BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka 1. Kepatuhan a. Pengertian Kepatuhan Kepatuhan (Compliance) sudah menjadi suatu keharusan dalam bisnis perbankan, Islam sendiri mempunyai konsep yang lengkap dan komprehensi, yaitu akhlaqul karimah dan ketakwaan pada Allah SWT. yang menjadi pendorong utama bagi penganutNya untuk bertindak jujur dalam menerima amanah serta patuh terhadap aturan ( Ikatan Bankir Indonesia, 2014:358). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Pasal 1 menyatakan: “Maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah”.

pakar perbankan menjelaskan bahwa ada kelalaian perbankan nasional dalam menjalankan peran dan fungsi kepatuhan yang inheren dengan system perbankan saat itu, seperti: (1) pengawasan intern kurang memadai; (2) pelanggaran oleh pemilik/manajemen bank; (3) kurangnya ketaatan terhadap ketentuan kehatihatian;

8

http://digilib.mercubuana.ac.id/

9

(4) kecerobohan dalam mengelola Bisnis; dan (5) berbagai penyimpangan yang disengaja; semua itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehancuran perekonomian nasional secara keseluruhan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:360). kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah (Adrian, 2009:145). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip sangat berpengaruh terhadap industri, produk dan transaksi di perbankan syariah. b. Ketentuan kepatuhan syariah Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut: i.

Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.

ii.

Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.


10

iii.

Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

iv.

Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.

v.

Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.

vi.

Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.

vii.

Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut. (Adrian, 2009:145-146).

2. Lembaga Keuangan Syariah a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Lembaga keuangan syari’ah (LKS) menurut dewan syariah nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syari’ah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu: unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan (Rizal, 2014:34). Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Dahlan, 2004:5). Maksud dari tersebut bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya


11

menghimpun dana

atau hanaya menyalurkan dana atau kedua-duanya

menghimpun dan menyalurkan dana (Andri, 2015:29). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana dan menyalurkan dana yang mendapatkan izin operasional dari Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga keuangan syariah dan menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. b. Fungsi lembaga keuangan syariah Menurut Farianto (2005:1-6), Fungsi leembaga kuangan bias ditinjau dari empat aspek, yaitu 1) Dapat ditinjau dari sisi jasa-jasa yang menyediakan finansial. Jasajasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsi-prinsip syariah. 2) Dapat ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam system perbankan berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral (penciptaan uang) dan deposito (time deposits). 3) Ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam system moneter berfungsi menciptakan uang. Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai.


12

4) Dapat ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam system finansial berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi.

3. Laporan Keuangan Syariah a. Tujuan Laporan Kuangan Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lainnya adalah: a) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha; b) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya; c) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas

syariah

terhadap

amanah

dalam

mengamankan

dana,

menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan d) Dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligasi) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dana dan penyaluran zakat, infak,


13

sedekah dan wakaf (KDPPLKS, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007 : paragraph 30). Laporan Keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya (Winwin, 2007:51). Laporan keuangan merupakan alat pokok yang secara formal digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak luar perusahaan (Giri, 2012:4). Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang bertujuan umum, yaitu laporan keuangan yang disediakan untuk para pemakai yang bervariasi, seperti pemegang saham, kreditur, pemasok, karyawan, dan pemerintah. Laporan keuangan ini digunakan oleh para pemakai untuk lebih memahami posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan (Efraim, 2012:5). Financial Statment merupakan suatu daftar (form) yang disususn berdasarkan kaidah-kaidah tertentu dengan tujuan memberikan informasi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan ekonomis (Ahmad, 2009:21). Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal. Secara formal digunakan


14

untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak luar perusahaan, untuk lebih memahami posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Pelaporan Keuangan (Financial Reporting) Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, earning, current cost, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup (Winwin, 2007:52). Financial Reporting lebih luas dari pada financial statment, mencakup seluruh bentuk laporan yang dapat digunakan untuk melakukan penghitungan (calculation), pengukuran (measurement), evaluasi (evaluation), penaksiran (assesment) dan memproyeksikan (projection) keseluruhan aspek-aspek ekonomi perusahaan secara komprehensif (Ahmad, 2009:22). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaporan Keuangan berbeda dengan Laporan Keuangan (Financial Statement) yang hanya menyajikan informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, sedangkan Pelaporan Keuangan (Financial Reporting) mencakup seluruh laporan yang dapat digunakan untuk melakukan penghitungan, pengukuran, evaluasi, penaksiran dan memproyeksikan keseluruhan aspek-aspek ekonomi perusahaan.


