RENCANA KERJA KECAMATAN CIPEUCANG KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN CIPEUCANG KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN CIPEUCANG Alamat : Jl. KH. Moch. Idrus II No. 03 Kadugadung – Cipeucang - Pandeglang 42272
KEPUTUSAN CAMAT CIPEUCANG Nomor: 005/ 06 -Um/V/2013 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIPEUCANG KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 CAMAT CIPEUCANG Menimbang
: a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Camat Cipeucang tentang Rencana Kerja Kecamatan Cipeucang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pandeglang ; 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor ... Tahun 2013
tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
4. Keputusan
Camat Cipeucang Nomor........................................ tentang Rencana Strategis Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: Rencana Kerja (nama SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
KETIGA
: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.
KEEMPAT
: Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU
BAB III
: TUJUAN, KEGIATAN : PENUTUP
BAB IV KELIMA
SASARAN,
RENJA
SKPD
PROGRAM
DAN
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: Pandeglang : 31 Mei 2013
Camat Cipeucang
S. S U H E N D Y NIP.19590806 198603 1 016
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke Hadirat Ilahi Rabbi, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang ini dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja ditahun yang akan datang. Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.
Cipeucang, 31 Mei 2013 CAMAT CIPEUCANG
S. SUHENDY NIP. 195908061986031016
i
DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
…………………………………………. i
BAB I PENDAHULUAN
…………………………………………. 1
1.1
Latar Belakang
…………………………………………. 1
1.2
Landasan Hukum
…………………………………………. 2
1.3
Maksud dan Tujuan
…………………………………………. 4
1.4
Sistematika Penulisan
…………………………………………. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CIPEUCANG TAHUN 2012…………………………………………. 2.1
Evaluasi Pelaksanaan RENJA tahun
6
…………………………
6
…………………………
7
2012 dan capaian RENSTRA Kec.Cipeucang 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cipeucang
2.3
Isu – Isu Penting Penyelenggaraan
…………………………. 9
Tugas dan Fungsi 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal
…………………………. 12
RKPD 2.5
Penelaahan Usulan Program dan
…………………………. 12
Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………….. 13 3.1
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
…………………………
13
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja
…………………………
14
Kecamatan Cipeucang 3.3
…………………………. 14
Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
……………………………………………………..16
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya Rencana Kinerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Cipeucang Tahun 2014dapat diselesaikan. Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian
lingkungan
hidup,
penerapan
dan
penegakan
undang-undang
dan
mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk
mewujudkan
tugas-tugas
tersebut
tentunya
membutuhkan
suatu
pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan normanorma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.
1
Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi : 1.
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2.
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3.
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4.
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5.
Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6.
Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7.
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu
pola
perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan
swadaya
masyarakat.
Sedangkan
dalam
perencanaan
pembangunan,
kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renja. Berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan Cipeucang untuk rentang waktu satu tahun 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cipeucang tahun 2014 antara lain : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2
Nomor 104,
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ; 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 – 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 27); 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 10, Seri E.5); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4).
3
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah. 13. Peraturan Buapati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Cipeucang tahun 2014 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Cipeucang guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Cipeucang tahun 2014 adalah : 1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan; 2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pandeglang khususnya Kecamatan Cipeucang; 3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan; 1.4. Sistimatika Penyusunan BAB I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan 4
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CIPEUCANG TAHUN 2012 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 Dan Capaian Renstra Kecamatan Cipeucang
BAB III.
BAB IV.
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cipeucang
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.
Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2.
Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Cipeucang
3.3.
Program Dan Kegiatan
PENUTUP
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CIPEUCANG TAHUN 2012 1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 Dan Capaian Renstra Kecamatan Cipeucang Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012 antara lain : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalan Ke Luar Daerah 7. Penyediaan jasa keamanan kantor 8. Pengadaan kelengkapan dan alat kebersihan 9. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kab. Pandeglang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2. Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan 3. Pengelolaan aset SKPD
6
Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi 1.
