BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

12

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A.

Kajian Pustaka

1.

Teori New Public Management (NPM) Mulai tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru

yang sering disebut New Public Management (NPM) (Hood, 1991). Walaupun juga disebut dengan nama lain misalnya Post-bureaucratic Paradigm (Barzelay, 1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara umum disebut NPM karena berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma alternatif. Paradigma alternatif ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dengan prinsip The Invisible Hand-nya Adam Smith, yaitu mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta dan pemerintah lebih berfokus pada kepentingan publik yang lebih luas. NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme

http://digilib.mercubuana.ac.id/

12

13

pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Mardiasmo, 2002). Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, et al, 2007). Menurut Christiaens dkk. (2001; 2003) reformasi akuntansi pemerintahan sering menjadi langkah pertama reformasi pemerintah dan itulah sebabnya dapat dianggap sebagai kondisi yang penting dan prasyarat bagi keberhasilan reformasi pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi NPM seperti reformasi organisasi dan manajerial. Oleh karena itu, penerapan yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi berperan penting dan dominan dalam penerapan dan keberhasilan praktik dan teknik NPM lain dalam organisasi publik. Tanpa implementasi yang memadai dan sukses, semua keuntungan, tujuan dan harapanreformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat memberikan informasi manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukungnya (Christiaens dan Van Peteghem, 2003). Secara khusus, dalam literatur akuntansi sektor publik internasional, inisiatif akuntansi akrual diperkirakan memiliki sejumlah manfaat yang dapat dikelompokkan dan diringkas sebagai berikut: (i) memberikan gambaran yang jelas dari total biaya


14

pemerintah, program kegiatan dan layanan yang diberikan; pengukuran yang lebih baik untuk biaya dan pendapatan; peningkatan proses kontrol dan transparansi, (ii) fokus lebih besar pada output; fokus pada dampak jangka panjang dari keputusan, (iii) penggunaan yang lebih efisien dan efektif dan manajemen sumber daya dan akuntabilitas yang lebih besar, (iv) pengurangan dan pengukuran yang lebih baik dari pengeluaran publik, (v) pelaporan yang lebih baik dari posisi keuangan organisasi sektor publik, (vi) manajemen keuangan yang lebih baik; peningkatan pengukuran kinerja dan perbandingan yang lebih baik dari kinerja manajerial antar periode dan organisasi dengan menghitung indikator berdasarkan data keuangan dan operasional yang komprehensif dan konsisten; (vii) perhatian lebih besar untuk aset dan informasi lebih lengkap mengenai kewajiban organisasi publik melalui aset yang lebih baik dan manajemen hutang; (viii) perencanaan yang lebih baik untuk kebutuhan dana masa depan (ix) membantu dengan keputusan membuat/membeli atau menyewa/membeli; (x) keputusan lebih baik tentang kelayakan penyediaan layanan; (Mellett, 2002; Cohen et al, 2007; Pessina and Steccolini, 2007; and International Federation of Accountant-Public Sector Committe, 2000 and 2002, pp 7-10). Menurut Pollitt (2002), adopsi inovasi NPM dapat dikategorikan pada empat tahap yang berbeda: (1) pengungkapan, (2) keputusan, (3) praktik, dan (4) dampak dari perubahan. Penelitian ini berfokus pada tahap praktik di mana inovasi NPM secara teknis digunakan oleh organisasi sektor publik. Dalam konteks NPM dan mengikuti contoh dari sejumlah negara lain di Eropa dan seluruh dunia, pemerintah Indonesia juga mengalami sejumlah perubahan


15

akuntansi keuangan dan reformasi selama hampir satu dekade terakhir dalam rangka memenuhi tantangan globalisasi yang meningkat. 2.

Teori Entitas (Entity Theory) Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (Suwardjono, 2005),

dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya. Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan

akuntansi,

tetapi

juga

wajib

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berangkat dari ketentuan hukum di atas, maka dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dibakukan dan dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, sebagai berikut: 1)

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.


16

2)

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintah dapat ditetapkan menjadi suatu entitas akuntansi

apabila unit yang dimaksud mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam PSAP 11 paragraf 15 yang mengatakan : ”Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi

dan

menyampaikan

laporan

keuangan

sehubungan

dengan

anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan”

3.

Teori Keagenan (Agency Theory) Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (Jensen, 1976) mendeskripsikan

hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih prinsipal yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jensen dan Meckling (1976) menguraikan bahwa hubungan keagenan dapat terwujud pada semua entitas yang mengandalkan kontrak, baik eksplisit maupun implisit, sebagai acuan pranata perilaku partisipan. Demikian pula pada entitas publik, hubungan keagenan dapat terjadi pada sebuah tatanan pemerintahan suatu negara, terutama pada negara dengan sistem demokrasi. Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency theory. Diakui atau tidak pada pemerintahan terdapat hubungan dan masalah keagenan (Syukriy Abdullah, 2006). Menurut Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik, ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan


17

pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Moe (1984) menggambarkan hubungan prinsipal dan agen dari sudut pandang politik demokrasi. Pemerintah yang berperan sebagai agen (baik pemerintah pusat maupun daerah), mengelola dana publik melalui APBN/APBD.

Sebagai

konsekuensinya,

pemerintah

diwajibkan

untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik tersebut melalui laporan keuangan. Publik, sebagai pemilik dana yang diwujudkan melalui pembayaran pajak bertindak

sebagai

prinsipal

yang

berhak

dan

berwenang

meminta

pertanggungjawaban agen (pemerintah). Dalam konteks ini publik sebagai prinsipal adalah masyarakat umum yang diwakili oleh DPR/DPRD. Berdasarkan prinsip inilah kemudian undang-undang mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD sebagai representasi publik. Gambar 2.1 menjelaskan hubungan prinsipal-agen antara pemerintah dengan rakyat/lembaga perwakilan rakyat. HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL - AGEN

Pelaporan

Akuntansi

Agen

Rencana Anggaran/Kerja

PEMERINTAH

Lembaga Perwakilan

RAKYAT

Prinsipal

Ketentuan Undang-Undang

Auditing

AKUNTABILITAS

Gambar 2.1. Hubungan Kontraktual Prinsipal – Agen pada Sektor Publik Sumber: Kemenkeu, 2012 (telah diolah kembali)


18

Sementara itu Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai

kewajiban

pemegang

amanah

(pemerintah)

untuk

memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan keuangan pemerintah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agen. Penggunaan basis akuntansi akrual diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen kepada prinsipal.

4.

Teori Implementasi Kebijakan Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang

dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:64) adalah “to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical

effect

to

(untuk

menimbulkan

dampak/akibat

terhadapsesuatu)”.

Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va (1975) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan: Policy implementation encompasesses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decision.

