BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.1 Amanat dan pesan mendasar dari Undang-undang dasar 1945 adalah upaya pembangunan nasional yaitu pembangunan disegala bidang guna kepentingan, keselamatan, kebahagian
dan
kesejahteraan
rakyat
Indonesia
secara
terarah,terpadu
dan
berkeseinambungan. Di dalam Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28 H ( 1 ) “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Secara khusus Undang-undang yang mengatur tentang kesehatan diatur dalam Undang- Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ( 6 ) “ Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Penduduk Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan usaha mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun demikian di dalam kehidupannya, manusia 1
Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, Cetakan 1, Jakarta, Rineke Cipta, Tahun 2010, Hal 49.
dihadapkan dengan resiko sosial ekonomi yang dapat terjadi setiap saat dan dapat menggangu kelanjutan dari usaha untuk memperoleh kesejahteraannya. Secara sederhana, manusia memiliki kebutuhan yang bersifat materil mencakup sandang, pangan dan perumahan. Sedangkan kebutuhan immaterilnya antara lain memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak. Seiring dengan kemajuan jaman, serta kemudahan dalam akses informasi, era globalisasi membuat akses informasi tanpa batas, serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat semakin kritis. Disisi lain menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan etik, selain itu perubahan gaya hidup, budaya dan tata nilai masyarakat, membuat masyarakat semakin peka menyikapi berbagai persoalan, termasuk memberi penilaian terhadap pelayanan yang di berikan oleh bidan. Ketika masyarakat merasakan ketidak puasan terhadap pelayanan, atau apabila seorang bidan merugikan pasien, tidak menutup kemungkinan diselesaikan melalui Majelis Pertimbangan Etika Bidan ( MPEB ), atau diselesaikan secara hukum positif yang berlaku. Bahkan didukung semakin tinggi peran media massa maupun elektronik dalam menyoroti berbagai masalah yang timbul dalam pelayanan kebidanan, merupakan hal yang perlu diperhatikan dan perlu didukung pemahaman bidan mengenai kode etik profesi bidan dan hukum kesehatan, dasar kewenangan dan aspek legal dalam masyarakat kebidanan untuk itu dibutuhkan suatu pedoman yang komperhensif dan integratif tentang sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh seorang bidan, ketentuan tersebut adalah kode etik profesi bidan. Kode etik profesi bidan merupakan ciri profesional bidan yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komperhensip profesi bidan yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian
profesi. Kode etik profesi bidan juga merupakan suatu pedoman dalam tata cara dan keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesi bidan.2 Bidan merupakan suatu profesi yang mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan diatur dalam Kepmenkes RI No. 369/Menkes/SK/III/2007, yang berisi mengenai latar belakang praktek bidan, berbagai definisi dalam pelayanan kebidanan, falsafah kebidanan, paradigma kebidanan, ruang lingkup pelayanan kebidanan, kualifikasi pendidikan bidan, standar kompetensi bidan, standar pendidikan bidan, standar pendidikan berkelanjutan bagi bidan, standar pelayanan kebidanan, standar praktek kebidanan dan kode etik bidan Indonesia. Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
(
Permenkes
)
Nomor
1464/Menkes/Per/X/2010 tentang izin penyelenggaraan praktek bidan kewenangan yang dimiliki adalah sebagai berikut : 1.
Kewenangan normal: a.
Pelayanan kesehatan ibu.
b.
Pelayanan kesehatan anak .
c.
Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana .
2.
Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah.
3.
Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter.
Pelayanan bidan di Indonesia mempunyai akar yang kuat sejak zaman Belanda, dan mengalami pasang surut sepanjang zaman kemerdekaan terutama ditinjau dari segi penyelenggaraan pendidikan sebagai institusi yang mempersiapkan bidan sebelum ditugaskan untuk memberikan pelayanan di masyarakat. Riwayat pendidikan bidan di Indonesia sangat
2
Heni Puji Wahyuningsih, Etika Profesi Kebidanan, Cetakan ke 5, Yogyakarta, Fitramaya, Tahun 2008 Hal 15.
