BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka 1. Teori Keagenan (Agency Theory) Menurut Halim (2006) Teori tentang hubungan kedua pihak dikenal sebagai teori keagenan. Hubungan keagenan yaitu dimana terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (prinsipal) dan yang menerima kewenangan (agen). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen). Mengacu pada teori agensi (agency theory), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam 13 http://digilib.mercubuana.ac.id/

14

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat

digambarkan

sebagai

suatu

hubungan

keagenan

(agency

relationship). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya (Rosalin, 2011). 2. Standar Akuntansi Pemerintah Menurut Bastian (2010) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Tujuan Standar

Akuntansi

meningkatkan

Pemerintahan

akuntabilitas

(SAP)

dan keandalan

pemerintah.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

sendiri

adalah

untuk

pengelolaan keuangan

15

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Rahman (2015) Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsipprinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) memuat 12 pernyataan yaitu : 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.


16

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah diperlukan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk merencanakan biaya-biaya yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, serta memprediksi kondisi ekonomi setelah kegiatan pemerintahan dilaksanakan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah basis akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundangundanga tahun anggaran. Menurut Mahmudi (2011:271) berikut adalah manfaat standar akuntansi pemerintahan : 1. Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan;


17

2. Standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya; 3. Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan; 4. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan

yaitu

meningkatkan

konsistensi,

daya

banding,

keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan; dan 5. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Menurut Mulyadi (2010) Teknologi merupakan mesin untuk menjalankan

sistem

informasi.

Teknologi

menangkap

masukan,

menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen yaitu komputer, penyimpan data diluar (auxiliary storage),telekomunikasi, dan perangkat lunak (software).


18

Pemanfaatan Teknologi Informasi sendiri menurut Hamzah (2009) mencakup adanya : a. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Menurut Jurnali dan Supomo (2002) dalam Harifan (2009), pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari: 1. Bagian akuntansi / keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas 2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja 3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan 4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi 5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi 7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur


19

8. Peralatan yang usang/rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya. 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam Mahmudi (2011 : 251) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta melihat ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dan berperan penting untuk mencegah dan mendekteksi adanya kecurangan (Fransiska, 2016). a. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan di pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 terdiri atas :


20

1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi

unsur-unsur

lainnya

dalam

sistem

pengendalian.

Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. 2. Penilaian Risiko Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. 3. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang

dapat

membantu

memastikan

dilaksanakannya

arahan

pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. 4. Informasi dan Komunikasi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non-keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya diseluruh instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam


21

kerangka waktu, yang memungkinkan bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. 5. Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan

berkelanjutan dilaksanakan

melalui

kegiatan

pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat

pengawasan

intern pemerintah atau

pihak

eksternal

pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. 5. Laporan Keuangan a. Pengertian Laporan Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya.


22

Menurut Fransiska (2016) Laporan keuangan disusun memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan

sebagai

pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan loss), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan yang akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan. b. Pengguna Laporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: a) Masyakarat ; b) Wakil rakyat, c) Lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; d) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi,dan pinjaman; e) Pemerintah c. Komponen Laporan Keuangan Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports)


23

dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. c. Neraca Neraca

menggambarkan

posisi

keuangan

suatu

entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. d. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola

oleh

pemerintah

pusat/daerah

untuk

kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.


24

Unsur

yang

dicakup

secara

langsung

dalam

Laporan

Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pospos luar biasa. e. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. f. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. g. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.


25

d. Kualitas Laporan Keuangan Menurut Fransiska (2016) kualitas laporan keuangan adalah informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Semakin besar tingkat pengungkapan yang diinformasikan semakin baik juga tingkat pemahaman akan kinerja dari laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan mengandung unsur kelengkapan informasi, ketepatan waktu informasi, informasi yang andal atau dapat dipercaya serta dapat dibandingkan dan kelengkapan informasi pada laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

merupakan ukuran normatif yang perlu

diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya.

Empat

karakteristik

kualitatif

tersebut

diantaranya : 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka masa lalu.


26

a) Memiliki umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu. b) Manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d) Lengkap Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup

semua

informasi

akuntansi

yang

dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. 2. Andal Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,

kesalahan

material,

dan

dapat

diandalkan

pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.


27

a) Penyajian yang jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b) Dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat dibandingkan Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. a) Konsisten penerapan kebijakan akuntansi. b) Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. 4. Dapat dipahami Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.


28

a) Bentuk informasi laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. 6. Penelitian Terdahulu Menurut

penelitian

Korutaro

(2013)

standar

akuntansi

pemerintah dan kerangka hukum berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Yosefrinaldi (2013) menghasilkan pengaruh kapasitas sumber daya manusia , pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah.

Sementara

penelitian

Soimah

(2014)

menghasilkan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian Kadek Desiana Wati,dkk (2014) menghasilkan kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Afiah (2014) menghasilkan kompetensi aparatur dan pengendalian internal tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Good Government Governance serta kompetensi aparatur dan pengendalian internal berpengaruh positif lemah terhadap kualitas


29

pelaporan kualitas pelaporan keuangan memiliki efek positif moderat terhadap Good Government Governance. Penelitian

Nugraeni, M Budiantara (2015) menghasilkan

penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja namun kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Sementara hasil penelitian Afiah (2015) sistem pengendalian internal pemerintah memberikan hasil yang lebih baik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan berpengaruh positif signifikan terhadap Good Governance. Menurut penelitian Rahman (2015) pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau. Penelitian pemerintah

Kasim

(2015)

berpengaruh

menghasilkan terhadap

kualitas

kompetensi laporan

akuntan keuangan

pemerintah dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian Inapty (2016) pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.


