BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai sertifikat (notes)

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka 1. Sukuk a. Pengertian sukuk Istilah sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sak yang berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai sertifikat (notes). Meskipun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, sukuk sebagai salah satu produk pasar modal Syariah sering disejajarkan dengan obligasi (bond). Sukuk

juga

sering

diistilahkan

sebagai

obligasi

Syariah

(www.id.wikipedia.org). Istilah sukuk mulai digunakan di pasar modal Indonesia sejak tahun 2006 sejalan dengan terbitnya Peraturan BapepamLK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Sebelumnya, digunakan istilah obligasi Syariah seperti yang difatwakan oleh DSN-MUI dalam Fatwa Nomor 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah. Pengertian Sukuk menurut Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN/-MUI adalah suatu cmmercial paper (surat berharga) jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan

kepada

pemegang

obligasi

10 http://digilib.mercubuana.ac.id/

Syariah

berupa

bagi

11

hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam Shari’a Standard No.17 tentang Investment Sukuk, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan Sukuk sebagai berikut: “Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided share in ownership of tangible Assets, usufructs and services, or (in the ownership of) the Assets of particular projects or special investment activity, however, this is true after receipt of the value of the sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued”.

Menurut ED PSAK 110, pengertian sukuk adalah efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas : a. Aset berwujud tertentu. b. Manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. c. Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. d. Aset proyek tertentu. e. Kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa obligasi Syariah / sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang mewakili bagian tak terpisahkan dalam kepemilikan suatu aset berwujud, manfaat atau jasa, atau kepemilikan dari aset suatu proyek atau aktivitas investasi tertentu,

http://digilib.mercubuana.ac.id/

12

yang terjadi setelah adanya penerimaan dana sukuk, penutupan pemesanan dan dana yang diterima dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penerbitan sukuk. Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI Nomor 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah menyatakan bahwa akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi Syariah antara lain adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, dan ijarah. Pada prakteknya di pasar modal Indonesia, saat ini akad yang biasa digunakan dalam penerbitan sukuk adalah akad mudharabah dan ijarah, sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

b. Karakteristik Sukuk Keunggulan sukuk terletak pada strukturnya yang berdasarkan aset nyata. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya fasilitas pendanaan yang melebihi nilai dari aset yang mendasari transaksi sukuk. Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk di samping hak dari penjualan aset sukuk. Ciri khas lain sukuk adalah, jika sertifikat tersebut mencerminkan kewajiban kepada pemegangnya, maka sertifikat tersebut tidak dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder sehingga menjadi instrumen jangka panjang yang dimiliki hingga jatuhtempo atau dijual pada nilai nominal.


13

Karakteristik sukuk diantaranya adalah (Depkeu:2010) : 1. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. 2. Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan. 3. Terbebas dari unsur Riba, Gharar, dan Maisir. 4. Penerbitannya melalui Special Purpose Vehicle (SPV). 5. Memerlukan underlying Asset dan, 6. Penggunaan Proceds (hasil jual) harus sesuai prinsip Syariah. Adapun lembaga Profesi Pasar Modal yang terkait dengan penerbitan sukuk masih sama seperti obligasi biasa pada umumnya. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (Underlying Transaction) berupa jumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara Syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbeba dari Riba, Gharar, dan Masyir. Tabel 2.1 Perbedaan Obligasi Syariah (sukuk) dan obligasi konvensional

Deskripsi Penerbit Sifat Instrumen Penghasilan

Obligasi Syariah (sukuk) Pemerintah, korporasi Sertifikat kepemilikan / Penyertaan atas suatu aset Imbalan, bagi hasil, margin


Obligasi Konvensional Pemerintah, korporasi Instrumen pengakuan utang Bunga kupon, capital

14

Jangka Waktu

Pendek, Menengah

gain Menengah, Panjang

Underlying Asset Price Investor Penggunaan dana hasil penerbitan

Perlu Market Price Islami, konvensional Harus sesuai Syariah

Tidak Perlu Market Price Konvensional Bebas

Sumber : Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah

Ada beberapa kriteria persyaratan yang harus dipenuhi oleh emiten untuk menerbitkan sukuk, yaitu: 1. Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi

Fatwa

No.20/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa

tersebut

menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syariah islam diantaranya adalah : a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional. b. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram. c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. 2. Peringkat Investment Grade : a. Memiliki fundamental usaha yang kuat. b. Memiliki fundamental keuangan yang kuat. c. Memiliki citra yang baik di publik.


15

3. Keuntungan tambahan jika termasuk korporasi atau institusi Syariah yang terdaftar dalam komponen Jakarta Islamic Index.

