PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

2

3

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, terarah, dan menyeluruh di Kabupaten Pandeglang perlu disusun kebijakan pembangunan jangka panjang; b. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperlukan kerangka pembangunan daerah jangka panjang yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah serta dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

4 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; Mengingat :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5 7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembanguanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pandeglang.

5. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dan pelbagai pelaku pembangunan pada berbagai bidang serta masyarakat yang ada di daerah secara terarah dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

6. Pelaku Pembangunan adalah pelaku pembangunan yang terdiri dari pemerintah Kabupaten Pandeglang, pihak swasta atau masyarakat

9 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama termasuk ulama, masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat dan badan hukum.

7. Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan dari

sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan, guna mencapai tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu beserta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

8. Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kondisi, potensi daerah, aspirasi masyarakat, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi daerah dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah dengan tetap berorientasi pada tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10 13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

15. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/ daerah untuk mencapai tujuan. BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

(2) Rincian

dari program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan melalui program pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan.

(3) Dokumen

perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 3

RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Pasal 4

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala

11 Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. Pasal 5

RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

(1) RPJPD Tahun 2005-2025 dalam perjalanannya bila diperlukan direvisi/peninjauan kembali harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

12 BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal Pj. BUPATI PANDEGLANG,

ASMUDJI HW Diundangkan di Pandeglang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ENDJANG SADINA

8

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2010 NOMOR 8

13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2005-2025 I. UMUM Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Banten semenjak bergulirnya era reformasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang terbagi menjadi 35 Kecamatan, 322 Desa dan 13 Kelurahan dengan luas wilayah mencapai 2.746,90 km². Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Pandeglang tidak bisa dilepaskan dari sistem perencanaan dan pembangunan nasional, oleh karena itu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tidak bisa dilepaskan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah (Kabupaten) untuk periode 20 tahun ke depan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Dokumen RPJPD ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-

14 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Pandeglang untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga Kabupaten Pandeglang dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat baik pada level lokal, regional maupun nasional. Kurun waktu RPJPD Kabupaten Pandeglang adalah 20 (dua puluh) tahun, dari tahun 2005-2025 yang terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan berdasarkan periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2006-2010, RPJMD II Tahun 20112015, RPJMD III Tahun 2016-2020 dan RPJMD IV Tahun 2021-2025. RPJPD digunakan sebagai pedoman daerah dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masingmasing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah, Visi, Misi dan Tujuan, serta Arah Kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah (Tahunan), Rencana Kerja dan Pendanaan, serta Kaedah Pelaksanaan. II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas

15 Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang disebut dengan dokumen 5 (lima) tahun adalah Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang yang memuat program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud RKPD pertama adalah RKPD tahun 2010, 2015, 2020 dan 2025. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda Kabupaten. Pengendalian dan Evaluasi yang dilaksanakan menyangkut : a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;

16 b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan c. Hasil Rencana Pembangunan. Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 2

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8 1.9

Latar Belakang ......................................................................... 1 Maksud dan Tujuan .................................................................. 2 Pengertian Umum..................................................................... 3 Landasan Hukum ..................................................................... 4 Tahapan Penyusunan RPJPD ..................................................... 5 Tinjauan Kebijakan ................................................................... 6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 ....................................................................................... 6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 ................................................................... 15 Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2030 ................................................ 21 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang ................................ 22 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang...................................... 26 Kebijakan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ..................................................................................... 27 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis ........................... 27 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. 28 Sistematika Penulisan ............................................................. 30

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6

Geomorfologi ......................................................................... 33 Demografi ............................................................................. 35 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ................................ 37 Perekonomian Daerah............................................................. 39 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)................................... 41 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)............................................ 43 Laju Inflasi ............................................................................ 44 Sektor Pertanian dan Kehutanan ............................................. 45 Sektor Industri ...................................................................... .49 Sektor Perdagangan, Pariwisata, dan Jasa-Jasa ........................ 50

16 2.5 2.6 2.7 2.8

Sosial Budaya ........................................................................ 56 Politik dan Pemerintahan ......................................................... 62 Prasarana dan Sarana ............................................................. 67 Modal Dasar .......................................................................... 72

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1 3.2

Isu Strategis Pembangunan .................................................... 73 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan ............... 77

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PANDEGLANG TAHUN 2005 – 2025 4.1 4.2

KABUPATEN

Visi ....................................................................................... 83 Misi ....................................................................................... 85

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.1 5.2

Arah Pembangunan ................................................................ 87 Tahapan dan Prioritas ............................................................103

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN ........................................... 107

BAB VII

PENUTUP ...................................................................110

RPJPD Kabupaten Pandeglang 2005-2025

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pola pembangunan terpusat dimana kekuasaan negara yang sangat dominan terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa orde baru kini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Era reformasi memberikan tempat yang proporsional bagi seluruh komponen bangsa dalam mengartikulasikan sikap dan gagasannya guna membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal ini terejawantahkan salah satunya dengan diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam mengatur dan mengurus wilayah administratifnya. Namun demikian tidak serta merta kewenangan otonomi yang diberikan kepada daerah terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan berjalan secara sendiri-sendiri, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme perencanaan pembangunan skala nasional yang komprehensif, integral, berkesinambungan dan terstruktur agar menjaga ritme pembangunan sehingga sejalan dengan tujuan dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan paradigma pembangunan telah melahirkan sebuah konsep perencanaan pembangunan yang sistematis dan komprehensif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pada intinya adalah merupakan sebuah upaya untuk menata kembali perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah,

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

1


terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Salah satu dokumen perencanaan yang diamanatkan Undang-Undang tersebut untuk segera disusun adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan RPJP sebagai “dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun" (Pasal 1 Ayat 4). Sesuai dengan kewajiban diatas, daerah perlu mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional (Pasal 5 Ayat 1). Lebih jauh lagi, hal tersebut sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dimana ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi Provinsi Banten tahun 2005-2025 yaitu “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa” Sebagai wujud implementasi kebijakan dan kebutuhan pembangunan di daerah khususnya Kabupaten Pandeglang, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pandeglang untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan karakteristik daerah, serta mengacu pada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional. 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Pandeglang yang sistematis, terarah dan terpadu untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

2


Adapun tujuan Penyusunan RPJPD Kabupaten Pandeglang adalah antara lain: 1.

Sebagai sarana akomodatif bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pandeglang dalam merumuskan arah pembangunan sehingga memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap proses pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan;

2.

Sebagai acuan arah pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan swasta) di Kabupaten Pandeglang;

3.

Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya.

1.3 Pengertian Umum Berikut ini beberapa ketentuan umum mengenai istilah-istilah yang terkait dengan dokumen RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025:

1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2.

Pembangunan Daerah adalah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.


3


4.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu menentukan struktur ruang dan pola ruang penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

5.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional.

9.

Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

proses untuk yang meliputi

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.

1.4 Landasan Hukum Ada 8 (Delapan) landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme proses dan prosedur RPJP Daerah di era desentralisasi ini, yaitu :


4


1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN);

tentang

Sistem

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten. 1.5 Tahapan Penyusunan RPJPD Mengacu pada ketentuan dalam PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tahapan penyusunan RPJPD meliputi:

1.

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD,

a. Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD. b. RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.


5


c. Dalam menyusun rancangan awal RPJPD, Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

2.

Penyelenggaraan Musrenbang RPJP Daerah,

a. Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD.

b. Musrenbang

dilaksanakan oleh Bappeda mengikutsertakan pemangku kepentingan.

dengan

3.

Finalisasi Dokumen RPJPD yang dilaksanakan oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil Musrenbang RPJPD.

4.

Legalisasi Dokumen RPJPD melalui Peraturan Daerah.

1.6 Tinjauan Kebijakan Beberapa kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah yang menjadi pedoman dan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten Tahun 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2030. 1.6.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 VISI Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: ”Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur” Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

6


Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut: 1. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila; 2. Mewujudkan Bangsa yang Berdaya-saing; 3. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum; 4. Mewujudkan Indonesia Aman, Damai, dan Bersatu; 5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan; 6. Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari; 7. Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan Yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional; 8. Mewujudkan Indonesia Berperan Penting Dalam Pergaulan Dunia Internasional. Untuk mencapai tingkat kemajuan, kemandirian, serta keadilan yang diinginkan, arah pembangunan jangka panjang nasional selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut : Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila : 1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. 2. Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul.


7


3. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persaingan global. Mewujudkan Bangsa yang Berdaya-saing :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 2. Memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.

3. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Sarana dan prasarana yang memadai dan maju. 5. Reformasi hukum dan birokrasi. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum : 1. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi. 2. Penataan peran negara dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat. 3. Penataan proses politik yang pengalokasian/representasi kekuasaan.

dititikberatkan

pada

4. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis. 5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik. 6. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.


8


7. Pembangunan materi hukum pembaruan produk hukum.

diarahkan

untuk

melanjutkan

8. Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan. 9. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif. 10. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. 11. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara. Mewujudkan Indonesia Aman, Damai, dan Bersatu : 1. Keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial. 2. Pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alutsista. 3. Sistem dan strategi pertahanan nasional secara terus menerus disempurnakan. 4. Postur dan struktur pertahanan diarahkan untuk dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dan dinamika masyarakat. 5. Peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan dengan tetap menjaga netralitas politik dan memusatkan diri pada tugas-tugas pertahanan.


9


6. Peningkatan kondisi dan jumlah alutsista setiap matra dilaksanakan menurut validasi postur dan struktur pertahanan. 7. Pemantapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara dalam kerangka basis strategi teknologi. 8. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesarbesarnya rakyat. 9. Pembangunan keamanan diarahkan profesionalisme Polri beserta institusi.

untuk

meningkatkan

10. Peningkatan profesionalisme Polri dicapai melalui pembangunan kompetensi pelayanan inti. 11. Peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra intelijen. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan : 1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. 2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. 3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.


10


4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. 5. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional. 6. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan. 7. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai „motor penggerak‟ pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. 8. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis dalam suatu „sistem wilayah pengembangan ekonomi‟. 9. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasiskan pertanian dan kelautan. 10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. 11. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.


11


12. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah. 13. Peningkatan kerja sama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. 14. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri. 15. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 16. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. 17. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta Sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). 18. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar.


12


19. Pemenuhan perumahan pendukungnya.

beserta

prasarana

dan

sarana

20. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi. 21. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari : 1. Mendayagunakan sumber daya alam yang terbarukan. 2. Mengelola sumber daya alam yang tidak terbarukan. 3. Menjaga keamanan ketersediaan energi. 4. Menjaga dan melestarikan sumber daya air. 5. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan. 6. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan sumber daya alam tropis yang unik dan khas. 7. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis sumber daya alam yang ada di setiap wilayah. 8. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia. 9. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 10. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 11. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup.


13


Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional : 1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari. 2. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan. 3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal terkait di dalamnya, termasuk kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh hukum laut United Nation Convention on the Law Of Sea (UNCLOS) 1982. 4. Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan. 6. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut. 7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir. Mewujudkan Indonesia Berperan Penting Dalam Pergaulan Dunia Internasional: 1. Peranan hubungan luar negeri terus ditingkatkan dengan penekanankan pada proses pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara, termasuk peningkatan kapasitas dan integritas nasional. 2. Penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri. 3. Peningkatan kualitas diplomasi di forum internasional. 4. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama yang ada. 5. Pemeliharaan perdamaian dunia melalui upaya peningkatan saling pengertian politik dan budaya.


14


6. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif antar aktor-aktor negara dan aktor-aktor nonnegara yang menyelenggarakan hubungan luar negeri. 1.6.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten 2005-2025 VISI Berpijak pada kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2025 serta mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan harapan masyarakat Provinsi Banten, maka Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: ”BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 tersebut adalah sebagai berikut: 

Mandiri dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjadi „Maju‟, dalam arti lain pencapaian kondisi mandiri ini akan menjadi faktor penentu bagi tercapainya kondisi maju. Kemandirian Provinsi Banten ini bukan dimaknai sebagai kemampuan Provinsi Banten untuk melakukan segala sesuatu tanpa ada bantuan dan dukungan dari fihak lain, tetapi yang dimaksud dengan kemandirian ini adalah kemampuan Provinsi Banten untuk mendahulukan dan memanfaatkan seoptimal mungkin seluruh potensi lokal yang dimiliki. Mandiri sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 ditandai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; ketersediaan dan


15


pelayanan infrastruktur yang memadai; serta ketergantungan pembiayaan pembangunan pada potensi lokal yang semakin tinggi. 

Maju dimaksudkan sebagai kondisi yang diharapkan bagi Provinsi Banten untuk termasuk dalam jajaran Provinsi dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi Provinsi Banten yang maju pada tahun 2025 ditandai dengan: kondisi sumberdaya manusia yang berpendidikan tinggi; angka harapan hidup yang lebih tinggi; laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; struktur ekonomi berbasis industri dan pertanian yang tangguh; pertumbuhan ekonomi yang tinggi; tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; meningkatnya kualitas pelayanan publik; serta meningkatnya partisipasi masyarakat secara nyata dan aktif dalam segala aspek pembangunan.



Sejahtera dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi Provinsi Banten yang mandiri dan maju pada tahun 2025 yang merupakan refleksi dari terwujudnya masyarakat Banten sebagai masyarakat madani (civil society). Kondisi ini ditandai dengan: kualitas sumberdaya manusia yang tinggi; produktivitas daerah yang makin tinggi; kondisi sosial budaya yang kondusif; rendahnya tingkat kriminalitas; terjaganya ketentraman dan ketertiban umum; terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih; terwujudnya supremasi hukum; terpeliharanya budaya demokrasi; kondisi perekonomian yang stabil dan berdaya saing; kondisi infrastruktur yang tingkat pelayanannya memadai dan berkualitas; terwujudnya sinergitas wilayah diseluruh Provinsi Banten; serta terciptanya kondisi lingkungan hidup yang asri, nyaman, dan berkelanjutan.

Dalam Visi Provinsi Banten 2005-2025 terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu ”Banten Mandiri, Maju, Sejahtera” serta ”Iman dan Taqwa”. Kalimat “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera” adalah merupakan refleksi dari terwujudnya Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Provinsi Banten dalam segala bidang, namun demikian tetap dapat mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

16


Banten. Adapun “Iman dan Taqwa” merupakan syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Oleh karena itu, landasan filosofis dan sistem nilai yang dianut dalam pembangunan Provinsi Banten adalah iman dan taqwa yang kuat. Untuk mencapai pembangunan yang diharapkan maka kemitraan yang strategis antara umaro, ulama, masyarakat dan pelaku pembangunan harus diperkuat dan dikembangkan secara konstruktif, terus menerus, dan laten. Pembangunan Provinsi Banten pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan seluruh sumberdaya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten dan kondisi lingkungan hidupnya secara berkelanjutan. Sumberdaya tersebut terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya sosial. Namun pada akhirnya, penentu utama dalam pencapaian keberhasilan pembangunan terletak pada pemanfaatan serta penguasaan IPTEK dan manajemen yang dilandasi iman dan taqwa. Selain itu, Provinsi Banten sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai visi yang mendukung visi nasional “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” serta menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Banten. Dengan demikian pembangunan di Provinsi Banten akan ”satu arah, satu langkah dan satu tujuan” menuju Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 20052025, selanjutnya ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 sebagai bentuk konkrit upaya mewujudkan visi


17


pembangunan tersebut. Adapun Misi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yaitu: 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Berbudaya, Sehat dan Cerdas;

yang

Berakhlak

Mulia,

2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing; 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa. Dalam kerangka keterpaduan pembangunan nasional, misi pembangunan Provinsi Banten 2005-2025 merupakan wujud komitmen seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten untuk turut mendukung pewujudan dan pencapaian misi pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Oleh karena itu, keselarasan dan keterkaitan misi pembangunan Provinsi Banten dengan misi pembangunan nasional serta Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menjadi satu hal yang penting adanya. ARAH KEBIJAKAN Adapun arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten tahun 2005-2025 adalah : 1. Misi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas dengan arah kebijakan : a. Terpelihara dan terimplementasinya norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat; b. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat; c. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;


18


d. Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial; e. Meningkatnya kesempatan kerja, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja; f. Meningkatnya kesejahteraan hidup dan terbangunnya kemandirian transmigran; g. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa; h. Terkendalinya pertumbuhan penduduk; i. Meningkatnya kualitas dan peran kepemudaan dalam pembangunan dan Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olah raga; 2. Misi Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan: a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat, meningkatnya investasi daerah; b. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan; c. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk industri; d. Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan; e. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata; f. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa keuangan; g. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;


19


h. Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional; i. Meningkatnya pelayanan sistem transportasi; j. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air; k. Meningkatnya pelayanan drainase dan menurunnya jumlah lokasi rawan banjir; l. Meningkatnya pelayanan air bersih; m. Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah; n. Meningkatknya pelayanan energi dan listrik; o. Meningkatknya pelayanan telekomunikasi dan informatika; p. Meningkatnya terjangkau;

ketersediaan

rumah

yang

layak

huni

dan

q. Berkurangnya kawasan kumuh. 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari, dengan arah kebijakan : a. Meningkatnya kualitas penataan ruang; b. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam; c. Terjaganya daya dukung lingkungan hidup dan menurunnya tingkat pencemaran; d. Berkurangnya kerugian moril dan materil akibat bencana alam. 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa, dengan arah kebijakan : a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK;


20


b. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah;

data,

perencanaan

dan

pengawasan

c. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan publik; d. Meningkatnya pendapatan daerah, meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah; e. Meningkatnya kontribusi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta; f. Meningkatnya pelayanan publik; g. Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum; h. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat; i. Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum. 1.7 Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2030 Untuk mewujudkan penataan ruang wilayah yang terstruktur dan sistematis, serta sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang. Adapun Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang meliputi : a. Kebijakan pengembangan struktur ruang; b. Kebijakan pengembangan pola ruang; c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pesisir dan pulaupulau kecil; d. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.


