1
BAB I PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain (UU No. 43 Tahun 2008). Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 24 tahun 1992, wilayah perbatasan juga merupakan salah satu kawasan strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan keamanan. Namun pada umumnya daerah perbatasan belum mendapatkan perhatian secara proporsional. Saat ini pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia dihadapkan pada dua isu strategis dengan variasi permasalahan yang menonjol di dalamnya, yaitu isu pengelolaan batas wilayah negara dan isu pengelolaan kawasan perbatasan. Belum optimalnya pengembangan, pemanfaatan potensi dan kurang tersedianya sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan, merupakan permasalahan umum yang terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan perbatasan wilayah negara Indonesia (BNPP, 2013). Hal tersebut menyebabkan kawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir, tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju. Oleh karena itu, maka kawasan perbatasan Indonesia dapat diartikan sebagai kawasan perbatasan terdepan yang dilupakan. Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perbatasan tersebut, berbagai 1
1
2
produk perundangan nasional terkait pengelolaan perbatasan negara diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional dengan memperhatikan kawasan perbatasan adalah beranda depan negara; Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025. Undang-undang tersebut mengupayakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara dengan menetapkan kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), melalui pendekatan kesejahteraan (welfare approach) yang dilaksanakan secara serasi dengan pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan lingkungan (environment approach) (BNPP, 2013). Selain undang-undang tersebut terdapat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Terbentuknya BNPP merupakan usaha yang dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan penyelesaian masalah perbatasan negara. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai serambi depan negara, yang berorientasi outward looking atau pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Mengemban visi untuk mewujudkan tata kelola batas negara dan kawasan perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwakilan BNPP untuk Kalimantan Barat adalah Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) Kalimantan Barat. Kalimantan
3
Barat adalah salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kawasan perbatasan ini secara geogafis berada pada bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat yang membentang dari barat ke timur sepanjang 966 km (BPKPK Kalbar, 2013). Secara kewilayahan ada 5 (lima) kabupaten dan 14 (empat belas) kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Adapun kabupaten dan kecamatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Kabupaten-kecamatan yang Berbatasan Langsung dengan Malaysia No.
Kabupaten
1. Kabupaten Sambas 2. Kabupaten Bengkayang 3. Kabupaten Sanggau 4. Kabupaten Sintang
5. Kabupaten Kapuas Hulu
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kecamatan Paloh Sajingan Besar Jagoi Babang Siding Entikong Sekayam Ketungau Hulu Ketungau Tengah Badau Puring Kencana Putussibau Utara Putussibau Selatan Embaloh Hulu Batang Lupar
Sumber: BPKPK, 2013
Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia yaitu sepanjang 97 km. Berdasarkan perjanjian Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Sambas, terakhir diperbaharui 12 januari 2006 di Bukit Tinggi, ada 4 titik Exit-Entry Point sebagai Pos Lintas Batas Tradisional Kabupaten SambasSerawak yaitu: 1. Temajuk (Indonesia) – Sematan (Malaysia);
4
2. Liku (Indonesia) – Sematan (Malaysia); 3. Sajingan (Indonesia) – Biawak (Malaysia); 4. Aruk (Indonesia) – Biawak (Malaysia). Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai PKSN, ditegaskan lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten Sambas. Saat ini pemerintah mencoba mengembangkan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Komersial Zone Aruk. Ide dibangunnya PLBN Aruk ini adalah untuk menata kawasan PLBN yang lebih baik, di mana pada umumnya kawasan pos lintas batas belum tertata dengan baik, belum didukung oleh pemeriksaan dan pelayanan lintas batas secara lengkap, dan memiliki sarana prasarana seadanya. Masing-masing unsur CIQS (Custom, immigration, Quarrantin, dan Securities) bekerja secara vertikal sesuai amanatnya masing-masing. Melalui keberadaan PLBN Aruk diharapkan pengelolaan pos lintas batas secara terpadu dan profesional dapat terwujud, yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Untuk tujuan tersebut pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75 dibentuklah Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Aruk (UP3LB) sebagai unsur pelaksana operasional Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) Kalimantan Barat di lapangan.
