BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. saham dan manajer sebagai suatu hubungan keagenan (agency relationship),

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. KAJIAN PUSTAKA 1. Teori Agensi (Agency theory) Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan kontrak antara pemegang saham dan manajer sebagai suatu hubungan keagenan (agency relationship), dimana pemegang saham adalah prinsipal yang memberikan wewenang kepada manajer sebagai agen untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Manajer diasumsikan memperoleh kepuasan dalam bentuk uang (pecuniary benefits) dan kepuasan dalam bentuk non keuangan (nonpecuniary benefits), misal bersantai-santai dalam pekerjaan, memboroskan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Kepuasan non keuangan sifatnya non produktif, maka kegiatan tersebut akan mengakibatkan nilai perusahaan turun dan tentu saja dalam hal ini pemegang saham dirugikan. Pemegang saham

eksternal (outside equity) menyadari adanya

kemungkinan penurunan nilai perusahaan sebagai akibat tindakan nonproduktif manajer. Oleh karena itu investor hanya akan mau membeli saham dengan harga yang lebih rendah, dengan jika tidak ada tindakan manajer yang nonproduktif. Penurunan kepuasan dari agen yang timbul dari hubungan keagenan manajer dengan pemegang saham eksternal oleh Jensen dan Meckling (1976) disebut sebagai biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan adalah merupakan jumlah dari: (1) monitoring expenditures by the principal; (2) bonding expenditures by the agent; dan (3) residual loss. Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa masalah

8

http://digilib.mercubuana.ac.id/

9

antara principal dan agent timbul karena adanya informasi yang asimetris (information asymetry). Informasi asimetri adalah keadaan dimana informasi yang diberikan kepada principal berbeda dengan yang diberikan kepada agent untuk melakukan tindakan yang oportunistik. Tindakan yang oportunistik (opportunistic behaviour) adalah tindakan yang tujuannya mementingkan kepentingan diri sendiri. Hal tersebut dikarenakan manajemen perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dengan investor dan kreditor lainnya. Bentuk konflik yang lain adalah konflik antara pemegang saham dan kreditur. Kreditur sebagai

prinsipal meminjamkan sejumlah uang kepada

pemegang saham sebagai agen, di mana

agen diberi wewenang untuk

menggunakan dana pinjaman guna menjalankan kegiatan operasinya. Dalam hal ini pemegang saham dapat melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraanya, tetapi pada saat yang sama akan merugikan kreditur. Sebagai contoh, pemegang saham menggunakan uang pinjaman tersebut untuk pembayaran deviden. Disebabkan adanya kemungkinan risiko tindakan pemegang saham tersebut maka dalam hal ini biaya keagenan direfleksikan dengan adanya kenaikan tingkat bunga yang harus ditanggung pemegang saham. Berkaitan dengan hubungan keagenan tersebut maka akuntansi berperan penting sebagai alat monitoring perusahaan, sehingga biaya kontrak dapat diminimumkan.

Lambert (2001: 4)

mengatakan bahwa hubungan keagenen

menimbulkan masalah insentif (incentive problems), dan teori keagenan digunakan dalam riset akuntansi untuk menjawab dua pertanyaan dasar yaitu “(1)


10

how do features of information, accounting, and compensation system affect (reduce or make worse) incentive problems, and (2) how does the existence of incentive problems affect the design and structure of information, accounting, and compensation system?” 2. Teori Deterrence (Deterrence Theory) Deterrence theory merupakan salah satu teori yang terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak. Teori ini didasarkan pada paradigma manfaat. Teori ini menggambarkan suatu model yang memperhitungkan biaya dan manfaat potensial yang akan diperoleh dari suatu tindakan yang dipilih.(Jeremy Bentham, 1974) Sanksi legal merupakan kerugian potensial yang timbul akibat dari tindakan illegal yang telah dilakukan. Presepsi seseorang terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi komitmennya terhadap tindakan illegal. Seseorang akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat tindakan melanggar aturan. Secara rasional, setiap wajib pajak akan memilih dan berusaha melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin dengan tingkat rasio (sanksi) yang rendah. Menurut Becker (1968), besarnya optimalitas sanksi dapat ditentukan dengan rasionalitas