21


1.7.1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : 1. Kebijakan pengembangan sistem perwilayahan, diantaranya : a. Kebijakan Wilayah Pengembangan Pandeglang Utara antara lain :  Menetapkan Kecamatan Pandeglang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang;  Mengembangkan kabupaten;

sarana

dan

prasarana

wilayah

skala

b. Kebijakan Wilayah Pengembangan Pandeglang Tengah antara lain:  Menetapkan Kecamatan Labuan sebagai Pusat Kegiatan skala Wilayah (PKW);  Menetapkan Kecamatan Carita, Labuan, Sukaresmi, Panimbang, dan Cigeulis, sebagai kawasan pesisir dan pengembangan pelabuhan, kawasan industri prospektif, pengembangan energi, pariwisata , perikanan laut dan budidaya kelautan;  Pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Selat Sunda;  Pengembangan Bandara Panimbang dan Sobang;

Banten

Selatan

di

Kecamatan

c. Kebijakan Wilayah Pengembangan Pandeglang Selatan antara lain:  Menetapkan Kecamatan Cibaliung sebagai Pusat Kegiatan skala Wilayah (PKW);  Menetapkan Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cibitung, Cibaling dan Cikeusik sebagai kawasan pesisir dan pengembangan pariwisata, perikanan laut dan budidaya kelautan;  Mengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Selat Sunda dan Samudera Hindia; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

22


 Mengembangan Pelabuhan Kecamatan Cikeusik;

Samudera

Banten

Selatan

di

2. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan, diantaranya : a. Perkotaan di Wilayah Pengembangan Pandeglang Utara  Mempertegas Kecamatan Pandeglang sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang dengan mengembangkan sarana dan prasarana wilayah skala kabupaten, sarana pendidikan dan atau balai diklat, perguruan tinggi, pengembangan permukiman skala besar dan industri skala kota;  Mempertegas Kecamatan Saketi sebagai Sub Pusat Pengembangan Pandeglang Utara sekaligus sebagai counter magnet Kota Pandeglang dengan mengembangkan prasarana perkotaan dan melengkapi industri skala kota;  Mempertegas Kota Mandalawangi, Cadasari, dan Cimanuk sebagai Hinterland Kota Pandeglang dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan komoditas dan jalur destinasi wisata;  Mempertegas Kota Kecamatan Koroncong, Karangtanjung, Majasari, dan Pulosari sebagai kota kecil pendukung pusat kegiatan wilayah Kota Pandeglang;  Mempertegas Kota Kecamatan Cipeucang, Mekarjaya, Picung, Bojong sebagai kota kecil pendukung sub pusat kegiatan wilayah Saketi. b. Perkotaan di Wilayah Pengembangan Pandeglang Tengah  Mempertegas Kecamatan Labuan sebagai Pusat Kegiatan skala Wilayah (PKW) dengan mengembangkan sarana dan prasarana wilayah skala kota menengah, fasilitas pelabuhan, pusat pengembangan energi listrik, industri prospektif, jasa perdagangan dan pengembangan permukiman kota; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

23


 Mempertegas Kecamatan Panimbang sebagai Kota Sub Pusat Pengembangan Pandeglang Tengah merupakan Counter magnet Kota Labuan dengan fungsi sebagai pusat pengembangan prasarana perkotaan, industri prospektif, pengembangan pelabuhan pendaratan ikan, perdagangan regional, dan pariwisata kota;  Mempertegas Kota Menes sebagi kota perdagangan dan pendidikan serta pusat Agropolitan Wilayah II;  Mempertegas Kota Kecamatan Carita, Jiput, Cikedal, Pagelaran sebagai hinterland Kota Labuan dengan fungsi pengembangan Pusat Perdagangan Komoditas, Jasa transportasi dan jalur Destinasi Wisata;  Mempertegas Kota Kecamatan Cigeulis, Sobang, Munjul, Patia, Sindangresmi, dan Angsana sebagai kota kecil pendukung Sub Pusat Kegiatan Wilayah Panimbang dengan fungsi pusat pemerintahan setingkat kecamatan, pengembangan jasa perdagangan lokal dan permukiman perkotaan. c. Perkotaan di Wilayah Pengembangan Pandeglang Selatan  Mempertegas Kecamatan Cibaliung sebagai Pusat Kegiatan skala Wilayah (PKW) dengan mengembangkan sarana dan prasarana wilayah skala kota menengah, jasa perdagangan, industri pengolahan hasil pertanian dan pengembangan permukiman kota;  Mempertegas Kecamatan Cikeusik sebagai Kota Sub Pusat Pengembangan Pandeglang Selatan dengan fungsi sebagai pusat pengembangan prasarana perkotaan, pengembangan pelabuhan regional atau pendaratan ikan, perdagangan regional, dan pariwisata kota;  Mempertegas Kota Cimanggu sebagai kota pertambangan, perkebunan, industri pengolahan hasil perkebunan;


24


 Mempertegas Kota Sumur sebagai Kota Wisata, pusat pengembangan budidaya laut, industri pengolahan hasil laut;  Mempertegas Kota Cibitung sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil laut, wisata pantai dan ekowisata. 3. Kebijakan pengembangan sistem pedesaan; a. Pengembangan Kawasan Agropolitan dengan memperhatikan potensi pertanian di wilayah perdesaan; b. Pengembangan Kawasan Minapolitan dengan memperhatikan potensi keairan pesawahan di wilayah perdesaan; c. Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan memperhatikan karakter desa-desa tersebut;

(DPP)

dengan

d. Mengembangkan kawasan perdesaan sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) kabupaten; e. Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan perdesaan yang berperan sebagai pusat-pusat pelayanan antar desa dan pusat pelayanan masing-masing desa; f. Meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan desa dengan pusat pelayanan skala kecamatan dan kawasan perkotaan terdekat. 4. Kebijakan pengembangan sistem fungsi kawasan; a. Pengembangan Kawasan Pandeglang Utara sebagai kawasan pemerintahan, pusat pendidikan, industri perkotaan, pariwisata dan kawasan konservasi Gunung Karang dan Gunung Pulosari; b. Pengembangan Pandeglang Tengah sebagai pusat pengembangan energi, zona pengembangan pelabuhan, zona pengembangan perikanan laut, zona industri prospektif, pengembangan pariwisata bahari, dan kawasan konservasi Gunung Aseupan; c. Pengembangan Pandeglang Selatan Sebagai Pusat pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata, perikanan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

25


budidaya kelautan, samudera.

Pertambangan, perkebunan dan pelabuhan

5. Kebijakan pengembangan sistem jaringan parasarana wilayah. a. Mendorong kegiatan ekonomi wilayah serta keterkaitan antar wilayah, antar kegiatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ; b. Mendorong interaksi kegiatan antar pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya dan antar satuan wilayah pengembangan ; c. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang menjangkau seluruh Kabupaten. 1.7.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kebijakan Pengembangan Pola Ruang meliputi : 1. Pengembangan kawasan lindung untuk mendukung terwujudnya konsep atau misi pembangunan berkelanjutan; 2. Mempertahankan kawasan lindung yang ada dan telah sesuai dengan berbagai kebijakan yang ada baik di pusat ataupun di provinsi; 3. Pengembangan kawasan budidaya secara maksimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; 4. Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis pada sumberdaya alam dan potensi lokal yang meliputi (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata dan industri); 5. Pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor strategis yang meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat serta penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sistem perdagangan regional, agribisnis dan agroindustri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penyediaan infrastruktur wilayah yang mendukung iklim investasi, fasilitasi aksesibilitas kegiatan investasi dan pemanfaatan SDM secara optimal;


26


6. Pengembangan kegiatan pengolahan (industri kecil, menengah dan padat karya) berbasis pada sumberdaya lokal sebagai pendukung penciptaan lapangan kerja dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan; dan 7. Pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi.

strategis

untuk

lebih

mempercepat

1.7.3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Pesisir dan PulauPulau Kecil Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi : 1. Pelestarian lingkungan pesisir dan laut termasuk sempadan pantai sebagai kawasan lindung, serta memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai; 2. Peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan laut; 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan laut; 4. Peningkatan pemerataan nilai tambah melalui pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut bagi kesejahteraan masyarakat lokal; dan 5. Peningkatan pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil. 1.7.4. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi : 1. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan


27


keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah; 2. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan ramsar; 3. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional; 4. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan; 5. Pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa; 6. Pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan 7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 1.8 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan antar dokumen perencanaan dalam RPJPD Kabupaten Pandeglang, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005–2025 mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi; 2. RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005–2025, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pandeglang sebagai dokumen perencanaan lima tahunan dan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah Kabupaten Pandeglang.


28

Gambar 1.1 Kedudukan dan Keterkaitan RPJPD Kabupaten Pandeglang Dalam Sistem Pembangunan Nasional dan Daerah



29


1.9 Sistematika Penulisan Sebagai bagian dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, maka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang tidak bisa lepas dari kedua hal tersebut. Adapun sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah: BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Maksud dan Tujuan

1.3

Pengertian Umum

1.4

Landasan Hukum

1.5

Tahapan Penyusunan RPJPD

1.6

Tinjauan Kebijakan

1.6.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 1.6.2

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025

1.7

Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2030

1.7.1

Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

1.7.2

Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

1.7.3 Kebijakan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil


30


1.7.4 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis 1.8

Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.9

Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1

Geomorfologi

2.2

Demografi

2.3

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.4

Perekonomian Daerah

2.4.1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.4.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.4.3

Laju Inflasi

2.4.4

Sektor Pertanian dan Kehutanan

2.4.5

Sektor Industri

2.4.6

Sektor Perdagangan, Pariwisata, dan Jasa-Jasa

2.5

Sosial Budaya

2.6

Politik dan Pemerintahan

2.7

Prasarana dan Sarana

2.8

Modal Dasar

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1

Isu Strategis Pembangunan

3.2

Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan


31


BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PANDEGLANG TAHUN 2005 – 2025 4.1

Visi

4.2

Misi

KABUPATEN

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.1

Arah Pembangunan

5.2

Tahapan dan Proiritas

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII PENUTUP


32


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Geomorfologi Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, memiliki luas wilayah 2.747 Km2 (274.689,91 ha) atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten dengan panjang pantai mencapai 307 km. Secara geografis terletak antara 6021‟- 7010‟ Lintang Selatan dan 104048‟- 106011‟ Bujur Timur, dengan batas wilayah: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang; 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda; 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Secara geomorfologi, wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk kedalam zona Bogor yang merupakan jalur perbukitan. Sedangkan jika dilihat dari topografi, Kabupaten Pandeglang memiliki variasi ketinggian antara 0 - 1.778 m di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar topografi Kabupaten Pandeglang adalah dataran rendah yang berada di daerah Tengah dan Selatan yang memiliki luas 85,07% dari luas keseluruhan Kabupaten Pandeglang. Kedua daerah ini ditandai dengan karakteristik utamanya adalah ketinggian gunung-gunungnya yang relatif rendah, seperti Gunung Payung (480 m), Gunung Honje (620 m), Gunung Tilu (562 m) dan Gunung Raksa (320 m). Daerah Utara memiliki luas 14,93 % dari luas Kabupaten Pandeglang yang merupakan dataran tinggi, yang ditandai dengan karekteristik utamanya adalah ketinggian gunung yang relatif tinggi, seperti Gunung Karang (1.778 m), Gunung Pulosari (1.346 m) dan Gunung Aseupan (1.174 m).


33


Ditinjau dari segi geologi, Kabupaten Pandeglang memiliki beberapa jenis bebatuan, diantaranya Alluvium (terdapat di daerah gunung dan pinggiran pantai), Undiefierentiated (bahan erupsi gunung berapi, terdapat di daerah bagian utara), Diocena (terdapat di daerah bagian Barat), Piocena Sedimen (di daerah Selatan), Miocene Limestone (disekitar Kecamatan Cimanggu bagian utara), Mineral Deposit (yang terbagi atas beberapa mineral, yaitu : Belerang dan sumber air panas, Kapur/karang darat dan laut, dan Serat batu gift).


34


Iklim di wilayah Kabupaten Pandeglang dipengaruhi oleh Angin

Monson (Monson Trade) dan Gelombang La Nina atau El Nino. Saat

musim penghujan cuaca didominasi oleh Angin Barat (dari Samudra Hindia sebelah Selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Pada musim kemarau, cuaca didominasi oleh Angin Timur yang menyebabkan Kabupaten Pandeglang mengalami kekeringan, terutama di wilayah bagian Utara, terlebih lagi bila berlangsung El Nino. Suhu udara di Kabupaten Pandeglang berkisar antara 22,5 0C – 27,9 0C. Pada daerah pantai, suhu udara bisa mencapai 22 0C – 32 0C, sedangkan di daerah pegunungan berkisar antara 18 0C – 29 0C. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran arus udara. Rata-rata curah hujan selama Tahun 2009 berkisar antara 175.10 mm (Cimanggu) sampai 317.82 mm (Jiput) dengan jumlah hari hujan per tahun 89 hari (Pagelaran) sampai 185 hari (Munjul). Jenis tanah yang ada di Kabupaten Pandeglang dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis dengan tingkat kesuburan dari rendah sampai dengan sedang. Diantara jenis tanah tersebut adalah Alluvial (terdapat di Kecamatan Panimbang, Sumur, Cikeusik, Pagelaran, Picung, Labuan dan Munjul), Grumosol (yang tersebar di Kecamatan Sumur dan Cimanggu), Regosol (terdapat di Kecamatan Sumur, Labuan, Pagelaran, Cikeusik dan Cimanggu), Latosol (terdapat di sekitar Gunung Karang, Kecamatan Pandeglang, Saketi, Cadasari, Banjar, Cimanuk, Mandalawangi, Bojong, Menes, Jiput, Labuan dan Sumur), dan Podsolik (terdapat di Kecamatan Labuan, Menes, Saketi, Bojong, Munjul, Cikeusik, Cibaliung, Cimanggu, Cigeulis, Sumur, Panimbang dan Angsana). 2.2 Demografi Jumlah dan komposisi penduduk suatu daerah merupakan hal yang sangat pokok dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas dari penduduk /manusia sebagai salah satu sumber daya dalam pembangunan suatu daerah/wilayah. Perhitungan jumlah dan komposisi penduduk akan menentukan arah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

35


dan kebijakan perencanaan yang efesien dan efektif, dengan demikian proses perencanaan yang dilaksanakan tidak dapat dilepaskan dari kondisi demografi suatu daerah. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mengalami laju pertumbuhan yang sangat rendah, hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan program Keluarga Berencana yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang. Berikut ini tabel perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2006 sampai dengan 2009 sesuai data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang: Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang 2006-2009 Tahun

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

2006

577.244

547.253

1.124.497

2007

578.375

552.139

1.130.514

2008

584.503

561.564

1.146.067

2009

588.126

560.938

1.149.064

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang Penyebaran penduduk pada tiap-tiap kecamatan cenderung tidak merata. Sampai dengan tahun 2009, penduduk dengan jumlah terpadat terdapat di Kecamatan Labuan yaitu mencapai 3.482,38 jiwa/Km2. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Kecamatan Sumur yaitu sebesar 87,98 jiwa/Km2. Dan untuk Kecamatan Pandeglang sendiri sebagai Ibu Kota Kabupaten kepadatan penduduknya sebesar 418,31 jiwa/Km2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Pandeglang berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1961-1971 sebesar 2,71


36


persen, periode 1971-1980 sebesar 2,15 persen, periode 1980-1990 sebesar 2,14 persen, dan periode 1990-2000 sebesar 1,64 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000 sampai dengan 2009 mencapai 1,41 persen. Semakin menurunnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pandeglang dari periode tahun 60-an sampai dengan sekarang tahun 2009 menunjukkan wujud keberhasilan dalam menjalankan program Keluarga Berencana (KB). Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal sebagai ”Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja” (TPAK). Pada tahun 2009, dari jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang sebanyak 1.149.064 orang terdapat 768.797 orang atau 66,9 persen merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK). Dari jumlah tersebut 488.347 orang diantaranya atau sekitar 63,52 persen merupakan angkatan kerja dan sisanya adalah penduduk bukan angkatan kerja. Proporsi pekerja terhadap Angkatan Kerja pada tahun 2009 sebesar 89,02 persen, angka ini menunjukkan besarnya kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan atau yang dikenal dengan istilah ”Tingkat Kesempatan Kerja” (TKK). 2.3 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Sumberdaya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan, untuk itu pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam haruslah bijaksana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Wilayah Kabupaten Pandeglang memiliki potensi sumberdaya alam yang mendukung pembangunan pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan, serta pariwisata. Penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2009 didominasi sektor pertanian. Hal tersebut sebanding dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari 274.690 hektar luas Pandeglang, 239.731 hektar (87,27 persen) diantaranya digunakan untuk usaha pertanian seperti persawahan, ladang, kebun, empang, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

37


kolam tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman, hutan rakyat dan negara. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan, untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput, lahan yang sementara tidak diusahakan dan lain sebagainya. Sementara itu pengembangan sumberdaya hutan didukung oleh keberadaan hutan rakyat dan hutan negara yang relatif luas diantaranya Kawasan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kawasan AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, Gunung Pulosari) serta beberapa Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pandeglang guna pemanfaatan hasil hutan. Kabupaten Pandeglang juga memiliki potensi kawasan pertambangan yang cukup besar, baik dari segi jenis, maupun kandungannya. Jenis bahan galian yang ada di Kabupaten Pandeglang seperti lempung, bentonit, kaolin, zeolit, toseki-feldspar, batu pasir kuarsa, batu gamping, kalsit-marmer, batu sempur, tras, batu belah, sirtu, opal, batu pasir, batubara, emas dan perak. Pengelolaan sumberdaya alam juga dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata melalui pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Karang, Kawasan Pariwisata Cikedal, Kawasan Pariwisata Carita, Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung, Kawasan Pariwisata Taman Nasional Ujung Kulon, dan Kawasan Pariwisata Pantai Selatan. Kabupaten Pandeglang dialiri oleh 18 aliran sungai dengan panjang total sekitar 835 km. Sungai-sungai tersebut dikelompokan ke dalam 2 Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Ciujung dan SWS Ciliman. Sementara itu Kabupaten Pandeglang terbagi menjadi 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri DAS Cibaliung, DAS Cibungur, DAS Cidanau, DAS Ciliman, DAS Ciujung dan DAS Ujung Kulon. Keberadaan SWS dan DAS tersebut selain memiliki fungsi pelestarian lingkungan hidup khususnya pelestarian sumberdaya air sekaligus berfungsi sebagai penyedia air bersih bagi masyarakat maupun untuk pengairan. Keberadaan SWS dan DAS tersebut juga memberikan berkah untuk pengembangan sektor perikanan air tawar. Di lain pihak, sektor kelautan dan perikanan juga ditopang oleh panjang pantai yang


