BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS. Teori pengharapan (expectancy theory) awalnya dikembangkan

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS A.

Kajian Pustaka 1. Teori Pengharapan (Expectancy Theory) Teori pengharapan (expectancy theory) awalnya dikembangkan oleh Vroom pada tahun 1964. Motivasi menurut Vroom, mengarah kepada keputusan mengenai berapa banyak usaha yang akan dikeluarkan dalam suatu situasi tugas tertentu. Pilihan ini didasarkan pada suatu urutan harapan dua tahap (usaha – prestasi dan prestasihasil). Atau dapat dikatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh harapan individu bahwa pada tingkat usaha tertentu akan menghasilkan tujuan prestasi yang dimaksudkan. Vroom

menggunakan

persamaan

matematis

untuk

mengintegrasikan konsep-konsep kekuatan atau kemampuan motivasi menjadi model yang dapat diprediksi yaitu harapan (expectancy), nilai (valence), dan pertautan (instrumentality). 

Harapan (expectancy) adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena perilaku. Harapan mempunyai nilai yang berkisar dari nol yang menunjukkan tidak ada kemungkinan bahwa suatu hasil akan muncul sesudah perilaku atau tindakan tertentu, sampai

8

http://digilib.mercubuana.ac.id/

9

pada positif satu yang menunjukkan kepastian bahwa hasil tertentu akan mengikuti suatu tindakan atau perilaku. Harapan yang dinyatakan dalam probabilitas (kemungkinan). 

Nilai (Valence) adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai/martabat tertentu (daya atau nilai memotivasi) bagi setiap individu. Nilai/valensi ditentukan oleh individu dan tidak merupakan kualitas objektif dari akibat itu sendiri, sehingga pada situasi tertentu, nilai ini akan berbeda antara satu pegawai dengan pegawai lainnya.



Pertautan (instrumentality) adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama akan dihubungkan pada tingkat kedua.( https://teorionline.wordpress.com/2010/01/26/motivasi-dalampendekatan-diagnosik/#more-128) Dalam aspek perpajakan mengenai pemberlakuan PER-

24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur

pemberitahuan

dalam

rangka

pembuatan,

tata

cara

pembetulan, atau pengganti dan tatacara pembatalan faktur pajak, dan pemberlakuan PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik yang diaplikasikan melalui e-faktur pajak, jika dikaitkan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Vroom dalam hal konsep kekuatan harapan (expectancy) bisa disimpulkan bahwa harapan tersebut timbul dari Direktorat Jenderal


10

Pajak dengan memberlakukan aplikasi e-nofa dan e-faktur guna memperoleh hasil melalui peningkatan pelaporan SPT Masa PPN. Adanya kewajiban menggunakan e-nofa dan e-faktur kepada Pengusaha Kena Pajak akan menciptakan nilai (valence) berupa perubahan sikap dan perilaku Pengusaha Kena Pajak patuh dalam hal perpajakan, jika sikap patuh sudah muncul maka peningkatan pelaporan atas SPT Masa PPN juga akan meningkat.

2. Pengertian Pajak Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus

dan

berkesinambungan

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan


11

tersebut

perlu

banyak

memperhatikan

masalah

pembiayaan

pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam hidupnya manusia saling membutukan dan selalu berhubungan. Organisasi seperti itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan pajak. Menurut Sumitro dalam Mardiasmo (2016: 3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu definisi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan


12

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Waluyo,2013:2)’’. Berdasarkan beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian pajak ialah iuran Wajib dari rakyat pada kas negara sebagai suatu instrument yang legal yang digunakan oleh pemerintah yang diatur dalam undangundang. Oleh karena itu dengan menjadi Wajib Pajak yang patuh akan sangat mempengaruhi perekonomian negara ini. 3. Pengelompokan Pajak Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis–jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak didasarkan atas sifat–sifat tertentu terdapat dalam masing–masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Sifat dan ciri-ciri tertentu yang bersamaan dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok sehingga terjadilah pengelompokan atau pembagian (Mardiasmo, 2016:7). 1. Menurut golongannya a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.


13

Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 2. Menurut sifatnya a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3. Menurut lembaga pemungutannya a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan. b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.


14

Pajak daerah terdiri atas: 

Pajak Propinsi,

Contoh:

Pajak

Kendaraan

Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

4. Sistem Pemungutan Pajak a. Official Assesment System Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: 

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.



Wajib Pajak bersifat pasif.



Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment system Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:


15



Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.



Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.



Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

5. Kepatuhan Wajib Pajak 1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Supramono (2005 : 10) dalam Nurul Afia Sari dkk (2013) kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara

perpajakan

yang

berlaku.

Kepatuhan

Wajib

Pajak

didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya


16

untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar. Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkatan di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT. Kepatuhan material ialah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur,baik, dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. 2. Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila: 1. selalu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir.


17

2. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa (bulanan) yang terlambat tidak lebih dari tiga masa untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Jika terlambat, tidak terlewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya. 3. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak: a. kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak b. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa terakhir. 4. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir. 5. jika laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, opininya harus wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiskal. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi

ukuran

paling

penting


karena

dengan

telah

18

disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang. 6. Pajak Pertambahan Nilai 1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (Resmi, 2012:2). 2. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Menurut Mardiasmo (2016:333) barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undangundang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan


19

PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut: a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti: 

Minyak mentah;



Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;



Panas bumi;



Asbes, batu tulis,batu setangah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, felspar, garambatu, grafit, granit, andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, megnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;



Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan



Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga,bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: 

Beras;



Gabah;


20



Jagung;



Sagu;



Kedelai;



Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;



Telur;



Susu;



Buah-buahan dan sayur-sayuran.

c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan,

warung,

dan

sejenisnya,meliputi

makanan

dan

minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau ketering; dan d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya. Jasa Kena Pajak (JKP), jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan

suatu

perikatan atau

perbuatan

hokum

yang

menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.