Dan Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan makna implementasi dengan


19

mengatakan : To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those event and activities that occur after the isuing of outhoritative public policy directives, wich included both the effort to administer and the subtantives, which impacts on the people and event. Joko Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa : Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

Menurut Wahab

(2005:63) “implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (target group)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan terfokus pada “tindakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang target groups, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”. Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan


20

tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III (1980) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Gambar 2.2. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Edward III Sumber : George Edward III, 1980

1)

Komunikasi,

keberhasilan

kebijakan

mensyaratkan

agar

implementor

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak


21

diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 2)

Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3)

Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4)

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape,


22

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Dijelaskan oleh Edward III secara singkat bahwa pedoman yang tidak akurat, jelas atau konsisten akan memberikan kesempatan kepada Implementors membuat diskresi. Diskresi ini bisa langsung dilaksanakan atau dengan jalan membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahnya. Jika komunikasi tidak baik maka diskresi ini akan memunculkan disposisi. Namun Komunikasi yang terlampau detail akan mempengaruhi moral dan independensi implementor, bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan sumber daya seperti keterampilan, kreatifitas, dan kemampuan adaptasi. Sumber daya saling berkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam implementasi. Demikian juga

disposisi

dari

implementor

akan

mempengaruhi

bagaimana

mereka

menginterpertasikan komunikasi kebijakan baik dalam menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut ke bawah rantai komando.

5.

Basis-Basis Akuntansi

Pada dasarnya, hanya terdapat dua basis akuntansi atau dasar akuntansi yang dikenal dalam akuntansi, yaitu akuntansi berbasis kas (cash basis) dan akuntansi berbasis akrual (accrual basis).

Sedangkan, jika ada basis akuntansi yang lain

seperti basis kas modifikasian, atau akrual modifikasian, atau kas menuju akrual, merupakan modifikasi diantara basis kas dan basis akrual untuk masa transisi (Halim, 2012). Basis atau dasar akuntansi adalah terkait dengan metode pencatatan


23

akuntansi dalam menentukan kapan dan bagaimana suatu transaksi ekonomi atau kejadian-kejadian diakui/dicatat. Dalam perkembangannya terdapat banyak variasi atau modifikasi dari keduanya, sehingga dapat dikatakan terdapat 4 macam basis akuntansi (Mustofa, 2005), yaitu: a) Akuntansi berbasis kas (cash basis of accounting) b) Modifikasi dari akuntansi berbasis kas (modified cash basis of accounting) c) Akuntansi berbasis akrual (accrual basis of accounting) d) Modifikasi dari akuntansi berbasis akrual (modified accrual basis of accounting) Pembagian basis atau metode pencatatan akuntansi ini bukan sesuatu yang mutlak, dalam Government Financial Statistic Manual (GFSM, 2001) yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa basis pencatatan (akuntansi) dibagi menjadi 4 macam, yaitu accrual basis, due-forpayment basis, commitments basis, dan cash basis. Sedangkan International Federation of Accountant (IFAC) hanya menyebutkan tiga basis akuntansi, yaitu cash basis, modified accrual basis dan accrual basis.

5.1.

Akuntansi Berbasis Kas

Menurut International Public Sector Accounting Standard (IPSAS, 2007) akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya hanya pada saat kas (termasuk setara kas) diterima atau dibayar oleh suatu entitas. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan, pengeluaran kas umumnya diakui sebagai belanja.


24

Cash Basis mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu : a)

Pengakuan pendapatan Pengakuan pendapatan adalah pada saat pemerintah menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep ini menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Sehingga dalam cash basis tidak mengenal piutang dan estimasi piutang tak tertagih.

b)

Pengakuan belanja : Pengakuan belanja dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Basis ini tidak dapat mengakui biaya yang tidak melibatkan kas, seperti biaya penyusutan. Laporan Keuangan basis kas menyediakan informasi tentang sumber-sumber

penerimaan kas selama periode berjalan, kemana saja kas digunakan dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Fokus pengukuran adalah saldo kas dan perubahannya. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah dalam hal untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Komponen laporan keuangan basis kas menurut IPSAS (2007) adalah: 1)

Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Statement of Receipts and Payment);

2)

Kebijakan akuntansi dan Catatan Penjelasan; serta

3)

Laporan yang menyandingkan antara anggaran dengan realisasinya, di Indonesia disebut Laporan Realisasi Anggaran (LRA).


25

Akuntansi berbasis kas ini tentu mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah: Kelebihan: a)

relatif sederhana;

b)

mudah dipahami dan dilaksanakan;

c)

proses audit lebih mudah; dan

d)

memudahkan dalam pengendalian belanja.

Kekurangan: a)

rentan manipulasi arus kas;

b)

mendorong kecenderungan belanja sampai anggaran habis;

c)

tidak ada pengendalian aset nonkas secara terkoordinasi melalui akuntansi;

d)

aset terabaikan atau tidak digunakan dengan efektif;

e)

pembengkakan utang dan risiko kebangkrutan tidak terdeteksi melalui akuntansi dan Laporan Keuangan;

f)

hanya memberikan gambaran parsial tentang keuangan negara;

g)

tidak memfasilitasi hubungan antara analisis ekonomis dengan output organisasi;

h)

tidak menggambarkan beban keuangan yang sebenarnya terutama beban penyusutan aset tetap; serta

i)

tidak mampu menghasilkan neraca sehingga negara tidak pernah mengetahui posisi dan risiko keuangan (blind spot accounting).


26

5.2.

Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual, CTA) Pengertian akuntansi basis kas menuju akrual menurut PP 71 Tahun 2010

adalah basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realiasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis akuntansi ini merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan

keuangan pokok yang

diamanatkan UU dan disesuaikan dengan kondisi (peraturan, sistem, sarana dan prasarana, serta SDM) di Indonesia yang sampai dengan tahun 2004 masih menggunakan

pembukuan

tradisional

(single

entry)

berbasis

kas,

belum

menggunakan akuntansi modern (doubleentry) sehingga sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bila langsung menerapkan akuntansi berbasis akrual. Basis Kas Menuju Akrual relatif tidak dikenal di negara-negara lain, yang merupakan pendekatan transisi dari kas menuju akrual penuh. Penggunaan basis kas menuju akrual ini sampai dengan Tahun 2014 karena berdasarkan amanah PP 71 Tahun 2010 bahwa pada Tahun 2015 harus sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual penuh. Kelebihan: a)

dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan UU;

b)

Kementerian/Lembaga telah dapat mengimplementasikan relatif cukup baik;


27

c)

telah menyediakan informasi akrual walaupun secara periodik dan dengan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem.

