lama pengalaman kerja, gender, dan equity sensitivity). Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan hasil uji IndependentSamples T Test dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor junior dengan auditor senior terhadap prilaku etis. Hal ini dibuktikan dengan uji Independent-Samples T Test nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (sig 0,02). Sedangkan Bikhana (2006) yang meneliti tentang persepsi auditor terhadap penerapan kode etik akuntan Indonesia dalam meningkatkan objektivitas akuntan publik. Hasil penelitiannya menyebutkan persepsi auditor terhadap penerapan kode etik akuntan Indonesia dalam meningkatkan objektivitas akuntan publik, hasilnya tidak terdapat perbedaan persepsi penerapan kode etik pada kedua kelompok auditor yaitu auditor senior dan auditor junior.

27

Ratna Utami (2009) melakukan penelitian mengenai perbedaan penerapan etika profesi akuntan pada prilaku auditor yunior dan auditor senior. Dengan melakukan pengujian menggunakan uji t, dengan melihat nilai signifikansinya dapat disimpulkan bahwa penerapan delapan pernyataan etika profesi yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis pada unsur perilaku individu bahwa tidak terdapat perbedaan penerapan etika profesi antara yunior auditor dengan senior auditor. Tarigan dan Mawari (2009) melakukan penelitian mengenai hirarki jabatan di KAP terhadap persepsi auditor dalam pelaksanaan etika profesi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor junior dengan level di atas auditor junior terhadap pelaksanaan etika profesi.

28

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No 1.

Nama Peneliti Widiastuti

Tahun 2003

Variabel •Akuntan publik • level hirarki •Kode etik IAI

2.

Nugrahaningsih

2005

•Akuntan publik •Gender •Prilaku Etis •locus of control •lama pengalaman kerja •Equity sensitivity

3.

Bikhana

2006

•Akuntan publik •Kode etik IAI

4.

Ratna Utami

2009

•Auditor senior •Auditor junior

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi secara signifikan terhadap kode etik akuntan Indonesia diantara auditor senior dan auditor junior.

Terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara auditor senior dan auditor junior dari segi pengalaman kerja. Terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara auditor internal locus of control dan auditor external locus of control dari segi locus of control. tidak terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara auditor pria dan auditor wanita dari segi gender. terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara auditor benevolents dan auditor entitleds. Tidak terdapat perbedaan persepsi penerapan kode etik pada kedua kelompok auditor yaitu auditor senior dan auditor junior. Tidak terdapat perbedaan penerapan etika profesi oleh yunior auditor dan senior auditor dalam menjalankan pekerjaannya

• Etika profesi 5.

Tarigan Mawari

2009

• Akuntan publik • Etika profesi • level hirarki

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor junior dengan level di atas auditor junior terhadap pelaksanaan etika profesi

29

C. Rerangka Pemikiran

Prinsi-prinsip etika dalam kode etik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tanggung jawab profesi Kepentingan publik Integritas Obyektivitas Kompetensi dan kehati-hatian Kerahasiaan Prilaku profesional Standar teknis

Auditor Senior

Auditor Junior

Persepsi

Hipotesis

Beda

Sama

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran

30

D. Pengembangan Hipotesis Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan lebih memperjelas lagi hasil penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2003) mengenai perbedaan level hierarkis auditor terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Menunjukan adanya persepsi yang positif terhadap kode etik akuntan dan terdapat perbedaan persepsi antara akuntan senior dengan akuntan junior terhadap kode etik akuntan. Hal ini menunjukan semakin tinggi jabatan auditor maka semakin sering dalam menghadapi berbagai macam situasi sehingga auditor senior akan memiliki standar etika yang lebih baik dibanding dengan auditor junior. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh tarigan (2009) yang menunjukan bahwa adanya kesamaan arah positif antara auditor junior dengan level diatas auditor junior terhadap pelaksanaan etika profesi. Utami (2009) yang meneliti tentang perbedaan penerapan etika profesi akuntan pada prilaku auditor junior dan senior. Dari hasil penelitian tidak terdapat perbedaan penerapan etika profesi antara auditor junior dengan auditor junior. Berdasarkan penelitian diatas maka hipotesis yang kami ajukan dalam penelitian ini adalah: Ha

:Terdapat perbedaan persepsi antara auditor senior dan auditor junior terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.