38


mencapai 307 km, yang memungkinkan penggalian potensi perikanan air laut. Di perairan yang cukup luas ini hidup beraneka ragam sumberdaya hayati yang berpotensi sebagai lahan budidaya ikan juga terdapat potensi hutan mangrove dengan jenis bakau, serta jenis lainnya yang sangat potensial untuk menjaga kondisi pantai dari erosi air laut. Namun demikian dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, beberapa pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Pandeglang masih belum sepenuhnya berkelanjutan ataupun belum sepenuhnya memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, hal ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Beberapa kondisi yang menggambarkan keberadaan tersebut diantaranya adalah kondisi sumber daya hutan saat ini perlu perhatian lebih serius walaupun belum pada tahap sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya; beberapa sungai berada pada kondisi yang menunjukkan kualitas yang menurun dengan parameter terjadinya pendangkalan sungai dan penurunan kualitas air sungai yang diakibatkan pencemaran dan sedimentasi sungai; kondisi ini juga ditambah dengan indikasi terjadinya kerusakan DAS yang salah satunya dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaannya yang masih lemah. Salah satu dampak atas kondisi tersebut adalah terjadinya peningkatan frekuensi banjir dimana beberapa kecamatan termasuk rawan terhadap banjir, yaitu Kecamatan Patia, Sukaresmi, Pagelaran dan Cikeusik. 2.4 Perekonomian Daerah Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau sektor tersier. Proses perbaikan kondisi umum perekonomian Kabupaten Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

39


Pandeglang selama periode 2005-2009 ditunjukkan dengan peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari Rp. 4,89 Milyar (2005) menjadi Rp. 7.46 Milliar (2009). Sejalan dengan peningkatan tersebut, nilai PDRB atas dasar harga konstan bergerak dari Rp 3,37 Milyar (2005) menjadi Rp. 3.97 Milyar (2009). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang selama 5 tahun terakhir mencapai rata-rata 4.72 %. Sektor yang pertumbuhannya paling tinggi dari tahun 2005-2009 adalah sektor tersier sebesar 14 %. Salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah besarnya tingkat inflasi yang melonjak setiap tahun. Pendapatan yang diterima masyarakat tidak akan berarti apabila diikuti tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan sebaliknya terjadi deflasi, oleh karenanya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan, yang merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi, Tingginya angka/jumlah penduduk miskin dimana jumlah penduduk miskin Kab. Pandeglang (Susenas Thn.2007) :176.812 jiwa (15,64%) dengan Garis Kemiskinan Rp. 151.763 Kapita/bulan, hal ini ditambah masalah klasik terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, TPT Pandeglang : 16,23 % (Tahun 2007). Pada kondisi tahun 2009 sebagian besar penduduk Pandeglang memiliki pekerjaan utama di sektor pertanian yaitu sebesar 46,72%. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 25,16%, sektor jasa mencapai 9,57%,dan sektor industri pengolahan 7,03%. Sementara sektor lainnya masing-masing dibawah 5%, Sektor pertanian sebagai mata pencarian utama penduduk Pandeglang juga tidak lepas dari hambatan yang ada. Hambatan-hambatan tersebut antara lain bahwa pertanian dilakukan hanya secara tradisional, secara partial dan tidak terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya. Disamping itu permasalahan lainnya dalam pengembangan pertanian masih dilakukan secara umum di semua wilayah dan belum adanya spesifikasi komoditas berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, belum memikirkan sistem koleksi distribusi yang memudahkan kelancaran pemasaran dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

40


fasilitas sarana produksi, konversi lahan yang tidak terbendung, dan yang paling penting adalah pengembangan pertanian selama ini belum mempertimbangkan kompetisi antar wilayah yang menghasilkan komoditas yang sama sehingga petani merupakan pihak yang dirugikan terutama disaat panen. 2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kondisi perekonomian Pandeglang secara nominal dapat dilihat melalui besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)‐nya. PDRB merefleksikan besaran nilai tambah bruto yang tercipta sebagai akibat proses produksi barang dan jasa oleh sektor produktif dalam perekonomian suatu daerah (region) tanpa melihat pelaku ekonominya. Pelaku ekonomi bisa berasal dari daerah tersebut dan atau dari luar daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pandeglang atas dasar harga berlaku pada Tahun 2005 adalah sebesar 4,88 triliun rupiah meningkat menjadi 7,46 triliun pada tahun 2009. Tabel

2.1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 20052009

LAPANGAN USAHA Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran

PDRB ADHB (jutaan rupiah) 2005 1.737.068

2006 1.842.783

2007 1.958.332

2008

2009

2.240.855 2.300.011

5.374

6.098

6.742

7.494

8.685

556.527

638.181

695.305

775.724

818.031

39.822

40.376

41.122

48.849

55.155

211.013

262.966

287.974

337.298

367.428

1.118.747

1.307.263

1.418.943

Pengangkutan dan komunikasi

307.591

411.319

465.705

544.710

595.449

Bank & Lembaga Keuangan Lainnya

211.309

248.205

347.843

384.115

441.173

Jasa-jasa Jumlah

1.586.313 1.774.247

699.954

818.275

919.880

864.628 1.105.046

4.887.405

5.575.463

6.141.846

6.789.987 7.465.225

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

41


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pandeglang atas PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada Tahun 2009 adalah sebesar 3,976 triliun rupiah. Pencapaian nilai sebesar tersebut dikarenakan oleh peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari hampir seluruh sektor usaha terutama oleh sektor industri Bangunan Serta Pengangkutan dan Komunikasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 – 2009

LAPANGAN USAHA

2005 Pertanian 1.267.674 Pertambangan & Penggalian 3.785 Industri Pengolahan 392.506 Listrik, Gas dan Air Bersih 24.862 Bangunan 146.884 Perdagangan, hotel dan restoran 806.103 Pengangkutan dan komunikasi 183.388 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 132.456 Jasa-jasa 408.430 Jumlah 3.366.088 Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

PDRB ADHK (Milyar rupiah) 2009 2006 2007 2008 1.253.437 1.276.010 1.309.183 1.315,400 3.986 4.210 4.396 4.794 412.434 425.460 441.676 456.270 24.671 23.930 24.977 28.281 157.900 168.160 177.368 197.106 863.987 900.600 949.682 996.271 198.875 217.950 231.108 251.337 178.115 190.580 209.140 212.881 441.987 472.830 497.421 514.182 3.535.392 3.679.730 3.844.950 3.976,527

Seperti pada periode tahun sebelumnya, sektor-sektor yang dominan memberi andil dalam pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Sampai dengan tahun 2009, sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian nilai PDRB Kabupaten Pandeglang.


42


Tabel 2.3 Kontribusi Masing-Masing Lapangan Usaha Terhadap PDRB ADHK 2000 Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 - 2009

LAPANGAN USAHA Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Jasa-jasa

2005 35,54 0,11 11,39 0,81 4,32 22,89 6,3 4,32 14,32

PDRB ADHK % 2006 2007 2008 35,82 31,64 31,25 0,11 0,11 0,4 11,78 11,36 11,03 0,70 0,7 0,66 4,51 4,7 4,83 24,67 23,18 23,5 5,62 5,94 6,13 4,05 5,2 5,25 12,62 15,02 14,77

2009 30,81 0,12 10,96 0,74 4,92 23,77 7,98 5,91 14,8

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

2.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Pandeglang sebesar 3,97%. Artinya, pada tahun 2009 total nilai tambah riil (tidak dipengaruhi perubahan harga) yang tercipta dari hasil produksi barang dan jasa di Pandeglang 3,97 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2008. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Pandeglang selama kurun waktu dua tahun terakhir cenderung secara umum relatif menunjukkan penurunan atau melambat, hal ini dipicu oleh penurunan pertumbuhan yang signifikan pada lapangan usaha pertanian, listrik gas dan air bersih, bangunan serta perdagangan, hotel dan restoran. Namun demikian untuk lapangan usaha lainnya relatif mengalami kenaikan, khususnya pada lapangan usaha pertambangan & penggalian yang mengalami kenaikan signifikan. Hal tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

43


Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Pandeglang

LAPANGAN USAHA Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Jasa-jasa JUMLAH

2005 2006 4,31 (1,12) 5,25 5,30 4,71 5,08 5,60 (0,77) 8,54 7,50 7,93 7,18 6,70 8,44 (14,15) 7,17 5,97 8,22 4,83 3,96

LPE % 2007 2,73 5,50 3,16 4,90 6,50 4,24 9,59 7,00 6,98 4,48

2008 ‐2009 1,93 2,20 277,58 69,81 3,05 4,06 (2,77) 16,63 9,50 7,05 5,39 4,97 7,62 7,15 5,45 5,93 3,68 4,89 4,29 3,97

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang. 2.4.3 Laju Inflasi Tingkat inflasi di suatu wilayah pada suatu tahun selain dihitung dengan metode IHK (Indeks Harga Konsumen), dapat juga dilihat dari besarnya perubahan Indeks Harga Implisit PDRB tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Inflasi ini merupakan perubahan harga yang terjadi dari sudut produsen atau yang lebih dikenal dengan Inflasi Sektoral. Inflasi tersebut digambarkan oleh masing-masing sektor dan bersumber dari perbandingan antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Indeks harga yang diturunkan dari perhitungan PDRB disebut sebagai “PDRB Deflator” atau yang dikenal dengan Indeks Implisit (Indeks Harga Produsen). Seberapa jauh terjadinya perubahan harga secara makro dari masing-masing sektor dapat digambarkan melalui besaran Inflasi Sektoral. Dengan menggunakan berbagai jenis input disertai harga yang


44


berbeda pula di suatu sektor, maka harga tertimbangnya digambarkan oleh perubaan indeks implisit setiap tahunnya. Secara umum, inflasi sektoral yang dihitung berdasarkan pergerakan Indeks Implisit (Deflator PDRB) di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2009 mencapai 3,47%, menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,68 %. Melalui tabel 2.5 terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir inflasi sektoral berfluktuatif tetapi masih berada pada level 1 digit. Tabel 2.5 Indeks Implisit dan Inflasi Sektoral Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2009

No Sektor 2006 01. Indeks Implisit/Deflator PDRB 159,41 02. Inflasi Sektoral 9,76 Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang.

2007 166,94 4,73

2008 181,43 8,68

2009 187,73 3,47

2.4.4 Sektor Pertanian dan Kehutanan Dalam struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang, sektor pertanian merupakan sektor dominan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh lahan yang ada 87,27 % digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan Negara/swasta dan sawah. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan, untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput serta lahan yang sementara tidak diusahakan. Data statistik terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang mempunyai kepadatan penduduk agraris sebesar 195 jiwa/Km2. artinya bahwa masyarakat Kabupaten Pandeglang mayoritas menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian dan nelayan serta merupakan kabupaten yang memilih sub sektor pertanian sebagai


45


salah satu sub sektor tumpuan ekonomi masyarakatnya. Didukung dengan luas wilayah 274.690 Ha, yang terbagi atas lahan sawah seluas 53.951 Ha. dan lahan darat seluas 220.739 Ha, penduduk daerah Pandeglang umumnya bermata pencaharian sebagai petani (46,72%) dari jumlah total tenaga kerja produktif. Berdasarkan karakteristik wilayah, Kabupaten pandeglang sangat cocok untuk pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, karena didukung oleh topografi dan geomorfologi wilayah, dengan rentang topografi berada antara 0 - 1.778 m dpl pada puncak Gunung Karang dan kemiringan lahan antara 0 - 40%, curah hujan yang tinggi berkisar antara 2000 - 2500 mm/tahun untuk daerah Barat dan Selatan Pandeglang dan curah hujan rata-rata 2500 - 3000 mm/tahun untuk daerah Utara Pandeglang. Data Pusat Penyelidikan Tanah Bogor, menyebutkan bahwa jenis tanah di Kabupaten Pandeglang sangat beragam yaitu terdiri dari tanah regosol, andosol, aluvial, grumosol, mediteran, PMK dan latosol. Sementara itu, pola aliran sungai yang di daerah ini adalah berpola dehidrik dengan jumlah aliran sungai 14 buah dari ujuran sedang sampai besar. Melihat potensi tersebut, sangat pantas apabila Kabupaten Pandeglang merupakan daerah modal bagi Provinsi Banten dalam pengembangan agribisnis dimasa mendatang. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan kebudayaan masyarakat yang beragam serta ditopang oleh empat pilar utama daerah yaitu pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta pariwisata, Kabupaten Pandeglang diyakini akan menjadi daerah tumpuan yang dapat menghasilkan devisa yang tinggi baik bagi masyarakat Pandeglang maupun bagi Provinsi Banten pada umumnya. Kabupaten Pandeglang memiliki luas 274.690 ha; yang terdiri dari 46,40 % lahan pertanian ; 4,86 % non pertanian; 44,38 % hutan dan 4,36 % digunakan untuk lainnya. Gambaran penggunaan lahan pada umumnya didominasi oleh lahan kehutanan yang meliputi Kawasan Hutan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) seluas 25.365 ha; hutan produksi sebesar 32,285,55 ha; Hutan Lindung (HL) 3.682,57 ha; perkebunan negara 2.511,12 ha, ladang dan huma memiliki luas 10.429


46


ha; tanah sawah dengan luas seluruhnya 53.951 ha yang terdiri dari : sawah irigasi teknis dengan luas 4.526 ha; irigasi semi teknis dengan luas 4.323 ha; irigasi sederhana 7.468 ha; irigasi desa 8.917 ha dan sawah tadah hujan 28.717 ha. Sementara itu luas penggunaan lahan untuk ladang, tegal, tebat, kolam, penggembalaan, perkebunan besar, hutan rakyat, lain-lain, bangunan dan halaman, lahan yang sementara tidak diusahakan, hutan negara dan rawa yang tidak ditanami adalah berjumlah total seluas 220.739 ha. Sub sektor perkebunan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan sektor pertanian. Salah satu tujuan pembangunan sub sektor perkebunan adalah peningkatan mutu dan produksi hasil perkebunan. Sub sektor perkebunan di Kabupaten Pandeglang dikelola oleh PB Milik Negara, Swasta dan Perkebunan Rakyat. Komoditi tanaman perkebunan yang potensial adalah kelapa, cengkeh, kopi , kelapa sawit dan karet. Menurut catatan yang diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, pada tahun 2009 luas baku tanaman kelapa biasa dan hybrida seluas 42.685,90 ha. dan 107,80 ha, cengkeh 4.245,90 ha, kopi 3.057,10 ha, sawit 2.778,20 ha, dan karet 2.417,80 ha. Produksi tertinggi dari komoditi tersebut adalah karet sebesar 207.771,8 ton, disusul kemudian kelapa sawit sebesar 42.266,1 ton, kelapa sebesar 22.638,5 ton, cengkeh sebesar 1.767 ton dan kopi sebesar 1.410,8 ton. Sektor Perkebunan di Kabupaten Pandeglang secara luas dilakukan oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) yang dalah hal ini PT. Perkebunan Nusantara VIII site Shangyang Damar dan Bojong Datar dengan komoditas utama karet, sawit (TBS), kelapa, kopi dan dalam volume kecil beberapa jenis rempah-rempah seperti cengkeh, kapulaga, kunyit, sereh, dan jahe, ditambah dengan gula aren. Permasalahan yang seringkali timbul dalam rangka pengembangan sektor perkebunan adalah masih kurangnya jumlah dan kapasitas pabrik pengolahan hasil dalam rangka upaya diversifikasi produk; terutama untuk industri kelapa buah dan kelapa sawit dimana sampai saat ini di Kabupaten Pandeglang belum ada industri hilir yang mengolah Crude Palm Oil (CPO) ataupun kopra menjadi minyak serta turunan lainnya (butter, mentega, sabun, dan lain-lain).


47


Pada sektor pertanian, masalah utama yang dihadapi sampai saat adalah belum teraplikasinya teknologi tepat guna dan lemahnya sistem serta mekanisme pemasaran, disamping beberapa permasalahan yang menyangkut aspek kesesuaian lahan. Beberapa kondisi seperti ini menyebabkan produktivitas komoditi pertanian dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Sebagai contoh untuk komoditas kedele dan ubi jalar, sampai saat ini produktivitasnya 50% di bawah rata-rata produktivitas nasional. Upaya-upaya perbaikan sistem dan mekanisme pra-tanam, produksi dan pasca produksi (penanganan hasil dan diversifikasi produk) serta tata niaga produk pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang terbatas pada aspek kelembagaan (kapasitas lembaga dan aparatur) dan pembiayaan. Pembangunan sektor ini masih bertumpu pada APBD Kabupaten Pandeglang yang terbatas, sementara penjaringan kemitraan dan investasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masalah lainnya adalah bahwa pertanian dilakukan hanya secara tradisional, secara parsial dan tidak terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya. Dan dalam pengembangan pertanian masih dilakukan secara umum di semua wilayah dan belum adanya spesifikasi komoditas berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, belum memikirkan sistem koleksi distribusi yang memudahkan kelancaran pemasaran dan fasilitas sarana produksi, konversi lahan yang tidak terbendung, dan yang paling penting adalah pengembangan pertanian selama ini belum mempertimbangkan kompetisi antar wilayah yang menghasilkan komoditas yang sama sehingga petani merupakan pihak yang dirugikan terutama disaat panen. Kabupaten Pandeglang juga merupakan wilayah pengembangan ternak potong (sapi dan kerbau) di Provinsi Banten. Penetapan wilayah pengembangan ternak potong ini didasarkan atas kesesuaian lahan, klimatologi topografi yang sangat memungkinkan bagi pengembangan ternak tersebut dimasa yang akan datang. Penilaian kesesuaian lahan ini didasarkan pada ketersediaan pakan ternak, baik berupa rumput alam,


48


rumput unggul maupun limbah pertanian lainnya. Rencana pengembangan usaha peternakan sapi potong terpadu dilaksanakan dengan sistem perwilayahan dengan karakteristik lokasi yang mendukungnya. Sementara itu masalah yang kerap dihadapi terutama adalah di bidang teknologi dan investasi. Potensi sumber daya perikanan laut masih sangat terbuka untuk dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi (pengembangan) produksi, mengingat Kabupaten Pandeglang memiliki panjang pantai 307 km yang membentang sepanjang pesisir Barat dan Selatan Kabupaten Pandeglang sampai perbatasan Kecamatan Malingping (Kabupaten Lebak). Intensifikasi dan ekstensifikasi sumberdaya perikanan laut ini dapat dilakukan pengembangan industri pengalengan/penjemuran/pengeringan ikan, optimalisasi fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pembangunan tambak dan hatchery. Demikian juga dengan pengembangan perikanan darat (air tawar) sebagai kegiatan subtitusi dari usaha pertanian lahan basah (padi), disamping ketersediaan lahan budidaya dan sumber mata air yang cukup banyak. 2.4.5 Sektor Industri Industri merupakan sektor yang tidak begitu menonjol konstribusinya dalam perekonomian regional Kabupaten Pandeglang dimana sektor industri dapat dilihat dari data jumlah perusahaan dan jumlah industri beserta penyerapan tenaga kerja. Jumlah Perusahaan Swasta, BUMD dan BUMN pada Tahun 2009 berjumlah 11.099 Perusahaan meningkat 416 perusahaan dibandingkan pada tahun 2008, dengan total jumlah tenaga kerja sebanyak 22.345 orang. Menurut sektor usaha, industri makanan dan minuman merupakan perusahaan yang paling banyak mendominasi jumlah perusahaan di Kabupaten Pandeglang sebanyak 9.984 buah dengan total tenaga kerja 19.005 orang. Sementara jumlah industri yang paling sedikit adalah industri kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik yaitu hanya 1 perusahaan dengan tenaga kerja berjumlah 16 orang.


