BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan citacita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. 1 Salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya mewujudkan pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal. Adapun pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.
1
Penjelasan Undangundang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
1
2
Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda mengenai pentingnya kesehatan, yaitu: 2
ُﺮَﻡ َﻬ ْﻟ ﺍ ِﺪ ِﺍﺣ َﻭ ٍﺍء َﺩ َﻴْﺮ َﻏ ًﺍء َﻭ َﺩ ُﻪ َﻟ َﻊ َﺿ َﻭ َﺇِﻻ ًﺍء َﺩ ْﻊ َﻳَﻀ ْﻟَﻢ َﺍﷲ َﺈِﻥ َﻓ ِﺍﷲ َﺎﺩ َﻋِﺒ ﺍ ْﻭَﻭ ﺍ َﺪ َﺗ
Berobatlah kamu hai hambahamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit, kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhannya, selain satu penyakit yaitu penyakit tua.
Hadits ini menunjukkan bahwa umat Islam wajib berobat jika menderita sakit, apapun macam penyakitnya, sebab setiap penyakit merupakan berkah kasih sayang Allah, pasti ada obat penyembuhnya, meski penyakit itu membutuhkan penyembuhan berupa pencangkokan organ tubuh, yang secara medis memberikan harapan kepada yang bersangkutan untuk bisa bertahan hidup, kecuali sakit tua. Dengan berkembangnya teknologi di bidang kedokteran, sekarang pencangkokan organ tubuh bukanlah menjadi sesuatu yang hal mustahil dilakukan. Orangorang yang mengalami kerusakan kesehatan pada organ tubuhnya dapat melakukan transplantasi daripada melakukan terapi kesehatan, contohnya seperti kerusakan ginjal, daripada melakukan cuci
2
Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakr asSuyuthi, AlJami’ alShaghir , (Kairo: Mustafa al Babi alHalabi wa Auladuh, 1954), 130.
3
darah sekali dalam seminggu maka lebih baik melakukan operasi transplantasi ginjal karena lebih efektif. Pemerintah melegalkan tindakantindakan medis demi penyembuhan dan pemulihan kesehatan sekalipun itu dilakukan melalui transplantasi organ dan implan obat. Jadi dalam hal ini pemerintah telah berkontribusi dalam bidang kesehatan dengan memberikan perlindungan berupa payung hukum bagi para dokter untuk melakukan praktek kedokteran dengan membuatkan perundangundangan. Tidak hanya itu, pemerintah yang memiliki fungsi melindungi segenap warga negaranya, juga memberikan perlindungan kepada resipien atau penerima organ donor. Salah satu hukum positif yang mengaturnya adalah Undangundang No 36 Tahun 2009 pasal 64 ayat (2) dan (3) yang berbunyi: 3
(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Dijelaskan bahwa, transplantasi organ boleh dilakukan hanya untuk tujuan penyembuhan dan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersialisasi. Komersialisasi yang dimaksud dari pasal tersebut adalah mempergunakan kesempatan untuk mencari keuntungan sebanyakbanyaknya yang dilakukan 3
Ibid., 26.
4
oleh dokter atas tindakan medisnya yang mengakibatkan biaya yang dibutuhkan terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat. Selain itu, dalam pengadaan organ donor hanya diperbolehkan mendapatkan organ tersebut dari pendonor organ yang rela organnya diambil secara sukarela. Dan tidak diperbolehkan mendapatkan organ tersebut dengan caracara ilegal seperti mencuri dari orang yang telah mati ataupun membeli dari orang yang menginginkan organnya atau organ orang lain dijual demi mendapatkan keuntungan. Dan oleh karena itu, UU No. 36 tahun 2009 memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Ini telah diatur dalam pasal 192 yang berbunyi sebagai berikut: 4 Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pemerintah mencamtumkan Pasal 64 dan 192 dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tujuan untuk melindungi resipien dari praktekpraktek ilegal dan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penderita atau resipien untuk mendapatkan organ yang dibutuhkannya demi kesembuhan penyakitnya.
4
Ibid., 73.