15

Sedangkan Laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syari’ah (Dwi, 2010:123). Beberapa jenis laporan keuangan di antaranya: 1) Al khitmah : merupakan laporan yang dibuat setiap akhir bulan yang menunjukan total penerimaan dan pengeluaran. Al Khitmah dalam bahasa arab berarti : lengkap atau akhir, dan dapat juga disiapkan untuk akhir tahun. 2) Al Khitmah Al Jameeah: merupakan laporan yang disiapkan oleh al khateb tahunan dan diberikan kepada atasannya (bias disebut Al Mawafaka – penerima) berisi: pendapatan, beban dan surplus/deficit setiap akhir yang lengkap .

b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian

Laporan Keuangan

(KDPPLKS). Kerangka dasar ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan dalam laporan keuangan entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sector swasta. Entitas syariah pelapor adalah entitas syariah yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan entitas syariah. Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap melainkan hanya


16

melaporkan transaksi syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional. 1. Pradigma Transaksi Syariah Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah) (paragraph:12). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik (paragraph 13) Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertical dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesame makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis (paragraph14).


17

2. Prinsip – Prinsip Dasar Syariah Prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah mendasarkan diri sepenuhnya pada sumber hukum syariah, yaiut Al-qur’an dan Al sunnah (beserta hasil pemikiran sepanjang tetap memenuhi aturan yang terdapat di Al-qur’an dan Al-sunnah). Oleh karena itu, menjadi amanah sekaligus tanggung jawab setiap muslim yang memberi perhatian pada akuntansi untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan syariah (Sony, 2011:29). 3. Asas Transaksi Syariah Transaksi syariah berasasakan prinsip: a) Prinsip Persaudaraan (Ukhuwah) Merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk memberikan mafaat secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economi) sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf) (Paragraph 16). b) Prinsip Keadilan (‘Adalah) Menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta melakukan sesuatu sesuai posisinya.


18

Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: 1. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhl); 2. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan); 3. Masyir (unsur judi dan sikap spekulatif); 4. Gharar (unsur ketidak jelasan); dan 5. Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional lain) (Paragraph 17). c) Prinsip Kemaslahatan (Mashlahah) Merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transakasi syariah dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap : 1. Akidah, keimanan dan ketakwaan (dien); 2. Intelek (‘aql); 3. Jiwa dan keselamatan (nafs); dan


19

4. Harta benda (mal) (Paragraph 23). d) Prinsip Keseimbangan (Tawazun) Meliputi keseimbangan material dan spiritual, aspek privat dan publik, sector keuangan dan sector rill, bsinis dan sosial dan keseimbangan aspek

pemanfaatan

dan

pelestarian.

Transaksi

syariah

tidak

menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi kepada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi (Paragraph 24). e) Prinsip Universialisme (Syumuliah) Dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin) (Paragraph 25).

c. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakter kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: 1. Dapat dipahami, pemakai diasumsikan mampu memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta


20

kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan (Paragraph 45). 2. Relevan, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka dimasa lalu (Paragraph 46). 3. Keandalan, informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaian sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan secara wajar (Paragraph 52). 4. Dapat diperbandingkan Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative (Paragraph 60).

d. Unsur-unsur Laporan Keuangan Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi: 1. Komponen laporan keuangan mencerminkan kegiatan komersial: a.

Laporan posisi keuangan,

b.

Laporan laba rugi,

c.

Laporan arus kas, dan

d.

Laporan perubahan ekuitas.


21

2. Komponen laporan keuangan mencerminkan kegiatan sosial: a.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan

b.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan.

3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007:paragraph 68).

e. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengakuan (recognition) dilakukan dengan menyatakan pos yang memenuhi kriteria harus diakui dalam neraca dan laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan (Paragraph 109). Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika: a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah, dan b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (Paragraph 110). 1. Pengakuan Aset Asset diakui dalam neraca jika kemungkinan besar manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan asset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Apabila asset tidak diakui dalam neraca jika pengeluran telah terjadi dan


22

manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir kedalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan (Paragraph 116-117). 2. Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan besar peluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk

menyelesaikan

kewajiban

(obligation).

