BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. eviden ce about information to determine and report on the degree of correspondence

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka 1.

Audit, Audit Internal dan Auditor Internal

1.1.

Definisi Audit Definisi audit menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley

(2012) audit adalah sebagai berikut: “Audit is the accumulation and evaluation of eviden ce about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person” Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukandan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen”. Menurut Sukrisno Agoes (2012) definisi auditing adalah: “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatancatatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” Sedangkan menurut Whittington (2012) definisi auditing adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen.

9

http://digilib.mercubuana.ac.id/

10

Audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit. Sedangkan menurut Mulyadi (2013) definisi auditing adalah: “Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” menurut Messier, Glover dan Prawitt (2014) “Auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menetukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan” Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan proses pengumpulan data informasi dan penyesuaian terhadap kriteria-


11

kriteria yang telah ditetapkan sebagai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemakai informasi tersebut. 1.2.

Definisi Audit Internal Audit internal menurut Institute of Internal Auditor dalam Amin Widjaja

Tunggal (2015) :

“audit internal adalah aktivitas pemberian keyakinan serta

konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi

mencapai

tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi

serta

meningkatkan

efektivitas

proses

manajemen

risiko,

pengendalian,dan pengelolaan.” Definisi Audit Internal menurut Sukrisno Agoes (2013) mengemukakan pengertian audit internal adalah sebagai berikut:“Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.” Menurut Islahuzzaman (2012) pengertian Audit Internal adalah sebagai berikut :


12

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko,pengendalian, dan proses governance.” Sedangkan menurut Ikatan Auditor Internal (Institute of Internal Auditors– IIA) (2011) mengemukakan bahwa pengertian audit internal adalah sebagai berikut :“Aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit intern ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disipilin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.” Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal memiliki fungsi yang penting dalam organisasi, yaitu sebagai unit yang bertugas untuk menguji dan mengevaluasi organisasi. Fungsi auditor internal pun terus berkembang seiring waktu dan hal tersebut selaras dengan pengertian audit internal yang terus berkembang seperti dijelaskan di atas. 1.3.

Definisi Auditor Internal Auditor internal menurut Arens (2012) merupakan auditor yang bekerja di

satu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan menejemen perusahaan.


13

Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Menurut Islahuzzaman (2012) pengertian auditor internal adalah sebagai berikut : “Auditor yang dipekerjakan oleh satu perusahaan untuk mengaudit bagi kepentingan direksi dan atau komisaris.” Menurut Mulyadi (2013) definisi auditor internal adalah sebagai berikut : “Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.” Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa internal auditor adalah seseorang yang bekerja di suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan audit untuk kepentingan manajemen secara obyektif.


14

1.4.

Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal Menurut Arens, Elder dan Beasley (2015) yang mengutip standar auditing

AICPA menguraikan tujuan audit sebagai penyedia untuk pemakai laporan keuangan suatu pendapat diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan. Abdul Halim (2015) menjelaskan tujuan umum

audit

adalah

untuk

menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Sedangkan Sebagaimana didefinisikan dalam Statement of Responsibilities of Internal Auditor yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2015) bahwa: “tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staf auditor internal diharapkan dapat melengkapi organisasi dengan analisis,penilaian,rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang kegiatan yang ditelaah.” Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahu bahwa audit sebenarnya bukan bagian utama dari perusahaan karena perusahaan dapat berjalan tanpa auditor.


15

Tujuan audit

hanyalah membantu dan memastikan perusahaan berjalan secara

efektif dan mencapai tujuannya. Selain itu juga auditor harus dapat memberikan penilaian dan konsultasi terhadap manajemen perusahaan. Terdapat ruang lingkup dalam internal audit didalam buku Hery (2013) “Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecakupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi.” sedangkan, ruang lingkup audit internal menurut Institut of Internal Auditor (IIA) mencakup pendekatan sistematis yang dirancang untuk mengevaluasi dan meningkatan kecukupan atau kememadaian dan keefektifan manajemen resiko, pengendalian, pengelolaan organisasi serta kualitas dari kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam organisasi. 1.5. Fungsi dan Tanggung Jawab Auditor Internal Auditor internal memiliki tanggung jawab untuk menerapkan program audit internal pada perusahaan. Menurut Ardeno Kurniawan (2012) fungsi audit internal adalah: “ Fungsi auditor internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi”.