21

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. 3. Objek dan subjek pajak pertambahan nilai Objek Pajak PPN berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 4 (1), dapat dibagi serta diklasifikasikan menjadi berikut ini : a.

Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

b.

Impor Barang Kena Pajak;

c.

Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

d.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f.

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g.

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h.

Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

i.

PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh


22

orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur oleh Peraturan Mentri Keuangan; j.

PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak. Kecuali atas penyerahan aktiva yang PM-nya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf (b) dan (c)

Adapun Subjek PPN berdasarkan Objek Tersebut diatas adalah : a.

Pengusaha ( Ps 3a ayat 1 )

b.

Pengusaha ( Ps 3a ayat 1 )

c.

Siapapun yang melakukan impor

d.

Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan ( Ps 3a ayat 3 )

e.

Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan ( Ps 3a ayat 3 )

f.

Pengusaha Kena Pajak ( Ps 3a ayat 1 )

g.


h.


i.

Siapapun ( OP / Badan ) dengan syarat yg diatur lebih lanjut oleh Peraturan Mentri Keuangan (Ps 16c)

j.

Pengusaha Kena Pajak ( Ps 16d )

4. Tarif dan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai


23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tarif PPN: 1. Tarif 10%, berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal. 2. Tarif atas Ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (Nol Persen) pajak yang dikenakan atas: 

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;



Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan



Ekspor Jasa Kena Pajak.

3. Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang PPN). Dalam perhitungan PPN dikenal dengan istilah Pajak Masukan dan Pajak keluaran. Menurut Waluyo (2011:99) Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebagai berikut : 1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jassa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.


24

2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

7. Pengusaha Kena Pajak Pengertian Pengusaha Kena Pajak Menurut Undang-Undang PPN, semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif (persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya) dan persyaratan objektif (persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan / pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP melalui KPP untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 8. Faktur Pajak a. Pengertian Faktur Pajak


25

Faktur pajak merupakan faktur yang digunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atau penyerahan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatanganinnya (Waluyo, 2011:84). b. Jenis Faktur Pajak Terdapat 3 (tiga) jenis Faktur Pajak menurut UU PPN, yaitu: 1. Faktur Pajak Standar Faktur pajak standar adalah Faktur Pajak yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Dirjen. Pajak No. Kep-53/PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994, yang wajib dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Bentuk Faktur Pajak Standar dibuat dengan ukuran kuarto yang isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SK. Dirjen Pajak No. Kep-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994). Faktur Pajak Standar harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap dua yaitu : 

Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.


26



Lembar ke-2 : Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran.

Dalam hal Faktur Pajak Standar dibuat lebih dari rangkap dua, maka peruntukkan lembar ketiga dan seterusnya harus dinyatakan secara jelas dalam Faktur Pajak yang bersangkutan; misalnya : Lembar ke-3 : Untuk KPP dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada Pemungut PPN. Syarat-syarat yang harus dipenuhi Faktur Pajak Standar Faktur Pajak Standar harus memenuhi syarat formal maupun material. Yang dimaksud dengan syarat formal adalah bahwa Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat keterangan: 1.

Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP;

2.

Jenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;

3.

PPN yang dipungut;

4.

PPnBM yang dipungut;

5.

Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP; dan

6.

Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak.


27

Adapun yang dimaksud dengan syarat material adalah bahwa barang yang diserahkan benar, baik secara nilai maupun jumlah. Demikian juga pengusaha yang melakukan dan yang menerima penyerahan BKP tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum pada Faktur Pajak. 2. Faktur Pajak Gabungan Faktur pajak gabungan adalah Faktur Pajak Standar yang cara penggunaannya diperkenankan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP/JKP kepada pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu Masa Pajak, dan harus dibuat selambatlambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/ JKP. Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP/ JKP atau terdapat pembayaran sebelum Faktur Pajak Gabungan tersebut dibuat, maka untuk pembayaran tersebut dibuat Faktur Pajak tersendiri pada saat diterima pembayaran. Tanggal penyerahan/ pembayaran pada Faktur Pajak diisi dengan tanggal awal penyerahan BKP/ JKP sampai dengan tanggal terakhir dari Masa Pajak yang dibuatkan Faktur Pajak Gabungan, dengan melampirkan daftar tanggal penyerahan dari masing-masing Faktur Penjualan. 3. Faktur Pajak Sederhana


28

Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan Faktur Pajak, yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap atau penyerahan BKP/JKP secara langsung kepada konsumen akhir. Pembeli BKP/penerima JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap, misalnya: pembeli yang tidak diketahui NPWP-nya atau tidak diketahui nama dan atau alamat lengkapnya. Faktur Pajak Sederhana sekurang-kurangnya harus memuat : a. Nama, alamat usaha, NPWP serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP. b. Macam, jenis dan kuantum dari BKP atau JKP. c. Jumlah harga jual atau peggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah. d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana. Bentuk Faktur Pajak Sederhana dapat berupa bon kontan, Faktur Penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP yang bersangkutan. Faktur Pajak Sederhana dibuat sekurang-kurangnya rangkap dua :


29



Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP/ penerima JKP



Lembar ke-2 : Untuk arsip PKP yang bersangkutan. Faktur Pajak Sederhana dianggap telah dibuat rangkap dua

atau lebih,dalam hal Faktur Pajak Sederhana tersebut dibuat dalam satu lembar yang terdiri dari dua atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong, seperti yang terjadi pada karcis. Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak Masukan. Dokumen-dokumen tertentu dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sepanjang dokumen tersebut memuat sekurang-kurangnya : 

Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;



Nama, alamat, NPWP penerima dokumen;



Jumlah satuan;



Dasar Pengenaan Pajak;



Jumlah pajak terutang.