Dalam

praktek,

kewajiban menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak (misalnya, kewajiban atas pesanan persediaan yang belum diterima) pada umunya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan (Paragraph 118). 3. Pengakuan Dana Syirkah Temporer Pengakuan dana syirkah temporer dalam neraca hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal (Paragraph 119). 4. Pengakuan Penghasilan Penghasilan diakui dlam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan asset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan asset atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih asset yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang


23

timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar) (Paragraph 120). 5. Pengakuan Beban Pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan asset (misalnya, akrual hak karyawan atau penurunan asset) (Paragraph 122).

f. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam nerca dan laporan laba rugi. Peroses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Biaya historis, aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (obligation), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. 2. Biaya kini (current cost), aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh


24

sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (undiscounted) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang. 3. Nilai realisasi/penyelesaian (realisable/settlement value), aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disposal). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang tidak di diskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

g. Laporan Lembaga Keuangan Syariah PSAK 101-106 disahkan tangal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008 menggantikan PSAK 59. PSAK 101-106 berisi : 1. Akuntansi murabahah. 2. Akuntansi salam. 3. Akuntansi istishna. 4. Akuntansi mudharabah. 5. Akuntansi musyarakah.


25

h. Akuntansi Murabahah PSAK 102 Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. 1. Karakteristik Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli (Paragraph 06) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad (Paragraph 07). Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu (Paragraph 08). Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan (Paragraph 09).


26

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli (Paragraph 10). Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi: a. diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang; b. diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; c. komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang (Paragraph 10). Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual (Paragraph 12). Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya (Paragraph 13). Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu


27

lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. (Paragraph 14). Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan (Paragraph 15). Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli: 1) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau 2) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati (Paragraph 16). Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli: 1) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau 2) mengalami penurunan kemampuan pembayaran (Paragraph 17). 2. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Penjual Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (Paragraph 18).


28

Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: 1) jika murabahah pesanan mengikat, maka: a.

dinilai sebesar biaya perolehan; dan

b.

jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.

2) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka: a.

dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

b.

jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (Paragraph 19).

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: 1. pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah; 2. liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; 3. tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau 4. pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad (Paragraph 20). Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:


29

a. dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau b. dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual (Paragraph 20). Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang (Paragraph 22). Keuntungan murabahah diakui: a. pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau b. selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun (Paragraph 23). Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: 1. diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau 2. diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli (Paragraph 27).


30

Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: 1.

jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;

2.

jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban (Paragraph 28).

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (Paragraph 29). Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 1. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; 2. jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok; 3. jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (Paragraph 30). 3. Penyajian Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang (Paragraph 37). Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah (Paragraph 38).


31

Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah (Paragraph 39). 4. Pengungkapan Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: a. harga perolehan aset murabahah; b. janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Paragraph 40). Pembeli

mengungkapkan

hal-hal

yang

terkait

dengan

transaksi

murabahah, tetapi tidak terbatas pada: a. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah; b. jangka waktu murabahah tangguh; c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Paragraph 41). Pada tanggal 21 Desember 2012 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang

Metode

Pengakuan

Keuntungan

Tamwil

Bi

Al-Murabahah

(Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. Pada tanggal 16 Januari 2013 DSAS IAI mengeluarkan Buletin Teknis 9 tentang Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah yang menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas mengacu pada PSAK


32

55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Memuncukan beberapa isu terkait kriteria murabahah yang mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60, tanggal efektif, dan ketentuan transisinya. Selain itu entitas yang menerapkan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 atas transaksi murabahah memerlukan persiapan sebagaimana dalam penerapan PSAK tersebut sebelumnya atas instrumen keuangan. DSAS IAI memutuskan untuk merevisi PSAK 102 untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 atas transaksi murabahah di atas. PSAK 102 mencakup penjual dan pembeli dalam transaksi murabahah. Hal ini memunculkan pendapat bahwa akuntansi untuk pembeli seharusnya dapat menggunakan metode yang selaras dengan penjual yang menggunakan metode anuitas, supaya terjadi konsistensi perlakuan akuntansi antara penjual dan pembeli. Pendapat lain menyatakan bahwa perlakuan akuntansi untuk pembeli tidak mesti harus konsisten dengan perlakuan akuntansi untuk penjual, dan perlakuan akuntansi bersifat resiprokal tidak dapat diterapkan dalam transaksi murabahah disebabkan pembeli bertindak sebagai pembeli bukan sebagai peminjam (debitur). Pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional dan metode anuitas sebagaimana diatur dalam Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 memunculkan pendapat bahwa kedua metode tersebut seharusnya diatur dalam PSAK 102.