Kekurangan: a)

belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan (hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas – financial assets).

b)

tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena beban yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan lainnya.

c)

kurang memberikan jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas.

d)

hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU 17 Tahun 2003

e)

informasi akrual hanya dapat disajikan secara periodik yaitu pada saat pelaporan (semester dan tahunan). Bila sewaktu-waktu dibutuhkan informasi hak dan kewajiban maka diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem (by system).

5.3.

Akuntansi Berbasis Akrual Dalam IPSAS No.1, basis akrual diartikan sebagai suatu basis akuntansi di

mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa akuntansi diakui pada saat terjadinya (bukan hanya pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan).


28

Sehingga transaksi dan peristiwa-peristiwa tersebut dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja serta pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip New Public Management (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akuntansi berbasis Akrual mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu: 1)

Pengakuan pendapatan : Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

2)

Pengakuan beban: Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

Kelebihan:


29

a)

menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan karena memenuhi azas ”semakin baik informasi, maka semakin baik keputusan”;

b)

pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat;

c)

penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah;

d)

dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik;

e)

pengukuran penilaian biaya suatu program/kegiatan yang lebih baik;

f)

sesuai Reformasi Manajemen Keuangan pemerintah yang diamanatkan oleh UU;

g)

sesuai dengan international best practices, termasuk untuk kebutuhan Government Finance Statistics (GFS) yang berbasis akrual;

h)

mengakumulasi kewajiban pembayaran pensiun;

i)

menyelaraskan/meratakan belanja modal dengan akuntansi penyusutan;

j)

mewaspadai risiko default hutang yang akan jatuh tempo bersanksi denda;

k)

memungkinkan perundingan dan penjadwalan utang yang mungkin tak mampu dibayar di masa depan yang masih jauh, tanpa tergesa-gesa;

l)

permintaan hair cut apabila posisi keuangan terlihat tidak tertolong lagi menjadi masuk akal di mata negara/lembaga donor;

m) memberi gambaran keuangan lebih menyeluruh tentang keuangan Negara dari sekadar gambaran kas; n)

mengubah perilaku keuangan para penggunanya menjadi lebih transparan dan akuntabel.


30

Kelemahan: Relatif lebih kompleks dibanding basis akuntansi kas maupun basis kas menuju akrual sehingga membutuhkan SDM dengan kompetensi akuntansi yang memadai. Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa akuntansi akrual diyakini mempunyai manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan akuntansi kas. Diamond (2002 : 9-10) dalam dokumen International Monetary Fund (IMF) yang berjudul : Performance Budgeting: Is Accrual Accounting Required?, menuliskan ada empat manfaat dari akuntansi akrual yaitu : 1)

Meningkatkan Kualitas Penggunaan Sumber daya (Improve Resource Allocation).

2)

Penguatan Akuntabilitas (Strengthened Accountability).

3)

Meningkatkan Transparansi atas Total Biaya dari Aktivitas Pemerintahan (Enhanced Transparency on Total Resources Costs of Government Activities).

4)

Melihat

dengan

Lebih

Komprehensif

atas

Pengaruh

dari

Aktivitas

Pemerintahan terhadap Perekonomian (More Comprehensive View of Government’s Impact on The Economy).

5.4.

Perbedaan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual dengan Basis Akrual Perbedaan utama antara basis kas menuju akrual dengan basis akrual adalah

pada basis pengakuan pendapatan dan biaya. Sebagaimana dijelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan biaya pada basis kas dilakukan berdasarkan masuk dan keluarnya kas, sementara basis akrual berdasarkan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Selain titik


31

pengakuan tersebut, beberapa perbedaan antara Lampiran I PP No 71 Tahun 2010 (Basis Akrual) dengan Lampiran II (Basis Kas Menuju Akrual) dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Basis Kas Menuju Akrual dan Basis Akrual No

Keterangan

1.

Entitas Akuntansi

2.

Entitas Pelaporan

Basis Kas Menuju Akrual

Basis Akrual

Belum ada uraian tentang Entitas akuntansi merupakan entitas akuntansi unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. a. Pemerintah pusat; Ada tambahan, yaitu masingb. Pemerintah daerah; masing kementerian negara/ c. Satuan organisasi di lembaga di lingkungan lingkungan pemerintah pemerintah pusat. pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan Laporan Keuangan.


32

3.

Penyusutan Aset Tetap

Tidak ada uraian tentang penyusutan Aset Tetap dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis asset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai. (Par 16)

4.

Peranan Laporan Keuangan untuk kepentingan evaluasi kinerja

Tidak ada uraian tentang peranan Laporan Keuangan untuk kepentingan evaluasi kinerja dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan .

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama, dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. (Par 25e)


33

Tabel 2.1. (sambungan) No

5.

6.

7

Keterangan Komponen Laporan Keuangan

Basis Kas Menuju Akrual Laporan Keuangan Pokok: 1. LRA 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Lainnya: 1. Laporan Kinerja Keuangan; 2. Laporan Ekuitas

Basis Akrual

Laporan Keuangan Pokok: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Neraca 4. Laporan Operasional 5. Laporan Arus Kas 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan Atas Laporan Keuangan Basis Akuntansi Basis kas untuk pengakuan Basis akrual, untuk pendapatan, belanja dan pengakuan pendapatan –LO, pembiayaan dalam LRA beban, aset, kewajiban dan dan basis akrual untuk ekuitas (Par 42). pengakuan aset, kewajiban Dalam hal anggaran disusun dan ekuitas dalam Neraca. dan dilaksanakan berdasar (Par 39) basis kas, maka LRA disusun berdasar basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. (Par 44) Unsur Laporan - LRA terdiri dari Laporan pelaksanaan Keuangan pendapatan, belanja, anggaran terdiri dari : transfer dan pembiayaan - LRA (pendapatan, LRA, (Par 57-58) belanja, transfer dan - Neraca terdiri dari aset, pembiayaan); kewajiban dan ekuitas - Laporan Perubahan SAL dana (Par 59-72) Laporan finansial terdiri dari - Laporan Arus Kas - Neraca (aset, kewajiban (Penerimaan Kas dan dan ekuitas ). (Par 64-67) Pengeluaran Kas) - Laporan Operasional - Catatan atas Laporan (pendapatan-LO, beban, Keuangan (CALK transfer dan pos-pos luar - Laporan Kinerja biasa). (Par 78-79) Keuangan - Laporan Arus Kas (Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas) - Laporan Perubahan Ekuitas - CALK


34

Tabel 2.1. (sambungan) No

8.

9.

