BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS
2.1
Kajian Pustaka
2.1.1
Teori Keagenan Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis
untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Teori ini berusaha
untuk
menggambarkan
faktor-faktor
utama
yang
sebaiknya
dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Konsep dari teori ini adalah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksananakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu principal mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Anthony dan Govindarajan, 2005:269). Dalam LPD, warga desa pakraman merupakan prinsipal dan pengurus LPD adalah agen mereka. Setiap periode, pengurus LPD harus melaporkan kegiatan LPD berupa laporan tahunan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas kepada warga desa pakraman melalui suatu paruman desa karena pengurus LPD diharapkan dapat menjalankan usaha LPD sesuai dengan kepentingan warga desa pakraman. Selain itu, pengurus juga harus melaporkan laporan tahunan kepada LPLPD yang merupakan badan pembina dan pengawas dari LPD tersebut (Jati dan Wiryanti, 2010).
2.1.2
Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
1) Pengertian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ada beberapa pengertian mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, seperti berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 pasal 1 yang menyebutkan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang bertempat di wilayah Desa Pakraman. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1998 menyatakan bahwa LPD adalah lembaga perkreditan desa yang merupakan suatu badan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa adat. Pengertian LPD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Pasal 2 merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. 2) Fungsi dan Tujuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, tercantum fungsi dan tujuan LPD yaitu LPD sebagai salah satu wadah kekayaan Desa, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatkan taraf hidup Krama Desa dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan Desa. Adapun tujuan dalam pendirian LPD adalah: 1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif; 2. Memberantas ijon, gadai gelap dan sejenisnya;
3. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan; 4. Meningkatkan daya beli dan kelancaran lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. 3) Syarat-syarat Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan, bahwa ijin pendirian LPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota dan MUDP. Dalam Pasal 9 juga disebutkan, bahwa LPD dapat didirikan dengan modal awal sekurang-kurangnya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana modal LPD terdiri dari: a. Setoran Desa Pakraman; b. Bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat; dan c. Laba yang ditahan. Dalam pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002, disebutkan bahwa LPD dapat didirikan apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Telah memiliki awig-awig tertulis 2. Ditinjau dari segi sosial ekonomi, desa tersebut cukup potensial untuk berkembang. 4) Pengelolaan dan Lapangan Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
Lapangan usaha LPD yang telah diatur pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002, mencakup: 1) Menerima atau menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito 2) `Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa 3) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimal sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana. 4) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan harga bersaing dan pelayanan harga yang memadai. Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 pasal 58 (Kasmir, 2004 : 366) dinyatakan sebagai berikut: ”Bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Negeri (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Perkreditan Desa (BPK), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Produk Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa LPD merupakan subsistem dalam jaringan perbankan yang dapat dipersamakan dengan Bank Perkreditan Rakyat (Siamat, 2001).
2.1.3
Struktur Finansial Struktur Finansial menunjukkan bagaimana aktiva-aktiva perusahaan
dibelanjai, yaitu menyangkut semua sumber pembelanjaan, apakah cenderung menggunakan modal sendiri atau hutang. Dana pinjaman yang diberikan oleh LPD kepada masyarakat dapat bersumber dari modal sendiri, yaitu modal yang dimiliki oleh LPD berupa modal donasi, cadangan modal, dan laba ditahan maupun dana yang bersumber dari pinjaman atau hutang berupa tabungan, simpanan berjangka maupun pinjaman dari bank atau LPD lain (Jati dan Wiryanti, 2010). Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Dari perhitungan tersebut maka pengurus LPD harus dapat mengelola hutangnya agar total hutang harus lebih rendah dari total modal sendiri yang dimiliki oleh LPD (Wati dan Sutama, 2013). 2.1.4
Pertumbuhan Nasabah Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang jenis
dan pengertian nasabah. Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Jenis-jenis nasabah ada 2, yakni : 1. Nasabah Penyimpan, yakni nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah Debitur, yakni nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan 2.1.5
Loan to Deposit Ratio (LDR) Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR) menurut Surat Edaran Bank
Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah sebagai berikut : “Loan To Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (Giro, Tabungan, Sertifikat Deposito, dan Deposito). “ Kegunaan Loan To Deposit Ratio (LDR) menurut Almilia dan Herdiningtyas (2005) adalah sebagai berikut : “Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit dengan jumlah dana. Loan to Deposit Ratio (LDR) juga merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat.” Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/5/BPPP Tanggal 29 Mei 1993, standar LDR antara 80% hingga 110%. Jika rasio LDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif).