fluktuatif dan mengalami pasang surut, dengan sendirinya menghasilkan kinerja pelayanan bidan yang bervariasi. Kemajuan dunia global yang pesat baik di bidang teknologi informasi, pengetahuan dan teknologi kesehatan termasuk kesehatan reproduksi berdampak adanya persaingan yang ketat dalam bidang pelayanan kesehatan. Tuntutan masyarakat pada saat ini adalah pelayanan yang berkualitas, aman, nyaman, dan terjangkau. Hal ini mendorong bidan untuk siap, tanggap serta mampu merespon dan mengantisipasi perubahan/ kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat. Untuk hasil yang optimal dalam mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak, penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut harus memenuhi tiga syarat utama yakni : Tercapai ( accesible ), Terjangkau ( affordable ), Bermutu ( quality ). Pelayanan yang bermutu adalah pelayanan yang disatu pihak memuaskan klien dan dilain pihak diselenggarakan sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Standar pelayanan adalah pernyataan apa yang seharusnya dilakukan ( dalam pelayanan kesehatan tertentu ) untuk memperoleh hasil yang diinginkan atau pengertian lainnya adalah rumusan tentang tingkat kinerja yang disepakati bersama yang mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu profesi dalam bidang kesehatan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kebidanan ( kesehatan reproduksi ) kepada perempuan remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bersalin, nifas, masa interval, klimakterium dan manopouse, bayi baru lahir, anak balita dan pra sekolah. Selain itu bidan juga berwenang untuk memberikan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan masyarakat. Dari tahun ketahun permintaan masyarakat terhadap peran aktif bidan terus meningkat. Hal ini merupakan bukti bahwa eksistensi bidan ditengah masyarakat semakin memperoleh kepercayaan, pengakuan dan penghargaan.
Berdasarkan hal inilah bidan dituntut untuk selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanannya termasuk pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Karena hanya melalui pelayanan berkualitas pelayanan yang terbaik dan terjangkau yang di berikan oleh bidan, kepuasan pelanggan baik individu, keluarga dan masyarakat dapat tercapai.3 Sesuai Permenkes RI No. 1464/Menkes/PER/ X/2010 Pasal 18, Bidan dalam menjalankan praktek/kerja senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidan dalam menjalankan praktek kebidanan harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.4 Pada implementasinya/penerapan di masyarakat dalam situasi dan keadaan tertentu/darurat seorang bidan Puskesmas khususnya di daerah yang tidak memiliki tenaga kesehatan dokter/kekurangan tenaga dokter terkadang bertindak diluar kewenangan profesinya atau diluar standar oprasional prosedur ( SOP ) yang telah di tentukan, tindakan medis tersebut terpaksa dilakukan demi menolong, atau meminimalisir dampak yang lebih fatal seperti bayi yang terlahir cacat atau menyelamatkan nyawa pasien, akan tetapi tindakan tersebut tidak semuanya berjalan dengan baik artinya bilamana dikemudian hari pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan akibat tindakan tersebut, menuntut pertanggung jawaban dari seorang bidan bahkan meminta penyelesaian secara hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menggali lebih lanjut serta menjabarkan dalam bentuk skripsi dengan judul
’’IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI
BIDAN SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT’’
3 4
Mufdilah, konsep kebidanan, Cetakan 1, Yogyakata, Nuha Medika, Tahun 2012, Hal 169. Ibid Hal 260.
B. Identifikasi Masalah. Penelitian akan di batasi kepada permasalahan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap profesi bidan Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi bidan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat? 2. Bagaimanakah implementasi bentuk perlindungan hukum terhadap bidan Puskesmas, bilamana dalam menjalankan tugas sebagai pemberi pelayanan kesehatan masyarakat bertindak diluar kewenangan profesinya di kaitkan dengan Undang-undang Kesehatan ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : a) Tujuan Penelitian 1) Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi bidan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 2) Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimanakah implementasi bentuk perlindungan hukum terhadap bidan Puskesmas, bilamana dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bertindak di luar kewenangan profesinya di kaitkan dengan Undang-undang Kesehatan. b) Kegunaan Penelitian. Kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Segi Teoretis Yaitu sebagai bahan telaah dalam rangka upaya perbaikan kinerja bidan Puskesmas dalam melayani kesehatan masyarakat.