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
2.
Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD
Penyelenggaraan pemerintahan Umum 1.
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
2.
Koordinasi penyelenggaraan dengan instansi tk. Kecamatan
3.
Pelaksanaan PHBI
4.
Pelaksanaan PHBN
5.
Pemberdayaan PKK
6.
Pengelolaan administrasi pemerintahan (KTP,KK dan akte)
7.
Pameran pembangunan tk. Kabupaten
8.
Musrenbangkec
9.
Penyelenggaraan koordinasi stabilitas daerah tk kecamatan
10. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kelembagaan masyarakat
Peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama 1.
Pelaksanaan MTQ
2.
Pembinaan keagamaan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cipeucang Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cipeucang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : NO 1 1
SASARAN
PROGRAM UTAMA 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
URAIAN 3
INDIKATOR KINERJA 4
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Air dan Telpon Terpenuhinya Kebutuhan Kantor Terpenuhinya Laporan Keuangan tepat Waktu Terpenuhinya Barang cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Perjalanan Dinas Meningkatnya Keamanan Kantor Kec. Cipeucang Terciptanya Kenyamanan dan Kebersihan Kantor
7
Optimalnya Kinerja Tenaga kerja kontrak 2
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarna aparatur Terciptanya Kenyamanan Kantor Lancarnya Kegiatan Oparsional Kantor Tersedianya peralatan kantor
3
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terekapitulasinya Laporan Keuangan Akhir Tahun Terpenuhinya Laporan rekonsiliasi Keuangan Terpenuhinya Sarana dan Parsarana Apartur
4
Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi
Terlaksananya peningkatan pengembangan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pelaporan evaluasi SKPD
5
Penyelenggaraan pemerintahan Umum
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan umum Meningkatnya pembinaan desa/ kelurahan Terciptanya koordinasi yang baik dan kondusip Lancarnya peringatan hari besar islam Lancarnya PHBN di tingkat kecamatan Meningkatnya peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat Terpenuhinya pelayanan KTP,KK dan Akta Berkembangnya potensi daerah Meningkatnya pembangunan Terciptanya koordinasi yang baik dan kondusip Meningkatnya pembinaan kelembagaan kemasyarakatan
7
Peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama
Terlaksananya peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Terciptanya masyarakat yang agamis dan moralitas yang baik
8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cipeucang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati
Pandeglang
kepada
Camat
di
bidang
Pemerintahan
untuk
mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pandeglang;
Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh– sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
9
Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan
aparatur
merupakan
factor
penting
dalam
rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kota Batu dan Kota Pandeglang tentang pengembangan bersama bidang pariwisata. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis diantara 2 ( dua ) Kota dan memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Cipeucang harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.c
Lingkup kinerja pelayanan di Kecamatan Cipeucang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain : Lingkungan Internal Kekuatan : 1. Visi dan misi organisasi yang jelas 2. Kekuatan hokum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan 3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan 4. Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan 5. Adanya sarana dan prasarana Kelemahan: 1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
10
2. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya 3. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi 4. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan Lingkungan Eksternal Peluang : 1.
RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016
2.
Agenda pembangunan tahunan kabupaten Pandeglang
3.
Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
4.
Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan public
5.
Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
6.
Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
7.
Diklat peningkatan kualitas aparatur
8.
Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
9.
Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram
Ancaman : 1. Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai 2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan 3. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat 4. Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.
11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Cipeucang berdasarkan RKPD Kabupaten Pandeglang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Cipeucang.
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Cipeucang pada tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya; 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa; 3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; 4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Cipeucang maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.
12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendalakendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraangood governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Cipeucang dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum mengoptimalkan
pengkoordinasian
pemberdayaan
dalam rangka
masyarakat,
upaya
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan,
rekomendasi,
koordinasi,
pembinaan,
pengawasan,
fasilitasi,
penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Cipeucang Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Cipeucang mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Cipeucang secara Optimal.