masing-masing

indovidu

yang

terlibat

didalamnya

guna

memaksimalkan fungsi utilitas. Apabila biaya yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran ebih kecil dari manfaat yang diperoleh, maka wajib pajak cenderung melanggar. Sebaliknya jika biaya yang diperlukan lebih besar dari manfaat yag diperoleh, maka wajib pajak cenderung menghindari pelanggaran.


11

3. Audit Eksternal Auditor eksternal adalah akuntan publik bersertifikat yang melakukan pemeriksaan berkala terhadap pembukuan dan catatan dari perusahaan dimana ia tidak berafiliasi dengan perusahaan tersebut. Auditor eksternal atau disebut juga auditor independen biasanya digunakan untuk menghindari konflik kepentingan dan untuk menjamin integritas proses audit. Memastikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya tindak kecurangan di dalamnya merupakan tujuan dari audit eksternal. Sedangkan kegiatan audit eksternal sendiri merupakan persyaratan bagi perusahaan yang go public untuk memberikan bukti akan kebenaran laporan keuangan kepada investor dan juga bisa dimaksudkan untuk melakukan tugas khusus seperti penyelidikan. Tanggung jawab utama auditor eksternal adalah memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan organisasi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dalam suatu periode. Auditor eksternal juga menilai apakah laporan keuangan organisasi disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode. Opini ini akan digunakan para pengguna laporan keuangan, baik di dalam organisasi terlebih di luar organisasi karena laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan oleh para pemakai laporan yang berkepentingan terhadap perusahaan baik pihak eksternal (pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan lain sebagainya) maupun pihak internal (manajemen). Laporan keuangan juga bisa menjadi bukti pertanggungjawaban manajemen


12

terhadap segala sumber daya pemilik yang telah dikelolanya. Auditor eksternal disini merupakan pihak ketiga, dengan kata lain auditor eksternal bukan bagian dari organisasi atau perusahaan yang terkait. Secara independen, para auditor eksternal melakukan penugasan berdasarkan kontrak yang diatur dengan ketentuan perundang-udangan maupun standar profesional yang berlaku. Mulyadi (2002) menjelaskan lima pendapat yang mungkin diberikan oleh auditor atas laporan keuangan yang diauditnya. Pendapat tersebut adalah: 1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Kata “wajar” dalam paragraf pendapat mempunyai makna: a. Bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran. b. Lengkap informasinya. 2. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language). Jika laporan keuangan tetap disajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien namun terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, auditor dapat menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas lain dalam laporan audit, meskipun tidak. Keadaan yang menjadi


13

penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi katakata dalam laporan audit baku adalah: a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Ketidakkonsistenan terjadi apabila ada perubahan prinsip akuntansi atau metode akuntansi yang mempunyai akibat material terhadap daya banding laporan keuangan perusahaan. b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup suatu entitas. c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. d. Penekanan atas suatu hal. e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain. 3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) Pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit dapat diberikan jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini: a. Lingkup audit dibatasi oleh klien. b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor. c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 4. Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion)


14

Pendapat tidak wajar dapat diberikan oleh auditor jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Pendapat ini mengindikasikan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. 5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion). Laporan tanpa pendapat (no opinion report) dapat terjadi jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien dan terdapat pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit. 4. Controlling Family Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang masih memiliki dominan kepemilikan saham oleh keluarga diperusahaan. Kepemilikan saham di negara berkembang sebagian besar dikontrol oleh kepemilikan keluarga, termasuk perusahaan di Indonesia (Arifin, 2003). Menurut Leino (2009) perusahaan keluarga mempunyai peran yang penting untuk ekonomi baik lokal ataupun regional karena dapat memberikan kestabilan ekonomi yang permanen. Selain itu, Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih efisien daripada perusahaan yang dimiliki publik karena biaya pengawasan yang dikeluarkan atau monitoring cost nya lebih kecil. Sedangkan Maury (2006) berpendapat bahwa dengan adanya kepemilikan keluarga di suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan profitabilitas di dalam


