BAB I PENDAHULUAN. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun SSK UPDATE Tahun 2016 I - 1 P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Jembrana secara umum dapat disimpulkan dalam bahwa

perencanaan pembangunan sanitasi yang tidak sesuai dengan permasalahan dan skala prioritas penyelesaiaan masalah, sehingga salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, tidak berkelanjutan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sarana sanitasi yang baik serta prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Belajar dari pengalaman, permasalahan sanitasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Adanya perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan merupakan potret buram dari masa lalu. Sanitasi harus ditangani secara multistakholder dan komprenhensif. Kondisi demikian mendorong Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menyusun perencanaan memorandum program sanitasi secara terpadu dalam Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman. Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian/ Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Program Sanitasi disetiap wilayah Kabupaten dan Kota sebagai salah satu aspek pembangunan kesehatan public memiliki fungsi penting karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup serta kondisi lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi sanitasi yang baik akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktifitas. Namun demikian, belum semua masyarakat menyadari arti penting dari sanitasi. Bahkan seringkali sanitasi dianggap sebagai urusan “belakang”. Persepsi yang keliru yang memandang urusan sanitasi sebagai urusan yang kurang penting sangat perlu untuk diubah sehingga semua pihak dapat menyadari sepenuhnya bahwa urusan sektor sanitasi merupakan urusan yang penting dan cukup vital. Menyadari buruknya layanan sanitasi di Indonesia baik di pusat maupun daerah maka pemerintah telah menata kembali pembangunan sanitasi melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). PPSP menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2019. Tahun 2016 Program PPSP memasuki program PPSP jilid 2 dimana Kabupaten/Kota yang menyusun Dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten serta

SSK UPDATE Tahun 2016 I - 1 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam PPSP Tahun 2013 dan 2014 kembali mereview dokumennya pada tahun 2016 menjadi 1 dokumen dengan sebutan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi di wilayah Kabupaten Jembrana, maka setelah dilakukan penyusunan dokumen sanitasi pada Tahun 2013 dan tahun 2014, pelaksanaan PPSP di Kabupaten Jembrana tetap dilaksanakan setiap tahun dengan rutin mereview keanggotaan Pokja Sanitasi dan melakukan review dokumen sanitasi. Tahun 2016 Kabupaten Jembrana melakukan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan pendampingan dari Fasilitator Kabupaten sesuai dengan SK Bupati Jembrana No. 050/266/HK/2016 tentang pembentukan Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana. Pemutakhiran SSK diperlukan mengingat periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah melampaui masa berlaku, maka perlu peningkatan kualitas dokumen dari SSK yang disusun tahun sebelumnya serta adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terkait dengan target Universal Access di Tahun 2019. Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) adalah suatu rencana strategi berjangka waktu menengah (3-5 tahun) yang dibuat khusus untuk mengarahkan pembangunan sektor sanitasi suatu kota dan juga memastikan satu program pembenahan layanan sanitasi akan bersinergi dengan program-program lainnya guna mencapai sasaran pembangunan yang disepakati serta mensinergikan upaya-upaya yang akan dilakukan sektor swasta, Lembaga Swadya Masyarakat atau kelompok masyarakat. SSK yang disusun oleh Pokja Sanitasi ini mengacu kepada 4 karakteristik utama yang akan tercermin dalam prosesnya maupun produknya, yaitu: intersektor dan terintegrasi, mensinkronkan pendekatan „top down’ dengan „bottom up‟, skala kota (city wide) dan berdasarkan data empiris (dari studi-studi pendukung Buku Putih Sanitasi). Strategi Sanitasi Kabupaten Jembrana ini sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif guna memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi Kabupaten Jembrana. Untuk itu, dipandang perlu menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2020. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten. SSK memiliki peranan penting dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Jembrana. SSK merangkum masukan dari Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWP, RTRWK, RPJMD, Renstra SKPD, dan dokumen lainnya. SSK ini dipakai sebagai dasar/pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pembangunan sektor sanitasi sehingga arah pembangunan menjadi lebih sistematis dan lebih terarah. Hubungan antara SSK yang disusun sebelumnya dengan SSK yang dimutakhirkan yaitu SSK yang disusun tahun 2013 sebagai dasar agar target sanitasi dapat dicapai lebih terarah dan sesuai dengan target nasional yang ditentukan. Dalam SSK yang dimutakhiran akan diidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi dari rencana yang telah disusun dalam SSK sebelumnya. SSK yang


Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 disusun tahun sebelumnya untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia memenuhi tujuan-tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Khususnya yang terkait dengan Butir 7 Target ke-10 MDG, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015.” Sedangkan secara nasional, juga telah menjadi target pencapaian bidang sanitasi nasional yang tercantum dalam RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Sedangkan Pemutakhiran SSK merupakan kegiatan lanjutan dari PPSP Siklus I (Tahun 2010-2014), dimana merupakan skenario pembangunan sanitasi dalam rangka pemenuhan universal access terkait sanitasi sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019, dengan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan, implementasi dan pengembangan sistem insentif. Penyusunan Pemutakhiran SSK harus mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan di atasnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana serta dokumen perencanaan lainnya. Komitmen Kabupaten Jembrana terhadap penanganan masalah sanitasi juga tercermin dari sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana, dimana dipaparkan sasaran dari misi mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berkelanjutan yang terkait dengan bidang sanitasi dan lingkungan hidup yaitu : ”Terjaganya kualitas sumber daya alam dan terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup”. Disamping tercantum dalam RPJMD, penanganan masalah sanitasi juga diatur dalam dokumen RTRW Kabupaten Buleleng pada rencana struktur ruang pada sistem prasarana pengelolaan lingkungan, dimana diatur tentang sistem jaringan persampahan, air limbah, drainase dan air minum. Tabel berikut memperlihatkan kaitan antara SSK dengan dokumen perencanaan di atasnya seperti RTRW dan RPJMD Kabupaten Jembrana.


Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 1.1 Kaitan antara SSK dengan Dokumen RTRW dan RPJMD Kabupaten Jembrana No. 1.

Kaitan Visi dan Misi atau Tujuan

RTRW Kabupaten Jembrana 2013 - 2033 Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang yang berkualitas, serasi, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pertanian dalam arti luas, perikanan, industri dan pariwisata yang berlandaskan Tri Hita Karana.

RPJMD Kabupaten Jembrana 2012-2017 Visi: Terwujudnya Masyarakat Jembrana yang Mandiri, Sejahtera, Damai dan Lestari berlandaskan Tri Hita Karana Misi: 1. Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas. 2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah. 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral. 4. Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan. 5. Pelestarian budaya Bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat. 6. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. 7. Mewujudkan pembangunan Jembrana yang berkelanjutan (sustainable development).

SSK Visi: ”Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana”. Misi: 1. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan 2. Meningkatkan cakupan pelayanan drainase 3. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah 4. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih 5. Meningkatkan perilaku masyarakat untuk selalu hidup bersih dan sehat


Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 2.

Rencana atau capaian terkait sanitasi

Sistem Jaringan persampahan: a. pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (reduce) dari sumbernya, daur ulang sampah (recycle); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (reuse); pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (reduce) dari sumbernya, daur ulang sampah (recycle); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (reuse); b. penanganan sampah, meliputi: 1. pengembangan sarana dan prasarana sampah lingkungan dan kawasan; 2. pengembangan sarana dan prasarana tempat penampungan sementara (TPS); 3. pengembangan sarana dan prasarana tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); 4. sarana dan prasarana tempat pemrosesan akhir (TPA); 5. pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik; 6. pengembangan dan mengoptimalkan Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang sudah ada, meliputi TPA Bengkala di Kecamatan Kubutambahan dengan sistem sanitary landfill; 7. mengoptimalkan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang sudah ada; dan 8. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah atau melalui kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah menuju pelayanan yang professional.

Target capaian sampai tahun 2017 untuk pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan 98,00% dan pelayanan pengelolaan persampahan perdesaan 40%.

Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan pengelolaan sampah, yaitu:  Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan sampai Tahun 2015 di perkotaan (selain perkotaan Negara) mencapai 100% dan di luar Kota Negara mampu melayani seluruh Ibukota Kecamatan dan beberapa desa di sekitar Ibukota Kecamatan dengan tingkat pelayanan sebesar 50%;  Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah;  Pengurangan sampah pada sumbernya dan peningkatan pengelolaan sampah sistem kawasan berbasis masyarakat atau mandiri.


Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Sistem jaringan air limbah: Pengolahan air limbah, meliputi: a. pengolahan air limbah dengan sistem setempat (on site) dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik; b. sistem saluran air limbah terpusat (off site) dilakukan secara kolektif atau komunal melalui saluran pengumpul air limbah kemudian diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan c. sistem pembuangan terpusat (off site) skala kecil (komunal) pada kawasan permukiman padat perkotaan yang tidak terlayani sistem jaringan air limbah terpusat diarahkan menggunakan Sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas) atau teknologi lainnya yang ramah lingkungan.

Target capaian sampai tahun 2017 untuk rumah tangga memiliki jamban sehat 80%

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:  Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang layak sehingga dapat meningkatkan akses cakupan air limbah 80% untuk perkotaan dan 60% untuk perdesaan dan pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah hingga Tahun 2015.  Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan limbah cair.

Sistem jaringan drainase mencakup: a. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/tukad utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran-saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan; b. pembangunan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan; c. peningkatan kapasitas alur sungai dan jaringan drainase; d. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada,

Tercapainya tingkat pelayanan dan penanganan kawasan daerah genangan banjir pada akhir Tahun 2017 sebesar 79%

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan drainase yaitu berkurangnya genangan di beberapa titik kawasan rawan banjir/genangan di wilayah Kabupaten Jembrana

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Jembrana, SSK Jembrana, RPJMD Kabupaten Jembrana


Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Metodologi Penyusunan

1.2

Beberapa metodologi yang dilaksanakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : a. Pengumpulan dan Pengkajian data Penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten saat ini (dari Buku Putih Sanitasi), guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Tim Penyusun SSK mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buleleng untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/badan/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. Data-data sekunder meliputi Kabupaten Jembrana Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, rencana-rencana Kabupaten Jembrana seperti RTRW, RPIJM, RPJMD, dan lain lain. Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : 

Kajian Literatur, data sekunder



Observasi, wawancara responden



FGD dan indepth interview



Studi spesifik: Kesadaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan (PMJK), Pemetaan media, Partisipasi dunia usaha, Pendanaan dan pembiayaan, Kelembagaan.



Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Kabupaten Jembrana Tahun 2016

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Jembrana adalah: 1. Data Primer yakni data yang diperoleh dari survei lapangan, interview dengan narasumber. 2. Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen strategis daerah antara lain RTRW, RPJMD, RPJPD, RPIJM, APBD Kabupaten Jembrana Dalam Angka, Renstra SKPD, RAD MDGs data dokumen pendukung lainnya seperti aturan-aturan baik dari pusat, provinsi dan kota. b. Analisa Data Analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dengan mendeskripsikan tentang isu strategis dan kendala yang akan dihadapi dalam melayani tujuan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penyusunan SSK ini yaitu dengan merumuskan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah Strategi Sanitasi Kabupaten Jembrana (5 tahunan). Alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan peluang. c. Perumusan Arah dan Tahapan Pengembangan Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota Dalam bagian ini dilakukan perumusan arah Pengembangan Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota yang meliputi visi, misi sanitasi kabupaten, arah kebijakan, strategi dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi


Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Kabupaten Jembrana. Perumusan tahapan pengembangan sanitasi dengan dilampiri zona sanitasi, tingkat layanan, hambatan, isu dan potensi yang ada. d. Perumusan Program dan Kegiatan Sanitasi serta Penganggaran Penyusunan daftar usulan program dan kegiatan beserta urutan prioritasnya yang mencantumkan indikasi kebutuhan volume, indikasi waktu pelaksanaan, indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan. e. Penyusunan Strategi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan strategi monitoring dan evaluasi capaian SSK dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menilai ulang kerangka strategis/kerangka hasil SSK (tujuan, sasaran, input, kegiatan dan output) sesuai kaidah SMART beserta indikator yang jelas, menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK, serta memasukkan informasi kerangka hasil ke dalam sistem monev berbasis web (Nawasis PPSP). Proses penulisan/dokumentasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) Jembrana dilakukan oleh Pokja dengan merujuk pada jadwal tahapan penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Pusat. Sedangkan proses penyepakatannya dilakukan dalam forum rapat koordinasi Pokja Sanitasi. 1.3

Dasar Hukum Program Pengembangan Sanitasi Indonesia di Kabupaten Jembrana didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi: a. Undang-undang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.


Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. c. Keputusan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009 d. Peraturan Daerah Propinsi : 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman; 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;


Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung; 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029; e. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No.11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana 2011-2016, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Tabel 1.7 Peraturan Perundangan No.

Peraturan Perundangan

Pasal yang relevan UNDANG-UNDANG

1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

Pasal 4 : Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk : (b) mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pasal 5 ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pasal 7 ayat (1) : Setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib : a. mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif; b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan; c. melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan.


Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 No.


2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

3

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4

Pasal yang relevan Pasal 24 : Dalam membangun lingkungan siap bangun selain memenuhi ketentuan pada Pasal 7, badan usaha dibidang pembangunan perumahan wajib : a. membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan membangun rumah, memelihara, dan mengelolanya sampai dengan pengesahan dan penyerahannya kepada pemerintah daerah; b. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum; c. melakukan penghijauan lingkungan; d. menyediakan tanah untuk sarana lingkungan; Pasal 21 ayat (1): Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Ayat (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi; Penjelasan; yang dimaksud dengan sanitasi meliputi prasarana dan sarana air limbah dan persampahan.

Pasal 5 ayat (1) : RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerahyang mengacu pada RPJP Nasional. Ayat (2) : RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Undang-Undang Pasal 2 ayat (1) : Nomor 32 Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 2004 Tentang provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota Pemerintah Daerah yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Ayat (2) : Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat (3) : Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing




5

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

7

Pasal yang relevan daerah. Pasal 14 ayat (1) : Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyediaan sarana dan prasarana umum; d. penanganan bidang kesehatan; e. pengendalian lingkungan hidup; f. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; Pasal 3 ayat (1) : PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pasal 4 ayat (1) : Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD. Pasal 5 ayat (1) : Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Ayat (2): Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; dan c. Lain-lain Pendapatan. Penjelasan: RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah.

Pasal 11 ayat (1) : Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. Ayat (2) : Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:




Pasal yang relevan a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

8

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 4 : Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pasal 5 : Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 : Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan,dan pemanfaatan sampah; d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Pasal 9 ayat (1) : Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka




Pasal yang relevan f.

9

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2) : Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global. Pasal 13 ayat (1) : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ayat (2) : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. Ayat (3) : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pasal 1 ayat (1): Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ayat 2 :




Pasal yang relevan Penyelenggara pelayanan publik yang selanj utnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pasal 3 : Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

11

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 5 ayat (1) : Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (2) : Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Pasal 6 Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan Pasal 15 : Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. Pasal 162 : Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 163 ayat (1) : Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Ayat (2) : Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.




Pasal yang relevan Ayat (3) : Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: a. limbah cair; b. limbah padat; c. limbah gas; d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah; e. zat kimia yang berbahaya; f. kebisingan yang melebihi ambang batas; g. radiasi sinar pengion dan non pengion; h. air yang tercemar; i. udara yang tercemar PERATURAN PEMERINTAH

1

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air

Pasal 9 : Pengaturan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini meliputi hal-hal sebagai berikut : a. penetapan rencana prioritas penggunaan air dan/atau sumber air; b. penetapan urutan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air di dalam rencana perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sumber air tersebut; c. pengaturan penggunaan air dan/atau sumber air; d. pengaturan cara pembuangan air limbah beserta bahan-bahan limbah lainnya; e. pengaturan pembangunan bangunan pengairan maupun bangunan lain pada sumber air; f. pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul. Pasal 17 : Penggunaan dan penyediaan air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini, baik oleh perorangan maupun oleh sekelompok masyarakat, dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan persyaratan yang bersangkutan dengan teknik penyehatan dan kesehatan lingkungan. Pasal 23 ayat (1) : Kecuali penggunaan air untuk keperluan pertanian dan ketenagaan, permohonan izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Bagian Ketiga Bab ini disampaikan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini dengan disertai keterangan dan data yang diperlukan diatur lebih lanjut oleh Menteri. Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disertai rencana cara pembuangan air limbahnya beserta bahanbahan limbah lainnya baik cair maupun padat.




2

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai

3

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal yang relevan Pasal 31 ayat (1) : Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, Lembaga-lembaga dan Badan-badan Hukum tertentu masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan usaha pengendalian daya rusak air terhadap sumber air serta lingkungannya. Ayat (2) : Masyarakat wajib membantu usaha pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. Pasal 33 : Masyarakat wajib membantu usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air yang dapat merugikan penggunaan air serta lingkungannya Pasal 2 : Lingkup pengaturan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini mencakup perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai termasuk danau dan waduk. Pasal 22 ayat (1) : Pejabat yang berwenang bersama-sama dengan pihak lain yang bersangkutan, masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pengamanan sungai dan daerah sekitarnya yang meliputi : a. pengelolaan daerah pengaliran sungai; b. pengendalian daya rusak air; c. pengendalian pengaliran sungai. Pasal 27 : Dilarang membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan/atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan. Pasal 2 : Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali. Pasal 3 : Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu. Pasal 4 : Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3.



4


Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal yang relevan Pasal 9 ayat (1) : Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3dan/atau menimbun limbah B3. Pasal 3 ayat (1) : Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi : a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik; g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahan negara. Ayat (2) :

5

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait. Pasal 4 ayat (1) : Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Ayat (2) : Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Ayat (3) : Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada : 1. Sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung; 1. Mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan 2. Akuifer air tanah dalam.


Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 No. 6

Peraturan Perundangan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal yang relevan Pasal 2 : Pengaturan pengembangan SPAM diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi yang berkaitan dengan air minum.

Pasal 14 ayat (1) : Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi. Ayat (2) : Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan. Ayat (3) : Pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: a. keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah rawan air; b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat; c. pemenuhan standar pelayanan; dan d. tidak menimbulkan dampak sosial. Pasal 23 ayat (1) : Penyelenggaraan pengembangan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah. Ayat (2) : Keterpaduan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan. Ayat (3) : Apabila penyelenggaraan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan secara terpadu pada semua tahapan, keterpaduan penyelenggaraan pengembangan sekurangkurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik. Ayat (4) : Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan/ atau Prasarana dan Sarana Sanitasi Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antardaerah. KEPPRES DAN PERPRES 1

Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim

Pasal 8 Ayat (2) : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya air di kabupaten/kota, Bupati/Bupati dapat membentuk wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air tingkat



2

Peraturan Perundangan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal yang relevan kabupaten/kota. Ayat (3) : Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air dengan wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air tingkat daerah bersifat konsultatif dan koordinatif. Ayat (4) : Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air menetapkan pedoman untuk pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air tingkat daerah. Idem (Keppres ini hanya mengganti Keangggotaan Tim Koordinasi yang diatur pada pasal 5) Sebelumnya Sekretaris I : Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Diganti oleh: Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS Bidang Sarana dan Prasarana.

KEPMEN DAN PERMEN (menurut UU No.10 tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundangan, Kepmen dan Permen bukan lagi salah satu dari tata urutan perundangan yg berlaku di Indonesia) 1

2

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/19 95 tentang Program Kali Bersih. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112

Pasal 1 : Program Kali Bersih disingkat dengan PROKASIH adalah program kerja pengendalian pencemaran air sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 8 : Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib : a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku



3

4

Peraturan Perundangan Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 tahun 1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-sumber Air. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraa n Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pasal yang relevan mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan; b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan. Pasal 1 Point 1: Pengendalian mutu air adah setiap usaha pencegahan dan penanggulangan prosespenurunan mutu air yang disebabkan oleh masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam sumber-sumber air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, dan atau usaha pemulihannya;

Pasal 1 point 5 : Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 1

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana 2012-2032.

Pasal 6 : Sasaran RTRW Kabupaten Jembrana adalah : 1. pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Barat; 2. peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat; 3. pemantapan wilayah yang hijau dan lestari sebagai penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali; 4. pemantapan wilayah sebagai pusat kegiatan pertanian, industri dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan dengan konsep agropolitan dan minapolitan; 5. pengembangan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pertanian dan potensi sumber daya pesisir dan kelautan; dan 6. peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang pertahanan dan keamanan negara.

2

Peraturan

Dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana 2006 - 2025 selain



3

4

5

Peraturan Perundangan Daerah Kabupaten Jembrana No.13 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana 20062025 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No.11tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana 20112016 Yang dirubah berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana No 51 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No.15 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana Peraturan Daerah

Pasal yang relevan memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, juga sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana 2011 - 2016 selain memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Menengah, juga sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan, sesuai visi misi Bupati terpilih.

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ini bertujuan untuk dapat menyelenggarakan seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta tugas-tugas yang merupakan perbantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi

Pasal 2 : Objek dan Subjek Retribusi Jasa Umumu adalah:



1.4.

Peraturan Perundangan Kabupaten Jembrana No.13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang ditegaskan dengan Peraturan Bupati Jembrana No 26 Tahun 2012

Pasal yang relevan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Sistematika Penulisan Sistematika Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya pemutakhiran SSK, Metode Penyusunan MPSS, Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan Dokumen. BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI Menjelaskan wilayah kajian SSK dan kondisi umum Kabupaten yang mencakup administratif, kependudukan, jumlah penduduk miskin, keuangan dan perekonomian daerah, kebijakan penataan ruang dan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah, komunikasi dan media. BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Menjelaskan kerangka pengembangan sanitasi yang mencakup visi dan misi sanitasi, tahapan pengembangan sanitasi (sistem dan zona), tujuan dan sasaran sanitasi, skenario pencapaian sasaran dan kemampuan pendanaan sanitasi di daerah. BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI Menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang mencakup aspek fisik dan aspek non fisik (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan jender dan keberpihakan pada masyarakat miskin). BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI Menjelaskan mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan dan drainase) lima tahun ke depan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan PHLN). BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK Menjelaskan mekanisme monev implementasi SSK 5 (lima) tahun ke depan.



BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI 2.1

Gambaran Wilayah

2.1.1

Administrasi WIlayah Kabupaten Jembrana terletak pada belahan bagian barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur pada

posisi 8o 09’30”- 8o 28’02” LS dan 114o 25’53” - 114o 56’38” BT dengan luas wilayah Jembrana 84.180 Ha. atau 14,96 % dari luas wilayah Pulau Bali. Batas-batas administrasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara

: Kabupaten Buleleng dan Selat Bali



Sebelah Timur

: Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan



Sebelah Selatan

: Samudera Hindia



Sebelah Barat

: Selat Bali

Topografi dan Kemiringan Topografi wilayah bervariasi dengan ketinggian 1.0 sampai ± 1000 mdpl, dengan titik tertinggi di deretan gunung Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Komposisi kemiringan lahan adalah datar (25,00 %), wilayah landai (10,16 %), wilayah berbukit (25,24 %) dan wilayah curam (39,60 %) dari luas wilayah.

Geologi Tata Lingkungan Geologi wilayah terdiri dari batuan gunung api berupa lava, breksi, tufa, yang diperkirakan berumur Kwarter Bawah dan daerah pedataran yang sebagian daerah persawahan terbentuk dari batuan yang tergabung dan disebut dengan Formasi Palasari yang terdiri dari batu pasir, konglomerat dan batu gamping terumbu dan diperkirakan berumur Kwarter, sedangkan untuk daerah pesisir pantai pada umumnya endapan aluvium yang terdiri dari pasir, lanau, lempung dan kerikil, yang dijumpai di sekitar daerah pantai di Pengambengan, Tegalbadeng, Prancak , Yeh Kuning, Mendoyo dan dipantai Gilimanuk. Terdapat 17 buah gunung tidak aktif, yang tertinggi Gunung Merbuk (1.386 m dpl), Gunung Mesehe (1.300 m dpl), Gunung Bangul (1.253 m dpl) dan Gunung Lesung (1.047 m dpl)

Jenis Tanah Jenis tanah wilayah terdiri dari :

II - 1 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 

Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol) tersebar paling luas di Kecamatan Mendoyo ( 25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha) Kecamatan Negara dan Jembrana (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha).



Tanah Alluvial Coklat Kelabu dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (5.725 ha).



Tanah Alluvial Coklat Kelabu mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha)



Tanah Regosol Cokelat Kelabu tersebar di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha.



Tanah Alluvial Hidromorf, di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan kurang lebih 1420 Ha.

Iklim Iklim tropis, curah hujan merata sepanjang tahun (terendah bulan Agustus dan September, tertinggi bulan April) . Temparatur rata-rata antara 25,4 - 28,4 C.

Sumber Daya Air Terdapat 17 sungai induk dan 20 anak sungai yang mengalir dari pegunungan ke muara sungai di bagian Selatan yaitu Samudra Hindia. Air permukaan lainnya adalah bendung Palasari dan bendungan Benel. Air tanah tersebar, dan mata air 37 buah dengan kapasitas 110 l/det Banjir Potensi banjir di Kabupaten Jembrana secara umum diakibatkan karena berkurangnya tutupan hutan terutama di DAS Gumbrih dan sungai-sungai lainnya yang dibagian hulu sudah kehilangan vegetasinya. Lokasi sering terjadinya banjir adalah Desa Pangyangan (Kec. Pekutatan), Kelurahan Balerbaleagung, Kelurahan Lelateng dan Kelurahan Loloan Barat dan Desa Pengambengan yang diakibatkan oleh fungsi pembuangan air (drainase) kota yang kurang baik.

II - 2 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Secara lebih jelas mengenai luas wilayah serta pembagian daerah administrasi di Kabupaten Jembrana ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 Tabel 2.1 Luas Wilayah per Kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan/Desa

Luas Wilayah Administrasi

Terbangun

Kec. Pekutatan

8

(Ha) 12,965.00

(%) thd total 15.402

(Ha)

(%) thd total 8.3

Kec. Mendoyo

11

29,449.00

34.983

5.2

Kec. Jembrana

10

9,397.00

11.163

8.4

Kec. Negara

12

12,650.00

15.027

9.34

Kec. Melaya

10

19,719.00

23.425

10.2

TOTAL

51

84,180.00

100.000

41.44

a.

Sumber : Jembrana Dalam Angka, Tahun 2014 dan Kecamatan Dalam Angka, Tahun 2014

II - 3 | P a g e


Peta 2.1: Peta Administrasi Kabupaten Jembrana dan Cakupan Wilayah Kajian SSK

Sumber:Perda 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032

II - 7 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 2.1.2

Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun terus mengalami Peningkatan.Sebagai

landasan perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Jembrana, perlu dibuat angka proyeksi untuk 5 tahun kedepan, dengan digunakan rumus perhitungan sebagai berikut : Pt = Po (1+r )t Di mana; Pt = Jumlah penduduk tahun ke t Po = Jumlah Penduduk awal r = rata – rata pertumbuhan penduduk t = Waktu (5) Nilai rata – rata pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun sebesar 1 %, dengan hasil proyeksi jumlah penduduk mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.4. Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011 adalah 317.117 jiwa atau 6,72% dari total penduduk Bali (3.891.428 jiwa). Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana telah meningkat 1.27 kali sejak 30 tahun (tahun 1980 jumlah penduduk 204.915 jiwa). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jembrana 30 tahun terakhir adalah 0,92%/tahun jauh dibawah pertumbuhan penduduk Provinsi Bali 1,9%/tahun. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan perkembangannya disajikan pada Tabel 2.3. Kondisi jumlah penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Kecamatan Negara memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 91.280 jiwa (28% dari total jumlah penduduk Jembrana) sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Pekutatan, yaitu sejumlah 310,052 jiwa (10,23 % dari total jumlah penduduk Jembrana). Ditinjau

dari

perkembangan

penduduknya, wilayah-wilayah di Kabupaten Jembrana relatif memiliki perkembangan yang cenderung statis. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata pertahun perkembangan penduduk dalam kurun waktu 2010-2011 diseluruh kecamatan rata-rata 0,97%/tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Negara tahun 2010-2011 mengalami penurunan hingga (-6,67%), karena pada tahun tersebut terjadi pemecahan kecamatan baru yaitu Kecamatan Jembrana. Data tahun 2012, penduduk kabupaten Jembrana yang bekerja 97,77%, sisanya tidak lebih dari 2,23% penduduk adalah penggangguran. Sektor pertanian yang merupakan sektor yang diunggulkan oleh sebagian besar kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana hanya menyerap tenaga kerja sebesar 32,11% dari total jumlah tenaga kerja, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 20,20%, selanjutnya adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 19,01% dan sektor jasa sebesar 10,99% Menurut Dokumen Teknis RTRW Kabupaten Jembrana, proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2017 mencapai 343.929 jiwa. Pertambahan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun tersebut sekitar 6 %, jumlah yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan kabupaten sebesar 0,97%. Tabel 2.4 menguraikan proyeksi pertumbuhan penduduk jembrana selama priode 5 Tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana serta proyeksinya per kecamatan tersaji pada Tabel 2.3.

II - 8 | P a g e


Tabel 2.2. Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Jembrana

Nama Kecamatan

Luas Wilayah


Administrasi (Ha)

Terbangun

(%) thd total

(Ha)

(%) thd total

Kec. Pekutatan

8

12,965.00

15.402

8.3

Kec. Mendoyo

11

29,449.00

34.983

5.2

Kec. Jembrana

10

9,397.00

11.163

8.4

Kec. Negara

12

12,650.00

15.027

9.34

Kec. Melaya

10

19,719.00

23.425

10.2

100.000

41.44

TOTAL

51

84,180.00

Sumber : BPS 2012, Jembrana Dalam Angka 2012

II - 9 | P a g e


Tabel 2.4: Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun

Jumlah Penduduk Nama Kecamatan

Tingkat Pertumbuhan

Jumlah KK Tahun

Tahun

Kepadatan Pddk Tahun

Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Kec. Pekutatan

33743

35175

36668

38224

39845

7059

7359

7671

7996

8336

1.042

1.042

1.042

1.042

1.042

2.60

2.71

2.83

2.95

3.07

Kec. Mendoyo

76429

79558

82816

86207

89737

18263

19010

19789

20599

21442

1.041

1.041

1.041

1.041

1.041

2.60

2.70

2.81

2.93

3.05

Kec. Jembrana

63939

64814

65701

66600

67511

36700

37203

37712

38228

38751

1.014

1.014

1.014

1.014

1.014

6.80

6.90

6.99

7.09

7.18

Kec. Negara

82231

78048

74078

70310

66734

32175

30539

28985

27511

26112

0.949

0.949

0.949

0.949

0.949

6.50

6.17

5.86

5.56

5.28

Kec. Melaya

67546

70481

73556

76759

80102

14831

15477

16150

16854

17588

1.044

1.044

1.044

1.044

1.044

3.43

3.57

3.73

3.89

4.06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , 2012

II - 10 | P a g e


Tabel 2.3: Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan saat ini dan Proyeksinya untuk 3 Tahun

Jumlah Penduduk

Jumlah KK

Tingkat Pertumbuhan

Kepadatan pddk

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Nama Kecamatan

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Kec. Pekutatan

30481

31052

-

7268

7301

-

1.012

1.019

-

2.35

2.40

-

Kec. Mendoyo

68977

70534

-

18543

15230

-

1.010

1.023

-

2.34

2.40

-

Kec. Jembrana

60762

62224

-

16633

16524

-

0.950

1.024

-

6.47

6.62

-

Kec. Negara

87143

91280

-

23134

24981

-

1.031

1.047

-

6.89

7.22

-

Kec. Melaya

60441

62027

-

15028

15280

-

1.041

1.026

-

3.07

3.15

-

307804

317117

317117

80606

79316

79316

1.009

1.028

1.018

4.22

4.35

TOTAL

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , 2012

II - 11 | P a g e


2.1.3

Jumlah Penduduk Miskin Kemiskinan tidak saja merupakan permasalahan Kabupaten Jembrana , tetapi telah

merupakan permasalahan nasional dan bahkan internasional. Kompleksnya permasalahan kemiskinan, menjadikan kemiskinan tersebut belum dapat terentaskan sampai sekarang ini dan mungkin tidak akan terentaskan, karena kemiskinan tersebut sangat rentan, dalam artian sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi (kebijakan ekonomi), kondisi politik serta keamanan dan ketertiban suatu bangsa maupun daerah. Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Buleleng Tahun 2008 sebesar 45.187 KK miskin atau sebesar 33.52 % dari total RT miskin di Provinsi Bali (134.804 KK). Jumlah RTM di Kabupaten Buleleng Tahun 2008 telah mengalami penurunan sebesar 2.721 KK dari jumlah KK miskin Tahun 2006 yaitu sebesar 47.908 KK. Namun pada Tahun 2011, jumlah RTM meningkat menjadi Rp. 51.384 KK atau mengalami kenaikan sebesar 6.197 KK. Jumlah RT miskin terbesar terdapat di Kecamatan Gerokgak sebesar 8.765 KK, sedangkan jumlah RTM terkecil terdapat di Kecamatan Busungbiu yaitu sebesar 3.252 KK. Pemerintah daerah berupaya menurunkan angka kemiskinan setiap tahun sebesar Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Miskin Perkecamatan di Kabupaten Jembrana

Nama Kecamatan


Luas Wilayah Administrasi (Ha)

Terbangun

(%) thd total

(Ha)

(%) thd total

Kec. Pekutatan

8

12,965.00

15.402

8.3

Kec. Mendoyo

11

29,449.00

34.983

5.2

Kec. Jembrana

10

9,397.00

11.163

8.4

Kec. Negara

12

12,650.00

15.027

9.34

Kec. Melaya

10

19,719.00

23.425

10.2

100.000

41.44

TOTAL

51

84,180.00

Sumber : BPS 2012, Jembrana Dalam Angka 2012

II - 12 | P a g e


2.1.4 Tata Ruang Wilayah Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Menurut Perda Kabupaten Jembrana No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 – 2032, pengertian Tata Ruang Wilayah adalah Sebagai berikut : 1.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Jembrana, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

2.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Jembrana pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

3.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

4.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana.

5.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten Jembrana yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau bendungan dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

6.

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

7.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

II - 15 | P a g e


8.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

9.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLP adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

10. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 11. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. 12. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 13. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. 14. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. 15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 16. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. 17. Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 18. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 19. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 20. Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar Pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status Pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.

II - 16 | P a g e


21. Kawasan suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, danau, mata air, campuhan, loloan, sungai, pantai dan laut. 22. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan di sekitar pantai yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik dan kelestarian kawasan pantai. 23. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir. 24. Kawasan sempadan jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik. 25. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air. 26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 27. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian. 28. Jalur hijau adalah suatu garis hamparan lahan yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun. 29. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut. 30. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. 31. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 32. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang disekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas. 33. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun nonkayu. 34. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara luas.

II - 17 | P a g e


35. Kawasan peruntukan tanaman pangan adalah lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. 36. Kawasan peruntukan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari meliputi tanaman palawija, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman pangan lainnya. 37. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. 38. Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, pasar peternakan serta sebagai padang penggembalaan ternak atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir. 39. Kawasan peruntukan perikanan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. 40. Kegiatan peruntukan pertambangan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan pertambangan. 41. Kegiatan peruntukan industri adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah (IKM). 42. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. 43. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup. 44. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.

II - 18 | P a g e


45. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 46. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 47. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah wilayah, kawasan atau lokasi yang ditetapkan atau digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. 48. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 49. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 50. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. 51. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten. 52. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten. 53. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. 54. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 55. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 56. Sistem agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (on-farm) tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian, pengolahan

II - 19 | P a g e


hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian/pengkajian (off-farm). 57. Agrowisata adalah pengembangan industri wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan wisata alam, memanfaatkan alam tanpa melakukan eksploitasi yang berlebihan agar tetap terlindungi. 58. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. 59. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. 60. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. 61. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non-pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang. 62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 63. Tri Hita Karana adalah tiga unsur keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. 64. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci. 65. Sad Kertih adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih dan jagat kertih. 66. Tri Mandala adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas utama mandala, madya mandala dan nista mandala. 67. Cathus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (Utara, Timur, Selatan dan Barat) dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa. 68. Desa Adat/Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Jembrana dikembangkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, meliputi:

II - 20 | P a g e


a.

pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Barat;

b.

peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat;

c.

pemantapan wilayah yang hijau dan lestari sebagai penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali;

d.

pemantapan wilayah sebagai pusat kegiatan pertanian, industri dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan dengan konsep agropolitan dan minapolitan;

e.

pengembangan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pertanian dan potensi sumber daya pesisir dan kelautan; dan

f.

peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang pertahanan dan keamanan negara. Peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan

produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam Perda No. 11 Tahun 2012 adalah untuk mewujudkan pelayanan wilayah dengan strategi meliputi:

a. meningkatkan kualitas dan keterpaduan pelayanan sistem jaringan transportasi darat dan penyeberangan; b. meningkatkan keterpaduan dan kualitas sistem jaringan jalan nasional termasuk rencana pengembangan jalan bebas hambatan yang melintasi wilayah, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah maupun antar kawasan dalam wilayah kabupaten;

c.

mengintegrasikan jaringan transmisi listrik lintas wilayah dan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga listrik di seluruh wilayah;

d. mengembangkan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah; e.

meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan sumber daya air dan distribusi pemanfaatannya untuk irigasi dan air minum secara merata sesuai kebutuhan;

f.

meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung Jembrana bersih; dan

g.

mengembangkan sistem pengolahan air limbah yang ramah lingkungan. Dalam peta 2.3 Rencana pusat layanan & Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana dapat di petakan

sebagai berikut :

II - 21 | P a g e


Peta 2.3: Rencana pusat layanan & Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana


II - 27 | P a g e


Peta 2.4: Rencana pola ruang Kabupaten/Kota


II - 28 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Dalam rincian pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana seperti yang dipetakan dalam Peta 2.4 diatas sesuai Perda No. 11 Tahun 2012 dapat diuraikan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Jembrana yang berkaitan dengan Sanitasi sebagai berikut : A. Sistem Jaringan Sumberdaya Air Wilayah sungai yang berada pada Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Wilayah Sungai Bali-Penida yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional yang mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri atas 43 (empat puluh tiga) DAS meliputi:

a.

DAS lintas wilayah, terdiri atas: DAS Tukad Yeh Leh, DAS Tukad Pangyangan, DAS Tukad Yeh Lebah, AS Tukad Pulukan, DAS Tukad Medewi, DAS Tukad Yeh Satang, DAS Tukad Yeh Sumbul, Das Tukad Ijogading dan 3 (tiga) DAS tanpa nama intermitten; dan

b.

DAS dalam wilayah, terdiri atas DAS Tukad Cengkilung, DAS Tukad Gumbrih, DAS Pangkung Surung, DAS Pangkung Dadap, DAS Tukad Yeh Embang, DAS Pangkung Gede, DAS Tukad Biluk Poh, DAS Tukad Sowan Perancak, DAS Tukad Aya Barat, DAS Sangianggede, DAS Tukad Melaya, DAS Pangkung Melaya Pantai, DAS Tukad Sumbersari, DAS Pangkung Klatakan, DAS Pangkung Melaya Pantai, 16 (enam belas) DAS tanpa nama intermitten; dan 1 (satu) DAS tanpa nama continue.

(1)

Cekungan air tanah (CAT) yang berada di Kabupaten Jembrana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah CAT Negara dan CAT Gilimanuk, yang merupakan CAT lintas kabupaten dengan pemanfaatannya mengutamakan air permukaan.

(2)

Rencana pengembangan Jaringan Irigasi yang berada pada Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a.

Daerah Irigasi (DI), dilayani 75 (tujuh puluh lima) Daerah Irigasi (DI) dengan luas baku kurang lebih 9.033 Ha (sembilan ribu tiga puluh tiga hektar), meliputi: 1. kewenangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi 3 (tiga) DI dengan luas baku kurang lebih 2.470 Ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh hektar) terdiri atas: a. DI Yeh Leh yang merupakan DI Lintas kabupaten/kota dengan luas baku kurang lebih 230 Ha (dua ratus tiga puluh hektar) di sebagian wilayah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan, dan yang berada di wilayah Kabupaten Jembrana dengan luas baku kurang lebih 123 Ha (seratus dua puluh tiga hektar); b. DI Benel yang merupakan DI utuh kabupaten/kota dengan luas baku kurang lebih 1.047 Ha (seribu empat puluh tujuh hektar); dan c. DI Palasari yang merupakan DI utuh kabupaten dengan luas baku kurang lebih 1.300 Ha (seribu tiga ratus hektar).

II - 29 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 2. kewenangan pemerintah kabupaten meliputi 72 (tujuh puluh dua) DI dengan luas baku kurang lebih 6.563 Ha (enam ribu lima ratus enam puluh tiga hektar), tersebar di seluruh wilayah. b.

Penanganan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi: 1. pendayagunaan yang telah dibangun untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi meliputi: a. bendungan Palasari seluas 1.300 Ha (seribu tiga ratus hektar) luasan baku dan luas fungsional 933 Ha (sembilan ratus tiga puluh tiga hektar), di Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, b. bendungan Benel seluas, seluas 1.047 Ha (seribu empat puluh tujuh hektar), di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, c. rencana pengembangan Bendungan Pohsanten, di Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, d. sebaran bendung kecil lainnya tersebar di seluruh kecamatan. 2. peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi; 3. pembuatan cekdam di Desa Warnasari; 4. peningkatan bendung di Desa Tukadaya; 5. peningkatan saluran irigasi di daerah Air Kuning; 6. pemantapan pengelolaan bendungan irigasi; 7. penyempurnaan, dan irigasi (subak) yang ada; 8. pengembangan daerah irigasi baru pada daerah kritis air dikembangkan dengan transfer air dari daerah yang surplus air, disamping mengembangkan irigasi air tanah.

(3)

Jaringan air baku untuk air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a.

Bendungan Palasari, Bendungan Benel, Bendungan Pohsanten, sungai-sungai di sebagian Wilayah Sungai Bali-Penida, sebagai sumber air baku permukaan; dan

b.

pendayagunaan sumber-sumber mata air, air tanah pada sebagian CAT Gilimanuk dan CAT Negara untuk memperbesar sediaan air baku untuk pelayanan air minum.

(4)

Sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, normalisasi sungai, pengendalian terhadap luapan air sungai didukung oleh upaya-upaya non struktural seperti sistem peringatan dini dan pemetaan kawasan rawan banjir.

B. Sistem Sarana Pengelolaan Lingkungan Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Perda RTRW Kabupaten Jembrana merupakan sumber-sumber air minum, meliputi:

a.

sumber-sumber mata air terdiri atas:

II - 30 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 1. Mata Air Ijogading di Kecamatan Negara; 2. Mata Air Pangkung Telepus dan Mata Air Tibutanggang di Kecamatan Jembrana; 3. Mata Air Yehembang dan Mata Air Yehsatang di Kecamatan Mendoyo; 4. Mata Air Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan.

b.

Sumur Bor terdiri atas: 1. Sumur Bor Gilimanuk dan Sumur Bor Nusasari di Kecamatan Melaya; 2. Sumur Bor Pekutatan di Kecamatan Pekutatan;

(2)

Distribusi air minum dilaksanakan melalui pengembangan Sistem Penyedaan Air Minum (SPAM), meliputi:

a. SPAM kawasan perkotaan dengan sistem perpipaan meliputi: 1.

SPAM Kawasan Perkotaan Gilimanuk di Kecamatan Melaya;

2.

SPAM Kawasan Perkotaan Melaya di Kecamatan Melaya;

3.

SPAM Kawasan Perkotaan Negara di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara;

4.

SPAM Kawasan Perkotaan Pengambengan di Kecamatan Negara;

5.

SPAM Kawasan Perkotaan Mendoyo di Kecamatan Mendoyo;

6.

SPAM Kawasan Perkotaan Yehembang di Kecamatan Mendoyo; dan

7.

SPAM Kawasan Perkotaan Pekutatan di Kecamatan Pekutatan;

b. SPAM kawasan perdesaan dengan sistem perpipaan maupun bukan perpipaan meliputi:

(3)

1.

SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Melaya;

2.

SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Jembana;

3.

SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Negara;

4.

SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Mendoyo;

5.

SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Pekutatan;

Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di tiap desa di tiap kecamatan pada seluruh wilayah kabupaten;

b.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi TPA Peh, di Kecamatan Negara, TPA Melaya di Kecamatan Melaya, dan TPA Yehsumbul, di Kecamatan Mendoyo dengan metode lahan urug terkendali (controlled landfill); dan

c.

Pembangunan TPS/SPA (Sistem Peralihan Angkut) di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo dan di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan.

(4)

Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, diselenggarakan

melalui:

II - 31 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 a.pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah; b.penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir, meliputi: 1. sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dikumpulkan setelah melalui tahapan pengurangan sampah, ke transfer depo atau ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) tersebar di tiap desa di tiap kecamatan seluruh wilayah kabupaten; 2. pengurangan sampah di transfer depo atau TPS sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA); dan 3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi TPA Peh, di Kecamatan Negara, TPA Melaya di Kecamatan Melaya, dan TPA Yehsumbul, di Kecamatan Mendoyo; dan 4. Pembangunan TPS/SPA (Sistem Peralihan Angkut) di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo dan Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan. (5)

Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. sistem pengolahan air limbah setempat (on site) dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik, tersebar di seluruh wilayah;

b. sistem pengolahan air limbah terpusat (off site) dengan sistem perpipaan dalam jangka panjang meliputi:

1.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Negara melayani Kawasan Perkotaan Negara;

2.

IPAL Pengambengan melayani Kawasan Industri Pengambengan;

3.

IPAL Gilimanuk melayani Kawasan Perkotaan Gilimanuk dan Kawasan Pelabuhan Gilimanuk; dan

4.

IPAL Perancak melayani Kawasan Efektif Pariwisata Perancak.

5.

IPAL Candikusuma melayani Kawasan Efektif Pariwisata Candikusuma.

c. pengembangan jaringan air limbah komunal di kawasan-kawasan padat permukiman dalam bentuk Sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas);

d. pada kawasan pelayanan yang memiliki karakterisitik kualitas dan kuantitas air limbah yang sangat berbeda, dengan lingkungan sekitarnya, di arahkan untuk memiliki sistem pengolahan dan pengelolaan secara tersendiri; dan

e. rencana pengelolaan sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (6)

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, meliputi:

a. Pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/tukad utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-

II - 32 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran – saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;

b. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan;

c. pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah; d. Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegah banjir; e. Peningkatan sistem drainase di Kelurahan Baler Bale Agung; f.

Normalisasi Sungai Tukad Ijogading; dan

g. Peningkatan sistem jaringan drainase di Desa Mendoyo Dangin Tukad. (7)

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. jalur-jalur jalan yang posisinya berlawanan dengan arah datangnya bencana digunakan sebagai jalur penyelamatan bila terjadi bencana tanah longsor, bencana gerakan tanah, gelombang pasang, tsunami, banjir menuju ke tempat yang lebih aman, yang dipergunakan sebagai ruang evakuasi bencana;

b. jalur-jalur jalan evakuasi bencana merupakan jalur menuju ke tempat evakuasi bencana meliputi: 1.

jalur-jalur jalan menuju lapangan olah raga terbuka di tiap kawasan perkotaan dan di tiap kawasan perdesaan;

2.

jalur jalan menuju pelataran terminal;

3.

jalur-jalur jalan menuju gedung olah raga atau gedung serbaguna di tiap kawasan perkotaan dan di tiap kawasan perdesaan; dan

4.

jalur-jalur jalan menuju ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan.

Lampiran Perda No. 11 Tahun 2012 Tentang Luasan Tata Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 – 2032 seperti berikut :

II - 33 | P a g e


Sumber : Lampiran Perda No. 11 Tahun 2012, Bappeda, 2013

II - 34 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK Kabupaten Jembrana Dokumen SSK Kabupaten Jembrana disusun Tahun 2013 dan setiap tahun direview untuk penyempurnaan dokumen dan melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan. Dari kegiatan dan program sanitasi Tahun 2013 sebesar Rp. 13,970.000.000,- yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 4.091.000.000 atau 30 %. Dari kegiatan dan program sanitasi Tahun 2014 sebesar Rp. 94,221.000.000,- yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 32,942,350,000 atau 35 %. Dari kegiatan dan program sanitasi Tahun 2015 sebesar Rp. 95,408,000,000,- yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 35,300,960,000.-atau 37 %.

2.2.1. Air Limbah Domestik a.

Tujuan Tujuan pengelolaan air limbah adalah meningkatnya akses cakupan pelayanan air limbah untuk wilayah

perkotaan dan perdesaan serta pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah sehingga dapat mengurangi pencemaran sungai akibat pembuangan tinja. b.

Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Jembrana adalah sebagai

berikut:

 Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang layak sehingga dapat meningkatkanya akses cakupan air limbah 70% untuk perkotaan dan 60% untuk perdesaan dan pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah hingga Tahun 2019;  Mengurangi secara bertahap hingga 100% pencemaran air limbah pada badan air di Kota Negara dan Kabupaten Jembrana  Peningkatan partisipasi masyarakat swasta dalam pengelolaan air limbah. c.

Tahapan Pencapaian

 Menghilangkan kebiasaan BAB di sembarang tempat (Stop BABS);  Menyediakan MCK bagi masyarakat yang belum terlayani atau rawan sanitasi;  Meningkatkan kepemilikan jamban keluarga (jaga) yang layak atau memenuhi syarat;  Mengurangi pencemaran pada badan sungai dari tinja dan limbah industri (industri rumah tangga);  Meningkatkan akses dan tingkat pelayanan air limbah terutama bagi penduduk berpendapatan rendah, kawasan perumahan padat dan rawan sanitasi;  Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas septik tank;  Meningkatkan kedisiplinan warga dalam pengurasan septik tank secara reguler; dan  Revitalisasi IPLT yang telah dibangun. d.

Kondisi Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan air limbah di Kabupaten Jembrana terdiri atas :

II - 35 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 -

Pengelolaan oleh masyarakat secara individual melalui pembuatan septic tank perorangan dan Pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten atau BLHKP dengan cara menguras limbah tinja dari rumahrumah penduduk yang kemudian dibuang di IPLT Peh. IPLT terletak di Desa Peh, Kecamatan Jembrana dengan luas 0,4 Ha. Namun sudah tidak berfungsi lagi secara maksimal karena tidak adanya perawatan

-

Pengelolaan oleh masyarakat yang tidak mempunyai septic tank dan fasilitas sendiri (Kamar Mandi/WC) akan menggunakan MCK umum sehingga air limbahnya langsung dibuang ke badan air. Dari Survey EHRA 2016, menunjukkan proporsi rumah tangga yang membuang tinja langsung ke ruang terbuka mencakup sekitar 18.8 %, yang terdiri dari:

 Ke WC Helikopter : 0,5 %  Jamban nonsiram yang disalurkan ke Kebun, sungai/kali/ parit/Laut : 18, 3% Di Kabupaten Jembrana belum terdapat instalasi pengolahan air limbah yang terpusat untuk mengolah air buangan dari kegiatan domestik ini. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Jembrana membuang limbah/air buangan domestiknya melalui septic tank (untuk black water). Dari studi EHRA di Kabupaten Jembrana (2016) bahwa sekitar 80, 2 % yang melaporkan menggunakan jamban siram ke septik tank, sementara proporsi rumah tangga yang membuang tinja langsung ke ruang terbuka mencakup sekitar 18.8 % (tidak memiliki fasilitas BAB sekitar 3%). Survey EHRA Tahun 2016 melaporkan bahwa prosentase tempat buang air besar (BAB) di Kabupaten Jembrana yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga adalah jamban pribadi, proporsinya adalah sekitar 78. 7 %, dengan tipe kloset jongkok leher angsa yang paling banyak dimiliki responden (80,2%). Sementara fasilitas BAB lainnya yang digunakan responden yaitu MCK/WC Umum sebesar 1,6 %, WC Helikopter sebesar 0,5 %, ke sungai/pantai/laut sebesar 4,0%, ke kebun/pekarangan sebesar 0,5%, ke selokan/parit/got sebesar 0,7%, ke lubang galian sebesar 0,8%, lainnya sebesar 1,4% dan tidak tahu sebesar 0,8%. Jumlah kepemilikan jamban Tahun 2014 sebesar 80,94% dan 74,34% termasuk kategori jamban sehat. e.

Realisasi Program dan Kegiatan Sampai tahun 2014 dari beberapa program dan kegiatan yang direncanakan maka beberapa kegiatan yang bisa terealisasi yaitu: Tahun 2013: -

Penyediaan Prasarana dan sarana air Limbah: DED Sanimas; Pembangunan Sanimas

-

Fasilitasi pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah: Pelatihan Keteknisan Bidang PLP Pengelolaan Air Limbah

-

Pemantauan Kualitas Lingkungan

-

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

-

II - 36 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tahun 2014: -

Penyediaan Prasarana dan sarana air Limbah: UKL/UPL Optimalisasi IPLT; Pembangunan Sanimas;

-

Fasilitasi pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah: Bantek, Bintek dan pendampinga pengelolaan air limbah;

-


-

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Tahun 2015:

-

Penyediaan Prasarana dan sarana air Limbah: DED Sanimas, Pembangunan Sanimas;

-

Fasilitasi pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah: Bantek, Bintek dan pendampinga pengelolaan air limbah;

-


-

Peningkatan Peran serta masyarakat dan swasta: penyuluhan/kampanye dan peningkatan partisipasi masyarakat;

-

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (Desa Sadar Lingkungan). Dalam subsektor air limbah dari rencana program dan kegiatan Tahun 2013 sebesar

Rp. 4.930.887.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.106.392.000,- atau 22,44%. Dari rencana program dan kegiatan Tahun 2013 sebesar Rp. 6.641.446.000,- yang terealisasi sebesar Rp.3.750.069.200,- atau 56,46%. Dari rencana program dan kegiatan Tahun 2014 sebesar Rp. 4.019.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.132.042.000,- atau 28,17%.

II - 37 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 2.3 Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Air Limbah Domestik Kabupaten Jembrana No. 1.

2

Tujuan Meningkatnya akses cakupan pelayanan air limbah untuk wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai target SPM

Terwujudnya partisipasi

SSK Periode sebelumnya Tahun 2013-2018 Sasaran Data dasar 1) Berkurangnya praktek  Jumlah sanimas: .... unit buang air besar semba Kondisi bangunan IPLT kurang rangan (BABS) dari 20 % optimal, dengan sistem menjadi 0% ( pada tahun pengolahan Imhoff Tank, Kolam 2018) Anaerobic, Kolam Fakultatis, 2) Meningkatnya kesadaran Kolam Naturasi, Kolam masyarakat sebesar 20 % Pengering Lumpur (sistem atau 16.727 jiwa untuk tidgravitasi). ak BABS pada akhir tahun  Jumlah kepemilikan jamban 2018. sebesar 71,15% dan 69,92% 3) Meningkatnya akses termasuk kategori jamban sehat. masyarakat terhadap sarana jamban keluarga dengan tangki septik yang tidak aman dari 40 % menjadi septik aman 100% pada akhir tahun 2018. 4) Tersedianya Regulasi Air Limbah Permukiman domestik pada tahun 2018. 5) Meningkatnya volume lumpur tinja yang masuk IPLT dari yang hanya Area Beresiko tinggi menjangkau juga seluruh are beresiko sanitasi pada tahun 2018. 6) Meningkatnya volume lumpur tinja yang masuk IPLT 14 m3 sehari menjadi 350 m3 /bulan 7) Terpisahnya kelembagaan pengelola antara regulator dan operator dalam pengelolaan IPLT 8) Peningkatan pendanaan Sanitasi di Kabupaten Jembrana dari 0,2 % menjadi 2% di Tahun 2018 Mengurangi pencemaran pada  Dari studi EHRA (2016) sekitar badan sungai untuk 80,6% yang melaporkan meningkatkan lingkungan yang menggunakan jamban siram ke bersih dan sehat septik tank, proporsi rumah tangga yang membuang tinja langsung ke ruang terbuka mencakup sekitar 13,7% (disalurkan ke badan air/sungai 10,2%).

Tersusunnya pedoman yang relevan sebagai payung hukum dalam mengatur pengelolaan pembangunan sanitasi terkait pengelolaan air limbah Meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dalam pengelolaan air limbah Meningkatkan kesadaran dan

Belum punya Master Plan Pengelolaan Air Limbah

Perda yang mengatur tentang retribusi air limbah tahunnya masih lama Belum banyak terlihat adanya

Pemutakhiran SSK Tahun 2016 Status saat ini  Jumlah sanimas: ....unit  Jumlah kepemilikan sebesar 80,2 % dan 73,7% termasuk kategori jamban sehat.

 Dari Survei EHRA (2016),

sekitar 73,7 % rumah tangga yang melaporkan menggunakan jamban pribadi memiliki saluran akhir pembuangan akhir tinja berupa tangki septic, proporsi rumah tangga yang membuang tinja langsung ke ruang terbuka mencakup sekitar 8,1% (disalurkan ke badan air/sungai:1,3 % Master Plan Pengelolaan Air Limbah disusun Tahun 2014

Perda belum direvisi Partisipasi masyarakat sudah

II - 38 | P a g e


Tujuan masyarakat dan swasta dalam menciptakan lingkungan yang sehat.

SSK Periode sebelumnya Tahun 2013-2018 Sasaran Data dasar peran serta masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi terkait pengelolaan air limbah (sanimas 3 pengelolaan air limbah unit) Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan limbah cair

Belum banyak terlihat partisipasi swasta dalam pengelolaan air limbah

Pemutakhiran SSK Tahun 2016 Status saat ini meningkat seiiring dengan jumlah pembangunan sanimas (6 unit); Peran swasta masih belum optimal

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tahun 2016

2.2.2. a.

Persampahan

Tujuan Tujuannya pengelolaan persampahan adalah meningkatnya akses cakupan pelayanan persampahan

serta pengurangan sampah untuk wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Jembrana . b.

Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan pengelolaan sampah:  Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Jembrana sampai tahun 2018 direncanakan dapat menjangkau ke seluruh ibukota kecamatan dan beberapa desa di sekitar ibukota kecamatan.  Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah;  Pengurangan sampah pada sumbernya dan pengelolaan sampah secara mandiri.

c.

Tahapan Pencapaian  Melaksanakan sosialisasi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Jembrana  Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat disiplin membuang sampah pada tempatnya dan waktu membuang sampah  Penegakan hukum, penerapan sanksi bagi yang melanggar.  Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang ada, misalnya dengan meningkatkan ritasi armada pengangkutan sampah yang ada.  Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang ada dengan melaksanakan pemeliharaan dan rehab secara periodik.

 Menerapkan sistem pengelolaan sampah dengan pola 3R (Reduce, Reuse, Recyle) kepada masyarakat.  Pengadaan/penambahan jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

 Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal bidang persampahan. d.

Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem pengelolaan persampahan saat ini di Kabupaten Jembrana yaitu :

1. Masyarakat

II - 39 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Masyarakat di Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan pengelolaan sampah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

Masyarakat di lokasi yang wilayahnya merupakan wilayah pelayanan/sudah terjangkau oleh pelayanan pemerintah melalui BLHKP Kabupaten Jembrana. Masyarakat tersebut melaksanakan pengelolaan secara perorangan maupun dengan sistem kawasan mengumpulkan sampah dari sumbernya (Rumah Tangga) dikumpulkan di TPS (Tong/Kontainer, bak sampah, transfer station atau transfer depo) terdekat.



Masyarakat yang belum terjangkau pelayanan pemerintah. Masyarakat yang lokasi wilayahnya belum terjangkau oleh pelayanan pemerintah melaksanakan pengelolaan sendiri dengan menampung sampah pada tempat tertentu dan dibakar atau menampung pada galian kemudian ditimbun.



Masyarakat yang lokasi wilayahnya belum terjangkau oleh pelayanan Pemerintah, hanya memindahkan sampah dari sumbernya kemudian dikumpulkan/dibuang pada tempat tertentu yang terbuka, jurang, bahkan di saluran terbuka (got, sungai/kali).

2. Pemerintah Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Jembrana saat ini sudah mulai melaksanakan pengelolaan persampahan dengan sistem Pola Kumpul-Angkut-Proses. Sampah yang terkumpul di TPS baik yang dikumpulkan oleh masyarakat maupun yang dikumpulkan oleh tukang angkut dari BLHKP Kabupaten Jembrana diangkut dengan truk-truk pemerintah untuk diproses di TPA Peh Jumlah sampah yang bisa diangkut ke TPA Peh rata-rata 170 m³/hari atau 5,5 ton/hari. Wilayah yang telah terjangkau pelayanan persampahan Tahun 2015 oleh pemerintah Kabupaten Jembrana (angkutan BLHKP) adalah wilayah perkotaan Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana sedangkan yang belum dilayani angkutan BLHKP adalah 3 Kecamatan. Dilihat dari kondisi itu pelayanan (dikaitkan dengan pelayanan angkutan BLHKP) pada Tahun 2015 untuk daerah perkotaan (terutama Kawasan Perkotaan Negara) sudah mencapai 100%, sementara untuk daerah perdesaan baru mencapai 21,62%. Hal ini sudah meningkat bila dibandingkan dengan tingkat pelayanan angkutan BLHKP pada Tahun 2013, untuk daerah perkotaan (terutama Perkotaan Negara) sudah mencapai 95,65%, sementara untuk daerah perdesaan baru mencapai 17,64%. Dari timbulan sampah Tahun 2015 di Kabupaten Jembrana sebesar 577.022,40 m3/tahun, sampah yang dikelola di TPA sebesar 126.000 m3/tahun (21,84%), yang dikomposting sebesar 32.400 m3/tahun (5,62%) dan yang dikumpulkan pengepul sebesar 25.200 m3/tahun (2,00%). Sedangkan sampah yang tidak dikelola sebesar 393.422,40 m3/tahun (68,18%). Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan Tahun 2011, dimana dari timbulan sampah Tahun 2011 di Kabupaten Jembrana sebesar 725.897,4 m3/tahun, sampah yang dikelola di TPA sebesar 102.200 m3/tahun (14,08%), yang dikomposting sebesar 15.336,14 m3/tahun (2,11%) dan yang

II - 40 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 dikumpulkan pengepul sebesar 8.902,35 m3/tahun (1,23%). Sedangkan sampah yang tidak dikelola sebesar 599.440,91 m3/tahun (82,58%). Dari studi EHRA Tahun 2016, terhadap 1.036 rumah tangga, dapat diketahui Rumah Tangga yang membuang sampahnya di luar halaman rumah sebesar 34,7% merupakan yang paling banyak dijumpai. Kelompok kedua yang cukup besar adalah mereka yang membuang sampah dengan dikumpulkan di rumah kemudian diangkut petugas sebesar 23,9%. Sementara kelompok yang membuang sampah dengan menggumpulkan di tempat bersama untuk kemudian diangkut petugas sebesar 16,9%. Sedangkan kelompok yang membuang sampah di halaman rumah sebesar 17,6%. Sisanya adalah mereka yang sampahnya langsung dibakar dan dikubur masing-masing sebesar 3,3% dan 0,3%. Dari studi EHRA Tahun 2016, Sebagian besar responden menjawab bahwa cara pengelolaan sampah dengan cara dibakar sebesar 30,8%. Kelompok kedua yang cukup besar adalah mereka yang membuang sampah dengan dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebesar 21,4%. Sementara kelompok yang mengelola sampah dengan cara dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebesar 21,0%. Sedangkan kelompok yang membuang sampah ke sungai/kali/laut/danau sebesar 10,9% . Kelompok yang membuang sampahnya ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah sebesar 8,0%. Sisanya yang paling kecil adalah mereka yang sampahnya dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang sebesar 4,1%, sampah dibuang ke lubang dan ditutup dengan tanah sebesar 2,8%, sampah dibiarkan saja sampai membusuk sebesar 0,1%, lain-lain dan tidak tahu masing-masing sebesar 0,7% dan 0,1%. e.

Realisasi Program dan Kegiatan Sampai tahun 2014 dari beberapa kegiatan yang direncanakan maka beberapa kegiatan yang bisa

terealisasi yaitu: Tahun 2013: -

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan: operasional pelayanan persampahan, operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;

-

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan:pengadaan LHC, pengadaan TPS, pengadaan mesin sampah untuk pembuatan pupuk kompos, pengadaan gerobak,

-

Pengembangan teknologi pengolahan sampah: pembuatan TPST

-

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan: pembinaan/sosialisasipencemaran lingkungan;

-

Bintek Persampahan: pelatihan keteknisan bidang PLP Pengelolaan persampahan;

-

Penyusunan/Review Perda terkait pengelolaan persampahan. Tahun 2014:

-

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah: Master Plan Persampahan Kabupaten Jembrana;

-

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan: peningkatan operasional pelayanan persampahan, operasional dan pemeliharaan alat berat bulldozer, excavator.

II - 41 | P a g e


Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan: pengadaan bulldozer, pengadaan amroll truck, pengadaan dump truck, pengadaan LHC, pengadaan TPS, , pengadaan gerobak sampah;

-

Pengembangan teknologi pengolahan sampah:DED TPST, Pembuatan TPST, Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan: pembinaan/sosialisasi tentang kebersihan Tahun 2015:

-

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan: peningkatan operasional pelayanan persampahan, operasional dan pemeliharaan alat berat bulldozer, excavator.

-

Penyediaan Prasarana dan sarana air Limbah: DED Rehab/Perluasan TPA : Peningkatan Kinerja TPA Bengkala; pengadaan amroll truck, pengadaan dump truck, pengadaan LHC, pengadaan mesin pencacah sampah organik, pengadaan gerobak sampah

-

Pengembangan teknologi pengolah sampah: DED TPST, pembuatan TPST

-

Kerjasama Pengelolaan Persampahan: peningkatan peran serta swasta dalam pengurangan sampah

-

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan: pembinaan/sosialisasi pencemaran lingkungan. Dalam subsektor persampahan dari rencana program dan kegiatan Tahun 2013 sebesar Rp.

