BAB I PENDAHULUAN. harus dilindungi hak-haknya sebagai manusia yang tertindas. Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Masalah pengungsi sesungguhnya sudah timbul sejak umat manusia mengenal adanya konflik dan peperangan, karena umumnya yang menjadi pengungsi adalah korban dari aksi kekerasan atau mereka yang melarikan diri dari ganasnya perang yang terjadi di wilayahnya atau di negaranya. Selama berabad-abad masalah pengungsi ini hanya menimbulkan keprihatinan dan belas kasihan tanpa adanya upaya untuk melindungi secara hukum baik status maupun hak-hak para pengungsi yang merupakan korban tindak kekerasan yang harus dilindungi hak-haknya sebagai manusia yang tertindas. Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia secara moral ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Azasi manusia (Universal Declaration of Human Rights).1 Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan negara yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2 Para pengungsi adalah orang-orang tidak dapat mencari penghidupan serta memperbaiki taraf kehidupan mereka tanpa adanya bantuan perlindungan dari negara dimana mereka berada. Kepergian mereka juga karena terpaksa, akibatnya mereka 1

Sri Badini Amidjoyo, Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, RI), hal.1. 2 Lihat Alinea ke-III Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Universitas Sumatera Utara

tidak dapat mengurus dokumen-dokumen (surat-surat) perjalanan yang sangat dibutuhkan sewaktu mereka berjalan melintasi batas negara mereka untuk pergi mengungsi ke negara lain. 3 Dalam kaitan dengan pengungsi terdapat dua jenis pengungsi yaitu :4 1. Pengungsi internal berdasarkan pada “Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal” (Guilding Principles on Internal Displacement) ialah orang-orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal terutama sebagai akibat dari atau dalam rangka menghindari diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional. 2. Pengungsi lintas batas yang berdasarkan pada Konvensi 1951 : As a result of events occuring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being ersecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is out side the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwiling to avail himself of the protection of that coutnry, or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwiling to return to it. 3

Achmad Romsan, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional, (Jakarta : UNHCR, 2003), hal.20. 4 Sri Badini Amidjoyo, Op.Cit, hal.5.


“Perbedaan keduanya hanya terletak pada wilayah pengungsi, internal adalah pengungsi yang keluar dari wilayah tertentu dan menempati wilayah lain tetapi masih dalam satu daerah kekuasaan suatu negara, sedangkan pengungsi lintas batas merupakan pengungsi yang mengungsi ke negara lain”. Pengertian pengungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akar kata pengungsi adalah ‘ungsi’ dan kata kerjanya adalah ‘mengungsi’, yaitu pergi mengungsi (menyingkir) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman).5 Pengungsi adalah sekelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun di negara dimana mereka mengungsi. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki dokumen perjalanan. Kepergian mereka ke tempat atau ke negara lain bukan atas keinginan diri pribadi tetapi karena terpaksa karena tidak adanya jaminan keselamatan dari negara domisili dan mereka tidak ingin mendapatkan jaminan itu, sehingga timbullah pelanggaran terhadap hak asasi pengungsi yang tidak dapat dihindari. Masalah pengungsi merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh masyarakat

internasional

yang

penanggulangannya

memerlukan

kerjasama

masyarakat internasional secara keseluruhan. Masuknya para pengungsi ke wilayah Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat dapat menimbulkan gangguan kehidupan sosial, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi jika 5

Ibid, hal.6.


keberadaan mereka disusupi oleh kegiatan terorisme internasional, traffiking in person atau kegiatan kriminal lainnya. 6 Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena adanya interaksi di antara mereka, baik di lingkungan pendatang maupun penerima. Negara berkepentingan melalui fungsi keimigrasian untuk tetap menjaga kondisi sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat agar pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakatnya. Fungsi keimigrasian melalui kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah harus mampu menyaring serta mengatur hak-hak yang tidak diinginkan. Untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut, maka penanganan imigran ilegal harus dilakukan dengan baik dengan mengutamakan pengamanan (maximum security) dan penegakan kedaulatan negara. Cara penanganan tersebut tentu berdasarkan aturan hukum baik nasional maupun internasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia adalah leading sector dalam menangani kebijakan bagi orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengugnsi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.7