13
3.3. Program Dan Kegiatan 1. Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
2. Kegiatan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan Makanan & Minuman 4. Layanan Administrasi Kantor 5. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 6. Pemeliharaan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 11. Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan
14
12. Pengelolaan aset SKPD 13. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD 14. Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD 15. Pelaksanaan PHBI 16. Pelaksanaan PHBN 17. Pemberdayaan PKK 18. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 19. Musrenbangkec 20. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 21. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan 22. Pelaksanaan MTQ 23. Pembinaan keagamaan
15
BAB IV PENUTUP
Pada dasarnya seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Cipeucang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pandeglang di Kecamatan Cipeucang. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Cipeucang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Cipeucang ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2014 atau tahun kedua, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini: 1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan; 2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat; 3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
16
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat; 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan keberhasilan, Amien
Cipeucang, 31 Mei 2013 Camat Cipeucang,
S. SUHENDY NIP. 195908061986031016
17
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN NO 1
: KECAMATAN CIPEUCANG (1.20.36) : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (1.20.1.20.36.30) : Pelaksanaan PHBI (1.20.1.20.36.30.008) SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya GoodGovernance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/PENJELASAN Laporan Pelaksanaan PHBI
- Kondisi Keamanan, sosial dan politik yang kondusif - Pelaksanaan PHBI berjalan lancar & tepat waktu
Keluaran (Output) Terselenggaranya Kegiatan PHBI, Target: 2 Kegiatan 1. Peringatan Maulid Nabi 2. Peringatan Isra Mi'raj
Dokumentasi Kegiatan Maulid Nabi & Dokumentasi Kegiatan Isra Mi'raj
Pelaksanaan PHBI dilaksanakan tepat waktu
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
Dana APBD Rp. 11.925.000,50 orang Soundsistem
Cipeucang, 31 Mei 2013 Kasi Pemerintahan
Sekmat Kec.Cipeucang
DEDE SUHANDA, Sm.Hk NIP. 19590412 198603 1 016
ASUMSI ASUMSI POKOK
Hasil (Outcome) Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah, Target: 66,67% - Terlaksananya fungsi - fungsi pemerintahan Target : 66,67%
AKHMAD SAEPUDIN, S.Sos NIP.
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: KECAMATAN CIPEUCANG (1.20.36) : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (1.20.1.20.36.30) : Pelaksanaan PHBN (1.20.1.20.36.30.009)
SASARAN STRATEGIS NO 1 Terwujudnya GoodGovernance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA Hasil (Outcome) Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah, Target: 66,67% - Terlaksananya fungsi - fungsi pemerintahan Target : 66,67%
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/PENJELASAN Laporan Pelaksanaan PHBN
ASUMSI ASUMSI POKOK - Kondisi Keamanan, sosial dan politik yang kondusif '- Pelaksanaan PHBN berjalan lancar & tepat waktu
Keluaran (Output) Terselenggaranya Kegiatan PHBN, Target: 1 Kegiatan Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
Dokumentasi Kegiatan PHBN
Pelaksanaan PHBN dilaksanakan tepat waktu Dana APBD
: Rp. 30.000.000,: 50 orang : Soundsistem
Cipeucang, 31 Mei 2013 Kasi Pemerintahan
Sekmat Kec.Cipeucang
DEDE SUHANDA, Sm.Hk NIP. 19590412 198603 1 016
AKHMAD SAEPUDIN, S.Sos NIP.
