BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan
diperhatikan oleh pemerintah. Kesehatan juga merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kesejahteraan suatu bangsa di samping ekonomi dan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 28 H ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga menjelaskan dengan tegas hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat yang berkenaan dengan pemenuhan akan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah sebagai salah satu upaya pembangunan nasional untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dalam tujuan nasional. Selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan tersebut adalah terdapatnya kemampuan masyarakat untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Untuk itu, perlu ditingkatkan upaya untuk semakin meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memiliki mutu yang baik serta biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan upaya kesehatan dalam bentuk pencegahan
Universitas Sumatera Utara
penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan (Kemenkes RI, 2011). Masyarakat saat ini juga telah menyadari bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan mereka, bukan lagi barang mewah seperti yang diperlakukan selama ini. Masyarakat menginginkan agar ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya tersebut serta tidak tergantung kepada kemampuannya untuk membayar. Namun, hingga saat ini masih terjadi ketimpangan dalam akses pelayanan kesehatan ditengah masyarakat (Thabrany, 2011). Salah satu hambatan utama bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan terutama keterbatasan biaya. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya pendapatan masyarakat dan diperparah dengan kenaikan biaya pelayanan kesehatan terutama alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Apabila tidak dilakukan pengendalian biaya akan semakin mempersulit masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan (Info Askes, 2010). Upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan asuransi/jaminan kesehatan. Asuransi/jaminan kesehatan adalah suatu sistem pembiayaan yang memberikan perlindungan atau jaminan dalam mengatasi risiko dan ketidakpastian gangguan kesehatan serta implikasi biaya yang diakibatkan. Manfaat yang diperoleh adalah kompensasi untuk mengatasi kerugian akibat peristiwa sakit tersebut baik kerugian akibat perawatan dan pengobatan di
Universitas Sumatera Utara
pelayanan kesehatan maupun kerugian akibat hilangnya waktu kerja (Murtika, 2004). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dituntut untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk memastikan pelayanan kesehatan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat pemerintah melalui kebijakannya membentuk sebuah sistem jaminan kesehatan nasional ataupun asuransi kesehatan nasional yang terus menerus berkembang sampai sekarang. Secara resmi jaminan kesehatan di Indonesia dimulai pada tahun 1968 meskipun sejak tahun 1947 sudah ada rencana untuk menyelenggarakan kebijakan yang serupa. Baru pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan kebijakan jaminan kesehatan itupun masih terbatas pada pegawai negeri yang sekarang dikelola PT. Askes. Sedangkan untuk masyarakat luas yang kurang mampu upaya pemerintah sudah dimulai sejak awal tahun 1970-an melalui program dana sehat di puskesmas. Kemudian pada tahun 1992 secara resmi muncullah jaminan kesehatan bagi tenaga kerja yang dikelola PT. Jamsostek. Kemudian pada tahun 1992 sejalan dengan UU
kesehatan,
pemerintah menerapkan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) atau lebih dikenal dengan Askeskin. Kemudian
berubah
nama
menjadi
program
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat/Jamkesmas (2008-2013). Dan kemudian berubah lagi menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (2014-sekarang). Kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan
Universitas Sumatera Utara
bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang merupakan masa transisi sampai dengan terlaksananya jaminan sosial sesuai UU SJSN (Thabrany, 2011). Berdasarkan UUD 1945 pasal 28 H ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, pemerintah telah menetapkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial dimana jaminan sosial merupakan suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan kesehatan merupakan salah satu jaminan sosial yang harus dilaksanakan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Namun, implementasinya sampai saat ini masih dalam tahap persiapan menuju terwujudnya universal coverage seperti yang diamanatkan tersebut. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Secara operasional, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah
Universitas Sumatera Utara
Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional) . JKN adalah program pemerintah untuk masyarakat/rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera (Naskah Akademik SJSN). JKN mulai diterapkan pemerintah Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2014. Sehingga penyelenggaraan program tersebut masih perlu diperhatikan pelaksanaannya oleh semua pihak. Pelaksanaan JKN ini menuntut penyedia pelayanan kesehatan termasuk puskesmas harus memiliki standar yang terukur sebagai penyedia pelayanan kesehatan. Puskesmas harus melalui proses kredensialing dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga kapasitas puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan sesuai dengan standar (Kemenkes RI, 2013). Saat ini jumlah puskesmas di Indonesia mencapai 9188 puskesmas. Investasi yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan puskesmas sudah sangat besar mengingat puskesmas sudah sejak lama dikembangkan di Indonesia, maka sudah sangat tepat pula pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah langsung ke daerah-daerah yang ada di Indonesia (Kemenkes RI, 2012). Berbagai penelitian telah banyak dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan JKN, penelitian tersebut menggambarkan kondisi pelaksanaan JKN di kota Medan. Hasil Penelitian Roni (2014) menunjukkan bahwa sumber daya manusia
Universitas Sumatera Utara
dan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kota Medan tergolong siap secara kuantitas dan kualitas dalam implementasi kebijakan JKN di puskesmas, tetapi masih kurang siap dalam hal kemampuan administrasi dan pendukung administrasi. Hasil penelitian Anggi (2014) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang menonjol dalam pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif dalam era JKN saat ini yang diberikan oleh Puskesmas Belawan dengan sebelum diberlakukannya Program JKN, hanya saja sedikit perbedaan terletak pada sistem pembiayaan. Puskesmas Sawit Seberang merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Langkat, Puskesmas Sawit Seberang terletak di Kecamatan Sawit Seberang. Puskesmas ini merupakan puskesmas non rawat inap yang buka 24 jam. Sebagaimana puskesmas pada umumnya, sebelum dan saat era JKN seperti sekarang ini Puskesmas Sawit Seberang juga menjalankan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Namun, pada kenyataannya kegiatan UKM dan UKP di puskesmas ini masih belum maksimal. Dalam era JKN seperti sekarang, masyarakat lebih memilih pengobatan ke dokter praktek yang ada di sekitar puskesmas. Mereka lebih memilih membayar ke dokter-dokter praktek daripada memanfaatkan JKN-nya di puskesmas. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan pasien rawat jalan peserta JKN ke Puskesmas Sawit Seberang yang hanya 5-10 orang perharinya sedangkan ke pelayanan kesehatan swasta pasien rawat jalan peserta JKN mencapai 15-20 orang perharinya. Keadaan
Universitas Sumatera Utara
ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sawit Seberang. Masyarakat Sawit Seberang sebagian besar merupakan masyarakat kelas menengah ke atas walaupun masih ada sebagian kecil masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat Sawit Seberang umumnya sudah memahami tentang pentingnya kesehatan bagi dirinya. Maka dari itu masyarakat Sawit Seberang menginginkan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi kesehatan mereka. Dari beberapa wawancara yang dilakukan pada saat survey pendahuluan, masyarakat masih belum puas dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sawit Seberang. Maka dari itu mereka terkadang lebih memilih pelayanan kesehatan di praktekpraktek dokter yang ada di Sawit Seberang dengan alasan lebih cepat mendapatkan pertolongan kesehatan walaupun harus membayar. Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan di Puskesmas Sawit Seberang bahwa selama pelaksanaan JKN yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 lalu, Puskesmas Sawit Seberang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya antara lain adalah dokter yang jarang ditempat, tidak adanya dokter gigi, masih kurangnya ketersediaan obat yang sesuai dengan paket pengobatan, masih banyak masyarakat dan tenaga kesehatan di puskesmas yang belum memahami penerapan sistem JKN karena sosialisasinya yang masih kurang. Selain itu sistem pencatatan dan pelaporan yang tidak didukung dengan peningkatan skill dan ketersediaan fasilitas dan masih kurangnya koordinasi dari BPJS kesehatan. Kemungkinan hal-hal tersebut yang membuat masyarakat enggan memanfaatkan JKN di Puskesmas Sawit Seberang.
Universitas Sumatera Utara
JKN dilaksanakan dengan harapan tercovernya jaminan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan kemudian pada akhirnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan. Untuk itu, peneliti mempertimbangkan perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis mengenai pelaksanaan JKN di Puskesmas Sawit Seberang tersebut. 1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan
masalah penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan program JKN di Puskesmas Sawit Seberang, apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan program JKN di Puskesmas Sawit Seberang. 1.3
Tujuan Penelitian Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan program JKN di Puskesmas
Sawit Seberang, apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan program JKN di Puskesmas Sawit Seberang tersebut. 1.4
Manfaat Penelitian 1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan terutama dalam era JKN. 2. Sebagai bahan masukan bagi Puskesmas Sawit Seberang dalam rangka meningkatkan kualitas SDM kesehatan dalam menghadapi pelaksanaan JKN.
Universitas Sumatera Utara
3. Sebagai masukan bagi Puskesmas Sawit Seberang dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan agar lebih aktif, dan juga agar mampu mengimplementasikan program JKN dengan maksimal. 4. Sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut.
Universitas Sumatera Utara