16

Sedangkan fungsi auditor internal menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) adalah sebagai berikut: “Fungsi auditor internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang melaksanakan aktifitas audit internal dalam suatu entitas. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian intern”. Jadi secara umum fungsi internal auditor adalah memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi dan secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal.

Sedangkan tanggung jawab auditor internal di dalam perusahaan menurut SPAI tanggung jawab auditor internal: “Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan SPAI, dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi.” 1.6.

Kedudukan Auditor Internal didalam Struktur Organisasi Menurut Sukrisno (2011) dalam Qintharah (2014), ada tiga alternatif

kedudukan auditor dalam suatu organisasi yaitu:


17

1. bagian internal audit berada di bawah direktur keuangan (sejajar dengan bagian akuntansi keuangan), 2. bagian internal audit dibawah Direktur utama, 3. bagian internal merupakan staf dari Dewan Komisaris.

Kedudukan audit internal dalam suatu organisasi menempati posisi staf, hal ini berarti mereka tidak bertanggung jawab atas pencapaian aktivitas perusahaan. Mereka hanya berkewajiban menilai dan melaporkan hal tersebut, sehingga tidak memiliki wewenang untuk memerintah sesuatu kepada manajemen. Posisinya bersifat memberikan saran pada manajemen yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuantujuan perusahaan. 1.7.

Standar Profesional Auditor Internal Auditor internal dalam setiap perusahaan harus berpedoman pada standar

profesional auditor. Standar profesional auditor internal terbagi lima macam diantaranya, yaitu Hery (2013): 1. Independensi 2. Kemampuan 3. Lingkup pekerjaan 4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan 5. Manajemen bagian audit internal


18

Adapun penjelasan dari kelima standar profesional auditor internal tersebut dijelaskan pada sub bab berikut.

1.7.1. Independensi Audit Internal a. Mandiri Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaan secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari pada auditor internal. b. Dukungan moral manajemen senior dan dewan Audit internal haruslah memperoleh dukungan moral secara penuh dari segenap jajaran manajemen senior dan dewan (dewan direksi dan komite audit) agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari segala campur tangan pihak lain. Pimpinan audit internal harus bertanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian pemeriksaan. 1.7.2. Kemampuan Profesional Auditor Internal a. Pengetahuan dan kemampuan Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh auditor internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan auditor internal haruslah menugaskan orang orang secara bersama sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu,


19

seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tetap dan tuntas. b. Pengawasan Pimpinan auditor internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh para stafnya. Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pengawasan yang dimaksud mencakup: 1. Memberikan intruksi kepada staf audit intern pada awal pemeriksaan dan menyetujui program pemeriksaan. 2. Melihat apakah program pemeriksaan yang telah disetujui dilaksanakan. 3. Menentukan apakah kertas kerja telah cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan, kesimpulan kesimpulan, dan laporan hasil pemeriksaan. 4. Meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu. 5. Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai. c. Kemampuan berkomunikasi Auditor internal harus memiliki kemampuan berkomunikasi untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Auditor internal dituntut untuk dapat memahami hubungan antar manusia dan mengembangkan hubungan yang baik


20

dengan auditor. Auditor internal juga harus memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga audit internal dapat berjalan dengan jelas dan efektif menyampaikan berbagai hal, seperti tujuan pemeriksaan, evaluasi, kesimpulan, dan juga dalam memberikan rekomendasi. d. Pendidikan berkelanjutan Auditor internal harus meningkatkan kemampuan tekniknya melalui pendidikan berkelanjutan. Hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan keahliannya. Auditor internal harus berusaha memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik teknik audit. e. Mewaspadai kemungkinan terjadinya pelanggaran Auditor internal harus dapat bekerja secara teliti dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengna sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan dan konflik kepentingan. f. Merekomendasi perbaikan Auditor internal harus dapat mengidentifikasi pengendalian intern yang lemah tersebut untuk menciptakan kesesuaian dengan berbagai prosedur dan praktek yang sehat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perusahaan.