33

Secara lebih spesifik, revisi seharusnya dilakukan atas paragraf dalam PSAK 102 yang berkait pengakuan pendapatan murabahah. DK08. Pendapat lain menyatakan bahwa pengakuan pendapatan yang diatur dalam PSAK 102 memiliki konsep akuntansi yang berbeda dengan metode anuitas. PSAK 102 menggunakan konsep jual beli yang tidak memisahkannya menjadi transaksi jual beli dan transaksi pembiayaan. Hal ini berbeda dengan konsep yang digunakan dalam SAK umum, dimana ketika penjual melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran secara tangguh, maka transaksi tersebut diperlakuan secara terpisah menjadi transaksi jual beli dan transaksi pembiayaan. Sementara metode anuitas dalam murabahah merupakan konsep pembiayaan berbasis jual beli. Kedua konsep tersebut tidak dapat digabungkan karena akan menghasilkan informasi keuangan yang berbeda secara signifikan. Konsep jual beli dan pembiayaan juga diatur dalam PSAK yang berbeda dalam SAK umum, yaitu PSAK 23: Pendapatan untuk transaksi jual beli dan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 untuk pembiayaan. DK09. DSAS IAI memutuskan penerapan metode anuitas tidak diatur tersendiri dalam PSAK 102 dengan pertimbangan sebagaimana dalam paragraf DK08, serta mempertimbangkan bahwa SAK syariah merupakan pelengkap atas SAK umum untuk transaksi berbasis syariah yang tidak diatur dalam SAK umum atau ketika substansi pengaturan dalam SAK umum tidak dapat diterapkan pada transaksi berbasis syariah tersebut. Dengan demikian pengaturan dalam PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 diterapkan atas transaksi yang menggunakan metode anuitas.


34

DK11. DSAS IAI berkesimpulan bahwa penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 hanya merupakan pengaturan akuntansi atas transaksi murabahah atau hanya cara pencatatan transaksi berbasis syariah. DK13. Perlakuan akuntansi murabahah anuitas yang mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 menimbulkan perbedaan pendapat apakah hal ini merupakan keharusan atau pilihan kebijakan akuntansi. Sebagian berpendapat bahwa entitas diberikan kebebasan untuk menggunakan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 atau menggunakan PSAK 102 (policy choice) sebagaimana, misalnya, entitas diberikan pilihan untuk mengukur aset tetap pada biaya perolehan atau nilai wajar. Entitas tidak perlu melakukan penilaian satu per satu transaksi murabahah apakah menggunakan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 atau PSAK 102. DK14. Sebagian berpendapat bahwa entitas harus melakukan penilaian satu per satu transaksi murabahah berdasarkan substansi ekonominya apakah jual beli atau pembiayaan berbasis jual beli. Jika substansi transaksi murabahah tersebut merupakan jual beli, maka menggunakan PSAK 102. Jika substansi transaksi murabahah tersebut merupakan pembiayaan berbasis jual beli, maka menggunakan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60. Hal ini selaras dengan konsep substansi mengungguli bentuk dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.