49


Kabupaten Pandeglang juga memiliki potensi kawasan pertambangan yang cukup besar, baik dari segi jenis, maupun kandungannya. Jenis bahan galian yang ada di Kabupaten Pandeglang seperti lempung, bentonit, kaolin, zeolit, toseki-feldspar, batu pasir kuarsa, batu gamping, kalsit-marmer, batu sempur, tras, batu belah, sirtu, opal, batu pasir, batubara, emas, dan perak. Walaupun sektor penggalian merupakan sektor dengan kontribusi terkecil terhadap perekonomian Pandeglang, namun produksi sektor ini, terutama batu meningkat pesat pada tahun 2009 sebagai usaha memenuhi kebutuhan PLTU Labuan akan batu. Pada tahun 2009, kegiatan sektor penggalian menghasilkan bahan galian sebanyak 1.021.457,06 m3. 2.4.6 Sektor Perdagangan, Pariwisata dan Jasa-Jasa. Kegiatan perdagangan merupakan usaha yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen yang dalam teori ekonomi mempunyai fungsi time and place utility. Keuntungan kegiatan perdagangan selain memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain juga mengangkut barang ke tempat yang mempunyai nilai lebih tinggi. Dalam perekonomian Pandeglang, sektor perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian. Peranan sektor ini dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan semakin menurunnya peranan sektor pertanian. Dengan kata lain, perekonomian Pandeglang sedang mengalami transformasi dari ekonomi berbasis pertanian menuju ekonomi berbasis jasa, dimana perdagangan menjadi sektor pendukung utama. Yang masih memiliki prospek pengembangan di samping sektor pertanian yaitu sektor potensial untuk dikembangkan adalah pariwisata karena Pandeglang memiliki potensi pariwisata yang belum teroptimalkan di samping sektor keuangan yang perkembangan cukub baik. Sebagai salah satu indikator yang dapat menunjukkan pertumbuhan sektor perdagangan, penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Kabupaten Pandeglang selama periode tahun 2008-2009 terjadi peningkatan dimana pada tahun 2008 sebanyak 214 TDP meningkat sebesar 24 menjadi 238 pada tahun 2009


50


atau terjadi peningkatan sebesar 11,21%. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan positif sektor perdagangan di Kabupaten Pandeglang. Selama periode 2000-2009, diperoleh besaran untuk shift share bahwa secara umum pertumbuhan produksi di Kabupaten Pandeglang cenderung menarik pertumbuhan nasional khususnya sektor-sektor yang menghasilkan barang, yaitu sektor primer dan sektor sekunder. Namun pertumbuhan produksi di sektor tersier cenderung menghambat pertumbuhan nasional karena pertumbuhan aktualnya selama periode yang sama lebih kecil dari pada share regional. Disamping itu, pertumbuhan sektor tersier menunjukkan karakteristik yang relatif baik di tingkat provinsi maupun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain pada sektor yang sama (ditunjukkan oleh nilai Sd negativ). Jika dilihat sektoral secara umum, sektor bangunan sangat potensial untuk dikembangkan mengingat pertumbuhan produksi selama tahun 2009 menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat baik di tingkat provinsi maupun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Nilai Sp negatif (-) pada sektor primer memberi makna bahwa ekonomi sektor primer tumbuh pada sektor-sektor yang tumbuh secara lambat pada tingkat provinsi , yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Differential shift yang positif (+) pada sektor primer menunjukkan bahwa sektor perekonomian, terutama sektor komparatif walaupun mengalami pertumbuhan yang sangat lambat terhadap sektor yang sama di tingkat provinsi sehingga masih diperlukan penambahan/perbaikan tiap-tiap sub sektornya. Total Perubahan Nilai Tambah Bruto (NTB) Kabupaten Pandeglang dari tahun 2000 ke tahun 2009 sebesar: Rp. 1.303,20 milyar (3.976,53–2.673,33), yang terdiri atas: 1. National Share : Rp. 1.733,52 milyar (115,91 %) 2. Proportional Share: Rp. 192,34 milyar (12,86 %) 3. Differential Shift : Rp. ‐430,32 milyar (‐28,77 %) Dari hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa tambahan NTB di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 1.733,92 milyar atau 115,91 %


51


disebabkan oleh pengaruh positif dari pertambahan NTB Regional Provinsi Banten. Pengaruh proportional share sebesar Rp. 192,34 milyar atau 12,86 %, hal ini terjadi karena proporsi pertambahan NTB sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Banten yang rendah, sementara sektor tersebut mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pandeglang. Sedangkan perubahan NTB dari differential shift yang merupakan akibat keunggulan komparatif beberapa sektor di Kabupaten Pandeglang terhadap Provinsi Banten sebesar Rp. ‐430,32 milyar atau ‐28,77 %. Nilai minus terjadi karena pada tahun 2009 boleh dibilang Kabupaten Pandeglang hanya memiliki keunggulan komparatif pada sektor pertanian dan subsektor penggalian, sedangkan sektor lainnya lemah jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Banten. Kontribusi dunia perbankan dalam pembangunan sangat signifikan dalam menggerakan roda perekonomian. Bank sebagai lembaga finansial akan menarik dunia bisnis sebagai mitra untuk meningkatkan investasi sehingga saling memperoleh keuntungan. Di lain pihak secara makro akan meningkatkan Nilai Tambah Bruto (Gross Value Added). Industri perbankan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana memegang peranan penting dalam suatu perekonomian. Terganggunya proses penghimpunan dan penyaluran dana tersebut akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. Sampai dengan Desember 2009, dana yang berhasil dihimpun perbankan di Pandeglang tercatat sebesar 768,092 miliar rupiah yang terdiri atas giro sebesar 152,796 miliar rupiah, deposito sebesar 202,951 miliar rupiah dan tabungan sebesar 412,345 miliar rupiah. Sedangkan dana yang disalurkan perbankan selama tahun 2009 tercatat sebesar 1.348,367 miliar rupiah, dengan alokasi terbesar berupa kredit modal kerja sebesar 516,126 miliar rupiah. Bila dilihat dari jumlah bank yang ada di Pandeglang masih relatif sedikit untuk Ibukota Kabupaten, dimana baru terdapat dua Kantor Cabang yaitu Kantor Cabang Bank Jabar dan Banten dan BRI sedangkan BNI hanya berupa Kantor Cabang Pembantu sementara Bank Syariah Mandiri masih berupa Kantor Kas. Untuk menarik kehadiran investor dan


52


mempercepat perputaran uang dirasakan perlu untuk mengundang sektor perbankan seperti BCA dan Bank Mandiri serta bank lainnya untuk membuka kantornya di Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya, mengenai gambaran kondisi perekonomian Pandeglang tahun 20102025 akan dipengaruhi beberap faktor yang berasal dari lingkungan eksternal sebagai berikut : 1. Semakin meningkatnya integrasi perekonomian regional yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian lokal, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian lokal yang lebih tinggi; 2. Dorongan eksternal bagi perekonomian lokal berasal dari perekonomian Banten yang semakin pesat seiring dengan makin baiknya infrastruktur sarana dan prasarana, geliat pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara, berkembangnya Kabupaten Serang sebagai Ibukota Provinsi dan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Lebak yang akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian Pandeglang, khususnya di sektor jasa, Pariwisata dan Perbankan. 3. Dorongan perekonomian liberal dan pluralisme sosial akibat laju globalisasi melalui kelompok masyarakat yang memiliki pranata sosial yang lebih tinggi, akan mendorong lahirnya isu dan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, politik dan tatanan budaya yang baru; 4. Isu lingkungan global dan Konservasi Sumber Daya Alam yang turut menyumbangkan pengaruh positif terhadap penyerapan belanja publik dari masyarakat Lokal, Nasional dan Internasional dengan adanya Kawasan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kawasan AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, Gunung Pulosari) serta beberapa Kawasan hutan Produksi di Kabupaten Pandeglang. 5. Adanya beberapa isu bencana alam di tahun 2005 seperti gempa, banjir dan tsunami (di Nangro Aceh Darusalam) yang berdampak terhadap melemahnya sektor pariwisata dan jasa di Kabupaten Pandeglang; segera akan membaik di tahun 2006 manakala


53


pemerintahan dapat mengeluarkan kebijakan publik yang representatif terhadap tanggap darurat pra dan pasca bencana; 6. Meskipun demikian efek domino kenaikan harga minyak dunia akan turut memberikan efek negatif pada melemahnya kinerja ekonomi lokal walaupun perekonomian Pandeglang masih didorong oleh sektor agraris dan kepariwisataan. Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh pada perekonomian Pandeglang pada tahun 2010-2025 mencakup : 1. Lahirnya ekspekstasi masyarakat akan pembangunan yang lebih baik terhadap pemimpin yang terpilih dalam pilkada. Oleh karenanya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang bersih diharapkan oleh bermuara pada kinerja pembangunan yang lebih optimal; 2. Berkembangnya sektor pendidikan dan pelatihan dengan adanya SMA Unggulan, Badan Diklat Provinsi Banten dan relokai kampus Fakultas Pertanian Untirta yang pada akhirnya akan memberikan efek domino yang positif; 3. Berkembangnya sektor Jasa dan Perbankan Pembangunan Terminal dan Rumah Sakit;

dengan

adanya

4. Pertambangan di Kecamatan Cimanggu yang memasuki tahapan eksploitasi diharapkan akan mampu memberikan dampak perkembangan ekonomi lokal; 5. Kondusifitas tatanan sosial politik dan budaya lokal yang akan terus berpihak kepada masyarakat dan mendorong kinerja Pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Adapun sektor pariwisata merupakan salah satu andalah Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan perekonomian daerah khususnya dalam meningkatkan penerimaan PAD serta daya efek berantai (multiplyer effect) yang positif terhadap sektor Pembangunan lainnya. Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu tujuan wisata di Provinsi Banten, oleh karena itu kegiatan pariwisata di daerah ini cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah.


54


Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pandeglang di arahkan kepada beberapa kawasan yaitu : 1. Kawasan Pariwisata Gunung Karang meliputi; Sumur Tujuh, Makam Simpeureun, Pariwisata Kota Pandeglang, Pemandian Air Panas Cisolong, Batu Lingga, Air Panas Wariang, Agrowisata Akarsari, Agrowisata Cihunjuran, Penziarahan Cibulakan, Batu Qur‟an, Pemandian Cikoromoy dan Batu Tapak Pasir Peuteuy. 2. Kawasan Pariwisata Cikedal meliputi; Situ Cikedal, Penziarahan Cikadueun, Batu Ranjang, Batu Tongtrong, Kerajinan Emping, Prasasti Muruy, Batu Goong, Sanghyang Dengdek, Batu Seketeng dan Batu Tapak. 3. Kawasan Pariwisata Carita meliputi; Pantai Carita, Perkemahan Perhutani, Taman Rekreasi Taman Sari, Taman Rekreasi Perhutani, Curug Gendang, Penziarahan Caringin dan Masjid Caringin. 4. Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung meliputi; Pantai dan Resort Tanjung Lesung, Pulau Liwungan, Desa Wisata Cikadu, Pantai Cipanon, Pantai Cimahpar, Pantai/Muara Cijalarang dan Pantai Mega Camara. 5. Kawasan Pariwisata Taman Nasional Ujung Kulon meliputi; Taman Nasional Ujung Kulon, Pulau Handeuleum, Pulau Panaitan, Sanghyang Sirah, Agrowisata, Gunung Honje, Pantai Ciputih, Pulau Umang Resort, Desa Wisata Kertamukti dan Arca Ganesha. 6. Kawasan Pariwisata Pantai Selatan Meliputi; Penziarahan Mantiung, Pantai Tanjungan, Pulau Tinjil, Pantai Cikiruh Wetan, Agrowisata Kutakarang, Wisata Pantai Citeluk, Pantai Sindangkerta, Bendung Cibaliung dan Pulau Deli. 7. Kawasan wisata perkotaan Pandeglang, Labuan, Panimbang dan tempat lainnya yang ditetapkan melalui rencana tata ruang kota. 8. Obyek wisata budaya : a.

Syeh Asnawi Caringin;

b.

Syeh Mansyur Cikadueun;


55


c.

Tapak Qur‟an Cibulakan;

d.

Pariwisata budaya lainnya tersebar di wilayah Pandeglang

Dari beberapa kawasan pariwisata tersebut, baru Taman Nasional Ujung Kulon, Pantai Carita dan Tanjung Lesung yang cukup berkembang. Ukuran keberhasilan pembangunan pariwisata tercermin melalui jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata. Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke objek wisata di Pandeglang dari bulan Januari sampai dengan Desember 2009 sebanyak 351.881 orang. Sedangkan yang menginap pada tempat penyedia jasa akomodasi sebanya 157.570 orang. 2.5 Sosial Budaya Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya pembangunan yang menyeluruh, meliputi semua aspek dalam tatanan kehidupan masyarakat. Selain pembangunan di bidang ekonomi, salah satu aspek yang tidak bisa dilupakan dalam menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan adalah pembangunan bidang sosial dan budaya. Pembangunan sosial budaya terkait erat dengan kualitas kehidupan manusia. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan manusia, tentu tidak bisa dilepaskan dari upaya pencapaian tujuan pembangunan millennium (“Millennium Development Goals”, atau MDGs). Tujuan pembangunan milenium ini mengandung delapan tujuan sebagai respon atas permasalahan perkembangan global, yang kesemuanya harus tercapai pada tahun 2015. Tujuan Pembangunan Milenium adalah hasil dari aksi yang terkandung dalam Deklarasi Millenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangi oleh 147 kepala Negara dan pemerintahan pada UN Millennium Summit yang diadakan di bulan September tahun 2000. Delapan butir MDG‟s ini meliputi : Tujuan 1: Memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan Tujuan 2: Dicapainya pendidikan tingkat dasar yang merata dan universal Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

56


Tujuan 3: Memajukan kesetaraan gender Tujuan 4: Mengurangi tingkat mortalitas anak Tujuan 5: Memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain Tujuan 7: Menjamin kelestarian lingkungan Tujuan 8: Menjalin kerjasama global bagi perkembangan kesejahteraan Indeks Pembangunan Manusia Secara umum peningkatan kualitas pembangunan sumberdaya manusia tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator gabungan yang mencakup tiga sektor pembangunan yang dominan dan memiliki andil yang cukup besar terhadap peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan, artinya IPM merupakan komposit dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Pada Tahun 2009 IPM Kabupaten Pandeglang mencapai angka 67,99. Angka ini merupakan komposit dari indeks angka harapan hidup (64,2), indeks pendidikan(78,5) dan indeks daya beli (61,3). Sampai tahun 2009 IPM Kabupaten Pandeglang masih berada pada peringkat 6 dari 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten, dan masih di bawah IPM Provinsi Banten yang mencapai nilai 70,06. Sementara daerah yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Cilegon dengan nilai 74,99. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Pandeglang tahun 2009 mengalami peningkatan dimana pencapaian IPM tahun 2007 sebesar 67,4 dan tahun 2008 mencapai angka 67,75. Pendidikan Pendidikan merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan nasional dan regional. Pembangunan bidang pendidikan


57


akan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di suatu wilayah. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan meningkatkan daya saing penduduk dalam percaturan ekonomi lokal nasional maupun global. Salah satu indikator pembangunan bidang pendidikan adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dalam angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas. Pada Tahun 2009 angka melek huruf penduduk Pandeglang sebesar 94,20 % menurun bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 96,5% dan tahun 2007 sebesar 95,61 %. Indikator lain untuk mengukur tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menunjukan berapa lama penduduk pandeglang mampu menyekolahkan anaknya. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2009 mencapai 6,44 tahun, Ini berarti penduduk Pandeglang baru mampu untuk sekolah sampai tingkat SLTP kelas 1. Selain indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, gambaran kualitas SDM Pandeglang dapat dilihat juga dari pendidikan yang berhasil ditamatkan. Sampai tahun 2008 rata-rata penduduk Pandeglang yang tidak/belum tamat SD/MI sebanyak 31.70 %, menamatkan tingkat SD sederajat sebesar 39,77 %, tingkat SLTP sederajat 15,45 %, SLTA/SMK 9,84%, Diploma/Sarjana 3,24%. Untuk mengetahui perkembangan program pendidikan dari sisi masyarakat, dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka ini menunjukan persentase anak usia sekolah yang masih bersekolah pada usia sekolah di setiap jenjang. Pada tahun 2009 APS untuk tingkat SD sederajat sebesar 96,36 %, tingkat SLTP sederajat sebesar 72,09 %, tingkat SLTA sederajat sebesar 46,96 %. Selain APS, untuk melihat partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan persentase penduduk usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang sekolah tersebut terhadap jumlah penduduk usia sekolah dimaksud, sedangkan APK adalah persentase penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. APM usia SD (7-12 tahun)


58


sebesar 91,51 %, usia SLTP (13-15 tahun) sebesar 59,68 %, usia SMA (16-18) sebesar 32,09 %. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya fasilitas pendidikan yang memadai, fasilitas ini meliputi jumlah gedung dan tenaga pengajar. Pada tahun 2009 rasio jumlah gedung dan tenaga pengajar terhadap jumlah murid sudah cukup memadai, dimana untuk tingkat SD sederajat rasio guru–murid adalah 15,93, untuk SLTP sederajat 12,23 dan untuk SLTA sederajat telah mencapai angka 9,78. Sementara untuk rasio murid sekolah pada tahun 2009 SD sederajat mencapai 186, SLTP sederajat 269 dan untuk SLTA sederajat mencapai 238. Kesehatan Kesehatan merupakan salah satu aspek mendasar dalam pembangunan yang harus tersedia dan terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan antara lain tersedianya sarana kesehatan, keadaan lingkungan yang memadai, dan mutu makanan yang dikonsumsi. Penanganan faktor tersebut harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi terkait. Indikator utama untuk mengukur derajat kesehatan penduduk disuatu wilayah adalah angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka kesakitan. Derajat kesehatan penduduk Pandeglang pada tahun 2009 relatif mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi dan naiknya angka harapan hidup. Angka kematian bayi mengalami penurunan dari 55,4 dari rata-rata per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2008 menjadi 53,8 pada tahun 2009. Sementara itu, angka harapan hidup meningkat dari 63,3 pada tahun 2008 menjadi 63,52 pada tahun 2009. Adanya perbaikan pada kedua indikator tersebut, mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kualitas kesehatan penduduk Pandeglang. Indikator lain yang bisa dipakai untuk mengukur tingkat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan. Angka ini merupakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