21

1.7.3. Lingkup pekerjaan Auditor Internal a. Pengujian dan evaluasi Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. b. Keandalan informasi Auditor internal haruslah menguji sistem informasi tersebut, dan menentukan apakah berbagai catatan, laporan finansial dan laporan operasional perusahaan mengandung unsur informasi yang akurat, dapat dibuktikan kebenarannya, tepat waktu, lengkap, dan berguna. c. Perlindungan aktiva Auditor internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi aktiva perusahaan terhadap berbagai jenis kerugian. d. Penggunaan sumber daya Auditor internal harus dapat memastikan keekonomisan dan keefisienan penggunaan sumber daya untuk perusahaan. e. Pencapaian tujuan Auditor internal harus dapat memberikan kepastian bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan sudah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.


22

1.7.4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Auditor Internal a.

Perencanaan kegiatan pemeriksaan Auditor internal harus terlebih dahulu melakukan perencanaan pemeriksaan dengan meliputi: 1. Penetapan tujuan dan lingkup pekerjaan. 2. Memeperoleh informasi dasar tentang objek yang akan diperiksa. 3. Penentuan tenaga yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. 4. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu. 5. Melakukan survei secara tepat mengenai bidang atau area yang akan diperiksa. 6. Penetapan program pemeriksaan. 7. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil pemeriksaan disampaikan. 8. Memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan.

b.

Rapat Manajemen Auditor internal haruslah melakukan rapat dengan manajemen yang bertanggung jawab terhadap bidang yang akan diperiksa. Hal hal yang didiskusikan antara lain mencangkup berbagai tujuan dan lingkup kerja pemeriksaan yang direncanakan, waktu pelaksanaan pemeriksaan, staf audit yang akan ditugaskan, hal hal yang menjadi perhatian auditor internal.


23

c.

Pengujian dan pengevaluasian Auditor internal harus melakukan pengujian dan pengevaluasian terhadap semua informasi yang ada guna memastikan ketepatan dari informasi tersebut nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan

dengan

tujuan

pemeriksaan

dan

lingkup

kerja

haruslah

dikumpulkan. Informasi yang dikumpulkan haruslah kompeten, mencukupi, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. d.

Pelaporan hasil pemeriksaan Auditor internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Laporan yang dibuat haruslah objektif, jelas singkat, konstruktif, dan tepat waktu. Objektif adalah laporan yang faktual, tidak berpihak, dan terbebas dari distorsi. Laporan yang jelas adalah laporan yang mudah dimenegerti dan logis. Laporan yang ringkas adalah laporan yang diringkas langsung membicarakan pokok permasalahan dan menghindari berbagai perincian yang tidak diperlukan. Laporan yang konstruktif adalah laporan yang berdasarkan isi dan sifatnya akan memebantu pihak yang diperiksa dan organisasi serta menghasilkan berbagai perbaikan yang diperlukan. Laporan yang tepat waktu adalah laporan yang pemeberitaannya tidak ditunda dan mempercepat kemungkinan pelaksanaan berbagai tindakan koreksi dan efektif. Auditor internal juga harus langsung melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pimpinan dan karyawan lain apabila membutuhkan.


24

e.

Tindak lanjut pemeriksaan Auditor internal harus secara terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah suatu tindakan perbaikan telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan. Tindak lanjut audit internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan yang dilaporkan. 1.7.5. Manajemen bagian auditor internal

a. Struktur organisasi auditor internal Dalam rangka menetapkan struktur auditor internal, maka diperlukan dukungan surat keputusan direksi tentang struktur organisasi dan uraian tugas auditor internal. b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab Auditor internal harus dapat mengetahui posisinya yang telah ditetapkan dan sampai dimana tingkat independensinya dapat menjamin objektivitas tugasnya. c. Buku pedoman pemeriksaan Buku tersebut memuat tentang perlunya kepatuhan terhadap standar pemeriksaan dan perlu adanya kontinuitas, stabilitas, dan koordinasi diantara karyawan dan unit unit dalam auditor internal.


