BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Bentuk Usaha, Bidang dan Perkembangan Bentuk Usaha

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Bentuk Usaha, Bidang dan Perkembangan

1.1.1

Bentuk Usaha Dalam pelaksanaan magang ini, mahasiswa mendapat kesempatan untuk menganalisa dunia kerja sebenarnya yang sesuai dengan pendidikan yang dapat dari perkuliahan. Sehingga dengan demikian segala teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dapat diuji dan dipraktekkan dalam dunia kerja yang sesungguhnya sekaligus mengukur kemampuan dalam bekerja di suatu perusahaan/organisasi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR mempunyai fungsi yaitu ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. 1. Legislasi, Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. 2. Anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undangundang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. 3. Pengawasan, Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memiliki berbagai macam lembaga pengatur dan wadah penggerak fungsi dan tujuannya, diantaranya adalah :

1

1. Partai Fraksi Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR,fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi. Dan salah satu dari sekian banyaknya frakasi yang menduduki kursi keanggotaan di DPR-RI adalah di tempat penulis melaksanakan tugas magang yaitu di Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Fusi

ini

menjadi

simbol

kekuatan

PPP,

yaitu

partai

yang

mampu

mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Dewan Pimpinan Pusat PPP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan atau sebutan lainnya, serta Pimpinan Ranting berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempunyai VISI dan MISI diantaranya adalah : a. Visi F-PPP Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

2

a. Misi F-PPP 

PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan

masyarakat

meningkatkan

yang

mutu

beriman

kehidupan

dan

bertaqwa

beragama,

kepada

Allah

mengembangkan

SWT,

ukhuwah

Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya

faham-faham

atheisme,

komunisme/marxisme/leninisme,

serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia. 

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban

dasar

manusia

sesuai

harkat

dan

martabatnya

dengan

memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neofeodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan. 

PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika.



PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.



PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridlai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan

3

hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. 2. Komisi Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Tugas Komisi di bidang anggaran lain: 1. mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan 2. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah. Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain: 1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya; 2. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; 3. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta 4. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD. 4

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses

1.1.2

Bidang Usaha DPR-RI khususnya pada tempat penulis melaksanakan tugas magang yaitu di Fraksi Partai Persatuan Pembanguan merupakan suatu wadah organisasi untuk menunjang fungsi dari DPR-RI serta melaksanakan tugas tugas wewenang yang diberikan oleh DPR-RI dan juga menjadi tempat untuk melaksanakan Visi dan Misi FPPP. Berdirinya F-PPP sampai saat ini terbukti bahwa F-PPP menjadi partai politik yang sudah dipercaya dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia dan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai keagamaannya, Visi dan Misi serta pengabdiannya terhadap bangsa, Negara dan masyarakat Republik Indonesia terlebih sejak pertama kalinya F-PPP didirikan yaitu pada 1973, ketika F-PPP memproklamirkan bahwa F-PPP adalah “Rumah Besar Umat Islam” Dalam menjalankan dan melaksanakan prinsip dan tanggung jawab serta memegang

teguh

amanah

dan

kepercayaan

masyarakat

Indonesia

F-PPP

menggunakan system penetapan anggotanya melalui Pemilihan Suara (Pemilu) yang dilakukan 5 th sekali oleh masyarakat dan masa jabatan adalah 1Periode yaitu 5 (lima) tahun. F-PPP juga meggunakan system rekrutment fresh graduate, merekrut orang-orang yang tepat sesuai dengan kompetensi dan mengembangkan kompetensi karyawan. 1.1.3

Perkembangan Usaha Sejalan dengan perkembangan zaman dan perubahan waktu dapat dipastikan bahwa persaingan akan berdatangan oleh partai-partai lain, atau partai yang baru terbentuk akan semakin banyak, sehingga untuk merebut kepercayaan atau minat 5

masyarakat akan semakin terpecah. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan saat ini bukanlah lagi satu satunya partai yang konsistensinya pada bidang keislamannya. Ini terbukti dengan naik turunnya jumlah perolehan kursi untuk calon Anggota Dewan, dan berikut perkembangan perolehan suara dari tahun 1977 sampai dengan 2009 : 

Tahun 1977 memperoleh suara sebanyak 18.743.491 (29,29%) dan mendapatkan kursi anggota dewan sebanyak 99 kursi dan juga menduduki peringkat ke-2









Tahun 1992 memperoleh suara sebanyak 16.624.647 (17%) dan mendapatkan kursi anggota dewan sebanyak 62 kursi dan juga menduduki peringkat ke-2













1.2

Tujuan dan Ruang Lingkup Unit Kerja 1.2.1

Tujuan Unit Kerja Setiap bagian atau unit dari sebuah organisasi atau perusahaan mengadakan kegiatan, pasti telah menetapkan suatu rancangan tujuan yang telah 6

direncanakan dengan matang. Dengan adanya penetapan tujuan yang tegas dan jelas maka dapat mengarahkannya dengan baik sehingga diharapkan dengan berjalannya rencana tersebut, akan memperoleh keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

1.2.2

Ruang Lingkup Unit Kerja Penulis selama magang ditempatkan pada Angota Dewan F-PPP dan juga merupakan Anggota dari Komisi XI (sebelas), sebagai AA (Assistant anggota). Menjadi Asistant Anggota (AA) merupakan suatu pekerjaan yang sangan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan dari Anggota Dewan. Ruang lingkup unit kerja Asistant Anggota (AA) dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Melakukan kegiatan manajemen perkantoran, seperti : a. Pengarsipan,pengandaaan,dan penyortiran dokumen. b. Membuat susunan kegiatan Anggota Dewan c. Mempersiapkan dokumen d. Menyampaikan informasi