59


persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan sehingga menggangu aktifitas sehari-hari. Pada tahun 2009 angka kesakitan penduduk Pandeglang sebesar 20,82 %, sementara untuk rata-rata lamanya sakit adalah 6,86 hari. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2009 penduduk Pandeglang yang mengalami gangguan kesehatan sebanyak 20,82 % dari total jumlah penduduk dengan rata-rata lama sakit adalah 6,86 hari. Faktor lain yang menjadi penentu kualitas kesehatan penduduk adalah mutu makanan yang di konsumsi. Pada tahun 2009 tingkat pemberiaan ASI bagi Balita mencapai angka 96,53 %, dengan rata-rata lama disusui 20,22 bulan. Selain ASI, imunisasi juga memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan balita, pada tahun 2009 jumlah balita yang mendapatkan imunisasi sebanyak 96,53 % meliputi imunisasi BCG, Polio, dan imunisasi lainnya. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, semua potensi yang ada belum dimanfaatkan dengan optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga sampai tahun 2009 masih terdapat 138.003 penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang. Dari 322 desa dan 12 kelurahan yang ada, sebanyak 141 desa/kelurahan (42,09%) merupakan desa/kelurahan tertinggal dan 194 desa/kelurahan (57,91%) merupakan desa/kelurahan maju. Penentuan desa/kelurahan tertinggal ini berdasarkan Surat dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : B.038/M-PDT/IV/2006 Tanggal 17 April 2006 Perihal Penentuan Desa Tertinggal Seluruh Indonesia, yang menggunakan acuan data potensi Desa Tahun 2005 dan telah dilakukan verifikasi oleh Pemda Kabupaten Pandeglang. Kriteria yang digunakan dalam menentukan Kategori Desa Maju dan Tertinggal yaitu : (1) Perekonomian Masyarakat; (2) Sumber Daya Manusia; (3) Infrastruktur, dan (4) Aksesibilitas


60


Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memiliki karakteristik budaya yang religius atau agamis. Hal ini tidak terlepas dari sejarah panjang Pandeglang sebagai bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Banten yang menjadi salah satu corong penyebaran agama Islam di wilayah barat pulau jawa. Dengan latar belakang tersebut, maka tidak heran apabila akar budaya Islam mengakar kuat dalam hampir semua produk budaya masyarakat Pandeglang. Akulturasi budaya yang terjadi antara nilai-nilai budaya Islam dan budaya asli masyarakat lokal juga menciptakan satu keunikan tersendiri dalam setiap produk budaya seperti rampak bedug, debus, dan tari saman sehingga menambah khasanah dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selain budaya bercorak Islam, Pandeglang juga memiliki beberapa peninggalan benda cagar budaya yang berasal dari zaman pra Islam, mulai dari menhir, situs-situs purba, bahkan arca yang terbuat dari batu. Keagamaan Kebebasan beragama merupakan hak dasar setiap warga negara yang di jamin secara penuh oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 29 yang menegaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu “. Kabupaten Pandeglang secara kultural dan historis adalah masyarakat yang agamis. Hal ini ditandai dengan tingginya semangat untuk melaksanakan dan menerapkan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di Pandeglang. Kondusifnya suasana kehidupan beragama di Pandeglang ini tercermin dari harmonisnya hubungan antar pemeluk agama yang ada. Berdasarkan catatan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pandeglang, jumlah sarana peribadatan pada tahun 2009 meliputi, 1.462 buah Mesjid dan 2.277 Mushola/Langgar. Untuk meningkatkan pendidikan keagamaan khususnya bagi anak-anak, pada tahun 2009


61


sudah beroperasi 905 Madrasah Diniyah dengan 2.715 ruang kelas dan 3.626 guru. Sedangkan komposisi penganut agama di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh penganut agama Islam, sedangkan sebagian kecil lainnya adalah penganut agama–agama lain yang di akui oleh negara. 2.6 Politik dan Pemerintahan Politik Salah satu unsur penting dalam pembangunan politik adalah pengembangan kehidupan demokrasi. Loncatan kemajuan demokratisasi di Pandeglang ditandai oleh suksesnya proses Pemilu Legistatif tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung secara aman, damai, jujur, adil dan demokratis. Kemajuan yang kedua juga ditandai dengan suksesnya pemilihan Bupati di tahun 2005 dan pemilihan Gubernur pada tahun 2006. Dilihat dari perkembangan yang terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kondisi politik di Kabupaten Pandeglang dapat dikatakan semakin kondusif, hal ini ditandai dengan : 1.

Terjaganya stabilitas daerah, hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya gejolak di masyarakat terutama ketika dilakukannya pesta demokrasi (pemilihan umum) ini menandakan bahwa masyarakat pendeglang telah semakin dewasa dalam memahami perbedaan dan juga dalam penyelesaian berbagai perselisihan yang terjadi.

2.

Lembaga-lembaga dalam struktur pemerintahan telah menjalankan tugas dan fungsinya terutama dilihat dari penyerapan aspirasi masyarakat dalam ikut serta dalam proses pembangunan.

3.

Meningkatnya partsipasi masyarakat dalam proses pembangunan, ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dalam


62


menentukan Pandeglang. 4.

arah

dan

kebijakan

Pemerintah

Kabupaten

Meningkatnya lembaga-lembaga sosial masyarakat sebagai salah satu cerminan dari tumbuhnya kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang tentu saja akan banyak memberikan pengaruh terhadap pencapaian mekanisme check & balance, distribusi kekuasaan secara sehat dan fair serta diharapkan dapat membentuk struktur dan budaya politik yang adil dan berorientasi pada masyarakat luas.

Penyelenggaraan Pemerintahan Demi tercapainya keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan, Kabupaten Pandeglang telah berusaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dengan membagi peran dari semua komponen. Pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi terwujudnya good public governance dan memberikan peluang terbangunnya komponen lain dalam governance yaitu dunia usaha dan masyarakat. Dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan demokrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Ketiga unsur atau komponen tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan prinsip yang terkandung di dalam good public governance. Secara administratif Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari Provinsi Banten. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten tanggal 17 Oktober 2000, pada pasal 3 dijelaskan bahwa, Provinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang,


63


dan Kota Cilegon. Perkembangan terakhir bertambah Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Pandeglang merupakan Kabupaten paling barat di Provinsi Banten, memiliki luas 2.747 km2, secara administrasi pemerintahan dibagi kedalam 35 Kecamatan terdiri atas 322 desa dan 13 kelurahan. Kabupaten Pandeglang sejak tahun 1999 sampai saat ini telah mengalami pemekaran wilayah kecamatan sebanyak 7 kali. Kronologis pemekaran wilayah Kecamatan tersebut adalah : 1.

Tahun 1999 : dari 18 kecamatan menjadi 19 kecamatan. Dengan tambahan 1 kecamatan, yakni Kecamatan Picung;

2.

Tahun 2000 : dari 19 kecamatan bertambah menjadi 22 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaduhejo, Kecamatan Cipeucang dan Kecamatan Angsana yang berturut-turut berasal dari pemecahan Kecamatan Banjar, Kecamatan Cimanuk dan Kecamatan Munjul;

3.

Tahun 2001 : dari 22 kecamatan bertambah menjadi 24 kecamatan, yaitu Kecamatan Cisata yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Saketi dan Kecamatan Patia yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pagelaran;

4.

Tahun 2003 : dari 24 kecamatan bertambah menjadi 26 kecamatan, yaitu Kecamatan Karang Tanjung yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Cadasari dan Kecamatan Cikeudal yang merupakan gabungan wilayah yang diambil dari sebagian wilayah Kecamatan Jiput, Kecamatan Menes dan Kecamatan Pagelaran;

5.

Tahun 2004 : dari 26 kecamatan bertambah menjadi 28 kecamatan, yaitu Kecamatan Cibitung yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Cibaliung dan Kecamatan Carita yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Labuan.

6.

Tahun 2005 : dari 28 kecamatan bertambah menjadi 31 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaresmi yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Patia, Kecamatan Mekarjaya yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Cimanuk dan Banjar dan


64


Kecamatan Sindangresmi Kecamatan Munjul.

yang

merupakan

pemekaran

dari

7.

Tahun 2006 : dari 31 kecamatan bertambah menjadi 33 kecamatan, yaitu Kecamatan Pulosari yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Menes, Kecamatan Cisata, dan Kecamatan Jiput, kemudian Kecamatan Koroncong yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Cadasari dan Kecamatan Karang Tanjung.

8.

Tahun 2007 : dari 33 Kecamatan bertambah menjadi 35 Kecamatan, yaitu Kecamatan Majasari dan Kecamatan Sobang.

Sebagai upaya percepatan dalam pembangunan, Kabupaten Pandeglang membagi wilayahnya secara artificial kedalam tiga wilayah pelayanan, meliputi : 1.

Wilayah Pelayanan Pandeglang, meliputi Kecamatan Pandeglang, Majasari, Cadasari, Karangtanjung, Koroncong, Banjar, Kaduhejo, Mandalawangi, Cimanuk, Cipeucang, Saketi, Cisata, Cikedal, Bojong, dan Picung dimana fungsi dari kecamatan-kecamatan tersebut adalah sebagai berikut : a.

b.

c.

Kecamatan Pandeglang, Cadasari, Karangtanjung, dan Koroncong diarahkan untuk pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri kecil, daerah pemukiman, pembangunan holtikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan kawasan gunung karang diarahkan untuk hutan lindung yang berfungsi untuk konservasi air; Kecamatan Cimanuk, Banjar, Kaduhejo, dan Cipeucang diarahkan untuk intensifikasi tanaman padi sawah, perikanan darat, pengembangan holtikultura, industri kecil, dan pengembangan energi panas bumi serta daerah pengembangan permukiman; Kecamatan Bojong, Mandalawangi, Pulosari, Cikeudal, Cisata, Picung dan Saketi; diarahkan untuk intensifikasi padi, palawija, serta buah-buahan, perkebunan rakyat, industri kecil/industri makanan. Sedangkan untuk daerah hutan lindung berfungsi sebagai daerah konservasi.


65


2.

3.

Wilayah Pelayanan Labuan, meliputi Kecamatan Labuan, Jiput, Menes, Pagelaran, Patia, Angsana, Panimbang, Cigeulis, Munjul, dan Carita diarahkan untuk wilayah pertanian tanaman pangan, perikanan laut, pertambangan dan pariwisata, dimana fungsi kecamatan-kecamatan tersebut adalah sebagai berikut : a.

Kecamatan Labuan, Panimbang, Sobang, Angsana, dan Carita untuk pengembangan intensifikasi tanaman padi sawah, palawija, perikanan laut, perkebunan rakyat, pariwisata, perdagangan dan peternakan. Khusus untuk kota Labuan dan Panimbang dikembangkan untuk pelabuhan nelayan, perikanan laut, budidaya ikan air payau dan hatchery udang.

b.

Kecamatan Pagelaran, Menes, Cigeulis, Jiput, dan Patia diarahkan untuk mengembangkan intensifikasi tanaman padi sawah, palawija, perkebunan rakyat dan holtikultura, serta industri kecil/makanan. Khusus untuk kota Pagelaran diarahkan untuk dikembangkan menjadi daerah perikanan sesuai dengan potensinya.

Wilayah Pelayanan Cibaliung, terletak di 5 kecamatan meliputi Kecamatan Cibaliung, Cimanggu, Cikeusik, Sumur, dan Cibitung diarahkan sebagai wilayah perkebunan besar dan kecil, dimana fungsí kecamatan-kecamatan tersebut adalah: a.

Kecamatan Cibaliung, Cimanggu, Sumur, dan Cibitung untuk pengembangan intensifikasi tanaman padi sawah, palawija, perikanan laut, perkebunan rakyat, pariwisata, perdagangan dan peternakan.

b.

Kecamatan Cikeusik diarahkan untuk pengembangan intensifikasi tanaman padi sawah, perikanan darat, perikanan laut, pengembangan holtikultura, serta industri kecil.

c.

Kawasan Ujung Kulon, Pulau Peucang, Pulau Panaitan yang dikembangkan menjadi taman nasional yang berfungsi sebagai daerah penelitian ilmiah flora dan fauna.


66


Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintahan Untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dan sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Pandeglang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Perda tersebut ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 6 Badan, 17 Dinas, 3 Kantor, 1 RSUD, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 35 Kecamatan, dan 13 kelurahan. Pemerintahan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2009 didukung oleh 13.505 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana 7.527 orang lakilaki dan 5.978 orang perempuan. Apabila dilihat dari pendidikan, maka 140 orang berpendidikan Sarjana Strata II/III (S-II/S-III), 3.784 orang berpendidikan Sarjana Strata I (S-I), 5.542 orang berpendidikan Sarjana Muda (D-I/II/III), 3.761 orang berpendidikan SLTA, 244 orang berpendidikan SLTP dan 124 orang berpendidikan SD.

2.7 Prasarana dan Sarana Prasarana dan sarana wilayah memiliki peran yang penting bagi peningkatan perekonomian dan sosial masyarakat sehingga keberadaannya menjadi tumpuan roda penggerak pembangunan wilayah. Prasarana dan sarana wilayah tersebut antara lain prasarana dan sarana transportasi (jalan, terminal dan angkutan umum), pengairan, energi dan ketenagalistrikan, prasarana dan sarana dasar permukiman serta prasarana pariwisata. Kondisi dan keberadaan prasarana dan sarana wilayah di Kabupaten Pandeglang secara umum masih kurang atau rendah, baik dilihat dari segi kualitas maupun cakupan pelayanannya yang belum merata di beberapa wilayah, namun demikian pemerintah daerah terus berupaya guna memperbaiki dan menyediakan prasarana dan sarana wilayah tersebut baik melalui program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.


67


Transportasi Prasarana dan sarana transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas manusia dan memperlancar arus lalu lintas dan distribusi barang dan jasa. Prasarana dan sarana transportasi tersebut diantaranya adalah infrastruktur jalan, terminal dan angkutan umum. Sistem transportasi di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh transportasi darat, untuk itu infrastruktur jalan, jembatan dan terminal menjadi infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam upaya percepatan pembangunan. Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur jalan yang baik di Kabupaten Pandeglang terutama berperan untuk mengangkut komoditas hasil pertanian dari pedesaan ataupun sentra produksi pertanian ke perkotaan. Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2001 yang mencapai 729.76 km selanjutnya bertambah mencapai 1.043,48 km pada tahun 2009. Dari panjang jalan tersebut, panjang jalan yang berada di bawah wewenang Negara/Pemerintah Pusat 169,27 km, di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Banten sepanjang 151,18 km dan 723,03 km di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan jenis permukaannya, jalan dengan permukaan aspal sepanjang 526,63 km, batu/kerikil 128,6 km dan tanah 9,38 km. Berdasarkan kondisi jalan, hanya 11,16 % dalam kondisi baik, 37,17 % dalam kondisi sedang, sementara selebihnya dalam keadaan rusak dan rusak berat yang dapat ditemui di beberapa wilayah selatan Kabupaten Pandeglang. Keberadaan jalan tersebut juga berperan sebagai moda transportasi umum, dimana masyarakat umum memanfaatkan beberapa moda transportasi darat untuk mobilitasnya. Beberapa pilihan moda transportasi darat tersebut adalah kendaraan bis Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang melayani rute Labuan-Jakarta-Cirebon, kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) berjenis minibus dan mikrobus yang melayani rute tujuan Cilegon dan Serang sekaligus rute beberapa kecamatan di wilayah selatan Pandeglang, seperti Cibaliung, Cikeusik, Munjul dan Panimbang. Moda transportasi lainnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

68


yang tersedia adalah kendaraan angkutan kota dan angkutan pedesaan, serta keberadaan taksi walaupun masih dalam jumlah terbatas. Mobilitas kendaraan angkutan umum tersebut didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana terminal angkutan. Pengembangan terminal angkutan di Kabupaten Pandeglang terdiri dari terminal regional dan sub regional. Terminal regional berada di Kecamatan Labuan sedangkan sub regional berada di Kecamatan Saketi, Panimbang, Cibaliung dan Pandeglang. Prasarana dan sarana perhubungan laut di Kabupaten Pandeglang berupa keberadaan infrastruktur pelabuhan laut yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai pelabuhan penangkapan ikan oleh para nelayan. Pelabuhan laut tersebut terdapat di Kecamatan Cikeusik, Sumur, Panimbang, Labuan dan Carita yang kesemuanya merupakan sentra produksi perikanan laut. Pengairan Prasarana dan sarana pengairan berupa sistem prasarana dan sarana pengairan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan air baku bagi kegiatan permukiman dan kegiatan produksi seperti infrastruktur irigasi, keberadaan situ/waduk maupun Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di wilayah Kabupaten Pandeglang terbagi ke dalam tiga daerah kewenangan yaitu kewenangan kabupaten (DI < 1000 Ha), kewenangan provinsi (DI 1000 – 3000 Ha), dan kewenangan pusat (DI > 3000 Ha). Jumlah daerah irigasi di bawah kewenangan provinsi terdapat 3 daerah irigasi, yaitu DI Cilemer, DI Cisata/Syphon, dan DI Pasir Eurih, sedangkan di bawah kewenanganan pusat terdapat 2 daerah irigasi yaitu DI Ciliman dan DI Cibaliung. Keseluruhan daerah irigasi di wilayah Kabupaten Pandeglang terdiri dari jaringan primer sepanjang 165.779 km dan jaringan sekunder sepanjang 562.030 km yang mengairi sawah seluas 46.057 Ha.


