BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. a. Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka 1.

Teori Desentralisasi Fiskal

a.

Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal Dalam konteks manajemen pemerintahan dimana terdapat tingkatan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikenal dua azas penyelenggaraan pemerintahan yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan sistem pemerintahan dimana mekanisme pengambilan keputusan yang berkaitan dengan daerah dilakukan secara terpusat di pemerintah pusat. Oleh karena segala keputusan diambil oleh pemerintah pusat, maka pembangunan di daerah menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan lamanya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu kebijakan terkait pembangunan daerah. Selain itu pemerintah pusat belum tentu mengetahui dengan pasti aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah. Hal inilah yang menimbulkan dorongan kuat untuk menerapkan sistem desentralisasi. Definisi desentralisasi fiskal menurut James Edwin Kee adalah sebagai transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terhadap fungsi-fungsi khusus dengan disertai kewenangan administratif dan pendapatan fiskal untuk melaksanakan fungsi tersebut. A. James Heinz sebagaimana dikutip oleh Iman Widhiyanto (2008) mendefinisikan proses desentralisasi fiskal sebagai suatu proses dimana keputusan mengenai lingkup kegiatan dibuat pada tingkat

10

http://digilib.mercubuana.ac.id/

11

pemerintah federal sedangkan keputusan mengenai desain aktivitas tersebut dibuat di tingkat pemerintah yang lebih rendah. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat. Desentralisasi tidak mudah didefinisikan karena menyangkut

aspek

fiskal,

politik,

perubahan

administrasi

dan

sistem

pemerintahan, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum konsep desentralisasi pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi yaitu: 1) Desentralisasi politik (political decentralization), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik. 2) Desentralisasi administrasi (administrative decentralization), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumbersumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut

perencanaan,

pendanaan

dan

manajemen

fungsi-fungsi

pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu. 3) Desentralisasi fiskal (fiscal dezentralization) yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan, yang mencakup: a. Self-financing atau cost recorvery dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah.


12

b. Cofinancing atau coproduction, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja. c. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat, serta pinjaman daerah (sumber daya alam) 4) Desentralisasi ekonomi (economic or market decentralization), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan.

Artinya,

setiap

penyerahan

atau

pelimpahan

wewenang

pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Sasana, 2009). Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Breton (1996), Weingast (1995) dan sebagaimana dikutip oleh Litvack et al. (1996) dalam Ronauli (2006) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, karena: 1) Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya; 2) Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;


13

3) Persaingan antardaerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya. Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik jika didukung faktor-faktor berikut: 1) pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement, 2) sumber daya manusia yang kuat pada pemerintah daerah guna menggantikan peran pemerintah pusat, 3) keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

b. Tujuan Desentralisasi Fiskal Penggunaan

azas

desentralisasi

fiskal

didasari

kenyataan

bahwa

pembangunan di Indonesia yang belum efektif dan merata. Pembangunan menjadi tidak efektif dan merata dikarenakan keterbatasan kemampuan pemerintah pusat dalam memantau pembangunan seluruh daerah di Indonesia. Selain itu pelaksanaan pembangunan yang dilakukan terpusat juga kadang mengakibatkan tidak sesuainya pembangunan dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah.


14

Hal inilah yang membuat pelaksanaan desentralisasi fiskal menjadi suatu kebutuhan. Desentralisasi fiskal diangggap dapat membuat pembangunan menjadi lebih efektif karena akan menempatkan pemerintah daerah sebagai motor penggerak

pembangunan

daerah.

