BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Kesehatan
merupakan
hak
asasi
manusia
dan
salah
satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan
cita-cita
Pancasila
dan
bangsa
Indonesia
Undang-Undang
Dasar
sesuai Negara
dalam
Republik
Indonesia Tahun 1945 seperti yang disebutkan dalam UU No.
36
Tahun
Indonesia
2009
(Kementerian
mengupayakan
Kesehatan
kesehatan
RI
menyeluruh
2009). bagi
masyarakatnya salah satunya dengan jaminan kesehatan. Jaminan
kesehatan
merupakan
jaminan
berupa
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Kementrian Kesehatan RI, 2013). Pada
Januari
menerapkan
Jaminan
diharapkan
dapat
2014
masyarakat Indonesia. Jaminan
Sosial
menggunakan
pemerintah
Kesehtaan
Indonesia
Nasional
meningkatkan
(JKN)
derajat
mulai yang
kesehatan
JKN merupakan bagian dari Sistem
Nasional
mekanisme
yang
diselenggarakan
asuransi
kesehatan
dengan sosial
nasional yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang No.40
Tahun
memenuhi
2004
tentang
kebutuhan
SJSN
dasar
dengan
kesehatan
tujuan
untuk
masyarakat
yang
layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Pemerintah masyarakat
mengharapkan Indonesia
pada
terdaftar
Januari
2019
sebagai
peserta
semua JKN
(Kementrian Kesehatan RI, 2013a). JKN dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan membayar kepada fasilitas kesehatan
tingkat
pertama
dengan
kapitasi.
Tarif
kapitasi tersebut diberlakukan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada peserta program jaminan kesehatan berupa
rawat
jalan
tingkat
pertama
(Kementrian
Kesehatan RI, 2013b). Kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS kesehatan dilakukan
melalui
perjanjian
kerja
sama
dan
harus
memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam menetapkan pilihan fasilitas kesehatan, BPJS kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing dengan menggunakan kriteria teknis yang meliputi sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen kerja (Kementrian Kesehatan RI,
2013b).
Dalam
pelaksanaannya,
JKN
menerapkan
Sistem
Informasi Manajemen (SIM) BPJS Kesehatan. Di dalam BPJS Kesehatan
terdapat
empat
komponen,
yaitu
sistem
aplikasi, infrastruktur dan jaringan komunikasi data, manajemen database, dan operasional (Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, 2013). Sistem
Informasi
mengakomodir
kebutuhan
Manajemen integrasi
digunakan dengan
untuk
stakeholder,
dukungan business operation, dan layanan informasi data untuk
stakeholder
terkait.
Pada
fasilitas
kesehatan
tingkat pertama digunakan aplikasi P-care (Siswandi, 2014). P-Care merupakan sistem informasi pelayanan pasien peserta BPJS yang berbasis komputer dan internet. Pcare digunakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bersedia menggunakannya. Ketersediaan penggunaan aplikasi ini dinyatakan oleh penyedia layanan kesehatan primer ketika mengisi formulir kredensialing fasilitas kesehatan
tingkat
menyediakan keluhan,
pertama.
informasi
terapi
yang
Aplikasi
mengenai
P-care
banyaknya
diberikan,
rujukan,
dapat
kunjungan, penyakit
terbanyak serta dapat untuk mengajukan klaim. Menurut data dari BPJS Kesehatan sampai dengan 28 Maret 2014 terdapat 15.832 fasilitas kesehatan tingkat
pertama (FKTP) yang berstatus aktif. Data penggunaan aplikasi P-care yang telah ada saat ini berasal dari Divre
(Divisi
Regio)
IV
(Jakarta
Pusat,
Jakarta
Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Tangerang, Serang, Pontianak, Singkawang, dan Sintang). Proporsi penggunaan aplikasi P-care di Divre IV sekitar 50% (Siswandi, 2014). Dinas
Kesehatan
Gunung
Kidul
menuliskan
bahwa
fungsi pelaporan yang dihasilkan P-care masih sangat terbatas
untuk
kebutuhan
level
organisasi
Puskesmas
yang jumlah dan jenis laporannya sangat banyak. Pasien di puskesmas tidak hanya pasien BPJS Kesehatan, tetapi juga pasien umum, pasien Jamkesda (yang harus pelanpelan bergabung ke JKN), dan berbagai kategori pasien lain yang bukan pasien BPJS Kesehatan. Karakteristik pelayanan Puskesmas adalah wilayah kerja dan jaringan Puskesmas dari Pustu, Pusling, Poskesdes, Posyandu, dll sehingga migrasi aplikasi menjadi P-care belum menjadi solusi terbaik tahun ini (Noorf, 2014). Di
Amerika
penggunaan
rekam
medis
elektronik
memiliki potensi untuk meningkatkan pemberian layanan kesehatan. rekam
Para
medis
pelayanan
dan
dokter
melaporkan
elektronik tingkat
ini
kepuasan
efek
yaitu yang
positif
pada
dari
kualitas
tinggi.