6 7

http://bukan_imigrasi.blogspot.com/2001/04/diakses tgl 15 Juni 2010 http://imigrasi.co.id/com/2010/diakses tanggal 14 Juni 2010


Menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Pasal 1 menyatakan :8 Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantik (ilmu tentang arti kata) definisi keimigrasian dapat dijabarkan sebagai berikut :9 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Kata ikhwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian hal ikhwal diartikan berbagai keadaan, peristiwa kejadian. 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hilir mudik, bolak balik. Dengan demikian, menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1992 terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :10 1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional, pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta

8

Lihat, Pasal 1 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian M.Imam Santoso, Perspektif Imigrasi Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2004), hal.17. 10 Ibid, hal.18. 9


merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dalam persepsi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap orang yang masuk Indonesia wajib memiliki surat perjalanan dan bila tidak memiliki surat perjalanan dianggap ilegal sehingga akan diperlakukan sebagai pendatang ilegal dan ditempatkan dalam karantina imigrasi atau imigrasi dapat menolak kedatangan orang asing tersebut.11 Hal ini memang sesuai dengan UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I No.M.05.IL.02.01 Tahun 2006, Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disingkat RUDENIM adalah tempat penampungan sementara orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan ke negaranya. Namun dengan adanya peran UNHCR di negaranegara yang bukan penandatanganan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950 diperkuat dengan MoU antara Departemen Luar Negeri RI dengan UNHCR maka pemerintah Indonesia tidak memandang para pendatang dengan tujuan mengungsi (refugee) semata-mata dari sudut keimigrasian seperti yang ditentukan dalam UU Keimigrasian tersebut. Dalam permasalahan pengungsian memang perlu dilakukan perlakuan khusus, sebab pengungsi atau mencari suaka tidak akan mungkin memiliki dokumen lengkap 11

Sri Badini Amidjojo, Op.Cit, hal.38


perjalanan. Pengungsi dalam kriteria refugee meninggalkan negaranya dalam keadaan terpaksa sehingga wajar tidak memiliki dokumen perjalanan yang lengkap. Dalam praktek yang terjadi di Indonesia, jika ditemukan para pendatang yang diperkirakan merupakan pengungsi maka imigrasi atau kepolisian akan menghubungi UNHCR untuk ditentukan statusnya apakah sesuai dengan kriteria refugee dan berikutnya ditangani oleh UNHCR atau jika tidak sesuai dengan kriteria refugee maka akan dipulangkan ke negara asal atau dimasukkan ke dalam karantina refugee.12 Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia selama lima bulan terakhir menangkap 1.031 imigran gelap asal Afghanistan. Mereka pada umumnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit mengingat banyak jalan tikus di wilayah perbatasan yang bisa dimanfaatkan. Jalan tikus itu tersebar hampir di seluruh Indonesia. Imigran gelap yang mengaku sebagai pengungsi masuk ke Indonesia melalui jalan tikus sebagian besar transit di Malaysia yang masuk melalui wilayah barat, antara lain salah satunya melalui Medan (Sumatera Utara).13 Apabila imigran gelap yang mengaku sebagai pengungsi tertangkap oleh pihak imigrasi, maka pihak imigrasi melakukan koordinasi dengan IOM.

12 13

Ibid, hal.39. Harian Kompas, 1.031 Imigran Gelap Masuk Lewat Jalan Tikus, Tanggal 13 Mei 2009,

hal.23.


B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana penanganan pengungsi warga negara asing di Kota Medan ? 2. Bagaimana peraturan hukum nasional yang digunakan dalam penanganan pengungsi warga negara asing di Indonesia ? 3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanganan pengungsi warga negara asing di Medan ?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu : 1. Untuk mengetahui penanganan pengungsi warga negara asing di Kota Medan. 2. Untuk mengetahui peraturan hukum nasional yang digunakan dalam penanganan pengungsi warga negara asing di Indonesia . 3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan pengungsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :


1. Secara teoritis Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui penanganan pengungsi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah (instansi yang terkait) untuk mencari penanganan dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi. 2. Secara praktis Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat yang terkait (Deplu, Dirjenim, Aparat penegak Hukum) dalam membuat kebijakan terhadap penanganan pengungsi.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi yang ada dan dari penelusuran yang dilakukan di kepustakaan Universitas Sumatera Utara, maka penelitian dengan judul “Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing di Medan” belum pernah ada yang melakukan penelitian ini dan dapat dikatakan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan obyektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.