Pemerintah

daerah

sebagai

pelaksana

pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat dianggap mampu membuat pembangunan menjadi sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan prioritas daerah. Menurut ringkasan De Mello sebagaimana yang dikutip oleh Adam B. Elhiraika (2007), beberapa tujuan desentralisasi fiskal antara lain: a. Fiscal decentralization enables sub-national governments to take account of local differences inculture, environment, endowment of natural resources, and economic and social institutions. b. Information on local preferences and needs can be extracted more cheaply and accurately by local governments, which are closer to the people and hence more identified with local causes. c. Bringing expenditure assignments closer to revenue sources can enhance accountability and transparency in government actions. d. Fiscal decentralization can help promote streamlining public sector activities and the development of local democratic traditions. e. By promoting allocative efficiency, fiscal decentralization can influence macroeconomic governance, promote local growth and poverty alleviation directly as well as through spillovers. Selanjutnya beberapa tujuan desentralisasi fiskal di Indonesia lainnya yang berhasil disajikan oleh penulis dari berbagai sumber antara lain:


15

a. meminimalisasi adanya ketimpangan baik vertikal (vertical imbalance) antara Pusat dan Daerah maupun horisontal (horizontal imbalance) antar daerah; b. menciptakan Kesinambungan kebijakan fiskal (fiscal sustainability) secara makro; c. meningkatkan akuntabilitas, efektivitas & efisiensi Pemda; d. meningkatkan kualitas pelayanan public; e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan.

c.

Pengertian dan Konsep Dana Perimbangan. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.

55 Tahun 2005 yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dua prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal, sejalan dengan fungsi dan kewenangan daerah yang harus dijalankannya, adalah otonomi dan penerimaan yang memadai (revenue adequency). Pemerintah daerah pada prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritasnya, serta didukung oleh penerimaan daerah yang memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri, tetapi juga termasuk bagi hasil (revenue sharing), dan transfer yang berasal dari pusat. Upaya peningkatan penerimaan daerah menjadi salah satu hal yang paling mendasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain melalui Penerimaan Asli Daerah (PAD), peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan


16

melalui peningkatan dana perimbangan yang diterima daerah. Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan diperoleh dari dana bagian daerah (revenue sharing) atau yang lebih dikenal dengan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAU, dan DAK. Selanjutnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Dana Perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah. Komponen dana perimbangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 1) Dana Bagi Hasil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki dua sumber dana. Sumber dana tersebut berasal dari Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA).


17

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri atas: a. PBB Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. b. BPHTB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. c. PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21. PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selain Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari pajak, Dana Bagi Hasil (DBH) pun bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA). Sumber tersebut terdiri dari:  Kehutanan  Pertambangan Umum  Perikanan  Pertambangan Minyak Bumi  Pertambangan Gas Bumi  Pertambangan Panas Bumi  


18

2) Dana Alokasi Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan block grant yang pada awalnya diberikan kepada semua provinsi, kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsipprinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Sejak tahun 2008 beberapa daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif sudah tidak menerima DAU. Dengan kata lain, tujuan penting dari alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 26% dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU. Secara definisi, dana alokasi umum dapat diartikan sebagai berikut : A). Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiscal (fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. b). Instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.


19

c)

Equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah. Sesuai dengan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah maka provinsi dan kabupaten serta kota masing-masing memperoleh DAU yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas fiskal atau nilai bobot tiap-tiap daerah. Menurut Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004, DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, Lebih lanjut, dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 ditetapkan bahwa DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi atau kabupaten/kota. Bobot daerah provinsi atau kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi atau kabupaten/kota. 3) Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu komponen dalam dana perimbangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah: dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas


20

nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bentuk dana yang bersifat khusus (specific grant). Artinya, penggunaan dana tersebut berdasarkan atas petunjuk atau kebijakan dari pihak pemberi, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. DAK yang ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus meliputi: a)

Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.

b) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi. c)

Kebutuhan

prasarana

dan

sarana

fisik

yang

terletak

di

daerah

pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai. d) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menggariskan bahwa kegiatan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK adalah kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Fungsi dalam rincian Belanja Negara terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Lebih lanjut, kegiatan DAK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 meliputi: kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang; dalam


21

keadaan tertentu, DAK dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun. Daerah yang ingin memperoleh DAK harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut: a) Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan SDA, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. b) Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. c) Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan yang ditetapkan oleh menteri teknis/instansi terkait