30

Berikut adalah tabel penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu : Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu No.

Peneliti (Tahun)

Judul

1.

Stephen Korutaro, Venancio, Waswa Balunywa & Stephen Naigo Emitu (2013)

The Association Between Accounting Standards, Legal Framework and The Quality of Financial Reporting by A Government Ministry in Uganda

2.

Yosefrinaldi (2013)

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

3.

Siti Soimah (2014)

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Variabel Penelitian

Hasil Penelitian

Variabel Bebas : Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Kerangka Hukum (X2) Variabel Terikat : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Bebas : Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) Variabel Terikat : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Variabel Bebas : Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) Variabel Terikat : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah dan Kerangka Hukum berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian nternal Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

31

4.

Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)

Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Variabel Bebas : Pengaruh Kompetensi SDM (X1), Penerapan SAP (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) Variabel Terikat : Kualitas Laporan Keuangan Daerah

5.

Nunuy Nur Afiah & Dien Noviany Rahmatika (2014)

Factors Influencing the Quality of Financial Reporting and Its Implications on Good Government Governance (Reseacrh on Local Government Indonesia)

Variabel Bebas : Kompetensi Aparatur (X1), Pengendalian Internal (X2) Variabel Terikat : Kualitas Pelaporan Keuangan, Good Government Governance


Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kompetensi Aparatur dan Pengendalian Internal tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Good Government Governance. Kompetensi Aparatur dan Pengendalian Internal berpengaruh positif lemah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Kualitas Pelaporan Keuangan memiliki efek positif moderat terhadap Good Government

32

Governance.

6.

Nugraeni, M Budiantara (2015)

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kerja

Variabel Bebas : Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Variabel Terikat : Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kerja

7.

Nunuy Nur Afiah dan Peny Cahaya Azwari (2015)

Variabel Bebas : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Variabel Terikat : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Penerapan Good Governance

8.

Dicky Rahman (2015)

The Effect Of Implementation of Government Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance: A Research In District, City And Provincial Government In South Sumatra Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau)

Variabel Bebas : Penerapan Teknologi Informasi (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2), Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) Variabel Terikat : Kualitas Laporan Keuangan Daerah


Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap Akuntabilitas Kinerja Kualitas Laporan Keuangan secara langsung berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memberikan hasil yang lebih baik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan berpengaruh positif signifikan terhadap Good Governance

Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Riau. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau.

33

9.

Erlynda Y. Kasim (2015)

Effect of Government Accountants Competency and Implementation of Internal Control to The Quality of Government Financial Reporting

10.

M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati Martiningsih (2016)

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau. Kompetensi Akuntan Variabel Bebas : Kompetensi Pemerintah Akuntan berpengaruh Kualitas Pemerintah (X1) terhadap Laporan Keuangan Penerapan Pemerintah. Pengendalian Pengendalian Internal (X2) Variabel Terikat : Internal berpengaruh Kualitas Kualitas Laporan terhadap Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pemerintah Variabel Bebas : Pengaruh Pengaruh Penerapan Standar Penerapan Standar Akuntansi Akuntansi Pemerintah, Pemerintah (X1), Kompetensi Kompetensi Aparatur dan Peran Aparatur (X2) Peran Audit Audit Internal tidak berpengaruh Internal (X3) Variabel Terikat : terhadap Kualitas Kualitas Laporan Laporan Keuangan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah.

Sumber : Berbagai peneliti pada tahun 2013-2016


34

B. Rerangka Penelitian dan Hipotesis 1. Rerangka Penelitian a.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nordiawan et al, 2008). Dengan adanya SAP, maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder


35

antara lain pemerintah, DPR/DPRD, investor, kreditor dan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Penelitian

Karutaro

(2013)

penerapan

standar

akuntansi

pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Kadek Desiana Wati,dkk (2014) penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Nugraeni (2015) dan Rahman (2015) menghasilkan penerapan standar akuntansi

pemerintah

berpengaruh

terhadap

kualitas

laporan

keuangan. b. Pengaruh

Pemanfataan

Teknologi

Informasi

terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Daerah Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan Menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.


36

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka semakin baik pemanfaatan teknologi informasi akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Menurut penelitian Soimah (2014) pemanfaatan teknologi informasi

berpengaruh

terhadap

kualitas

laporan

keuangan

pemerintah daerah. Rahman (2015) menemukan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah provinsi Riau. Dimana, semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau c. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut

Mahmudi

(2011:265)

dengan

adanya

sistem

pengendalian intern pemerintah yang memadai maka berbagai penyimpangan,

kecurangan,

korupsi,

dan

kesalahan

dapat

diminimalisasi sehingga terlindungi asset-aset organisasi. Selain itu sistem pengendalian internal yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sehingga meningkatkan kualitas


37

laporan keuangan yang berdampak pada kualitas tata kelola organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 disebutkan bahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP ini dimaksudkan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian Soimah (2014) menghasilkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Bengkulu Utara. Hasil penelitian Afiah (2015) sistem pengendalian internal pemerintah memberikan hasil yang lebih baik

terhadap

Kualitas

Laporan

Keuangan

Pemerintah

dan

berpengaruh positif signifikan terhadap Good Governance. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi penerapan Sistem


38

Pengendalian Intern, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun rerangka penelitian pada penelitian ini adalah : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah H1 Kualitas Laporan

Pemanfaatan Teknologi

H2

Informasi H3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Gambar 2.1 Rerangka Penelitian


Keuangan Pemerintah Daerah

39

2. Hipotesis Menurut Sugiyono (2010 :84) Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian. Berdasarkan uraian pada rerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : H1 : Penerapan

Standar

Akuntansi

Pemerintah

berpengaruh

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah H3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Recommend Documents