Secara umum, ketentuan mekanisme mengenai sukuk adalah sebagai berikut : 1. Sukuk haruslah berdasarkan konsep Syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo. 2. Sukuk mudharabah yang diterbitkan harus berdasarkan pada bentuk pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya serta pendapatan yang diterima harus bersih dari non halal. 3. Nisbah (rasio bagi hasil) harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum penerbitan sukuk tesrsebut. 4. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan secara keseluruhan. 5. Sistem pengawasan aspek Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau oleh Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI. 6. Apabila perusahaan penerbit sukuk melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, wajib dilakukan pengembalian dana investor dan harus dibuat surat pengakuan utang


16

7. Apabila emiten berbuat kelalaian atau cedera janji maka pihak investor dapat menarik dananya. 8. Hak kepemilikan obligasi Syariah mudharabah dapat dipindah tangan kepada pihak lain sesuai kesepakatan akad perjanjian.

c. Jenis sukuk Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang Investment Sukuk, terdiri dari : 1. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe : Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. 2. Sertifikat Salam. 3. Sertifikat Istishna. 4. Sertifikat Murabahah. 5. Sertifikat Musyarakah. 6. Sertifikat Muzara’a. 7. Sertifikat Musaqa. 8. Sertifikat Mugharasa.


17

Sementara itu Academy for International Modern Studies (AIMS) mengklasifikasikan jenis sukuk sebagai berikut: 1. Sukuk Mudharabah. 2. Sukuk Musyarakah. 3. Sukuk Ijarah. 4. Sukuk Murabahah. 5. Sukuk Salam. 6. Sukuk Istishna. 7. Sukuk Hybrid.

Di samping itu, AIMS juga membagi sukuk menjadi empat kelompok berdasarkan aset atau proyek yang menjadi dasar transaksinya, sebagai berikut: 1. Sukuk yang mewakili kepemilikan pada aset berwujud (sebagian besar berupa transaksi sale and lease back atau direct lease). 2. Sukuk yang mewakili kemanfaatan atau jasa (mendasarkan pada transaksi sub lease atau penjualan jasa/sale of service). 3. Sukuk yang mewakili bagian ekuitas dalam usaha atau portofolio investasi

tertentu

(berdasarkan

akad

Musyarakah

atau

Mudharabah). 4. Sukuk yang mewakili piutang atau barang yang diterima di masa depan (berdasarkan Murabahah, Salam, atau Istishna).


18

Atas dasar proyek atau aset yang mendasarinya tersebut di atas, sukuk dapat juga dikelompokkan menjadi dua yaitu sukuk yang dapat diperdagangkan dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Sukuk yang dapat diperdagangkan (tradable sukuk) adalah sukuk yang mewakili aset berwujud atau porsi kepemilikan dari usaha atau portofolio investasi tertentu. Contohnya: sukuk Ijarah, sukuk Mudharabah, atau sukuk Musyarakah. Sementara sukuk yang mewakili piutang dalam bentuk uang maupun barang tidak dapat diperdagangkan (non-tradable sukuk). Contohnya: sukuk Salam, sukuk Istishna, atau sukuk Murabahah. Di Indonesia, fatwa DSN MUI baru mengatur beberapa jenis Obligasi Syariah yaitu Obligasi Syariah Mudharabah (fatwa Nomor 33/DSNMUI/IX/2002),

Obligasi

Syariah

Ijarah (fatwa Nomor

41/DSN-MUI/III/2004) dan Obligasi Syariah Mudharabah Konversi (fatwa

Nomor

59/DSNMUI/V/2007).

Jenis-jenis

sukuk

yang

dimungkinkan untuk diterbitkan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal adalah sukuk Mudharabah dan sukuk Ijarah.


19

d. Pihak – Pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk Dalam penerbitan sukuk, akan melibatkan beberapa pihak yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak tersebut menurut Sunarsih

(2008) adalah :

1. Obligor Obligor adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo. Dalam hal sovereign sukuk, obligor nya adalah pemerintah. 2. Investor Investor adalah pemegang sukuk yang memiliki hak ata imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. Investor yang dimaksud disini bisa islamik investor ataupun investor konvensional. 3. Special Purpose Vehicle (SPV) Special Purpose Vehicle (SPV) adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk. Special Purpose Vehicle (SPV) berfungsi : (i) sebagai peerbit sukuk, (ii) menjadi Counterpart

pemerintah

atau

Corporate,

dalam

transaksi

pengalihan Asset, (iii) bertindak sebagai wali amanat (Trustee) untuk mewakili kepentingan investor.


20

4. Trustee, bisa Principal Trustee atau Co Trustee \ Trustee mewakili kepentingan pembeli obligasi, trustee melakukan semacam penilaian terhadap perusahaan yang akan menerbitkan obligasi untuk meminimalkan resiko yang akan ditanggung obligor. 5. Appraiser Appraiser adalah perusahaan yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan yang akan melakukan emisi, untuk memperoleh nilai yang dipandang wajar. 6. Custody Custody menyelenggarakan kegiatan penitipan, bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai kontrak antara kustodian dan pemegang rekening. Kustodian bisa berupa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam. 7. Shariah Advisor Penerbitan sukuk harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip Syariah (Syariah Compliance Endorsement) untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai Syariah. Pernyataan Syariah Compliance tersebut bisa diperoleh


21

dari individu yang diakui secara luas pengetahuannya dibidang Syariah atau institusi yang khusus membidangi masalah Syariah. Untuk penerbitan sukuk di dalam negeri, Syariah Compliance Endorsement dapat dimintakan kepada Dewan Syariah Nasional – MUI.

