BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A.
Kajian Pustaka
1.
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan dalam kegiatan
perekonomiman yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sadono dalam Novianto, 2013). Sehingga pertumbuhan ekonomi memang dijadikan prestasi perkembangan suatu perekonomian. Perekonomian suatu daerah bisa dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat pencapaian kegiatan ekonomi daerah tersebut pada masa sekarang lebih tinggi dibandingkan pencapaian masa sebelumnya. Menurut Todaro (2003) dalam Rizky (2011), Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor,yaitu : 1.
Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja
yang bekerja yang
notabenya merupakan salah satu faktor yang akan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif. 2.
Akumulasi Modal Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di
dalamya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang
1
digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang. 3.
Kemajuan Teknologi Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting
dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut Arsyad dalam Andi (2014) Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai kenaikan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. PDB sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi juga di jelaskan dalam teori pertumbuhan Neo Klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi didaerah diukur dengan PDRB bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksinya (Sadono dalam Eko, 2013). Pendapatan Domestik Regional bruto (PDRB) dalam penyajiannya dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui
2
pergerakan dan stuktur ekonomi.
2.
Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik Pada era sebelum tahun 1870 para ekonom mengemukakan bahwa untuk
mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dibutuhkan peran modal sebagai bagian terpenting (Rahardjo, 2013). Penggunaan modal
tersebut
untuk
meningkatkan produksi dari sisi penawaran yang tinggi, sehingga berdampak pada tingginya jumlah permintaan. Namun dalam prakteknya, penawaran yang tinggi tersebut tidak diimbangi oleh permintaan yang tinggi pula sehingga menimbulkan masalah seperti kelebihan produksi, penganguran dan deflasi. Secara umum asumsi yang digunakan Kaum Klasik yaitu perekonomian dalam keadaan full employment, perekonomian terdiri dari dua sektor (produsen dan konsumen), tidak ada campur tangan pemerintah dan perekonomian diserahkan ke mekanisme pasar. Teori pertumbuhan ekonomi kalsik ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo. Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Adam Smith dalam Rizky (2011) dalam bukunya “An inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation”, dibuat dengan teori invisible hands. Teori ini membedakan dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: a. Pertumbuhan output total dan b. Pertumbuhan penduduk.
3
3.
Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik Teori ini dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W Swan
(1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi. Teori ini menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya subtitusi antara kapital dan tenaga kerja. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam rasio modal output dan rasio modal-tenaga kerja. Teori SolowSwan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga campur tangan pemerintah tidak diperlukan. Campur tangan pemerintah hanya sebatas pada kebjakan fiskal dan moneter (Tarigan dalam Novianto 2013). Tteori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengatur tanpa pembatasan. Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah (Arsyad dalam Rizky, 2011). Dalam bentuknya yang lebih formal, model pertumbuhan Neo Klasik Solow memakai fungsi agregat standar (Todaro dan Stepehen C. Smith dalam Novianto 2013) : Y
= Aeµ t .Kα .L1-α
Y
= Produk Domestik Bruto
K
= stok modal fisik dan modal manusia
4
L
= tenaga kerja non terampil
A
= konstanta yang merefleksikan tingkatan tekonologi dasar
eµ t
= melambangkan tingkat kemajuan teknologi
α
= melambangkann
elastisitas
output
terhadap
model,
yaitu
persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1% penambahan modal fisik dan modal manusia. Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yaitu: 1. Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi 2. Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi 3. Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi
4.
Pandapatan Asli Daerah (PAD) Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang
Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengacu pada pasal 6 UU no.33 Tahun 2004, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
5
Permendagri tersebut bisa dijadikan penyeimbang antara keinginan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dengan kegiatan usaha dan masyarakat yang stabil dan makmur perekonomiannya. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Secara sederhananya, PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan dalam wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. PAD merupakan sumber pendanaan utama daerah, yang seharusnya semakin tinggi PAD, akan berdampak pada tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat akan berkurang. Dengan demikian daerah akan lebih leluasa dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan rancangan ekonominya. PAD sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu : 1.
Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang
6
hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan. 2.
Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratanpersyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. 3.
Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. 4.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang
tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa
7
materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
5.