8.082.351.000,- yang terealisasi dari rencana sebesar Rp. 4,321,971.000,- atau 53,47%. Dari rencana program dan kegiatan Tahun 2014 sebesar Rp. 7.781.586.000,- yang terealisasi dari rencana sebesar Rp. 7.626.727.750,-

atau

98,01%.

Dari

rencana

program

dan

kegiatan

Tahun

2015

sebesar

Rp. 8.690.000.000,- yang terealisasi dari rencana sebesar Rp. 6.510.336.000,- atau 74,92%. Tabel 2.4 Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Persampahan Kabupaten Jembrana No. 1.

SSK Periode sebelumnya Tahun 2013-2018 Tujuan Sasaran Data dasar Meningkatnya akses peningkatan pelayanan  Dari 51 Desa/ Kelurahan cakupan pelayanan persampahan di wilayah hanya 20 Desa/ kelurahan persampahan serta perkotaan dan di luar yang baru bisa mendapat pengurangan Kota Negara mampu pelayanan. Dari 5 sampah untuk melayani seluruh Kecamatan di Kabupaten wilayah perkotaan Ibukota Kecamatan dan Jembrana masih ada 3 dan perdesaan di beberapa desa di sekitar Kecamatan yang sama sekali Kabupaten Ibukota Kecamatan belum mendapat pelayanan Jembrana. dengan tingkat yaitu Kecamatan Pekutatan, pelayanan sebesar Mendoyo dan Kecamatan 50%, Melaya.  Pelayanan Tahun 2013, untuk daerah perkotaan (terutama Perkotaan Negara) sudah mencapai 95,65%, sementara untuk daerah perdesaan baru mencapai 17,64%. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

Jumlah sarana pengelolaan sampah: - Dump Truck : 5 unit

Pemutakhiran SSK Tahun 2016 Status saat ini  Wilayah yang telah terjangkau pelayanan persampahan Tahun 2016 oleh pemerintah Kabupaten Jembrana (angkutan BLHKP) adalah 20 Desa/Kelurahan sedangkan yang belum dilayani angkutan BLHKP totalnya menjadi 31 desa/kelurahan.  Pelayanan pada Tahun 2015 untuk daerah perkotaan (terutama Kawasan Perkotaan Negara) sudah mencapai 100%, sementara untuk daerah perdesaan baru mencapai 21,62%. Jumlah sarana pengelolaan sampah: - Truck Biasa: 1 unit

II - 42 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 pengelolaan sampah

-

Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan

 Jumlah TPST : 4 unit  Belum ada bank sampah  Belum terlihat peran serta swasta

Mengoptimalkan upaya 3R dalam meningkatkan pengelolaan persampahan atau pengurangan sampah pada sumbernya dan pengelolaan sampah secara mandiri

 Dari timbulan sampah Tahun



Armroll Truck: 3 unit Transfer Depo:14 unit LHC: 30 unit TPS : 82 unit

2011 di Kabupaten Jembrana sebesar 725.897,4 m3/tahun, sampah yang dikelola di TPA sebesar 102.200 m3/tahun (14,08%), yang dikomposting sebesar 15.336,14 m3/tahun (2,11%) dan yang di pengepul sebesar 8.902,35 m3/tahun (1,23%). Sedangkan sampah yang tidak dikelola sebesar 599.440,91 m3/tahun (82,58%). Dari survey EHRA diperoleh gambaran bahwa sebagian besar rumah tangga sudah melakukan pemilihan sampah yaitu sebesar 6%.

Dump Truck : 7 unit Armroll Truck: 14 unit Transfer Depo : 13 unit Motor Sampah: 3 unit LHC: 41 unit TPS Plat Besi dan Pasangan Bata: 110 unit  Jumlah TPST: 24 unit (1 dikelola BLHKP)  Sudah ada Bank Sampah: 10 unit  Sudah ada keterlibatan swasta, seperti CSR dalam penyediaan sarana pengelolaan sampah  Dari timbulan sampah Tahun 2016 di Kabupaten Jembrana sebesar 577.022,40 m3/tahun, sampah yang dikelola di TPA sebesar 126.000 m3/tahun (21,84%), yang dikomposting sebesar 32.400 m3/tahun (5,62%) dan yang dikumpulkan pengepul sebesar 25.200 m3/tahun (2,00%). Sedangkan sampah yang tidak dikelola sebesar 393.422,40 m3/tahun (68,18%).  Dari survey EHRA diperoleh gambaran bahwa sebagian besar rumah tangga yang sudah melakukan pemilihan sampah yaitu sebesar 15,3% -


2.2.3. a.

Drainase

Tujuan Tujuannya adalah meningkatnya prasarana dan sarana pengelolaan drainase serta menurunnya luas

genangan pada beberapa titik/kawasan rawan banjir di wilayah Kabupaten Jembrana. b.

Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan drainase yaitu berkurangnya genangan di beberapa

titik kawasan rawan banjir/genangan di wilayah Kabupaten Jembrana. c.

Tahapan Pencapaian  Pembuatan saluran primer, sekunder dan tersier;  Pembuatan pintu-pintu air;  Normalisasi saluran drainase;  Pengerukan sedimen (endapan dan sampah) di saluran drainase;

II - 43 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016  Rehabilitasi saluran drainase; dan  Penyediaan bak kontrol. d.

Kondisi Pengelolaan Drainase Dalam wilayah Kota Negara terdapat beberapa sungai yang berfungsi sebagai pembuang utama dari

sistem drainase. Saluran drainase yang ada di Kabupaten Jembrana yaitu saluran drainase primer dengan panjang 338.237 m, saluran drainase sekunder dengan panjang 499.245 m dan saluran drainase tersier dengan panjang 345.802 m. Permasalahan umum yang sering dihadapi pada setiap musim hujan adalah masalah banjir dan genangan air. Banjir dan genangan akan berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas dan dapat menurunkan derajat kesehatan penduduk dan lingkungan. Terjadinya banjir dan genangan disebabkan oleh fungsi drainase kota belum tertangani secara menyeluruh baik dari segi perencanaan teknis maupun pelaksanaan fisiknya dan disamping kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara saluran yang ada di sekitarnyxa. Permasalahan tersebut merupakan dampak dari perkembangan penduduk dan bangunan fisik yang sangat cepat tapi tidak terkontrol dimana terjadi penyempitan areal resapan air terutama pada musim hujan, limpasan permukaan air langsung menuju saluran drainase. Berkurangnya daerah resapan air menyebabkan saluran drainase tidak mampu menampung sehingga terjadi luapan dan banjir. Dari Hasil Studi EHRA 2013, masih terdapat Rumah Tangga yang mengalami banjir pada waktu musim hujan sekitar 14,5%. Sekitar 60,0% rumah tangga melaporkan banjir di Kabupaten Buleleng terjadi beberapa kali dalam setahun. Sekitar 28,8% rumah tangga yang mengalami sekali dalam setahun, dan yang lebih parah atau yang mengalami sebulan sekali atau lebih dijumpai sangat sedikit, yakni hanya sekitar 6,4%. Dari Hasil Studi EHRA 2016, masih terdapat Rumah Tangga yang mengalami banjir pada waktu musim hujan sekitar 8,8%. Sekitar 4,5% rumah tangga melaporkan banjir di Kabupaten Jembrana terjadi beberapa kali dalam setahun. Sekitar 0,1% rumah tangga yang mengalami sekali dalam setahun, dan yang lebih parah atau yang mengalami sebulan sekali hanya sekitar 3,2%. Luas genangan di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 sebesar 408,68 Ha, dengan luas genangan terbesar terdapat di Kecamatan Negara dan Jembrana. Luas genangan di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebesar 218,73 Ha, dengan luas genangan terbesar terdapat di Kecamatan Negara dan Jembrana. e.

Realisasi Program dan Kegiatan Sampai tahun 2015 dari beberapa kegiatan yang direncanakan maka beberapa kegiatan yang bisa

terealisasi yaitu: Tahun 2013: -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong: normalisasi alur sungai, pembangunan saluran drainase, pembuatan saluran sekunder;

-

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase: pemeliharaan saluran drainase;

II - 44 | P a g e


Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali: peningkatan pembersihan dan pengerukan saluran drainase; Tahun 2014:

-

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali: peningkatan pembersihan dan pengerukan saluran drainase; Tahun 2015:

-

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase: Master Plan Drainase

-

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong: pembangunan saluran drainase; Dalam subsektor drainase dari rencana program dan kegiatan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.749.407.000,-

yang terealisasi dari rencana sebesar Rp. 8.194.805.000,- atau 142,53%. Prosentase melebih 100, karena terdapat peningkatan biaya. Dari rencana program dan kegiatan Tahun 2014 sebesar Rp. 6.750.000.000,- yang terealisasi dari rencana sebesar Rp.617.595.300,- atau 9,15%. Dari rencana program dan kegiatan Tahun 2015 sebesar Rp. 7.680.000.000,- yang terealisasi dari rencana sebesar Rp.702.240.000,- atau 9,14%. Tabel 2.5 Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Drainase Kabupaten Jembrana SSK Periode sebelumnya Tahun 2013-2018

No. 1.

Tujuan Meningkatnya prasarana dan sarana pengelolaan drainase serta menurunnya luas genangan pada beberapa titik/kawasan rawan banjir di wilayah Kabupaten Jembrana.

Sasaran Menurunnya luas genangan pada beberapa titik wilayah penting di wilayah Kabupaten Jembrana

Data dasar  Dari Hasil Studi EHRA 2013, masih terdapat Rumah Tangga yang mengalami banjir pada waktu musim hujan sekitar 14,5%. Sekitar 60,0% rumah tangga melaporkan banjir di Kabupaten Jembran terjadi beberapa kali dalam setahun. Sekitar 28,8% rumah tangga yang mengalami sekali dalam setahun, dan yang lebih parah atau yang mengalami sebulan sekali atau lebih dijumpai sangat sedikit, yakni hanya sekitar 6,4%.  Luas genangan di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 sebesar 408,68 Ha

Pemutakhiran SSK Tahun 2016 Status saat ini  Dari Hasil Studi EHRA 2016, masih terdapat Rumah Tangga yang mengalami banjir pada waktu musim hujan sekitar 8,8%. Sekitar 4,5% rumah tangga melaporkan banjir di Kabupaten Jembrana terjadi beberapa kali dalam setahun. Sekitar 0,1% rumah tangga yang mengalami sekali dalam setahun, dan yang lebih parah atau yang mengalami sebulan sekali hanya sekitar 3,2%.  Luas genangan di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebesar 218,73 Ha


II - 45 | P a g e


2.3.

Profil Sanitasi Saat Ini di Kabupaten Jembrana 2.3.1.

Air Limbah Domestik

(1) Sistem dan Infrastruktur Pengelolaan air limbah di Kabupaten Jembrana terdiri atas : a. Pengelolaan oleh masyarakat secara individual melalui pembuatan septic tank perorangan dan

Pengelolaan oleh BLHKP, dengan cara menguras limbah tinja dari rumah-rumah penduduk yang kemudian dibuang di IPLT Bengkala. Survey EHRA Tahun 2016 melaporkan bahwa prosentase tempat buang air besar (BAB) di Kabupaten Jembrana yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga adalah jamban pribadi, proporsinya adalah sekitar 91,5%, dengan tipe kloset jongkok leher angsa yang paling banyak dimiliki responden (83,3%). Terkait dengan tempat penyaluran buangan akhir tinja, dari hasil wawancara diperoleh sekitar 998 rumah tangga atau sebesar 83,2% di Kabupaten Jembrana yang melaporakan menggunakan tangki septik. Sisanya sebesar 0,5% melaporkan saluran pembuangan akhir tinja melalui pipa sewer. Jumlah kepemilikan jamban Tahun 2014 sebesar 80,94% dan 74,34% termasuk kategori jamban sehat. b. Pengelolaan oleh masyarakat secara komunal melalui pembuatan septic tank yang dimanfaatkan

oleh kelompok masyarakat. Septic tank komunal (sanimas = sanitasi berbasis masyarakat) sudah dilaksanakan pada Tahun 2006 c. Pengelolaan oleh masyarakat yang tidak mempunyai septic tank dan fasilitas sendiri (Kamar

Mandi/WC) akan menggunakan MCK umum sehingga air limbahnya langsung dibuang ke badan air. Dari survey EHRA Tahun 2015, fasilitas BAB MCK/WC Umum yang digunakan responden yaitu sebesar 1,8%, WC Helikopter sebesar 0,3%, ke sungai/pantai/laut sebesar 4,0%, ke kebun/pekarangan sebesar 0,5%, ke selokan/parit/got sebesar 0,7%, ke lubang galian sebesar 0,8%, lainnya sebesar 1,4% dan tidak tahu sebesar 0,8%. Terkait dengan tempat penyaluran buangan akhir tinja, dari hasil wawancara diperoleh sekitar 8,1% proporsi rumah tangga yang membuang tinja langsung ke ruang terbuka mencakup 6,6% melalui cubluk/lubang tanah, sebesar 0,4% langsung ke drainase, sebesar 0,9% disalurkan langsung ke sungai/danau/pantai, sebesar 0,2% disalurkan ke kebun/tanah lapang. Di Kabupaten Jembrana belum terdapat instalasi pengolahan air limbah yang terpusat untuk mengolah air buangan dari kegiatan domestik ini. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Jembrana membuang limbah/air buangan domestiknya melalui septic tank (untuk black water). Dari studi EHRA di Kabupaten Jembrana (2016) bahwa sekitar 83,2% yang melaporkan menggunakan jamban siram ke septik tank, sementara proporsi rumah tangga yang membuang tinja langsung ke ruang terbuka mencakup sekitar 8,1%. Sedangkan untuk grey water langsung disalurkan ke saluran drainase atau langsung dibuang ke sungai. Terkait dengan kepemilikan sarana

II - 46 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 pembuangan air limbah selain tinja, Survey EHRA Tahun 2016 menjumpai bahwa sebesar 682 rumah tangga atau 60,7% yang memiliki saluran pengelolaan air limbah.

II - 47 | P a g e


Gambar 2.2 Pengelolaan Limbah bagi Masyarakat yang memiliki Septic Tank dan Pengelolaan Limbah oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana

II - 48 | P a g e


Gambar 2.3 Pengelolaan Limbah Skala Komunal (Sanimas)

II - 49 | P a g e


Gambar 2.4 Pengelolaan Limbah bagi Masyarakat yang tidak Mempunyai Fasilitas Pribadi

II - 50 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kondisi sanitasi Kabupaten Jembrana, menunjukkan bahwa cakupan layanan air limbah domestik di Kabupaten Jembrana yaitu: a.

Penduduk yang tidak mempunyai sarana sebagian besar masih menggunakan sarana penduduk terdekat atau membuang limbahnya ke sungai/badan air terbuka terdekat atau melakukan BAB sembarangan jumlahnya sebesar 22.289 KK atau sekitar 11,50 dimana jumlah penduduk yang BABS di wilayah perdesaan mencapai 18.140 KK dan di wilayah perkotaan sebesar 4.149 KK.

b.

Penduduk yang memiliki jamban tetapi masih dikategorikan tidak layak seperti cubluk atau tanpa tangki septic jumlahnya sekitar 12.892 KK (6,65%) yang tersebar di wilayah perdesaan sebesar 11.010 KK dan wilayah perkotaan sebesar 1.882 KK.

c.

Kepemilikan jamban pribadi yang layak sebesar 142.350 KK atau 73,45%, yang tersebar di wilayah perdesaan sebesar 101.625 KK dan wilayah perkotaan sebesar 40.725 KK.

d.

Penduduk yang tidak mempunyai sarana namun memanfaatkan fasilitas bersama jumlahnya sebesar 15.808 KK atau sebesar 8,16% dimana tersebar di wilayah perdesaan sebanyak 13.297 KK dan wilayah perkotaan sebanyak 2.511 KK.

e.

Penduduk yang IPAL komunal (sanimas) sebesar 466 KK yang sebagian besar masih terdapat di Kecamatan Negara (Kawasan perkotaan Negara). Lebih jelasnya cakupan layanan air limbah domestik di Kabupaten Jembrana per Kecamatan dapat

dilihat pada Tabel berikut.

II - 51 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 2.6 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik saat ini di kabupaten Jembrana Sanitasi tidak layak BABS

No.

Nama kecamatan (KK)

1. a. b. c. d. e. 2. a. b. c. d. e. 3

Wilayah Perdesaan Pekutatan 821 Mendoyo 5.363 Negara 1.279 Jembrana 1.797 Melaya 1.961 Wilayah Perkotaan Pekutatan 133 Mendoyo 48 Negara 595 Jembrana 354 Melaya 767 Total 22.289

Cubluk, jamban tidak aman (KK)

Sanitasi Layak Sistem Onsite

Cubluk aman/ Jamban keluarga dgn tangki septik aman (KK)

MCK /Jamba n Bersam a (KK)

Sistem Offsite Sistem Berbasis Skala Komunal Kawasan/ terpusat Tangk i MCK IPAL Septi Komu Kom k Sambungan nal** u Komu Rumah yang ** nal na berfungsi (KK) (KK) (KK) l > 10 KK (KK)

2.016 2.359 1.265 2.179

14.671 15.693 5.910 15.307 7.416

1.689 1.674 8 2.138 2.268

-

-

-

-

21 595 1.103 12.892

2.891 1.983 1.104 1.656 3.891 142.350

70 118 4 415 575 15.808

-

-

466

-

Sumber: Hasil Kompilasi Data SKPD, Tahun 2016

Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di Kabupaten Jembrana yaitu: -

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana mempunyai 1 (satu) buah truk tangki tinja dengan kapasitas 4000 liter yang masih berfungsi baik;

-

Air Limbah (lumpur tinja) yang dikuras dari rumah-rumah penduduk dibuang di IPLT Peh (sistem sedot dan buang).

-

Retribusi jasa sedot/kuras tinja satu kali sedot dengan volume 1.000 s/d 4.000 liter adalah Rp. 300.000 dan volume 4.000 liter s/d 8.000 liter adalah Rp.600.000,- berdasarkan Perda No. 18 Tahun 2011 tentang retribusi penyedotan kakus sebagai pengganti Perda No. 04 Tahun 2000.

-

IPLT Peh dibangun tahun 2003 terletak di Desa Peh, Kecamatan Jembrana terletak di Desa Peh, dengan luas 0,4 Ha. Pada Tahun 2013 dilaksanakan kegiatan optimalisasi IPLT yang berkapasitas 27.000,- liter per hari dengan sistem pengolahan sistem Solid Separation Camber (SSC). Bangunan IPLT yang dioptimalisasi (Imhoff Tank dimodifikasi menjadi bak penampung sementara, SSC, Kolam Anaerobic, Kolam Fakultatif, Kolam Maturasi, Bak Pengering Lumpur). Kapasitas Lumpur yang diolah

II - 52 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 dalam 1 (satu) hari pada IPLT Bengkala adalah 1,06 m3/hari, dimana masih sangat jauh dari beban maksimum kapasitas pengolahan yang ada yaitu 27 m 3/hari. -

Unit bangunan pengolahan pada IPLT Peh terdiri dari unit bangunan pengolahan pendahuluan dan unit bangunan pengolahan secara biologis dengan menggunakan beberapa kolam stabilisasi.

-

Bangunan IPLT Peh terdiri dari : 1. Unit Bangunan Penyaringan (Screen); 2. Unit Bak Penampung; 3. Solid Separation Camber 4. Unit Bangunan Kolam Anaerobik; 5. Unit Bangunan Kolam Fakultatif; 6. Unit Bangunan Kolam Pengering Lumpur (SDB); 7. Hanggar Kompos 8. Unit Bangunan Penunjang: Bak Kontrol (Bak Pembagi), Outlet dan Inlet, Pagar.

-

Pengelolaan air limbah skala komunal (sanimas) yang ada di Kabupaten Jembrana sampai tahun 2015 yaitu sebanyak 6 unit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2. 7 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kondisi No.

Jenis

Satuan

Jumlah/Kapasitas

Berfungsi

SPAL Setempat (Sistem Onsite) 1. Berbasis Komunal - MCK Komunal unit 1 V 2. Truk Tinja unit 2 V 3. IPLT: kapasitas M3/hari 27 V SPAL Terpusat (Sistem Offsite) 1. Berbasis Komunal - Tangki Septik unit Komunal > 10KK - IPAL Komunal unit 6 5 2. IPAL unit Kawasan/Terpusat - Kapasitas M3/hari - Sistem Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2016

Tidak berfungsi

Keterangan

-

1

-

II - 53 | P a g e


Peta 2.2. Pemetaan Air Limbah Domestik Kabupaten Jembrana

II - 54 | P a g e


(2) Kelembagaan dan Peraturan Unit kelembagaan yang menangani air limbah (IPLT) di Kabupaten Jembrana adalah BLHKP Kabupaten Jembrana, Bidang Kebersihan, Seksi Pengelolaan Sanitasi. Secara struktur organisasi pengelolaan IPLT Jembrana masih di bawah BLHKP Kabupaten Jembrana. Jumlah pengelola berjumlah 18 orang. Pengelola IPLT tersebut menjalankan fungsi sebagai operator dan regulator. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembana No. 53 Tahun 2008 tertanggal 8 September 2008 telah diatur

tentang

Pemberian Wewenang BLHKP Kabupaten Jembrana. Pemberian wewenang tersebut

merupakan penetapan tugas pokok dan fungsi DKP. Tugas pokok DKP adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kebersihan dan pertamanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BLHKPmempunyai fungsi sebagai berikut: 

Merumuskan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.



Melaksanakan pemeliharaan kebersihan.



Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.



Memberikan pembinaan/penyuluhan di bidang kebersihan dan ruang terbuka hijau sesuai dengan kewenangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada

Gambar 3.6.

Peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan air limbah yaitu :

a) Kebijakan Pusat : -

UU No. 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air

-

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut

-

UU No. 32 Tahun 2009Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

-

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air

-

PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

-

Permen LH No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

b) Kebijakan Daerah -

Peraturan Bupati Jembrana No. 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BLHKP

-

Perda Kabupaten Jembrana No. 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban umum;

-

Perda Kabupaten Jembrana No. 18 Tahun 2011 tentang retribusi penyedotan kakus;

II - 55 | P a g e


KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sub Bagian Umum

Bidang Kebersihan

Seksi Pengelolaan Sampah Seksi Pengelolaan Sanitasi Seksi Pengolahan Limbah dan Sampah

Sub Bagian Perencanaan

Bidang Angkutan dan Peralatan

Bidang Pertamanan dan RTH

Seksi Pembangunan dan Penataan Taman RTH

Bidang Penyuluhan

Seksi Angkutan

Seksi Penyuluhan dan Informasi

Seksi Peralatan

Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman

Seksi Pemeliharaan Taman RTH Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan

Seksi Pengawasan Taman dan RTH

Sub Bagian Keuangan

Seksi Pelaporan

UPTD

Gambar 2.6 Susunan Organisasi BLHKP Kabupaten Jembrana. (yang menangani sektor air limbah)

Kelembagaan pengelolaan limbah cair (IPLT) berjumlah 12 orang. Untuk tenaga lapangan seperti operator IPLT berjumlah 5 orang, tenaga operator truk berjumlah 4 orang dan 3 orang pengawas. KASI PENGELOLAAN SANITASI

PENGAWAS LAPANGAN

TENAGA OPERASIONAL TRUK

TENAGA OPERASIONAL DI IPLT

Gambar 2.7 Struktur Organisasi Pengelola IPLT

II - 56 | P a g e


2.1.1

Persampahan

(1) Sistem dan Infrastruktur Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Jembrana saat ini sudah mulai melaksanakan pengelolaan persampahan dengan sistem Pola Kumpul-Angkut-Proses. Sampah yang terkumpul di TPS baik yang dikumpulkan oleh masyarakat maupun yang dikumpulkan oleh tukang angkut dari BLHKP Kabupaten Jembrana diangkut dengan truk-truk pemerintah untuk diproses di TPA Peh untuk wilayah perkotaan Negara dan Jembrana. Jumlah sampah yang bisa diangkut ke TPA Peh rata-rata 250 m³/hari atau 70 ton/hari. Masyarakat di Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan pengelolaan sampah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:  Masyarakat di lokasi yang wilayahnya merupakan wilayah pelayanan/sudah terjangkau oleh pelayanan pemerintah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng. Masyarakat tersebut melaksanakan pengelolaan secara perorangan maupun dengan sistem kawasan mengumpulkan sampah dari sumbernya (Rumah Tangga) dikumpulkan di TPS (Tong/Kontainer, bak sampah, transfer station atau transfer depo) terdekat. Jumlah wilayah yang sudah terjangkau oleh pelayanan pemerintah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng sebesar 26,48%.  Masyarakat yang belum terjangkau pelayanan pemerintah, namun sudah dilayani oleh TPST yang dikelola oleh KSM setempat. Masyarakat yang lokasi wilayahnya belum terjangkau oleh pelayanan pemerintah namun sudah melaksanakan pengelolaan yang dilakukan oleh KSM dengan menampung sampah pada tempat tertentu kemudian diangkut dibawa ke TPST untuk dilakukan pengelolaan. Jumlah wilayah yang sudah terjangkau oleh pelayanan TPST sebesar 9,70%  Masyarakat yang lokasi wilayahnya belum terjangkau oleh pelayanan Pemerintah dan TPST, hanya memindahkan sampah dari sumbernya kemudian dikumpulkan/dibuang pada tempat tertentu seperti dibakar, ditimbun, dibuang ke tempat terbuka, jurang, bahkan di saluran terbuka (got, sungai/kali). Berdasarkan hasil Studi EHRA Tahun 2016 bahwa masih terdapat beberapa Rumah Tangga yang belum menerima layanan persampahan sebesar 74,9% dimana sebagian besar cara pengelolaan sampah dengan cara dibakar sebesar 30,8%, yang membuang sampah dengan dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebesar 21,4%, yang membuang sampah ke sungai/kali/laut/danau sebesar 10,9% dan kelompok yang membuang sampahnya ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah sebesar 8,0%. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menangani masalah persampahan sangat serius hal ini terlihat dari diterbitkannya Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2013 tentang Gerakan Kebersihan dan Penghijauan di Kabupaten Jembrana. Peraturan ini merupakan salah satu upaya untuk menangani sampah

II - 57 | P a g e


plastik di Kabupaten Jembrana melalui gerakan Aksi Bersama dalam mengurangi sampah plastik dengan kegiatan rutin berupa jumat bersih setiap bulan pada minggu ke-2.

II - 58 | P a g e


Gambar 2.8 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan

II - 59 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Timbulan sampah di Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring peningkatan jumlah penduduk. Timbulan sampah terbesar terdapat di Kecamatan Jembrana sebesar 331,63 M3/hari dan terkecil terdapat di Kecamatan Pekutatan sebesar 100,68 M3/hari. Lebih jelasnya timbulan sampah di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Tabel 2.8 Tabel 2.8 Timbunan Sampah per Kecamatan Jumlah Penduduk No. 1 2 3 4 5

Kecamatan Pekutatan Mendoyo Negara Jembrana Melaya Jumlah

Wilayah Perdesaan 70.490 64.260 32.770 61.870 47.500 449.500

Wilayah Perkotaan 10.730 6.780 7.500 8.680 26.920 188.800

Total 81.220 71.040 40.270 70.550 74.420 638.300

Volume timbulan sampah Perdesaan Perkotaan Total % M3/hari % M3/ % M3/hari hari 11,04 176,23 1,68 26,83 12,72 203,05 10,07 160,65 1,06 16,95 11,13 177,60 5,13 81,93 1,17 18,75 6,31 100,68 9,69 154,67 1,36 21,70 11,05 176,38 7,44 118,75 4,22 67,30 11,66 186,05 70,42 1.123,75 29,58 472,00 100,00 1.595,75

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2016

Dari 51 desa/kelurahan di Kabupaten Jembrana, wilayah yang telah terjangkau pelayanan persampahan Tahun 2014 oleh pemerintah Kabupaten Jembrana (angkutan BLHKP) adalah 20 Desa/Kelurahan yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Jembrana, sedangkan yang belum dilayani angkutan BLHKP namun sudah dilayani TPST sebesar 31 desa sehingga totalnya menjadi 51 desa/kelurahan. Namun dari wilayah yang terlayani oleh angkutan BLHKP tidak semua volume sampahnya bisa terangkut 100%. Wilayah yang tidak mendapat pelayanan angkutan BLHKP namun sudah dilayani oleh TPST sebagian besar berada pada wilayah di luar Kecamatan Negara. Pada TPST umunya sampah dikelola dengan sistem 3R. Cakupan akses dan sistem layanan persampahan di Kabupaten Jembrana yaitu untuk wilayah perkotaan khususnya Kawasan Perkotaan Negara sudah 100% terlayani angkutan BLHKP, namun volume sampah yang terangkut ke TPA masih 80%. Volume sampah yang terangkut ke TPA sebesar 422,52 M3/hari dari dari 1.595,75 M3/hari timbulan sampah di Kabupaten Jembrana. .

II - 60 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Jembrana yaitu:  Sarana Perangkutan Berkaitan dengan operasional pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah, sarana pengangkutan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Buleleng, yaitu:  Gerobak Sampah: 1-2unit/kelurahan/desa  Dump Truck : 5 unit  Truck Biasa : 1 unit  Armroll truck : 2 unit  Motor Sampah : 1 unit  Sarana Pengumpulan dan Pemindahan Sarana pengumpulan dan pemindahan sampah yang dimiliki oleh BLHKP Kabupaten Jembrana yaitu:  TPS Plat Besi : 71 unit  TPS Pasangan Bata: 39 unit  LHC : 41 unit  Transfer Depo : 13 unit

II - 61 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 2.9 Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Satuan

Jumlah/ Luas total terpakai

Kapasitas/ daya tampung (M3/unit)

Ritasi/ hari

Baik

unit unit

1-2 unit/kel 3

1 1

2 1-2

3

- Kendaraan Pick Up Tempat Penampungan Sementara - Plat Besi dan Pasangan Bata - Kontainer/LHC - Transfer Stasiun - SPA (Stasiun Pengalihan Antara Pengangkutan

unit

-

-

-

-

-

-

unit

110

1

1-2

65

45

-

BLHKP/Desa

unit unit unit

41 13 -

4 16 -

1-2 1-2 -

39 9 -

2 4 -

-

BLHKP BLHKP

-

Dump Truck

unit

7

7

1-2

7

BLHKP

-

Arm Roll Truck

unit

14

7

1-2

14

BLHKP

-

Compactor Truck

unit

-

No. 1

2

3

4

5

Jenis Prasarana/Sarana Pengumpulan Setempat - Gerobak - Becak/Becak Motor

7

Rusak Ringan

Rusak Berat

Keterangan

Desa/kel BLHKP

BLHKP

Pengolahan Sampah -

sistem 3R

unit

23

10

1

23

-

Incenerator

unit

2

0,5

1

2

2010-2014 (desa) BLHKP

Ha

4,8

BLHKP

TPA

-

Konstruksi: lahan urug saniter/lahan urug terkendali/penimbunan terbuka Operasional: lahan urug saniter/lahan urug terkendali/penimbunan terbuka Luas total TPA yang terpakai Luas sel Landfill

-

Daya Tampung TPA

-

6

Kondisi

Ha

4

BLHKP

M3/hari

350

BLHKP

Alat Berat -

Bulldozer

unit

2

-

Whell/Truck Loader

unit

-

-

Excavator/backhoe

unit

1

-

Truk Tanah

unit

-

IPL: Sistem kolam/aerasi

2

BLHKP BLHKP

1

BLHKP BLHKP

2

Hasil Pemeriksaan Lab (BOD dan COD) - Efluent di Inlet

Mg/Lt

672

BLHKP

-

Mg/Lt

389

BLHKP

Efluent di Outlet

Sumber: Hasil Tabulasi Data SKPD, Tahun 2015

II - 62 | P a g e


Peta 2.2 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan

II - 63 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 (2) Kelembagaan dan Peraturan Kelembagaan pelayanan persampahan dilaksanakan oleh BLHKP Kabupaten Jembrana Adapun bidang yang menangani adalah Bidang Kebersihan dan Bidang Peralatan dan Angkutan. Jumlah tenaga lapangan yang menangani persampahan berjumlah 250 orang yang terdiri dari tenaga penyapuan jalan dan pengangkutan Terkait dengan upaya optimalisasi pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menetapkan kebijakan berperan bersama dan setara antara Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintah mengambil peran pada aktivitas kegiatan pengangkutan dan pemusnahan sedangkan porsi pengumpulan sampah lebih ditekankan pada upaya partisipasi masyarakat. Pengumpulan yang dimaksud yaitu suatu kegiatan pengangkutan sampah dari sumber ke tempat pembuangan sampah sementara baik di tingkat rumah tangga maupun sampai di tingkat transfer depo. KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sub Bagian Umum

Bidang Kebersihan

Seksi Pengelolaan Sampah Seksi Pengelolaan Sanitasi Seksi Pengolahan Limbah dan Sampah

Sub Bagian Perencanaan

Bidang Angkutan dan Peralatan

Bidang Pertamanan dan RTH

Seksi Pembangunan dan Penataan Taman RTH

Bidang Penyuluhan

Seksi Angkutan

Seksi Penyuluhan dan Informasi

Seksi Peralatan

Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman

Seksi Pemeliharaan Taman RTH Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan

Seksi Pengawasan Taman dan RTH

Sub Bagian Keuangan

Seksi Pelaporan

UPTD

Gambar 2.12 Susunan Organisasi BLHKP (yang menangani sektor persampahan)

II - 64 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan adalah: a. Kebijakan Pusat: - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman - Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - PERMEN PU No. 21 PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. - Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. - Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali di TPA Sampah; b. Kebijakan Daerah: Peraturan Perundangan Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan adalah: -

Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;

-- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah 2.1.2

Drainase

(1) Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan pada area terbangun Permasalahan umum yang sering dihadapi pada setiap musim hujan adalah masalah banjir dan genangan air. Banjir dan genangan akan berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas dan dapat menurunkan derajat kesehatan penduduk dan lingkungan. Terjadinya banjir dan genangan disebabkan oleh fungsi drainase kota belum tertangani secara menyeluruh baik dari segi perencanaan teknis maupun pelaksanaan fisiknya dan disamping kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara saluran yang ada di sekitarnya. Permasalahan tersebut merupakan dampak dari perkembangan penduduk dan bangunan fisik yang sangat cepat tapi tidak terkontrol dimana terjadi penyempitan areal resapan air terutama pada musim hujan, limpasan permukaan air langsung menuju saluran drainase. Berkurangnya daerah resapan air menyebabkan saluran drainase tidak mampu menampung sehingga terjadi luapan dan banjir. Dari Hasil Studi EHRA 2016, masih terdapat Rumah Tangga yang mengalami banjir pada waktu musim hujan sekitar 8,8%. Sekitar 4,5% rumah tangga melaporkan banjir di Kabupaten Jembrana terjadi beberapa kali dalam setahun. Sekitar 0,1% rumah tangga yang mengalami sekali dalam setahun, dan yang lebih parah atau yang mengalami sebulan sekali hanya sekitar 3,2%. Luas genangan di Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebesar 218,73 Ha, dengan luas genangan terbesar terdapat di Kecamatan Negara dan Jembrana. Daerah-daerah yang berpotensi terjadi banjir dan genangan air di Kabupaten Jembrana yaitu:

II - 65 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 2.45 Wilayah Genangan di Kabupaten Jembrana No. I

Lokasi Genangan

1

KECAMATAN NEGARA Loloan Barat

2

Loloan Timur

Luas (Ha) 12

Ketinggian (M)

Wilayah Genangan Lama Frekuensi (jam/hari) (kali/tahun)

Penyebab***

Jenis

5

Air Pasang

Saluran Drainase

7

Air Pasang

Saluran Drainase

Infrastruktur* Keterangan**

Saluran primer p=5,64 km; Saluran sekunder p = 18,2 km; Saluran tersier p= 9,3 km Saluran primer p= 3 km; Saluran sekunder p = 12 km; Saluran tersier p= 4,3 km

TOTAL 218,73 Sumber: Database Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, Tahun 2016

II - 66 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 (2) Sistem dan Infrastruktur Dalam wilayah Kota Jembrana terdapat beberapa sungai yang berfungsi sebagai pembuang utama dari sistem drainase. Pada satu sistem terdapat beberapa saluran sekunder maupun tersier yang merupakan satu kesatuan pola aliran menuju pembuang akhir yakni sungai. Kondisi gorong-gorong sebagai pendukung dari sistem drainase makro, saat ini kondisinya perlu peningkatan, dari sekian banyak jumlah gorong-gorong yang ada hampir sebagian besar mengalami masalah yang sama, yakni tersumbat akibat sampah atau endapan sedimen. Saat memasuki musim penghujan banyak gorong-gorong tidak mampu mengalirkan air drainase, sehingga sering mengakibatkan genangan air di sekitar jalan atau perumahan. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran-saluran drainase, dengan harapan nantinya sampah yang dibuang tersebut akan dialirkan oleh air yang melalui saluran drainase tersebut. Saluran drainase yang ada di Kabupaten Jembrana yaitu saluran drainase primer dengan panjang 338.237 m, saluran drainase sekunder dengan panjang 499.245 m dan saluran drainase tersier dengan panjang 345.802 m. Pendukung prasarana drainase mikro dalam hal ini bentuk saluran dan teknologi yang mendukung dalam pelaksanaan pelayanan drainase masih menggunakan sistem sederhana, yakni mengalirkan air-air buangan dari perumahan, jalan atau tempat terbuka lainnya langsung menuju saluran drainase dan dilanjutkan ke daerah buangan (sungai atau laut). Kondisi drainase Kabupaten Jembrana dari hasil survey baik saluran irigasi, saluran pematusan dan sungai yang berfungsi sebagai saluran pembuang secara umum saluran-saluran tersebut berfungsi dengan baik, khusus untuk saluran-saluran di wilayah kota yang merupakan daerah genangan dan banjir serta daerah-daerah yang belum terdapat sarana drainase secara sempurna perlu mendapat perhatian. Sistem drainase yang ada di Kabupaten Jembrana diklasifikasi sebagai sistem drainase terbuka dan sistem drainase tertutup. Berdasarkan fisiknya sistem drainase Kabupaten Jembrana, meliputi:

a. Sistem saluran primer adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Akhir saluran primer adalah badan air.

b. Sistem saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran-saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, serta meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan.

c. Sistem saluran tersier dalah saluran drainase yang menerima aliran langsung dari saluran-saluran drainase lokal, atau langsung dari saluran-saluran kiri kanan jalan perumahan. Umumnya saluran tersier ini adalah saluran-saluran kiri-kanan jalan di depan perumahan.

II - 67 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Pada sistem jaringan drainase Kabupaten Jembrana, air mengalir dari hulu ke hilir sesuai dengan pola aliran masing-masing saluran drainase, sehingga debit dari hulu ke hilir akan semakin besar. Kapasitas saluran drainase yang ada harus bisa menampung semua debit yang ada supaya tidak terjadi genangan atau banjir. Sehingga dalam analisa dimensi saluran drainase perlu diketahuinnya pola aliran dalam sistem jaringan drainase untuk menentukan jumlah total debit air yang harus ditampung/dialirkan tiap-tiap saluran drainase. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Tabel 2.46. Tabel 2.46 Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase di Kabupaten Buleleng Dimensi

Kondisi

No.

Jenis Prasarana/Sarana

Satuan

Bentuk Penampang Saluran

Lebar (m)

Tinngi (m)

Berfungsi

I

Saluran Pembuang Utama Saluran Pembuang Utama di Wilayah Kota Negara Tukad Ijo Gading Negara

m'

Trapesium

3,00

2,00

v

A 1

Tidak berfungsi

Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)"

Sumber: Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana, Tahun 2015

II - 68 | P a g e


Peta 2.6 Peta Lokasi Genangan Kabupaten Jembrana

II - 69 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 (3) Kelembagaan dan Peraturan Kelembagaan pelayanan Drainase dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Adapun bidang yang menangani adalah Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Cipta Karya. Terkait dengan upaya optimalisasi saluran drainase dilaksanakan secara berkala dan diawasi oleh staf Bidang Cipta Karya. Dalam proses pelayanan Drainase, Bidang Cipta Karya Kabupaten Jembrana memiliki Tenaga Drainase yang beberapa wilayah Dalam satu wilayah tenaga drainase terdiri dari 1 mandor dan beberapa pekerja. Jumlah pekerja dalam satu wilayah bergantung pada luasan wilayah yang ditangani. Tenaga Operasional dan Pemeliharaan Drainase terdiri dari Mandor dan Pekerja dengan tugas sebagai berikut: a. Tugas Mandor: -

Merencanakan lokasikerjaberdasarkan skala prioritas dalam wilayah kerja

-

Melakukan pengawasan terhadap wilayah kerja dan melakukan tindakan pengamanan saat terjadinya banjir

-

Mengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pekerja

-

Menilai dan dapat merekomendasikan pemberhentian pekerja

-

Apabila diperlukan sanggup mengerjakan tugas-tugas bidang ke –PU-an yang dibebankan atasan.

b. Tugas pekerja: -

Melakukan pembersihan saluran/drainase dan melakukan tindakan pengamanan saat terjadi banjir.

-

Apabila diperlukan sanggup mengerjakan tugas-tugas ke-PU-an yang dibebankan oleh mandor.

KEPALA DINAS

II - 70 | P a g e


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN PERENCANAAN

BIDANG BINA MARGA

SEKSI PEMB. JEMBATAN & JALAN

SEKSI PEML. JEMBATAN & JALAN

BIDANG CIPTA KARYA

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG PENGAIRAN

SEKSI SUNGAI PANTAI & DANAU/WADUK

SEKSI TATA RUANG

SEKSI OP. PEMEL. PENGAIRAN

SEKSI TATA BANGUNAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PERTAMBANGAN

SEKSI TAMBANG UMUM

SEKSI ENERGI MINYAK & GAS BUMI

SEKSI IRIGASI SEKSI PENINKT. JALAN & PENGGN. JEMBATAN

SEKSI PERUMAHAN & PERMUKIMAN UPT

Gambar 2.13 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana (yang menangani sektor drainase) Peraturan dan Kebiajakan yang terkait dengan pengelolaan drainase yaitu: a. Kebijakan Pusat

II - 71 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan dan Umum Penataan Ruang;



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;



Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan;

b. Kebijakan Daerah 

Perda Kabupaten Jembrana No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana;

2.4. Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi Tahap berikutnya adalah penilaian, penetapan dan pemetaan area berisiko dengan menggunakan data EHRA 2016. Data dari studi EHRA ini memperlihatkan kondisi fasilitas sanitasi dan air bersih, dan perilaku-perilaku terkait higienitas dan sanitasi yang memiliki resiko pada kesehatan Masyarakat. Studi sanitasi yang diteliti mencakup kondisi kesehatan meliputi; sistem penyedian air bersih, layanan pembuangan sampah, ketersedian jamban dan saluran pembuangan limbah dan perilaku dengan higenitas dan sanitasi meliputi ; cuci tangan pakai sabun, buang air besar, pembuangan kotoran anak dan pembuangan sampah. Pelaksanaan studi EHRA ini dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi Kab. Jembrana dari unsur Gugus Desa/Kelurahan yang masing-masing Desa/Kelurahan di utus dua orang yaitu dari Sanitarian Puskesmas dan Kader Posyandu. Yang proses penetapan area beresiko dilakukan berdasarkan gambar di bawah ini.

