BAB I PENDAHULUAN. A. Pengertian Umum Rencana Kerja SKPD Kabupaten Pandeglang

BAB I PENDAHULUAN Perencanaan

Kinerja

Tahun

2016

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana

Strategis

Periode

2011-2016

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang yang telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2016 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur di Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan

tugasnya.

Sehingga

target

kinerja

yang

telah

direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten

Pandeglang

ini

diharapkan

dapat

terpantau

dan

terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Stratgis.

Sehingga

dapat

dilakukan

koreksi

jika

terjadi

penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1. Latar Belakang A. Pengertian Umum Rencana Kerja SKPD

Kabupaten

Pandeglang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Revisi Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Pandeglang, yang memuat kebijakan, program

Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016

1

dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2016, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui SKPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipsi masyarakat. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Pandeglang, Inspektorat Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman pada Renstra Inspektorat dan mengacu kepada RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011–2016. Sebagaimana diamanatkan

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Inspektorat Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. Proses Penyusunan Rencana Kerja SKPD Proses

penyusunan

Rencana

Kerja

SKPD

diawali

dengan penyusunan agenda kerja dan penyiapan datadata/informasi perencanaan pembangunan daerah oleh Tim Penyusun Rencana Kerja SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja SKPD.


2

Rancangan awal Rencana Kerja SKPD disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD),

Renstra

SKPD

dan

hasil

evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta berdasarkan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD ini dibahas dalam forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD yang mencakup : 

Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;



Penajaman indikator dan target kinerja, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi SKPD;



Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan



Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai dengan rancangan awal RKAP yang disampaikan oleh Bappeda. Hasil kesepekatan dalam pembahasan forum SKPD

atau forum gabungan SKPD tersebut dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD / Forum Gabungan SKPD dan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Rancangan rencana kerja SKPD disusun oleh masingmasing SKPD dan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada


3

setiap rancangan rencana kerja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Rancangan rencana kerja SKPD yang telah diverifikasi tersebut kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan rancangan akhir rencana kerja SKPD yang kemudian ditetapkan dan disahkan sebagai Rencana Kerja SKPD oleh Bupati.

C. Kaitan Renja SKPD dengan Proses Penyusunan RAPBD Rencana Kerja SKPD yang telah disahkan oleh Bupati merupakan bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana prioritas kegiatannya sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendapatan lainnya. Melalui Rapat Koordinasi Bidang (Pra Musrenbang RKPD)

dilakukan

pembahasan

terhadap

keseluruhan

Rencana Kerja SKPD yang kemudian dikoordinasikan dalam upaya penyusunan Rancangan RKPD. Rancangan RKPD yang telah disahkan menjadi RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai tahap dalam penyusunan RAPBD dan juga sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun RKASKPD.

D. Kaitan Renja SKPD dengan Tupoksi Masing-Masing SKPD Sebagaimana

kita

ketahui

bahwa

setiap

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

SKPD dengan

kewenangan dan urusan masing masing dari SKPD tersebut,


4

sehingga dalam penyusunan Renja SKPD pun disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD. Proses perencanaan tahunan SKPD diawali dengan menyusun rancangan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mempertimbangkan kebijakan dan program yang

dilaksanakan

oleh

instansi

pemerintah/lembaga

lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan serta alokasi

anggaran/kegiatan

masyarakat

yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah dapat bersinergi dalam pencapaiannya.

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja SKPD Inspektorat kabupaten Pandeglang Tahun 2016 adalah :  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2014;  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;


5

 Peraturan Tahapan,

Pemerintah

Nomor

Tata

Penyusunan,

Cara

8

Tahun

2008

tentang

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;  Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan

Pemerintah

Nomor

Tahapan,

Tata

Penyusunan,

Cara

8

Tahun

2008

tentang

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang;  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025;  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;


6

 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang perlu segera ditangani.

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Renja

SKPD,

latar

belakang

penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD dan sistematika penulisan. BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

INSPEKTORAT

TAHUN 2014 Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2014) dan perkiraan pencapaian tahun berjalan (tahun 2015) serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.