15

perusahaan tersebut bila dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik nonkeluarga. Sebuah bisnis keluarga dikelompokkan sebagai bisnis keluarga jika orangorang yang terlibat dalam bisnis sebagian besar masih terikat dalam garis keluarga. Dalam sebuah usaha keluarga, anggota keluarga secara ekonomis tergantung pada yang lain, dan bisnisnya secara strategis dihubungkan pada kualitas hubungan keluarga.Itu juga menggabungkan sebuah rentang situasi mulai dari perusahaan keluarga generasi tunggal suami dan istri, anak, dan keponakan (Susanto et al, 2007). Sedangkan menurut (Hoover, 2000), dalam sebuah usaha keluarga, maka kekuatan utama dalam bisnis keluarga adalah kekuatan hubungan kekerabatan dan didukung komunikasi yang baik untuk menjalankan bisnis keluarga.Suatu organisasi dinamakan perusahaan keluarga apabila paling sedikit ada keterlibatan dua generasi dalam keluarga itu dan mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan (Susanto et al, 2007). Dalam beberapa tahun terakhir, banyak definisi perusahaan keluarga disampaikan, kebanyakan dari usulan definisi itu berfokus pada beberapa faktor yang melingkupi perusahaan keluarga seperti kepemilikan, kendali, manajemen dan keinginan untuk melestarikan suksesi antar generasi atau masalah-masalah budaya. Banyak peneliti sependapat bahwa keterlibatan keluarga dalam perusahaan lah yang membuat perusahaan keluarga menjadi berbeda dibanding dengan perusahaan non keluarga (Miller dan Rice, 1967). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Bernard (1975: 42) bahwa perusahaan keluarga dikendalikan


16

oleh anggota keluarga tunggal khususnya dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang penting. Beberapa peneliti mengintepreatsikan keterlibatan keluarga dalam hal kepemilikan dan manajemen (Handler, 1989). Sementara itu Churchill dan Hatten (1987) lebih cenderung menambahkan faktor keberadaan keluarga pada saat terjadinya sukses yang berasal dari dalam anggota keluarga itu sendiri. Lebih lanjut Carsrud (1994: 40) menjelaskan bahwa perusahaan keluarga adalah perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh keluarga dan pembuatan dan pengambilan kebijakan perusahaan di dominasi oleh anggota “emotional kinship group”. Ini berarti bahwa sesuatu perusahaan keluarga manakala dominasi anggota keluarga yang termasuk dalam kelompok yang mempunyai pertalian keluarga secara emosional sangat besar dan kelihatan secara kasat mata. Prasetyo (2009), menemukan bahwa perusahaan publik di Indonesia, perusahaan yang dikendalikan keluarga, perusahaan negara, atau perusahaan yang dikendalikan institusional, memiliki masalah agensi yang lebih kecil daripada perusahaan yang dikendalikan publik atau perusahaan tanpa pemegang saham pengendali. Perusahaan yang dikendalikan keluarga memiliki masalah agensi yang lebih sedikit karena terdapat konflik yang lebih sedikit antara prinsipal dan agen, tetapi terdapat masalah agensi lain yaitu antara pemegang saham mayoritas. 5. Foreign Ownership Porter (1990) menyatakan bahwa tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan. La Porta, et al (1999) mengungkapkan bahwa pemegang


17

kendali pada perusahaan dapat berupa pemerintah, keluarga, institusi keuangan dengan kepemilikan luas, karyawan, koperasi atau investor asing. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dengan adanya penanaman modal asing tersebut maka akan timbul kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di indonesia. Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para stakeholder-nya dimana secara tipikal berdasarkan atas home market (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman, 1995; Barkemeyer, 2007; Djakman dan Machmud, 2008). Selama ini kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap peduli terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti diketahui negara-negara di Amerika dan Eropa sangat memperhatikan isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Machmud dan Djakman, 2008). Salah satu bukti bahwa negara Eropa peduli terhadap sosial adalah di bentuknya European Environmental Agency (EEA) yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan bertemakan lingkungan hidup di Eropa.