25

d. Pengendalian tugas pemeriksaan Pemeriksaan yang dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik kemungkinan lebih besar untuk mencapai sasaran dan tujuan auditor internal oleh karena itu setiap audit internal harus direncanakan dengan baik. 1.8.

Auditor Internal Perbankan Fungsi audit internal bank wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 pasal 13, menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Direksi paling kurang wajib membentuk: 1.

Satuan Kerja Audit Intern

2.

Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan

3.

Satuan Kerja Kepatuhan Pelaksanaan audit internal bank didasarkan oleh peraturan dari Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 pasal 54 menyebutkan bahwa Bank wajib menerapkan fungsi audit intern bank sebagaimana ditetapkan didalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank. Didalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank, Bank wajib: (1)

Menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai penugasan direktur kepatuhan (compliance director) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum.


26

(2)

Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank wajib membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.

(3)

Satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur, sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai penugasan direktur kepatuhan (compliance director) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum.

1.9.

Audit Internal yang Efektif

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari kegiatan usaha suatu perusahaan, kompetensi auditor internal sangat diperlukan. Menurut Sawyer yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar (2013) ada beberapa hal yang harus di perhatikan agar suatu perusahaan dapat memiliki auditor internal yang efektif dalam membantu manajemen dengan memberikan analisa, penilaian serta saran mengenai kegiatan yang diperiksanya: 1. Departmen Auditor internal harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan, dengan kata lain tidak terlibat dalam kegiatan operasional yang diperiksanya. 2. Departmen Auditor internal harus mempunyai uraian tugas tertulis yang jelas sehingga dapat memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Auditor internal harus memiliki auditor internal manual yang berguna untuk:


27

a) Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. b) Menentukan standar untuk mengukur dan meningkatkan kinerja. c) Memberi keyakinan bahwa hasil kerja dari Auditor internal telah sesuai dengan permintaan dari kepala auditor internal. 3. Departmen Auditor internal harus memiliki dukungan yang kuat dari manajemen puncak. Dukungan tersebut dapat berupa: a. Penempatan auditor internal dalam posisi yang independen. b. Penempatan staff auditor internal dengan gaji yang wajar. c. Penyediaan waktu dari manajemen puncak untuk membaca, mendengarkan, dan mempelajari laporan laporan yang dibuat oleh audit internal dan tanggapan yang cepat dan tegas terhadap saran saran perbaikan yang diajukan. 4. Departmen

Audit

internal

harus

memiliki

sumber

daya

profesional,

berkemampuan, objektif, dan memiliki integritas serta loyalitas yang tinggi. 5. Departmen Audit internal harus memiliki sikap yang kooperatif dengan akuntan publik. 6. Harus diadakannya rotasi dan kewajiban mengambil cuti bagi pegawai auditor internal. 7. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pegawai yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi. 8. Menetapkan kebijakan yang tegas terhadap imbalan dari pihak luar.


28

9. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai auditor internal. 2.

Good Corporate Governance

2.1.

Definisi Good Corporate Governance Menurut Sukrisno Agoes (2013) good corporate governance dapat

didefinisikan sebagai berikut: Tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Sedangkan Menurut Adrian Sutedi (2012) good corporate governance dapat didefinisikan sebagai berikut: Good corporate governance yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Sedangkan menurut Ardeno Kurniawan (2012) good corporate governance atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan stakeholder stakeholder lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat”.


29

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa good corporate governance merupakan pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan dalam perusahaan untuk mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengeloalaan berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance.

2.2.

Prinsip prinsip Good Corporate Governance Dalam rangka meningkatkan kinerja bank,

stakeholder,

melindungi

kepentingan

dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang undangan yang

berlaku serta nilai nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan setiap kegiatannya berdasarkan dengan prinsip prinsip GCG yang terdiri dari transparency (tranparansi), accountabillity (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), independency (independensi), dan fairness (kewajaran). Terdapat berbagai macam pendapat mengenai prinsip GCG, akan tetapi pada dasarnya semua pendapat memiliki kesamaan. Berikut adalah prinsip-prinsip GCG menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum: 1.

Transparansi (transparency): Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.


30

2.

Akuntabilitas (accountability): Yaitu kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3.