5
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sambas, 2010
Gambar 1.1 Lokasi Kawasan PLBN Aruk Kawasan PLBN Aruk terletak di Dusun Aruk yang merupakan pusat permukiman potensial di wilayah Kecamatan Sajingan Besar. Secara administrasi, Dusun Aruk termasuk ke dalam Desa Sebunga. Luas wilayah Desa Sebunga ini adalah 366 km2 atau 36.600 hektar. Kecamatan Sajingan Besar dilihat dalam konteks yang lebih luas, mempunyai luas wilayah sebesar 1.404,94 km2 dan terdiri dari Desa Sebunga, Desa Kaliau, Desa Senatab, Desa Sentaban, dan Desa Sei Bening. 1.1.1 Perumusan masalah Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk merupakan kawasan perbatasan antara negara Indonesia yaitu Kabupaten Sambas, dan Serawak Malaysia. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, keberadaan kawasan PLBN
6
Aruk sangat penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan, keamanan dan keberlanjutan masyarakat perbatasan, terutama di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Kegiatan perekonomian di perbatasan terus meningkat sejak dibukanya PLBN tersebut secara resmi pada Januari 2011. Walaupun sampai saat ini Kecamatan Sajingan Besar hanya menyumbang 0,6 persen dari total kecamatan se-Kabupaten Sambas, namun laju pertumbuhan ekonomi kecamatan Sajingan Besar bernilai positif, yaitu sebesar 5,5 persen. Secara geografis lokasi Dusun Aruk menguntungkan karena berdekatan dengan perbatasan Malaysia, berpasangan dengan Pos Imigresen Biawak Kampung Biawak Sarawak-Malaysia, serta menurut Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan PPLB dan Komersial Zone Aruk akan menjadi jalur internasional yang menghubungkan Kalimantan Barat bagian timur dengan Sarawak. Namun kawasan ini memiliki beberapa keterbatasan-keterbatasan secara fisik, tidak seluruh bagian kawasan ini memiliki daya dukung fisik yang sama untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan direncanakan (perkotaan), bahkan beberapa bagian wilayahnya harus tetap dipertahankan lingkungan alaminya karena alasan-alasan konservasi dan kelestarian lingkungan. Selain itu keterbatasan fisik tersebut menurut Mufijar, dkk. (2012), diketahui bahwa pembangunan masyarakat perbatasan di sekitar PLBN Aruk masih tertinggal jauh, kondisi ini dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia di daerah perbatasan pada umumnya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta terbatasnya pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saidi (2013) kepala unit UP3LB Aruk, mengungkapkan bahwa sejak
7
pertama dibangun tahun 2006 hingga saat ini PLBN Aruk belum dilengkapi furnitur CIQS yang memadai. Setiap kali diadakan rapat atau sosialisasi, maka kursi dan mejanya dipinjam dari Kantor Camat. Sebagian besar ruangan masih terlihat kosong, tanpa meja, tanpa kursi, tanpa lemari, apalagi AC. Bangunan kantor PLBN Aruk sendiri terhenti pembangunannya sejak tahun 2010 karena kurangnya dana APBD Provinsi Kalimantan Barat. Biaya untuk rehab juga belum pernah disetujui, meskipun kondisi fisik bangunan sudah banyak bocor dan rusak karena tidak pernah direhab sejak tahun 2009. Intensitas pelintas batas hanya antara 50 hingga 100 orang setiap hari, maka intensitas pelayanan di PLBN Aruk masih relatif kecil. Fenomena tersebut tidak terlepas dari kondisi infrastruktur jalan, jembatan, listrik dan telekomunikasi yang masih sangat memprihatinkan. Merespon kebutuhan akan pengelolaan kawasan PLBN Aruk tersebut, diperlukan suatu tinjauan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, dan suatu kerangka logis dalam pengelolaan Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk ke depan. Logical Framework Approach (LFA) merupakan suatu metode yang bisa digunakan sebagai panduan pengelolaan Kawasan PLBN Aruk dan Komersial Zone Aruk, sehingga cita-cita untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Indonesia sebagai serambi depan negara dapat terwujud. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian adalah. 1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi Kecamatan Sajingan Besar terhadap pengembangan Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk?