Untuk

penerbitan

sukuk

internasional,

diperlukan

Endorsement dari ahli/lembaga Syariah yang diakui komunitas Syariah internasional misalnya IIFM. 8. Arranger atau Manajer Investasi Manajer Investasi merupakan pihak yang mengelola dana yang dititipkan investor untuk diinvestasikan di pasar modal. 9. Paying Agent Agen, biasanya sebuah bank komersial yang diberi wewenang oleh penerbit surat berharga untuk membayar kewajiban pokok dan bunga kepada pemegang surat berharga, agen tersebut bertindak sebagai pembayar dan menarik baya untuk jasa pelayanan.

e. Struktur Sukuk Menurut Sunarsih (2008), obligasi Syariah sebagai sumber pendanaan dan sekaligus investasi, memungkinkan berbagai bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindarkan dari riba. Berdasarkan pengertian sukuk, maka sukuk dapat memberi : 1. Bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah, Muqaradhah, Qiradh ataupun Musyarakah. Karena akad Mudharabah atau Musyarakah


22

adalah kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan,

obligasi

ini

akan

memberi

return

dengan

menggunakan term indicative / expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan. 2. Margin/Fee berdasarkan akad Mudharabah atau Salam atau Istishna atau Ijarah. Dengan akad Murabahah / Salam / Istishna atau Ijarah sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return.

Walaupun bentuk akad dalam obligasi Syariah itu banyak, namun dilihat dari akad yang digunakan sampai saat ini baru 2 jenis sukuk yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu Sukuk Mudharabah dan Ijarah. Keduanya sesuai kaidah Syariah namun berbeda dalam perhitungan, penilaian, dan pemberian hasil (return) 1. Sukuk Mudharabah Sukuk Mudharabah adalah skema kerja sama bagi hasil pendapatan dan keuntungan, sukuk jenis ini akan memberikan return dengan menggunakan term indicative / expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.


23

Alasan memilih penerbitan sukuk struktur mudharabah, dikarenakan sukuk mudharabah ini telah memiliki pedoman khusus, yaitu dengan disahkannya Fatwa no. 33/DSN-MUI/IX/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa sukuk mudarabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Selain itu pemilihan sukuk mudharabah juga disebabkan karena : a. Bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka yang relatif panjang. b. Dapat digunakan untuk pendanaan umum (general financing). c. Mudharabah merupakan pencampuran kerja sama antara modal dan jasa (kegiatan usaha) sehingga menjadikan strukturnya memungkinkan untuk tidak memerlukan jaminan (collateral) atas aset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan struktur yang menggunakan dasar akad jual beli yang mensyaratkan jaminan atas aset yang didanai. Beberapa hal pokok mengenai sukuk mudharabah meliputi : a. Kontrak atau akad mudharabah harus dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan (trusty). b. Rasio bagi

hasil (nisbah) didasarkan pada pembagian

pendapatan (revenue sharing). c. Nisbah (profit loss sharing) dapat ditetapkan konstan, menigkat atau menurun tetapi harus ditetapkan dengan jelas dalam kontrak.


24

d. Penerbit sukuk (emiten) membayar semua keuntungan yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil (profit loss sharing), dan total keuntungan di dalam laporan keuangan. e. Pembayaran keuntungan atau tingkat pengembalian ini dapat dilakukan secara periodik. f. Sukuk

mudharabah

ini

memberikan

indikasi

tingkat

pengembalian (return), sebab besarnya pendapatan bagi hasil (revenue) didasarkan pada kinerja yang aktual dari emiten (penerbit). Berikut ini adalah model struktur sukuk mudharabah menurut Nafik (2009) : Perusahaan