69


Prasarana dan sarana pengairan penting lainnya adalah keberadaan situ/waduk yang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya serta penyediaan air bersih. Di wilayah Kabupaten Pandeglang terdapat 20 situ dan 2 waduk, dari jumlah tersebut Waduk Cikuranten yang berada di Desa Pagerbatu Kecamatan Pandeglang memiliki volume tampungan paling besar yaitu sekitar 693.072 m3 yang bersumber dari Sungai Cikuranten. Ketenagalistrikan Sistem kelistrikan di wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari sistem interkoneksi tenaga listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali) Banten, dengan pembangkit utama PLTU Suralaya yang selanjutnya ditransmisi ke beberapa Gardu Induk (GI) diantaranya GI Rangkasbitung, GI Menes dan GI Saketi. Wilayah Kabupaten Pandeglang sendiri dipasok dari GI Menes, GI Saketi dan sebagian dari GI Rangkasbitung. Rencananya pasokan listrik di wilayah Kabupaten Pandeglang dan wilayah Banten pada umumnya akan ditambah melalui PLTU Labuan seiring dengan pengoperasiannya pada akhir tahun 2009. Berdasarkan analisa karakteristik konsumen listrik, sektor rumah tangga di wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan pemakai tenaga listrik terbesar, sedangkan sektor industri dan bisnis hanya memakai sedikit saja. Sebagai gambaran, pada tahun 2009 konsumen sektor rumah tangga mengonsumsi sekitar 104.622.841 Kwh dan sektor sosial sekitar 3.239.451 Kwh. Sedangkan sektor bisnis mengkonsumsi sekitar 10.137.072 Kwh dan industri sekitar 2.548.243 Kwh, selebihnya digunakan oleh konsumen sektor pemerintahan. Selain itu, penggunaan listrik di wilayah Kabupaten Pandeglang juga menggunakan pemanfaatan pembangkit listrik lainnya seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan panas matahari yang digunakan oleh beberapa penduduk/rumah tangga yang wilayahnya belum teraliri listrik oleh PLN. Berdasarkan susenas tahun 2008 sebagian besar penduduk/rumah tangga Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 89.27 % telah menggunakan listrik, baik listrik PLN maupun listrik Non PLN. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

70


Prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman Prasarana dasar meliputi air bersih dan sanitasi. Berdasarkan susenas tahun 2008, sebagian besar rumahtangga di Kabupaten Pandeglang memiliki rumah tinggal sendiri, akan tetapi masih banyak kondisi perumahan yang belum memenuhi standar. Sebagai gambaran, sebanyak 25.18 % terdapat rumah yang memiliki luas lantai per kapita kurang dari 10 m2, atau yang beratap genting/beton hanya 79.35 %, atau yang berdinding tembok hanya 42.92 %. Kondisi tersebut setidaknya menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat yang belum dapat memenuhi semua kebutuhan papannya. Penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten Pandeglang bersumber dari air sungai, air sumur gali, dan melalui pengeboran air serta pengelolaan PDAM. Sementara ini, air bersih dari PDAM baru memenuhi sekitar 18 % yang umumnya untuk penduduk di perkotaan. Namun demikian pada tahun 2008, cakupan air bersih di wilayah Kabupaten Pandeglang mencapai 60.59 %. Sedangkan untuk cakupan sanitasi, penduduk Kabupaten Pandeglang baru sekitar 40 % yang terlayani sanitasi. Hal ini kemungkinan disebabkan masih kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat akan penyehatan lingkungan, seperti tidak memiliki fasilitas WC yang layak, serta minimnya ketersediaan air bersih. Prasarana dan Sarana Pariwisata Dalam upaya pengembangan pariwisata daerah diperlukan penataan dan pengembangan prasana dan sarana pariwisata melalui pengembangan kawasan wisata, objek wisata, serta sarana akomodasi lainnya yang mendukung. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan kawasan pariwisata yang didalamnya terdapat daerah tujuan dan objek-objek wisata, diantaranya yang cukup berkembang adalah Kawasan Pariwisata TN Ujung Kulon, Pantai Carita, dan Tanjung Lesung.


71


Untuk mendukung pengembangan pariwisata, di wilayah Kabupaten Pandeglang terdapat akomodasi hotel atau penginapan sebanyak 60 nama/tempat yang tersebar umumnya di Kecamatan Pandeglang sebagai pusat kota dan di kawasan pariwisata seperti Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang dan Sumur. Sebagian kecil dari akomodasi penginapan tersebut terdapat beberapa hotel berbintang yaitu satu hotel masing-masing berbintang I, II dan IV, serta dua hotel berbintang III. 2.8 Modal Dasar Modal dasar atau potensi daerah yang baik merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan pembangunan, beberapa modal dasar pembangunan yang dimiliki oleh Pandeglang meliputi: 1. Karakteristik masyarakat Pandeglang yang agamis dapat menjadi sarana terbentuknya suasana yang kondusif bagi pembangunan; 2. Kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil; 3. Posisi geografis Pandeglang yang dekat dengan ibu kota negara (± 111 KM) dan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang dekat dengan dua Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Serang dan Cilegon menjadikan Pandeglang sebagai wilayah yang strategis dalam bidang perekonomian; 4. Sumberdaya Alam yang melimpah meliputi sumber air, luas lahan pertanian yang subur, garis pantai yang panjang (± 230 KM) laut yang kaya dengan ikan, sumber bahan galian, energi panas bumi, kenekaragaman hayati dan lainnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat; 5. Keberagaman Objek Pariwisata dan atraksi budaya; 6. Kondisi udara yang masih bersih; 7. Ketersediaan sumber energi buatan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berkapasitas besar ( 2x 300 MW); 8. Ketersediaan sumber daya manusia usia produktif (usia 15-64 tahun) sebanyak 724.956 jiwa atau sekitar 67 % dari total penduduk Kabupaten Pandeglang (sumber BPS Kabupaten tahun 2009) 9. Taman Nasional Ujung Kulon dan Kawasan Akarsari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

72


BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3. 1. Isu Strategis Pembangunan Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap kondisi umum di Kabupaten Pandeglang, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan yang perlu menjadi perhatian dan fokus pembangunan sebagai berikut: 1. Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial, dengan permasalahan pokok yang meliputi: a. Masih tingginya tingkat kemiskinan; b. Masih terdapatnya daerah rawan pangan; c. Masih belum memadainya tingkat pendidikan masyarakat; d. Masih belum memadainya tingkat kesehatan masyarakat; e. Disparitas pembangunan antara Pandeglang Utara dengan Pandeglang Selatan; f. Masih banyaknya desa tertinggal; g. Kualitas SDM relatif rendah; h. Degradasi nilai-nilai moral dan budaya seiring dengan derasnya pengaruh globalisasi; i. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk. 2. Sosial Budaya, dengan isu-isu/permasalahan meliputi : a. b.

c.

Belum optimalnya lembaga-lembaga sosial dan budaya yang berkiprah dalam misi kemasyarakatan dan kebudayaan daerah; Melemahnya orentasi/pandangan sosial budaya masyarakat terhadap pembentukan jati diri masyarakat Pandeglang yang ramah, sopan, kebersamaan yang tinggi dan religius; Organisasi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya menghadapi kesulitan untuk sepenuhnya bermisi sosial.


73


3. Pengembangan Perekonomian, dengan isu-isu/permasalahan meliputi: a.

Belum efisiennya tingkat investasi di Kabupaten Pandeglang, hal ini di tunjukan dengan Incremental of Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Pandeglang tahun 2009 sebesar 4,64 yang berarti bahwa untuk menghasilkan tambahan (increment) Rp. 1 Juta output diperlukan Rp. 4,64 Juta. Inefisiensi ini diantaranya bersumber dari kualitas sumber daya manusia yang belum memadai (produktifitas rendah) dan birokrasi yang belum efisien;

b.

Masih rendahnya minat investasi dalam pengembangan sumber daya lokal;

c.

Belum optimalnya nilai tambah sektor primer dan sektor sekunder, tercermin dari kontribusi perekonomian sektor primer yang masih sebesar 30,93% dan sektor sekunder sebesar 16,62 %. Hingga tahun 2009, sekitar 30,93 % perekonomian Kabupaten Pandeglang dihasilkan oleh sektor primer (sektor pertanian sebesar 30,81 %, pertambangan dan penggalian 0,12%), sektor sekunder sekitar 16,62 % (industri pengolahan sebesar 10,96%, listrik gas dan air bersih 0,74 %, serta bangunan sebesar 4,92 %), sedangkan sektor tersier merupakan sektor dominan yakni mencapai 52,46% (sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,77 %, pengangkutan dan komunikasi 7,98 %, bank dan lembaga keuangan lainnya 5,91 % serta serta jasa-jasa sebesar 14,80 %);

d.

Masih tingginya tingkat pengangguran, dimana pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang mencapai 10,98 %;

e.

Masih rendahnya penggunaan dan penguasaan IPTEK;

f.

Rencana perdagangan bebas asia pasifik (free Trade of the Asia Pacific – FTAAP).


74


4. Penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup, dengan permasalahan pokok yang meliputi : a.

Belum optimalnya kelembagaan dan implementasi penataan ruang, dimana koordinasi penataan ruang belum berjalan secara baik, baik antara kabupaten/kota, maupun antara kabupaten/kota dengan provinsi dan nasional. Belum optimalnya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta belum optimalnya fungsi tata ruang sebagai dokumen formal pembangunan daerah, perisai legitimasi peruntukan ruang, rujukan konflik ruang, dan acuan perizinan pemanfaatan ruang;

b.

Belum memadainya operasionalisasi atas penetapan fungsifungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang yang meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan pesisir, laut dan pulaupulau kecil, kawasan perbatasan dan Pandeglang sebagai kawasan pendidikan dan agribisnis serta belum memadainya kesiapan Kabupaten Pandeglang dalam mendukung struktur ruang pembuatan rel kereta api Rangkas – Labuan, Jalan tol Cilegon - Labuan, bandar udara Panimbang/Sobang serta jembatan selat sunda;

c.

Tingginya konversi lahan, dimana pada tahun 2005 hingga tahun 2008 sekitar 1.304 ha Ladang/Huma dan 675 ha hutan rakyat dan 770 hutan negara telah terkonversi menjadi lahan perumahan dan lain-lain;

d.

Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Pandeglang yang dialiri oleh 18 aliran sungai dengan panjang total sekitar 835 km. Sungai-sungai tersebut dikelompokan ke dalam 2 (dua) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Ciujung dan SWS Ciliman. Sementara itu Kabupaten Pandeglang terbagi menjadi 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri dari :  DAS Ciujung


75


    

DAS DAS DAS DAS DAS

Ciliman Cibaliung Cibungur Cidanau Ujung Kulon

e.

Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam, dimana beberapa potensi sumberdaya mineral hingga saat ini belum diusahakan seperti batu apung, besi dan andesit. Sumberdaya energi alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan seperti sumberdaya energi fosil (batubara dan minyak bumi), energi panas bumi, tenaga air skala kecil, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, dan energi gelombang laut. Potensi sumberdaya perikanan tangkap, baru memanfaatkan sekitar 80% dari potensi lestarinya. Potensi sumberdaya kelautan meliputi budidaya rumput laut di pantai utara, pantai barat dan potensi lahan tambak, baru dimanfaatkan sekitar 70 %. Sementara untuk sektor wisata alam hingga saat ini telah diidentifikasi lebih dari 15 obyek wisata kategori alam dan sebagian besar belum dikembangkan;

f.

Belum optimalnya upaya konservasi di Kawasan Akarsari (Gunung Aseupan, Gunung Karang dan Gunung Pulosari);

g.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan serta rendahnya penegakan hukum lingkungan;

h.

Semakin meningkatnya ancaman bencana alam;

i.

Kurang representatifnya jarak ibu kota kabupaten terutama dari kecamatan yang berada di wilayah selatan;

j.

Kurangnya perhatian terhadap isu global warming.


76


5. Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan permasalahan pokok yang meliputi : a.

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;

b.

Belum memadainya kualitas SDM dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;

c.

Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;

d.

Belum optimalnya partisipatif;

e.

Aspirasi pemekaran wilayah dan pemindahan ibu kota kabupaten dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

f.

Belum optimalnya ketersediaan produk hukum daerah dan penegakan supremasi hukum.

penerapan

perencanaan

rendahnya

pembangunan

3.2 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pandeglang untuk periode jangka panjang (long term). Dalam arti lain, dokumen RPJPD ini memuat arahan dan kebijakan bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang dalam periode jangka menengah (middle term) dan jangka pendek (short term). Oleh karena itu, keselarasan dan sinergitas substansi serta target pembangunan antara ketiga dokumen tersebut harus berartikulasi dan saling mendukung. Berdasarkan hasil analisa dan kajian terhadap kondisi umum dan isu-isu strategis pembangunan yang dihadapi Kabupaten Pandeglang di masa mendatang, maka sebagai arahan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan diprediksikan indikator makro pembangunan Kabupaten Pandeglang hingga tahun 2025 sebagai berikut :


77

RPJPD Kabupaten Pandeglang 2005-2025 Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025

6.939.119 3.824.712 4,29 8,68

7.465.409 3.976.527 3,97 3,47

Laju Pertumbuha n rata-rata Tahun 20052010 2010 (%) 8.791.673 12,46 4.228.561 4,47 5,00 7,10 -0,19

Realisasi NO

2005 1 2 3 4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

16

17

18 19 20 21 22

Proyeksi

Indikator Makro Pembangunan

PDRB adhb (Juta) 4.887.405 PDRB adhk (Juta) 3.398.590 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,33 Tingkat Inflasi (%) 8,20 Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHB) a. Pertanian 1.737.068 b. Pertambangan & Penggalian 5.374 c. Industri Pengolahan 556.527 d. Listrik, Gas dan Air Bersih 39.822 e. Bangunan 211.013 f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.118.747 g. Pengangkutan dan Komunikasi 307.591 h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya 211.309 i. Jasa-jasa 699.955 Total 4.887.405 Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHK) a. Pertanian 1.225.999 b. Pertambangan & Penggalian 3.835 c. Industri Pengolahan 398.818 d. Listrik, Gas dan Air Bersih 23.628 e. Bangunan 150.426 f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 822.060 g. Pengangkutan dan Komunikasi 188.665 h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya 162.874 i. Jasa-jasa 422.284

Total

3.398.590

Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi a. Pertanian 24,06 b. Pertambangan & Penggalian 6,07 c. Industri Pengolahan 1,32 d. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,97 e. Bangunan 9,15 f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7,72 g. Pengangkutan dan Komunikasi 4,24 h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya 7,59 i. Jasa-jasa 16,47 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Lag 0 3,36 Lag 1 4,61 Lag 2 4,78 Lag 3 4,01 Jumlah Penduduk (jiwa) 1.106.788 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,53 Jumlah Rumah Tangga (kk) 296.958 Jumlah Penduduk Miskin 153.733 Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan (%) 13,89 Tingkat Pengangguran Terbuka 15,94 Angka Partisipasi Sekolah a. SD 92,13 b. SMP 61,89 c. SMU 26,85 Angka Partisipasi Murni a. SD 91,48 b. SMP 42,51 c. SMU 19,90 Angka Partisipasi Kasar a. SD 103,75 b. SMP 51,56 c. SMU 22,20 Angka Melek Huruf (%) 95,50 Angka rata-rata lama sekolah 6,40 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (1000KH) 942 Rasio Elektrifikasi (%) 49,07 Disparitas Pendapat Regional yang dilihat dari perbedaan a. PDRB adhb per Kapital (Rupiah) 4.416.952 b. PDRB adhk per Kapital (Rupiah) 3.041.878 c. Kemampuan Investasi (dalam Milyar Rupiah) 630,98 d. Indeks Gini Rasio 0,22 e. Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 66,80

2006 5.633.527 3.535.392 4,08 9,75

2007 6.122.594 3.667.467 4,48 4,73

2008

2009

1.842.783 6.098 638.181 40.376 262.966 1.307.263 411.319 306.268 818.274,72 5.633.527

1.937.345 6.742 695.305 42.858 287.974 1.418.943 465.705 347.843 919.880 6.122.594

2.168.182 27.770 765.485 45.560 335.004 1.630.974 539.950 401.507 1.024.688 6.939.119

2.300.011 8.865 818.032 55.156 367.428 1.774.248 595.449 441.173 1.105.046 7.465.409

2.839.901 9.619 996.299 61.266 457.586 2.046.371 765.844 518.273 1.096.512 8.791.673

10,33 12,35 12,23 9,00 16,74 12,84 20,01 19,65 9,39 12,46

1.253.437,00 3.986,00 412.434,00 24.671,00 157.900,00 863.987,00 198.875,00 178.115,00 441.987,00

1.262.743 4.205 425.462 24.939 168.157 900.600 217.953 190.582 472.826

1.287.101 15.879 438.457 24.249 184.132 949.137 234.563 200.964 490.230

1.315.400 4.794 456.271 28.282 197.106 996.271 251.337 212.882 514.183

1.386.975 4.824 479.031 27.377 198.598 1.062.721 261.576 253.373 554.084

2,50 4,70 3,37 2,99 5,71 5,27 6,75 9,24 5,58

24,23 6,28 1,31 0,98 9,30 7,65 4,48 7,57 16,31

24,43* 6,33* 1,31* 0,98* 9,23 7,6* 4,62* 6,76* 16,15*

24,63 6,37 1,30 0,99 9,16 7,63 4,76 6,05 15,99

24,84 6,42 1,30 0,99 9,09 7,62 4,91 5,41 15,84

25,04 6,47 1,30 0,99 9,02 7,61 5,07 4,84 15,68

4,38 3,40 3,42 3,26 1.146.067 1,38 305.815 165.242 14,42 11,13

3,03 3,04 2,90 2,71 1.149.064 0,26 301.417 138.003 12,01 10,98

3.535.392

3,89 4,03 3,38 2,63 1.124.497 1,60 301.709 177.895 15,82 20,86

3.667.467

4,59 3,85 2,99 3,01 1.130.514 0,54 303.044 176.812 15,64 10,02

3.824.712

3.976.527

4.228.561

3,06 2,91 2,72 2,59 1.182.569 1,58 327.280 133.706 11,31 10,62

0,80 1,29 -0,33 0,45 -0,28 -0,29 3,63 -8,59 -0,97 -1,91 -8,80 -10,67 -8,42 1,33 1,33 1,96 -2,75 -4,03 -7,80

96,80 80,07 36,34

98,00 74,78 33,74

97,95 74,94 32,28

98,36 77,72 37,49

98,77 80,51 42,70

1,40 5,40 9,72

96,12 55,00 25,90

95,61 58,55 25,94

97,10 46,08 21,55

97,21 48,49 24,93

97,32 50,89 28,31

1,25 3,67 7,30

109,01 66,83 28,89 95,50 6,80 943 50,68

112,54 68,43 28,80 95,61 6,50 944 55,61

114,71 54,64 29,86 96,50 6,40 945 60,54

114,96 57,07 33,04 64,20 6,44 945 65,48

115,21 59,51 36,23 97,50 6,87 945 70,41

2,12 2,91 10,29 0,42 1,44 0,07 7,49

5.241.651 3.289.465 532,01 0,21 66,90

5.762.192 3.403.137 605,88 0,20 67,40

6.351.440 3.500.794 689,37 0,22 67,70

6.788.139 3.615.860 613,01 0,22 67,99

7.434.386 3.575.742 615,33 0,21 69,14

Sumber: Bappeda, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

4,47

78

10,98 3,09 -0,50 -0,65 0,69

RPJPD Kabupaten Pandeglang 2005-2025 Lanjutan Proyeksi NO


2011 1 2 3 4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

16

17

18 19 20 21 22

PDRB adhb (Juta) 9.905.138 PDRB adhk (Juta) 4.439.989 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,00 Tingkat Inflasi (%) 7,30 Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHB) a. Pertanian 3.131.252 b. Pertambangan & Penggalian 10.800 c. Industri Pengolahan 1.117.788 d. Listrik, Gas dan Air Bersih 66.708 e. Bangunan 533.595 f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 2.308.138 g. Pengangkutan dan Komunikasi 919.049 h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya 619.799 i. Jasa-jasa 1.198.008 Total 9.905.138 Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHK) a. Pertanian 1.428.058 b. Pertambangan & Penggalian 5.075 c. Industri Pengolahan 497.310 d. Listrik, Gas dan Air Bersih 28.320 e. Bangunan 210.863 f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.124.084 g. Pengangkutan dan Komunikasi 280.594 h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya 278.105 i. Jasa-jasa 587.580