7

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab

ini

memuat

telaahan

terhadap

kebijakan

nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta program

dan

kegiatan

SKPD

Tahun

2016

dan

Prakiraan Maju Tahun 2017 BAB IV

PENUTUP Berisikan mendapat

catatan-catatan perhatian,

penting baik

yang

dalam

perlu rangka

pelaksanaannya maupun rencana tindak lanjut.


8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2014 Dan Capaian Renstra SKPD A. Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun 2014 Untuk Tahun Anggaran 2014, Inspektorat Kabupaten Pandeglang

memperoleh

anggaran

sebesar

Rp.3.085.765.000,- untuk membiayai 8 program yang terdiri dari 23 Kegiatan. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.733.194.571,- atau sebesar 88,57%. Adapun rincian realisasi per program dan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 1.

No A.

Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2014

Program dan Kegiatan

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Rencana Realisasi % (Rp.) (Rp.)

Program pelayanan administrasi Perkantoran

683.693.100

660.936.055

96.67%

1.

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

193.762.500

188.552.900

97.31%

2.

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

308.575.600

302.053.618

97.89%

3.

Kegiatan Layanan Administrasi Kantor

181.355.000

170.329.537

93.92%

Program peningkatan sarana & prasarana aparatur

124.745.500

124.374.816

99.70%

B. 1.

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

99.000.000

98.658.316

99.65%

2.

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor

25.745.500

25.716.500

99.89%


9

No C.



Program Peningkatan Disiplin Aparatur

73.255.000

61.360.000

83.76%

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

73.255.000

61.360.000

83.76%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

403.100.000

339.504.000

84.22%

1.

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

163.100.000

122.580.000

75.16%

2.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan JFA dan JFPP

240.000.000

216.924.000

90.39%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

68.115.000

67.107.000

98.52%

1.

Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

55.360.000

54.850.000

99.08%

2.

Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD

12.755.000

12.257.000

96.10%

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

25.595.000

25.595.000

100.00%

1.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

16.850.000

16.850.000

100.00%

2.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

8.745.000

8.745.000

100.00%

1.692.761.400

1.439.817.700

85.06%

566.320.000

387.044.500

68.34%

1.

D.

E.

F.

G.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

2.

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

93.440.000

77.471.000

82.91%

3.

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

91.357.500

90.107.500

98.63%

4.

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

88.494.900

63.115.100

71.32%

5.

Kegiatan Evaluasi LAKIP Kabupaten

45.770.000

45.770.000

100.00%


10

No



6.

Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Temuan APIP

169.480.000

168.637.600

99.50%

7.

Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan

152.952.000

152.952.000

100.00%

8.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan PEMDA/SKPD

151.682.000

151.682.000

100.00%

9.

Kegiatan Pengelolaan Tindak Tuntuttan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi (TP-TGR)

109.215.000

109.145.000

99.94%

10.

Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

224.050.000

193.893.000

86.54%

H.

Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum

14.500.000

14.500.000

100.00%

Pameran pembangunan Tingkat kabupaten

14.500.000

14.500.000

100.00%

3.085.765.000

2.733.194.571

88.57%

1.

Jumlah

B. Realisasi Program/Kegiatan target kinerja

yang

tidak

memenuhi

Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan

tidak

bisa

dilaksanakan sepenuhnya. 2) Terdapat beberapa kegiatan yang secara anggaran tidak mencapai

target

sedangkan

secara

target

kinerja

sepenuhnya terpenuhi. 3) Hampir semua kegiatan dapat terpenuhi secara target kinerja.


11

C. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yaitu : 1) Jadwal

diklat

pembentukan

Jabatan

Fungsional

Auditor Terampil dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP yang tidak bisa diikuti. Sedangkan untuk

jabatan

fungsional

auditor

ahli

bisa

dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : A. Unsur Pimpinan adalah Inspektur B. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; C. Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, terdiri dari : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I; 2. Inspektur Pembantu Wilayah II; 3. Inspektur Pembantu Wilayah III; 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.