Kontribusi Skill/ Profesionalisme

Penerimaan Bagi Hasil

Mudharabah

Penerimaan Bagi Hasil

Kontribusi Dana 100% Investasi/ membeli Sukuk

P SPV / KIK

Investor / Sukuk Holders Pendapatan bagi hasil

Gambar 2.1 Struktur Sukuk Mudharabah


25

Pihak-pihak yang terlibat dalam obligasi Mudharabah adalah investor, (sukuk Holder atau Shahibul Maal). Special Purpose Vehicle (SPV) atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan perusahaan (emiten atau mudharib). Investor membeli sukuk Mudharabah setelah mempertimbangkan prospektus yang diterbitkan oleh perusahaan dan informasi-informasi lain yang relevan. Investor yang membeli sertifikat sukuk mudharabah berarti telah menjadi shahibul maal bagi emiten yang komposisinya adalah sebesar rasio total nilai sertifikat sukuk dibagi total modal yang dibutuhkan. Komposisi ini juga merupakan porsi bagian pembagian hasil dari pengelolaan dana. Total mdal yang terkumpul pada SPV dan para investor diberikan kepada Mudharib (emiten) oleh SPV. Pembagian hasil antara SPV dan emiten didasarkan atas nisbah yang disepakati antara SPV dan emiten. Pendapatan bagi hasil akan diterima secara periodik oleh SPV sesuai nisbahnya, kemudian SPV akan membagikannya secara periodik kepada para pemegang sukuk mudharabah sesuai dengan komposisi kepemilikan masing-masing sukuk. Pokok sukuk akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo sebesar nilai penyertaan masing-masing investor.


26

2. Sukuk Ijarah Ijarah adalah pemilikan hak atas atas manfaat penggunaan suatu Asset sebagai ganti pembayaran. Sukuk ijarah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit sukuk untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa fee hasil penyewaan Asset serta membayar dana pokok sukuk saat jatuh tempo . Penerbitan sukuk ijarah ini harus didasarkan pada ketentuanketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang sukuk ijarah . Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa sukuk ijarah adalah sukuk yang berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.

09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

pembiayaan ijarah. Dalam praktik, sukuk ijarah dapat dilakukan dengan dua cara : a. Investor sebagai penyewa (musta’jir) dan emiten sebagai perwakilan (agent) investor dan pemilik properti sebagai orang yang menyewakan properti (mu’jir) . Dengan cara ini ada dua jenis kontrak yaitu : kontrak antara investor dengan emiten dissebut kontrak wakala (agent contract) dan kontrak antara emiten dengan pemilik properti disebut kontrak ijarah.


27

b. Investor menyewakan properti kepada emiten dengan kontrak ijarah dan menerbitkan sukuk ijarah. Emiten wajib membayar margin / fee kepada investor dan membayar dana sukuk setelah waktu yang telah ditetapkan (pada waktu sukuk jatuh tempo).

Berikut ini adalah model struktur sukuk ijarah menurut Nafik (2009) Proses sukuk untuk membeli

Obligator (Penjual /dealer)

Proses pembelian / Penjualan aset Sewa

SPV / KIK Hak atas aset

Sewa Aset Sukuk Ijarah

Pendapatan sewa/

Membeli Sukuk

Margin Penjualan

Investor (Sukuk Holder)

Gambar 2.2 Struktur Sukuk Ijarah


Obligator (Penyewa)

28

f. Nilai Sukuk Dalam penerbitan sukuk pihak emiten akan dengan jelas menyatakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan sukuk. Istilah yang ada yaitu dikenal dengan jumlah emisi sukuk. Apabila perusahaan membutuhkan dana Rp 400 Milyar maka dengan jumlah sama akan diterbitkan sukuk senilai dana tersebut. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan sukuk berdasarkan kemampuan aliran kas perusahaan serta kinerja bisnisnya.

g.

Rating Sukuk Rating adalah suatu penilaian yang terstandarisasi terhadap

kemampuan suatu negara atau perusahaan dalam membayar hutanghutangnya. Karena terstandarisasi artinya rating suatu perusahaan atau negara dapat dibandingkan dengan perusahaan atau negara lain sehingga dapat dibedakan siapa yang mempunyai kemampuan lebih baik, siapa yang kurang. Rating dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat dan biasanya untuk menjadi perusahaan pemeringkat harus mendapat izin resmi dari pemerintah (Pefindo). Menurut Moechdie dan Ramelan (2012:310), penerbitan obligasi tidak harus menggunakan agunan khusus seperti kalau meminjam ke bank. Ini merupakan potensi risiko bagi pemodal. Bagaimanapun juga, pemodal memerlukan tidak saja kesanggupan, tetapi juga kemampuan emiten membayar imbalan dan pokok pinjaman. Karena alasan ini, sejak 1994,


29

setiap obligasi yang akan dicatatkan di Bursa Efek Domestik wajib diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang sudah memperoleh lisensi dari BAPEPAM-LK. Dalam pemeringkatan ini sebuah obligasi dikelompokkan berdasarkan

kemampuan

membayar

kewajibannya.