Total

4.439.989


2012 11.186.909 4.666.429 5,1 7,46

2013 12.651.006 4.904.416 5,1 7,60

2014

2015

Laju Pertumbuhan rata-rata Tahun 2011-2015 (%)

14.340.295 5.159.446 5,2 7,75

16.277.784 5.427.737 5,2 7,90

13,22 5,15 5,15 1,99

3.457.726 12.144 1.255.993 72.742 623.174 2.607.337 1.104.573 742.337 1.310.883,18 11.186.909

3.819.553 13.660 1.411.772 79.350 728.040 2.946.333 1.328.004 889.407 1.434.887 12.651.006

4.224.968 15.387 1.589.025 86.676 851.708 3.333.922 1.598.798 1.067.060 1.572.752 14.340.295

4.675.161 17.337 1.789.200 94.713 996.755 3.773.906 1.925.528 1.280.677 1.724.506 16.277.784

10,54 12,56 12,48 9,16 16,91 13,08 20,31 19,89 9,53 13,22

1.471.281,04 5.341,57 516.609,96 29.313,92 224.026,59 1.189.736,30 301.184,06 305.442,96 623.492,14

1.515.316 5.621 536.483 30.333 237.934 1.258.811 323.179 335.359 661.382

1.561.636 5.918 557.467 31.406 252.860 1.332.721 346.995 368.433 702.010

1.608.833 6.229 579.077 32.507 268.634 1.410.499 372.441 404.633 744.885

3,02 5,26 3,88 3,51 6,24 5,84 7,34 9,83 6,11

25,45 6,64 1,29 1,00 8,97 7,57 5,44 4,04 15,38

25,65 6,73 1,29 1,01 8,95 7,54 5,64 3,69 15,23

25,86 6,81 1,28 1,01 8,92 7,52 5,85 3,37 15,08

26,07 6,90 1,28 1,01 8,90 7,50 6,06 3,08 14,94

0,81 1,30 -0,33 0,45 -0,28 -0,29 3,66 -8,64 -0,97

2,45 2,33 2,17 2,06 1.244.534 1,26 352.041 119.201 9,58 9,59

2,34 2,18 2,07 1,93 1.259.967 1,24 358.519 115.828 9,19 9,34

-5,40 -5,43 -5,48 -5,50 1,27 1,27 1,84 -2,83 -4,05 -2,57

4.666.429

2,74 2,61 2,43 2,31 1.213.587 1,29 339.435 126.246 10,40 10,11

4.904.416

2,62 2,44 2,32 2,16 1.229.073 1,28 345.681 122.673 9,98 9,85

5.159.446

5.427.737

5,15

99,59 86,08 53,12

100,00 88,86 58,33

100,00 91,65 63,54

100,00 94,43 68,74

0,21 3,19 9,45

97,55 55,71 35,07

97,66 58,12 38,45

97,77 60,52 41,83

97,88 62,93 45,21

0,11 4,24 9,29

115,72 64,37 42,60 98,50 7,35 947 80,27

115,97 66,80 45,78 99,00 7,58 948 85,20

116,22 69,24 48,97 99,50 7,82 949 90,14

116,48 71,67 52,15 100,00 8,05 950 95,07

0,22 3,72 7,25 0,51 3,17 0,11 5,99

9.218.050 3.845.153 620,26 0,21 70,59

10.293.131 3.990.339 622,75 0,20 71,31

11.522.618 4.145.684 625,24 0,20 72,03

12.919.218 4.307.842 627,74 0,20 72,75

11,81 3,83 0,40 -1,73 1,02


79

RPJPD Kabupaten Pandeglang 2005-2025 Lanjutan Proyeksi NO

2016 1 2 3 4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

16

17

18 19 20 21 22

Laju Pertumbuhan rata-rata Tahun 2016-2020 (%)


PDRB adhb (Juta) 18.511.747 PDRB adhk (Juta) 5.715.407 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,30 Tingkat Inflasi (%) 8,00 Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHB) a. Pertanian 5.177.792 b. Pertambangan & Penggalian 19.550 c. Industri Pengolahan 2.013.564 d. Listrik, Gas dan Air Bersih 103.519 e. Bangunan 1.166.929 f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 4.276.300 g. Pengangkutan dan Komunikasi 2.324.525 h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya 1.538.762 i. Jasa-jasa 1.890.806 Total 18.511.747 Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHK) a. Pertanian 1.658.363 b. Pertambangan & Penggalian 6.560 c. Industri Pengolahan 601.560 d. Listrik, Gas dan Air Bersih 33.661 e. Bangunan 285.517 f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.494.042 g. Pengangkutan dan Komunikasi 400.227 h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya 444.825 i. Jasa-jasa 790.651

Total

5.715.407


2017 21.071.792 6.018.324 5,3 8,10

2018 24.030.862 6.343.313 5,4 8,20

2019

2020

27.444.145 6.692.196 5,5 8,25

31.356.720 7.060.266 5,5 8,30

14,08 5,42 5,42 0,92

5.733.414 22.042 2.265.648 113.123 1.365.906 4.844.688 2.805.688 1.848.520 2.072.762,58 21.071.792

6.353.337 24.869 2.551.170 123.710 1.599.990 5.492.668 3.388.943 2.222.270 2.273.904 24.030.862

7.042.016 28.065 2.873.378 135.320 1.874.651 6.228.844 4.094.452 2.672.243 2.495.176 27.444.145

7.799.652 31.649 3.233.921 147.912 2.194.858 7.058.536 4.943.224 3.210.984 2.735.983 31.356.720

10,79 12,80 12,57 9,33 17,11 13,35 20,76 20,19 9,68 14,08

1.708.822,70 6.906,62 624.699,09 34.844,36 303.355,12 1.581.982,31 429.937,35 488.840,06 838.936,29

1.761.869 7.276 649.116 36.091 322.501 1.676.099 462.129 537.531 890.703

1.817.640 7.669 674.886 37.404 343.057 1.776.868 497.025 591.422 946.224

1.874.502 8.081 701.428 38.751 364.794 1.883.019 534.364 650.482 1.004.845

3,11 5,35 3,91 3,58 6,32 5,96 7,49 9,97 6,18

26,50 7,08 1,27 1,02 8,85 7,46 6,52 2,57 14,65

26,72 7,18 1,26 1,03 8,82 7,43 6,77 2,34 14,50

26,94 7,27 1,26 1,03 8,80 7,41 7,02 2,14 14,36

27,16 7,37 1,26 1,04 8,77 7,39 7,28 1,95 14,22

0,82 1,31 -0,33 0,46 -0,28 -0,30 3,72 -8,72 -0,98

1,85 1,75 1,63 1,55 1.321.281 1,17 382.321 102.668 7,77 8,32

1,77 1,64 1,56 1,45 1.336.476 1,15 388.515 99.619 7,45 8,06

-5,32 -5,79 -5,41 -5,44 1,18 1,18 1,62 -2,97 -4,10 -2,94

6.018.324

2,10 1,96 1,82 1,73 1.290.719 1,20 370.229 109.050 8,45 8,83

6.343.313

1,97 1,84 1,74 1,62 1.306.027 1,19 376.226 105.811 8,10 8,57

6.692.196

7.060.266

100,00 100,00 79,16

100,00 100,00 84,37

100,00 100,00 89,58

100,00 100,00 94,79

0,71 6,40

98,11 67,74 51,96

98,22 70,15 55,34

98,33 72,56 58,72

98,44 74,96 62,10

0,11 3,50 6,33

116,98 76,54 58,52 100,00 8,53 953 100,00

117,23 78,97 61,71 100,00 8,76 954 100,00

117,49 81,40 64,89 100,00 9,00 955 100,00

117,74 83,84 68,08 100,00 9,58 957 100,00

0,22 3,13 5,32 3,67 0,14 -

16.325.625 4.662.769 636,56 0,19 74,20

18.399.976 4.856.955 641,01 0,18 74,92

20.770.859 5.064.929 645,50 0,18 75,64

23.462.241 5.282.749 650,02 0,18 76,36


5,42

80

12,76 4,20 0,70 -1,89 0,97


Lanjutan NO

2021 1 2 3 4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

16

17

18 19 20 21 22

Laju PEMBANDING Pertumbuhan rata-rata Tahun Keterangan 2020-2025 (%) Proyeksi/Standar

Proyeksi

Indikator Makro Pembangunan PDRB adhb (Juta) 35.894.162 PDRB adhk (Juta) 7.455.641 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,60 Tingkat Inflasi (%) 8,40 Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHB) a. Pertanian 8.638.043 b. Pertambangan & Penggalian 35.714 c. Industri Pengolahan 3.635.729 d. Listrik, Gas dan Air Bersih 161.678 e. Bangunan 2.570.324 f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 8.007.947 g. Pengangkutan dan Komunikasi 5.982.123 h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya 3.863.649 i. Jasa-jasa 2.998.956 Total 35.894.162 Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHK) a. Pertanian 1.933.485 b. Pertambangan & Penggalian 8.521 c. Industri Pengolahan 728.930 d. Listrik, Gas dan Air Bersih 40.157 e. Bangunan 388.083 f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.997.557 g. Pengangkutan dan Komunikasi 575.249 h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya 716.277 i. Jasa-jasa 1.067.381 Total 7.455.641 Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi a. Pertanian 27,38 b. Pertambangan & Penggalian 7,46 c. Industri Pengolahan 1,25 d. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,04 e. Bangunan 8,75 f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7,37 g. Pengangkutan dan Komunikasi 7,56 h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya 1,78 i. Jasa-jasa 14,08 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Lag 0 1,67 Lag 1 1,58 Lag 2 1,47 Lag 3 1,37 Jumlah Penduduk (jiwa) 1.351.525 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,13 Jumlah Rumah Tangga (kk) 393.682 Jumlah Penduduk Miskin 96.421 Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan (%) 7,13 Tingkat Pengangguran Terbuka 7,80 Angka Partisipasi Sekolah a. SD 100,00 b. SMP 100,00 c. SMU 100,00 Angka Partisipasi Murni a. SD 98,55 b. SMP 77,37 c. SMU 65,48 Angka Partisipasi Kasar a. SD 117,99 b. SMP 86,27 c. SMU 71,26 Angka Melek Huruf (%) 100,00 Angka rata-rata lama sekolah 10,16 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (1000KH) 958 Rasio Elektrifikasi (%) 100 Disparitas Pendapat Regional yang dilihat dari perbedaan a. PDRB adhb per Kapital (Rupiah) 26.558.275 b. PDRB adhk per Kapital (Rupiah) 5.516.467 c. Kemampuan Investasi (dalam Milyar Rupiah) 659,12 d. Indeks Gini Rasio 0,17 e. Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 77,08

2022

2024

2025

41.126.096 7.873.157 5,60 8,50

2023 47.208.727 8.321.927 5,70 8,60

54.292.208 8.804.599 5,80 8,70

62.526.300 9.324.070 5,90 8,75

14,88 5,75 5,75 1,03

9.562.935 40.284 4.085.914 176.659 3.008.881 9.081.621 7.236.623 4.647.217 3.285.961,26 41.126.096

10.592.626 45.465 4.594.346 193.133 3.524.185 10.304.862 8.758.974 5.592.741 3.602.395 47.208.727

11.739.328 51.339 5.168.746 211.253 4.129.901 11.698.985 10.607.124 6.734.164 3.951.368 54.292.208

13.010.742 57.974 5.815.218 231.084 4.839.937 13.282.303 12.845.805 8.108.899 4.334.339 62.526.300

10,78 12,88 12,46 9,34 17,14 13,48 21,05 20,36 9,64 14,88

1.993.563,89 8.980,87 757.221,72 41.598,49 412.702,91 2.118.256,19 619.027,92 788.427,62 1.133.377,60 7.873.157

2.056.666 9.471 787.054 43.116 439.131 2.247.511 666.513 868.333 1.204.132 8.321.927

2.122.950 9.994 818.518 44.714 467.512 2.385.984 718.040 956.871 1.280.016 8.804.599

2.192.582 10.551 851.711 46.397 498.003 2.534.390 773.980 1.055.020 1.361.437 9.324.070

3,19 5,49 3,97 3,68 6,43 6,13 7,70 10,17 6,27 5,75

27,61 7,56 1,25 1,05 8,73 7,34 7,84 1,62 13,94

27,84 7,66 1,24 1,05 8,70 7,32 8,14 1,48 13,81

28,07 7,77 1,24 1,06 8,68 7,30 8,45 1,35 13,67

28,30 7,87 1,24 1,06 8,65 7,28 8,77 1,23 13,54

0,83 1,33 -0,33 0,46 -0,28 -0,30 3,80 -8,84 -0,98

1,60 1,49 1,38 1,29 1.366.418 1,10 398.918 93.326 6,83 7,55

1,51 1,40 1,30

1,42 1,32

1,34

-3,21 -3,47

1.381.148 1,08 404.224 90.330 6,54 7,29

1.395.706 1,05 409.600 87.431 6,26 7,04

1.410.081 1,03 415.048 84.624 6,00 6,78

1,07 1,07 1,33 -3,21 -4,23 -3,45

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

-

98,66 79,78 68,86

98,78 82,19 72,24

98,89 84,59 75,62

99,00 87,00 79,00

0,11 2,98 4,80

118,24 88,70 74,45 100,00 10,74 960 100

118,50 91,13 77,63 100,00 11,31 962 100

118,75 93,57 80,82 100,00 11,89 964 100

119,00 96,00 84,00 100,00 12,47 965 100

0,21 2,71 4,20 5,26 0,18 -

30.097.732 5.761.893 668,35 0,17 77,80

34.180.778 6.025.368 677,70 0,17 78,53

38.899.467 6.308.349 687,19 0,16 79,25

44.342.331 6.612.434 696,81 0,16 79,97

13,57 4,63 1,40 -2,09 0,92

Rp. 514,88 Trilyun Rp. 203,60 Trilyun 7,05%

Provinsi Banten Th 2017 Provinsi Banten Th 2017 Provinsi Banten Th 2017

13,164,799 Jiwa 1,62% 658,24 5,00 5,00%

Provinsi Banten Th 2017

99,00% 12,00

Kab. Lebak Th 2025 Kab. Lebak Th 2025

100%


15.78 Juta


81,11




81


Analisa menggunakan metode Simple Econometric Simulation System

Asumsi : • Terjaganya stabilitas moneter; • Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif; • Tidak terjadi bencana dengan skala yang besar; • Inflasi berada dibawah 8,75%; • Adanya komitmen bersama seluruh stakeholders; • Ditetapkannya Pandeglang sebagai kawasan pendidikan di Provinsi Banten.


82


BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2005 – 2025 4.1 Visi Guna keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Pandeglang, maka perlu dikembangkan nilai-nilai luhur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar cita-cita masyarakat Kabupaten Pandeglang dapat dicapai dengan baik. Nilai-nilai tersebut seyogyanya menjadi acuan dalam penetapan visi dan misi agar sesuai dengan kepribadian dan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu 20 tahun. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi sampai dengan tahun 2025 dan keinginan atau aspirasi yang berkembang di masyarakat. Visi pembangunan diformulasikan dalam bentuk yang ringkas, singkat, padat dan bermakna. Sehingga dapat mudah dipahami dan diingat oleh seluruh lapisan masyarakat, bila masyarakat sudah memahami dan mengingat visi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang. Bila hal ini dapat diwujudkan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan sekaligus mengawasi kegiatan pembangunan akan pula dapat dioptimalkan sehingga terwujud keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhitungkan kondisi, modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang dengan memperhatikan berbagai faktor strategis maka ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 yaitu : “PANDEGLANG YANG RELIGIUS, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.


83


Visi pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang selaras baik dengan visi Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yaitu Banten Mandiri, Maju, Sejahtera berlandaskan Iman dan Takwa, maupun dengan visi pembangunan nasional Tahun 2005-2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera, juga sebagai landasan bagi tahap pembangunan dimasa mendatang yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guna mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka dalam implementasinya perlu dijiwai dengan nilai-nilai keagamaan dan kesantunan dalam berbudaya untuk mewujudkan Kabupaten Pandeglang yang religius, dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya bersandarkan kepada moralitas yang tinggi. Religius merupakan pijakan dalam gerak “Pandeglang membangun”, dimana masyarakat senantiasa menjunjung tinggi nilainilai agama yang dicirikan dengan sikap santun, toleran serta mengakui pluralitas kehidupan atas berbagai komponen masyarakat baik agama, suku maupun golongan sehingga terjalin keharmonisan dalam pelaksanaan pembangunan Mandiri berarti memiliki kemampuan guna mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lainnya khususnya di wilayah Provinsi Banten dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang. Kemandirian juga tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, kemampuan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya, serta kemampuan membangun jaringan kerjasama dengan berbagai kalangan guna mendukung peningkatan kemampuan daerah. Sejahtera memiliki arti bahwa aspek kesejahteraan harus menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang, dimana setiap kegiatan pembangunan serta produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan harus mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara materil terpenuhi


84


kebutuhan pokoknya yang diikuti dengan peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan rasa aman. 4.2 Misi Misi pada dasarnya merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah dewasa ini. Dengan kata lain misi menunjukan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Pandeglang tersebut ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan sebagai berikut : 1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat secara Fisik, Intelektual, Emosional dan Spiritual; adalah Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; Membentuk karakter dan jati diri masyarakat yang menjungjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya; Pemanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam perilaku produktif menghadapi tantangan global. 2. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian dengan Menjadikan Pandeglang Sebagai Daerah yang Mandiri Berbasis Potensi Daerah; adalah Meningkatkan pembangunan daerah dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan industri pengolahan; Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berorientasi pasar; Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang maju untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. 3. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Berkeadilan; adalah Mengurangi kesenjangan sosial; Meminimalisir terjadinya degradasi moral dan penyakit masyarakat lainnya; Mewujudkan masyarakat yang dinamis, kreatif dan inovatif sehingga mampu menghadapi arus globalisasi; Menanggulangi


85


kemiskinan dan pengangguran secara berkesinambungan; Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial; Menyediakan akses bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi. 4. Mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup adalah Perbaikan pengelolaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial, ekonomi dan konservasi; Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis secara berkesinambungan; Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup untuk mendukung kualitas hidup. 5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih; adalah Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi; Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah; Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi; Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat.


