BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG. Pada pengangkutan barang melalui laut, pengangkut mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin keamanan serta keselamatan muatan selama dalam kekuasaannya. Jika dalam pengangkutan barang khususnya muatan barang berbahaya melalui laut terjadi kecelakaan akibat terbakarnya muatan barang berbahaya tersebut, maka akan timbul permasalahan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap kerugian/ kerusakan muatan serta kapalnya. Dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab harus dilihat apakah pengangkut sudah memenuhi segala kewajibannya atau belum dan untuk dapat mengetahui hal itu terlebih dahulu harus melihat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab tersebut. Indonesia memiliki peraturan mengenai pangangkutan barang berbahaya melalui laut yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dalam Keputusan Menteri No. KM 02 Tahun 2010. Pengangkutan barang berbahaya melalui laut memerlukan penanganan khusus, seperti dari kemasan, penyimpanan dan persyaratan jenis kapal untuk mengangkut barang berbahaya. Sebagai contoh barang-barang berbahaya harus dimuat, disimpan dan diikatdengan aman dan benar sesuai dengan sifat barang-barang tersebut. Barang-barang yang tidak dapat digabung harus dipisahkan satu dengan lainnya. Barang yang mudah meledak (kecuali amunisi) yang beresiko tinggi harus disimpan dalam gudang khusus yang harus senantiasa terjaga dalam kendaraan tertutup selama di laut. Kapal yang mengangkut cairan atau gas yang mudah terbakar sarana pencegahan khusus harus disiapkan bila diperlukan untuk mencegah kebakaran atau ledakan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan studi peningkatan penanganan pengangkutan barang berbahaya di sektor transportasi laut yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pengangkut, barang yang diangkut dan keamanan penyimpanan. Kebutuhan peraturan mengenai pengangkutan barang berbahaya mulai dipenuhi dalam Konvensi Internasional SOLAS (Safety of Life at Sea = Keselamatan Jiwa di Laut)
I-1
1. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 17 Tahun 2000 telah ditetapkan Pedoman Penanganan Barang Berbahaya dalam kegiatan Pelayaran di Indonesia telah diatur berdasarkan ketentuan IMDG Code; 2. Keputusan Komite Keselamatan Maritim (Maritime Safety Committee Resolution) MSC Res 262 84 ~ telah dilakukan Amandemen terhadap International Maritime Dangerous Goods Code/ IMDG Code dengan Amandemen 34-08 (lMDG Code 2008); 3. Merubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/ Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia dengan Peraturan Menteri Perhubungan; Memutuskan dan Menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 TAHUN 2000 Tentang Pedoman Penanganan Bahan/ Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia pada Pasal l diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 A (1) Menunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Otoritas yang berkompeten (Competent Authority) dalam pelaksanaan peraturan Internasional tentang Pengangkutan Barang Berbahaya melalui laut (International Maritime Dangerous Goods/ IMDG Code 2008) di wilayah Perairan Indonesia. (2) Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugasnya sebagai Otoritas yang berkompeten (Competent Authority) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang: a. menyelenggarakan dan menetapkan penanganan barang berbahaya;
persyaratan
pelatihan
b. menetapkan klasifikasi barang berbahaya; c. mengesahkan kemasan barang berbahaya; d. memberikan pengesahan terhadap persyaratan tertentu dari IMDG Code 2008; e. memberikan pembebasan terhadap persyaratan dari IMD Code 2008.
I-2
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Merupakan wujud pembaharuan dan perubahan mendasar pada bidang peningkatan penanganan pengangkutan barang berbahaya di bidang pelayaran dan perwujudan pelayanan transportasi yang aman, efektif dan selamat. Sasaran yang ingin dicapai adalah sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, aman, efektif, terukur, sesuai dengan prinsip–prinsip Keselamatan Jiwa di Laut (Safety of Life at Sea) dan International Maritime Dangerous GoodsCode (IMDG-Code) serta Ketentuan di pelabuhan laut; Reeden Reglement 1926, Petroleum Vervoer Ordonante STBL 1927 no.234 yaitu: 1. Persyaratan pengangkutan barang berbahaya 2. Klasifikasi dan pengepakan 3. Pemberian tanda, lebel & plakat (marking, labeling and placarding) 4. Dokumen-dokumen dan persyaratan pemadatan 5. Muatan eksplosif di kapal-kapal penumpang (Explosive in passenger ships) 6. Memahami sifat barang berbahaya 7. Sifat kimia barang berbahaya 8. Mengenal bahan kimia beracun 9. Marine pollutants, radioactive dan waste material 10. Persyaratan pengepakan dan tangki-tangki 11. Pengepakan untuk mengantisipasi mengantisipasi gerakan kapal/ alat angkut 12. Ketentuan pemisahan barang berbahaya di kapal barang konvesional, kapal pengangkut peti kemas, kapal roll on/ roll of (RoRo), kapal-kapal jenis lain. 13. Kewajiban perusahaan pelayaran 14. Sistem dan prosedur barang berbahaya di pelabuhan 15. Sistem dan prosedur barang berbahaya di UTPK 16. Dangerous goods information system (DGIS)
I-3
17. Penanggulangan bahaya kebakaran dan kebocoran barang berbahaya 18. Tindakan darurat dan diagnosis Sebagai tindak lanjut dalam mendukung kinerja pengelola pelabuhan di bidang transportasi laut untuk meningkatkan pelayanan penanganan pengakutan barang berbahaya maka perlu peningkatan kompetensi petugas, mengefektifkan dan keselamatan waktu pelayanan penanganan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan laut. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan penanganan pengangkutan barang berbahaya di bidang pelayaran, maka perlu dilakukan “Studi Peningkatan Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya di Bidang Pelayaran”.