Dokumen-dokumen tersebut adalah :  PIB yang dilampiri SSP dan atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen

Bea dan Cukai untuk impor BKP;


30

 PEB yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari

Dirjen Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;  Surat

Perintah

Penyerahan

Barang

(SPPB)

yang

dibuat/

dikeluarkan oleh BULOG/ DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;  Faktur Nota Bon Penyerahan (FNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh

PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;  Tanda

pembayaran

atau

kuitansi

untuk

penyerahan

jasa

telekomunikasi;  Ticket, Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery

Bill, yang dibuat/ dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;  SSP untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan

BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean;  Nota Penjualan Jasa yang dibuat/ dikeluarkan untuk penyerahan

jasa kepelabuhan;  Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

c. Pencetakan Faktur Pajak Online System


31

Pengaturan yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 159/Pj/2006 menambahkan aturan baru mengenai penerbitan Faktur Pajak. Pengaturan tersebut berhubungan dengan: 1. Pencetakan Faktur Pajak Dalam faktur pajak diterbitkan oleh kantor pusat tetapi pencetakannya secara online di kantor cabangnya, maka pecabat dikantor pusat yang berhak menandatangani faktur pajak wajib membuat surat kuasa khusus yang memberikan kuasa kepada pejabat di kantor cabang untuk menandatangani faktur pajak. 2. Surat Kuasa Khusus Isi dari surat kuasa khusus tersebut paling sedikit memuat: a. Nama, jabatan, dan tanda tangan Pejabat di Kantor Pusat yang memberi kuasa; b. Nama,jabatan, dan tanda tangan Pejabat di Kantor Cabang yang diberi kuasa; c. Masa berlaku pemberian kuasa untuk menandatangani Faktur Pajak di Kantor Cabang; d. Meterai;


32

Surat kuasa tersebut masa berlakunya yaitu selama 1 (satu) tahun. Apabila masa berlaku telah berakhir dan/atau terjadi perubahan atas pejabat di kantor cabang yang diberi kuasa untuk menandatangi faktur pajak, oleh karenanya pejabat di Kantor Pusat yang berhak menandatangani faktur pajak wajib membuat surat kuasa khusus yang terbaru. 3. Jabatan Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yaitu orang pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi, kolom jabatan tidak perlu. d. Saat Pembuatan Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak sesuai Undang-Undang PPN dan PPnBM wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: 1. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf “a” atau huruf “f” dan/atau Pasal 16D Undang-Undang PPN dan PPnBM. 2. Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat(1) huruf “c”. 3. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf “g” dan/atau


33

4. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf “h”. Secara rinci Faktur Pajak harus dibuat yang didasarkan pada Undang-Undang PPN dan PPnBM dan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 13/Pj/2010 yaitu pada: 1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; 2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum Penyerahan Jasa Kena Pajak; 3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau 4. Saat Pengusaha Kena Pajak Rekanan menyampaikan tagihan

kepada

bendaharawan

pemerintah

sebagai

pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. e. Faktur Pajak Tidak Lengkap dan Faktur Pajak Fiktif Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan


34

prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan terbaru DJP Nomor PER-24/PJ/2012. Pengertian Faktur Pajak Fiktif menurut SE-29/PJ.53/2003 adalah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP, diperinci sebagai berikut : 1. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. 2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain. 3. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit. 4. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak. 5. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. f. Poin Perubahan Kebijakan Faktur Pajak PPN sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-13/2010 dan PER/12/2012


35

1. Otorisasi pemberian nomor seri PER-13/PJ/2010 Nomor urut Faktur Pajak ditentukan sendiri oleh PKP secara berurutan, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mekanisme yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dalam memberikan nomor seri Faktur Pajak penggunaanya akan di pantau oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan terlebih dahulu PKP harus mengajukan kode aktivasi dan Password kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait. 2. Syarat diberikan nomor seri Faktur Pajak PER-13/PJ/2010 Tidak ada syarat khusus, baik PKP ataupun non PKP dapat membuat nomor sendiri, sedangkan dalam PER24/PJ/2012 Nomor Seri Faktur Pajak diberikan kepada PKP yang telah diregistrasi ulang dan PKP baru yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP. 3. Identitas PKP khususnya alamat dan jenis barang/jasa PER-13/PJ/2010 identitas tidak diperlukan dalam pembuatan Faktur Pajak tetapi dalam PER-24/PJ/2012 diperlukan penegasan keterangan Faktur Pajak mengenai alamat dan jenis barang/jasa harus diiisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. 4. Penunjukan dan penandatangan Faktur Pajak


36

PER-13/PJ/2010 PKP tidak disyaratkan melampirkan fotokopi kartu identitas yang sah, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 mengatur pejabat/pegawai penandatangan Faktur Pajak yang berhak: PKP wajib memberitahukan ke KPP surat penunjukan penandatanganan Faktur Pajak dan fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat berwenang) 5. Penggunaan kode Transaksi (02 dan 03) PER-13/PJ/2010 penggunaan kode Transaksi dapat menimbulkan multitafsir untuk transaksi yang harus dipungut oleh pemungut dengan mekanisme formal, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 mempertegas peruntukan kode transaksi, yaitu kode 02 (bendahara pemerintah) dan 03 (BUMN dan KPS) digunakan untuk penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN. 6. Urutan nomor seri Faktur Pajak PER-13/PJ/2010 wajib membetulkan FP sehingga sequence number tetap terjaga dan apabila tidak dibetulkan, PKP penerbit dikenai sanksi Ps 12 (4) UU KUP dan PKP pembeli tetap dapat mengkreditkan PM sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan blok nomor urut, pengguna nomor urut Faktur Pajak yang tidak urut tidak dikenai sanksi dan terdapat kewajiban pelaporan nomor yang tidak terpakai