5
Meskipun begitu, pada kenyataannya masih saja ada praktekpraktek ilegal tersebut. Bahkan untuk memuluskan perdagangan organ tubuh tersebut, ada yang melakukannya secara berkelompok yang tergabung dalam sindikat perdagangan organ. Tak hanya itu, sindikat ini tak jarang pula melakukan kerjasama dengan sindikat kejahatan yang lain seperti sindikat penculikan anak, perdagangan manusia (trafficking), dan lainlain. Dan dengan berbagai modus yang bisa digunakan, 5 maka semakin sempurnalah tindakan kejahatan ini disebut sebagai tindak kejahatan yang paling sulit diungkap oleh pihak kepolisian. 6 Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan yang ditegaskan melalui firmanNya dalam surat AlBaqarah ayat 275, yaitu: 7
tbqè=à2ù'tƒ žwÎ)
šúïÏ%©!$#
tbqãBqà)tƒ
Ÿw
(#4qt/Ìh•9$#
çmäܬ6y‚tFtƒ ”Ï%©!$# ãPqà)tƒ $yJx. 4
Äb§yJø9$#
(#þqä9$s% ã@÷WÏB ª!$#
z`ÏB
ß`»sÜø‹¤±9$#
öNßg¯Rr'Î/ ßìø‹t7ø9$#
¨@ymr&ur
3
y7Ï9ºsŒ $yJ¯RÎ)
(#4qt/Ìh•9$#
(#4qt/Ìh•9$# tP§•ymur yìø‹t7ø9$# `ÏiB $tB 5
×psàÏãöqtB ¼ã&s#sù
¼çnuä!%y`
4‘ygtFR$$sù
`yJsù
4
¾ÏmÎn/§‘
“Motif Jual Beli Organ”, http://kubanggajah.wordpress.com. “Transplantasi Organ tak Dilindungi Hukum yang Rinci”, http://hukumonline.com/berita/ baca/hol8354/. 7 Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemahnya, (Bandung: Jumanatul Ali, 2004). 6
6
( «!$# ’n<Î)
ÿ¼çnã•øBr&ur y#n=y™
Ü=»ysô¹r& y7Í´¯»s9'ré'sù yŠ$tã ïÆtBur šcrà$Î#»yz $pkŽÏù öNèd ( Í‘$¨Z9$# ÇËÐÎÈ “Orangorang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orangorang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
Dari ayat di atas dijelaskan bahwa pada intinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba
7
nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. 8 Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda kepada sahabat sahabatnya mengenai hal ini, yaitu: 9
َﻠﻢ َﺳ َﻭ ِﻪ ْﻠَﻴ َﻋ ُﺍﷲ ﻠﻰ َﺻ ﻲ ِﺍﻟﻨﺒ ﻥ َﺃ ُﻪ ْﻋَﻨ ُﺍﷲ َﻲ ِﺭَﺿ ٍﻊ ِﺍﻓ َﺭ َﺑْﻦ َﺔ َﺎﻋ َﺭِﻓ ْﻋَﻦ ُﺍﺭ ﺰ َﺍﻟﺒ ُﺍﻩ َﺭَﻭ ( ٍﻭْﺭ ُﺮ ْﺒ َﻣ ٍﻊ ْﺑَﻴ ﻞ ُﻭَﻛ ِﻩ ِﺪ َﺑِﻴ ِﺟُﻞ ﺍﻟﺮ ُﻤَﻞ َ)ﻋ َﺎﻝ َﻗ ؟ ُﺐ َﻃْﻴ َﺍ ِﺴْﺐ َﻜ ْﻟ ﺍ ﻱ َﺃ : َﺌِﻞ ُﺳ
. ُﻛِﻢ ﺎ َﻟْﺤ ﺍ ُﻪ َﺤﺤ َﺻ َﻭ ٬ Dari Rifa’ah bin Rafi’ RA, bahwasanya Nabi SAW ditanya: “Pekerjaan apakah yang terbaik?” Jawab beliau: “1. Pekerjaan seseorang (yang dilakukan) dengan tangannya sendiri dan 2. Semua jual beli yang bersih.”