18

Variabel kepemilikan asing merupakan variabel dummy yang merujuk pada penelitian Hidayati (2013), pengukuran berdasarkan kepemilikan saham asing ≥ 20% diberi skor 1 dan < 20% diberi skor 0. Batas 20% ini berdasarkan UURI No.8/1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan seseorang yang secara langsung maupun tidak langsung memegang saham minimal 20% disebut sebagai pemegang saham substansial (penting). 6. Tax Avoidance Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan fenomena yang cukup unik karena merupakan perbuatan yang sebenarnya legal secara hukum. Hanlon dan Heitzman (2010) menjelaskan bahwa Tax Avoidance didefinisikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan. Pengertian lain disebutkan bahwa penghindaran pajak adalah penggunaan aturan sah untuk memodifikasi situasi keuangan individu dalam rangka untuk menurunkan jumlah pajak penghasilan terutang. Terdapat perbedaan pandangan antar negara satu dengan yang lain mengenai skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan atau tidak. Menurut Danny Darussalam (dikutip dari www.ortax.org ) skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable Tax Avoidance). 2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable Tax Avoidance).


19

Di Indonesia sendiri, belum ada defin isi yang jelas mengenai acceptable Tax Avoidancemaupun unnaceptable Tax Avoidance.Tax Avoidancesangat mungkin terjadi karena aturan atau undang-undang mengenai pajak dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran yang disebabkan oleh kompleksitas hukum pajak. Dari kompleksnya aturan pajak, terdapat kemungkinkan timbulnya penafsiran kreatif yang menguntungkan atas aturan pajak tersebut yang kemudian memicu lahirnya Tax Avoidance. Dalam praktiknya seringkali terdapat perbedaan antara wajib pajak dan aparat pajak mengenai penafsiran dalam peraturan perundangan pajak. Hal itu disebabkan karena dari sudut pandang wajib pajak akan melihat bahwa selama upaya menghindari pajak yang mereka lakukan tidak melanggar undang-undang maka hal tersebut bersifat legal. Sedangkan aparat pajak dan pemerintah tentunya tidak ingin peraturan perundangan tentang pajak malah disalahgunakan sematamata untuk kepentingan wajib pajak sehingga merugikan negara. Meskipun dari perspektif hukum, moral dan ekonomi beranggapan bahwa penghindaran pajak adalah legal, terlalu banyaknya upaya penghindaran dapat menghasilkan praktik di sisi lain yang kemudian dapat berubah kearah penggelapan pajak (tax evasion) yang melanggar hukum. Perlu diketahui bahwa Tax Avoidance sangatlah berbeda dengan tax evasion. Tax Avoidance dijelaskan sebagai suatu rangkaian kesatuan strategis perencanaan pajak oleh perusahaan. Sedangkan penelitian Kay (1980) dalam Slemrod dan Yitzhaki (2002) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai upaya untuk merekayasa atau memalsukan sifat dasar dari sebuah obyek (transaksi)