86


BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.1 Arah Pembangunan Tujuan pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005–2025 sesuai dengan visi RPJPD adalah “PANDEGLANG YANG RELIGIUS, MANDIRI DAN SEJAHTERA”. Adapun tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ditetapkan pada masing-masing misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pandeglang adalah merupakan suatu bentuk komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan dan mewujudkan visi pembangunan. Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan dari misi “Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat secara fisik, intelektual, emosional dan spiritual” adalah sebagai berikut : TUJUAN 01 Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

SASARAN POKOK 02 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan secara terpadu, adil, merata, dan terjangkau

1.

2.

3. 4.


ARAH KEBIJAKAN 03 Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat 87


01

02 03 2. Meningkatnya 1. Pengembangan dan aksesibilitas, peningkatan sarana dan kualitas dan daya prasarana pendidikan saing pendidikan 2. Peningkatan mutu masyarakat melalui pendidikan, tenaga peningkatan mutu pendidik dan dan tata kelola manajemen pendidikan pendidikan yang 3. Fasilitasi pembiayaan efektif serta penyelenggaraan berbasis kompetensi pendidikan 3. Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat

1. Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan 2. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan

4. Meningkatnya 1. Pembinaan pendidikan kompetensi tenaga dan keterampilan usaha kerja sesuai dengan dan berusaha bagi permintaan pasar angkatan kerja kerja 2. Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan 5. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Peningkatan Pelayanan dan rehabilitasi sosial 2. Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak 3. Peningkatan pendidikan

character building


88


01

02 6. Meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan

Membentuk karakter 1. Terpelihara dan dan jati diri terimplementasikan masyarakat yang nya norma agama menjungjung tinggi dan tata nilai sosial nilai-nilai luhur agama budaya dalam dan budaya kehidupan bermasyarakat

1.

2. 1.

2. 3.

2. Terwujudnya peran serta alim ulama dan tokoh masyarakat dalam penanaman nilai– nilai sosial budaya dan kehidupan beragama 3. Penguatan hubungan yang harmonis antar umat beragama serta


1.

03 Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif Peningkatan kapasitas lembaga kepemudaan Penguatan lembaga pendidikan agama melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemberdayaan lembaga pendidikan yang diselaraskan dengan pemeliharaan nilai–nilai budaya daerah Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya Peningkatan peran dan fungsi ulama serta tokoh masyarakat dalam pembangunan

1. Penguatan nilai–nilai budaya daerah melalui integrasi sistem budaya ke dalam kurikulum pendidikan 89


01

02 4. Pelestarian budaya daerah

03 1. Pelestarian benda– benda budaya peninggalan sejarah 5. Terbinanya 1. Peningkatan pembinaan hubungan yang kehidupan antar umat harmonis intern beragama dengan umat beragama, memberikan toleransi antar umat terhadap pelaksanaan beragama dan antar peribadatan umat beragama dengan Pemerintah Pemanfaatkan ilmu 1. Meningkatnya 1. Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan dan penguasaan IPTEK, teknologi (IPTEK) pemanfaatan IPTEK penciptaan dan dalam perilaku pemanfaatan produktif menghadapi pengetahuan tantangan global 2. Pemanfaatan teknologi hasil penelitian dan rekayasa IPTEK untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatnya 1. Menciptakan iklim kapasitas dan inovasi dalam bentuk kualitas sumber pengembangan sistem daya manusia dan yang tepat dalam kelembagaan IPTEK pengembangan IPTEK


90


01

02 03 3. Meningkatnya 1. Penataan dan kemampuan IPTEK pengembangan jaringan dengan telekomunikasi dan memberikan informatika secara prioritas penelitian terpadu dan pengembangan 2. Fasilitasi pengembangan IPTEK untuk sarana dan teknologi menghasilkan telekomunikasi dan teknologi tepat informatika di pedesaan guna yang mendukung pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah

Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan dari misi “Mewujudkan peningkatan perekonomian dengan menjadikan Pandeglang sebagai daerah yang Mandiri berbasis potensi daerah” adalah sebagai berikut : TUJUAN 01 Meningkatkan pembangunan daerah dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan industri pengolahan

SASARAN POKOK ARAH KEBIJAKAN 02 03 1. Meningkatnya 1. Memperkuat keterkaitan antara perekonomian daerah sektor primer, berbasis keunggulan sekunder dan tersier komparatif menuju dalam suatu sistem keunggulan kompetitif yang produktif, dengan membangun bernilai tambah dan keterkaitan sistem berdaya saing produksi dan distribusi


91


01

02 2. Meningkatnya keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah

1.

3. Terbangunnya 1. struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan 2. kompetitif 3. 4. Meningkatnya 1. perekonomian di sektor pariwisata, pertanian, kelautan, 2. kehutanan, perkebunan dan pertambangan 3.

4.


03 Pembangunan industri skala kecil pada setiap wilayah berbasiskan potensi unggulan guna meningkatkan nilai output dari barang mentah menjadi barang olahan Penetapan dan penataan kawasan agroindustri dan aquaindustri Penguatan fungsi intermediasi lembaga keuangan Penguatan kelembagaan pelaku usaha Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan pertambangan Fasilitas pemasaran produk pertanian, kelautan, kehutanan,

92


01

02 5. Meningkatnya penanaman modal /investasi daerah

Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berorientasi pasar

1. Meningkatnya daya saing dunia usaha terutama Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

03 perkebunan dan pertambangan 1. Meningkatkan promosi investasi 2. Fasilitasi forum investasi daerah 1. Perkuatan dan fasilitasi permodalan bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah 2. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk hasil koperasi dan usaha mikro kecil menengah 3. Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah 1. Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi 2. Peningkatan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang investasi

2. Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif dan sistem informasi yang handal 3. Menciptakan produk 1. Pengembangan produk perekonomian yang dan perluasan pasar berorientasi pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor


93


01 02 Pembangunan dan 1. Meningkatnya pengembangan optimalisasi infrastruktur yang maju ketersediaan ruang untuk menunjang untuk aktivitas pertumbuhan ekonomi ekonomi 2. Tersedianya infrastruktur daerah berupa sarana dan prasarana perekonomian yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat

03 1. Penataan pola ruang dan struktur ruang agroindustri dan aquaindustri

1. Penyiapan infrastruktur penunjang agroindustri dan aquaindustri 2. Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur yang berkualitas 3. Percepatan pembangunan infra struktur di wilayah selatan 3. Meningkatnya 1. Peningkatan sistem infrastruktur dan pelayanan pendukung infrastruktur peningkatan sektor transportasi yang pertanian, handal dan terintegrasi pariwisata dan dunia 2. Pembangunan jalanusaha yang jalan baru yang berstandar menghubungkan internasional sentra produksi dan kawasan wisata dengan pasar 3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk sumber daya air, irigasi dan pasokan energi yang berkelanjutan


94


01

02 03 4. Tersedianya 1. Meningkatkan infrastruktur pengembangan sektor telekomunikasi yang telekomunikasi yang efisien dan modern modern dan menjangkau seluruh wilayah

Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan dari misi “Mewujudkan Tatanan Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Berkeadilan” adalah sebagai berikut : TUJUAN 01 Mengurangi kesenjangan sosial

SASARAN POKOK ARAH KEBIJAKAN 02 03 1. Terciptanya 1. Penguatan fungsi kerukunan antar kelembagaan warga masyarakat masyarakat agar mampu menjadi perekat sosial 2. Adanya 1. Peningkatan persamaan derajat ketersediaan Sarana bagi seluruh dan Prasarana Dasar warga masyarakat bagi masyarakat miskin dengan tidak 2. Pemberian kesempatan membedayang sama kepada bedakan antara seluruh elemen satu dengan masyarakat baik secara lainnya ekonomi, politik maupun hokum


95


01 Meminimalisir terjadinya degradasi moral dan penyakit masyarakat lainnya

Mewujudkan masyarakat yang dinamis, kreatif dan inovatif sehingga mampu menghadapi arus globalisasi

02 03 1. Teratasinya efek 1. Pernyaringan terhadap negatif globalisasi budaya luar yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan norma sosial yang berkembang dimasyarakat 2. Peningkatan peran serta seluruh elemen masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam upaya mencegah efek negatif globalisasi 2. Terpeliharanya 1. Penguatan fungsi ketentraman dan hukum dan lembaga ketertiban di aparat penegak hukum masyarakat 2. Pemberantasan penyakit sosial secara berkesinambungan dan terpadu 1. Terbentuknya 1. Menjadikan pemuda masyarakat yang sebagai agen dinamis dan perubahan berdaya saing 2. Menyelaraskan nilaitinggi dalam nilai lokal dengan menghadapi tuntutan jaman tantangan jaman 3. Membuka akses dengan tetap informasi seluasberpijak pada luasnya kepada kearifan lokal masyarakat 4. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih


96


01

02

Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara berkesinambungan

1. Teratasinya masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran

1.

2.

3.

Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

1. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.

2. 3.

2. Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial


03 komprehensif Penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat Penyusunan program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat marginal Menumbuhkan inisiatif masyarakat dan partisipasi stakeholder dalam penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial Pelayanan dan rehabilitasi sosial Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial 2. Pengembangan kualitas prasarana dan sarana pelayanan social 97


01 Menyediakan akses bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi

02 1. Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat sebagai hak yang harus dipenuhi

1.

2.

3.

4.

03 Deregulasi kebijakan guna meningkatkan akses pelayanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Mempermudah akses bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Optimalisasi lembaga kemasyarakatan sebagai mediator dalam mengakomodir prioritas kebutuhan masyarakat

Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan dari misi “Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup” adalah sebagai berikut : TUJUAN 01 Perbaikan pengelolaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber

SASARAN POKOK ARAH KEBIJAKAN 02 03 1. Terlaksananya 1. Reklamasi kawasan Pengelolaan dan pertambangan pemanfaatan SDA 2. Rehabilitasi hutan dan serta pelestarian lahan kritis fungsi lingkungan 3. Deregulasi kebijakan hidup yang pemanfaatan SDA


98


01 daya alam dan lingkungan hidup

02 semakin membaik 4.

5.

Pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial, ekonomi dan konservasi

1. Terwujudnya penataan ruang yang selaras, serasi dan seimbang

1.

2.

3.

4.


03 guna menopang pelestarian lingkungan hidup Peningkatan taraf kesadaran masyarakat yang memanfaatkan SDA agar selaras dengan pelestarian lingkungan hidup Deregulasi perijinan pemanfaatan SDA sesuai dengan aspek pelestarian lingkungan hidup Revitalisasi kawasan kota meliputi pengembalian fungsi kawasan Peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik Penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimalisasi dan pengendaliaan pemanfaatan ruang serta peningkatan fungsi desa cepat tumbuh di sekitar kota Pelestarian lahan

99


01 Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis secara berkesinambungan

Mengelola sumber daya alam dan Lingkungan Hidup untuk mendukung kualitas hidup

02

03 konservasi

1. Termanfaatkannya 1. Identifikasi potensi keanekaragaman pertanian dan hayati untuk kelautan yang mewujudkan nilai memiliki keunggulan tambah dan daya komparatif dan saing daerah yang kompetitif serasi, seimbang 2. Peningkatan efisiensi, dan lestari modernisasi dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian, kelautan dan pertambangan agar mampu bersaing 1. Terlaksananya 1. Pelestarian hutan peningkatan kawasan akarsari kesadaran, sikap (Gunung Aseupan, mental, dan Gunung Karang dan perilaku Gunung Pulosari) masyarakat dalam sebagai wilayah pengelolaan konservasi yang sumber daya alam berbasis dan pelestarian pemberdayaan fungsi lingkungan masyarakat hidup untuk 2. Memperkokoh menjaga kelembagaan sumber kenyamanan dan daya air untuk kualitas kehidupan meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat 3. Peningkatan peran serta masyarakat dan


100


01

02

03 kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengantisipasi global

warming

4. Menetapkan Buffer Zone Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan dari misi “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” adalah sebagai berikut : TUJUAN 01 Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi

SASARAN POKOK ARAH KEBIJAKAN 02 03 1. Meningkatnya 1. Pembinaan kualitas pelayanan manajemen publik pemerintahan 2. Penataan dan optimalisasi tata kerja organisasi pemerintahan daerah 3. Peningkatan kapabilitas aparatur pemerintah 4. Penerapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik 5. Peningkatan kualitas pelayanan informasi


101


01

02

03 pembangunan daerah 6. Penerapan e-

government

Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah

1. Meningkatnya pendapatan daerah

1. Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah

2. Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah dan tertib administasi pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi

Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat

1. Peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah 1. Meningkatnya 1. Peningkatan kualitas kehidupan pemahaman, demokrasi penghayatan dan masyarakat implementasi tata nilai demokrasi 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik 1. Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum


1. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum 2. Penegakan supremasi hukum dan penataan produk hukum daerah.

102


5.2 Tahapan dan Prioritas Memperhatian prioritas pembangunan baik pada tingkat nasional maupun Provinsi Banten serta berdasarkan beberapa isu strategis dan permasalahan mendasar Pembangunan di Kabupaten Pandeglang, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : RPJMD KE-1 Kabupaten Pandeglang Tahun 2006 – 2010 (Target IPM 69,44), Tahap Revitalisasi 01  Identifikasi dan penanganan kemiskinan  Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;  Identifikasi dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah, terutama yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dan

RPJMD KE-2 (TAHUN 20112015) (Target IPM 73,79) Pemantapan Infrastruktur dan Suprastruktur 02

RPJMD KE-3 (TAHUN 20162020) (Target IPM 78,14) Tahap Transformasi dan Pengembangan 03

RPJMD KE-4 (TAHUN 20212025) (Target IPM 82,5) Tahap Pemantapan dan Stabilisasi

 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantongkantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan

 Terwujudnya aqua kultur dan agri kultur dikalangan masyarakat untuk menunjang agroindustri dan aquaindustri;

 Menciptakan pusat pertumbuhan berbasiskan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif

 Transformasi IPTEK dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, dan perkebunan

 Pemantapan SDM melalui stimulus dalam jenjang pendidikan tinggi yang berdaya saing global

Millenium Development Goal‟s

 Pemantapan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana


04

 Pemantapan BUMD yang profitable dan

103


01 agribisnis serta daerah tertinggal dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat ke arah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;  Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi sumber daya alam dalam rangka stabilitas perekonomian daerah;  Terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang;  Menjaga kelestarian sumberdaya alam dan konservasi lingkungan hidup yang mendukung pembangunan berkelanjutan;  Mewujudkan

Good Governance melalui penciptaan tata

02

03

pendidikan;  Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan;

 Penataan dan pendirian agroindustri dan aquaindustri;

 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah;

 Mewujudkan e-

 Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah  Memelihara kelestarian Sumber Daya Alam dan konservasi Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;  Mewujudkan

Good Governance dalam rangka


government

 Penciptaan pasar bagi hasil agroindustri dan aquaindustri  Memelihara kelestarian sumberdaya alam dan konservasi lingkungan hidup sebagai antisipasi dampak pemanasan global.  Pemantapan BUMD  Menstimulus terwujudnya Pandeglang sebagai pusat pendidikan di Provinsi Banten  Meningkatkan kapasitas SDM guna mendukung agroindustri dan aquaindustri;  Meningkatkan

04 berdaya saing global;  Menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara pemanfaatan sumberdaya alam yang berimbang  Pengembangan Pandeglang kearah pusat perdagangan berbasiskan agroindustri dan aquaindustri  Pengembangan Pandeglang sebagai tujuan wisata dunia berbasiskan wisata alam dan wisata budaya.  Pemantapan kawasan industri berbasis potensi lokal  Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana infastruktur

104


01 pemerintahan daerah yang partisipatif dan bertanggung jawab dengan mengedepankan kaidah-kaidah transparansi dan akuntabilitas;  Pengembangan program ketahanan pangan yang didukung usaha konservasi, rehabilitasi, diversifikasi dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, dan perkebunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat;  Usaha Intensifikasi, eksplorasi dan eksploitasi potensi-potensi Sumber Daya Alam yang dapat mendongkrak

02 menciptakan iklim investasi yang kondusif;  Penegakkan Supremasi hukum  Peningkatan ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat;  Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi baru dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

03 promosi investasi yang berbasiskan pada potensi daerah

04 penunjang

 Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana infastruktur penunjang  Optimalisasi cluster pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan  Pengelolaan kawasan industri  Optimalisasi sumber energi baru secara berkelanjutan

 Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana infastruktur penunjang  Revitalisasi kawasan wisata dan pengembangan destinasi wisata


105


01 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

02

03

04

baru.  Pengembangan database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi  Pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan  Penguatan kelembagaan masyarakat


106


BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 ini berisi Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang selama 20 tahun ke depan. Untuk itu RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 20052025 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, masyarakat termasuk dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun. Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, maka RPJPD Kabupaten Pandeglang merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang serta seluruh stakeholder di Kabupaten Pandeglang wajib mensukseskan perjalanan RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025. 2. Bupati Pandeglang menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 kepada masyarakat. 3. Mengingat dokumen RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 disusun setelah dokumen RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010 diselesaikan, sehingga dalam penyusunan RPJPD ini tetap memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010 sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya keselarasan dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan tahun 2006-2010 yang tercantum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

107


dalam dokumen RPJMD tersebut menjadi bagian tahapan pertama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. 4. Untuk selanjutnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Pandeglang kurun waktu lima tahunan berikutnya yang memuat penjabaran visi, misi dan arah kebijakan pembangunan dari Kepala Daerah terpilih harus berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 ini. 5. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pembangunan dapat mendukung dan melaksanakan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai bagian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. 7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pandeglang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, dan fasilitasi terhadap penjabaran RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang yang disusun oleh Kepala Daerah terpilih, berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 8. Bupati Pandeglang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025.


108


9. RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005 – 2025 dapat diubah atau direvisi apabila : a. Hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme perumusan dan penyusunan serta substansi yang terkandung dalam RPJPD belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Terjadi perubahan yang mendasar yang menyebabkan RPJPD tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam tataran lokal, global, maupun nasional; c. Tidak mendatangkan kemaslahatan bagi warga masyarakat Kabupaten Pandeglang dan kepentingan daerah.


109


BAB VII PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan pembangunan. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, konsistensi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, keberpihakan kepada rakyat, dan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif, merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 “PANDEGLANG YANG RELIGIUS, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.


110

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

Recommend Documents