2. Segi Praktis a. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah implementasi perlindungan hukum terhadap profesi bidan Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan masyarakat. b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka perbaikan mutu bidan Puskesmas dalam melayani kesehatan masyarakat sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
D. Kerangka Pemikiran. Kesehatan merupakan anugrah Tuhan yang maha kuasa yang harus kita jaga dan kita syukuri, sehubungan dengan hal tersebut maka negara selaku organisasi yang terbesar berkewajiban untuk mengatur dan memelihara kesehatan seluruh warga negaranya. Negara berkewajiban untuk mengatur dan memenuhi ini merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan maju mundurnya suatu negara. Jika suatu negara masyarakatnya hidup sehat dan sejahtera tentunya pembangunan di segala bidang akan dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi sebaliknya jika suatu negara masyarakatnya tingkat kesehatannya masih sangat rendah dan kehidupan jauh dari kata sejahtera maka tentunya negara yang bersangkutan akan mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan pembangunanya disegala bidang. Pembangunan kesehatan berkaitan erat dengan tujuan negara sebagai mana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, kemudian di dalam batang tubuh Undangundang Dasar 1945 yang tersebar di dalam pasal-pasalnya memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara dari berbagai kebutuhan hidup seperti kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia.
Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan warga negaranya melalui berbagai program baik itu yang terdapat dalam aturan hukum maupun kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan warga negaranya, selain dokter dan tenaga kesehatannya lainnya di upayakan untuk melayani kebutuhan kesehatan warga negaranya, peran bidan Puskesmas juga sangat di butuhkan untuk melayani kebutuhan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan, terlebih lagi di daerah yang tidak memiliki tenaga kesehatan dokter atau keterbatasan tenaga kesehatan dokter. Pasal 28 H ayat ( 1 ) Undang-undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Secara khusus pengaturan tentang Undangundang kesehatan terdapat dalam Undang- Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ( 6 ) “ Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Pasal 21 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 2) Ketentuan
mengenai
perencanaan,
pengadaan,
pendayagunaan,
pembinaan,
dan
pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimna dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam peraturan pemerintah. 3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan di atur dalam Undang-undang.
Pasal 22 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. 2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum pada ayat ( 1 ) diatur dengan peraturan menteri.
Pasal 23 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagai mana dimaksud ayat ( 1 ) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang di miliki. 3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. 4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagai mana di maksud ayat ( 1 ) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. 5) Ketentuan mengenai perizinan sebagai mana di maksud pada ayat ( 3 ) diatur dalam peraturan menteri.
Pasal 24 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
1) Tenaga kesehatan sebagaimana di maksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur oprasional. 2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur oleh organisasi profesi.
Pasal 27 Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
Beberapa dasar dalam otonomi dan aspek legal yang mendasari dan terkait dengan pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut; 1. Kepmenkes Republik Indonesia 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan. 2. Standar Pelayanan Kebidanan, 2001. 3. Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan. 4. Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, sebagai mana diperbaharui dengan Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. PP No 32/ Tahun 1996 Tentang tenaga kesehatan. 6. Kepmenkes Republik Indonesia 1277/Menkes/SK/XI/2001 Tentang organisai dan tata Kerja Depkes. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang persetujuan Medik. 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1464/Menkes/per/X/2010 Tentang izin dan
penyelenggaraan Praktek Bidan. 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/per/i/2011 Tentang klinik. 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1786/Menkes/per/viii/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. 13. Kepmenkes
Nomor
836/Menkes/sk/vi/2005
Tentang
Pedoman
pengembangan
Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan. 14. Kepmenkes Nomor 938/Menkes/sk/vii/2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan. 15. Kepmenkes Nomor 1134/Menkes/sk/viii/2010 Tentang Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia.5 Akuntabilitas bidan dalam praktek kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan tanggung gugat ( accountability ) atas semua tindakan yang dilakukan sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu edvidence based. Accountability diperkuat dengan suatu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan. Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etik profesi. Praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui: 1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. 2. Penelitian dalam bidang kebidanan. 3. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan.