Namun,
hambatan tebesar dari penggunaan rekam medis elektronik ini adalah masalah keuangan (DesRoches et al. 2008). Dalam pelaksanaannya sejauh ini P-care menemukan beberapa
kendala
mengakses
pada
teknis pagi
antara
hari
lain
tidak
dapat
(10.00-13.00),
kurang
sistematis karena di bagian pendaftaran pasien terdapat input
administrasi
pemeriksaan
(tanda
vital
dan
keluhan), kurang efisien karena input nomor BPJS harus dua kali (di bagian pendaftaran dan pelayanan), tidak terdapat petunjuk penggunaan / menu ‘bantuan’, tidak dapat menghapus pasien yang sudah dilayani, PPK rujukan yang
terbatas.
Selain
itu dinilai
kurang
bermanfaat
karena tidak dapat menggantikan rekam medis (terbatas pada 10 kunjungan terakhir), tidak bisa melihat data status perindividu jika tidak berkunjung, hanya bisa digunakan
untuk
peserta
informasi
strategis
JKN,
untuk
tidak
pihak
bisa
memberikan
manajemen
(resume
rujukan dan kunjungan, hitung manual, pelaporan lewat sms), tidak ada feedback secara reguler dari data yang diinput (Hafidz, 2014). Penerapan aplikasi P-care membutuhkan fasilitas dan sumber daya yang memadahi. Fasilitas yang dibutuhkan antara
lain
listrik.
komputer,
Sumber
daya
koneksi manusia
internet, yang
dan
terlatih
sumber juga
dibutuhkan untuk melakukan input data karena mekanisme input data yang kurang efisien. P-care
menggunakan
sistem
terkoneksi
langsung
dengan
dibayangkan
betapa
penuhnya
layanan
primer
yang
ada
online
jaringan
harus
internet.
Dapat
apabila
semua
jaringan
mengakses
dan
secara
bersamaan
server yang terpusat di kantor pusat BPJS Kesehatan. Mengamati beberapa kendala yang ada dalam aplikasi P-care, diperlukan penelitian tentang Analisa FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi P-care di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah
penggunaan
“Faktor aplikasi
apa
sajakah
P-care
di
yang
mempengaruhi
fasilitas
kesehatan
tingkat pertama?”
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan umum Untuk
mengetahui
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
penggunaan aplikasi P-care di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
2. Tujuan khusus a) Untuk
mengetahui
persepsi
kemudahan
terhadap
penggunaan aplikasi P-care b) Untuk
mengetahui
persepsi
terhadap
manfaat
menggunakan aplikasi P-care c) Untuk mengetahui penggunaan aplikasi P-care
D. Manfaat Penelitian 1. Bagi BPJS Hasil
penelitian
bahan
untuk
penerapan
ini
dapat
perbaikan
menjadi
serta
masukkan
pengembangan
dan
dalam
aplikasi P-care di fasilitas kesehatan
tingkat pertama. 2. Bagi Dinas Kesehatan Hasil dinas
penelitian
ini
kesehatan
perbaikan
fasilitas
dapat
setempat dan
menjadi
masukkan
dalam
sumber
bagi
meningkatkan
daya
manusia
di
fasilitas kesehatan tingkat pertama. 3. Bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan.
E. Keaslian Penelitian Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya :
1. Widodo Sistem
(2013),
dengan
Informasi
judul
Manajemen
“Evaluasi
Puskesmas
Penerapan
(SIMPUS)
di
Kabupaten Bantul”. Persamaan dengan penelitian ini adalah
menganalisa
sistem
informasi
di
fasilitas
kesehatan tingkat pertama. 2. Waruna
(2009),dengan
judul
“Evaluasi
Penerimaan
Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer di RS. St.
Vincentius
Singkawang”.
Persamaan
dengan
penelitian ini adalah digunakannya teori Technology Acceptance
Model
(TAM)
untuk
mengetahui
persepsi
kemudahan, manfaat, dan penggunaan dan menganalisa penggunaan sistem informasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. 3. Ghani
(2010),
dengan
judul
“Evaluasi
Penerapan
Sistem Informasi Puskesmas Barito Kuala (SIMPUSBAKU) di
Kabupaten
Selatan”.
Barito
Persamaan
Kuala
dengan
Provinsi penelitian
Kalimantan ini
adalah
menganalisa penggunaan sistem informasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah
terletak
pada
lokasi,
informasi yang akan diteliti.
populasi,
dan
sistem