Pertanggung jawaban (responsibility): Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta prinsip prinsip pengelolaan bank yang sehat.

4.

Independensi (independency): Yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

5.

Kewajaran (fairness): Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Hery (2013) sebagai berikut: 1.

Transparansi

(Transparency):

Keterbukaan

dalam

melaksanakan

proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Independensi (Independence):Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun. 3. Akuntabilitas

(Accountability)

:

Kejelasan

fungsi,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.


31

4. Pertanggungjawaban

(Responsibility):

Kesesuaian

di

dalam

pengelolaan

perusahaan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat. 5. Kewajaran (Fairness): Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Sedangkan Prinsip Good Corporate Governance menurut Komisi Nasional Kebijakan Governance (KNKG) GCG Indonesia adalah: 1. Transparansi (Transparency) Prinsip transparansi adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang disajikan oleh perusahaan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (transparency), tanpa rekayasa oleh pihak manapun. Pedoman Pokok Pelaksanaan: a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.


32

b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham c) oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya d) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. e) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (Accountability) Prinsip akuntabilitas membuat perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan

harus

dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.Usaha yangdilakukan perusahaan untuk menjalankan


33

prinsip ini antara laindenganmemisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampumelaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan. Pedoman Pokok Pelaksanaan: a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing- masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). e) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berdasarkan pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.


34

3. Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan

harus

mematuhi

peraturan

perundang-undangan

serta

melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman Pokok Pelaksanaan: a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). b) Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 4. Independensi (Independency) Prinsip independensi adalah untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi berarti bebas dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.


35

Pokok Pelaksanaan: a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Dalam

melaksanakan

kegiatannya,

perusahaan

harus

senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara fair, termasuk kepada pemegang saham minoritas. Pedoman Pokok Pelaksanaan: a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.


36

b) harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Berdasarkan prinsi prinsip GCG diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik harus memenuhi prinsip transparency (transparan), Accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), dan fairness (kewajaran). 2.3.

Pihak Terkait Dengan Good Corporate Governance

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013)

pihak pihak yang terkait dalam Good

Corporate Governance terdiri atas : 1. Pemegang saham (shareholders) 2. Komisaris dan Direksi 3. Komite audit 4. Sekretaris Perusahaan 5. Manajer dan karyawan 6. Auditor eksternal 7. Auditor internal


37

8. Stakeholder lainnya Penjelasan mengenai pihak pihak yang terkait dalam Good Corporate Governance sebagai berikut: 1. Pemegang saham (shareholders) Adalah individu atau institusi yang mempunyai taruhan vital (vital stake) dalam perusahaan. Corporate Governance harus melindungi hak-hak pemegang saham antara lain : a. Mengamankan registrasi dan kepemilikan b. Menyerahkan atau memindahkan saham c. Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan kontinu d. Ikut serta dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham e. Memperoleh bagian atas keuntungan perusahaan

2. Komisaris dan Direksi Secara

legal

bertanggung

jawab

untuk

menetapkan

sasaran

korporat,

mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personel tingkat atas. Untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut, dan juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi


38

3. Komite audit Bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris 4. Sekretaris Perusahaan Fungsi ini harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tercatat tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan. 5. Manajer dan karyawan Manajer menempati posisi yang strategik karena pengetahuan mereka dan pengambilan keputusan, biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi. Pekerja khususnya yang diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.


39

6. Auditor eksternal Bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. 7. Auditor internal Melaksanakan pelayanan kepada organisasi secara lebih luas dengan memberikan jaminan

keyakinan,

konsultasi

dan

memastikan

pelaksanaan

corporate

governance. 8. Stakeholder lainnya Pemerintah terlibat dalam corporate governance melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang memberikan pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

2.4.

Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance Trager dkk.(2003) dalam Agoes (2013), mengatakan bahwa paling tidak ada

lima alasan mengapa penerapan Good Corporate Governance itu bermanfaat yaitu: 1. Berdasarkan

survey

yang

telah

dilakukan

oleh

McKinsey&Company

menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan –perusahaan di Asia yang telah menerapkan Good Corporate Governance.


