BAB I PENDAHULUAN. yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan : Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. (Kementerian Kesehatan, 2010). Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Renstra 2004–2009, Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan membutuhkan adanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat guna perbaikan kualitas hidup, tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga berbasis masyarakat (community based). Hal

Universitas Sumatera Utara

ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai target ke 7C Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, yaitu meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses. Selain itu, Strategi baru Pemerintah Indonesia yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang diluncurkan pada tahun 2008, untuk meningkatkan cakupan nasional secara cepat menuju Sanitasi Total. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Sehingga masyarakat dapat berpikir dan mengambil tindakan untuk meninggalkan kebiasaan buang air besar mereka yang masih di tempat terbuka dan sembarang tempat. Pemerintah menyediakan program untuk mendukung hal tersebut, yakni program sanitasi lingkungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi, yang diimplementasikan melalui kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yaitu sebuah inisiatif untuk mempromosikan penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan, dan drainase yang berbasis masyarakat dengan pendekatan tanggap kebutuhan. Sedangkan Sanimas merupakan singkatan dari sanitasi oleh masyarakat, sebuah inisiatif yang


dirancang untuk mempromosikan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) sebagai pilihan bagi masyarakat perkotaan yang miskin prasarana dan sarana sanitasinya, tinggal di kawasan padat penduduk (kumuh) dan memiliki sosial ekonomi yang relatif rendah (miskin) (Suara Merdeka, 2008). Indonesia mempunyai proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan sebesar 47,71% dan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan sebesar 51,19%. Sedangkan menurut provinsi, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di perkotaan dan pedesaan di Sumatera Utara sebesar 51,04% dan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak di perkotaan dan pedesaan sebesar 51,92% (Susenas, 2009). Kota Tanjung Balai merupakan salah satu kota yang buruk dalam hal kepemilikan sarana sanitasi dasar di provinsi Sumatera Utara. Karena masyarakatnya yang sebagian besar tinggal di pesisir pantai, bekerja sebagai nelayan, dan memiliki keadaan ekonomi yang rendah. Sebanyak 19.802 keluarga yang memiliki jamban (77,78%). Namun hanya 8.616 keluarga (43,511%) yang dinyatakan sehat (Profil Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2011). Karena kebanyakan masyarakat di Kota Tanjung Balai masih memiliki jamban jenis cemplung. Pembuangan tinja secara tidak baik dan sembarangan dapat mengakibatkan kontaminasi pada air, tanah, atau menjadi sumber infeksi, dan akan mendatangkan bahaya bagi kesehatan, karena penyakit yang tergolong waterborne disease akan mudah berjangkit (Chandra, 2007).


Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kecamatan Teluk Nibung merupakan kecamatan yang ada di Kota Tanjung Balai yang dinilai cukup buruk dalam hal kepemilikan sarana sanitasi dasar. Dimana jumlah keluarga dengan kepemilikan jamban di Kelurahan Semula Jadi (Kecamatan Datuk Bandar Timur) 2.692 (76,91%) dan di Kelurahan Beting Kuala Kapias (Kecamatan Teluk Nibung) 3.110 (77,75%). Namun yang dinyatakan sehat hanya 804 (29,866%) di Kelurahan Semula Jadi dan 634 (20,386%) di Kelurahan Beting Kuala Kapias (Profil Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2011). Pemerintah Kota Tanjung Balai khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) melalui kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) berinisiatif membangun prasarana dan sarana air limbah pemukiman untuk mengatasi hal tersebut. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya membangun fasilitas sanitasi untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK Plus++) dengan menggunakan dana APBN dan APBD. Maksud dari “Plus++” adalah karena tinja dapat diolah menjadi biogas di lokasi tersebut (biodigester) dan limbah cairnya diendapkan di settlersettler terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air (ramah lingkungan). Istilah MCK Plus++ sebenarnya sama saja dengan MCK komunal biasa, hanya namanya saja yang sedikit dibedakan. MCK Plus++ yang dibangun di Kelurahan Semula Jadi dan Kelurahan Beting Kuala Kapias berada di kawasan pesisir. Dimana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Menurut Wahyudin (2003), masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluraristik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan


gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Karena, struktur masyarakat pesisir sangat plurar, sehingga mampu membentuk system dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya. Pembangunan MCK Plus++ yang berada di Kelurahan Semula Jadi dan Kelurahan Beting Kuala Kapias sama-sama dibangun tahun 2011. Masing-masing MCK dibangun di atas lahan 150 m2. MCK di Kelurahan Semula Jadi dibangun di lingkungan IX, terdiri dari 8 bilik/ruangan dimana 2 diantaranya tidak disertai jamban di dalamnya, 4 keran yang letaknya diluar bilik/ruangan yang digunakan khusus untuk mencuci, 1 ruang operator, 1 tangki air, bak kontrol, inlet, dan mainhole/digester. Sedangkan MCK yang berada di Kelurahan Beting Kuala Kapias dibangun di lingkungan III dan kondisinya hampir sama dengan yang di Kelurahan Semula Jadi. Bedanya hanya jumlah bilik/ruangannya yang berjumlah 10 dan 2 diantaranya tidak disertai jamban juga di dalamnya. Program Sanimas di wilayah Provinsi Jateng sebenarnya sudah dimulai pada 2005 di lima kota. Salah satu contoh yang telah berhasil dalam program Sanimas adalah Kampung Bustaman yang masuk dalam wilayah Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Kampung yang berpenduduk 990 jiwa dari 330 KK ini adalah salah satu dari kampung padat dan miskin di Kota Semarang yang menjadi lokasi Sanimas. Mereka berhasil mengelola Sanimas dengan model MCK Plus++. Dalam pelaksanaannya, ini bukan saja telah menghasilkan biogas yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk memasak air dan memasak nasi,