12

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang didukung oleh 57 (lima puluh tujuh) orang Pegawai, terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil, 10 (sepuluh) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Pandeglang terdiri dari 7 (tujuh) orang berpendidikan Magister (S2), 33 (tiga puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 5 (lima) orang berpendidikan Sarjana Muda (D-III), 9 (sembilan) orang SLTA dan 3 (tiga) orang SLTP. Secara Struktural Jabatan/Esselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/a sebanyak 5 (lima) orang, Eselon IV/a sebanyak 3 (tiga) orang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang

mempunyai

tugas

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa

dibidang

pembangunan,

pemerintahan

dan

kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kabupaten Pandeglang mempunyai Fungsi : a. Penyusunan perencanaan dibidang pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan; Rencana Kerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016

13

d. Pelaksanaan

pemeriksanaan,

pengusutan,

pengujian,

penilaian tugas pengawasan; e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan; f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan inspektorat; g. Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan instansi lain; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Pandeglang

kinerja

pelayanan

berdasarkan

Inspektorat

indikator

kinerja

Kabupaten yang

sudah

ditentukan dalam standar pelayanan minimal maupun IKK Inspektorat Kabupaten Pandeglang harus dilaksanakan oleh Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang

dalam

memberikan

pelayanan kepada masyarakat/publik. Dengan ditetapkannya standar pelayanan minimal tersebut akan memudahkan pihak lain

(masyarakat/publik)

untuk

mendapatkan

kepastian

prosedur, dasar hukum dan waktu terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana digambarkan dalam lampiran 1 (satu) dokumen rencana kerja ini.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Pada umumnya penyelenggaraan manajemen birokrasi di Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik seiring dengan kecenderungan perubahan perbaikan budaya kerja birokrasi

secara

pelaksanaan

nasional.

tugas

pokok

Prinsip service dan

fungsi


oriented dalam semakin

dapat

14

ditunjukkan baik secara institusional oleh masing-masing satuan kerja maupun secara personal oleh aparat birokrasi. Penguatan sikap yuridis, penegakan disiplin kerja, disiplin pengelolaan administrasi dan keuangan,

serta peningkatan

partisipasi masyarakat selama ini telah menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut. Namun demikian seluruh upaya yang dilaksanakan itu sangat disadari belum dapat menghilangkan sama sekali perilaku penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu pengawasan intern pemerintah senantiasa dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi sehingga dapat ditemukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi di Kabupaten Pandeglang secara terus menerus. Pada tahun 2013 jumlah temuan sebanyak 304 dengan rekomendasi sebanyak 291 dan telah ditindak lanjuti sebanyak 70 sehingga masih terdapat rekomendasi sebanyak

221

rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Dengan total nilai kerugian daerah sebesar Rp. 163.284.165 dan kerugian daerah yang berhasil ditarik sebesar Rp. 35.298.624,- atau total kerugian daerah yang belum ditarik sebesar Rp. 127.840.877,Kemudian tahun 2014 jumlah temuan sebanyak 152 dengan rekomendasi sebanyak 275 dan telah ditindak lanjuti sebanyak 120 sehingga masih terdapat rekomendasi sebanyak 5 dalam proses tindak lanjut dan 150 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Dengan nilai kerugian yang berhasil ditarik sebesar Rp. 118.915.482,- dari

total kerugian sebesar Rp.

205.470.091,- sehingga masih terdapat tunggakan kerugian sebesar Rp. 86.564.609,- yang belum ditarik.


15

Keadaan yang digambarkan di atas masih terjadi karena beberapa hal, antara lain : 1. Pemahaman

terhadap

ketentuan

perundang-undangan

masih minim; 2. Pengawasan atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas bawahan belum maksimal; 3. Kepedulian pimpinan unit kerja atas tindak lanjut hasil pemeriksaan masih kurang; 4. Tidak pernah ada hukuman yang diberikan oleh atasan langsung

kepada

pimpinan

unit

kerja

yang

tidak

menindaklanjuti temuan; 5. Kurangnya pemahaman pemegang kas, sehingga terjadi kesalahan tunjangan

berulang keluarga

dalam dan

ketentuan

perpajakan,

ketentuan-ketentuan

lainnya

dalam pengelolaan keuangan. Kondisi lainnya yang dapat digambarkan adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan mulai meningkat sebagai akibat bergulirnya reformasi. Kepekaan masyarakat semakin tinggi, masyarakat semakin berani untuk melaporkan adanya

dugaan

praktek

penyimpangan.