Pemeringkatan

obligasi dilakukan sebelum obligasi tersebut ditawarkan kepada pemodal tetapi, karena sebuah obligasi mungkin belum akan ditebus atau jatuh tempo beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun kedepan, maka pemeringkatan dilakukan setahun sekali. Dalam Keown et al. (2011:237) dinyatakan, John Moody pertama kali membuat peringkat obligasi pada tahun 1909. Sejak saat itu ada tiga agensi yakni Moody’s, Standard and Poor’s, dan Fitch Investor Service membuat peringkat pada perusahaan obligasi. Peringkat obligasi mencakup penilaian atas risiko obligasi yang mungkin terjadi kemudian. Faktor historikal memainkan peran penting dalam menentukan peringkat obligasi. Peringkat obligasi secara umum dipengaruhi oleh: 1. Proporsi modal terhadap hutang 2. Tingkat profitabilitas perusahaan 3. Tingkat kepastian dalam menghasilkan pendapatan 4. Besar kecilnya perusahaan 5. Sedikit penggunaan hutang subordinat Peringkat obligasi juga akan mempengaruhi tingkat pengembalian obligasi yang diinginkan oleh investor. Semakin buruk peringkat suatu obligasi, maka akan semakin tinggi tingkat pengembalian hasil yang


30

dituntut atas suatu obligasi. Peringkat ini menjadi sangat penting artinya bagi para manajer keuangan karena merupakan indikator atas risiko sebuah obligasi yang akhirnya memperngaruhi tingkat pengembalian yang harus dibayarkan atas dana pinjaman. Peringkat obligasi adalah opini tentang kelayakan kredit dari penerbit obligasi berdasarkan faktor-faktor risiko yang relevan. Peringkat yang diberikan bukan merupakan sebuah rekomendasi untuk membeli, menjual, atau mempertahankan suatu obligasi. Opini ini berfokus pada kapasitas dan kemauan penerbit obligasi untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Opini yang diberikan juga tidak spesifik menunjuk suatu obligasi tetapi untuk perusahaan penerbit obligasi tersebut. Peringkat obligasi tersebut memberikan analisis tentang kelayakan kredit perusahaan sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan finansial dan komersial, seperti negosiasi leasing jangka panjang atau meminimalisasi letter of credit untuk vendor. Selain itu, perusahaan dapat memilih untuk menerbitkan

peringkat

yang

didapatkan

pada

publik

atau

merahasiakannya. (Ong; 2002). Sebelum melakukan penjualan obligasi, kebanyakan korporasi akan meminta lembaga pemeringkat untuk memberikan peringkat. Dalam proses pemeringkatan ini, hal yang paling penting adalah pertemuan dengan manajemen korporat. Pertemuan ini

dimaksudkan untuk

melakukan review yang detail terhadap rencana operasional dan finansial


31

perusahaan, kebijakan manajemen, dan faktor-faktor kredit lain yang dapat mempengaruhi peringkat. CFO dan CEO perusahaan biasanya mewakili manajemen dalam pertemuan yang dijadwalkan beberapa kali ini. Pada umumnya, lembaga pemeringkat akan meminta laporan keuangan yang sudah diaudit, laporan keuangan interim, deskripsi tentang kegiatan operasi dan produk perusahaan, dan draft pernyataan registrasi. Peringkat obligasi akan mempengaruhi tingkat pengembalian obligasi yang diharapkan oleh investor. Semakin buruk peringkat suatu obligasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengembalian hasil yang akan dituntut investor atas suatu obligasi. Perusahaan-perusahaan mempertahankan

peringkat

umumnya obligasi

yang

berusaha

untuk

dimilikinya

karena

menguntungkan bagi perusahaan. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh adalah kemampuan untuk menerbitkan commercial paper, jalan masuk ke pasar modal dan investor, dan hubungan yang lebih baik dengan pihak ketiga. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh tersebut mendorong perusahaan

untuk

mempertahankan

peringkat

obligasinya

dengan

mengurangi penggunaan hutang pada saat menjelang penerbitan peringkat obligasi. Penggunaan hutang yang lebih sedikit dapat mencegah penurunan peringkat obligasi dan mendorong peningkatan peringkat obligasi tersebut (Kisgen; 2006).


32

Peringkat obligasi saat ini dipandang penting. Securities and Exchange Commission (SEC), dalam laporannya mengenai peran dan fungsi lembaga pemeringkat, menyatakan bahwa pentingnya peringkat obligasi bagi investor telah meningkat secara signifikan sehingga mempengaruhi struktur transaksi finansial, akses penerbit obligasi terhadap modal, dan kemampuan investor dalam melakukan investasi. Bahkan majalah The Economist (2005) menyatakan bahwa saat ini lembaga-lembaga pemeringkat adalah salah satu institusi yang paling berpengaruh di pasar modal.

Manfaat umum dari proses pemeringkatan obligasi adalah (Rahardjo; 2004): 1. Sistem informasi keterbukaan pasar yang transparan yang menyangkut berbagai produk obligasi akan menciptakan pasar obligasi yang sehat dan transparan juga. 2. Efisiensi biaya. Hasil peringkat obligasi yang bagus biasanya memberikan keuntungan, yaitu menghindari kewajiban persyaratan keuangan yang biasanya memberatkan perusahaan, seperti penyediaan sinking fund dan jaminan aset. 3. Memberikan informasi yang obyektif dan independen menyangkut kemampuan pembayaran hutang, tingkat risiko investasi yang mungkin timbul, serta jenis dan tingkatan hutang tersebut.