40

2. Berdasarkanberbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis financial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan; 3. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar financial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan Good Corporate Governance. 4. Kalaupun Good Corporate Governance bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah; 5. Secara teoritis, praktik Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai perusahaan. Surya dan Yustiavananda (2007) dalam Agoes (2013), tujuan dan manfaat dari penerapan Good Corporate Governance adalah: 1.Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing; 2. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah; 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan; 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan; 5.Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.


41

2.5.

Hubungan Auditor Internal dan Good Corporate Governance Menambahkan peranan auditor internal dalam perwujudan GCG, Amin

Widjaya Tunggal (2013) mengelompokkan peran audit internal dalam GCG adalah sebagai compliance auditor dan internal business consultant. Maka dari teori-teori yang telah disajikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran auditor internal didalam perwujudan GCG adalah untuk membantu manajemen senior untuk memberi keyakinan bahwa kegiatan pengelolaan risiko dan pengendalian telah berjalan efektif. Serta peranan auditor internal juga bertindak sebagai compliance auditor serta konsultan internal bagi perusahaan. 2.6.

Peranan Auditor Internal didalam Good Corporate Governance Hubungan antara auditor internal dan Good Corporate Governance

didasarkan kepada PA 2110-Tata Kelola yang diberlakukan pada Januari 2017 oleh Institute of Internal Auditors yang menyatakan: Audit internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka tata kelola suatu organisasi. Posisi internal audit yang unik didalam organisasi, memungkinkan internal audit secara independen memeriksa dan menilai struktur tata kelola, rancangan, dan efektivitas kegiatan operasional.


42

Berdasarkan PA 2110, IIA menjelaskan hubungan governance dengan Tata Kelola. Penjelasannya adalah sebagai berikut: Aktivitas audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi untuk: 1. Membuat keputusan strategis dan operasional 2. Mengawasi pengelolaan risiko dan pengendalian 3. Pengembangan etika dan nilai-nilai yang sesuai dalam organisasi 4. Memastikan bahwa pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi telah efektif 5. Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi dan 6. Mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi secara efektif di antara dewan, auditor eksternal dan internal, para penyedia jasa asurans lainnya, serta manajemen.

Menurut pendapat dari Amin Widjaja Tunggal (2013) menyatakan bahwa peranan auditor internal dalam menunjang terwujudnya Good Corporate Governance adalah sebagai berikut: 1. Sebagai Compliance Auditor: a. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama/Chief Executives Officer (CEO) dan mempunyai akses kepada komite audit. b. Memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan.


43

c. Mengevaluasi sistem pengendalian internal dan bertanggung jawab kepada Komite Audit d. Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan menangani faktor risiko yang baik. e. Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan audit operasional. 2. Sebagai Internal Business Consultant a. Membantu Komite Audit dalam menilai risiko dan memberi nasihat pada pihak manajemen. b. Melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan corporate governance. c. Menelaah peraturan corporate governance minimal setahun sekali

2.7.

Efektifitas

Audit

Internal

dalam

Perwujudan

Good

Corporate

Governance Institute of Internal Auditors dalam Standard 2110 menyatakan audit internal harus dapat menilai dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses governance didalam perusahaan. Dalam Standard 2110 Audit Internal harus dapat mencapai tujuan berikut yang merupakan ukuran efektifitas peranan auditor internal dalam proses governance: a. Promoting appropriate ethics values within the organization b. Ensuring effective organizational performance management and accountability c. Communicating risk and control information to appropriate areas of the organization


44

d. Coordinating the activities of and communicating information among the board, external, and internal auditors, and management. IAI Indonesia dalam Susilawati dan Soetjipta (2013) menjelaskan audit internal berhasil mewujudkan Good Corporate Governance jika telah mencapai hal hal berikut : a. Membantu manajemen dalam menilai risiko risiko utama yang dihadapi perusahaan dan memberikan nasihat kepada manajemen. b. Mengevaluasi struktur pengendalian intern dan bertanggung jawab kepada Komite Audit. c. Menelaah peraturan Good Corporate Governance minimal setahun sekali. Teori teori dasar dan konsep konsep auditor telah menjawab, bahwa keberadaan atau alasan diadakan audit dalam organisasi adalah untuk memperbaiki kinerja. Jika tindakan auditor dapat meningkatkan kinerja unit, maka berarti menunjang kearah perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan termasuk dalam perwujudan Good Corporate Governance didalam perusahaan. 2.8.