Fungsi-fungsi

pengawasan tersebut dilakukan secara pribadi dan juga disalurkan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Inspektorat Kabupaten Pandeglang senantiasa menanggapi dengan baik dengan memproses setiap laporan masyarakat sampai tuntas. Adanya pelaporan atau pengaduan masyarakat tentang dugaan

penyimpangan

penyelenggaraan

pemerintahan

merupakan kecenderungan positif apabila ditinjau dari sisi peningkatan pengawasan masyarakat (wasmas). Tetapi disisi lain hal ini juga dapat menjadi tolok ukur terhadap efektifitas


16

pengawasan reguler yang dilaksanakan oleh Aparat Penawasan Intern Pemerintah (APIP), bahwa pengawasan belum mencapai tingkatan yang maksimal. Hal ini dapat terjadi antara lain karena adanya kemungkinan kelemahan-kelemahan dalam sistem

atau

prosedur

pengawasan,

kurang

memadainya

pengalokasian sumber daya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Visi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yaitu “Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembangan di bidang

agribisnis dan

pariwisata

berbasis

pembangunan

pedesaan” merupakan cita-cita seluruh lapisan birokrasi dan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Visi tersebut hendaknya menjadi sumber inspirasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menetapkan kondisi ideal yang diharapkan menurut ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masingmasing. Bagi Inspektorat kiranya “pemerintahan daerah yang bersih” dan “supremasi hukum” merupakan kata kunci yang mengajak seluruh organ lembaga ini dalam mencurahkan segala perhatian, konsentrasi, komitmen dan dedikasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Secara sadar Inspektorat institusi

akan menempatkan

pendukung

utama

diri

sebagai

tercapainya

visi

salah

satu

Pemerintah

Kabupaten Pandeglang. Pemerintahan

daerah

yang

bersih

merupakan

penyelenggaraan pemerintahan yang terjaga dari praktek yang korup,

kolusif

dan

dilakukan

dengan

akuntabel

terhadap

nepotis. cara

Pemerintahan

menegakkan

rakyat,

bersih

supremasi

mengembangkan

hanya hukum,

partisipasi

publik, transparan kepada publik, pemanfaatan sumber daya


17

dan kelembagaan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang profesional, dan berorientasi masa depan. Undang-undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah payung hukum yang menjadi dasar

yang

kuat

dan

menghilangkan

keraguan

dalam

memberantas praktek penyimpangan tanpa pandang bulu. Peluang untuk melakukan kehendak Undang-Undang tersebut menjadi lebih besar dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pencegahan penyimpangan akan lebih maksimal dengan adanya prosedur yang ketat dan teratur. Untuk itu terbitnya Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara menjadi faktor pendukung dalam memperbesar peluang pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 akan mengurangi masalah kerugian negara dan kewajiban penyetoran kepada negara yang disebabkan oleh kelalaian pemegang kas (bendahara). Karena undangundang

ini

mewajibkan

jabatan

fungsional,

pengangkatan

sehingga

akan

bendahara

terjadi

dalam

peningkatan

pemahaman para bendahara terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Disamping itu

seringnya

pergantian

pejabat

bendahara

akan

bisa

dikurangi. Disamping perundang-undangan yang dapat memberikan dukungan,

ada

pula

undang-undang

yang

memberikan

tantangan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah


18

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan. Tantangan penerapan aturan ini akan dialami pada tahap awal, tetapi pada akhirnya akan tetap berdampak positif

terhadap

kesempurnaan

administrasi

keuangan

pemerintah. Dengan memahami peluang dan tantangan tersebut maka kesiapan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan akan lebih mantap. Dan pada akhirnya pencapaian cita-cita tersebut akan dapat menunjukkan kecenderungan umum berupa : 1. Menurunnya kasus yang merugikan Negara/daerah; 2. Meningkatnya disiplin kepegawaian, administrasi, anggaran dan perpajakan; 3. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan prosedur/tata kerja yang berlaku pada umumnya; 4. Membaiknya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam aspek pembiayaan, prosedur dan jangka waktu pelayanan. Dalam perspektif yang lebih sempit, berhubungan dengan tugas pokok Inspektorat maka kondisi yang dapat dijadikan tolok ukur antara lain : 1. Teridentifikasinya

perilaku

yang

menyimpang

dari

perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi; 2. Meningkatnya persentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tepat waktu; 3. Tuntasnya tindak lanjut atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan daerah;


19

4. Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan perundangundangan yang berlaku; 5. Terselesaikannya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat; 6. Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi.