37

7. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti PER-13/PJ/2010 menggunakan nomor seri baru Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT, yaitu di masa FP yang diganti dan di masa pembuatan FP pengganti, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 menggunakan nomor seri yang sama hanya dilaporkan di SPT FP yang diganti 8. Pengkreditan Faktur Pajak PER-13/PJ/2010 Faktur Pajak yang tidak diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya dan yang tidak mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dikreditkan oleh PKP pembeli, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 kesalahan dalam pengisian keterangan Faktur Pajak di luar kuasa PKP Pembeli tetap dapat dikreditkan (nomor tidak urut, kode cabang dan penandatangan belum diberitahukan ke KPP) 9. Nomor seri Faktur Pajak ganda (lebih dari satu) PER-13/PJ/2010 jika terdapat nomor seri Faktur Pajak yang sama atau ganda PKP wajib membetulkan faktur pajak sehingga sequence number tetap terjaga, sedangkan dalam PER24/PJ/2012 seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama/ganda maka dianggap sebagai Faktur Pajak


38

Tidak Lengkap dan setiap PKP akan diberikan jatah dalam pemberian nomor Faktur Pajak

g. Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut Surat Edaran Direktorak Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2012 dalam Lampiran III Tanggal 22 November 2012 a. Perhitunganya menggunakan sistem b. Dalam hal yang diminta PKP kurang dari formula atau ketentuan maka PKP akan menerima sejumlah yang diminta c. Nomor seri yang diberikan paling banyak : 1. Untuk PKP baru 75 nomor seri faktur pajak atau PKP yang melaporkan SPT-nya secara manual/hardcopy atau; 2. 120% dari jumlah faktur pajak yang diterbitkan PKP selama 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan untuk PKP yang melaporkan SPT-nya secara elektronik pada masa sebelumnya.

9. Elektronik Faktur (e-Faktur) a. Dasar Hukum Penggunaan faktur pajak elektronik diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara


39

Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Pada peraturan tersebut diatur beberapa hal sebagai berikut. 1. E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-faktur adalah pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 3. Saat pembuatan dan tata cara pembuatan e-faktur adalah sama dengan saat pembuatan dan tata cara pembuatan faktur pajak konvensional/biasa. 4. Keterangan yang harus diisi dalah e-faktur juga sama dengan faktur biasa. Namun, untuk tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak pada e-faktur adalah berupa tanda tangan elektronik. 5. E-faktur hanya dapat menggunakan mata uang rupiah.Oleh karena itu, untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau

penyerahan

Jasa

Kena


Pajak

(JKP)

yang

40

menggunakan mata uang selain rupiah, harus terlebih dahulu dikonversikan

ke

dalam

mata

uang

Rupiah

dengan

menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-faktur. 6. Pada e-faktur juga dimungkinkan dilakukan pembuatan faktur pajak pengganti,

yaitu atas e-faktur yang salah dalam

pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap,jelas, dan benar. Pembuatan e-faktur pengganti dilakukan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 7. Demikian juga halnya jika terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang e-Fakturnya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan da/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 8. Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.


41

9. Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat

mengajukan permintaan data e-Faktur ke

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat

Pengusaha

Kena

Pajak

dikukuhkan

dengan

menyampaikan surat permintaan data e-Faktur. Namun, permintaan data e-Faktur terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload)ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. 10. Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy). Keadaan tertentu tersebut adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Namun, dalam hal keadaan tertentu ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak, data Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang dibuat dalam keadaan tertentu diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan


42

oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. 11. Bentuk e-Faktur yaitu berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disedikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 12. E-faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy). 13. E-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. 14. Pelaporan e-Faktur dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 15. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 16. E-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.


43

Tujuan diterapkannya e-Faktur Pajak dalah untuk memberikan kemudahan kepada PKP dalam membuat Faktur Pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain: 

Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik



e-Faktur Pajak tidak diharuskan untuk mencetak sehingga mengurani

biaya

kertas,

biaya

cetak

dan

biaya

penyimpanan (clerical/ administration cost)

c. Tata cara Pembuatan dan Pelaporan E-Faktur Langkah 1: Melengkapi Formulir dan Persyaratan a. Menyiapkan

Surat

Permohonan

Sertifikat

Elektronik  Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat

Pernyataan

Persetujuan

Penggunaan

Sertifikat

Elektronik ditandatangani oleh pengurus PKP yang nama tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak Terakhir. Pengurus KPP wajib menunjukkan:  WNI: KTP Elektronik asli, Kartu Keluarga (KK)

asli, beserta photocopy kedua dokumen tersebut;


44

 WNA:

Paspor

asli,

KITAS

/

KITAP

asli,

beserta photocopy kedua dokumen tersebut;  Softcopy pas foto WNI/WNA terbaru yang disimpan

ke dalam CD (compact disc) atau media lain. File foto diberi nama: NPWP-nama pengurus-nomor KTP.  Asli SPT Tahunan Badan & Bukti Penerimaan Surat

atau Tanda Terima Pelaporan SPT. b. Menyiapkan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password  Surat

Permohonan

Kode

Aktivasi

dan Password harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pengurus PKP;  Format Surat Permohonan harus sesuai dengan

Lampiran IA Peraturan DJP No. PER 17/PJ/2014;  PKP harus memenuhi syarat agar dapat mengajukan

kode aktivasi dan password, yakni telah melakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh KPP tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan DJP 120 PER-05/PJ/2012 beserta perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang atau verifikasi yang menyatakan PKP tetap dikukuhkan atau PKP telah


45

dilakukan verifikasi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. PMK-73/PMK.03/2012.