20

sehingga terhindar dari peraturan perundangan yang seharusnya berpengaruh terhadap transaksi itu. Hal tersebut dapat terjadi karena telah dilakukan upaya yang diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah perlakuan pajak yang berbeda dari yang seharusnya. Dengan kata lain, penggelapan pajak merupan skema memperkecil pajak yang bersifat melanggar ketentuan perpajakan (illegal). Dalam literatur keagenan, penghindaran pajak dapat memfasilitasi manajerial untuk melakukan manipulasi laba dimana aktivitas ini memunculkan kesempatan bagi manajemen untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor. Hal tersebut memiliki kemungkinan untuk terdeteksi oleh pemeriksa pajak, sehingga manajer membenarkan aktivitas tersebut dengan mengatakan ketidaktahuan atas hal tersebut.(Chasbiandani dan Martani, 2011). Beberapa pandangan menyatakan bahwa manajer perusahaan, dalam upaya mereka untuk mengurangi pajak perusahaan, adalah suatu tindakan keuangan yang dibenarkan demi kepentingan pemegang saham. Avi-Yonah (2006) dalam Otusanya (2011) berpendapat bahwa : “Jika pajak dianggap sebagai 'biaya' seperti biaya lain yang dikenakan pada perusahaan, perlu bagi manajemen untuk mencoba untuk meminimalkan biaya ini, atau bahkan mengubahnya menjadi keuntungan”. Dengan demikian, aktivitas yang berhubungan dengan mengurangi beban pajak perusahaan mungkin dipengaruhi oleh dorongan dan keinginan manajer untuk mencapai angka laba yang lebih tinggi. Penelitian Otusanya (2011) memaparkan berbagai skema yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak, antara lain :


21

1) Penghindaran pajak penjualan dengan melaporkan pendapatan aktual lebih rendah dari yang seharusnya 2) Penghindaran pajak atas laba dengan cara melaporkan biaya produksi aktual lebih tinggi dari yang seharusnya 3) Penghindaran terhadap pemotongan pajak dengan cara melaporkan pembayaran upah lebih rendah dari yang sebenarnya. Pajak merupakan hal yang menjadi perhatian penting karena beban pajak akan mengurangi laba bersih dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih & Sari, 2013; Prakosa, 2014). Fiskus menghendaki penerimaan pajak yang sebesar-sebesarnya, sementara manajemen perusahaan menghendaki laba perusahaan tinggi dengan beban pajak yang rendah (Prakosa, 2014). Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan melalui aktivitas penghindaran pajak (Tax Avoidance). 7. Ukuran Perusahaan Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol karena dikaitkan dengan teori agensi. Perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar, akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Perusahaan-perusahaan kecil mungkin tidak menunjukkan perilaku tanggung jawab sosial secara jelas sebanyak yang dilakukan perusahaan besar, karena perusahaan yang berada dalam tahap dewasa dan tumbuh akan


22

menarik lebih banyak perhatian dari lingkungan perusahaan dan memerlukan respon yang lebih terbuka. Menurut Cowen et al (1987) dalam Sembiring (2005), perusahaan dengan aktivitas operasi yang besar, memiliki pengaruh yang besar di lingkungan perusahaan karena masyarakat akan memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin besar. Dari segi tenaga kerja dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan, maka tekanan pada pihak manajemen untuk memperhatikan kepentingan tenaga kerja akan semakin besar. Program yang berkaitan dengan tenaga kerja merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, yang semakin banyak dilakukan oleh perusahaan. Hal ini berarti program tanggung jawab sosial perusahaan juga semakin banyak dan akan diungkapkan dalam laporan tahunan. Siegfierd (1972) dalam penelitian Lanis dan Richardson (2007), mengemukakan bahwa perusahaan besar lebih banyak melakukan agresivitas pajak dibanding perusahaan kecil karena perusahaan besar menginginkan laba dan kekuatan politik yang lebih dibandingkan dengan perusahaan kecil dan mampu untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan. Ukuran perusahaan menurut Lanis dan Richardson (2013) dapat diukur dengan logaritma natural total asset dengan rumus sebagai berikut : Size = Ln total asset