Dana Alokasi Umum (DAU) Definisi DAU menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU no.17 Tahun 2003 yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD. DAU adalah bagian dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya dan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar Daerah. DAU terdiri dari: Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi, dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah kabupaten/Kota. Jumlah DAU setiap tahunnya ditentukan berdasarkan keputusan Presiden dan dianggarkan dalam APBN. Karena APBN berasal dari rancangan pemerintah, sehingga bisa dijadikan sebagai alat kontrol untuk mengawasi pendapatan dan pengeluaran daerah dimasa yang akan datang. Untuk mengawasi pendapatan dan pengeluaran daerah tersebut, Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan realisasi pemanfaatan dana dan kondisi keuangan dan perekonomiannya kepada pemerintah pusat agar bisa
8
dilakukan evaluasi untuk rencana anggaran selanjutnya. Namun daerah tetap menjalankan kegiatan ekonominya secara mandiri. Pemanfaatan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Fleksibilitas dalam pemanfaatan DAU baik melalui belanja rutin, pembangunan/ infrastruktur/ modal, ataupun belanja lainnya diharapkan akan memunculkan pelaku-pelaku ekonomi baru dalam masyarakat. Sumber pendanaan utama daerah dalam membiayai kewenangannya seharusnya berasal dari PAD. Menurut Kuncoro dalam Santosa (2013), Kenyataannya PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. DAU diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi kekurangan dari pembiayaan tersebut.
6.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Berdasarkan UU nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, definisi Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sumber dana DAK yang berasal dari anggaran pemerintah pusat ini menjadikan DAK menjadi salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai
9
prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antarbidang. Menurut UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran negara (APBN). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional. Kriteria transfer Dana Alokasi Khusus: a.
Kriteria umum Dana Alokasi Khusus Prioritas pengalokasian DAK diutamakan untuk daerah- daerah yang
memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata. Kemampuan fiskal daerah tersebut didasarkan atas selisih antara realisasi penerimaan daerah (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah) tidak termasuk sisa anggaran lebih (SAL) dengan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (fiskal netto) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. b.
Kriteria Khusus Dana Alokasi Khusus Pengalokasian DAK juga harus memperhatikan daerah- daerah tertentu yang
memiliki dan/atau berada di wilayah dengan kondisi dan kebutuhan khusus, seperti :
10
1.
¨Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang
merupakan Daerah otonomi khusus; 2.
¨Kawasan Timur Indonesia, Pesisir dan Kepulauan, Perbatasan Darat,
Tertinggal/Terpencil, Penampung Program Transmigrasi, Rawan Banjir dan Longsor. 3.
Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Daerah Pasca Konflik; Pengalokasian DAK kepada daerah sepenuhnya menjadi wewenang
Pemerintah Pusat berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanyalah menyediakan data bagi departemen teknis terkait. Peran pemda dalam pengalokasian DAK bersifat pasif. Contoh kasus dalam pengalokasian Dana Khusus ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, misalnya, belum pernah secara khusus membuat perencanaan atau pengusulan DAK untuk membiayai rencana kegiatannya. Walaupun pemda tidak melakukan langkah apapun, Pemerintah Pusat tetap memberikan DAK kepada daerah Pengalokasian dana dan sumber-sumbernya tergantung kepada kebijakan pemerintah Kabupaten .
7.
Belanja Modal Definisi Belanja Modal menurut PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang
Bagan Akun Standar (BAS), Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan
11
pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan seharihari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Menurut Halim dalam Andi (2014), Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Daerah. Belanja modal meliputi antara lain: a.
Belanja modal tanah
b.
Belanja modal peralatan dan mesin
c.
Belanja modal gedung dan bangunan
d.
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
e.
Belanja modal fisik lainnya
Kriteria belanja yang dikategorikan belanja modal adalah: 1.
Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas
2.
Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap ataua set lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah
3.
Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.
Dalam
PMK
93/PMK.02/2011
tentang
petunjuk
penyusunan
dan
penelaahaan Rencana Kerja dan Anggaaran Kementrian dan Lembaga (RKAKL) menerapkan konsep nilai perolehan (full costing) pada jenis belanja. Artinya
12
terkait dengan konsep harga perolehan menetapkan bahwa seluruh pengeluaran yang mengakibatkan tersediannya aset siap dipakai maka seluruh pengeluaran tersebut masuk ke dalam belanja modal. Dengan tersediannya modal aset dan infrastruktur yang baik dan memadai, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas berbagai sektor usaha serta perbaikan dan pengembangan pelayanaan publik, sehingga akan menarik minat investor karena fasilitas daerah yang memadai untuk investasi. Diharapkan pula produktifitas masyarakat semakin tinggi yang akan beriringan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi dan produktifitas masyarakat akan berdampak pada pergerakan pendapatan asli daerah menjadi semakin baik.
8.
Penelitian Terdahulu
1.