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: KECAMATAN CIPEUCANG (1.20.36) : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (1.20.1.20.36.30) : Pemberdayaan PKK (1.20.1.20.36.30.011)
SASARAN STRATEGIS NO 1 Terwujudnya GoodGovernance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Sekmat Kec.Cipeucang
DEDE SUHANDA, Sm.Hk NIP. 19590412 198603 1 016
INDIKATOR KINERJA Hasil (Outcome) Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah, Target: 66,67% - Terlaksananya fungsi - fungsi pemerintahan Target : 66,67% Keluaran (Output) Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan PKK, Target: 1 Kegiatan Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/PENJELASAN Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKK
ASUMSI ASUMSI POKOK - Kondisi Keamanan, sosial dan politik yang kondusif '- Pelaksanaan Kegiatan PKK berjalan lancar & tepat waktu
Dokumentasi Kegiatan PKK
Pelaksanaan Kegiatan PKK dilaksanakan tepat waktu
Dana APBD : Rp. 15.000.000,: 50 orang : Soundsistem
Cipeucang, 31 Mei 2013 Kasi Pembangunan
ENTOM BUSTOMI NIP.
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: KECAMATAN CIPEUCANG (1.20.36) : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (1.20.1.20.36.30) : Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten (1.20.1.20.36.30.017)
SASARAN STRATEGIS NO 1 Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA Hasil (Outcome) Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah, Target: 66,67% - Terlaksananya fungsi - fungsi pemerintahan Target : 66,67% Keluaran (Output) Terselenggaranya Kegiatan Pameran Pembangunan, Target: 1 Kegiatan Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
Sekmat Kec.Cipeucang
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/PENJELASAN Laporan Pelaksanaan Pameran Pembangunan
ASUMSI ASUMSI POKOK - Kondisi Keamanan, sosial dan politik yang kondusif '- Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan berjalan lancar & tepat waktu
Dokumentasi Kegiatan Pameran Pembangunan
Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan dilaksanakan tepat waktu Dana APBD
: Rp. 15.000.000,: 50 orang : Soundsistem
Cipeucang, 31 Mei 2013 Kasi Pembangunan
DEDE SUHANDA, Sm.Hk NIP. 19590412 198603 1 016
ENTOM BUSTOMI NIP.
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: KECAMATAN CIPEUCANG (1.20.36) : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (1.20.1.20.36.30) : Musrebangkec (1.20.1.20.36.30.019)
SASARAN STRATEGIS NO 1 Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA Hasil (Outcome) Persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah, Target: 66,67% - Terlaksananya fungsi - fungsi pemerintahan Target : 66,67%
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/PENJELASAN Laporan Pelaksanaan Musrenbangkec
ASUMSI ASUMSI POKOK - Kondisi Keamanan, sosial dan politik yang kondusif '- Pelaksanaan Kegiatan Musrenbangkec berjalan lancar & tepat waktu
Keluaran (Output) Terlaksananya Kegiatan Musrenbangkec, Target: 1 Kegiatan Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
Sekmat Kec.Cipeucang
DEDE SUHANDA, Sm.Hk NIP. 19590412 198603 1 016
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Musrenbangkec, berita acara dll
Pelaksanaan Kegiatan Musrenbangkec dilaksanakan tepat waktu Dana APBD
: Rp. 16.600.000,: 50 orang : Soundsistem
Cipeucang, 31 Mei 2013 Kasi Pembangunan
ENTOM BUSTOMI NIP.
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: KECAMATAN CIPEUCANG (1.20.36) : Program Pemeliharaan Kamtibmas & Pencegahan Tindak Kriminal (1.20.1.20.36.36) : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum (1.20.1.20.36.36.002)
SASARAN STRATEGIS NO 1 Terciptanya Supremasi Hukum
INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/PENJELASAN ASUMSI ASUMSI POKOK Hasil (Outcome) Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi ketentraman - Kondisi Keamanan, sosial Menurunnya Jumlah Pelanggaran Hukum, & ketertiban umum dan politik yang kondusif Target: 66,67% - Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Target: 66,67% Keluaran (Output) Terselenggaranya koordinasi ketentraman & ketertiban umum, Target: 1 Kegiatan
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
Sekmat Kec.Cipeucang
DEDE SUHANDA, Sm.Hk NIP. 19590412 198603 1 016
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan koordinasi ketentraman & ketertiban umum
Pengawasan Pelaksanaan koordinasi ketentraman & ketertiban umum terselenggara dengan baik
Dana APBD : Rp. 10.000.000,: 10 orang : 3 Unit Motor Cipeucang, 31 Mei 2013 Kasi Trantib dan Kebersihan
SUGRIANA NIP.