Keterangan

Basis Kas Menuju Akrual

Pengakuan - Tidak ada pengakuan aset unsur laporan dalam bentuk piutang keuangan atau beban dibayar di muka ketika hak klaim telah atau tetap masih terpenuhi - Pengakuan pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. - Pengakuan belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Pengukuran Pengukuran pos-pos dalam unsur laporan laporan keuangan keuangan menggunakan nilai historis. a) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. b) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Sumber : PP No 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010

Basis Akrual - Pengakuan aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim telah atau tetap masih terpenuhi. - Pendapatan –LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. - Pengakuan Beban dan Belanja; Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan Menggunakan nilai historis. a) Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. b) Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tsb.


35

6.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 2 Tahun 1980 tentang Qualitative Characteristics of Accounting Information mengisyaratkan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Berkaitan

dengan laporan keuangan pemerintah, prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika informasi yang termuat didalamnya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

1)

Relevan Laporan keuangan Pemerintah bisa dikatakan relevan apabila informasi yang

termuat di dalamnya sesuai kebutuhan pengguna sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna, khususnya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa


36

kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi dapat dikatakan relevan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a)

Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), yaitu informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b)

Memiliki manfaat prediktif (predictive value), yaitu informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c)

Tepat waktu, yaitu jika informasi yang disajikan tersebut bertepatan pada saat informasi tersebut dibutuhkan, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d)

Lengkap, yaitu informasi tersebut disajikan selengkap mungkin, sehingga mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk mengungkapkan dengan jelas seluruh informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan, agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Agar informasi yang disajikan dapat relevan maka informasi yang disajikan

dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan pemerintah.

2)

Andal


37

Informasi yang andal (dapat dipercaya) dalam laporan keuangan pemerintah berarti bahwa bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah mungkin saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan. Karakteristik informasi yang andal antara lain sebagai berikut: a)

Penyajian Jujur, yaitu jika informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b)

Dapat Diverifikasi (verifiability), yaitu jika Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c)

Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya (andal) maka penyajian

informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disajikan secara menyeluruh.

3)

Dapat Dibandingkan


38

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan maka penyajian laporan keuangan pemerintah minimal harus disajikan dalam 2 (dua) periode atau 2 (dua) tahun anggaran.

4)

Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat

dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Hal ini dapat terlihat dari manfaat informasi yang disajikan tersebut terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan format/bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.


39

7.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagian ini memaparkan teori dan konsep yang menjelaskan faktor-faktor

yang mempengaruhi kualitas implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Faktor-faktor tersebut meliputi Komitmen Organisasi, Kapasitas SDM,

SPI,

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Rekonsiliasi Data, Komunikasi, Sarana dan Prasarana. Pemaparan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan hipotesis dan kerangka pikir penelitian. 7. 1.

Komitmen Organisasi Thane (2014) memaparkan komitmen sebagai kemampuan dan keinginan

untuk menyelaraskan perilaku individu terhadap prioritas, kebutuhan, dan tujuan organisasi. Konsep ini meliputi langkah-langkah pengembangan tujuan atau pemenuhan kebutuhan organisasi. Pada dasarnya komitmen direfleksikan pada pengutamaan misi organisasi dari pada kepentingan individu. Sementara itu,

komitmen organisasi menurut Meyer dan Allen (1991)

dibedakan atas tiga komponen yaitu : a)

Komponen afektif berkaitan dengan emosional, identifikasi, dan keterlibatan karyawan di dalam suatu organisasi.


40

b)

Komponen

normatif

merupakan

perasaan-perasaan

karyawan

tentang

kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi. c)

Komponen continuance berarti komponen berdasarkan persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi.

Robbins (2003) memaparkan komitmen organisasi sebagai salah satu sikap yang mencerminkan perasaan senang atau tidak senang terhadap organisasi tempat bekerja (Thane, 2014). Artinya bahwa komitmen organisasi ialah sikap karyawan yang tertarik dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukkan dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan organisasi dan kesediaan bekerja keras untuk organisasi sehingga membuat individu betah dan tetap ingin bertahan di organisasi tersebut demi tercapainya tujuan dan kelangsungan organisasi.

Aspek komitmen yang

dikemukakan Schultz dan Schultz yaitu: (1) Penghayatan atas nilai dan tujuan organisasi, (2) Kesadaran untuk berusaha keras demi tujuan organisasi, dan (3) Memiliki hasrat untuk berafiliasi dengan organisasi. Mowday (1979) menguraikan bahwa komitmen organisasi terbangun melalui pengembangan sikap individu yang berhubungan dengan organisasi dan profesi, yaitu : a)

Identifikasi (identification) yang diwujudkan dalam pemahaman atau penghayatan atas visi dan misi organisasi.

b)

Keterlibatan (involvement) yang tercermin dalam perasaan dilibatkan dalam pekerjaan dan dilaksanakan dengan perasaan menyenangkan.


41

c)

Loyalitas (loyality) yang direfleksikan dalam rasa bangga terhadap organisasi sebagai tempat bekerja. Berdasarkan paparan di atas, dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah,

komitmen organisasi dapat meningkatkan kualitas implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kondisi ini diawali dengan pengakomodiran prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam rumusan visi misi organisasi. Selanjutnya, diikuti dengan kesadaran yang tinggi untuk menyelaraskan perilaku pegawai dengan visi misi organisasi tersebut. Langkah ini menuntut integritas, disiplin, dan konsistensi yang tinggi mulai dari manajer puncak (pimpinan) sampai dengan staf pelaksana.

7.2.

Kapasitas Sumber Daya Manusia Hevesi (2005) menyatakan kapasitas sebagai suatu karakteristik dari

seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan Sementara itu beberapa pakar memaparkan kapasitas sebagai karakteristik yang mendorong seseorang mewujudkan kinerja yang optimal. Selanjutnya, Blanchard & Thacker (2004) menguraikan bahwa keterampilan seseorang direfleksikan dari seberapa baik individu dalam melaksanakan suatu aktivitas yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis. Selanjutnya, Tjiptoherijanto (2001) menjelaskan bahwa untuk menilai kapasitas dan kualitas SDM dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi,


42

dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Alimbudiono dan Fidelis, 2004). Konsep lainnya yang berkaitan dengan kompetensi SDM dapat dirujuk dari konsep manajemen ilmiah. Menurut Taylor (1911) terdapat lima buah pokok pikiran dan dua diantaranya terkait dengan faktor SDM, yaitu pemilihan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan dan pelatihan karyawan untuk dapat melakukan pekerjaan secara efisien (Gudono, 2014). Perspektif lainnya dikemukakan Urlich yang menjelaskan empat peranan yang dimainkan SDM, yaitu: 1)

Mengubah strategi menjadi hasil dengan membangun organisasi yang menciptakan nilai-nilai (strategic partner role).

2)

Menciptakan sebuah perubahan, dalam beberapa hal membantu perubahan tersebut terjadi secara cepat (a change agent role).

3)

Mengelola bakat atau modal intelektual dalam perusahaan/organisasi (an employees champion role).