5
Mufdilah, Konsep Kebidanan, Cetakan 1, Yogyakarta, Nuha Medika, Tahun 2012, Hal 267
4. Akreditasi. 5. Sertifikasi. 6. Registrasi. 7. Uji Kompetensi. 8. Lisensi.6 E. Metode Penelitian. Penekanan yang dilakukan dalam penelitian ini bertitik tolak pada objek penelitian yang menyangkut pelaksanaan dari pengawasan terhadap kenerja bidan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang di selenggarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia ( IBI ), yang selanjutnya dianalisis dengan bertumpu pada teori-teori disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan kode etik profesi kebidanan. a. Metode Pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu penelitian yang menetapkan standar atau norma tertentu terhadap suatu fenomena. Sehubungan dengan topik penelitian dalam penelitian ini, maka yang akan di kaji adalah mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap profesi bidan Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan masyarakat dikaitkan dengan Undang-undang Kesehatan. b. Jenis Sumber Data. a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan dan peraturan yang sederajat. b) Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang erat hubunganya dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya-karya ilmiah dari para sarjana dibidang hukum maupun disiplin ilmu lainya.
6
Heni Puji Wahyuningsih, Etika Profesi Kebidanan, Cetakan ke 5, Yogyakarta, Fitramaya, Tahun 2008, Hal 40.
c. Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dimana dengan menggunakan sumber-sumber berupa buku-buku, majalah ilmiah, media cetak dan internet serta karya-karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap profesi bidan Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan masyarakat yang kemudian dianalisa serta diambil kesimpulanya yang berhubungan dengan topik tersebut. a. Wawancara. Untuk mencari data-data yang penulis butuhkan dalam membuat skripsi ini, selain menggunakan studi kepustakaan seperti buku-buku, majalah ilmiah media cetak, internet dan sebagainya penulis juga mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang berkopeten khususnya yang berkaitan dengan topik yang sedang penulis bahas yaitu tentang implementasi perlindungan hukum terhadap profesi bidan Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. b. Observasi. Merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fakta lapangan dan gejala-gejala praktis untuk kemudian dilakukan pencatatan F. Lokasi Penelitian. Dalam mengkaji atau membahas tentang masalah implementasi perlindungan hukum terhadap profesi bidan Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini, selain menggunakan studi kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian di Puskesmas Plumbon Kabupaten Cirebon , Ikatan Bidan Indonesia ( IBI ) kabupaten Cirebon.
G. Sistematika Penulisan.
BAB I Pendahuluan membahas tentang, Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, dan Sistemmatika Penulisan. BAB II Tinjauan Umum Tentang
Kebidanan Dan Bentuk Perlindungan Hukum
membahas tentang, Sejarah Pelayanan Kebidanan di Indonesia, Definisi dan Jenis Tenaga Kesehatan, Tinjauan Umum Tentang Tugas Bidan, dan Peran,Fungsi dan Kompetensi Bidan, Dasar Hukum Tugas Bidan, Standar Kode Etik Kebidanan, Ruang Lingkup Kewenangan Bidan, Registrasi, Izin dalam Praktek Kebidanan, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kebidanan, Pengertian Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Profesi Bidan Berdasarkan Teori Kedaulatan Negara, Perlindungan Hukum Profesi Bidan Berdasarkan Undang-undang Kesehatan, dan Perlindungan Hukum Profesi Bidan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB III Objek Penelitian menjelaskan tentang, Batas Pemahaman Tentang Puskesmas, Perkembangan Puskesmas Secara Yuridis, Pengertian,Tujuan,Fungsi dan Peran Puskesmas, Program Pokok, Kedudukan dan Struktur Organisasi Puskesmas, Tinjauan Umum Puskesmas Plumbon Kabupaten Cirebon, Keadaan Geografis, Keadaan Demografi, Program KIA/KB Puskesmas Plumbon Kabupaten Cirebon, Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Promosi Jasa Kebidanan, Pembinaan Dukun Bayi, dan Promosi jasa Kebidanan.
BAB IV Pelaksanaan Tugas, Fungsi Bidan Puskesmas Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Dan Implementasi Perlindngan Hukum membahas tentang, Tugas dan Fungsi Bidan Puskesmas dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada
Masyarakat, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap
Profesi Bidan Puskesmas,
Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Puskesmas dalam Menjalankan Tugasnya di Masyarakat, Perlindungan Hukum Profesi Bidan Berdasarkan Undang-undang Kesehatan, Perlindungan Hukum Profesi Bidan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Upaya Penyelesaian Permasalahan antara Bidan dengan Pasien/pihak keluarga yang dirugikan, dan Sanksi terhadap bidan yang melakukan kelalaian atau kesalahan. BAB V Kesimpulan Dan Saran