33

4. Mampu menggambarkan kondisi pasar obligasi dan kondisi ekonomi pada umumnya. Adapun beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh emiten adalah: 1. Informasi posisi bisnis. Pihak perusahaan dapat mengetahui posisi bisnis dan kinerja usahanya dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. 2. Menentukan struktur obligasi. Perusahaan dapat menentukan beberapa syarat atau struktur obligasi yang meliputi tingkat suku bunga, jenis obligasi, jangka waktu jatuh tempo, jumlah emisi obligasi serta berbagai struktur pendukung lainnya. 3. Mendukung kinerja. Apabila emiten mendapatkan peringkat yang cukup bagus maka kewajiban menyediakan sinking fund atau jaminan kredit bisa dijadikan pilihan alternatif. 4. Alat pemasaran. Peringkat obligasi yang baik terlihat lebih menarik sehingga dapat membantu pemasaran obligasi tersebut. 5. Menjaga kepercayaan investor. Peringkat obligasi yang independen akan membuat investor merasa lebih aman sehingga kepercayaan bisa lebih terjaga. Di Indonesia, perusahaan yang mendapat izin serta menjadi market leader dalam pemberian rating adalah PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). Selain itu, belakangan ini juga terdapat perusahaan baru yang memiliki bidang usaha serupa yaitu Fitch Rating Indonesia dan ICRA (Indonesia Credit Rating Agency). Umumnya perusahaan yang mendapat


34

izin dari pemerintah Indonesia hanya memeringkat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sementara rating terhadap kemampuan membayar hutang suatu negara dilakukan oleh perusahaan pemeringkat yang mendapat pengakuan internasional. Dahulu perusahaan pemeringkat ini didominasi oleh 3 pemain besar seperti Standard & Poor, Moody’s Investor Service, dan Fitch Rating. Namun, belakangan ini juga semakin bermunculan perusahaan pemeringkat yang ratingnya juga diakui selain 3 pemain besar di atas. Perusahaan pemeringkat lainnya yaitu JCRA (Japan Credit Rating Agency) dan Rating & Information Service Inc. Suatu rating terdiri dari dua bagian yaitu rating dan outlook. Rating adalah kemampuan membayar hutang sedangkan outlook adalah pandangan dari perusahaan pemeringkat, apakah rating akan naik, turun, atau tetap pada periode penilaian berikutnya. Rating sendiri terdiri dari dua yaitu 3 huruf yang disertai dengan tanda atau angka tergantung perusahaan pemeringkat. Sebagai contoh urutan dari yang paling tinggi hingga paling rendah secara umum adalah sebagai berikut: 1.

Investment Grade

AAA atau Aaa

AA+, AA dan AA- ATAU Aa1, Aa2, dan Aa3

A+, A, dan A- ATAU A1, A2, dan A3

BBB+, BBB, dan BBB- atau Baa1, Baa2, Baa3


35

2.

Non Investment Grade (Junk Bond) dengan rating di bawah BBB atau Baa

BB+, BB dan BB- atau Ba1, Ba2, dan Ba3

B+, B dan B- atau B1, B2, dan B3

CCC+, CCC dan CCC- atau Caa1, Caa2, dan Caa3

CC+, CC dan CC- atau Ca1, Ca2, dan Ca3

C+, C dan C- atau C1, C2, dan C3

Default Invesment Grade adalah kategori bahwa suatu perusahaan atau

negara dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi hutangnya. Sehingga bagi investor yang mencari investasi yang aman, umumnya memilih rating Investment Grade. Praktek pada perusahaan lebih detail lagi. Perusahaan yang menerapkan screening yang lebih mendalam seperti BUMN investment grade nya minimal A karena rating BBB masih dianggap belum aman. Non Invesment Grade adalah kategori bahwa suatu perusahaan atau negara dianggap memiliki kemampuan yang meragukan dalam memenuhi kewajibannya. Perusahaan yang masuk ketegori ini biasanya cenderung sulit memperoleh pendanaan. Supaya berhasil umumnya mereka memberikan kupon atau imbalan hasil yang tinggi sehingga disebut juga dengan High Yield Bond. Investor yang memilih jenis obligasi ini biasanya cenderung memiliki sifat spekulatif. Sebab jika ternyata perusahaan


36

berkomitmen melunasi seluruh kewajibannya, imbal hasil yang diterima bisa sangat tinggi. Pada prinsipnya, semakin rendah rating, berarti semakin tinggi risiko gagal bayar.

