BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Dasar hukum penyusunan Renstra SKPD mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Mengacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun.
Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014-2019
I-1
Dalam
rangka
pemenuhan
tuntutan
masyarakat
serta
peningkatan
pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, Pelayanan Keluarga
Berencana
dan
Kesehatan
Reproduksi,
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak dan PKK, serta Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga, diperlukan peningkatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana kerja sehingga efisiensi dan efektivitas pelayanan tercapai secara maksimal dan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran serta kepastian bagi penerima pelayanan. Semua itu harus direncanakan agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, dengan harapan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu lima tahun sebagai bagian perencanaan yang terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, dan bersinergi serta berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan persoalan yang mungkin dan akan timbul. Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 20142019 ini disusun agar mampu memberikan terobosan grand strategy guna mempercepat pembangunan daerah Kota
Madiun,
serta
mampu
mengoptimalkan
partisipasi
masyarakat
dalam
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Gambar 1.1 di bawah ini.
Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014-2019
I-2
Gambar 1.1 Bagan Alur Perencanaan
Sumber: UU SPPN No 25 Tahun 2004 RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan RKP. Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kota, RPJMD Kota, dan RKPD Kota. RPJMD dan RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD. 1.2. Landasan Hukum Landasan
Hukum
dalam
penyusunan
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun sebagai berikut: 1.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014-2019
I-3
4.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
6.
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 7.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) ;
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ; 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; 13. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014-2019
I-4
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ; 15. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080) ; 16. Undang-undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150) ; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4663) ; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014-2019
I-5
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89) ; 26. Peraturan
Pemerintah
Nomor 6
Tahun
2008
tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ; 30. Peraturan
Pemerintah
Nomor
11
Tahun
2010
tentang
Penertiban
dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098) ; 31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ; 32. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ; 33. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ; 34. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014-2019
I-6
35. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 ; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 ; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ; 39. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
dan
Menteri
Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyetaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 ; 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah
Nomor 8
Tahun
2008
tentang Tahapan
Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025 ; 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 ;
Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014-2019
I-7
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ; 46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ; 47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ; 48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ; 49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ; 50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 ; 51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ; 52. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019 ; 53. Dokumen Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Kota Madiun Tahun 20102035. 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 selanjutnya disebut RENSTRA Badan Pembedayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2014 -2019 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan visi, misi , strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Madiun dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan ketahanan pangan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Renstra
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Keluarga
Berencana
dan
Ketahanan Pangan Kota Madiun tahun 2014 – 2019 ditetapkan dengan maksud : a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun ;
Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014-2019
I-8
b. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun. c.
Menjadi Tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi ;
d. Untuk mempertajam sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun dalam jangka menengah. e. Untuk dasar penilaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana
dan
Ketahanan
Pangan
Kota
Madiun
yang
mencerminkan
penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. Adapun
tujuan
penyusunan
Rencana
Strategis
(Renstra)
Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014-2019 adalah sebagai berikut : a. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan ; b. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja ; c.
Menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang ; d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan ; e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Madiun ; f.
Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan ;
g. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014-2019
I-9
1.4. Sistematika Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2014-2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika
Bab II
Gambaran Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun. 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun. 2.2 Sumber Daya yang dimiliki Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2.3 Kinerja
Pelayananan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Keluarga
Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Bab III
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 4.1 Visi dan
Misi
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana
dan Ketahanan Pangan Kota Madiun
Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014-2019
I - 10
4.2 Tujuan
dan
Sasaran
Jangka
Menengah
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 5.1 Program dan Kegiatan Tahun 2014 – 2019 5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif
Bab VI
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII Penutup
Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014-2019
I - 11