F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional 1. Kerangka Teori Pengungsi merupakan persoalan klasik yang timbul dalam peradaban umat manusia sebagai akibat adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan mereka. Ancaman itu dapat ditimbulkan oleh bencana alam atau karena bencana buatan manusia. Perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara, sehingga tidak banyak menarik perhatian suatu negara. Masalah pengungsi meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu saja dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia. Istilah dan definisi pengungsi (refugee) pertamakali muncul pada waktu Perang Dunia Pertama, yang dianggap sebagai titik kulminasi dari proses pembangunan sebuah bangsa.14 Pada saat itu diperkirakan terdapat tidak kurang dari 1,5 juta pengungsi. 15 Dari jumlah tersebut terdapat setengah juta pengungsi Armenia yang terlantar setelah terjadinya pembunuhan secara besar-besaran dan pemulangan mereka secara paksa di Turki. Orang-orang yang terlantar mencari tempat pengungsian ke negara-negara di kawasan Timur Tengah, Uni Soviet dan ke negara-negara Barat lainnya.

14

Peter J.Taylor, Political Geography World Economy, Nation State and Locality, Es Sex : Longman, ed. 1993. dalam Achmad Romsan, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional, (Jakarta : UNHCR, 2003), hal.28. 15 UNHCR, The Foundation of Refugee Protection dalam Ibid


Perang yang terjadi antara Yunani dan Turki juga memicu terjadinya pengungsian secara besar-besaran penduduk yang bermukim di wilayah kedua negara. Keadaan semakin tidak menentu setelah runtuhnya Tsar Russia, Imperium Otoman Turki, juga sewaktu terjadi perang antara Rusia dan Polandia yang dikenal dengan sebutan The Russo-Polish War.16 Mochtar

Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum internasional

adalah Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang iu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. S.R Sianturi mengatakan bahwa hukum internasional adalah Hukum yang mengatur mengenai suatu sengketa bersenjata yang timbul antara dua atau

lebih

pihak-pihak yang bersengketa, walaupun keadaan sengketa

tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak.17 Para pengungsi adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak dapat mencari penghidupan serta memperbaiki taraf kehidupan mereka tanpa adanya bantuan perlindungan dari negara dimana mereka berada. Kepergian mereka juga karena terpaksa, akibatnya mereka tidak tidak mengurus dokumen-dokumen (surat-surat) perjalanan yang sangat dibutuhkan sewaktu mereka berjalan melintasi batas negara mereka untuk pergi mengungsi ke negara lain. Keadaan yang sangat sulit dan memprihatinkan ini yang mengilhami timbulnya definisi tentang pengungsi. 18

16

Anomim, What is a Refugee, dalam Ibid. www.elsam.or.id/di akses tanggal 15 Juli 2010 18 Daniele Joly, Haven or Hell : Asylum Policies and Refugee in Europe, London : Mac Millan Press, 1966, dalam Ibid. 17


Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua merupakan contoh hasil dari sebuah peradaban umat manusia, yang telah menimbulkan kesengsaraan terhadap umat manusia, exodus besar-besaran penduduk yang melintasi wilayah suatu negara mengilhami betapa perlunya pengaturan secara internasional. Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat internasional, terutama di Eropah pada waktu itu, terhadap penyelesaian masalah pengungsi. 19 Berdasarkan Pasal 1 Konvensi 1951, maka pengungsi berlaku bagi setiap orang yang :20 a. Telah dianggap sebagai pengungsi menurut Perjanjian 12 Mei 1926 dan Perjanjian 30 Juni 1928, atau Konvensi 10 Februari 1938, Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Pengungsi Internasional. b. Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 serta disebabkan rasa takut yang benar-benar berdasarkan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, berada di luar negara asal kewarganegaraannya dan tidak dapat atau disebabkan rasa takut yang dialami yang bersangkutan tidak mau memanfaatkan perlindungan negara tersebut atau mereka yang tidak berkewarganegaraan dan sebagai akibat 19