Langkah 2: Pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (sesuai dengan tempat PKP terdaftar) 

Pengurus PKP harus secara langsung menyampaikan surat Permohonan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (petugas KPP tidak menerima Perwakilan pengurus PKP) tempat PKP dikukuhkan.



Petugas KPP

menerima Perwakilan untuk surat

Permohonan Kode Aktivasi dan Password jika akan ditandatangani oleh selain pengurus PKP (dengan syarat melampirkan surat kuasa). 

Penerbitan surat penyetujuan atau penolakan Kode Aktivasi dan Password paling lama 3 (tiga) hari kerja. Kode Aktivasi dikirim melalui pos ke alamat PKP, password dikirim melalui email ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi danPassword.

Langkah 3: Aktivasi


46



PKP wajib membawa surat penyetujuan aktivasi dan password yang

dikirim

oleh

DJP

beserta

lembaran surat Permintaan Aktivasi Akun PKP ke Kantor Pelayanan Pajak. Aktivasi akun akan selesai pada hari itu juga. 

Surat Permintaan Aktivasi Akun PKP harus sesuai dengan

lampiran

IE

Peraturan

DJP

No.

PER/17/PJ/2014.

Langkah 4: e-Nofa 

PKP

dapat

mengakses

e-Nofa

memasukkan username dan password yang

dengan sudah

diberikan oleh DJP. 

e-Nofa sebuah aplikasi untuk mendapatkan elektronik nomor seri faktur pajak yang akan digunakan pada eFaktur.

Langkah 5: Download Aplikasi e-Faktur Pajak 

Aplikasi e-Faktur Windows 32bit: http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFakt ur_Windows_32bit.zip


47



Aplikasi e-Faktur Windows 64 bit: http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur _Windows_64bit.zip



Aplikasi e-Faktur Linux 32 bit: http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur _Lin32.zip



Aplikasi e-Faktur Linux 64 bit: http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur _Lin64.zip



Aplikasi e-Faktur Machinthos 64 bit: http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur _Mac64.zip

Berikut adalah prosedur untuk menerbitkan faktur pajak

Sumber : http://forumpajak.org/permintaan-nomor-seri-faktur-pajak/

GAMBAR 2.1 Prosedur Menerbitkan Faktur Pajak


48

Tabel 2.1 Perbedaan Faktur Pajak Kertas dan e-Faktur Pajak

No

Keterangan

Faktur Pajak Kertas

e-Faktur

1

Format/lay out

Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER-24/PJ/2012

Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP

2

Tanda Tangan

Tanda tangan basah diatas FP kertas

Tanda tangan elektronik berbentuk QR code

3

Bentuk & lembar

Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur

Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas

4

PKP yang membuat

Seluruh PKP

5

Jenis Transaksi

seluruh

PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak Penyerahan BKP/JKP saja

6

Prosedur Lapor /upload & persetujuan DJP

-

e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapatpersetujuan DJP

7

Mata Uang

Rupiah dan Dollar

Rupiah (Selain Rupiah, dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur)

8

Pelaporan SPT PPN

Menggunakan aplikasi tersendiri

Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur

Sumber: http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/

10. E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur Pajak) a. Pengertian E-Nofa E-Nofa adalah sistem atau aplikasi baru penomoran faktur pajak.


49

Mulai 1 Juni 2013, seluruh Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah bisa menggunakan E-Nofa (Elektronik nomor faktur pajak). Penerapan E-Nofa merupakan salah satu bentuk modernisasi yang tengah digencarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Dengan adanya E-Nofa, diharapkan dapat mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dari PKP.

b. Alur Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Ringkasan alur permohonan kode aktivasi dan Password menurut Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 pasal 8 adalah sebagai berikut : 1. PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir. 2. Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password diisi dengan lengkap dan disampaikan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan. 3. KPP menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP apabila PKP memenuhi persyaratan.


50

4. Apabila PKP memenuhi persyaratan, KPP menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi dan mengirimkan Password melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat e-mail PKP. 5. Apabila PKP tidak memenuhi syarat, KPP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password. 6. Apabila surat pemberitahuan Kode Aktivasi dan surat pemberitahuan penolakan tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), KPP akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat e-mail PKP. 7. PKP dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke KPP setelah memenuhi syarat dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke KPP sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat. 8. Apabila PKP tidak menerima Password karena kesalahan penulisan alamat e-mail, PKP harus mengajukan permohonan update e-mail. 9. Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke KPP dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan bukti penerimaan


51

surat dari KPP atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password. 10. KPP menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan diterima. 11. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Kode Aktivasi dicetak, DJP dapat melakukan aktivasi kembali atas Kode Aktivasi yang telah dimiliki oleh PKP melalui surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang dikirim melalui pos ke alamat PKP yang bersangkutan.