Penelitian Terdahulu Terdapat beberapa penelitian mengenai peranan auditor internal didalam Good Corporate Governance menggunakan berbagai indikator sebagai hal yang mempengaruhi penerapan GCG di perusahaan.


45

Pertama, penelitian Christine Dwi Karya Susilawati dan Felix Hendra Soetjipta (2013) yang berjudul “Peranan Audit Intern Dalam Penerapan Good Corporate Governance Yang Efektif”.Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Audit Internal, sedangkan variabel dependennya adalah Good Corporate Governance. Hasil penelitian menunjukanhasil menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara peranan audit intern dengan perwujudan GCG menunjukkan hasil 0.263, berarti antara audit internal dalam perwujudan GCG menunjukan hubungan positif yang rendah. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Patricia Saptapradipta pada tahun 2014 tentang Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pelaksaan Good Corporate Governance (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Malang). Penelitian ini menguji apakah Audit Internal dan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap GCG. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan audit internal dan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pelaksanaan good governance. Selanjutnya, secara parsial audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pelaksanaan good governance. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurdhiana dan Bodroastuti (2014) berjudul “Peran Audit Internal Dalam Penerapa Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara Provinsi Jawa Tengah”. Latar belakang penelitian ini adalah peran auditor internal yang independen sangat penting dalam penerapan GCG.


46

Audit internal dituntut untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang ada di perusahaan. Audit Internal haruslah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, karena Auditor Internal lebih berperan untuk mengawasi kegiatan manajemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMN sektor perbankan di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar telah mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG). Audit internal berada segaris dengan dewan komisaris sehingga apabila dewan komisaris melakukan kesalahan dalam pelaksanaanya , segera bisa terdeteksi. Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Niken Anamukti, Pupung Purnamasari, Harlianto Utomo (2015) tentang Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal dan Komite Audit terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. Penelitian ini menguji tentang bagaimana pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal dan Komite Audit terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance. Hasil dari penelitian ini adalah Audit Internal, Pengendalian Internal dan Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dragos Laurentiu Zahariaa, Andreea Lazar, Doina Maria Tileac tentang Peran Audit Internal yang berjudul Tata Kelola Perusahaan dan Krisis Saat Ini (The Role of Internal Audit regarding the Corporate Governance and the Current Crisis). Latar belakang penelitian ini adalah Audit internal harus menjadi pilar yang mendukung tata kelola perusahaan, dan, pada umumnya, tindakan manajemen , dan juga instrumen penting yang digunakan untuk


47

mengidentifikasi risiko yang mungkin diambil entitas saat melakukan aktivitas mereka dalam mengatasi krisis. Hasil dari penelitian ini adalah Sumber daya audit internal mungkin tidak memadai

karena

alasan

berikut:

1. Manajemen tidak menghormati peran dan kontribusi jika audit internal dalam entitas; 2. Pengelolaan internal audit untuk menjaga keseimbangan beberapa perkiraan jangka pendek; 3. Manajemen menggunakan sumber daya audit internal untuk mencapai tujuan jangka

pendek,

untuk

mengendalikan

kemungkinan

krisis.

Meskipun pengembangan hubungan antara eksternal dan internal audit melibatkan serangkaian keuntungan di kedua belah pihak maupun untuk entitas yang diaudit, seseorang harus mengakui bahwa, dalam praktiknya, kurangnya kerjasama bersifat historis.Manajer dan auditor internal memiliki barikade yang sama, memiliki tujuan bersama, yaitu mencapai target yang diajukan. Manajer harus memahami rekomendasi yang dibuat oleh auditor dan harus diperhatikan. Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Odoyo Fredrick S. Dan Dr. Omwono Gedion A yag berjudul tentang Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan bagi Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Nairobi (The Role of Internal Audit in Enhancing Corporate Governance for Companies Listed at the Nairobi Stock Exchange). Studi ini meneliti peran audit internal di sistem tata kelola


