BAB I PENDAHULUAN 1.1. Bentuk, Bidang dan Perkembangan Usaha 1.1.1. Nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
disingkat Kementerian PPN / Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) adalah kementerian yang mempunyai tugas
menyelenggarakan
pembangunan
nasional
membantu Presiden dalam negara. Kementerian
urusan dalam
di
bidang
pemerintahan
menyelenggarakan
Perencanaan
perencanaan untuk
pemerintahan
Pembangunan
Nasional
dipimpin oleh seorang Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN beralamat di Jalan Taman Suropati No. 2 Menteng Jakarta 10310. Website resmi dan nomor telepon kementerian PPN/Bappenas yaitu www.bappenas.go.id dan 021 319 34175.
1
2
1.1.2. Visi dan Misi •
Visi Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang Andal, Kredibel dan Proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.
•
Misi 1.
Menyusun
rencana
pembangunan
nasional
yang
berkualitas. 2.
Melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan/atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3.
Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.
1.1.3. Logo Bentuk dasar logo adalah karakter huruf B yang sekaligus menggambarkan karakter burung garuda. Gabungan karakter dasar logo membentuk sebuah busur panah yang siap melesatkan anak panah tepat ke arah tujuannya. Sekilas dasar logo yang berbentuk
3
huruf B juga terlihat seperti angka 3 yang mencerminkan tiga komponen visi Bappenas (lembaga perencana yang andal, kredibel, dan proaktif) dan tiga misi Bappenas. Logo baru Bappenas terdiri atas warna biru, hijau, dan orange. Biru mempunyai arti wawasan yang luas, berorientasi ke depan,
didukung
penguasaan
teknologi.
Hijau
berarti
mengutamakan pertumbuhan yang ramah lingkungan. Sementara itu, orange melambangkan penuh semangat, dinamis dan penuh optimisme untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Gambar 1 – Logo Kementerian PPN/Bappenas Sumber Gambar 1 : www.bappenas.go.id
1.1.4. Tugas, Tujuan dan Fungsi A.
Tugas Kementerian mempunyai
tugas
Perencanaan
Pembangunan
menyelenggarakan
urusan
Nasional di
bidang
perencanaan pembangunan nasional dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
4
B.
Tujuan 1. Terwujudnya
rencana
pembangunan
nasional
(RPJPN,
RPJMN, dan RKP) yang berkualitas. 2. Terlaksananya penugasan lainnya dari presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. C.
Fungsi 1. Pengembalian
kebijakan
yaitu
Perencanaan
penyusunan
rencana pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN, RKP), Penganggaran dalam penyusunan alokasi pendanaan. 2. Koordinasi yaitu Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, Koordinasi pencairan sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri. 3. Think-tank yaitu Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, Fasilitasi pembinaan instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah dan Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi. 4. Administrasi
yaitu
Pengelolaan
dokumen
perencanaan,
Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan, Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi, Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.
5
1.1.5. Struktur Organisasi A.
Struktur
Organisasi
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan Nasional
Gambar 2 – Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Sumber Gambar 2 : www.bappenas.go.id
Bagian Urusan Dalam
Bagian Perlengkapa n dan Tata Usaha
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Persediaan Sub Bagian Sub Bagian Pengujian Kas & Rumah Persuratan, Pelaporan & Penatausah Perintah Perbendaha Tangga & Pengadaan Keuangan Pemeliharaa aan Barang Pembayaran raan Angkutan & Ekspedisi n
Bagian Keuangan
B.
Sub Bagian Pelaporan Pembayaran
Bagian Verifikasi Anggaran
Biro Umum
6
Struktur Organisasi Biro Umum Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional
Gambar 3 – Struktur Organisasi Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas
Sumber Gambar 3 : Modul Tupoksi Biro Umum Permen 005/2008
7
1.2. Tujuan dari Ruang Lingkup Unit Kerja Dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Tahun 2007 No. PER.005/m.PPN/10/2007 Pasal 85 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: A.
Pelaksanaan penatausahaan kas dan anggaran belanja.
B.
Pelaksanaan verifikasi data dan dokumen serta pelaporan keuangan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Tahun 2007
No. PER.005/m.PPN/10/2007 Pasal 87 Bagian Keuangan dibagi menjadi 2 sub bagian yaitu Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan dan Sub Bagian Pelaporan Keuangan. Tujuan dari Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan yaitu melakukan penatausahaan kas, urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor, dan melaporkan kegiatannya. 1.3. Hubungan Kerja Dengan Unit Lain Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara
8
Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa : Hubungan Bendahara pengeluaran (BP) dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya dan wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran. 1.4. Tujuan Magang dan Tujuan Penulisan Laporan 1.4.1. Tujuan Magang Tujuan dari kegiatan magang adalah proses akhir perkuliahan yang memiliki kedudukan sama dengan mata kuliah lain, namun berbeda bentuk, proses belajar mengajar ditetapkan sebesar empat satuan kredit semester (SKS), dan terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu Kegiatan Magang dan Kegiatan Penyusunan Laporan Magang / Tugas Akhir. 1.4.2. Tujuan Penulisan Laporan Tujuan penyusunan Laporan Magang / Tugas Akhir yaitu untuk menempuh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