2.1.6
Rentabilitas Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal
yang digunakan. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada umumnya rentabilitas adalah lebih penting dari pada laba, karena laba yang besar saja belum merupakan ukuran bahwa perusahaan telah dapat bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lainnya ialah menghitung rentabilitasnya (Bambang Riyanto, 2001 : 35). Peraturan Bank Indonesia No:9/17/PBI/2007 menyebutkan, bahwa penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponenkomponen, yaitu kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba (ROA); dan tingkat efisiensi operasional (BOPO). 1. Return On Asset (ROA) Return On Asset merupakan rasio antar laba bersih yang berbanding terbalik dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak atau net income before tax (NIBT) terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar (Limpaphayom dan Ngamwutikul, 2004). Rasio ini menunjukan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai aktivanya. ROA menggunakan laba sebagai salah satu cara untuk menilai efektivitas dalam penggunaan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang
dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROA, hal itu berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan (Syarifuddin, 2012). Standar terbaik ROA menurut Bank Indonesia adalah 1,5%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 15%. Skor nilai ROA ditentukan sebagai berikut; a. Kurang dari 0%, skor nilai = 0 b. Antara 0% - 1%, skor nilai = 80 c. Antara 1% - 2%, skor nilai = 100 d. Lebih dari 2%, skor nilai = 90 2. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Rasio BOPO sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan pendapatan bunga (Syarifuddin, 2012). Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia adalah 92%. Skor nilai BOPO ditentukan sebagai berikut; a. Lebih dari 125%, skor nilai = 0 b. Antara 92% - 125%, skor nilai = 80
c. Antara 85% - 92%, skor nilai = 100 d. Kurang dari 85%, skor nilai = 90
2.2
Hipotesis Penelitian
2.2.1
Pengaruh Struktur finansial terhadap rasio ROA LPD di Kabupaten Tabanan Untuk mengukur struktur keuangan atau struktur finansial dapat
dipergunakan debt to equity ratio. Debt to equity ratio menurut Kasmir (2004:190) yang dikutip oleh Tenno Purba dan Sucipto (2009) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Dari perhitungan DER tersebut maka pengurus LPD harus dapat mengelola hutangnya agar total hutang harus lebih rendah dari total modal sendiri yang dimiliki oleh LPD. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar nilai debt to equity ratio menjadi rendah karena semakin rendah debt to equity ratio maka semakin tinggi rentabilitas ekonominya. (Jati dan Wiryanti, 2010). DER yang rendah menunjukkan bahwa, perbandingan yang menguntungkan antara total hutang dengan modal sendiri yang dimiliki oleh LPD, dimana jumlah dari total hutang lebih rendah daripada modal sendiri. Hal tersebut mengakibatkan beban bunga yang akan dikeluarkan oleh LPD dapat diperkirakan rendah sehingga laba LPD menjadi lebih tinggi. Laba yang tinggi akan mencerminkan tingkat rentabilitas ekonomi yang tinggi yang dapat diukur dengan rasio ROA. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budayasa (2008) dan Andre (2007) juga mendukung hal tersebut, dimana penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa debt to equity ratio
berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas ekonomi melaui rasio ROA. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian sebelumnya, dan dasar logika, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1: Struktur finansial berpengaruh terhadap rasio ROA LPD di Kabupaten Tabanan. 2.2.2
Pengaruh Struktur finansial berpengaruh terhadap rasio BOPO LPD di Kabupaten Tabanan Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio leverage yang
dapat menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk memenuhi seluruh kewajibannya. DER juga menunjukkan seberapa besar struktur finansial perusahaan yang berasal dari utang, maka tinggi rendahnya DER juga menggambarkan besar kecilnya jumlah utang dalam perusahaan. Utang perusahaan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menambah dana perusahaan guna memperluas kegiatan operasionalnya. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan utang tinggi yang akan menambah rentabilitas (Mamduh dan Halim, 2000). Rasio utang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada lingkungan stabil, karena dengan utang yang tinggi bank dapat menyalurkannya ke sector pembiayaan yang banyak pula, sehingga bank memperoleh pendapatan dan meningkatkan rentabilitas (Priyono, 2009). Menurut San dan Heng (2011) ada pengaruh positif dan signifikan antara DER pada profitabilitas, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan bergantung pada hutang untuk membiayai kegiatan operasionalnya, dengan kata lain utang merupakan
sumber
penting pembiayaan
dalam
mendukung
operasional
perusahaan. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian sebelumnya, dan dasar logika, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H2: Struktur finansial berpengaruh terhadap rasio BOPO LPD di Kabupaten Tabanan. 2.2.3
Pengaruh Pertumbuhan nasabah terhadap rasio ROA LPD di Kabupaten Tabanan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) nasabah terdiri dari nasabah
kredit, nasabah tabungan, dan nasabah deposito. Nasabah kredit merupakan sumber pendapatan bank, di mana pendapatan utama bank adalah dari transaksi yang dilakukan nasabahnya (Kasmir,2004:208). Semakin banyak jumlah nasabah kredit yang melakukan transaksi di LPD, maka semakin tinggi pendapatan yang akan diterima oleh LPD yaitu berupa pendapatan bunga kredit ataupun sebaliknya. Jadi dengan peningkatan atau penurunan jumlah nasabah kredit akan berpengaruh pada angka dari laba usaha LPD tersebut yang pada nantinya juga akan mempengaruhi angka dari rentabilitas LPD tersebut. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab I Pasal 1 ayat 17. Nasabah yang melakukan transaksi tabungan akan menyebabkan timbulnya biaya bunga tabungan bagi LPD. Jadi semakin banyak jumlah nasabah yang melakukan transaksi tabungan, maka jumlah biaya bunga tabungan yang dikeluarkan oleh LPD akan semakin tinggi atau sebaliknya, hal ini berarti akan mempengaruhi angka dari laba usaha LPD tersebut yang nantinya juga akan