35

Pencatatan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 Table 2.1 Transaksi Pada saat pemberian kuasa ke nasabah

Pada penyerahan nasabah

saat ke

Pada saat penjualan barang ke nasabah Pada saat penerimaan Uang Muka (urbun) dari nasabah Pada saat aktiva jadi dibeli oleh nasabah Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah

Perlakuan Akuntansi Pencatatan Akuntansi Murabahah Transaksi Murabahah Pengakuan dan Pengukuran bank memberi kuasa kepada Dr. Piutang Wakalah xxx nasabah untuk membeli Cr. Kas/ rekening nasabah xxx barang, maka dilakukan pembukuan piutang wakalah sebesar uang yang diserahkan jika barang sudah ada akan di bubukan dalam perkiraan piutang wakalah. Pencatatan Akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK 102 Pada saat nasabah Dr. Persediaan aset menyerahkan barang atau Murabahah xxx menyampaikan bukti Cr. Piutang wakalah xxx pembelian barang dan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada nasabah Pada saat penjualan barang Dr. Piutang murabahah xxx oleh bank ke nasabah Cr. Margin murabahah ditangguhkan xxx Cr. Persediaan asset murabahah xxx Pencatatan akuntansi yang Dr. Kas/rekening nasabah xxx terdapat pada PSAK No. 102, Cr. Hutang uang muka xxx atas penerimaan uang muka dari nasabah Pada saat terjadi akad Dr. Hutang Uang Muka xxx murabahah dan aktiva Cr. Piutang murabahah xxx murabahah jadi dibeli Pada saat penerimaan Dr. kas/rekening nasabah xxx angsuran dari nasabah (pokok Cr. piutang murabahah xxx dan margin) menggunakan Dr. margin murabahah pengakuan pendapatan cash Tangguhan xxx basis, yaitu pendapatan baru Cr pendapatan margin diakui pada saat kas benarmurabahah xxx benar diterima, maka pembayaran angsuran pertama oleh nasabah yang diterima akan dicatat


36

Penerimaan Jika ingin melunasi hutang potongan murabahahnya sebelum jatuh pelunasan tempo dan akan dicatat sebelum jatuh tempo

Dr kas/rekening nasabah xxx Dr margin murabahah Tangguhan xxx Cr piutang murabahah xxx Cr pendapatan margin murabahah xxx Penerimaan Penerimaan beban potongan Dr beban potongan xxx beban potongan pelunasan sebelum jatuh Cr kas/rekening nasabah xxx pelunasan tempo sebelum jatuh tempo Pada saat nasabah Denda dikenakan jika Dr Kas/rekening nasabah xxx dikenakan denda pembeli lalai dalam Cr. Rekening wadiahmurabahah melakukan kewajibanya dana kebajikan xxx sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan Penyajian laporan keuangan syariah PSAK 102 (2013) paragraph 37-39 telah mengatur penyajian murabahah dalam laporan keuangan sebagai berikut : 1) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. 2) Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. 3) Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.


37

Berdasarkan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah Laba Rugi Bank Syariah sebagai berikut :

Table 2.2 Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari s/d Desember 2014 Pendapatan Operasi Utama Bank Syariah Pendapatan dari jual beli : Murabahah Isthisna Salam

xxx xxx xxx xxx

Pendapatan bagi hasil Mudharabah Musyarakah Pendapatan dari sewa pendapatan operasi utama lainnya Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT Pendapatan operasional lainnya Beban operasi lainnya : Beban umum dan administrasi (beban muqasah) Beban tenaga kerja Pendapatan non operasional Beban non operasi

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Sumber : (Yusuf dan Wiroso, 2011:235) Table 2.3 Berdasarkan PSAK 107, posisi neraca kolom aktiva sebagai berikut : Neraca Bank Syariah Per 31 Desember 2014 Aktiva Pasiva Piutang murabahah Rp xxx Margin murabahah tangguhan (Rp xxx) Piutang murabahah bersih Rp xxx Sumber : (Yusuf dan Wiroso, 2011: 19)


xxx xxx (xxx)

38

Pengungkapan Pembiayaan Akuntansi Murabahah Pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 adalah sebagai berikut. Pertama, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuia PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariat. Kedua, pembeli mengungkapkan halhal yang terkait dengan transaksi murabahah, tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. ”Pada 21 Desember 2012, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa DSN MUI No 84 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al Murabahah di lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dengan menyatakan : 1. Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang, yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan urf ( kebiasaan ) yang berlaku di kalangan para pedagang. 2. Pengakuan keuntungan Al Tamwil Bi al Murabahah dalam bisnis yanhg dilakukan oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan urf ( kebiasaaa ) yang berlaku di kalangan LKS 3. Pemilihan metode pengakuan keuntungan Al Tamwil bi Al Murabahah pada LKS harus memperhatikan maslahah LKS bagi pertuimbuhan LKS yang sehat. Metode pengakuan keuntungan At-Tamwil Bi Al Murabahah yang ashlah (bermanfaat ) dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas (PSAK 102 Revisi 2013)”.