Dari kandungan ayat Allah dan sabda Rasul di atas, maka jelas bahwa berdagang atau jual beli itu adalah mubah. asalkan jual beli itu harus memenuhi rukun dan syaratsyarat yang membolehkan terjadinya transaksi tersebut. Namun perlu diingat, bahwa pada tugas akhir ini, penulis tidak mengkaji perdagangan organ tubuh tersebut pada perspektif fiqh muamalahnya. Tetapi penulis menitik beratkan pada kajian hukum positif serta hukum Islam yang lebih difokuskan ke dalam hukum pidana Islamnya. Maka dari itu, penulis mencoba menganalisis tindak pidana perdagangan organ tubuh tersebut ke dalam kajian hukum positif yang 8
Ibid. AlHafizh ibnu Hajar alAsqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Moh. Ismail Terjemah Bulughul Maram, (Surabaya: Putra Alma’arif, 1992), 401. 9
8
mengupas tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh, dan bagaimana pula tindak kejahatan tersebut jika ditinjau dari sisi fiqh jinayahnya. Yaitu, mencakup tentang landasan hukumnya serta ketentuanketentuan yang mengatur tentang tindak kejahatan tersebut. Selain itu, penulis juga ingin memaparkan bagaimana persamaan dan perbedaan antara tinjauan hukum pidana dan fiqh jinayah dari kasus tersebut. Dan penjelasan tentang hukum pidana Islam sama dengan penjelasan dari fiqh jinayah. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Studi Komparasi antara Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah tentang Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia”.
B.
Identifikasi Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa pokok yang ingin dikaji adalah: 1. Yang dimaksud dengan transplantasi dan perdagangan organ tubuh 2. Landasan hukum transplantasi dan perdagangan organ tubuh menurut hukum pidana 3. Kasuskasus perdagangan organ tubuh 4. Pandangan fiqh jinayah tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh 5. Persamaan dan perbedaan antara hukum pidana dan fiqh jinayah tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh
9
C.
Batasan Masalah Masalah jual beli organ tubuh masih memuat masalah yang bersifat umum atau global, sehingga diperlukan suatu pembatasan masalah dalam pembahasannya, dan dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah: 1. Tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut hukum pidana dan fiqh jinayah. 2. Studi komparasi antara hukum pidana dan fiqh jinayah tentang tindak pidana Perdagangan organ tubuh manusia.
D.
Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut hukum pidana dan fiqh jinayah? 2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara hukum pidana dan fiqh jinayah tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia?
E.
Kajian Pustaka Perdagangan organ tubuh ini sebenarnya sudah ada dua karya penelitian yang pernah membahasnya, yaitu “Analisis Hukum Islam terhadap
10
Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Jual Beli Organ Tubuh”, yang ditulis oleh Ana Wardah; dan “Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Anak Pasal 85 Undangundang No. 23 Tahun 1992 dalam perspektif Maqasid alSyari’ah”, yang ditulis oleh Andi Nur Syamsiyah. Pada karya yang ditulis oleh Ana Wardah menjelaskan bahwasanya menurut pemikiran Yusuf Qardhawi, tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh, tetapi lebih diutamakan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan demi kesembuhan penyakit. Pendonor itu boleh dilakukan dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, asalkan ada kerelaan dan tidak menimbulkan mudharat bagi pendonor tersebut. Dan bisa juga pendonor itu diambil dari orang yang sudah meninggal asalkan ada izin wasiat dari keluarga si mayit, dan apabila seseorang itu memberikan sejumlah uang tanpa persyaratan sematasemata hadiah, maka itu diperbolehkan. 10 Dan pada karya yang ditulis oleh Andi Nur Syamsiyah terdapat dua kesimpulan yang dapat disampaikan olehnya yaitu: 1. Sanksi pidana terhadap jual beli organ tubuh anak diatur dalam Undang undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya diatur secara tegas sanksi bagi pelakunya yakni, pada pasal 85 yang mengancam dengan hukuman pidana penjara palimg lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,. Sanksi pidana tersebut
10
Ana Wardah, Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Jual Beli Organ Tubuh, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 2008.
11
memberikan efek jera pada pelaku, karena kejahatan tersebut merupakan tindakan illegal yang mengancam eksistensi perlindungan terhadap hak anak. 2. Dalam maqasid alsyari’ah terhadap sanksinya berdasarkan kacamata hukum Islam, maka undangundang tersebut telah relevan dengan tujuan hukum Islam yaitu tercapainya kemaslahatan umat, sanksi pidana tersebut sesuai dengan perlindungan terhadap jiwa (Hifz alNafs), yakni dalam mencegah perdagangan ini, Hukum Islam dan peraturan perUndang undangan memberikan hukuman, dimana hukuman tersebut memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan tindak pidana. 11 Dari penjelasan dari dua karya ilmiah di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitan yang khusus membahas tentang analisis kriminologi terhadap perdagangan organ tubuh yang ditinjau dalam perspektif Fiqh Jinayah masih belum pernah dilakukan oleh para sarjana syariah sebelumnya. Pada karya Andi Nur Syamsiyah, ia mempergunakan Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bahan utama untuk melakukan penelitian, maka untuk menghindari adanya unsur duplikasi, penulis mengacu pada Undangundang terbaru dan berbeda untuk dijadikan sebagai variabel penelitiannya, yaitu Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Karena tinjauan pustaka pada intinya adalah untuk 11
Andi Nur Syamsiyah, Sanksi Pidana terhadap TIndak Pidana Jual Beli Oragan Tubuh Anak Pasal 85 Undangundang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqasid alSyari’ah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 2009.