mempengaruhi angka dari rentabilitas ekonomi LPD tersebut dan demikian juga halnya dengan nasabah deposito. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2011) menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah nasabah berpengaruh positif dan signifikan pada profitabilitas LPD. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian sebelumnya, dan dasar logika, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H3: Pertumbuhan nasabah berpengaruh terhadap rasio ROA LPD di Kabupaten Tabanan 2.2.4
Pengaruh Pertumbuhan nasabah terhadap rasio BOPO LPD di Kabupaten Tabanan Dana pihak ketiga digunakan sebagai dasar untuk penanaman modal awal
dalam melangsungkan kegiatan penyaluran kredit. Pengelolaan yang baik sangat diperlukan mengingat pentingnya peran aktiva produktif dalam mengkontribusi kesehatan usaha bank serta kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. Dana yang diperoleh dari masyarakat disebut dengan dana pihak ketiga. Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan seperti deposito dan tabungan (Hasanudin dan Prihatiningsih, 2010). Berdasarkan kajian dari Dewi dan Suartana (2011), bagi bank nilai yang harus dibayarkan atas suatu deposito memiliki harga yang relatif tinggi namun bank tersebut tetap akan memperoleh pendapatan atas deposito. Disisi yang berbeda bunga yang harus dibayarkan oleh bank tidak sebanding dengan pertumbuhan depositonya. Dana yang dihimpun dari masayarakat semakin besar, biasanya sebanding dengan pertumbuhan jumlah nasabahnya. Pertumbuhan
jumlah nasabah juga mempengaruhi biaya operasional dari LPD untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya dan efisiensi operasional LPD. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian sebelumnya, dan dasar logika, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H4: Pertumbuhan nasabah berpengaruh terhadap rasio BOPO LPD di Kabupaten Tabanan 2.2.5
Pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap rasio ROA LPD di Kabupaten Tabanan Menurut Sudirman (2000:93) Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio
antara kredit yang diberikan bank terhadap dana yang diterima oleh bank. LDR dihitung dari perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan penjumlahan dana pihak ketiga dengan modal sendiri yang dinyatakan dalam persentase. Jika bank dalam menyalurkan kredit dari dana pihak ketiganya tinggi, maka dapat dikatakan tingkat likuiditasnya juga tinggi karena dana dari pihak ketiga dapat dimaksimalkan dalam bentuk kredit. Dengan tingginya penyaluran kredit yang diberikan, maka pendapatan bunga dari kredit tersebut juga akan meningkat, yang berdampak pada tingginya perolehan laba bank (Durrunisa, 2011). Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Jika rasio LDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni antara 80-110% maka laba bank tersebut akan meningkat. Dengan meningkatnya laba maka Return on Asset akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk ROA. Hal ini juga didukung
oleh penelitian yang dilakukan oleh Budayasa (2008) dan Andre (2007) yang mendapatkan hasil bahwa LDR berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas ekonomi. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian sebelumnya, dan dasar logika, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H5: Loan to Deposit Ratio berpengaruh terhadap rasio ROA LPD di Kabupaten Tabanan 2.2.6
Pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap rasio BOPO LPD di Kabupaten Tabanan Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka
menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya). Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Apabila kredit yang diberikan LPD tinggi dan lancar dalam keadaan keuangan yang stabil, maka pendapatan operasi LPD diperkirakan akan meningkat juga serta mempengaruhi efisiensi operasional. Almilia (2005) dan Pramono (2006) menyimpulkan variabel BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian sebelumnya, dan dasar logika, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H6: Loan to Deposit Ratio berpengaruh terhadap rasio BOPO LPD di Kabupaten Tabanan. 2.2.7
Perbandingan kemampuan rasio ROA dengan rasio BOPO dalam mengukur rentabilitas ekonomi LPD di Kabupaten Tabanan
ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva / assets yang dimilikinya. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. ROA merupakan metode pengukuran yang obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan. sebagaimana dikutip oleh Ahmad Buyung Nusantara dalam Bambang Riyanto (1995). Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama kredit, berdasarkan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan. Dalam pengumpulan dana terutama dana masyarakat (dana pihak ketiga), diperlukan biaya selain biaya bunga (termasuk biaya iklan). Sampai saat ini pendapatan bank-bank di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan bunga kredit. Rasio ROA menghasilkan data yang berhubungan dengan efektivitas LPD dan rasio BOPO menghasilkan daa yang berhubungan dengan efisiensi operasional LPD, sehingga dari kedua rasio tersebut akan dihasilkan data yang berbeda dengan spesifikasi tujuan yang berbeda pula.
Berdasarkan kajian
pustaka, penelitian sebelumnya, dan dasar logika, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H7:
Terdapat perbedaan kemampuan Rasio ROA dengan rasio BOPO dalam mengukur rentabilitas ekonomi LPD di Kabupaten Tabanan.