Tabel 2.2 Interpretasi Rating Pefindo

AAA

AA

A

BBB

BB

Sukuk yang diperingkat sebagai AAA adalah Sukuk dengan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo. Kapasitas penerbit obligasi untuk membayar kewajiban jangka panjangnya sangat superior dibandingkan dengan penerbit Sukuk Indonesia lainnya. Sukuk dengan peringkat AA hanya berbeda sedikit dengan obligasi dengan peringkat AAA. Kapasitas penerbit Sukuk untuk membayar kewajiban jangka panjangnya sangat kuat dibandingkan dengan penerbit Sukuk Indonesia lainnya.

Sukuk dengan peringkat A mengindikasikan kapasitas penerbit Sukuk untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya relatif kuat dibandingkan dengan penerbit Sukuk lainnya, tetapi Sukuk ini tetap lebih mudah terpengaruh oleh perubahan keadaan dan kondisi ekonomi daripada Sukuk peringkat AAA dan AA. Sukuk berperingkat BBB mengindikasikan parameter yang cukup aman dibandingkan dengan Sukuk Indonesia lainnya. Memburuknya kondisi ekonomi atau perubahan keadaan akan mempengaruhi kapasitas penerbit obligasi untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Sukuk dengan peringkat BB menggambarkan parameter perlindungan yang relatif agak lemah dibandingkan dengan Sukuk lainnya. Kapasitas dari penerbit obligasi untuk membayar kewajiban jangka panjangnya cukup rawan terhadap ketidakpastian terhadap kondisi bisnis, finansial, dan ekonomi.


37

B

Sukuk dengan peringkat B menggambarkan parameter perlindungan yang relatif lemah dibandingkan dengan Sukuk lainnya. Penerbit Sukuk masih mempunyai kapasitas untuk membayar kewajiban jangka panjangnya tetapi adanya kondisi-kondisi ekonomi, bisnis, dan finansial yang buruk akan sangat mempengaruhi kapasitas dan kemauan penerbit Sukuk untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Sukuk dengan peringkat CCC berpotensi untuk tidak membayar kewajibannya dan tergantung pada kondisi finansial dan bisnis yang baik untuk dapat membayar kewajibannya tersebut.

CCC

D

Sukuk diberi peringkat D jika penerbit Sukuk tersebut gagal membayar kewajibannya dan otomatis diberikan pada saat penerbit pertama kali gagal membayar kewajibannya. Pengecualian diberikan jika pembayaran bunga telah lewat dari tanggal jatuh tempo tetapi masih di dalam periode grace atau telatnya pembayaran terjadi karena adanya perselisihan komersial bonafide.

Sumber : Pefindo

Pada peringkat obligasi dari AAA sampai B dapat dimodifikasi menggunakan notasi plus (+) atau minus (-) untuk menunjukkan kekuatan relatif dalam kategori peringkat tersebut.

2. Rasio Profitabilitas a. Pengertian Rasio Profitabilitas Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2001) bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Sedangkan Menurut

Michelle

&

Megawati

(2005)


Profitabilitas

merupakan

38

kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan pernyataan Shapiro (1991:731) “Profitability ratios measure managements objectiveness as indicated by return on sales, Assets and owners equity.”

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan peurusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Ratio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha


39

meningkatkan

profitabilitasnya,

karena

semakin

tinggi

tingkat

profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

b. Jenis-jenis rasio Profitabilitas Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. Dalam prakteknya, menurut Kasmir (2008 : 199) jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah : 1. Profit margin (profit margin on sales) 2. Return on Assets (ROA) 3. Return on equity (ROE) 4. Earning Per Share (EPS)

1. Profit Margin on Sales Profit margin on sales atau ratio profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk


40

mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini dikenal juga dengan nama profit margin. Terdapat dua rumusan untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut : a. Untuk Margin Laba kotor dengan rumus : Profit Margin =

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relative terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

b. Untuk margin laba bersih dengan rumus : Net Profit Margin =

x 100 %

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan penjualan. Baik Profit Margin on Sales maupun Net Profit Margin apabila rasio nya tinggi ini menunjukkan kemampuan


41

perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, sebaliknya kalau rasionya rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Net Profit Margin sebagai alat ukur profitabilitas perusahaan.

2. Return On Asset (ROA) Rasio ini adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah Asset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari Asset yang dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menujukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manejemen. Hanafi dan Halim (2003) menyatakan bahwa rasio Return on Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat Asset tertentu. Demikian juga Syamsudin (2004) mengatakan bahwa Return on Asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan. Return on Assets mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba. Menurut Dwi Prastowo


42

(2008) rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Demikian juga menurut Robert C. Fink dan Ann Harrison (1999:72), menyebutkan bahwa : “ROA as the same income a company generates during normal operation dividend by its total Assets. This calculation determines how well a company is using its Assets to generate income.” Ukuran yang sering digunakan untuk menghitung Return on Assets (ROA) adalah : ROA =

x100%

3. Return On Equity (ROE) Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur lalu bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semaki baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumus untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai berikut: ROE =

Menurut Helfert (2000), Return on Equity (ROE) menjadi pusat perhatian para pemegang saham (stakeholders) karena berkaitan dengan modal saham yang diinvestasikan untuk dikelola pihak manajemen. ROE


43

memiliki arti penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dalam memenuhi harapan pemegang saham.