Ibid, hal.3 Hamid Sulaiman, Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional, (Jakarta ; PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hal.138, dalam Sri Badini, Op.Cit, hal.11. 20


dari peristiwa tersebut berada di luar negara bekas tempat tinggalnya, semula tidak dapat akan disebabkan rasa ketakutan, tidak bersedia kembali ke negara itu. c. Dalam hal seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, istilah negara kewaraganegaraannya akan berarti masing-masing negara, dimana dia menjadi warga negara, dan seseorang tidak akan dianggap tidak mendapatkan perlindungan negara kewarganegaraannya bila tanpa adanya alasan yang dapat diterima, didasarkan rasa takut yang benar-benar ia alami tidak memanfaatkan perlindungan salah satu dari negara dimana dia adalah warga negaranya. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 948, beberapa pasal yang berkaitan dengan pengungsi yaitu Pasal 9 yang mengatur tentang Hak seseorang untuk tidak mendapat perlakuan sewenang-wenang, diasingkan atau penahanan. 21 Pasal 13 mengenai hak seseorang untuk mencari perlindugnan di negara lain, 22 dan Pasal 14 ayat 1 mengatur tentang Hak Untuk Bepergian dan keluar masuk negaranya.23 Wilayah suatu negara adalah wilayah bagi tempat tinggal warga negaranya. Orang asing yang berada di suatu negara lain tidak berhak untuk tinggal, kecuali mendapat izin dari pemerintah negara tersebut. Keberadaan orang asing di suatu negara baru sah jika telah mendapat izin yang sah dari pemerintah negara tersebut.24

21

Lihat Pasal 9 DUHAM 1948 Lihat Pasal 13 DUHAM 1948 23 Lihat Pasal 14 DUHAM 1948 24 M.Imam Santoso, Op.Cit, hal.85.

22


Keberadaan orang asing di suatu negara menjadi tanggung jawab dari negara dimana orang asing itu berada, sedang neraga dari orang asing tersebut juga mempunyai tanggung jawab melindungi warganya yang berada di negara lain. Negara dimana orang asing berada, selain mempunyai kewajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanannya, juga wajib melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di negaranya. 25 Keberadaan orang asing di suatu negara dapat dilihat dari sah tidaknya izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut selama yang bersangkutan berada di negara itu. Keberadaan orang asing di suatu negara lain dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan :26 a. Orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah dan masih berlaku. b. Orang asing yang memiliki izin tinggal yang sah tetapi sudah tidak berlak. c. Orang asing yang tidak memiliki izin tinggla yang sah. Dalam rangka mewujudkan prinsip “selective policy’ diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. 27

25

Ibid, hal.104 Moh.Arif., Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997), hal.104. 27 Moh.Arif, Komentar Undang-Undang Keimigrasian beserta Peraturan Pemerintah, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997), hal.14. 26


Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.28 Pengawasan orang asing meliputi aspek yang menyangkut aspek keberadaannya dan aspek kegiatannya, yaitu suatu proses kegiatan di bidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku baginya. Norma-norma yang diberlakukan bagi orang asing di Indonesia antara lain norma hukum yang berupa peraturan, yaitu perundang-undangan yang berlaku seperti menyangkut izin keberadaannya (izin keimigrasian), izin kegiatannya

seperti

yang

menyangkut

ketenaga

kerjaan,

mengikuti

pendidikan, mengadakan penelitian dan sebagainya. Selain itu juga normanorma yang menyangkut norma agama dan sosial budaya dan lainnya. Jika terjadi penyimpangan terhadap norma-norma tersebut, terhadap orang asing yang bersangkutan akan diambil tidakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang berupa tindakan justisial ataupun keimigrasian.

28

Moh. Arif, Op.Cit, hal. 105.


Menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pengawasan orang asing di Indonesia meliputi :29 a. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah negara Republik Indonesia. b. Mengkoordinasikan pelaksana tugas badan atau instansi pemerintah yang terkait dalam pengawasan orang asing adalah tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya. Apabila pemerintah tidak mau atau tidak mampu melindungi warga negaranya, individu-individu dapat mengalami pelanggaran serius atas hakhak mereka sedemikian rupa sehingga individu-individu itu terpaksa meninggalkan rumah, rupa dan seringkali bahkan keluarga mereka, guna mencari keselamatan di negara lain. Pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Jika pada pemeriksaan imigrasi terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi akan menolak memberikan izin masuk dan memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia melalui alat angkut yang membawanya dan kepada penanggung jawab alat angkut diperintahkan untuk membawa kembali orang asing tersebut ke negara asalnya atau ke tempat 29

Eugenia Liliawati, Muljono, Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta : Harvarindo, 1999), hal.61.


pemberangkatan terakhir dengan alat angkutnya atau alat angkut lain atas jaminan penanggung jawab alat angkut yang membawanya ke wilayah Indonesia. Terhadap orang asing yang akan meninggalkan wilayah Indonesia, jika didapati adanya penyimpangan atas pelanggaran pada pemeriksaan imigrasi, maka keberangkatannya dapat dibatalkan dan akan diproses sesuai dengan pelanggaran yang dulakukannya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.30 Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan atau izin tinggalnya di wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi, baik yang berupa izin yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau di Kantor Imigrasi. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang bersifat administrative dengan data yang lengkap yang berada di Imigrasi. Pengawasan terhadap kegiatan orang asing akan menyangkut Badan atau Instansi terkait yang mempunyai tugas melakukan pengawasan orang asing seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan atau Instansi lainnya yang dapat dilakukan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.

30

Ibid, hal. 63


2. Landasan Konsepsional Konsepsional merupakan definisi dari operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini. Kerangka konsep adalah konstruksi secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Kerangka konsepsional ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini. Pengungsi adalah orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya

sebagai

akibat

kesukuan,

agama,

kewarganegaraan,

keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya, serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali kesana, karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya.31 Orang asing adalah orang yang dianggap asing dalam suatu lingkungan orang-orang yang sudah ada dan sudah saling mengenal. 32 Orang asing dalam pengertian keimigrasian adalah orang yang bukan warga negara dari suatu negara dan berada di negara tersebut.33

31

UNHCR, Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR, (Jakarta : UNHCR, 2007-2008),

hal.10. 32 33

Moh. Arif, Op.Cit, hal.35 Ibid.


Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. 34 Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia.35 Keimigrasian di Indonesia menyangkut dua hal yaitu :36 b. Hal ikhwal masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dari orang-orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing. c. Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia terhadap dua hal yaitu : 1) Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia 2) Kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

G. Metode Penelitian Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.37 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. 38 Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat

34

www://kamus_besar_bahasa_Indonesia, org/diakes tanggal 15 Juni 2010 Moh.Arif, Loc.Cit, hal.16. 36 Ibid 37 Soerjono Soekamto, Pengnatar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), 35

hal.42 38

Ibid, hal.43


memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 39 Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah metode pendekatan hukum normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asasasas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

2. Sumber Data Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, maka datanya diawali dengan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum, antara lain : A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, UndangUndang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah.

39

Soerjono Soekamto, Ringkasan Metodologi : Penelitian Hukum Empiris, (Jakarta : Indonesia Hilco, 1990), hal.106.


B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan penelitian literatur, yaitu melakukan penelitian atas pendapat dan pemikiran para ahli hukum yang dituangkan dalam literatur hukum, karya tulis ilmiah bidang hukum serta bentuk-bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. C. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah. 40

3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan pakar hukum, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini. 41

4. Alat Pengumpulan Data A. Dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca menelaah, mencatat dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

40

Soerjono Soekamto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pres, 1990), hal.14-15. 41 Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung : Bina Cipta, 2004), hal.97.


B. Melakukan wawancara serta didukung dengan observasi dan pendapat dari Pejabat Rumah Detensi Imigrasi di kota Medan, staf UNHCR dan staf IOM di Medan.

5. Analisis Data Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada faktafakta yang bersifat umum. Kemudian selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.


BAB I PENDAHULUAN. harus dilindungi hak-haknya sebagai manusia yang tertindas. Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia

Recommend Documents