Analisis Faktor Internal dan Eksternal 1) Kekuatan – Peluang ( strength – opprtunity ) a)

Optimalisasi Aparatur melalui dukungan lembaga pembina pengawasan fungsional

b)

Optimalisasi Aparatur dan kewenangan melakukan pemeriksaan

terhadap

Instansi

lain

berdasarkan

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. 2) Kekuatan – Ancaman ( Strength – Threath ) a)

Optimalisasi

Aparatur

dan

Petunjuk

Operasional

pemeriksaan untuk meningkatkan respon Instansi lain; b)

Optimalisasi Organisasi dan Aparatur guna memenuhi harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah ;

c)

Optimalisasi Organisasi dan Aparatur serta Petunjuk Operasional pemeriksaan guna memenuhi tuntutan terhadap transparansi.

3) Kelemahan – Peluang ( Weekness – Opportunity ) a)

Tingkat pemahaman tentang hasil audit dan standar audit melalui

peran

lembaga

Pembina

Pengawas

Fungsional ;


20

b)

Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta

standar

Masyarakat

audit

untuk

terhadap

memenuhi

akuntabilitas

harapan kinerja

Pemerintah. 4) Kelemahan – Ancaman ( Weekness – Threath ) a)

Tingkatkan pemahaman kode etik dan standar audit guna peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan ;

b)

Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar audit untuk mendorong peran LSM dibidang pengawasan Masyarakat;

c)

Tigkatkan pemahaman kode etik serta standar audit guna meningkatkan respon Instansi lain.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengn membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dimana antara Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten

Pandeglang

dilakukan

proses

membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan karena beberapa alasan diantaranya : 1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang; 2. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut sesuai rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan; 3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang cocok namun besarannya berbeda.


21

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran 2 tentang review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016 pada Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang.


22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional A. Prioritas Pembangunan Nasional Telahaan terhadap kebijakan nasional diupayakan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

dan

terkait

dengan

visi

misi

pemerintah

Kabupaten Pandeglang. Yang menjadi prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Menghadirkan

kembali

negara

untuk

melindungi

segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3. Membangun

Indonesia

dari

pinggiran

dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Memperkuat

kehadiran

negara

dalam

melakukan

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa;


23

9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

B. Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Prioritas sebagaimana

pembangunan yang

tertuang

provinsi

banten

dalam Rencana

adalah Strategis

Daerah (Renstrada) Provinsi Banten yang mana telah ditetapkan 9 (Sembilan) prioritas daerah sebagai berikut : 1) Penataan system kepemerintahan yang baik (good governance),

pemerintahan

yang

bersih

(clean

government) serta peningkatan aparatur pemerintahan daerah; 2) Pemeliharaan dan peningkatan pertahanan keamanan, ketertiban, pemantapan system politik dan penegakan supremasi hokum; 3) Peningkatan kualitas SDM, kemandirian masyarakat, dan permasyarakatan IPTEK; 4) Penggalangan persatuan, partisipasi dan kemitraan sinergis; 5) Percepatan

pemulihan

krisis

dan

pembangunan

ekonomi; 6) Peningkatan sarana dan prasarana dasar; 7) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, tata ruang, dan lingkungan hidup; 8) Pemeliharaan

dan

pengembangan

budaya

dan

kehidupan agamis; 9) Penguatan jaringan kerjasama dan promosi;


24

C. Prioritas Pembangunan Pandeglang Memperhatikan

Pemerintah

prioritas

Kabupaten

pembangunan

nasional

maupun prioritas pembangunan Provinsi Banten serta berdasarkan beberapa isu strategis dan permasalahan mendasar

pembangunan

sebagaimana

yang

di

telah

Kabupaten

diuraikan

Pandeglang

maka

prioritas

pembangunan Kabupaten Pandeglang adalah : 1) Penanganan

kemiskinan

yang

diprioritaskan

pada

kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat; 2) Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

sarana

dan

prasarana pendidikan; 3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 4) Meningkatkan kualitas dan pengawasan pembangunan infrastruktur daerah teutama yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dan agribisnis serta daerah tertinggal dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat kearah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; 5) Mewujudkan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi sumber

daya

alam

dalam

rangka

stabilitas

perekonomian daerah; 6) Mewujudkan

kelestarian

Sumber

Daya

Alam

dan

Konservasi Lingkungan Hidup berdasarkan Tata Ruang Wilayah

(RTRW)