Sumber:https://www.google.co.id/search?q=alur+penomoran+faktur+pajak

GAMBAR 2.2 Prosedur Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

11. Elektronik Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 (e-SPT PPN 1111)


52

UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan Pasal 1 ayat 11 dan ayat 12 menyebutkan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan yang melaporkan perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran atas transaksi yang terjadi selama satu bulan. Peraturan Dirjen Pajak No. 44 tahun 2010 tentang bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pasal 2 menyebutkan bahwa SPT Masa PPN terdiri dari: a. Induk SPT masa PPN 1111 b. Formulir 1111 AB memuat rekapitulasi penyerahan dan Perolehan BKP / JKP c. Formulir 1111 A1 memuat daftar Ekspor d. Formulir 1111 A2 memuat pajak keluaran dalam negeri dengan faktur pajak


53

e. Formulir 1111 B1 memuat daftar Impor f. Formulir 1111 B2 memuat pajak masukan dalam negeri dengan faktur pajak g. Formulir 1111 B3 memuat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan Peraturan Dirjen Pajak No. 44 tahun 2010 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa PKP yang melaporkan data pada lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3 kurang dari 25 tidak wajib melaporkan SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan elektronik. Pasal 3 ayat 3 menyebutkan jika PKP yang melaporkan data pada lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3 lebih dari 25 wajib melaporkan SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan elektronik. Peraturan Dirjen Pajak No. 11 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jendral Pajak No. 44/PJ/2010 tentang bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pasal 3ayat 2 menyebutkan bahwa setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk elektronik tidak terbatas jumlah transaksi kurang dari 25 (dua puluh lima) atau lebih dari 25 (dua puluh lima). Peraturan ini berlaku April 2013.


54

12. Pemahaman Sistem Informasi Teknologi Cyber Internet (interconnected-networking) merupakan rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Menurut D.E Conner dalam Sari Nurhidayah

(2015) mendefinisikan

internet

adalah: “Internet, sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumbersumber daya komputerisasi seperti superkomputer yang kuat dan data base informasi.” Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemahaman memiliki kata dasar paham yang berarti pandai dan mengerti benar proses, cara, perbuatan (tentang suatu hal). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Pada awalnya, internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan militer. Dewasa ini, sesuai dengan perkembangan internet yang sangat pesat, tujuan internet tidak hanya untuk keperluan militer, akan tetapi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya: a. Memperoleh informasi


55

Internet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Dengan adanya internet, pengguna dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi, contohnya adalah informasi mengenai prosedur penggunaan dan perkembangan e-faktur dan e-nofa. b. Menambah pengetahuan Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang memerlukan banyak pengetahuan. Internet meberikan kebebasan akses untuk kita mencari atau mendapatkan pengetahuan yang diperlukan, sebagai contoh adalah

pengetahuan

mengenai

Peraturan

Perundang-undangan.

Pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak. c. Memberikan kecepatan untuk mengaksesnya. Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam mengakses dan upload e-faktur dan menerima verfikasinya (Nurhidayah, 2015). 13. Penelitian Terdahulu Ari

Kurniawan

(2016)

melakukan

penelitian

mengenai

penerapan e-faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak di Kota Surabaya.

Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

dan

mendeskripsikan penerapan e-faktur pajak terhadap Pengusaha Kena


56

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan

menggunakan

pendekatan

kualitatif.

Hasil

penelitian

menunjukkan bahwa penerapan e-faktur terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya secara keseluruhan sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa kekurangan

menyangkut

Political

Environtment

menyangkut

dukungan dari pihak otoritas tertinggi terhadap proyek e-government, Leadership menyangkut peran pimpinan proyek e-government, Planning

menyangkut

perencanaan

e-government,

Stakeholder

meliputi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek egovernment, Transparansi meliputi keterbukaan informasi terhadap Stakeholder, Budget terkait pengelolaan dana proyek e-government, Teknologi Terkait teknologi informasi yang digunakan dalam proyek e-government, Inovasi terkait kreatifitas dan pemahaman aparat pelaksana dalam pelaksanaan proyek e-government. Namun masih ada beberapa kekurangan terkait masih perlunya para pengusaha kena pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak karena belum maksimalnya sistem aplikasi yang termasuk dalam indikator planning, selain itu jumlah upgrade yaang terlalu sering bisa mengganggu kenyamanan pelanggan yang dikaitkan dalam indikator Teknologi.


57

Xiaofan Yan (2015) melakukan penelitian mengenai enterprice e-invoicing adoption in China. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi faktur elektronik perusahaan-perusahaan China. Model penelitian terdiri dari tiga kontruk yaitu faktor teknologi, organisasi dan lingkungan hidup. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner ke 70 responden. Dari sembilan hipotesis delapan yang menunjukkan bahwa faktor teknologi, organisasi dan lingkungan hidup berpengaruh terhadap innovation decision making. Analisis menunjukkan adanya hambatan dalam adopsi e-faktur yaitu resiko keamanan, kompabilitas sistem dan masalah legislasi. Irmayati Madewing (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penelitian ini bertujuan

untuk

menganalisis

pengaruh

modernisasi

sistem

administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer) dan beberapa studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait di KPP Pratama Makassar Utara. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan ke wajib pajak badan dengan metode sampling incidental. Analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi, analisis regresi, dan uji-t dan uji-F. Hasil penelitian


58

ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi positif dan signifikan yaitu sebesar 0.502. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t dan uji F dihasilkan t-hitung sebesar 4,492, yang berarti thitung>t-tabel dan F-hitung sebesar 20,174, yang berarti F-hitung>Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara modernisasi sIstem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tri Oktaviarini (2015) melakukan penelitian mengenai Analisis Penerapan E-Faktur dalam Melaporkan SPT Masa PPN. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Masa PPN pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2015. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pengusaha Kena Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak untuk diimplementasikan kebijakan baru faktur pajak. Hasil data pada PT. Imbema Pacific Indonesia menunjukkan bahwa penerapn e-Faktur dalam penyampaian pelaporan masa pada PT. Imbema Pacific Indonesia sudah sesuai dengan sesuai dengan PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur). Rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar penerapan e-Faktur yang

dilakukan

pada

PT.