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi a.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Pada masa lalu pembangunan ekonomi suatu negara diartikan sebagai

kemampuan suatu negara untuk meningkatkan dan mempertahankan kenaikan PDB. Dinamika ekonomi selanjutnya menunjukkan bahwa penggunaan kenaikan PDB sebagai satu satunya indikator pembangunan ekonomi suatu negara adalah hal yang kurang tepat. Pengalaman kondisi perekonomian pada tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa kenaikan PDB yang seharusnya menggambarkan pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat memecahkan permasalahan


22

perekonomian secara mendasar. Kenaikan PDB tidak dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat. Todaro, sebagaimana dikutip oleh Lincolin Arsyad (2005), mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs), (2) meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Oleh karena itulah beberapa para pakar ekonomi membedakan pengertian

antara

pembangunan

ekonomi

(economic

development)

dan

pertumbuhan ekonomi (economic growth). Kenaikan PDB/PNB-lah yang diartikan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sementara itu Simon Kusznets sebagaimana dikutip oleh Sukirno (1985) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan. Selanjutnya hubungan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan pendapat bahwa adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan


23

hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Sementara itu dalam tatanan perekonomian daerah pertumbuhan ekonomi dikenal dengan sebutan pertumbuhan ekonomi regional. Sampai dengan saat ini tidak ada satupun pakar ekonomi yang dapat menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi regional secara komprehensif. Menurut Lincolin Arsyad (2005) teoriteori pertumbuhan ekonomi regional yang sudah ada saat ini hanya berkisar pada metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Selanjutnya Lincolin Arsyad menyebutkan ada beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi regional yaitu:


24

a. Teori ekonomi neo klasik Teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. b. Teori Basis Ekonomi Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. c. Teori Lokasi Teori ini menganggap bahwa hanya ada satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu lokasi. Daerah dengan lokasi terbaik adalah daerah yang dengan lokasi yang menjanjikan biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar. Variabel lain yang mempengaruhi kualitas atau suitabilitas suatu lokasi antara lain upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (diklat), kualitas pemerintah daerah dan tanggungjawabnya, dan sanitasi. d. Teori Tempat Sentral Teori tempat sentral (central place theory) menganggap bahwa ada hierarki tempat (hierarchy of places). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku).

Tempat

sentral

tersebut

merupakan

suatu

pemukiman

menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.


yang

25

e. Teori kausasi kumulatif Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah daerah (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya. f. Model Daya Tarik Teori daya tarik industri adalah sebuah teori yang didasari pemikiran bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Menurut para ekonom aliran klasik faktor-faktor ekonomi penentu pertumbuhan ekonomi antara lain: a. Barang modal Agar ekonomi bertumbuh, stok barang modal harus ditambah. Penambahan stok barang modal dilakukan lewat investasi. Karena salah satu upaya pokok untuk

meningkatkan

investasi

adalah

menangani

faktor-faktor

yang

mempengaruhi tingkat investasi. Yang harus diingat adalah pertumbuhan ekonomi yang baru mungkin terjadi jika investasi neto lebih besar dari nol, agar dapat berproduksi pada tingkat yang lebih besar. b. Teknologi Hampir dapat dipastikan bahwa penggunaan teknologi yang makin tinggi sangat memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan teknologi ini, manusia dapat memanfaatkan secara optimal apa yang ada dalam diri dan


26

lingkungannya. Bahkan kelebihan dari penggunaan teknologi tepat guna adalah dapat ditekannya pemborosan sumber daya alam atau energi dalam proses produksi. c. Uang Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan penting dan fungsi sentral. Uang memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dengan penggunaannya yang sangat efisien. Sementara itu yang termasuk dalam faktor non-ekonomi adalah: a. Faktor sosial Faktor sosial ini penting sekali dan sering dilupakan. Tetapi tidak jarang pula faktor ini justru menjadi hambatan besar dalam proses keberhasilan pembangunan. Faktor ini meliputi adat istiadat dan keamanan. b. Kondisi politik Dengan kondisi politik yang stabil, maka proses pembangunan akan berjalan dengan lancar. c. Faktor keamanan Suasana keamanan yang kondusif dalam suatu negara akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hal ini disebabkan keamanan merupakan salah satu faktor yang dijadikan pertimbangan oleh investor untuk menanamkan modalnya disuatu negara/daerah.