Penelitian Andi Agustina (2014) Andi Agustina (2014), dalam penelitian Pandapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi empiris pada Pemerintahan Kabupaten Soppeng periode 2005-2012). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PAD, DAU dan Belanja Modal secara bersamasama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Soppeng periode tahun 2005-2012. 2.
Penelitian Fabianus Wiradi Hatono (2012) Fabianus Wiradi Hatono (2012), melakukan penelitian Analisis pengaruh
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
13
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa DAU, PAD berpengaruh signifikan secara positif terhadap Belanja Daerah. Belanja Daerah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. DAU, PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening. 3.
Penelitian Mochamad Rizky Azzumar (2011) Mochamad Rizky Azzumar (2011), meneliti tentang Pengaruh Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Investasi Swasta, tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Hasil dari penelitian ini adalah Dana perimbangan dan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berbeda halnya dengan pendapatan asli daerah dan tenaga kerja yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 4.
Penelitian Maryati Ulfi dan Endrawati (2010) Maryati dan Endrawati (2010), melakukan penelitian tentang Pengaruh
PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK tidak berpenagruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 5.
Penelitian Wawan Prasetya (2011) Wawan (2011), melakukan penelitian tentang Analisa Penagruh PAD, Dana
Perimbangan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan
14
Ekonomi Jawa Bali 2006-2009. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 6.
Penelitian Zhang dan Zou (1997) Zhang dan Zou (2010), tentang pertumbuhan ekonomi di Cina menunjukkan
hasil bahwa Pajak pusat dan Pajak provinsi telah mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 7.
Penelitian Jin dan Zou (2005) Jin dan Zou (2005), melakukan penelitian tentang pengaruh Investasi,
pertumbuhan angkatan kerja, keterbukaan pajak pemda dan pusat terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan ukuran rasio pengeluaran atau penerimaan pemerintah provinsi terhadap total pengeluaran atau penerimaan pemerintah dan rasio penerimaan pajak pemada dan pemerintah pusat terhadap PDB. hasil penelitian ini adalah pengeluaran pusat dan pemda tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina. Tetapi penerimaan pajak berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.
15
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu No.
1
2
3
4
5
6
7
Nama Peneliti dan Tahun
Judul
Variabel yang digunakan
Hasil Penelitian
Andi Agustina (2014)
Pandapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi empiris pada Pemerintahan Kabupaten Soppeng periode 2005-2012)
Independen: PAD, DAU, Belanja modal Dependen: Pertumbuhan Ekonomi
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PAD, DAU dan Belanja Modal secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Soppeng periode tahun 2005-2012
Fabianus Wiradi Hatono (2012)
Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening
Independen: DAU, PAD Dependen: Pertumbuhan Ekonomi
Hasil uji regresi menunjukkan bahwa DAU, PAD berpengaruh signifikan secara positif terhadap Belanja Daerah. Belanja Daerah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. DAU, PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening
Mochamad Rizky Azzumar (2011)
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Investasi Swasta, tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal tahun 20052009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)
Independen: PAD, Dana Perimbangan, Investasi swasta, Tenaka Kerja Dependen: Pertumbuhan Ekonomi
Maryati Ulfi dan Endrawati (2010)
Wawan Prasetya (2011)
Zhang dan Zou (1997)
Jin dan (2005)
Zou
Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi provinsi Sumatera Barat
Independen : PAD, DAU, DAK Dependen: Pertumbuhan Ekonomi
Hasil dari penelitian ini adalah Dana perimbangan dan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berbeda halnya dengan pendapatan asli daerah dan tenaga kerja yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi
Analisa Penagruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi kasus kabupaten/kota se-Jawa Bali 2006-2009
Independen : PAD, Pengeluaran Pemerintah Daerah Dependen: Pertumbuhan Ekonomi
Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China
Independen: Tingkat Tenaga Kerja, Pajak Pusat, Pajak Provinsi Dependen : Pertumbuhan GDP riil
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Pusat dan Provinsi berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tingkat tenaga kerja berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina.
30 Chinese province 1979-1993 & 1994-1999. With One way fixed effect, no times dummies
Independen: Investasi, Pertumbuhan angkatan Inflansi, penerimaan pemda dan terhadap PDB Dependen: Pertumbuhan Ekonomi
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penerimaan pajak pemda (pajak daerah, retribudi daerah, dan pendapatan daerah lain-lain) dan pusat terhadap PDB. Tetapi pengeluaran pusat dan pemda tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
kerja, rasio pajak pusat
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
Sumber : Andi (2015), Mochamad (2011), Aan (2010), Fabianus (2012), Maryati Ulfi (2010)
16
B.