2. Melakukan Kegiatan sekretaris, seperti : a. Melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat administratif 

Menelepon



Mengagendakan kegiatan



Mengatur jadwal kegiatan



Menyiapkan dan pembuatan laporan 7



Menyusun/ membuat surat untuk kepentingan pimpinan



Menerima tamu dan bertamu mewakili pimpinan



Menginformasikan



Menjaga kebersihan dan kerapian kantor untuk menciptakan kenyamanan kerja



dan, kebutuhan dalam ruang lingkup ruang pekerjaan

b. Melaksanakan kegiatan yang bersifat pribadi kepada pimpinan, seperti : 

Mengingatkan pimpinan mengenai kewajiban yang resmi atau perjanjian.



Menemani pimpinan pada setiap kegiatan atau tugas pimpinan yang berhubungan dengan pekerjaan



1.3

Menangani keuangan pimpinan yang bersifat pribadi

Hubungan Kerja Dengan Unit Lain Di Fraksi Partai Persatuan Pembanguan memiliki Anggota Dewan yang memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh DPR-RI sebagai anggota yang memiliki karyawan / pekerja pada bagian yang dapat menunjang segala aktifitas dan tugas sebagai Anggota Dewan bagian itu adalah : 1. Anggota Dewan degan Tenaga Ahli Anggota (TAA) Tugas seorang Tenaga Ahli Anggota (TAA) sangatlah berkaitan dengan Anggota Dewan. Dikarenakan setiap kegiatan Rapat Anggota Dewan maka TAA yang akan membuat dan mengumpulkan bahan bahan rapat yang akan diserahkan oleh Anggota Dewan. Tugas TAA juga sangat penting karena tugas seorang TAA sangat

8

luas, contohnya pembangunan citra Anggota kepada masyarakat sebagai wakil rakyat. 2. Tenaga Ahli Anggota (TAA) dengan Tenaga Ahli Fraksi (TAF) Tenaga Ahli Anggota (TAA) dengan Tenaga Ahli Fraksi (TAF) berkaitan karena ketika akan diadakan rapat fraksi , TAA akan membuat dan menganalisis rangkuman kegiatan rapat untuk diserahkan kepada TAF dan di arsip guna untuk kepentingan TAF. 3. Tenaga Ahli Angota (TAA) dengan Asistant Anggota (AA) Tenaga Ahli Angota (TAA) dengan Asistant Anggota (AA) juga sangat berkaitan karena setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota, harus

diinformasikan

kepada TAA. Contohnya informasi rapat yang akan dilakukan oleh ANggota Dewan, TAA harus mengumpulkan bahan-bahan dan menganalisis rapat. Begitu pula sebaliknya, TAA akan memberikan hasil analisis rapat untuk diarsipkan, ini berguna untuk keperluan Anggota Dewan. 4. Asistant Anggota (AA) dengan Anggota Dewan Tugas Asistant Anggota (AA) berkaitan penting dengan semua kegiatan yang akan dilakukan oleh Anggota Dewan, seperti jadwal rapat, penerimaan tamu, dan berbagai informasi yang harus diterima oleh Anggota Dewan. 5. Sekretariat Fraksi dengan Asistant Anggota (AA) Sekterariat Fraksi dengan Asistant Anggota memiliki keterkaitan pekerjaan, dimana setiap surat yang akan dikirimkan harus mempunyai cap fraksi untuk mengesahkan surat tersebut, dan pengesahan surat yang akan dikirimkan hanya secretariat fraksilah yang mempunyai wewenang itu. Serta surat masuk untuk anggota dikirimkan kesekretariat fraksi, maka dari itu setiap informasi atau tugas untuk anggota, Sekretariat yang mengetahui terlebih dahulu. Maka Asistant Anggota

9

keterkaitannya dengan Sekretariat sangatlah penting untuk melancarkan segala kegiatan atau pekerjaan Asistant Anggota itu sendiri.

1.4

Tujuan Magang dan Tujuan Penulisan Laporan 1.4.1. Tujuan Magang Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan magang adalah : 1. Sebagai persiapan keterampilan kerja mahasiswa/i yang nanti akan memasuki dunia kerja. 2. Menciptakan dan memberikan pandangan yang luas wawasan kepada penulis tentang Organisasi,Lembaga,Perusahaan,dan usaha. 3. Rasa disiplin & penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 4. Agar penulis mampu memahami

karakteristik

orang lain &

bagaimana

bersosialisasi dengan orang lain. 5. Penulisan laporan merupakan sebuah bukti bahwa penulis telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sidang akhir, guna menyelesaikan studinya pada program D III Manajemen.

1.4.2 Tujuan Penulisan Laporan 1. Syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) di Universitas Mercu Buana. 2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan ilmu yang di terima selama praktek kerja. 3. Melatih penulis untuk dapat menganalisis pengalaman kerja yang pernah dilakukan pada Fraksi Partai Persatuan Pembanguan (F-PPP) di DPR-RI, dan dipadukan dengan teori yang pernah di serap selama masa perkuliahan.

10

4. Agar mahasiswa/i dapat menyeimbangkan antara kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun dengan keterampilan berkomunikasi tulisan 5. Melatih & mendidik Mahasiswa/i dalam hal beradaptasi, bersosialisasi dan mendisiplinkan diri dalam menghadapi dunia kerja

11

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Bentuk Usaha, Bidang dan Perkembangan Bentuk Usaha

Recommend Documents