tetapi telah menghasilkan rupiah yang cukup fantastis jumlahnya (Suara Merdeka, 2008). Menurut staf Satker Pengembangan Kinerja PLP Provinsi Jateng Widiarto, ST, kampung ini dalam 1 bulan bisa menghasilkan Rp 1,8 juta dari penggunaan fasilitas MCK Plus++ tersebut. Pemasukan dana tersebut masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan mulai dari pembangunan infrastruktur yang ada di kampung (perbaikan saluran/gorong-gorong/jalan) sampai kegiatankegiatan sosial keagamaan pun bisa di handel oleh Sanimas (Suara Merdeka, 2008). Pembangunan MCK Plus++ bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk berprilaku hidup bersih dan sehat serta tidak melakukan buang air besar sembarangan. Selain itu untuk menjaga agar sungai tidak tercemar. Adapun wilayah kerja MCK Plus++ ini mencakup satu lingkungan. Namun tidak menjadi masalah apabila masyarakat dari lingkungan lain ingin menggunakannya juga. Pembangunan MCK Plus++ tersebut dinilai masih terdapat banyak kekurangan. Seperti di Kelurahan Semula Jadi, air yang disediakan bukan berasal dari air PDAM seperti MCK di kelurahan Beting Kuala Kapias, melainkan air sungai yang dipompa yang berada dekat dengan MCK tersebut. Itu dikarenakan kurangnya debit air PDAM untuk sampai di kelurahan tersebut. Selain itu jarak yang dinilai cukup jauh dari rumah masyarakat menuju MCK Plus++ tersebut juga menjadi penyebab enggannya masyarakat Kelurahan Semula Jadi menggunakan MCK Plus++ yang dibangun dan memutuskan untuk menggunakan kembali air sungai yang letaknya tepat berada di belakang MCK Plus++ tersebut, baik untuk kegiatan mandi, cuci, maupun buang air besar.


Selama ini terdapat anggapan bahwa pembangunan MCK Plus++ di Kelurahan Semula Jadi dinilai kurang dimanfaatkan dan kurang terpelihara dibandingkan MCK Plus++ di Kelurahan Beting Kuala Kapias. Namun bukan berarti MCK Plus++ yang berada di Kelurahan Beting Kuala Kapias sudah dapat dikatakan terpelihara dan selalu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Untuk itu perlu adanya penilaian apakah pembangunan MCK Plus++ yang telah dibangun di dua kelurahan tersebut telah benar-benar dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat lingkungan sekitar. Sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak sia-sia dan dapat bermanfaat seterusnya bagi masyarakat di dua kelurahan tersebut. 1.2 Perumusan Masalah Kualitas dan lokasi MCK Plus++ yang dibangun dinilai kurang mendukung untuk dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat setempat, sehingga masih banyak juga masyarakat yang melakukan kegiatan mandi, cuci, dan buang air besar di sungai. Hal tersebut berdampak pada biodigester yang terdapat pada MCK tidak berfungsi dengan seharusnya. Untuk itu perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui apakah biodigester dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta bagaimana tingkat pemanfaatan, perilaku pemeliharaan dan kondisi fasilitas sanitasi mandi, cuci, dan kakus (MCK) Plus++ di Kelurahan Semula Jadi dan Kelurahan Beting Kuala Kapias Kota Tanjung Balai.


1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Umum Mengetahui gambaran tentang kondisi fasilitas sanitasi MCK Plus++ yang dibangun di kelurahan Semula Jadi dan kelurahan Beting Kuala Kapias, tingkat perilaku pemanfaatan (pengetahuan, sikap dan tindakan) yang dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas sanitasi tersebut serta mengetahui perilaku masyarakat (pengetahuan, sikap dan tindakan) dalam memelihara fasilitas sanitasi tersebut. 1.3.2. Tujuan Penelitian Khusus 1. Mengetahui karakteristik masyarakat pengguna MCK Plus++ di Kelurahan Semula Jadi dan Kelurahan Beting Kuala Kapias. 2. Mengetahui pengetahuan masyarakat pengguna MCK Plus++ di Kelurahan Semula Jadi dan Kelurahan Beting Kuala Kapias. 3. Mengetahui sikap masyarakat pengguna MCK Plus++ di Kelurahan Semula Jadi dan Kelurahan Beting Kuala Kapias. 4. Mengetahui tingkat pemanfaatan MCK Plus++ di Kelurahan Semula Jadi dan Kelurahan Beting Kuala Kapias. 5. Mengetahui tingkat pemeliharaan MCK Plus++ di Kelurahan Semula Jadi dan Kelurahan Beting Kuala Kapias. 6. Mengetahui kondisi/kualitas MCK Plus++ yang dibangun oleh pemerintah kota Tanjungbalai di kelurahan Semula Jadi dan kelurahan Beting Kuala Kapias.


1.4. Manfaat Penelitian 1. Dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan MCK Plus++ baik yang telah dibangun maupun MCK Plus++ yang akan dibangun, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari adanya MCK Plus++ tersebut. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat di Kelurahan Semula Jadi dan Kelurahan Beting Kuala Kapias tentang manfaat dan dampak dari penggunaan MCK Plus++ di wilayah tersebut apabila dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik dan benar. 3. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat khususnya di bidang sanitasi lingkungan.


BAB I PENDAHULUAN. yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana

Recommend Documents