8
2. Bagaimana pengelolaan Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk guna mewujudkan kawasan tersebut sebagai beranda negara Indonesia ? 1.1.2 Batasan Penelitian 1. Penelitian ini hanya membahas tentang pengelolaan Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk. 2. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi yang diteliti meliputi pertumbuhan ekonomi secara indikator dan pertumbuhan ekonomi dari aspek spasial. 1.2 Keaslian Penelitian Indonesia merupakan pulau terbesar di dunia, dalam Undang-undang Dasar 1495 Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan, yaitu negara yang memiliki banyak pulau yaitu sejumlah 17.480 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Sembilan puluh dua pulau kecil diantaranya pulau-pulau kecil terluar. Hingga saat ini terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengelolaan kawasan perbatasan. Reinhold, dkk. (2008) dalam penelitiannya tentang kajian faktor pendorong pengembangan kawasan perbatasan Jayapura (Indonesia-Vanimo Png), mendapati bahwa sejak dibuka tahun 1999 kawasan perbatasan Jayapura, Indonesia dan Vanimo, PNG mengalami pertumbuhan. Hasil analisis menunjukkan kegiatan perdagangan di perbatasan ini bisa berkembang karena adanya mekanisme demand (wilayah PNG) dan supply (oleh Kota Jayapura). Warga PNG membeli karena beberapa alasan yaitu harga yang murah, pilihan bervariasi dan jumlah barang yang tersedia banyak, serta kurs kina yang lebih tinggi terhadap rupiah. Kota Jayapura di sisi lain mampu berperan sebagai supplier berbagai kebutuhan hidup warga PNG. Adapun faktor pendorong
9
pengembangan kawasan adalah prospek usaha, perizinan usaha, penunjang kesiapan kawasan, dan kesiapan pengelolaan kawasan. Uiboipin (2007) dalam kajiannya tentang kerjasama lintas batas dan pembangunan ekonomi di daerah perbatasan Ukraina Barat, mendapati bahwa terdapat kesamaan dalam faktor utama pembangunan kawasan perbatasan di Ukraina Barat. Pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan ini lebih tinggi dari jumlah pertumbuhan Ukraina yang merupakan indikasi positif pembangunan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya aglomerasi industri untuk mendukung pembangunan dan kemungkinan bekerjasama dengan Uni Eropa di kawasan tersebut. Edmonds dan Fujimaru (2006) meneliti tentang dampak terbukanya akses jalan terhadap perdagangan dan Foreign Direct Invesment (FDI) dalam dua dekade terakhir di Greader Mekong Subregion. Pembangunan infrastruktur jalan lintas batas telah memberikan pengaruh positif pada perdagangan regional dan arus investasi, namun perlu kebijakan lebih lanjut untuk integrasi ekonomi di wilayah tersebut. Selanjutnya Shimizu, dkk (2004) dalam penelitiannya tentang Marger dan Akuisisi (M & As) lintas perbatasan, membagi M & As dari tiga perspektif. Lintas batas M & As sebagai modus masuk pasar luar negeri, proses pembelajaran yang dinamis untuk budaya asing dan strategi penciptaan nilai. Kesimpulanya, lintas batas M & As adalah inisiatif strategis penting yang melibatkan banyak tantangan dalam ekonomi global. Penelitian lainnya dari Kusumo (2010) yang menyatakan bahwa penguatan kelembagaan pemerintah, dalam hal ini BNPP diikuti dengan kerja sama antara pusat dan daerah, diharapkan mampu memberikan perhatian dan
10
pengelolaan yang lebih baik terhadap pulau-pulau terluar. Ditunjang dengan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi pulau-pulau terluar, maka kerjasama pemerintah dan masyarakat dapat menjaga keutuhan bangsa melalui pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurniadi (2009) merekomendasikan pengembangan wilayah perbatasan antarnegara di wilayah perbatasan negara Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Entikong belum mendorong pengembangan sebuah wilayah perbatasan terkait potensi ekonomi yang dimilikinya. Adapun strategi pengembangan kawasan perbatasan Entikong terkait pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut adalah strategi yang bersifat mendukung kebijakan yang ada, termasuk strategi perencanaan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Improvisasi terhadap pengembangan infratruktur berdasarkan kebutuhan, meningkatkan sektor lainnya,