Interpretasi data EHRA  Menyiapkan tabel matriks  Menyepakati parameter dan nilai persentasenya  Mengisi tabel matriks  Melakukan interpretasi

Menyiapkan format analisa area beresiko  Merekam data EHRA ke dalam format rekanan data sekunder

II - 72 | P a g e


Dalam menilai pilihan, kinerja setiap kelurahan atas kriteria diberi skor dan pembobotan yang ditetapkan sebagaimana terlihat pada Tabel Area Beresiko Berdasarkan Data EHRA Kab. Jembrana dan Peta Area Beresiko Berdasarkan Data EHRA. Grafik Indeks Resiko Sanitasi Kabupaten Jembrana 2016

II - 73 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Katagori Nilai Resiko Sanitasi Kabupaten Jembrana 2016 Batas Nilai Risiko Total Indeks Risiko Max Total Indeks Risiko Min Interval Katagori Area Berisiko Kurang Berisiko Berisiko Sedang Risiko Tinggi Risiko Sangat Tinggi

Keterangan 214 162 13

Batas Bawah

Batas Atas 162 176 190 204

175 189 203 217

Hasil Skoring berdasarkan Indeks Resiko Sanitasi Kabupaten Jembrana 2016 CLUSTER CLUSTER 1 Kelurahan 1 Kelurahan 2 Kelurahan 3 … dst CLUSTER 4 Kelurahan 1 Kelurahan 2 Kelurahan 3 … dst CLUSTER 3 Kelurahan 1 Kelurahan 2 Kelurahan 3 … dst CLUSTER 0 Kelurahan 1 Kelurahan 2 Kelurahan 3 … dst CLUSTER 2 Kelurahan 1 Kelurahan 2 Kelurahan 3 … dst

NILAI IRS 234

SKOR EHRA 4

227

4

215

3

196

2

203

1

II - 74 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Peta Resiko Sanitasi Berdasarkan Studi EHRA Kabupaten Jembrana 2016

II - 75 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Skoring Kondisi Sanitasi Desa dan Kelurahan Kab. Jembrana Data/informasi baik yang berasal dari data sekunder, studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) tahun 2013, dan persepsi SKPD digunakan sebagai kriteria untuk menentukan pilihan area berisiko. Opsi/pilihan dilakukan terhadap 51 Desa/Kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan. Penilaian awal area berisiko disajikan dalam tabel matriks kinerja. Tabel berikut ini menjelaskan skor yang disepakati berdasarkan data sekunder, persepsi SKPD dan hasil studi EHRA. Selain itu masih perlu ditambahkan dengan skor hasil kunjungan lapangan jika diperlukan. Berdasarkan hasil dari analisa data-data sekunder, persepsi SKPD, dan studi EHRA maka diperoleh data area beresiko yang ada di Kab. Jembrana adalah sebagai berikut: a. Hasil penilaian terhadap area berisiko untuk Kab. Jembrana telah ditetapkan oleh Pokja Sanitasi Kab. Jembrana setelah membandingkan skor penilaian terhadap data sekunder (Peta 5.1. Peta Area Beresiko Berdasarkan Data Sekunder), persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Peta 5.2. Peta Area Beresiko Berdasarkan Persepsi SKPD),dan hasil data EHRA (Peta 5.3. Peta Area Beresiko Berdasarkan Data EHRA) yang menjadi anggota Pokja Sanitasi. b. Maka hasil kesepakatan yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan pembobotan yaitu untuk persepsi SKPD sebesar 33 %, data sekunder 33 % dan data EHRA 45 % maka di dapat sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1. (Peta 5.4. Peta Area Beresiko Berdasarkan Skor Yang Disepakati), menetapkan 4 (empat) kelurahan yang mempunyai resiko sangat tinggi c. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah: Desa/Kelurahan Pengambengan, Baler Bale Agung, Tukadaya dan Manistutu Sedangkan untuk kelurahan yang mempunyai resiko tinggi (Skor 3) sebanyak 17 (Tujuh Belas) kelurahan/Desa. d. Hasil awal identifikasi area berdasarkan kepadatan populasi ini kemudian disesuaikan dengan pemanfaatan detil ruang Kab. Jembrana sebagaimana tercantum dalam RTRW Tahun 20102030 untuk mendapatkan hasil akhir klasifikasi tiap kelurahan yang disajikan dalam Tabel 5..5

II - 76 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 5.1 Area beresiko Sanitasi dan Penyebab Utamanya di Kabupaten Jembrana

Penyebab Utama Area Resiko Sanitasi di Kabupaten Jembrana : Sampah dan Air Limbah Domestik Sumber : Data diolah, Penentuan Area Beresiko Sanitasi Pokja Kab. Jembrana,2016

II - 77 | P a g e


Peta 5.1 Peta Area Berisiko Sanitasi Kabupaten Jembrana 2016

II - 78 | P a g e

II - 79 | P a g e


BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI 3.1

Visi dan Misi Sanitasi Visi dan misi Kabupaten dan Visi dan Misi Sanitasi dapat dijabarkan pada Tabel berikut. Tabel 3.1 Visi Misi Kabupaten Jembrana dan Visi Misi Sanitasi Kabupaten Jembrana Visi Kabupaten Jembrana

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Misi Kabupaten Jembrana

Visi Sanitasi Kabupaten Jembrana

Misi Sanitasi Kabupaten Jembrana

a.

Terwujudnya Kabupaten Jembrana .yang bersih dan sehat melalui pembangunan sanitasi yang berkelanjutan tahun 2021

Misi Air Limbah Domestik: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan

Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

b.

Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan pemberdayaan masyarakat.

c.

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

d.

Misi Persampahan Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan, Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan untuk hidup bersih dan sehat, Mengefektifkan gerakan 3R di masyarakat Misi Drainase Meningkatkan infrastruktur drainase untuk mewujudkan drainase yang terintegrasi dengan menghasilkan lingkungan yang sehat

III - 1 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 e.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sumber:Dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana

3.2

Pentahapan Pengembangan Sanitasi

3.2.1

Tahapan Pengembangan Sanitasi

A. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Tahapan pengembangan air limbah menyangkut tahapan pengembangan sistem dan zona sanitasi air limbah. Sistem sanitasi akan digunakan menjelaskan apa, sedangkan zona sanitasi menjelaskan di mana sistem tersebut akan diterapkan. Dalam komponen air limbah secara garis besar mengenal dua jenis sistem, yakni sistem setempat (on-site system) dan sistem terpusat (off-site system). Penentuan sistem sanitasi air limbah dipengaruhi oleh faktor kepadatan penduduk, fungsi perkotaan/perdesaan dan faktor permasalahan air tanah. Area yang memiliki karakteristik/system yang sama dikelompokkan dalam 1 (satu) zona. Faktor yang juga perlu diperhatikan dalam menentukan zona adalah topografi, geografi dan area beresiko. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Instrumen Profil Sanitasi maka tahapan pengembangan air limbah domestik didapatkan sebagai berikut: 1.

Zona 1 merupakan penanganan secara on site dengan target cakupan pelayanan pada Tahun 2016 sebesar 71.536 jiwa,Tahun 2026 sebesar 74.395 jiwa dan Tahun 2036 sebesar 77.426 jiwa.

2.

Zona 2 merupakan penanganan dengan sistem komunal (sanimas) dengan target cakupan pelayanan pada Tahun 2016 sebesar 150.519 jiwa, Tahun 2026 sebesar 160.318 jiwa dan Tahun 2036 sebesar 109.846 jiwa.

3.

Zona 3 merupakan penanganan dengan sistem off-site kepadatan sedang dengan target cakupan pelayanan pada Tahun 2016 sebesar 318.380 jiwa, Tahun 2026 sebesar 340.039 jiwa dan Tahun 2036 sebesar 363.373 jiwa.

4.

Zona 4 merupakan penanganan dengan sistem off-site terpusat dengan target cakupan pelayanan pada Tahun 2016 sebesar 109.846 jiwa, Tahun 2026 sebesar 117.380 jiwa dan Tahun 2036 sebesar 125.481 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta dan Tabel berikut.

III - 2 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Peta 2.1a: Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem Onsite

Sumber : BAPPEDA Kab. Jembrana, 2013 Keterangan : Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem Onsite Ukuran A3 Terlampir

III - 3 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Peta 2.1b: Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem Offsite

Sumber : BAPPEDA Kab. Jembrana, 2013 Keterangan : Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem Onsite Ukuran A3 Terlampir

III - 4 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 3.2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Jembrana No.

Sistem Wilayah Perdesaan BABS Sistem Pengolahan Air Setempat (Onsite) Cubluk dan sejenisnya Tangki Septik Sistem Komunal MCK/MCK++ IPAL Komunal Tangki Septik Komunal Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Off-site) Sub Total Wilayah Perkotaan BABS Sistem Pengolahan Air Setempat (Onsite) Cubluk dan sejenisnya Tangki Septik Sistem Komunal MCK/MCK++ IPAL Komunal Tangki SeptikKomunal Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Off-site) Sub Total

A B 1 2 C 1 2 3 D

A B 1 2 C 1 2 3 D

Cakupan Pelayanan Eksisting (%)

Target Cakupan Layanan (%) Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

12,59

10,00

5,00

0

7,64 79,76

5,00 85,00

3,00 90,00

0 95,00

0

0

2,00

5,00

100,00

100,00

100,00

100,00

8,34

6,00

4,00

0

3,78 86,94

2,00 89,00

1,00 90,00

0 90,00

0,94

3,00

5,00

8,00 2,00

100

100

100

100,00

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016

B. Tahapan Pengembangan Persampahan Tahapan pengembangan persampahan juga menyangkut tahapan pengembangan sistem dan zona sanitasi persampahan. Penentuan fitur penanganan sampah dipengaruhi oleh factor kepadatan penduduk, daerah CBD dan infrastruktur persampahan yang sudah ada. Adapun factor yang juga perlu diperhatikan dalam menentukan zona penanganan sampah adalah geografi dan area beresiko. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Instrumen Profil Sanitasi maka tahapan pengembangan persampahan didapatkan sebagai berikut: 1. Zona 1 merupakan zona dengan fitur kepadatan penduduk >100 orang/ha dengan fungsi bukan perkotaan; 2. Zona 2 merupakan zona dengan fitur kepadatan penduduk 25-100 orang/ha dengan fungsi urban/rural 3. Zona 3 merupakan zona dengan fitur kepadatan penduduk >orang/ha dengan fungsi perkotaan. 4. Zona 4 merupakan zona dengan fitur CBD 5. Zona 5 merupakan zona dengan area kepadatan rendah

III - 5 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Target cakupan layanan untuk daerah perkotaan sampai jangka panjang ditargetkan 80% sampah yang terangkut dan 20% dengan sistem 3R. Sedangkan untuk daerah perdesaan target jangka panjang, prosentase sampah terangkut sebesar 40% dan system 3R ditargetkan lebih besar yaitu 60%. Sehingga sampai jangka panjang diharapkan tidak ada daerah yang belum terlayani. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 3.2 dan Tabel 3.3.

III - 6 | P a g e


Peta 2.2: Peta Tahapan Pengembangan Persampahan

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Jembrana, 2013 Keterangan : Peta Tahapan Pengembangan Persampahan Ukuran A3 Terlampir

III - 7 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 3.2 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Jembrana No.

Sistem Wilayah Perdesaan Prosentase sampah yang terangkut Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani 3R Wilayah Perkotaan Prosentase sampah yang terangkut Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani 3R

A B C A B C

Cakupan Pelayanan Eksisting (%)

Target Cakupan Layanan (%) Jangka Jangka Jangka Pendek Menengah Panjang

12,63 77,01

25,00 50,00

30,00 30,00

40 0

10,36

25,00

40,00

60

59,46 32,42

65 25

75 10

80 0

8,12

10

15

20

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016

C. Tahapan Pengembangan Drainase Penentuan zona drainase sebenarnya hanya dipengaruhi oleh pasang surut/rob serta luas area genangan. Untuk mempermudah target penanganan, tahapan pengembangan drainase di Kabupaten Jembrana yaitu dibagi ke dalam 3 zona yaitu: 1.

Zona 1 merupakan penanganan jangka pendek ke menengah terhadap genangan dengan luas area genangan 42,65 Ha. Daerah-daerah yang ditangani dalam Zona 1 merupakan wilayah prioritas yaitu wilayah perkotaan khususnya wilayah Perkotaan Singaraja dan Seririt serta wilayah hiterlandnya. Target pengurangan genangan jangka pendek sebesar 26,15 Ha, dan sisanya diarahkan dalam target jangka menengah sebesar 16,5 Ha;

2.

Zona 2 merupakan penanganan jangka menengah ke panjang terhadap genangan dengan luas area genangan 44,73 Ha. Daerah yang ditangani dalam zona 2 merupakan daerah di luar wilayah Perkotaan Singaraja dan Seririt dengan luas genangan yang tidak terlalu besar. Target pengurangan genangan jangka menengah sebesar 53,73 Ha dimana sebesar 37,23 Ha untuk Zona 2 dan 16,5 Ha sisa pada zona 1. Sisa luas area genangan pada zona 2 akan diarahkan dalam target jangka panjang sebesar 7,5 Ha;

3.

Zona 3 merupakan penanganan jangka panjang terhadap genangan dengan luas area genangan sebesar 131,35 Ha. Daerah yang ditangani pada zona 3 merupakan daerah yang memiliki area genangan yang luas sehingga diperlukan penanganan jangka panjang. Target penanganan jangka panjang seluas 138,85 Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Peta 3.3.

III - 8 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Peta 2.3: Peta Tahapan Pengembangan Drainase

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Jembrana, 2013 Keterangan : Peta Tahapan Pengembangan Drainase Ukuran A3 Terlampir

III - 9 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 3.4 Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Jembrana

No

Sistem

Cakupan layanan eksisting* (%)

(a) 1

(b) Draenase Lingkungan

(c) 20 %

Cakupan layanan* (%) Jangka Jangka Jangka pendek menengah panjang (d) (e) (f) 25 % 35 % 55 %

Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk 3.2.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

A. Air Limbah Domestik Tujuan dan sasaran dalam pengelolaan air limbah yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah No. 1.

Tujuan Meningkatnya akses cakupan pelayanan air limbah untuk wilayah perkotaan dan perdesaan

Sasaran Berkurangnya penduduk yang BABS Meningkatkan cakupan kepemilikan jamban layak dengan penggunaan septic tank Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah secara komunal Mengurangi pencemaran pada badan air

Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat

Data Dasar 11,50% penduduk melakukan BABS Masih ada penduduk yang tidak memiliki jamban yang layak Jumlah IPAL Komunal 6 unit Pada beberapa badan air terjadi penurunan kualitas air karena beberapa badan air tercemar amoniak, timbal, arsen, tembaga, TSS, nitrat, BOD, COD dan minyak lemak.  Peran serta masyarakat baru terlihat pada pengelolaan IPAL Komunal (KSM)  Peran serta swasta melalui jasa sedot kuras tangki septik masih belum optimal


III - 10 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 B. Persampahan Tujuan dan sasaran dalam pengelolaan persampahan yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan No. 1.

Tujuan Meningkatnya akses cakupan pelayanan dan pengelolaan sampah untuk wilayah perkotaan dan perdesaan

Sasaran Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan sampai Tahun 2019 di perkotaan mencapai 100% dan di perdesaan mencapai 50%; Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Pengurangan sampah pada sumbernya dan peningkatan pengelolaan sampah sistem kawasan berbasis masyarakat atau mandiri. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah

Data Dasar Pengelolaan sampah di perkotaan: 67,58% pengelolaan sampah di perdesaan: 22,99% Jumlah sarana pengelolaan sampah: Jumlah sarana pengelolaan sampah: - Truck Biasa: 1 unit - Dump Truck : 7 unit - Armroll Truck: 14 unit - Transfer Depo : 13 unit - Motor Sampah: 3 unit - LHC: 41 unit - TPS Plat Besi dan Pasangan Bata: 110 unit TPS-3R (TPST ) jumlahnya 24 unit  Terdapat KSM Pengelola TPST: 23  Sudah mulai terdapat beberapa bank sampah  Sudah terdapat CSR dalam penyediaan sarana prasarana


C. Drainase Tujuan dan sasaran dalam pengelolaan Drainase yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 3.7 No. 1.

Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Drainase Tujuan Sasaran Meningkatnya akses cakupan berkurangnya genangan di beberapa titik kawasan rawan pengelolaan drainase untuk wilayah banjir/genangan di wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Jembrana Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan drainase

Data Dasar Luas genangan: 218,73 Ha

saluran drainase primer dengan panjang 338.237 m, saluran drainase sekunder dengan panjang 499.245 m dan saluran drainase tersier dengan panjang 345.802 m.


III - 11 | P a g e


3.2.3

Skenario Pencapaian Sanitasi Skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun

selama 5 tahun dikaitkan dengan target capaian pelayanan. Untuk komponen air limbah, target pelayanan jangka pendek (Tahun 2016-2017) ditargetkan 85,43% terhadap akses jamban layak. Sedangkan jangka menengah (sampai tahun 2020) ditargetkan sebesar 88,21% sehingga skenario capaian sasaran jangka menengah sampai Tahun 2020 ditargetkan mencapai 88,21% untuk akses jamban layak. Komponen persampahan, target pelayanan jangka pendek (Tahun 2016-2017) ditargetkan 40,15% terhadap total sampah yang dikelola. Sedangkan jangka menengah (sampai tahun 2020) ditargetkan sebesar 48,18% sehingga skenario capaian sasaran jangka menengah sampai Tahun 2020 ditargetkan mencapai 48,18% terhadap sampah yang terkelola baik melalui sampah yang terangkut ke TPA maupun sampah yang terkelola dengan 3R. Untuk komponen drainase mengikuti tahap pengembangan pengurangan area luas genangan, dimana jangka pendek ditargetkan luas genangan berkurang sebesar 26,15 Ha sedangkan jangka panjang, area luas genangan menurun sebesar 53,73 Ha sehingga sampai tahun 2020 luas genangan menurun menjadi 138,85 Ha. Untuk komponen air bersih ditargetkan berpedoman pada gerakan universal Access yaitu pada jangka menengah hampir 100% sudah terlayani. Sedangkan komponen PHBS, jangka menengah ditargetkan menjadi 63,32% RT yang sudah ber-PHBS yang sehat. Lebih jelasnya skenario pencapaian sasaran jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 3.10. Tabel 3.10 Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah No.

Komponen

1 2 3

Air Limbah Persampahan Drainase

4 5

Air Minum PHBS

2013 80,6% 27,13% 408,68 Ha 74,90% 43,80%

2016 81,6% 36,18% 218,73 Ha 78% 53,56%

2017 83,52% 38,16% 205,655 Ha 80% 55,51%

Tahun 2018 85,43% 40,15% 192,58 Ha 85% 57,47%

2019 86,36% 42,83% 174,67 Ha 90% 59,42%

2020 87,29% 45,50% 156,76 Ha 95% 61,37%

2021 88,21% 48,18% 138,85 Ha 100% 63,32%


3.3

Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah Kemampuan pendanaan sanitasi daerah dapat didekati dari aspek belanja dalam APBD. Dari

pertumbuhan belanja APBD akan terlihat trend pertumbuhan belanja sanitasi dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Trend ini yang akan digunakan untuk memperkirakan besaran belanja sanitasi hingga akhir periode perencanaan SSK. Untuk belanja sanitasi yang telah diidentifikasikan (setiap tahunnya) akan dikurangi dengan besarnya DAK terkait sanitasi setiap tahunnya yang didapat oleh Kabupaten Jembrana sehingga didapatkan belanja sanitasi yang murni didanai oleh APBD Kabupaten Jembrana, sehingga estimasi besaran pendanaan yang dihasilkan dapat lebih rasional. Dari hasil identifikasi belanja sanitasi dalam APBD selama lima tahun terakhir maka didapat rata-rata pertumbuhan belanja sanitasi sebesar 42,85%, dengan belanja sanitasi untuk

III - 12 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 komponen drainase menunjukkan pertumbuhan yang sangat besar yaitu 211,72 karena terjadi peningkatan yang sangat besar dalam belanja sanitasi untuk komponen drainase pada Tahun 2016, seiring banyaknya kegiatan dalam peningkatan jalan dan trotoar yang dilakukan di Kabupaten Jembrana. Rata-rata pertumbuhan belanja APBD murni untuk sanitasi didapat sebesar46,22%. Besarnya persentase APBD murni sanitasi terhadap belanja langsung rata-rata sebesar 2,59%. Sedangkan prosentase rata-rata pertumbuhan APBD murni sanitasi terhadap belanja langsung sebesar 12,33%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10.

III - 13 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 3.10 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/kota untuk Sanitasi No.

Uraian

Belanja Sanitasi 9.064.148.435

14.462.936.138

18.802.934.177

19.285.037.298

28.485.913.525

Rata-rata Pertumbuhan (%) 42,85

575.846.500

3.299.812.000

945.776.000

979.973.300

1.975.129.000

48,60

6.178.565.350

7.072.002.300

13.090.332.100

12.421.688.800

13.066.626.000

22,30

2011 1

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik

1.2

Sampah Rumah Tangga

1.3

Drainase

1.4

Air Minum

1.5

PHBS

2

Dana Alokasi Khusus

2012

2013

2014

2015

645.469.185

1.866.431.548

1.941.080.353

1.829.623.366

7.478.498.125

211,72

1.264.797.900

1.779.713.790

2.003.078.222

2.527.264.632

4.634.652.400

53,29

399.469.500

444.976.500

822.667.502

1.526.487.200

1.331.008.000

46,64

2.185.300.000

3.357.250.000

4.886.950.000

3.781.170.000

5.710.360.000

32,26

2.1

DAK Sanitasi

681.900.000

1.278.070.000

2.137.790.000

1.337.010.000

1.993.770.000

38,48

2.2

DAK Lingkungan Hidup

828.300.000

1.052.360.000

1.514.020.000

1.165.400.000

1.378.070.000

13,27

2.3

DAK Infrastruktur Air Minum

675.100.000

1.026.820.000

1.235.140.000

1.278.760.000

2.338.520.000

49,28

2.4

DAK Perumahan dan Permukiman

-

-

-

-

-

3

Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

-

-

-

-

-

-

4

Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi Belanja APBD murni untuk Sanitasi

-

-

-

-

-

-

6.878.848.435

11.105.686.138

13.915.984.177

15.503.867.298

22.775.553.525

46,22

374.985.301.234

381.077.483.940

521.044.646.871

609.374.529.883

768.123.331.943

20,97

2,97

12,33

Total Belanja Langsung

% APBD murni Sanitasi terhadap 1,83 2,91 2,67 Belanja Langsung Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)

2,54

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2015

III - 14 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 3.11 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan No.