B. RUMUSAN MASALAH Bertolak dari latar belakang studi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1. Bagaimana gambaran umum pelaksanaan penanganan pengangkutan barang berbahaya di bidang pelayaran. 2. Bagaimana penerapan prosedur baku dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya di bidang pelayaran. 3. Bagaimana pelaksanaan pelatihan dan penetapan kompetensi petugas penanganan barang berbahaya di bidang pelayaran. 4. Kemungkinan terbaik peningkatan penanganan pengangkutan barang berbahaya di bidang Pelayaran.
C. RUANG LINGKUP DAN BATASAN KEGIATAN. 1. Ruang Lingkup Kegiatan a. Inventarisasi peraturan perundangan terkait pengangkutan dengan barang berbahaya baik nasional maupun Internasional. b. Identifikasi dan inventarisasi jenis barang berbahaya; c. Identifikasi dan inventarisasi jenis kemasan untuk pengangkutan barang berbahaya. d. Identifikasi dan inventarisasi persyaratan jenis kapal yang dapat digunakan untuk angkutan barang berbahaya;
I-4
e. Identifikasi dan inventarisasi konsep-konsep pengangkutan laut; f. Identifikasi kondisi eksisting penanganan barang berbahaya melalui laut; g. Identifikasi kendala yang dihadapi dalam pengangkutan barang berbahaya; h. Analisis kelemahan penanganan barang berbahaya melalui laut dilihat dari kondisi eksisting; i. Analisis kebutuhan peningkatan penanganan pengangkutan barang berbahaya di sektor transportasi laut dilihat dari aspek prasarana, SDM, sistem dan prosedur serta pengawasan. j. Rekomendasi. KESIMPULAN dan SARAN 2. Batasan Kegiatan Menyusun konsep peningkatan penanganan pengangkutan barang berbahaya di sektor transportasi laut A. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud studi untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi penangangan pengangkutanbarang berbahaya melalui laut saat ini. 2. Tujuan studi adalah tersusunnya konsep peningkatan penanganan pengangkutan barang berbahaya melalui laut. E. SISTEMATIKA STUDI Dalam penyusunan studi ini akan diuraikan secara singkat mengenai pembagian bab per bab, sehingga akan mudah memahami isi dan masalah yang dibahas. Untuk gambaran lebih jelasnya dipersiapkan dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, alasan pelaksanaan studi, kegiatan yang akan dilaksanakan, maksud dan tujuan penelitian, sistematika penelitian.
I-5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan dikemukan secara sistematis kajian teoritis dan konsep, kajian sebelumnya, kerangka konseptual dan definisi dan istilah yang berhubungan dengan rumusan permasalahan penanganan pengankutan barang berbahaya dibidang pelayaran
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN Dalam bab ini akan dijelaskan rancangan kajian, lokasi dan waktu, populasi dan teknik sampel, instrumen pengumpulan data, definisi operasional dan teknik analisis data yang terkait dengan ruang lingkup kajian penanganan pengankutan barang berbahaya dibidang pelayaran.
BAB IV
DATA DAN INFORMASI Dalam bab ini menjelaskan data dan informasi sarana, prasarana dan petugas pelaksana penanganan barang berbahaya di bidang pelayaran setiap lokasi survei
BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini dikemukakan analisia dan pembahasan dari rumuan permasalahan yang mengerucut menjadi penyusunan konsep prosedur penanganan pengakutan barang berbahaya aman, efektif dan selamat untuk penyelenggaraan transportasi laut
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan rekomendasi yang hasil analisis dan pembahasan yang tertuang pada Bab V sesuai rumusan masalah pada Bab I studi ini.
I-6