Kabupaten

dan

mengoptimalkan

sosialisasi kepada masyarakat; 7) Mewujudkan Good Governance melalui penciptaan tata pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif dan


25

bertanggung jawab dengan mengedepankan kaidahkaidah transparansi dan akuntabilitas; 8) Pengembangan

program

ketahanan

pangan

yang

didukung usaha konservasi, rehabilitasi, diversifikasi dan

pemanfaatan

serta

pengelolaan

sumber

daya

pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan dan

perkebunan

yang

berbasis

pemberdayaan

masyarakat; 9) Intensifikasi, eksplorasi dan eksploitasi potensi-potensi sumber daya alam yang dapat mendongkrak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 adalah untuk memberikan arah

dan

pedoman

perencanaan

pengawasan

tahunan

Inspektorat Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2016 sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang serta isu permasalahan yang perlu ditangani. Sedangkan

sasaran

Renja

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2016 adalah tersusunnya rencana kegiatan Inspektorat Kabupaten Pandeglang tahun 2016 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana dana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.


26

3.3. Program dan Kegiatan A. Visi dan Misi Inspektorat Visi sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Lingkup

Pemerintah

Kabupaten

Pandeglang,

dalam

menetapkan visinya perlu mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang. Visi Kabupaten Pandeglang : “Kabupaten

Pandeglang

sebagai

daerah

mandiri

dan

berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan”

Visi Inspektorat Kabupaten Pandeglang Dengan mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang tersebut, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat,

maka

terjadi

perubahan

Visi

Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah: “Menjadi

Unit

Profesional

Pengawasan

dan

Terwujudnya Penyelenggaraan

Internal

Berintegritas Kepercayaan Pemerintahan

Pemerintah

Yang

Untuk

Mendukung

Publik

Terhadap

Daerah

Kabupaten

Pandeglang”

Misi Inspektorat Kabupaten Pandeglang Misi merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk

menjabarkan

dan

mencapai

visi

yang

telah

ditetapkan, karena organisasi yang baik adalah organisasi yang aktifitasnya selalu digerakan oleh Misi. Maka untuk merealisasikan dan mengimplementasikan Visi Inspektorat


27

Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan diatas, akan ditempuh melalui perubahan Misi Yaitu : 1. Mendorong ketaatan SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten pandeglang terhadap peraturan perundangundangan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing melalui pengujian dan konsultasi; 2. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok

SKPD

melalui

Evaluasi,

koordinasi,

dan

perbaikan kebijakan; 3. Mendorong

terwujudnya

akuntabilItas

pengelolaan

keuangan daerah melalui reviu serta

dukungan

penyelenggaraan akuntasi dan pelaporan keuangan daerah; 4. Mengawal reformasi birokrasi dan Mempromosikan Good Governance dan Clean Government di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang; 5. Mengawasi disfunctional behavior aparat pemerintah daerah melalui surveilalance dan invetigasi; Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut : 1. Peningkatan Profesionalisme dan optimalisasi kinerja Aparat Pengawasan; 2. Mendorong

akuntabilitas

dan

mencegah

praktek

korupsi dan nepotisme Instansi Pemerintah; 3. Meningkatkan

transparansi

dan

akuntabilitas

keuangan Daerah;


28

4. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; 5. Mendorong

terwujudnya

akuntabilitas

yang

tinggi

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; 6. Peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan; 3) Pengawasan Pada Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Serta

Kedisiplinan Aparat Pemerintah Secara

Berkala; 4) Penanganan Lebih Jauh Terhadap Hasil-hasil Kegiatan Pengawasan; 5) Pengendalian

Terhadap

Manajemen

Pelaksanaan

Kebijakan KDH; 6) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif; 7) Koordinasi, Pelaksanaan

Monitoring

dan

Inpres

5

No.