23

8. Leverage Leverage didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat penggunaan hutang dalam membiayai asset perusahaan. Leverage digunakan sebagai variabel kontrol. Richardson dan Lanis (2007) meneliti pengaruh Leverage terhadap tax avoidance menyatakan bahwa untuk variabel Leverage, karena adanya beban bunga akan mengurangi beban pajak, maka semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai GAAP ETR perusahaan akan semakin rendah. Artinya, Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Rasio Leverage menunjukan besarnya modal yang berasal dari pinjaman yang digunakan untuk membiayai investasi dan operasional perusahaan (Van Horne, 2009). Rasio Leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio. Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan hutang terhadap Total Shareholder’s Equity yang dimiliki perusahaan. Rasio ini merupakan rasio yang seberapa jauh dana yang disediakan kreditur, apabila penggunaan utang banyak maka perusahaan harus membayar bunga tinggi yang berdampak pada risiko kebangkrutan sehingga akan menurunkan profitabilitas perusahaan. Rumus yang digunakan adalah: Leverage=

Total Liability Total Shareholder’s Equity


24

B. Kajian Riset Terdahulu Berikut disajikan ringkasan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan : Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No Nama Peneliti 1 Kiridaran Kanagaretnam et al. (2014)

Judul Penelitian Auditor Quality and Corporate Tax Avoidance

Variabel Penelitian Variabel Dependen : Tax Avoidance Variabel Independen : Auditor quality dengan Big 4/Non Big 4

2

Martinez dan Lessa The Effect of Tax (2014) Aggressiveness and Corporate to audit fee

Variabel dependen: Audit fee Variabel Independen : Tax Avoidance

3

Puspita (2014)

Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak

4

Alves (2013)

The impact of audit committee existence and external auditor to earning management

Variabel dependen: Latar Belakang Keahlian Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Kompensasi Eksekutif, Struktur Kepemilikan Publik, Struktur Pemegang Saham Terbesar Variabel Independen : Penghindaran pajak Variabel dependen: Keberadaan komite audit, Ukuran KAP

5

Reza (2012)

Pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap

Variabel Dependen : Manajemen laba (disecetionary accrual) Variabel Dependen : jumlah dewan komisaris, presentasi kehadiran dewan


Hasil Dampak kualitas audit terhadap penghindaran pajak semakin terungkapkan apabila institusi lemah Terdapat hubungan positif antara penghindaran pajak dan audit fee Kepemilikan saham publik dan kepemilikan saham terbesar berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Ukuran KAP berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba

Jumlah anggota komite audit mempengaruh GAAP ETR, dan

25

penghindaran pajak

6

7

8

9

10

Are famili firms more or less tax aggressive?

Chen et al (2010)

Sari, D.K. dan Martani, D (2010)

Timothy (2010)

Harlon,M. dan Slemrord, J-2009

Desai dan Dharmapala (2006)

komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, presentasi kehadiran komite audit, latar belakang keuangan komite audit Variabel Dependen : Tax Aggressive Variabel Independen : Family Firms

Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif

Variabel Dependen : Tax Aggressive

Effects of corporate governance on tax aggressiveness


What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives


Variabel Independen : Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, GCG

Variabel Independen : Effect of Corporate Governance

Variabel Independen: Evidence Variabel Dependen : Tax Avoidance Independen : Kompensasi Insentif

Sumber: Jurnal-jurnal penelitian terdahulu


latar belakang keuangan komite audit berpengaruh terhadap current ETR

Hubungan antara perusahaan keluarga dan pajak agresif mempunyai hasil yang tidak signifikan. Perusahaan keluarga dan corporate governance terhadap tindakan pajak agresif berpengaruh negatif dan hasilnya tidak signifikan. Kepemilikan saham oleh direktur, direktur independen, dan persentase pemegang saham terbesar (sebagai proksi untuk kekuatan Harga saham dan tindakan pajak agresif perusahaan mempunyai hasil yang signifikan secara statistik. Meningkatkan kompensasi insentif cenderung mengurangi tingkat penyembunyian pajak.