Uraian

1

Perkiraan Belanja Langsung

2

Perkiraan APBD murni untuk sanitasi 3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi Sumber: Hasil Analisis Tahun 2015

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.) 2016

2017

2018

2019

Total Pendanaan

2020

776.950.983.201,65

990.610.537.027,42

1.263.025.927.357,72

1.610.354.860.513,34

2.053.198.371.156,22

6.694.140.679.256,35

33.302.206.672,53

48.694.182.911,63

71.200.190.208,03

104.108.268.843,12

152.226.161.332,47

409.531.009.967,79

33.302.206.672,53

48.694.182.911,63

71.200.190.208,03

104.108.268.843,12

152.226.161.332,47

409.531.009.967,79

Dari Tabel 3.11 menunjukkan perkiraan besaran pendanaan sanitasi ke depan yang dilihat dari trend pertumbuhan yang didapat dari belanja sanitasi 5 tahun sebelumnya maka didapat besarnya perkiraan APBD murni untuk sanitasi sebesar Rp. 409.531.009.967,79 dalam 5 tahun ke depan (Tahun 2016 sampai Tahun 2020). Sedangkan proyeksi dari belanja langsung sampai 5 tahun ke depan sebesar Rp. 6.694.140.679.256,35. Jika dilihat dari Tabel sebelumnya bahwa rata-rata prosentase belanja sanitasi murni terhadap belanja langsung sebesar 2,59% maka jika diproyeksikan besarnya perkiraan komitmen pendanaan sanitasi menunjukkan jumlah yang lebih kecil jika dibandingkan perkiraan APBD murni untuk sanitasi. Untuk itu disepakati perkiraan komitmen pendanaan sanitasi besarnya sama dengan Perkiraan APBD murni untuk sanitasi, karena komitmen pendanaan seyogyangnya lebih besar daripada APBD sanitasi murni.

III - 15 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Pendanaan sanitasi dapat dibagi menjadi pendanaan operasional/pemeliharaan infrastruktur terbangun dan pendanaan untuk investasi baru. Perkiraan besarnya operasional/pemeliharaan infrastruktur terbangun dapat dilihat dari estimasi pertumbuhan pendanaannya. Dari biaya operasional/pemeliharaan selama 5 tahun terakhir maka didapat biaya operasional/pemeliharaan untuk komponen air limbah sebesar 14,84%, untuk komponen persampahan sebesar 20,43%, untuk komponen drainase sebesar 166,69%, untuk komponen air minum sebesar -1,65% dan komponen PHBS sebesar 42,95%, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.12. Besarnya pendanaan operasional/pemeliharaan hingga akhir tahun perencanaan SSK dapat diperkirakan dari perhitungan pertumbuhan di atas sehingga didapat besarnya pendanaan untuk komponen air limbah

sebesar

Rp.

2.424.997.430,47,

untuk

komponen

85.582.155.769,37, komponen drainase sebesar Rp.

persampahan

sebesar

Rp.

784.907.681.967,81, komponen

air minum sebesar Rp. 2.444.416.902,85 dan komponen PHBS sebesar Rp. 19.024.319.273,81 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.12. Berdasarkan perhitungan perkiraan pendanaan APBD sanitasi murni kabupaten/kota, perhitungan perkiraan

besaran

komitmen

pendanaan

ke

depan,

serta

perhitungan

perkiraan

pendanaan

operasional/pemeliharaan, maka dapat diperhitungkan perkiraan ketersediaan ataupun perkiraan kemampuan APBD untuk mendanai program/kegiatan sanitasi sebagaimana diidentifikasikan dalam SSK. Perkiraan ketersediaan besaran APBD kabupaten/kota untuk mendanai program/kegiatan dalam SSK bisa didapat dengan cara : 1) mengurangi besaran APBD murni terhadap kebutuhan biaya operasional/pemeliharaan, dan 2) mengurangi besaran komitmen pendanaan sanitasi terhadap kebutuhan biaya operasional/pemeliharaan. Pada Tabel 3.14 menunjukkan Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK dimana mulai Tahun 2018, perhitungan menunjukkan bahwa APBD Kabupaten tidak mencukupi untuk mendanai program/kegiatan SSK walaupun untuk sekedar operasional/pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun mendanai sehingga perlu pendanaan dari sumber lain.

III - 16 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 3.12 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi No.

Uraian

Belanja Sanitasi (Rp.) 2011

2012

2013

2014

2015

Rata-rata Pertumbuhan (%) 48,60

1

Air Limbah

575.846.500

3.299.812.000

945.776.000

979.973.300

1.975.129.000

180.336.500

234.615.000

210.776.000

181.981.300

314.164.000

14,84

2

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) Persampahan

6.178.565.350

7.072.002.300

13.090.332.100

12.421.688.800

13.066.626.000

22,30

4.684.875.350

5.126.712.300

6.284.728.100

7.003.661.800

9.469.859.000

20,43

3

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) Drainase

645.469.185

1.866.431.548

1.941.080.353

1.829.623.366

7.478.498.125

211,72

392.452.185

904.459.548

1.121.983.353

903.383.366

3.663.429.425

166,69

4

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) Air Minum

1.264.797.900

1.779.713.790

2.003.078.222

2.527.264.632

4.634.652.400

53,29

560.066.900

178.232.350

176.829.782

207.881.632

513.797.400

(1,65)

5

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) PHBS

399.469.500

444.976.500

822.667.502

1.526.487.200

1.331.008.000

46,64

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) Sumber: hasil Analisis Tahun 2016

365.417.500

425.981.500

760.532.502

1.259.243.200

1.150.193.000

42,95

III - 17 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 3.13 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2020 No.

Uraian


1

Air Limbah

2

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) Persampahan

2017

2018

Total Pendanan 2019

2020

2.935.024.891

4.361.422.018

6.481.036.014

9.630.764.379

14.311.233.934

37.719.481.235,67

360.792.145

414.340.829

475.837.195

546.460.837

627.566.424

2.424.997.430,47

15.980.043.833

19.543.055.791

23.900.499.500

29.229.506.504

35.746.702.719

124.399.808.347,56

11.404.301.951

13.733.900.683

16.539.375.122

19.917.934.150

23.986.643.864

85.582.155.769,37

3

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) Drainase

23.312.187.882

72.669.417.679

226.527.183.656

706.137.004.725

2.201.190.432.843

3.229.836.226.785,31

9.770.157.698

26.056.454.313

69.491.080.120

185.328.754.183

494.261.235.653

784.907.681.967,81

4

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) Air Minum

7.104.312.453

10.889.976.438

16.692.901.333

25.588.021.838

39.223.071.444

99.498.283.506,73

505.308.004

496.958.877

488.747.701

480.672.197

472.730.124

2.444.416.902,85

5

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) PHBS

1.951.773.889

2.862.057.412

4.196.886.063

6.154.262.508

9.024.535.440

24.189.515.312,87

1.644.226.968

2.350.459.724

3.360.035.458

4.803.246.857

6.866.350.268

19.024.319.273,81

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) Sumber: hasil Analisis Tahun 2016

III - 18 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Tabel 3.14 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK No. 1 2 3

Uraian Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi 4 Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) 5 Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) Sumber: hasil Analisis Tahun 2016


2017

2018

Total Pendanaan 2019

2020

23.684.786.766

43.052.114.425

90.355.075.596

211.077.068.224

526.214.526.333

894.383.571.344,30

33.302.206.673

48.694.182.912

71.200.190.208

104.108.268.843

152.226.161.332

409.531.009.967,79

33.302.206.673

48.694.182.912

71.200.190.208

104.108.268.843

152.226.161.332

409.531.009.967,79

9.617.419.907

5.642.068.486

(19.154.885.388)

(106.968.799.381)

(373.988.365.000)

(484.852.561.376,52)

9.617.419.907

5.642.068.486

(19.154.885.388)

(106.968.799.381)

(373.988.365.000)

(484.852.561.376,52)

III - 19 | P a g e


BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

4.1

Air Limbah Domestik Perumusan strategi dilakukan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini dilakukan dengan

cara menghitung selisih antara nilai Kekuatan dan Kelemahan serta selisih antara Peluang dan Ancaman. Kedua selisih tersebut akan menentukan posisi kuadran pengelolaan sanitasi. Berdasarkan hasil analisis SWOT maka pengelolaan sanitasi untuk komponen air limbah berada pada kuadran II maka strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten Jembrana untuk pengembangan limbah domestik yaitu sebagai berikut:  Mengoptimalkan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan air limbah melalui dukungan dana dari Pusat dan Propinsi  Meningkatkan regulasi atau peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah seiiring dengan adanya beberapa jasa kuras tangki septik yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jembrana  Meningkatkan aktivitas pencegahan penurunan kualitas air akibat limbah domestik seiiring dengan adanya gerakan capaian universal acess terhadap sanitasi layak Tahun 2019  Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan air limbah seiring dengan adanya lembaga pengelola sanimas (KSM) dari masyarakat.  Mendayagunakan keterlibatan peranan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah sehingga dapat memaksimalkan keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah  Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah skala komunal sehingga jumlah BABS bisa menurun dan kepemilikan jamban sehat meningkat. 4.2

Pengelolaan Persampahan Berdasarkan hasil analisis SWOT maka pengelolaan sanitasi untuk komponen persampahan

berada pada kuadran I maka strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten Jembrana untuk pengembangan komponen persampahan yaitu sebagai berikut:

IV - 1 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016  Mengoptimalkan peranan perda mengenai pengelolaan sampah melalui media komunikasi seiring dengan semakin banyak dan mudahnya diakses.  Mengoptimalkan kinerja TPA Peh melalui dukungan dana dari APBN dan APBD Provinsi  Meningkatkan keberadaan TPS-3R pada daerah yang sulit dijangkau angkutan DKP seiring dengan adanya gerakan pemerintah pusat tentang target capaian universal access sanitasi layak  Meningkatkan keberadaan Bank Sampah didukung dengan adanya kumpulan atau komunitas yang peduli sampah serta didukung dengan keberadaan pengepul di Kabupaten Jembrana  Mengoptimalkan Perda

pengelolaan sampah dan Perda tentang kerjasama

dalam

pemungutan sampah plastik sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah  Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan persampahan melalui dukungan dana dari Pusat dan Propinsi dan kontribusi dari pihak swasta dalam pengadaan sarana prasarana persampahan  Mengotimalkan upaya 3R melalui keberadaan

kumpulan atau komunitas yang peduli

sampah serta didukung dengan keberadaan pengepul di Kabupaten Jembrana  Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah seiring dengan adanya gerakan pemerintah pusat tentang target capaian universal access sanitasi layak  Mendayagunakan keterlibatan peranan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan sehingga dapat memaksimalkan keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah 4.3

Komponen Drainase Perkotaan Berdasarkan hasil analisis SWOT maka pengelolaan sanitasi untuk komponen drainase

berada pada kuadran II maka strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten Jembrana untuk pengembangan komponen drainase yaitu sebagai berikut:  Meningkatkan regulasi atau peraturan daerah tentang pengelolaan drainase untuk mencapai target pemerintah pusat tentang universal aceess sanitasi layak Tahun 2019  Mengoptimalkan pengembangan perencanaan sistem drainase yang terintergrasi dan komperhensif didukung dengan keberadaan beberapa sungai sebagai pembuang utama dari sistem drainase dan seiiring dengan perkembangan pembangunan perumahan yang pesat oleh developer

IV - 2 | P a g e

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016  Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan drainase untuk mencapai target capaian universal access sanitasi layak  Mengoptimalkan fungsi saluran drainase seiring dengan adanya seiiring dengan adanya gerakan pemerintah pusat tentang universal access sanitasi layak  Mendayagunakan keterlibatan perananswasta dan masyarakat dalam pengelolaan drainase sehingga dapat memaksimalkan keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah  Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana media penyuluhan melalui ketersediaan sumber dana dari APBN dan APBD Propinsi  Mengoptimalkan kualitas tenaga penyuluh PHBS seiring dengan masih terdapatnya beberapa kawasan kumuh di Kabupaten Jembrana

IV - 3 | P a g e


BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI DI KAB. JEMBRANA 5.1. Ringkasan Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai

kelembagaan

terkait,

baik

sinkronisasi

dan

koordinasi

pada

tingkat

Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kementerian/ Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat kabupaten Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen SSK Update di Kabupaten Jembrana ini antara lain: 

Pemrograman

telah

mempertimbangkan

komitmen

bersama

antara

kemampuan APBD Pemda Kab. Jembrana, Provinsi Bali dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi. 

Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.



Memorandum program investasi Kabupaten Jembrana dalam SSK Update merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah

V-1|Page

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Jembrana dari aspek teknis, biaya dan waktu. 

Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati dan Gubernur selaku kepala daerah.



Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten Jembrana untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten.



Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.

Memorandum program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan. Tabel 5.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Di Kabupaten Jembrana X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

1 Air Limbah Domestik 2 Persampahan 3 Draianse Jumlah

Tahun Anggaran

2017

2018

2019

2020

2021

540 2,630 3,710 6.88

13,210 4,890 13,269 31.369

10,079 18,940 17,742 46.761

10,617 13,680 21,495 45.793

14,800 14,260 25,888 54.948

Total Anggaran 49,246 54,400 82,104 185.75

V-2|Page


Tabel 5.2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran Di Kabupaten Jembrana

X Rp. 1 Juta

Sumber No. Anggaran A. Pemerintah 1 APBD Kab/Kota 2 APBD Provinsi 3 APBN Jumlah A B. Non-Pemerintah 1 CSR Swasta 2 Masyarakat Jumlah B Total (A + B)

Tahun Anggaran

2017

2018

2019

2020

2021

Total Anggaran

8.510 1,940 3,520 13,970

34,750 21,300 38,161 94,221

50,925 8,930 35,553 95,408

50,625 8,955 24,185 83,765

56,697 9,030 22,343 88,070

201,509 50,155 123,762 375,426

0 0 0 0

575 0 0 94,796

1,277 0 0 96,685

680 0 0 84,445

500 0 0 88,570

3,032 0 0 378,458

Pada Tabel 5.1 dan 5.2 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan yang mana Kebutuhan anggaran Biaya untuk Pengembangan Sanitasi di Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan , dimana dalam perhitungan perkiraan pendanaan APBD Kota; APBD Provinsi; APBN dan Non Pemerintah untuk rencana program dan kegiatan sektor sanitasi terbangun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp 378.458,- terbagi untuk APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 201.509,- APBD Provinsi sebesar Rp. 50.155,- APBN sebesar Rp. 123.762,- Non Pemerintah sebesar Rp. 3.032,-

V-3|Page

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 5.2

Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah Tabel 5.3 Rekapitulasi Dengan Sumber APBD Kabupaten Jembrana X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Draianse Jumlah

Dari

Tahun Anggaran

2017

2018

2019

2020

2021

540 2,630 3,710 6.88

13,210 4,890 13,269 31.369

10,079 18,940 17,742 46.761

10,617 13,680 21,495 45.793

14,800 14,260 25,888 54.948

Total Anggaran 49,246 54,400 82,104 185.75

Tabel 5.3. diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya

Pengembangan Sanitasi APBD Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan perkiraan pendanaan APBD Kabupaten Jembrana untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan total pendanaan sebesar Rp. 185.75,-

Tabel 5.4 Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan dari APBD Provnsi Bali X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Drainase Jumlah

Dari

Tahun Anggaran

2017

2018

2019

2020

2021

0.42 1,678 0 2.098

5,416 9,682 2,980 18.078

3,280 0 2,675 5.955

3,280 0 2,675 5.955

3,330 0 2,675 6.005

Total Anggaran 15,348 11,360 11,005 37.713

Tabel 5.4 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya

Pengembangan Sanitasi dari APBD Provinsi untuk Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan perkiraan pendanaan APBD Provinsi Bali untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan total pendanaan sebesar Rp. 37.713,-

V-4|Page


Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN No.

Uraian Kegiatan


Dari

Tahun Anggaran

2017

2018

2019

2020

2021

0 890 0 890

6,647 23,387 3,237 33.271

5,886 7,490 3,237 16.613

3,240 4,022 3,243 10.505

2,040 2,800 3,243 8.083

X Rp. 1 Juta

Total Anggaran 17,813 38,589 12,960 69.362

Tabel 5.5 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk biaya

Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 tahun kedepan di Kabupaten Jembrana untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendana an sebesar Rp. 69.362,-

Tabel 5.6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta (CSR) di Kab. Jembrana X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan


Dari

Tahun Anggaran

2017

2018

2019

2020

2021

0 0 0 0

475 100 0 575

1,100 177 0 1,277

500 180 0 680

500 0 0 500

Total Anggaran 2,575 457 0 3,032


Pengembangan Sanitasi dari Sektor Swasta untuk 5 tahun kedepan untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp. 3.032,-

V-5|Page


Tabel 5.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat di Kab. Jembrana X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

Tahun Anggaran 2017

2018

2019

2020

2021

0 50 0 50

0 55 0 55

0 65 0 65

0 75 0 75

0 85 0 85

1 Air Limbah Domestik 2 Persampahan 3 Drainase Jumlah

Dari

Total Anggaran 0 330 0 330


Pengembangan Sanitasi dari Pendanaan Sanitasi oleh Masyarakat untuk 5 tahun kedepan untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkira an pendanaan sebesar Rp. 330,5.4

Antisipasi Funding-Gap Tabel 5.8 Funding Gap APBD Kabupaten Jembrana

No. 1 2 3 4 5 6

Uraian Kegiatan Air Limbah Domestik

Tahun Anggaran

X Rp. 1 Juta Total Anggaran

2017

2018

2019

2020

2021

540

13,210

10,079

10,617

14,800

49,246

2,630

4,890

18,940

13,680

14,260

54,400

3,710

13,269

17,742

21,495

25,888

82,104

Persampahan Drainase Perkotaan Daftar Tunggu (Funding Gap) Kebutuhan Pendanaan Sanitasi

6.88

31.369

46.761

45.793

54.948

185.75

13,970

94,221

95,408

83,765

88,070

375,426

GAP (%)

7.09

62.852

48.645

37.972

33.122

189.676

Pada Tabel 5.8 diatas menjelaskan Perkiraan besaran funding Gap APBD Kabupaten Jembrana untuk Pengembangan Sanitasi di Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan , dimana dalam perhitungan perkiraan pendanaan APBD Kota; APBD Provinsi; APBN dan Non

V-6|Page

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Pemerintah untuk rencana program dan kegiatan sektor sanitasi terbangun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 didapatkan total perkiraan Funding Gap total pendanaan sebesar Rp 189.676,-

Besarnya Funding Gap ini karena adanya kemampuan pendanaan yang terbatas dari APBD Kabupaten. Provinsi dan APBN, sehingga dari besaran investasi ini, pemerintah Kabupaten Jembrana harus proaktif mencari sumber pembiayaan untuk menuntaskan pembangunan sanitasi, terhadap pihak lain seperti negara-negara donor, pihak swasta dan masyarakat.

V-7|Page


BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

6.1

Gambaran Umum Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Monitoring dan evaluasi pada hakekatnya merupakan suatu tindakan yang

dititikberatkan pada tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai rencana yang ditentukan. Sehingga dengan demikian melalui kegiatan monitoring, ketimpangan dan kesalahan-kesalahan yang muncul secara dini dapat dicegah dan apabila dapat ditemukan ketimpangan atau kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang lagi. Monitoring dan evaluasi terselenggara dengan sifat asimeterik dalam arti bahwa monitoring dan evaluasi dapat dilakukan semasa pendampingan di setiap tahapan kegiatan, semasa pemandirian, ataupun semasa pelestarian. Strategi monitoring dan evaluasi merupakan salah satu strategi pendukung yang akan ikut menentukan keberhasilan program pembangunan sektor sanitasi. Strategi monitoring dan evaluasi dalam pengembangan sanitasi Kabupaten Jembrana dilakukan oleh berbagai pihak seperti masyarakat di lokasi pengembangan sanitasi, Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, pihak-pihak lain yang berkepentingan dan tim khusus yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

6.1.1 Monitoring Pengambilan Keputusan Pada saat penyusunan dokumen RKA-SKPD yang kemudian dilanjutkan dengan DPA-SKPD telah dapat diidentifikasi indikator-indikator yang berhubungan dengan manfaat dan hasil (outcome) serta dampak dari suatu kegiatan/program. Indikatorindikator tersebut dapat digunakan pada saat melakukan monitoring dan evaluasi manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi kabupaten. Hasil monitoring dan

I-1|Page


evaluasi manfaat dapat dilihat secara formal pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) baik di tingkat SKPD maupun Kabupaten. Walaupun masing-masing SKPD mengumpulkan informasi yang terkait dengan bidang kerjanya, tetapi dapat dikatakan bahwa saat ini belum ada pengumpulan informasi secara sistematis untuk tujuan monitoring dan evaluasi manfaat pembangunan sanitasi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Pekerjaan Umum (DPU), Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Dinas Kesehatan, memegang peranan penting sebagai penyedia informasi mengenai indikator-indikator umum seperti layanan sanitasi, kualitas air dan kesehatan. Pokja Sanitasi Kabupaten telah mengumpulkan dan menyusun informasi sektor sanitasi meskipun masih sebatas informasi yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan SSK. Sumber utama informasi mengenai kondisi dasar sanitasi umum di Kabupaten Jembrana saat ini adalah Buku Putih Sanitasi dan Laporan Hasil Studi Environmental Health and Risk Assessment (EHRA). Laporan lain khusus mengenai sanitasi sejauh ini belum ada.

6.1.2 Monitoring Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam prosedur monitoring dan evaluasi program pembangunan kabupaten saat ini. Informasi yang diperoleh dari masing-masing SKPD dapat dipakai untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja. Kinerja diukur dari pencapaian tujuan dan bukan dari keluaran suatu program/kegiatan. SKPD terkait harus mengintegrasikan hasil-hasil monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi ke dalam siklus perencanaan pembangunan sanitasi berikutnya. a.

Tujuan dan sasaran Tujuan utama strategi monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi

adalah untuk menetapkan kerangka monitoring dan pelaporan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sanitasi oleh SKPD terkait sebagai bagian dari implementasi Rencana Tindak SSK.

I-2|Page


b. Instrumen dan Mekanisme Instrumen

yang

digunakan

untuk

melakukan

monitoring

dan

evaluasi

implementasi program sanitasi adalah: 

Rekapitulasi laporan RKA SKPD tentang pembangunan sanitasi;



Laporan RKA SKPD pelaksana kegiatan pembangunan sanitasi. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: Bidang Data dan Pelaporan pada Bappeda



Melakukan kompilasi RKA masing-masing subsektor sanitasi. Informasi yang diperoleh digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator kinerjanya.