Evaluasi Tahun

2004

Terhadap Tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8) Pengendalian Terhadap Pengelolaan PAD; 9) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana BOS; 10) Evaluasi

Terhadap

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah; 11) Penanganan Terhadap Pengaduan Maupun Hambatan yang Terkait Dengan Aparat Pemerintah, Tupoksi serta Pelaksanaannya.


29

B. Kebijakan Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakantindakan tertentu. Adapun kebijakan yang disusun juga merupakan

pegangan

bagi

setiap

kegiatan

aparatur

pemerintah atau anggota organisasi dan masyarakat agar tercapai

kelancaran

serta

keterpaduan

dalam

upaya

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi pemerintah. Kebijakan-kebijakan

yang

ditetapkan

oleh

Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan

kualitas

kegiatan

dan

hasil-hasil

pengawasan. 2) Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawasan.

C. Program dan Kegiatan Program

kerja

operasional

merupakan

proses

penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional juga merupakan penjabaran rinci

tentang

langkah-langkah

yang

diambil

untuk

menjabarkan kebijaksanaan dimana penjabaran program operasional

yang

disusun

dan

dilaksanakan

oleh

Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Program tersebut diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana

kegiatan

pokok

Pemerintah

Kabupaten

Pandeglang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat yaitu :


30

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 2. Program Penataan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

Bentuk konkrit kegiatan pokok terkait dengan program diatas diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan

Pelaksanaan

Pengawasan

Internal

secara

Berkala; 2. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; 3. Kegiatan

Koordinasi

Pengawasan

yang

Lebih

Komprehensif; 4. Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan; 5. Kegiatan Review Laporan Keuangan SKPD; 6. Kegiatan Evaluasi LAKIP Kabupaten; 7. Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 8. Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Daerah; 9. Kegiatan

Penyusunan

Norma,

Standar,

Prosedur,

Kriteria (NSPK) Bidang Pengawasan; Selain dari program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang, terdapat pula program dan kegiatan penunjang yang terdiri dari : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;


31

b. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah; c. Kegiatan Layanan Administrasi kantor; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; b. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung

Kantor; c. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Kantor. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan

Penyusunan

Laporan

dan

Rekonsiliasi

Keuangan; b. Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD. 5. Program

Peningkatan

Pengembangan

Dokumen

Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD; b. Kegiatan

Penyusunan

Dokumen

Pelaporan

dan

Evaluasi SKPD. Untuk lebih mengetahui Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 dapat dilihat dalam Lampiran 3 Dokumen Renja ini.


32

BAB IV PENUTUP

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Pelaksanaan kegiatan internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler) tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan yaitu lingkup Dinas, Badan, Bagian, Kantor, dan lembaga lainnya sebanyak 36 SKPD untuk Tahun 2014 hanya terperiksa 18 SKPD dan

Lingkup

kecamatan

sebanyak

35

kecamatan,

hanya

terperiksa sebanyak 6 kecamatan dimana dalam satu kecamatan terdiri dari beberapa obrik yaitu Kecamatan, UPT Puskesmas, UPT Disdik, UPT Disduk dan lingkup sekolah. Sedangkan untuk Kelurahan dari jumlah 13 kelurahan hanya 6 kelurahan yang diperiksa. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan waktu serta Kurangnya jumlah aparat pengawasan. 2. Pelaksanaan

kegiatan

penanganan

kasus

yang

masuk

dilaksanakan secara keseluruhan. Pada tahun 2014 Kasus yang ditangani sebanyak 9 Kasus. 3. Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun belum semua obrik menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Inspektorat maupun pemeriksa eksternal disebabkan masih kurangnya pemahaman obrik terhadap pentingnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan. 4. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (laptop, computer dll).


33

Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Inspektorat sebanyak

Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2016 adalah 7

Program.

Adapun

rencana

kegiatan

Inspektorat

Kabupaten Pandeglang tahun 2016 adalah sebanyak 20 kegiatan. Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang,

Juni 2015

Inspektur Kabupaten Pandeglang

Drs. H. KURNIA SM, M.Si,Ak.CA NIP. 19710202 199003 1 004


34

BAB I PENDAHULUAN. A. Pengertian Umum Rencana Kerja SKPD Kabupaten Pandeglang

Recommend Documents