26

C. RERANGKA PEMIKIRAN 1. Audit Eksternal KAP Big 4 berpengaruh terhadap Tax Avoidance Pemilihan KAP Big 4 ini disebabkan oleh reputasi dan kredibilitas internasional yang dimiliki auditor. Oleh karena itu, penunjukkan auditor Big 4 merupakan penanda bagi publik bahwa laporan keuangan yang dilaporkan memiliki kredibilitas yang tinggi. Pada penelitian oleh Becker et al. (1998) dalam Alves (2013) menemukan bahwa auditor Big 4 menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada auditor non Big 4, karena Big 4 auditor memiliki insentif yang lebih besar untuk menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada non Big 4. Namun dari hal diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa KAP Big 4 dapat memfasilitasi manajer dalam upaya melakukan Tax Avoidance mengingat sebuah KAP juga menawarkan jasa non assurance yaitu berupa jasa pajak dan manajemen dimana peluang tersebut dapat digunakan manajemen untuk melakukan upaya Tax Avoidanceguna mencapai kepentingannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Alves (2013) yang menyebutkan bahwa KAP Big 4 berpengaruh positif dan signifikan terhadap earning management. Menurut agency theory, manajemen sebagai agen menunjuk auditor eksternal untuk memberikan opini dalam rangka mempertanggung jawabkan kinerja perusahaannya kepada principal. Pihak principal dianggap akan lebih mempercayai laporan dari auditor dengan nama KAP yang besar.


27

2. Controlling Family terhadap Tax Avoidance Dengan semakin besar proporsi kepemilikan oleh satu pihak tertentu, akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan memiliki keuntungan dan kerugian. Kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan cara penyelesaian masalah agensi yang paling umum, sebab mereka mendapatkan insentif dan kesempatan untuk mengawasi manajer, namun juga membawa konflik kepentingan yang lain, yaitu antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas (Desai dan Dharmapala, 2009). Antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas terdapat perbedaan orientasi terhadap perusahaan. 3. Foreign Ownership terhadap Tax Avoidance Struktur Kepemilikan Asing tidak berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak dari perusahaan yang terdaftar di BEI, dikarenakan perusahaan yang terdapat kepemilikan asing didalamnya memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap reputasi perusahaan. Oleh karena hal inilah, perusahaan yang terdapat kepemilikan asing di dalamnya lebih memilih untuk meminimalkan tindakan pajak agresif karena salah satu kerugian dari tindakan tersebut yakni martabat perusahaan yang akan menjadi kurang baik apabila ditemukan akibat audit oleh pihak fiskus atau para pemeriksa pajak. (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Machmud dan Djakman, 2008) Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji pengaruh Audit Eksternal, Controlling Family dan Foreign Ownership terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini menggunakan variabel


28

dependen, variable independen, dan variable kontrol. Variabel dependen yang digunakan adalah Tax Avoidance dengan menggunakan proksi Cash Effective Tax Rates (CETR), variabel independennya adalah audit eksternal yang diproksikan dengan KAP Big Four dan Non Big Four, Controlling Family dan Foreign Ownership dengan proksi kepemilikan jumlah saham tercatat. Sedangkan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan leverage. Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak. Kerangka pemikiran dijelaskan pada Gambar sebagai berikut : Audit Eksternal Tax Avoidance