Imbema


Pacific

Indonesia

tetap

59

dipertahankan, serta perusahaan harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan. Asty Wahyuni (2015) melakukan penelitian mengenai Korelasi antara implementasi e-nofa (Electronic Nomor Faktur) dengan peningkatan pelaporan wajib pajak badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua: studi kasus observasi KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat arah hubungan antara implementasi e-nofa (electronic

nomor

faktur

pajak)

dengan

peningkatan pelaporan wajib pajak badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua di Jakarta Pusat. Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan surat pemberitahun empat tahun terakhir mulai dari tahun 2011 hingga 2014. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi Product Moment. Hasil penelitian ini mengindikasikan

bahwa

arah

hubungan

implementasi

e-nofa

(electronic nomor faktur pajak) adalah kuat positif untuk laporan kepatuhan, kurang bayar, lebih bayar dan negatif kuat untuk laporan nihil yang secara keseluruhan dapat disimpulakan bahwa implementasi e-nofa ini berdampak positif bagi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jakarta Pusat. Secara garis besar variabel independen dan dependen dalam penelitian ini memiliki hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain.


60

Firda Ayu, Endang S.A., Fransisca Y. (2014) melakukan penelitian mengenai Implementasi e-nofa pajak dalam upaya meningkatkan pelaporan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan e-Nofa pajak untuk meningkatkan pelaporan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi banding, dengan uji "t". Makalah ini membandingkan data wajib pajak yang melaporkan pajak sebelum menggunakan e-Nofa dan setelah menggunakan e-Nofa. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pembayar pajak. Hasil penelitian adalah bahwa penggunaan eNofa menimbulkan keuntungan kepada petugas pajak karena mereka dapat mengontrol wajib pajak lebih mudah. Hasil uji "t" menunjukkan bahwa penggunaan e-Nofa dalam hal kepatuhan pajak, pajak lebih bayar, dan pajak nihil lebih baik dari sebelumnya, sementara hasil pajak kurang bayar menghasilkan tidak ada perbedaan sama sekali. Sari Nurhidayah (2015), melakukan penelitian Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet sebagai variabel pemoderasi. 1) Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh postif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem EFilling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


61

Oktu Wanda Gisbu, Kardinal, dan Kathryn (2015) melakukan penelitian

mengenai

Pengaruh

Modernisasi

e-nofa

Terhadap

Kepatuhan PKP dalam penerapan Penomoran faktur. Diperoleh hasil t hitung sebesar 6.719 dengan tingkat signifikansi 0.000 dan nilai t sebesar 1.985. Sehingga t hitung>t table yaitu 6.719>1.985. Jadi, modernisasi elektronik penomoran faktur pajak (e-nofa) PPN berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur di KPP Pratama Ilir Timur. Jiunn-Woei

Lian

(2015),

melakukan

penelitian

empiris

mengenai critical factors for cloud based e-invoice service adoption in Taiwan. Data diperoleh dari penyebaran 251 kuesioner online. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penting dalam adopsi e-faktur dan layanan e-government di Taiwan. Hasil menunjukkan bahwa upaya harapan, pengaruh sosial, kepercayaan dalam e-government, dan risiko yang dirasakan memiliki efek signifikan pada niat untuk mengadopsi e-faktur. Selain itu, kepercayaan dalam e-government dirasakan menyelesaikan risiko hubungan antara masalah niat dan keamanan perilaku mengenai egovernment. Perbedaan Jenis kelamin memoderasi hubungan antara pengaruh sosial dan niat perilaku. Tingkat usia juga memoderasi hubungan antara risiko yang dirasakan dan niat perilaku.


62

Kadek Putri Handayani dan Ni Luh Upadmi (2013), melakukan penelitian Pengaruh efektivitas E-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat. Efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Denpasar Barat. Tabel 2.2 Hasil Ringkasan Penelitian Terdahulu No.

Peneliti

Judul Penelitian

Variabel

Hasil Penelitian

1.

Oktu Wanda Gisbu, Kardinal, dan Kathryn

Pengaruh Modernisasi e-nofa Terhadap Kepatuhan PKP dalam penerapan Penomoran faktur

Independent : Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur Pajak Pertambahan Nilai

Diperoleh hasil t hitung sebesar 6.719 dengan tingkat signifikansi 0.000 dan nilait sebesar 1.985. Sehingga t hitung>t table yaitu 6.719>1.985. Jadi, modernisasi elektronik penomoran faktur pajak (e-nofa) PPN berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur di KPP Pratama Ilir Timur.

2015

Dependent : Kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur

2.

Asti Wahyuni 2015

Korelasi Antara Implementasi e-nofa (Electronic Nomor Faktur) dengan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua

Independent: Implementasi enofa (Electronic Nomor Faktur Pajak) Dependent: Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan


Adanya arah hubungan implementasi e-nofa (electrocic nomor faktur pajak) adalah kuat positif untuklaporan kepatuhan, kurang bayar, lebih bayar, dan negative kuat untuk laporan nihil yang secara keseluruhan.

63

3.

Kadek Putri Handayani dan Ni Luh Supadmi (2013)

4.

Firda Ayu, Endang Siti, dan Fransisca Yaningwati (2014)

5.

Sari Nurhidayah (2015)

Pengaruh efektivitas ESPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat

Independent: Efektivitas Penerapan ESPT Masa PPN

Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Pajak

Independent: Sebelum dan Sesudah Menggunakan E-Nofa

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderassi Pada KPP Pratama Klaten

Independent: Penerapan Sistem E-Filling

Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Dependent: Jumlah Pelaporan Wajib Pajak

Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak Pemodeasi: Pemahaman Internet

Efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Denpasar Barat.