4)

Mencoba membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah (an administrative role) (Mahapatro, 2010). Dalam teori organisasi, dikenal pula terminologi birokrasi profesional.

Struktur baru ini merupakan spesialis yang sangat terlatih dalam bidang pekerjaan


43

tertentu, namun tetap memperoleh efisiensi dari standardisasi (Robbins, 1994). Birokrasi profesional ini menggabungkan standardisasi dengan desentralisasi. Birokrasi profesional ini diawali dari proses rekrutmen yang merupakan salah satu tahapan krusial dalam mengelola SDM organisasi.

Rekrutmen terhadap orang yang

tepat dapat mengurangi pengaruh lingkungan terhadap organisasi (Robbins, 1994). Selanjutnya, Wiley (2002) mencoba membangun sebuah definisi, termasuk indikator-indikator SDM dalam sebuah organisasi. Wiley juga mendefinisikan SDM sebagai pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut, (Azhar, 2007). Dalam konteks penelitian ini, kapasitas SDM adalah kompetensi dari staf/pejabat bagian akuntansi dan pelaporan keuangan dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi tersebut direfleksikan oleh latar belakang pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya.

7.3.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) Xu (2001) menjelaskan bahwa interaksi antara SDM dan sistem yang

dikembangkan serta penerapan sistem merupakan variabel penting yang berpengaruh pada kualitas informasi. Oleh karena itu implementasi suatu sistem harus diiringi dengan kontrol (pengendalian) yang memadai guna menjamin kualitas informasi. Pengendalian intern yang didefinisikan COSO (1992) adalah: “Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:


44

1)

Effectiveness and efficiency of operations

2)

Reliability of financial reporting

3)

Compliance with applicable laws and regulations.” Sementara itu, sistem pengendalian intern menurut Petrovit yaitu “internal

control is broadly defined as the process put in place by management to provide reasonable assurance regarding the achievement of effective and efficientoperations, reliable financial reporting, and compliance with laws and regulations” (Suwanda, 2013, p. 16). Dalam perpektif akuntansi pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern sebagai: “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” Dalam bagian lain dinyatakan bahwa SPI merupakan aktivitas pengendalian terutama atas manajemen sistem informasi yang bertujuan untuk menjamin kelengkapan dan akurasi informasi. Sebagai proses integral untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi, Arens et. al (2008) merujuk dari Internal Control-Integrated Framework yang dikeluarkan COSO, menguraikan lima komponen pengendalian intern yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen dalam rangka memberikan kepastian yang layak bagi tercapainya tujuan pengendalian, yaitu:


45

a)

Lingkungan pengendalian (Control environment) – komponen ini meliputi tindakan, kebijakan, prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi empat komponen lainnya. Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya mungkin tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif.

b)

Penilaian risiko (Risk assessment) – komponen ini mencakup tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

c)

Aktivitas pengendalian (Control activities) – komponen ini mencakup kebijakan dan prosedur dalam rangka membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi lima jenis sebagai berikut: (i) pemisahan tugas yang memadai, (ii) otorisasi yang sesuai atas transaksi dan

aktivitas, (iii)

dokumen

dan

catatan yang

memadai,

(iv) pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, (v) pemeriksaan kinerja secara independen. d)

Informasi dan komunikasi (Information and communication) – tujuan informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memroses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas, serta mempertahankan akuntabilitas terkait.


46

e)

Pengawasan (Monitoring) – komponen ini berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan telah dimodifikasi menyesuaikan dengan dinamika organisasi.

7.4.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai penunjang implementasi akuntansi berbasis akrual, pemanfaatan

teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting. Gudono (2014) memaparkan bahwa teori keagenan memandang bahwa masalah keagenan akan terjadi pada saat agen memiliki keunggulan informasi dibanding prinsipal, kondisi tersebut seringkali dimanfaatkan agen untuk kepentingan pribadinya. Perkembangan teknologi informasi sejatinya dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen. Dalam teori organisasi yang dikemukakan oleh Robbins (1994) dinyatakan bahwa teknologi merujuk pada proses serta metode yang mengubah masukan menjadi keluaran dalam organisasi.

Pendapat

para

pakar teori organisasi

seperti

Woodward (1965), Perrow (1967), Thompson (1967), dan Robbins (1994) menjelaskan bagaimana peran teknologi dalam sebuah organisasi, khususnya bagaimana teknologi terkait sangat erat dengan struktur, strategi, dan pencapaian tujuan organisasi. Peranan teknologi informasi menjadi semakin vital bagi strategi dan pencapaian tujuan organisasi. Teng dan Calhoun (1996), Stamatiadis et. all (2009), Alves (2010), Lim (2013), serta Ratnaningsih dan Suaryana (2014)


47

menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi saat ini semakin luas, temasuk dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam praktiknya, teknologi informasi juga dimanfaatkan pula oleh organisasi sektor publik dalam menunjang kegiatan operasionalnya. Langkah ini juga diatur dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan Informasi Keuangan kepada pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam tataran akuntansi dan pelaporan pemerintah, wujud dari teknologi informasi diantaranya berupa software aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Untuk pemerintah pusat, terdapat beberapa software aplikasi yang saat ini digunakan dalam membukukan data akuntansi. Software aplikasi tersebut meliputi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen

dan

Akuntansi

Barang Milik Negara

(SIMAK BMN). SAIBA

merupakan aplikasi untuk membukukan seluruh transaksi keuangan entitas yang menghasilkan output berupa laporan keuangan (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas). Sementara itu, SIMAK BMN merupakan aplikasi untuk mencatat penatausahaan BMN (persediaan dan aset tetap) yang menghasilkan laporan BMN sebagai laporan manajerial, serta terintegrasi dengan aplikasi SAIBA dalam rangka penyajian LKKL.


48

7.5.

Rekonsiliasi Data Laporan keuangan disusun berdasarkan data transaksi yang didukung oleh

dokumen sumber seperti nota, kwitansi, rekening koran, dan dokumen keuangan lainnya. Dalam prakteknya, pembukuan transaksi dapat saja dilakukan oleh dua pihak dengan database yang berbeda. Sebagai konsekuensinya, sering kali terjadi perbedaan saldo pencatatan pada akhir periode yang sama yang disebabkan karena beberapa hal sehingga diperlukan rekonsiliasi data untuk menelusuri dan menyesuaikan perbedaan yang terjadi. Sebagai contoh dalam akuntansi umum dikenal istilah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank pada dasarnya merupakan proses menyesuaikan saldo pembukuan perusahaan dengan saldo rekening giro sehingga mempunyai saldo yang sama. Menurut Weygant, Kimmel, dan Kieso (2011) perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan waktu pencatatan antara bank dengan pihak perusahaan (time lags) dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pihak bank atau pihak perusahaan (errors). Parcelss dan Eyden (2012) membagi pengalaman di Amerika Serikat, dengan memaparkan bahwa sejak pemberlakuan Sarbanes-Oxley (SOX) pada tahun 2002 dan beberapa peraturan lainnya, akurasi dari proses rekonsiliasi menjadi sangat penting untuk dipastikan oleh setiap organisasi. Departemen Informasi Sumber Daya Texas, AS (Texas Department of Information Resources, 2012) menyatakan bahwa setiap entitas harus memperhatikan beberapa hal terkait proses rekonsiliasi yaitu penyusunan prosedur rekonsiliasi keuangan dan akuntansi, pembangunan pusat data, sinergi antara pihak-pihak yang melakukan rekonsiliasi, dan kompetensi SDM.