27

c.

Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya Produk Domestik Bruto (PDB)

adalah variabel yang paling sering digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Perbedaan antara PDB dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya terletak pada lingkup daerahnya. PDB merupakan indikator perekonomian untuk lingkup negara sedangkan lingkup PDRB lebih kecil yaitu tingkat daerah. PDB/PDRB adalah jumlah keseluruhan aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu wilayah tertentu dan jangka waktu tertentu. Menurut Mankiew (2007), ada dua cara untuk menghitung nilai PDB/PDRB. Salah satunya adalah dengan melihat PDB/PDRB sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Cara lain untuk menilai PDB/PDRB adalah sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda dalam perhitungannnya namun hasil perhitungan keduanya akan menghasilkan nilai PDB/PDRB yang sama. Hal ini sesuai dengan fakta mendasar yaitu setiap transaksi ekonomi pasti melibatkan penjual dan pembeli. Pendapatan yang diperoleh penjual pasti sama nilainya dengan uang yang dikeluarkan oleh pembeli. Terdapat dua jenis PDB/PDRB yang dikenal yaitu PDB/PDRB riil dan PDB/PDRB nominal. PDB/PDRB riil atau dikenal dengan PDB/PDRB atas harga konstan merupakan perhitungan PDB/PDRB dengan menentukan tahun dasar sebagai acuan harga konstan perhitungan PDB/PDRB. Jadi PDB/PDRB riil hanya menunjukkan perubahan pada pengeluaran atas output jika jumlah berubah tetapi


28

harga tidak. Sementara itu PDB/PDRB nominal atau dikenal dengan PDB/PDRB atas dasar harga berlaku merupakan perhitungan dengan menggunakan harga yang berlaku atas barang atau jasa. Menurut Mankiew (2007), persamaan perhitungan PDB/PDRB dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut: Y = C + I + G + NX Dimana: a. Y adalah PDB/PDRB, nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. b. C adalah konsumsi, terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. c. I adalah Investasi, terdiri dari barang-barangyang dibeli untuk penggunaan masa depan. d. G adalah pembelian pemerintah, barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah. e. NX adalah Ekspor Netto, nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurang nilai barang atau jasa yang diimpor dari negara lain.

3.

Hasil Penelitian Sebelumnya Penelitian terkait dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan

ekonomi maupun ketimpangan antar wilayah telah banyak dilakukan oleh peneliti. Beberapa diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Lintantia Fajar Apriesa, Miyasto (2013) yang melakukan penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan judul Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan


29

di Provinsi Jawa Tengah.Variabel independen yang digunakan adalah desentralisasi fiskal, pajak daerah, pertumbuhan populasi atau jumlah penduduk, tenaga kerja, ketimpangan pendapatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS ( Ordinary Least Square ) data panel. Model analisis regresi menggunakan regresi biasa. Dari Tabel dapat dianalisis bahwa nilai Probabilitas t-43 statistik kurang dari nila alpha 0,05 berarti signifikan atau Ho diterima ,variabel DF POP TK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen EG ( Pertumbuhan ), sedangkan variabel TX nilai probabilitas t-statistik lebih dari 0,05 Ho ditolak berarti tidak signifikan. Pajak Daerah ( TX ) mempunyai hasil tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi, tujuan awal pajak daerah adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga pajak akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. 2. Mohammad. Rizal Mubaroq, Prof. Dr. Hj. Sutyastie S. Remi, SE., Dr. Ir. Bagdja Muljarijadi (2013) yang melakukan penelitian di Indonesia dengan judul ―Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan Desentralisasi fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Indonesia 2007-2010‖ . Variabel independen yang digunakan yaitu:Investasi pemerintah, rasio realisasi belanja modal terhadap PDRB nominal kabupaten , jumlah tenaga kerja,kemandirian daerah sebagai ukuran desentralisasi fiskal, berupa rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah Total pendapatan daerah kabupaten PDRB riil Per Kapita kabupaten. Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel ada tiga metode yang akan diangkat yaitu metode Ordinary Least Square (common effect), Fixed Effect dan Random