4. Earning Per Share (EPS) Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak.Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas. Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut: Earning Per Share =


44

B. Penelitian Terdahulu Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti 1. Ocke Saputro Listyadi (2010)

Variable Penelitian Sukuk Mudharabah (X) dan Laba Usaha (Y)

Hasil Penelitian

2.

Nilai Obligasi Subordinasi (X), Kinerja Bank Syariah (Y)

Penerbitan obligasi Subordinasi perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah Rasio sukuk berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE. Sedangkan variable rasio sukuk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PBV Variabel Nilai dan Rating penerbitan obligasi Syariah (sukuk) berpengaruh signifikan terhadap return saham

3.

4.

Judul Penelitian Pengaruh Pendapatan Sukuk Mudharabah Terhadap Laba Usaha PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk di Jakarta. Novietha Pengaruh Indra Sallama Penerbitan (2005) Obligasi Subordinasi Terhadap Kinerja Bank Syariah Ahmad Pengaruh sukuk Fadlurrahman terhadap Bayuny profitabilitas dan (2013) nilai perusahaan emiten

Rasio (X) dan (Y1), (Y2) (Y3)

sukuk ROE PBV ROA

Devi Adelin Pengaruh Nilai Nilai Obligasi Septianingtyas dan Rating Syariah (X1) ( 2012) penerbitan Rating Obligasi obligasi Syariah Syariah (X2) (sukuk) dan Retun perusahaan Saham (Y) terhadap return saham


Penerbitan sukuk mudharabah berpengaruh terhadap laba usaha PT Adhi Karya

45

5.

Ikromi Ramadhani (2010)

Pengaruh Obligasi Syariah terhadap Profitabilitas Perusahaan

Nilai Obligasi Syariah (X1) Rating Obligasi Syariah (X2) ROA (Y1) , ROE (Y2)

Nilai dan Rating Obligasi Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas yyang di ukur dengan ROA dan ROE

Sumber : Dari berbagai Jurnal

C. RERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 1. Rerangka Pemikiran Penelitian terdahulu tentang sukuk yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang di susun oleh Ahmad Fadlurrahman Bayuny,2013 berjudul Pengaruh Sukuk terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Emiten menyatakan bahwa penerbitan sukuk berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROA dan ROE perusahaan serta tidak mempengaruhi kenaikan Nilai Perusahaan penerbit sukuk. Dalam penelitian ini, berdasarkan uraian yang telah diberikan, untuk membuktikan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka peneliti membuat rerangka pemikiran seperti gambar di bawah ini. Peneliti akan mengungkapkan pengaruh dari variabel independen (nilai dan rating sukuk) terhadap profitabilitas perusahaan yang dihitung dengan Net Profit Margin.


46

Nilai sukuk Net Profit Margin (NPM) Rating sukuk

Gambar 2.3 Rerangka Pemikiran

2. Pengembangan Hipotesis Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Hipotesis adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang diperkirakan secara logis dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2009:135). a. Pengaruh Nilai Sukuk terhadap Net Profit Margin Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas tentang penerbitan sukuk sebagai salah satu bentuk

pendanaan perusahaan

yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemampuan penerbitan sukuk dalam mempengaruhi peningkatan profitabilitas ini cukup beralasan melihat nilai manfaat yang terdapat dari penerbitan sukuk. Selain itu, potensi penerbitan sukuk ke depan juga diprediksi akan semakin besar. Informasi penerbitan sukuk ini kemudian akan


47

memberikan suatu pertanda (signal) bagaimana efeknya

bagi

profitabilitas perusahaan. Semakin besar nilai sukuk yang di terbitkan maka semakin besar pula pendanaan kegiatan usaha yang diperoleh dari penerbitan sukuk. Dari kegiatan pendanaan tersebut maka akan

mempengaruhi profit

yang diperoleh perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan NPM (Net Profit Margin) sebagai alat ukur profitabilitas perusahaan karena dalam NPM menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas penjualan yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H!" : Nilai sukuk berpengaruh terhadap Net Profit Margin.

b. Pengaruh Rating Sukuk terhadap NPM Rating sukuk merupakan peringkat dari perusahaan yang menerbitkan sukuk dibandingkan dengan perusahaan atau negara lain sehingga dapat dibedakan siapa yang mempunyai kemampuan lebih baik dan siapa yang kurang dalam membayar kewajibannya. Semakin tinggi

rating

sukuk

maka

akan

meyakinkan

investor

untik

menanamkan modalnya ke perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dari Uraian di atas, hipotesisnya adalah : H!# : Rating sukuk berpegaruh terhadap Net Profit Margin.


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai sertifikat (notes)

Recommend Documents