48

perusahaan Kenya saat ini (CG) melalui pencarian pandangan manajer perusahaan. Terlepas dari kenyataan bahwa kontribusi audit internal sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka, sangat sedikit yang diketahui persepsi manajer perusahaan mengenai fungsi praktis audit internal dalam konteks CG. Hasil dari penelitian ini adalah ditetapkan bahwa 98% perusahaan yang terdaftar di NSE memiliki piagam audit dan komite audit. Studi tersebut menemukan bahwa semua responden sangat setuju bahwa agar audit internal dapat memberi nilai tambah pada proses tata kelola harus ada hubungan kerja yang baik, independensi, kesadaran dan profesionalisme. Juga ditemukan bahwa sebagian besar institusi menggunakan standar auditing saat melaporkan kebijakan dan penjaminan mutu dan masih perlu dukungan manajemen untuk memperbaiki keefektifannya. Temuan menunjukkan bahwa fungsi audit internal berkontribusi terhadap good corporate governance. Didirikan bahwa 84% sangat setuju bahwa peran audit internal pada tata kelola perusahaan memiliki pengaruh terhadap pemerintahan. Studi tersebut menetapkan bahwa 10% responden percaya bahwa mereka tidak sepenuhnya independen karena keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari dalam organisasi. Oleh karena itu, objektivitas dan kapasitas yang independen harus selalu dipastikan. Disarankan agar audit internal secara fungsional melapor kepada komite audit dan secara administratif kepada C.E.O organisasi. Karena akan sangat membantu memastikan fungsi independensi auditor.


49

Berikut ini disajikan tabel kumpulan penelitian terdahulu, beserta kesimpulan yang dihasilkan : Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No.

Nama Peneliti / Tahun

Judul Penelitian

Media Publikasi

1.

Christine Dwi Karya Susilawati dan Felix Hendra Soetjipta (2013)

Peranan Audit Internal Dalam Penerapan Good Corporate Governance yang efektif (Studi Kasus PT XYZ Bandung)

Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 3, MeiAgustus.

Hasil menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara peranan audit intern dengan perwujudan GCG menunjukkan hasil 0.263, berarti antara audit intern dalam perwujudan GCG menunjukan hubungan positif yang rendah.

2.

Patricia Saptapradipta (2014)

Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pelaksaan Good Corporate Governance (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Malang).

www.jimfeb.u b.ac.id

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan audit internal dan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pelaksanaan good governance.


Hasil Penelitian

50

3.

Nurdhiana dan Bodroastuti (2014)

Peran Audit Internal Dalam Penerapa Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara Provinsi Jawa Tengah

Dinamika Akuntansi, Keuanga4.n dan Perbankan, Vol. 3, Nopember 2014.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMN sektor perbankan di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar telah mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG).

4.

Niken Anamukti, Pupung Purnamasari, Harlianto Utomo (2015)

Pengaruh Audit Internal, karyailmiah.un Pengendalian Internal isba.ac.id dan Komite Audit terhadap Pelaksanaan Good CorporateGovernance

Hasil dari penelitian ini adalah Audit Internal, Pengendalian Internal dan Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance.

5.

Dragos Laurentiu Zaharia, Andreea Lazar dan Doina Maria Tilea (2013)

The role of Internal Audit regarding the corporate governance and the current crisis.

www.sciencedi Hasil dari penelitian ini rect.com adalah sumber daya Audit Internal kurang memadai dalam menghadapi krisis saat ini.


51

6.

Dr. Odoya Fredrick S. dan Dr. Omwono Gedion A (2014)

2.9.

The Role of Internal Audit in Enhancing Corporate Governance for Companies Listed at the Nairobi Stock Exchange.

www.iiste.org

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal berkontribusi terhadap good corporate governance. terbukti bahwa 84% sangat setuju bahwa peran audit internal pada tata kelola perusahaan memiliki pengaruh pada Corporate Governance.

Rerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Peranan Auditor Internal terhadap penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance di PT Bank OCBC NISP, Tbk. Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, dibuat suatu rerangka dalam berfikir yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta analisisnya.

Penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance

Peranan Auditor Internal

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. eviden ce about information to determine and report on the degree of correspondence

Recommend Documents