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: KECAMATAN KARANGTANJUNG (1.20.36) : Program Peningkatan Kerukunan & Kehidupan Beragama (1.20.1.20.36.42) : Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten & Provinsi (1.20.1.20.36.42.002)
SASARAN STRATEGIS NO 1 Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan
INDIKATOR KINERJA Hasil (Outcome) Peningkatan implementasi norma agama,ilmu pengetahuan,dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan Target: 66,67% - Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan Target: 66,67%
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/PENJELASAN Laporan pelaksanaan kegiatan MTQ
ASUMSI ASUMSI POKOK - Kondisi Keamanan, sosial dan politik yang kondusif '- Pelaksanaan MTQ Berjalan lancar & tepat waktu
Keluaran (Output) Terselenggaranya MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi, Target: 2 Kegiatan - MTQ Tingkat Kab - MTQ Tingkat Propinsi
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan MTQ
Pengawasan Pelaksanaan kegiatan MTQ terselenggara dengan baik
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
Dana APBD : Rp. 20.000.000,: 40 orang : 3 Unit Motor, 2 Mobil
Sekmat Kec.Cipeucang
Cipeucang, 31 Mei 2013 Kasi Kesos
DEDE SUHANDA, Sm.Hk NIP. 19590412 198603 1 016
MAS YAYAN SOFYAN NIP. 19610129 198403 1 003
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: KECAMATAN CIPEUCANG (1.20.36) : Program Peningkatan Kerukunan & Kehidupan Beragama (1.20.1.20.36.42) : Pembinaan Keagamaan (1.20.1.20.36.42.007)
SASARAN STRATEGIS NO 1 Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan
INDIKATOR KINERJA Hasil (Outcome) Peningkatan implementasi norma agama,ilmu pengetahuan,dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan Target: 66,67% - Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan Target: 66,67%
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/PENJELASAN ASUMSI ASUMSI POKOK Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan keagamaan - Kondisi Keamanan, sosial dan politik yang kondusif '- Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan
Keluaran (Output) Terselenggaranya kegiatan pembinaan keagamaan, Target: 13 Kegiatan
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Pembinaan keagamaan terselenggara dengan baik Dana APBD
: Rp. 56.000.000,: 100 orang : Soundsistem
Sekmat Kec.Cipeucang
Cipeucang, 31 Mei 2013 Kasi Kesos
DEDE SUHANDA, Sm.Hk NIP. 19590412 198603 1 016
MAS YAYAN SOFYAN NIP. 19610129 198403 1 003
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: KECAMATAN CIPEUCANG (1.20.36) : Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah (1.20.1.20.36.47) : Operasional PAD di Kecamatan (1.20.1.20.36.47.003)
SASARAN STRATEGIS NO 1 Meningkatnya kapasitas fiskal daerah
INDIKATOR KINERJA Hasil (Outcome) Persentase kenaikan PAD dan alokasi anggaran untuk pembangunan Target: 66,67% - Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Target: 66,67% Keluaran (Output) Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi PAD Kecamatan Target: 1 Kegiatan Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
Sekmat Kec.Cipeucang
DEDE SUHANDA, Sm.Hk NIP. 19590412 198603 1 016
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/PENJELASAN ASUMSI ASUMSI POKOK Laporan hasil pembinaan dan evaluasi PAD Kecamatan - Kondisi Keamanan, sosial dan politik yang kondusif '- Meningkatnya pendapatan Asli Daerah
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan evaluasi PAD Kecamatan
Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan evaluasi PAD Kecamatan Dana APBD
: Rp. 10.000.000,: 4 Kelurahan : Kendaraan Roda 2 & 4
Cipeucang, 31 Mei 2013 Kasi PAD
TETI SUKAETI, SE NIP.