30

Effect. Dari ketiga metode tersebut kemudian dipilih yang paling sesuai untuk digunakan dengan data yang ada. Berdasarkan hasil perhiungan menggunakan Eviews, ternyata terjadi perbaikan padamodel fixed effect yang digunakan 44 dalam penelitian khususnya pada standard error dan tingkat signifikansi. Variabel W (tenaga kerja) dan KD (kemandirian daerah) yang semula signifikan pada level α=10% dan α=5%, setelah dikoreksi meningkat menjadi signifikan pada level α=1%. Oleh karena itu model fixed efect dengan prosedur koreksi White tersebut yang lebih tepat untuk digunakan. 3. Muhammad Zahir Faridi (2011) yang melakukan penelitian di Pakistan dengan judul Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. Variabel independen yang digunakan pengeluaran pemerintah, desentralisai fiskal, sedangkan variabel dependennya yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan yaitu Untuk mengestimasi parameter model yang akan diangkat yaitu metode Ordinary Least Square (common effect), Hasilnya bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar – 0,05. 4. Duc Hong Vo (2010) yang melakukan penelitian di Australia dengan judul The Economics of Fiscal Decentralization. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pajak, dan penerimaan pemerintah. Alat analisis yang digunakan yaitu Untuk mengestimasi parameter model yang akan diangkat yaitu OLS (Ordinary Least Square ) data panel. Hasilnya bahwa pengeluaran pemerintah, pajak, dan penerimaan


31

pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan teori Tiebout Model. 45 5.

Hadi Sasana (2009) yang melakukan penelitian pada kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan judul Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2001 sampai dengan 2005, dan data cross section yang terdiri atas 35 kabupaten/kota, sehingga merupakan pooled data yaitu gabungan antara data time series (tahun 2001-2005: 5 tahun) dengan data cross section 35 kabupaten/kota. Variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y1), Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah (Y2), Tenaga Kerja Terserap (Y3), Kesejahteraan masyarakat (Y4) dan Desentralisasi Fiskal (X1). Hasil penelitian adalah Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.


32

Dari beberapa penlitian sebelumnya dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tabel 2.1 PENELITIAN SEBELUMNYA

No 1

Peneliti (Tahun)

Judul Penelitian

Variabel

Dependen : desentralisasi fiskal Lintantia Fajar Apriesa, Miyasto (2013)

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah

2 Mohammad. Rizal Mubaroq, Prof. Dr. Hj. Sutyastie S. Remi, SE., Dr. Ir. Bagdja Muljarijadi (2013)

Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan Desentralisasi fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Indonesia 2007- 2010

Independen : pajak daerah, pertumbuhan populasi atau jumlah penduduk, tenaga kerja, ketimpangan pendapatan

Dependen : Pertumbuhan Ekonomi Independen : Investasi Pemerintah, Belanja Modal PDRB, Tenaga Kerja ,Kemandirian Daerah, Pendapatan


Hasil Penelitian Nilai Probabilitas tstatistik kurang dari nila alpha 0,05 berarti signifikan atau Ho diterima ,variabel DF POP TK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen EG ( Pertumbuhan ), sedangkan variabel TX nilai probabilitas t-statistik lebih dari 0,05 Ho ditolak berarti tidak signifikan. Pajak Daerah ( TX ) mempunyai hasil tidak signifikan terhadap pertumbuhan EkonomI. Variabel W (tenaga kerja) dan KD (kemandirian daerah) yang semula signifikan pada level α=10% dan α=5%, setelah dikoreksi meningkat menjadi signifikan pada level α=1%. Oleh karena itu model fixed efect dengan prosedur koreksi White tersebut