Melakukan evaluasi terhadap RKA masing-masing SKPD, dilanjutkan dengan memberikan masukan dan rekomendasi tentang tindakan yang perlu dilakukan jika ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan.



Membuat laporan tentang hasil evaluasi terhadap RKA-SKPD sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda, sebagai penanggung jawab monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di kabupaten. Bappeda

akan

menyampaikan

laporan

tersebut

kepada

Bupati

dan

mendesiminasikanmya kepada kepala SKPD lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan sanitasi.

c.

Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi

implementasi rencana pembangunan sanitasi adalah Bappeda. Sedangkan masing-masing SKPD yang terkait dengan sektor sanitasi bertanggung jawab mengumpulkan informasi rinci mengenai program/kegiatan yang dilaksanakan. Bappeda juga bertanggung jawab untuk menyebarluaskan laporan gabungan tentang sanitasi kepada yang berkepentingan.

I-3|Page


6.2.

Capaian Monitoring Stratejik Dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten Buleleng telah mempedomani

peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam melaksanakan prosedur monitoring dan evaluasi pembangunan, maka monitoring dan evaluasi untuk proses perencanaan sektor sanitasi Kabupaten Jembrana akan mengikuti prosedur yang ada dengan beberapa tambahan dan penajaman, misalnya indikator yang diukur, instrumen yang digunakan dan sebagainya. Monitoring proses perencanaan pembangunan sanitasi bersifat langsung dan fokus terhadap indikator yang diidentifikasi dengan jelas, program dan/atau tindakan. Proses perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Jembrana dimulai dari penyusunan Buku Putih Sanitasi yang akan menjadi dasar untuk penyusunan SSK baik teknis maupun pendukungnya. a. Tujuan dan Sasaran Tujuan utama monitoring dan evaluasi proses perencanaan sanitasi adalah untuk menetapkan kerangka guna mengukur efektivitas proses perencanaan sanitasi. Strategi monitoring

dan

evaluasi

proses

perencanaan

sanitasi

akan

terfokus

pada

pendukumentasian mengenai pengembangan dan perubahan proses perencanaan, identifikasi pembelajaran yang diperoleh dari proses perencanaan tersebut, dan pencantuman pembelajaran tersebut ke dalam program selanjutnya/siklus kegiatan. Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana akan mengembangkan suatu daftar lengkap tentang proses perencanaan yang harus dimonitor, antara lain meliputi:  Pendokumentasian proses perencanaan dan prioritas dari usulan di tingkat masyarakat kedalam SSK. SSK harus menyertakan rencana prioritas kelurahan, dan dengan jelas mengidentifikasi sampai sejauh mana SSK mampu mengatasi apabila ada konflik antara tujuan masyarakat dan tujuan kota;  Tingkat dan keberhasilan koordinasi mekanisme perencanaan sanitasi penyebaran metodologi SSK (pendekatan dan hasil) secara internal dalam batas kabupaten;  Penyebaran metodologi SSK keluar batas kabupaten;  Partisipasi dalam peningkatan kegiatan SSK di kota/kabupaten lain. b. Instrumen dan Mekanisme Instrumen yang ada dan dapat dipergunakan adalah: I-4|Page


 Rekapitulasi usulan kegiatan kelurahan, kecamatan dan SKPD;  RKA – SKPD;  RAPBD dan Rancangan Penjabarannya;  DPA SKPD. Instrumen tersebut dipergunakan untuk mengetahui bahwa masyarakat atau suatu SKPD sudah mengusulkan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi dan SKPD tersebut telah mengakomodasikan ke dalam rencana kerjanya. Namun demikian, instrumen-instrumen itu saja belum cukup untuk melihat kualitas keseluruhan proses perencanaan pembangunan sanitasi. Oleh sebab itu, Pokja Sanitasi Kabupaten akan menetapkan terlebih dulu kerangka kerja monitoring proses perencanaan dengan melakukan identifikasi terhadap proses perencanaan yang perlu dimonitor, dan juga identifikasi terhadap beberapa indikator yang sederhana. Prosedur identifikasi tersebut akan meliputi kegiatan sebagai berikut:  Membuat daftar proses utama yang harus dimonitor dan menjelaskan alasannya;  Mengidentifikasi indikator sederhana untuk mengukur proses tersebut;  Mengamati proses utama dan memakai indikator untuk monitoring dan evaluasinya;  Menganalisis temuan;  Memutuskan tindakan apa yang diperlukan untuk mengubah proses sebagai akibat temuan tersebut;  Melakukan tindakan. c.

Indikator Utama Proses-proses perencanaan sanitasi yang harus dimonitor akan ditetapkan oleh

Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana, misalnya proses pembuatan Buku Putih, penetapan wilayah (desa/kelurahan) prioritas pembangunan sanitasi, proses penyusunan SSK, respon masyarakat tentang program dan kegiatan tersebut, proses pengawalan kegiatan sanitasi agar mendapatkan pendanaan dari APBD maupun sumber dana lainnya. Selanjutnya akan ditetapkan indikator-indikator, instrumen yang akan digunakan mengukur tingkat pencapaian. Pokja Sanitasi Kabupaten Buleleng sebagai langkah awal monitoring dan evaluasi proses perencanaan telah menyiapkan daftar proses yang akan I-5|Page


diukur dan deskripsi indikatornya. Tabel monitoring tersebut akan digunakan oleh Pokja Sanitasi untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses perencanaan. Tabel 6.1 Capaian Stratejik Monitoring dan Evaluasi Tujuan : Meningkatnya akses cakupan pelayanan air limbah untuk wilayah perkotaan dan perdesaan dari Jumlah BAB sembarangan menurun dari 11,50% menjadi 0% pada Tahun 2019 Tahun 2016 Rencana Realisasi Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome Jumlah BAB sembarangan menurun dari 11,50% menjadi 0% pada Tahun 2019 1. Penyuluhan/Ko Rp. 1. Jumlah Rp. 100 Jumlah BAB  Laporan mpenye 100 BAB Juta. sembaranga Kegiatan Peningkatan Juta. sembara n menurun Penyuluhan Kepedulian ngan dari 11,50% /Kompenye Sanitasi menuru menjadi 0% Peningkata Masyarakat dan n dari pada Tahun n Swasta 11,50% 2019 Kepedulian 2. Desa Sadar Rp. menjadi Rp. 625 Sanitasi Lingkungan (DSL) 625 0% pada Masyarakat Juta Juta Tahun dan Swasta 2019  Laporan Kegiatan Desa Sadar Lingkungan (DSL



nstrumen dan Sumber : Hasil Rumusan Pokja, 2016

I-6|Page


Tabel 6.2 Capaian Kegiatan SSK Update Kab. Jembrana Tahun 2016 Rencana Kegiatan 1. Menyiapakan teknis dan media Penyuluhan/Ko mpenye Peningkatan Kepedulian Sanitasi Masyarakat dan Swasta 2. Menyiapakan Acuan Kompanye Desa Sadar Lingkungan (DSL)

Realisasi Kegiatan 



Menyiapakan teknis dan media Penyuluhan/Ko mpenye Peningkatan Kepedulian Sanitasi Masyarakat dan Swasta Menyiapakan Acuan Kompanye Desa Sadar Lingkungan (DSL)

Realisasi Output 1. Satu Laporan teknis dan media Penyuluhan/K ompenye Peningkatan Kepedulian Sanitasi Masyarakat dan Swasta 2. Satu Laporan Acuan Kompanye Desa Sadar Lingkungan (DSL)

Belanja

Outcome

Rp. 100 Juta.

Jumlah BAB sembarang an menurun dari 11,50% menjadi 0% pada Tahun 2019

Rp. 625 Juta

Total : 725 Juta

Sumber : Hasil Rumusan Pokja, 2016

Sasaran

Tabel 6.3 Evaluasi Kegiatan SSK Update Kab. Jembrana Rencana Realisasi Deviasi Penyebab

Rekomendasi

Jumlah BAB sembarangan menurun dari 11,50% menjadi 0% pada Tahun 2019 1. akses 9 Paket 3 Kegiatan 6 Kegiatan Keterbatasan Dilakukan cakupan Kegiatan (240 Juta) (480 Juta) anggaran ditahun 2017 pelayanan air (725 Juta) APBD limbah untuk wilayah perkotaan dan perdesaan dari Jumlah BAB sembarangan menurun dari 11,50% menjadi 0% pada Tahun 2019

Sumber : Hasil Rumusan Pokja, 2016

I-7|Page


Tabel 6.4 Pelaporan dan Monitoring Implementasi SSK Kabupaten Jembrana Obyek Pemantaua n

Tabel Capaian Stratejik Tabel Capaian Kegiatan Tabel Evaluasi

Penanggung Jawab Penanggun Pengumpu Pengolah g Jawab l Data dan Data dan Utama Informasi Pemanta u Bappeda DKPLH DPU

Bappeda

DKPLH

DPU

Bappeda

DKPLH

DPU

Waktu Pelaksanaa n

Oktober – Desember 2017 Oktober – Desember 2017 Oktober – Desember 2017

Pelaporan Penerima Laporan

Bupati Jembrana/Kepal a SKPD Bupati Jembrana/Kepal a SKPD Bupati Jembrana/Kepal a SKPD

Sumber : Hasil Rumusan Pokja, 2016 

Evaluasi d. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana bertanggung jawab atas koordinasi monitoring

proses perencanaan sanitasi. Tindakan yang akan dilakukan dalam monitoring dan evaluasi proses perencanaan sanitasi secara rinci sebagai berikut: 

Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana akan menyiapkan instrumen untuk monitoring dan evaluasi proses perencanaan sanitasi;



Pokja Sanitasi akan memberikan masukan dan menyampaikan instrument tersebut kepada SKPD termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) melaksanakan monitoring dan evaluasi proses perencanaan;



Bappeda akan melaksanakan monitoring dan evaluasi proses perencanaan tersebut dan melaporkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kabupaten Jembrana;



Jika dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses perencanaan tersebut ditemukan masalah, maka selain dilaporkan kepada Kepala Bappeda juga dilaporkan kepada Pokja Sanitasi. I-8|Page




Pokja Sanitasi akan membahas masalah tersebut dan mencarikan jalan keluar serta memberikan usulan dan masukan kepada SKPD mengenai penyelesaiannya. Dalam keadaan tertentu Pokja Sanitasi harus melakukan tindakan untuk menangani masalah tersebut. Sebagai contoh melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan dan politisi di Kabupaten Jembrana karena adanya muatan politis dalam penetapan wilayah/lokasi prioritas maupun program dan kegiatan.



6.2

Laporan akan mengikuti jalur monitoring dan evaluasi yang sudah ada.

Struktur Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Lembaga yang bertanggung-jawab atas koordinasi kegiatan monitoring dan

evaluasi kemajuan sanitasi adalah Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan kategori monev (proses, implementasi dan manfaat & dampak program sanitasi); kedudukan institusi formal dan informal, waktu pelaksanaan regular dan insidentil, jenis kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Institusi formal adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Jembrana yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan masing-masing SKPD. SKPD ini meliputi Bagian Data dan Pelaporan, Bappeda; Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan SKPD teknis yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PU, Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Sedangkan institusi informal adalah institusi yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi di luar SKPD, dalam hal ini Pokja Sanitasi Kabupaten dan mempunyai tugas khusus terkait monev sanitasi meliputi: a.

Koordinasi semua kegiatan yang terkait dengan evaluasi kebijakan, strategi dan program sanitasi kabupaten untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat membantu pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan.  monitoring proses perencanaan, untuk memastikan bahwa proses perencanaan sanitasi sudah berjalan efektif dalam mencapai sasaran;

I-9|Page


 monitoring manfaat program sanitasi dengan memakai indikator sanitasi yang didefinisikan dengan jelas, untuk mengukur kecenderungan jangka panjang dan perubahan serta memberikan panduan untuk penyesuaian yang diperlukan. b. Evaluasi kinerja sektor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sanitasi, untuk memastikan bahwa sasaran sudah tercapai. Memastikan bahwa dinas-dinas terkait melaksanakan proyek sanitasinya sesuai rencana, dan memerlukan pengumpulan informasi spesifik proyek/kegiatan sanitasi dari masing-masing dinas dan menyajikannya dalam laporan. Ini adalah monitoring pelaksanaan SSK (keluaran dan hasil). Lembaga yang bertanggung-jawab atas koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan sanitasi adalah Pokja Sanitasi. Lembaga ini akan mengawasi semua kegiatan pembangunan sanitasi tingkat kabupaten, dan akan mempunyai anggaran dan tenaga ahli sendiri untuk melaksanakan tugasnya. Pokja ini adalah lembaga ekstra-struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati dan bertanggungjawab atas semua aspek sanitasi, termasuk koordinasi, fasilitasi, diseminasi dan pemantauan serta evaluasi. Tugas khusus pemantauan dan evaluasi adalah: a.

Koordinasi semua kegiatan yang terkait dengan evaluasi strategi kebijakan dan program sanitasi kabupaten untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan banyak membantu pencapaian sasaran, visi dan tujuan.  monitoring manfaat sanitasi umum dengan memakai indikator sanitasi yang didefinisikan dengan jelas, untuk mengukur kecenderungan jangka panjang dan perubahan serta memberikan panduan untuk penyesuaian yang diperlukan.  monitoring proses perencanaan, untuk memastikan bahwa proses perencanaan sanitasi sudah berjalan efektif dalam mencapai sasaran.

b. Penaksiran dan evaluasi kinerja sektor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sanitasi, untuk memastikan bahwa sasaran sudah tercapai. Memastikan bahwa dinas-dinas terkait melaksanakan kegiatan sanitasinya sesuai rencana, dan memerlukan pengumpulan informasi spesifik kegiatan sanitasi dari masing-masing dinas dan menyajikannya dalam laporan. Ini adalah monitoring pelaksanaan SSK (keluaran dan hasil). I - 10 | P a g e


6.3

Pemantauan Strategi Sanitasi Pemantauan strategi sanitasi berkaitan dengan pemantauan evaluasi dan manfaat

sanitasi secara umum. Monitoring dan evaluasi manfaat sanitasi secara umum bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi mengenai penyediaan layanan sanitasi dan kondisi kesehatan lingkungan yang akurat dan dapat diakses dengan memakai indikator yang jelas dan terukur. Strategi ini fokus terhadap pemberlakuan prosedur pembaharuan dan pelaporan informasi dasar sanitasi, yaitu Buku Putih Sanitasi Kabupaten dan informasi EHRA yang dilakukan secara berkala, sehingga otoritas kota mempunyai gambaran yang akurat mengenai perkembangan sektor sanitasi dan pengaruhnya pada warga dan lingkungan kota. Informasi ini dapat digabungkan dengan informasi dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Indikator monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi dapat dilihat pada Tabel 6.3. Tabel 6.5 Indikator Monitoring dan Evaluasi Dampak Pembangunan Sanitasi No. Indikator Kinerja Parameter 1. Akses sanitasi yang lebih baik  Akses ke sarana MCK yang layak/lebih baik  Akses ke layanan pengelolaan sampah yang lebih baik  Akses ke sarana drainase lingkungan  Askes terhadap air bersih 2. Kualitas layanan sanitasi  Kualitas pengolahan air limbah setempat  Kualitas pelayanan pengolahan air limbah terpusat  Kualitas pelayanan sampah  Kualitas pelayanan air bersih 3. Kondisi kesehatan masyarakat  Jumlah (terkait sanitasi)  Kejadian penyakit akibat air  Kejadian penyakit terkait sanitasi (sampah, air limbah dan drainase) 4. Dampak dan kondisi sanitasi  Kualitas air tanah  Kualitas air permukaan  Genangan dan banjir

I - 11 | P a g e


5.

Pendanaan dan pengumpulan pendapatan

 Tingkat investasi sanitasi (APBN dan APBD)  Pendapatan untuk sektor sanitasi  Jumlah dan lingkup evaluasi kondisi sanitasi oleh masyarakat  Tingkat keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam sanitasi di kabupaten.

Sumber: Hasil Rumusan Pokja, 2013.

6.4

Pendokumentasian Tuntutan akan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin

mendesak seiring dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan pengundangannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Untuk itu, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik, maka akan disusun dokumentasi kegiatan rencana tindak SSK di Kabupaten Jembrana. Pengelolaan dokumentasi dan arsip dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Jembrana.

6.5

Evaluasi Strategi Sanitasi Kabupaten Kegiatan evaluasi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP) ini adalah evaluasi dampak jangka menengah (lima tahun), maka evaluasi akan lebih diarahkan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program. Secara kuantitatif, hal ini berarti proses evaluasi ditujukan untuk melakukan identifikasi sejauh I - 12 | P a g e


mana rangkaian kegiatan berikut output dari kegiatan yang dilaksanakan telah dapat dicapai di lapangan. Sedangkan secara kualitatif, evaluasi on going diharapkan dapat memberikan informasi mengenai apakah input yang digunakan, proses yang dilakukan, beserta output yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan PPSP telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PPSP. Evaluasi secara kualitatif akan mengidentifikasi pula berbagai isu, permasalahan, dan potensi yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan PPSP. Indikator kinerja untuk proses evaluasi pelaksanaan PPSP disusun untuk dapat melakukan pengukuran (secara kuantitatif maupun kualitatif) terhadap kinerja pelaksanaan PPSP. Sesuai dengan indikator evaluasi yang ditentukan, maka proses pengumpulan data untuk masukan evaluasi kinerja Program PPSP akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik/instrumen pengumpulan data sebagai berikut : a.

Kuesioner Kuesioner disusun untuk membantu pelaksanaan pengumpulan data di tingkat responden baik pelaku maupun target group, baik data kualiatif maupun kuantitatif. Materi pertanyaan dalam kusioner akan berbentuk pertanyaan terbuka, semi terbuka, maupun tertutup atau berupa pilihan dalam bentuk skala kondisi. Kuesioner akan disusun berdasarkan pendekatan pelaku PPSP yang menjadi responden pengumpulan data. Jadi kuesioner untuk seorang pelaku akan memuat materi pertanyaan yang mencakup seluruh kegiatan PPSP yang pelaksanaannya melibatkan peran dan fungsi pelaku yang bersangkutan, sesuai dengan ketetapan fungsi dan tanggung jawab pelaku dalam PPSP yang ditetapkan dalam pedoman umum dan pedoman teknis kegiatan PPSP.

b. Focus Group Discussion (FGD) Dalam pelaksanaan FGD, sekelompok responden atau narasumber akan dikumpulkan dalam sebuah pertemuan yang bertujuan untuk mendiskusikan topik-topik tertentu yang telah dipersiapkan oleh tim peneliti. Dalam diskusi yang dipandu oleh peneliti tersebut, topik-topik satu per satu dilontarkan kemudian tiap peserta dipersilakan untuk memberi masukan, menanggapinya serta memberi komentar maupun kritik

I - 13 | P a g e


terhadap tanggapan yang diberikan oleh peserta lain. FGD terutama dilakukan untuk melakukan proses pengumpulan data kualitatif. c.

Interview Secara khusus, teknik pengumpulan data melalui proses wawancara dilakukan guna mengejar informasi kuantitatif dan kualitatif yang belum terakomodasi melalui pelaksanaan pengumpulan data dengan instrumen kuisioner maupun FGD. Khusus berkaitan dengan FGD, wawancara juga ditujukan untuk mengejar lebih dalam informasi yang dimiliki oleh narasumber yang mungkin tidak leluasa atau bersifat sensitif untuk dikemukakan dalam forum. Responden untuk pelaksanaan wawancara ini adalah stakeholder terkait dari kalangan pemerintah serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.

d. Observasi lapangan Observasi lapangan merupakan bentuk pengumpulan data dengan melihat dan mengamati langsung subyek sasaran di lapangan. Berkaitan dengan sifat dan lingkup kegiatan PPSP, observasi penting dilakukan untuk mengamati berbagai kegiatan pelaksanaan PPSP dari masing-masing sub-sektor sanitasi, seperti kondisi prasarana dan sarana sanitasi. Agar hasil observasi bersifat obyektif, enumerator yang bertugas juga akan membuat dokumentasi mengenai obyek-obyek strategis yang dapat menggambarkan kondisi indikator kinerja selama masa pelaksanaan PPSP. e.

Survey data sekunder Survey data sekunder dilakukan untuk pengumpulan data-data sekunder yang dibutuhkan untuk evaluasi pelaksanaan PPSP. Data-data sekunder ini bersumber dari laporan dan catatan kegiatan dari masing-masing pihak yang menjadi responden. Termasuk dalam kategori data sekunder ini adalah dokumen Buku Putih, SSK, dan dokumen pendukung lainnya.

6.6

Pelaporan

A. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Proses Perencanaan Pokja Sanitasi Kabupaten Buleleng akan memutuskan frekuensi dan jenis pelaporan yang diperlukan, setelah Pokja memutuskan instrumen yang digunakan. Pokja I - 14 | P a g e


Sanitasi akan memberikan kesempatan kepada para stakeholder untuk memberikan umpan-balik yang mekanismenya dibuat fleksibel sesuai dengan karakteristik monitoring dan evaluasi proses perencanaan ini. Selain dalam bentuk laporan, media massa cetak dan elektronik dapat juga digunakan untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada masyarakat, sehingga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sebagai umpan balik. Media lain yang dapat dimanfaatkan antara lain momentum peringatan atau pencanangan kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi.

B. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Sanitasi Laporan gabungan monitoring dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di Kabupaten. Kepala Bappeda selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan mendesiminasikanmya kepada Kepala SKPD lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sanitasi.

C. Pelaporan Monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak Pembangunan Sanitasi Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi akan disusun setiap dua atau tiga tahun. Laporan ini menjelaskan status indikator dan kaitannya ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Pokja Sanitasi Kabupaten akan mempertimbangkan bentuk laporan monitoring ini, seperti Buku Putih Sanitasi Kabupaten yang aktual dengan sedikit penyesuaian, atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kabupaten.

I - 15 | P a g e

BAB I PENDAHULUAN. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Jembrana Tahun SSK UPDATE Tahun 2016 I - 1 P a g e

Recommend Documents