meningkatkan
perhatian
pada
unggulan mendorong sektor
keberlanjutan
pembangunan
dan
pengembangan sumber daya manusia, serta memfasilitasi perdagangan yang sifatnya internal dan eksternal. Strategi-strategi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat menjadi arahan terhadap pengembangan kawasan Entikong. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena mengkaji pengelolaan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sambas khususnya Kawasan PLBN dan
Komersial Zone Aruk. Penelitian ini dilakukan untuk
melihat pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut setelah dimulai pembangunannya sejak tahun 2006 dan berdirinya UP3LB sebagai unit pengelola kawasan PLBN Aruk. Langkah selanjutnya mengembangkan (Logical Framework Approach)
11
LFA berdasarkan masalah yang ditemukan dalam pertumbuhan ekonomi serta pengelolaan kawasan PLBN Aruk, dengan hasil akhir (Logical Framework Matrix) LFM. Matrik tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengelolaan kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk yang lebih baik. Seperti kawasan perbatasan lainnya yang memiliki potensi yang cukup besar dan belum dimanfaatkan optimal serta kehidupan masyarakat perbatasan yang tertinggal, daerah ini juga memiliki karakteristik yang sama. Sebagai salah satu PKSN, pengembangan Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah perbatasan tersebut. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian adalah. 1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi Kecamatan Sajingan Besar terhadap pengembangan Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk. 2. Menganalisis pengelolaan Kawasan PLBN dan Komersial Aruk guna mewujudkan kawasan PLBN Aruk sebagai beranda negara Indonesia. 1.3.2
Manfaat penelitian
1. Secara teoritis. Klarifikasi lebih lanjut terhadap penelitian sebelumnya terkait pengelolaan kawasan perbatasan negara. 2. Secara empiris
12
Memberikan informasi dan bukti bagi institusi dan swasta yang menangani pengeloloaan kawasan perbatasan negara untuk mengembangkan strategi pengembangan kawasan perbatasan yang berkelanjutan. 3. Untuk pengambilan kebijakan Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan oleh dinas terkait di Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk dalam mengontrol dan menentukan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan, sehingga cita-cita untuk menjadikan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sambas sebagai beranda depan negara segera terwujud. 1.4 Sistematika Penulisan Tesis ini terdiri dari empat bab dan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab I menguraikan latar belakang, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan; Bab II, Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, menguraikan tinjauan pustaka menguraikan sistematika teori dan studi empiris terkait dengan topik penelitian, landasan teori menguraikan model yang akan diteliti untuk memecahkan masalah dan alat analisis; Bab III Analisis Data, menguraikan tentang cara penelitian, perkembangan variabel-variabel yang diteliti, hasil penelitian dan pembahasan; Bab IV, Simpulan dan Saran, menguraikan tentang Simpulan dari
hasil penelitian dan saran-saran yang
ditujukan kepada pihak-pihak terkait guna mewujudkan cita-cita untuk menjadikan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sambas sebagai beranda depan negara.