Controlling Family Foreign Ownership

Ukuran Perusahaan

Leverage

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran


29

D. HIPOTESIS 1. Pengaruh Audit Eksternal KAP Big 4 berpengaruh terhadap Tax Avoidance Sebagian besar perusahaan menggunakan jasa KAP Big 4 sebagai auditor mereka untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.Pemilihan KAP Big 4 ini disebabkan oleh reputasi dan kredibilitas internasional yang dimiliki auditor.Oleh karena itu, penunjukkan auditor Big 4 merupakan penanda bagi publik bahwa laporan keuangan yang dilaporkan memiliki kredibilitas yang tinggi.Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa auditor dalam kelompok Big 4 memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding non Big 4. Seperti pada penelitian oleh Becker et al. (1998) dalam Alves (2013) menemukan bahwa auditor Big 4 menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada auditor non Big 4, karena Big 4 auditor memiliki insentif yang lebih besar untuk menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada non Big 4. Namun dari hal diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa KAP Big 4 dapat memfasilitasi manajer dalam upaya melakukan Tax Avoidance mengingat sebuah KAP juga menawarkan jasa non assurance yaitu berupa jasa pajak dan manajemen dimana peluang tersebut dapat digunakan manajemen untuk melakukan upaya Tax Avoidanceguna mencapai kepentingannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Alves (2013) yang menyebutkan bahwa KAP Big 4 berpengaruh positif dan signifikan terhadap earning management. Menurut agency theory, manajemen sebagai agen menunjuk auditor eksternal untuk memberikan opini dalam rangka mempertanggung jawabkan kinerja perusahaannya kepada principal. Pihak principal dianggap akan lebih


30

mempercayai laporan dari auditor dengan nama KAP yang besar. Namun karena adanya asimetri informasi yang terdapat dalam hubungan kepentingan manajemen dan pemilik saham, manajemen melakukan moral hazard dimana manajemen berupaya untuk melakukan penghindaran pajak agar laba tidak semakin kecil.Dalam hal ini manajemen mengikutsertakan peran auditor eksternal dari sebuah KAP yang dipercaya memiliki kompetensi untuk membantu mencapai tujuan manajemen itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut : HA1 : Audit Eksternal KAP Big 4 berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance 2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Keluarga (Controlling Family) terhadap Tax Avoidance Dengan semakin besar proporsi kepemilikan oleh satu pihak tertentu, akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan memiliki keuntungan dan kerugian. Kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan cara penyelesaian masalah agensi yang paling umum, sebab mereka mendapatkan insentif dan kesempatan untuk mengawasi manajer, namun juga membawa konflik kepentingan yang lain, yaitu antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas (Desai dan Dharmapala, 2009). Antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas terdapat perbedaan orientasi terhadap perusahaan. Pemegang saham minoritas, atau sering disebut sebagai pemegang saham publik, dapat dikatakan merupakan representasi kepentingan salah satu


31

shareholder, yaitu masyarakat, terhadap perusahaan.Semakin besar proporsi kepemilikan oleh publik, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut lemah, dan tata kelola kurang baik.Karena dengan sedikit insentif, mereka menjadi kurang memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan kurang termotivasi mengontrol kerja manajer.Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terlalu tersebar bahkan memiliki masalah dalam profitabilitasnya (Xu dan Wang, 1999). Pemegang saham publik juga terbukti tidak agresif dalam pembiayaan perusahaan, yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha (Handayani, 2007). Kurangnya motivasi pemegang saham publik untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, menjadikan strategi pajak yang diambil kurang agresif. Selain itu, kepemilikan oleh publik juga memiliki karakteristik seperti masyarakat pada umumnya, yang mengharapkan perusahaan memberikan kontribusi untuk pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak. Maka dengan semakin besar kepemilikan publik dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah: HA2 :Controlling Family berpengaruh signifikan terhadap perilaku Tax Avoidance. 3. Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing (Foreign Ownership) terhadap Tax Avoidance Struktur Kepemilikan Asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dari perusahaan yang terdaftar di BEI. Pengaruh negatif ini


32

dikarenakan perusahaan yang terdapat kepemilikan asing didalamnya memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap reputasi perusahaan. Oleh karena hal inilah, perusahaan yang terdapat kepemilikan asing di dalamnya lebih memilih untuk meminimalkan tindakan pajak agresif karena salah satu kerugian dari tindakan tersebut yakni martabat perusahaan yang akan menjadi kurang baik apabila ditemukan akibat audit oleh pihak fiskus atau para pemeriksa pajak. (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Machmud dan Djakman, 2008) HA3 :Foreign Ownership berpengaruh signifikan terhadap perilaku Tax Avoidance.


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. saham dan manajer sebagai suatu hubungan keagenan (agency relationship),

Recommend Documents