Rerangka Pemikiran Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pertumbuhan
ekonomi sebagai dependen. Dan variabel lainnya sebagai variabel independen antara lain: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan investasi. Pajak Daerah adalah sumber penerimaan daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah
daerah
dan
pembangunan
didaerah.
Jika
pemanfaatan dana pajak daerah berdampak baik terhadap perekonomian maka dapat dikatakan bahwa konsistensi dan pemanfaatan yang benar akan pajak daerah merupakan keberhasilan pembangunan. Retribusi Daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda. Pemanfaatan hasil pungutan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemda untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Dengan meningkatnya pelayanan kepda publik akan berdampak positif kepada tingkat kesadaran masyarakat akan pungutan tersebut, sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan tersebut. DAU merupakan salah satu cara dari Pemerintah Pusat untuk membantu mengatasi kekurangan dana untuk belanja pemertintah daerah, yang karena dana dari PAD dinilai belum bisa memenuhi kebutuhan daerah. Pemanfaatan DAU sepenuhnya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
17
daerah. Alokasi DAU sebagai sumber pembiayaan kegiatan ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. DAK adalah suatu mekanisme transfer dana dari Pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Pemanfaatan DAK harus sepenuhnya berdasarkan kebutuhan nasional, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Aloaksi DAK ini diharapkan mampu membantu peningkatan ekonomi daerah, karena pembiayaan untuk keperluan nasional sudah dianggarkan. Faktor-faktor lainnya seperti investasi modal daerah yang bersumber dari dana Belanja Modal. Daerah secara mandiri melakukan penambahan/penanaman modal dengan membeli aset yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan sebagai modal daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pajak Daerah (X1)
Retribusi Daerah (X2)
Pertumbuhan Ekonomi (Y)
Dana Alokasi Umum (DAU) (X3) Dana Alokasi Khusus (DAK) (X4) Belanja Modal (X5) Sumber : Penulis
18
C.
Hipotesis
1.
Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya
daerahnya untuk menyeimbangkan tingkat Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dapat dipaksakan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang digunakan
untuk
membiayai
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
dan
pembangunan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan. Meningkatnya
pendapatan
per
kapita
menunjukkan
daerah
mampu
memaksimalkan pemanfaatan sumber dayanya. Pajak Daerah adalah dalah satu unsur PAD yang menajdi sumber pembelanjaan daerah, peningkatan PAD merupakan peningkatan perolehan dana daerah, maka jika PAD meningkat kemandirian daerah akan meningkat pula, dan pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Andi, 2014). Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Ulfi, 2010). Sianturi (2008) menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut : H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2.
Retribusi Daerh berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jika ternyata Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
maka terdapat kemungkinan Retribusi Daerah yang juga salah satu unsur dari PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Karena pada umumnya
19
pendapatan Retribusi Daerah juga merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemda. dan hasil dari pungutan daerah tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan pelayanan kepada publik. Sianturi (2008) menyatakan Pertumbuhan
bahwa
Retribusi
Ekonomi
Daerah
Kabupaten
berpengaruh
Dairi.
Dari
signifikan
pemaparan
terhadap ini
dapat
dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut : H2: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3.
Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jika ternyata PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, maka
terdapat kemungkinan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat juga berpengaruh signifikan terhadap perutmbuhan ekonomi karena pada umumnya kontribusi DAU dalam pembelanjaan daerah lebih besar daripada PAD. Andi (2014) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun Daslan Simanjuntak (2006) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuan Batu. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, hipotesis penelitian ini sebagai berikut : H3: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4.
Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sama halnya dengan DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan
20
dana transfer dari pemerintah pusat. Dan jika DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan juga bahwa DAK berpenagruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena DAK merupakan pendapatan pemerintah daerah yang dananya dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah yang berskala nasional. Kontribusi dana DAK terbilang cukup besar dalam pembelanjaan daerah. Yulian Rinawati (2009) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuh ekonomi melalui investasi swasta. Sedangkan Wawan (2011) menyatakan bahwa DAK berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, hipotesis penelitian ini sebagai berikut : H4: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5.
Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Belanja Modal yang anggarannya memang bertujuan untuk mendukung
pemanfaatan sumber daya daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana dengan penambahan barang modal untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Jadi memang seharusnya belanja modal memberikan efek positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal diharapkan bisa dikelola dengan baik oleh pemertintah daerah. Harianto (2007) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Andi (2014) menyatakan bahwa belanja modal tidak
21
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, hipotesis penelitian ini sebagai berikut : H5: Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
22