33

Asli Daerah (PAD)

3

Wulan Fauzyni (2013)

4

5

6

Ristriardani (2011)

Muhammad Zahir Faridi (2011)

Duc Hong Vo (2010)

Analisis Pengaruh PAD, DAK dan DBH PAJAK/BUKAN PAJAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2003-2011

Pengaruh dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita dan disparitas pendapatan antar daerah di provinsi Kalimantan selatan. Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan

The Economics of Fiscal Decentralization

yang lebih tepat untuk digunakan. Berdasarkan Model FEM dihasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan siginifikan terhadap PDRB sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB.

Dependen : Pertumbuhan Ekonomi Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Dependen : Pendapatan perkapita Independen : DBH, DBH Pertambangan Umum, DAU dan DAK Dependen :  Pertumbuhan ekonomi Independen : pengeluaran pemerintah, desentralisai fiskal l Dependen : Pertumbuhan ekonomi Independen : pengeluaran pemerintah, pajak, dan penerimaan pemerintah




Dana Alokasi Umum (DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Hasilnya bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar – 0,05

Hasilnya bahwa pengeluaran pemerintah, pajak, penerimaanpemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan teori Tiebout Model

34

7

Afid Nurcahya (2010)

Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan kapasitas fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan disparitas pendapatan antar daerah

Dependen : Pertumbuhan ekonomi daerah, disparitas pendapatan antar daerah Independen : DAU,DAK, dan kapasitas fiskal



8

Dewi Pusporini (2006)

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi Fiskal 2001-2003

Dependen : PDRB Independen : Dana Perimbangan


 Hasil pengujian secara individual diketahui bahwa variabel bebas yang Berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebagai berikut: dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta pendapatan asli daerah.  Dana bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

 menunjukkan bahwa dana perimbangan secara signifikan mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun pengaruhnya sangat kecil.

35

B. Rerangka Pemikiran Menurut Sugiyono (2010) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi dan dapat diambil kesimpulannya.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto. Sedangkan variabel independennya adalah komponen dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai variabelvariabel tersebut maka diperlukan suatu definisi operasional variabel-variabel tersebut. 1.

PDRB. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diwakili oleh angka PDRB

kabupaten/kota se-Jawa Barat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya Produk Domestik Bruto (PDB) adalah variabel yang paling sering digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Perbedaan antara PDB dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya terletak pada lingkup daerahnya. PDB merupakan indikator perekonomian untuk lingkup negara sedangkan lingkup PDRB lebih kecil yaitu tingkat daerah. PDB/PDRB adalah jumlah keseluruhan aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu wilayah tertentu dan jangka waktu tertentu. 2. Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai


36

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 3. Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan ditetapkan dengan peraturan presiden. 4. Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dan ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. Berikut ini adalah diagram hubungan antara variabel dependen dengan variable independen : Variabel Independen

Variabel Dependen

DBH

DAU

PDRB

DAK

Gambar II.1 Hubungan Antara Variabel Dependen Dengan Variabel Independen


37

C. Hipotesis Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berfikir penulis, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1.

H01

: Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten di provinsi jawa barat

HA1

: Dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten di provinsi jawa barat

2.

H02

: Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten di provinsi jawa barat

HA2

: Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten di provinsi jawa barat

3.

H03

: Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten di provinsi jawa barat

HA3

: Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten di jawa barat

4.

HA4

: Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

daerah

kota/kabupaten di provinsi jawa barat HA4

: Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh

terhadap

pertumbuhan

kota/kabupaten di provinsi jawa barat


ekonomi

daerah

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. a. Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal

Recommend Documents