Hasil Menunjukkan bahwa penggunaan eNofa memberikan kemudahan bagi karyawan pajak dalam mengotrol pajak. Hasil uji "t" menunjukkan bahwa penggunaan eNofa dalam hal kepatuhan pajak, pajak lebih bayar, dan pajak nihil lebih baik dari sebelumnya, sementara hasil pajak kurang bayar menghasilkan tidak ada perbedaan sama sekali (1) Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh postif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem EFilling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

6.

Irmayati Madewing 2013

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Independent: Penerapan Modernisasi Sistem


Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan

64

Administrasi Perpajakan. Independent: Kepatuhan Wajib Pajak. 7.

Xiaofan Yan (2015)

Enterprice E-Invoicing Adoption in China

Independen: Technologi, Organisasi dan lingkungan hidup Dependen: Innovation decision making

8.

Jiunn-Woei Lian 2015

Critical Factors for Cloud Based E-Invoice Service Adoption in Taiwan

Independent: Performance expectation, effort expectation, sosial influence, facilitating conditions, trust in egovernment, perceived risk Dependent: Behavioral intention Moderasi: age, gender differences

signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil memberikan kesimpulan bahwa faktor penentu keberhasilan adopsi efaktur yaitu hambatan yang dirasakan, dukungan manajemen, kesiapan keuangan. Faktor lingkungan dan eksternal sangat mempengaruhi dalam menentukan adopsi efaktur diperusahaan. Performance expectation, effort expectation, sosial influence, facilitating conditions, trust in egovernment, perceived risk berpengaruh secara signifikan terhadap Behavioral intention. Perbedaan

Gender memoderasi hubungan antara sosial influence dan behavioral intention. Tingkat usia juga memoderasi hubungan perceived risk dan behavioral intention.

9.

Ary Kurniawan 2016

Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kota Surabaya.

Indepenpen: E-Faktur Dependent:


Penerapan E-faktur terhadap Pengusaha Kena Pajak di KPP Wonocolo Surabaya sudah cukup baik, meskipun ada

65

10.

Tri Oktaviarini 2015

Analisis Penerapan EFaktur dalam Melaporkan SPT Masa PPN.

Pengusaha Kena Pajak

beberapa kekurangan menyangkut political environment.

Independen : Sebelum dan sesudah menggunakan E-Faktur

Hasil data pada PT. Imbema Pacific Indonesia menunjukkan bahwa penerapn e-Faktur dalam penyampaian pelaporan masa pada PT. Imbema Pacific Indonesia sudah sesuai dengan sesuai dengan PER16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur). Rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar penerapan e-Faktur yang dilakukan pada PT. Imbema Pacific Indonesia tetap dipertahankan, serta perusahaan harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan.

Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : dari berbagai referensi penelitian terdahulu


66

B.

Rerangka Pemikiran Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran atas pengaruh penerapan efaktur dan e-nofa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT masa PPN dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi adalah sebagai berikut:

Peningkatan Pelaporan SPT Masa PPN

H1

E-FAKTUR

H3 E-NOFA

H2 H4

Pemahaman Sistem Informasi Teknologi Cyber

GAMBAR 2.3 Rerangka Pemikiran

C.

Hipotesis

Hı: Penerapan E-Faktur berpengaruh terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak badan Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan


67

negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau

menyempurnakan sistem administrasi

perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. E-faktur merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meminimalkan faktur pajak fiktif. Dengan diterapan sistem efaktur diharapkan dapat memberikan kenyaman dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Hı: Penerapan E-Nofa berpengaruh terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak badan Penomoran sendiri oleh wajib pajak membuat banyak terjadi kecurangan yang dilakukan wajib pajak dikarenakan ada beberapa faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain. Melalui reformasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak membuat peraturan baru dengan mengubah penomoran faktur pajak menggunakan sistem elektronik.


68

Peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu PER24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Direktorat Jenderal Pajak berharap dengan adanya peraturan tersebut meminimalisir pajak fiktif. Peraturan tentang e-NOFA ini dibuat untuk meminimalisir wajib pajak dalam melakukan pajak fiktif dan pajak ganda. E-Nofa juga diterapkan untuk memudahkan pegawai pajak dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT masa PPN. H3: Pemahaman sistem informasi teknologi cyber memoderasi pengaruh penerapan E-faktur terhadap peningkatan pelaporan Wajib Pajak Badan Sistem E-faktur adalah layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat faktur pajak secara elektronik. Proses pembuatan faktur pajak dengan menggunakan sistem E-faktur memanfaatkan jaringan komunikasi cyber. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti terhadap sistem informasi teknologi cyber

yaitu mengetahui bagaimana cara

mengoperasikan cyber. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan sistem informasi teknologi cyber, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan yang diberikan oleh DJP dalam rangka meningkatkan pelaporan SPT Masa PPN.


69

H4: Pemahaman sistem informasi teknologi cyber memoderasi pengaruh penerapan E-Nofa terhadap peningkatan pelaporan Wajib Pajak Badan Sistem E-Nofa adalah layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat penomoran faktur pajak secara elektronik. Proses penomoran faktur pajak dengan menggunakan sistem E-Nofa memanfaatkan jaringan komunikasi cyber.

Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak

dituntut untuk mengerti terhadap sistem informasi teknologi cyber

yaitu

mengetahui bagaimana cara mengoperasikan cyber. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan sistem informasi teknologi cyber, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan yang diberikan oleh DJP dalam rangka meningkatkan pelaporan SPT Masa PPN.


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS. Teori pengharapan (expectancy theory) awalnya dikembangkan

Recommend Documents