49

Di Indonesia, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dijalankan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dijalankan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Dalam beberapa transaksi keuangan APBN, baik SAI maupun SA-BUN membukukan transaksi yang sama, misalnya pagu anggaran dalam DIPA, realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga, dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembukuan oleh SAI dan SA-BUN berpotensi menimbulkan dualisme data karena database yang terpisah. Pada bagian inilah, rekonsiliasi data berperan penting dalam menelusuri dan menyesuaikan perbedaan data yang mungkin timbul serta memberikan penjelasan tambahan yang diperlukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, rekonsiliasi didefinisikan sebagai proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi terdiri dari rekonsiliasi internal (di dalam entitas itu sendiri sesuai pasal 16 PMK 210/2013) dan rekonsiliasi eksternal antara entitas lingkup K/L dengan BUN/kuasa BUN.

Rekonsiliasi internal dilakukan di dalam entitas itu

sendiri di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yaitu rekonsiliasi saldo kas di neraca dengan saldo kas fisik di bendahara pengeluaran, rekonsiliasi saldo persediaan dengan hasil stock opname, rekonsiliasi saldo aset tetap dan inventarisasi/penilaian, rekonsiliasi saldo persediaan dan aset tetap antara yang tercatat pada aplikasi SAIBA dengan


50

SIMAK

BMN.

Sementara itu, rekonsiliasi eksternal dilakukan masing-masing

satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dengan KPPN di wilayah kerjanya. atas pagu belanja, estimasi pendapatan, belanja, pengembalian belanja, pendapatan, pengembalian pendapatan, mutasi UP/TUP serta posisi Kas Di Bendahara Pengeluaran, Kas pada Badan Layanan Umum, dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah.

7.6.

Komunikasi Menurut Edward III (1980), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian

informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III (1980) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan. Menurut Edward III (1980), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (trasmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency) dengan penjelasan sebagai berikut : 1)

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2)

Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan


51

mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 3)

Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam tataran implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, bentuk komunikasi atas kebijakan baru tersebut dilakukan dengan pihak internal maupun eksternal. Komunikasi internal pada Kementerian Negara/Lembaga dapat dilakukan melalui pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, workshop, lokakarya, diklat maupun bimbingan teknis akuntansi pemerintahan berbasis akrual maupun penyediaan helpdesk (online atau offline). Sementara itu, komunikasi eksternal dapat dilakukan dengan adanya koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan dan BPKP.

7.7.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu

proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Moenir (2002) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang


52

berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan pengertian di atas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut : 1)

Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat

menghemat

waktu. 2)

Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.

3)

Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.

4)

Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.

5)

Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.

6)

Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.

7)

Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan.

8.

Penelitian Terdahulu Terdapat beberapa penelitian yang membahas topik yang relevan dengan

penelitian ini. Kajian terhadap beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual bervariasi, baik dari sisi variabel yang dibahas, sampel dan populasi, serta waktu


53

penelitian.

Untuk mendukung pengembangan hipotesis dan kerangka pikir

penelitian, berikut diuraikan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Xu (2001) dalam penelitian berjudul “Key Issues of Accounting Information Quality Management: Autralian Case Study”, menganalisis faktor determinan dari kualitas informasi akuntansi dengan mengambil studi kasus di Australia. Metode analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor determinan dari kualitas informasi akuntansi meliputi SDM, sistem, organisasi, dan faktor eksternal. Ouda (2008) dalam penelitian berjudul “Towards a Generic Model for Government Sector Reform: The New Zealand” menyajikan prakondisi dan faktorfaktor yang dibutuhkan agar implementasi akuntansi akrual dapat berhasil dilaksanakan dalam sebuah model persamaan sebagai berikut: AC (ps) = f (MCC + PBS + PAS + CS + WC +CC + BAC+ SAI + ABC + ITC + IFS)

Keterangan: AC (ps) = Accounting Change(transition to accrual accounting in the public sector); MCC = Management Culture Changes(internal management changes/ NPM); PBS = Political and Bureaucratic Support (legislative, executive and bureaucracy support); PAS = Professional and Academic (advisory) Support (in the accounting field); CS = Communication Strategy(includes booklet, journal, conferences, seminars,etc); WC = Willingness to Change(staff motivation, will, training and qualification); CC = Consultation and Co-ordination(an essential step for central guidance accounting change); BAC = Budgeting of Adoption Costs(for the whole implementation period); SAI = Tackling of Specific Accounting Issues(assets identification and valuation, assets register, reporting entity, opening balances, etc.); ABC = Accounting and Budgeting Consistency (integration); ITC = Information Technology Capability; and IFS = International Financial Support.


54

Stamatiadis, et al. (2009) di Yunani mengukur sampai sejauh mana tingkat adopsi reformasi akuntansi akrual pada sektor publik dan menghubungkan tingkat kepatuhan (compliance) akuntansi akrual dengan faktor-faktor kontigensi yang ada pada organisasi sektor publik tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat adopsi akuntansi akrual pada sektor publik di Yunani yang cukup rendah setelah enam tahun peraturan tentang hal tersebut ditetapkan, selain itu penelitian tersebut juga menunjukkan faktor-faktor kontigensi yang terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat adopsi akuntansi akrual tersebut, diantaranya faktor tingkat pendidikan staf, pelatihan, kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan.