39

5. Penelitian Terdahulu Dwi (2009) menyatakan: “harga jual dalam pembiayaan murabahah adalah harga perolehan yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, bank harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada nasabah”.

Alfian (2012) menyatakan: “pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, salah satu akad yang digunakan untuk pembiayaan modal uasaha adalah akad murabahah, akad murabahah seharusnya digunakan untuk transaksi jual-beli yang tujuannya bersifat konsumtif ini digunakan untuk biaya modal usaha bagi nasabahnya., dalam pelaksanaan akad tersebut PT. BPRAS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membelikan barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank dengan menggunakan akad wakalah. Selanjutnya, PT.BPRS menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu”.

Shindy (2015) menyatakan: “Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk secara umum telah sesuai dengan PSAK No.102. Kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah yang terkait dengan PSAK No.102 adalah: 1. Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk dalam melaksanakan pembiayaan murabahah bertindak sebagai penjual dengan menyatakan harga jual dan keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah, 2. Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk meminta nasabah untuk membayar uang muka sebesar 20% hingga 30% yang akan menjadi bagian pelunasan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan akuntansi murabahah yang menyatakan bahwa bank dapat meminta uang muka kepada nasabah yang merupakan bagian dari pelunasan pembiayaan. (PSAK No.102 : Akuntansi Murabahah, paragraf 14). 3. Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk mengakui keuntungan murabahah secara proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Hal ini sesuai dengan Akuntansi Murabahah yang menyatakan bahwa keuntungan diakui pada calon penerima pembiayaan yang bekerja pada perusahaan maka perusahaan dan jabatan tempat bekerja juga menentukan dalam penerimaan permohonan pembiayaan”.


40

Erlita (2014) menyatakan : “Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah, pencatatan akuntansi atas transaksi murabahah, dan metode yang sesuai untuk digunakan dalam akad murabahah. BMT Sunan Kalijogo menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan murabahah. Pencatatan atas transaksi pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No.102 dan PSAK No.55, Metode anuitas yang digunakan oleh BMT Sunan Kalijogo dalam mengakui keuntungan pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan PSAK No.102. Menurut fatwa DSN-MUI metode pengakuan keuntungan murabahah dan pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas, akan tetapi segala jenis transaksi kredit atau utang-piutang di mana satu pihak membayar lebih besar dari pokok pinjamannya, kelebihan dari pokok pinjamannya dengan nama apapun (bunga/interest/bagi hasil), dihitung dengan cara apa pun (fixed rate atau floating rate), besar atau kecil semuannya itu tergolong riba.” Yusuf (2013) mengatakan : ”Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pertama, setiap nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan di bank syariat, harus mengikuti prosedur pembiayaan yang berlaku berdasarkan prinsip syariat. Kedua, Bank Syariah X, dalam melaksanakan pembiayaan murabahah, hanya menerapkan murabahah berdasarkan pesanan saja. Sedangkan pada PSAK No. 102, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Ketiga, dalam pengimplementasian PSAK No.102 mengenai Akuntansi Murabahah dan hasil analisis, disimpulkan bahwa Bank Syariat X belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah. Bank Syariat X hanya menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran murabahah dari perspektif penjual saja. Sedangkan dalam PSAK No.102, harus pula dijelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran murabahah dari perspektif penjual, dan dari perspektif pembeli” Melina (2013) menyatakan : “kesimpulannya .1) PT Bank Syariah Mandiri menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan murabahah. Pencatatan atas transaksi pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No. 102 dan PSAK No. 55. 2) Metode anuitas yang digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri dalam mengakui keuntungan pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan PSAK No. 102”.


41

B. Rerangka Pemikiran Tabel 2.4

Laporan Keuangan Laporan Keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya

PSAK Syariah 102 Murabahah Pengukuran, Pengakuan, Penyajian dan pengungkapan

Produk-Produk Akuntansi Syariah dalam Lap. Keuangan Syariah Akuntansi Murabahah Laporan Kuangan Lembaga Syariah


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Recommend Documents