12
mendapatkan gambaran hubungan topic yang akan diteliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehuingga tidak ada pengulangan. 12
F.
Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini internal beberapa tujuan inti yang ingin dicapai diantaranya adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut hukum pidana dan fiqh jinayah. 2. Untuk mengetahui bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara hukum pidana dan fiqh jinayah tentang perdagangan organ tubuh manusia.
G.
Kegunaan Hasil Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta dapat digunakan minimal digunakan minimal dua aspek, yaitu: 1. Secara teoritis Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya. 2. Secara praktis
12
Abuddin Nata, Metodologi Penelitian Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), 135.
13
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai analisis hukum Islam dan kriminologi tentang permasalahan perdagangan organ tubuh manusia
H.
Definisi Operasional Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas, dan terperinci maksud judul tersebut: 1. Hukum pidana
: adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. 13
2. Fiqh jinayah
: segala ketentuan yang didasarkan atas hukum Islam mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orangorang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil dalil hukum yang terperinci dari alQur’an dan hadits. 14
13 14
Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia. PT: FH UII Press. 2004. 15 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), 1.
14
3. Perdagangan organ : transaksi jual beli organ tubuh manusia dalam rangka bertujuan memperoleh keuntungan yang mengacu pada harga pasar.
I.
Metode Penelitian Penelitian yang digunakan dalam hal ini tergolong penelitian pustaka (library
research) yaitu, menyediakan bahan pustaka sebagai bahan utama. Dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapantahapan yang integral sehingga masalah yang dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat, tahapan yang dimaksud adalah: 1.
Data yang dikumpulkan Secara definitif data adalah fakta yang dapat dijaring berdasarkan kerangka teoritis dan metodologis. Datadata yang dihimpun dalam penelitian ini adalah datadata yang berkaitan dengan: a. Ketentuan umum tentang konsep hukuman dalam Islam b. Data tentang kriminologi c. Data yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh menurut Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2.
Sumber data a. Sumber Data Primer 1) Alqur’an dan alhadits
15
2) Undangundang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3) Hukum Pidana Islam di Indonesia, karya Makhrus Munajat 4) Kaidahkaidah Fikih, karya H.A. Djazuli b. Sumber Data Sekunder Sumber sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian berdasarkan keterangan dari kitab dan buku serta menggunakan bahan pustaka seperti internet, karya ilmiah dan datadata yang dapat menunjang penelitian serta ada hubungannya dengan judul skiripsi yang peneliti teliti. Literaturliteratur tersebut seperti: 1) Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini dari karya Haji Mahjuddin. 2) Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam terjemahan dari karya Al Hafizh ibnu Hajar alAsqalani. 3.
Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat pada bukubuku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
4.
Teknik Pengolahan Data Data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:
16
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. 15 b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan
yang sudah
direncanakan. 16 c. Analizing, yaitu memberikan analisa dari datadata yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan. 17 5.
Teknik Analisis Data Dalam rangka mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode diskriptif komparatif yaitu suatu metode penelitian, yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta, karakteristik, dan bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dengan cara deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mengemukakan halhal yang bersifat umum kemudian ditarik kepada halhal yang bersifat khusus.
15
Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 374. 16 Ibid., 1023 17 Ibid., 61
17
J.
Sistematika Pembahasan BAB I : Merupakan pendahuluan yang dipaparkan secara umum tentang latar belakang identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. BAB II : Pada bab ini membahas tinjauan umum tentang hukum pidana dan fiqh jinayah yang meliputi: tinjauan mengenai hukum pidana dan kejahatan dalam hukum Islam. BAB III : Pada bab ini tinjauan umum tentang tindak kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Yang membahas tentang perdagangan organ tubuh, kasuskasus tindak pidana perdagangan organ tubuh, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut perundangundangan di Indonesia. BAB IV : Pokok bahasan utama tentang analisis perbandingan tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia antara hukum positif dan hukum Islam. BAB V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang mengakhiri semua pembahasan dengan kesimpulan dan saran.