Juga terdapat faktor yang terbukti tidak memiliki pengaruh yang

signifikan yaitu faktor pengalaman, pendidikan pimpinan dan ukuran organisasi. Sementara Khan dan Mayes (2009) dalam penelitian berjudul “Transition to Accrual Accounting” menyampaikan pandangannya secara ringkas bahwa terdapat beberapa kondisi penting yang harus disiapkan agar dapat berpindah ke akuntansi akrual dengan baik, yaitu: 1. An acceptable cash accounting based system. 2. Political ownership. 3. Technical capacity. 4. Systems. Muhamad Indra Yudha Kusuma (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah”, dengan survey kuesioner pada satuan kerja di wilayah KPPN Semarang I, menyimpulkan bahwa faktor pelatihan yang diberikan kepada staf keuangan terkait penerapan akuntansi akrual terbukti berpengaruh secara positif dan


55

signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Sementara faktor-faktor lainnya yaitu tingkat pendidikan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman sebelumnya dalam menjalankan basis kas menuju akrual, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

Dianne Natalia Cristanti (2013) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, dengan survey kuesioner pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah

Daerah Jawa Barat,

menyimpulkan bahwa secara parsial, akuntansi berbasis akrual

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Secara simultan,

akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Muhammad Ichsan (2014) dalam penelitian berjudul “Kajian VariabelVariabel Kesuksesan Penerapan Basis Akrual dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan menyampaikan bahwa terdapat 4 (empat) variabel utama yang harus diperhatikan agar implementasi akuntansi akrual dalam SAI di kementerian/lembaga dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu: (a) strategi implementasi SAI berbasis akrual, (b) prakondisi yang harus disiapkan, (c) faktor kunci sukses dan (d) pengelolaan isu-isu akuntansi yang khusus.

Faktor-faktor kunci sukses yang dapat mendukung

keberhasilan implementasi akuntansi akrual tersebut yaitu: 1)

Kesiapan dan kemauan menerima perubahan;

2)

Strategi komunikasi;


56

3)

Integrasi antara anggaran dan akuntansi;

4)

Pengelolaan isu-isu akuntansi spesifik dengan baik;

5)

Penanggung jawab implementasi akuntansi dengan tugas dan kewenangan yang jelas;

6)

Konsultasi dan koordinasi yang berkelanjutan;

7)

Struktur organisasi dan sistem prosedur;

8)

Kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi;

9)

Kesiapan sumber daya manusia;

10)

Penyediaan sumber daya keuangan. Sementara itu, Gabriella Ara Adventana (2014) dalam penelitian berjudul

“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemrintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010” menyimpulkan secara parsial sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual, komitmen organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual, teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual, komunikasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Sementara itu, secara

simultan, sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual. I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2015) dalam penelitian berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual”,

dengan

survey

kuesioner

pada

Pemerintah

Kabupaten

Badung,

menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi


57

dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Dina Apriliani (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Jepara” menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual, komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual, komunikasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual, teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual, ukuran satuan kerja tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual. Dwi Purwahartono (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Dampaknya terhadap Manfaat Laporan Keuangan”, menyimpulkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKKL, komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKKL, SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKKL, pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKKL, pengaruh rekonsiliasi data terhadap kualitas LKKL tidak signifikan, kualitas LKKL berpengaruh signifikan terhadap manfaat LKKL, namun hasil

penelitian

deskriptif

kualitatif

menyimpulkan


bahwa

LKKL

belum

58

dimanfaatkan secara optimal dalam rangka akuntabilitas internal, evaluasi kinerja internal dan proses pengambilan keputusan.

Wawan Kurniadi (2015) dalam penelitian berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual (Analisis Persepsi Staf Bagian Keuangan Pada Mapolda Sumbar) menyimpulkan bahwa variabel sumber daya manusia dan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual di satuan kerja, sedangkan variabel komitmen organisasi dan dukungan konsultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di satuan kerja. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Novita Putri (2016) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Pemerintah Basis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja di Lingkungan KPPN Medan II)” menyimpulkan secara parsial, variabel pemahaman akuntansi basis akrual, komitmen pimpinan, integrasi teknologi informasi, strategi komunikasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi pemerintah basis akrual.

Variabel sikap bersedia untuk berubah dan dukungan konsultan tidak

berpengaruh signifikan terhadap

penerapan akuntansi pemerintah basis akrual.

Secara simultan, pemahaman akuntansi basis akrual, komitmen pimpinan, sikap bersedia untuk berubah, integrasi teknologi informasi, dukungan konsultan, strategi komunikasi berpengaruh pemerintahan

basis

positif

signifikan

terhadap

akuntansi

akrual. Ringkasan hasil penelitian–penelitian terdahulu

tersebut disajikan dalam Lampiran.


59

B.

Rerangka Pemikiran Berdasarkan uraian telaah literatur dan resume penelitian terdahulu, pada

bagian ini akan diuraikan kerangka pemikiran. Penelitian ini menganalisis faktorfaktor yang berpengaruh terhadap kualitas implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan dampaknya terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Faktor determinan tersebut meliputi komitmen organisasi, kapasitas SDM, SPI, pemanfaatan teknologi informasi,

rekonsiliasi data,

komunikasi, sarana dan prasarana. Garis besar rerangka pemikiran (model) yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Komitmen Organisasi

H1

Kapasitas SDM

H2

SPI

H3

Pemanfaatan TI Rekonsiliasi Data Komunikasi

H4 H5

Kualitas Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

H6 H7

Ketersediaan Sarana & Prasarana

Gambar 2.3 Rerangka Pemikiran


H8

Kualitas Laporan Keuangan

60

C.

Hipotesis

1.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa dalam konteks pelaporan

keuangan

pemerintah,

komitmen

organisasi

dapat

implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

meningkatkan

kualitas

Mc. Guinness (1988)

menyampaikan pendapat bahwa agar berhasil menerapkan akuntansi basis akrual perlu diperhatikan beberapa faktor kunci diantaranya adalah komitmen dari pimpinan (top management).

Sementara itu, Quest (1995) mengemukakan

komitmen sebagai nilai kunci untuk mencapai suatu organisasi yang solid. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh positif terhadap motivasi dan meningkatnya kinerja ( Soekidjan, 2009). Suwanda

(2011)

mengemukakan

bahwa

dalam

area

kelembagaan

pemerintahan, komitmen organisasi yang dihayati dengan baik oleh pimpinan maupun para pegawai akan mendorong penyajian informasi dalam laporan keuangan yang lebih berkualitas. Komitmen organisasi mendorong ketaatan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Simanjuntak (2010) dan Yogantara (2012) menyatakan bahwa

dukungan yang kuat dari pimpinan dan kerjasama dengan pegawai merupakan kunci


61

keberhasilan dari suatu perubahan, dalam hal ini perubahan kebijakan akuntansi berbasis kas menuju akrual menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual. Hal juga ini sesuai dengan penelitian Gabriella Ara Adventana (2014), I Wayan Gde Yogiswara (2015), Dina Apriliani (2015) dan Novita Putri (2016) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara komitmen organisasi dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual namun tidak sejalan dengan penelitian Wawan Kurniadi (2015) yang menyimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan Standar Akutansi Pemerintahan berbasis Akrual. Berdasarkan paparan tersebut, hipotesis penelitian yang dibangun adalah sebagai berikut: H1: Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual

2.

Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Kualitas Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan

sebelumnya, peranan SDM cukup sentral dalam organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintahan. Berdasarkan teori kebijakan publik yang dikemukan oleh George Edward III (1980), sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual agar efektif. Menurut Herdianto (2014) dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, kapasitas SDM dapat diartikan


62

sebagai kompetensi dari pejabat/staf di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Muchammad Ichsan (2014), salah satu faktor kunci sukses yang dapat mendukung keberhasilan implementasi akuntansi akrual tersebut diantaranya adalah kesiapan sumber daya manusia. Sementara itu, penelitian empiris yang membahas pengaruh kapasitas SDM terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual diantaranya Gabriella Ara Adventana (2014), I Wayan Gde Yogiswara (2014), Dina Apriliani (2015), Wawan Kurniadi (2015). Hasil penelitian menyebutkan bahwa pada dasarnya, semakin baik kapasitas SDM, semakin baik pula kualitas implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kemampuan ini didasarkan pada latar belakang pendidikan, pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan integritas. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut: H2: Kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual

3.

Pengaruh SPI terhadap Kualitas Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Organisasi yang ideal membutuhkan pengendalian intern dalam rangka

mencapai tujuannya. Dalam tataran akuntansi dan pelaporan, sistem pengendalian intern yang efektif bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya akan menambah nilai guna informasi laporan keuangan. Sistem pengendalian intern yang efektif diperlukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui


63

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Susanto (2007) memaparkan bahwa pengendalian (control) mencakup seluruh metode, kebijakan, dan prosedur entitas yang menjamin keamanan aset, akurasi dan reliabilitas data manajemen serta berjalannya standar operasi yang telah ditetapkan. Meskipun belum ada penelitian sebelumnya yang membahas pengaruh langsung SPI terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, namun terdapat penelitian terdahulu yang membahas pengaruh SPI terhadap kualitas Laporan Keuangan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dianne Natalia Cristanti (2013) dan Dwi Purwahartono (2015) yang menyimpulkan bahwa SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian yang dikembangkan adalah: H3:

Sistem

Pengendalian

Intern

berpengaruh

positif

terhadap

kualitas

implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual

4.

Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap Kualitas Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Riset-riset terkini menunjukkan peran teknologi informasi yang semakin

vital. Teng dan Calhoun (1996), Alves (2010), Lim (2013), serta Ratnaningsih dan Suaryana (2014) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi saat ini semakin luas, temasuk dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Menurut Ouda (2008), teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan agar implementasi akuntansi akrual dapat berhasil dilaksanakan.


Sementara itu,

64

penelitian sebelumnya yang dilakukan Stamatiadis, et al. (2009) memperlihatkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara teknologi informasi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Begitu pula menurut Muchammad Ichsan (2014), salah satu faktor kunci sukses yang dapat mendukung keberhasilan implementasi akuntansi akrual tersebut diantaranya adalah kapabilitas teknologi informasi. Hal ini juga sesuai dengan bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Dina Apriliani (2015) dan Novita Putri (2016) menyimpulkan bahwa teknologi informasi berkorelasi positif terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Indra Yudha Kusuma (2013) dan Gabriella Ara Adventana (2014) yang menyimpulkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam rangka mendukung akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, software aplikasi yang diterapkan saat ini adalah SAIBA dan SIMAK BMN. Kedua aplikasi ini berperan dalam pengolahan data dan informasi secara elektronik. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis penelitian yang dikembangkan adalah: H4: Pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual

5.

Pengaruh Rekonsiliasi Data terhadap Kualitas Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Kompleksitas data keuangan pemerintah berpotensi menimbulkan struktur

database yang besar. Terlebih lagi dalam SAPP, pembukuan beberapa transaksi


65

dilakukan dua sisi, yaitu Kementerian Lembaga dan BUN. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan dualisme data yang akan berpengaruh pada reliabilitas dan validitas data yang digunakan dalam penyusunan LKKL. Tahapan rekonsiliasi data dimaksudkan untuk mewujudkan validitas dan reliabilitas data yang akan disajikan dalam LKKL. Dengan demikian, Kementerian Negara/Lembaga yang menjalankan prosedur rekonsiliasi data dengan baik di seluruh tahapan berkecenderungan mempunyai laporan keuangan yang berkualitas baik pula. Meskipun belum ada penelitian terdahulu yang membahas pengaruh rekonsiliasi data terhadap kualitas implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual namun bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Nguyen dan Bagajewiczn (2006), Departemen Informasi Sumber Daya Texas (2012), Herdianto (2014) dan Dwi Purwahartono (2015) menyatakan bahwa rekonsiliasi data meningkatkan keandalan informasi dalam laporan keuangan. Berdasarkan penjabaran tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut: H5: Rekonsiliasi Data berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual

6.

Pengaruh Komunikasi terhadap Kualitas Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan teori kebijakan publik yang dikemukan oleh George Edward III

(1980), komunikasi merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka


66

kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Ouda (2008) menyatakan bahwa strategi komunikasi merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan agar implementasi akuntansi akrual dapat berhasil dilaksanakan. Begitu juga menurut Muchammad Ichsan (2014), salah satu faktor kunci sukses yang dapat mendukung keberhasilan implementasi akuntansi akrual tersebut diantaranya adalah komunikasi.

Bukti empiris dari

penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Gde Yogiswara (2015) dan Novita Putri (2016) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh

positif terhadap penerapan

akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gabriella Ara Adventana (2014) dan Dina Apriliani (2015) yang menyimpulkan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Berdasarkan teori di atas, hipotesis penelitian yang dikembangkan adalah: H6: Komunikasi berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual

7.

Pengaruh Ketersediaan Sarana dan Prasarana terhadap Kualitas Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan teori kebijakan publik yang dikemukan oleh George Edward III

(1980), sumber daya dalam hal ini ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting untuk implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Menurut Muchammad Ichsan


67

(2014), salah satu faktor kunci sukses yang dapat mendukung keberhasilan implementasi akuntansi akrual tersebut diantaranya adalah penyediaan sumber daya keuangan yang merupakan salah satu indikator dari ketersediaan sarana dan prasarana.

Bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Wawan Kurniadi

(2015) menyatakan bahwa infrastruktur berkorelasi positif terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Berdasarkan teori

dan bukti

empiris

tersebut,

hipotesis

penelitian

yang

dikembangkan adalah: H7: Ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

8.

Pengaruh Kualitas Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas LKKL Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71 Tahun 2010), akuntansi

berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Dianne Natalia Cristanti (2013) menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual berkorelasi positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, hipotesis penelitian yang dikembangkan adalah:


68

H8: Kualitas implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Recommend Documents