PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
REN S T R A DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Banten dengan
luas wilayah 2.747 KM2, dimana sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian. Dari 274.690 hektar luas Pandeglang, sebesar 239.731 hektar ( 87,27 persen ) digunakan untuk usaha pertanian. Dibagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang terbentang pantai serta beberapa Pulau yang merupakan wilayah potensial untuk pariwisata, baik wisatawan lokal maupun domestik. Meskipun kedua sektor tersebut sudah dikelola, akan tetapi hasilnya belum cukup memuaskan, hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat yang tentunya akan menunjang peningkatan PAD Kabupaten Pandeglang. Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangan gerakan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pandeglang yang bergerak di bidang agrobisnis dan pariwisata sampai dengan saat ini, baik secara kualitas maupun kuantitas belum mencapai seperti yang diharapkan, terlihat dari data yang tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang pada akhir tahun 2011 dari jumlah Koperasi Berbadan Hukum sebanyak 805 unit,
yang
bergerak di bidang agrobisni dan penunjang agrobisnis berjumlah 188 unit ( yang aktif sebanyak 10 tidak aktif 178 ), sedangkan yang bergerak di bidang wisata dan penunjang pariwisata hanya berjumlah 15 unit ( yang aktif 9 dan tidak aktif 6 ). Sedangkan jumlah UMKM se- Kabupaten Pandeglang berjumlah 46,465, yang bergerak di bidang agrobisnis dan penunjang agrobisnis berjumlah 2734 , sedangkan yang bergerak di bidang wisata 10 dan penunjang pariwisata hanya berjumlah 153 UMKM. Secara umum Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, memiliki potensi untuk menjadi sarana bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan telah memberikan kontribusi bukan saja terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat pembangunan bidang
1
koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2008 dibentuk Dinas Koperasi dan UMKM yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah khusus di bidang Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang sebagai dinas yang bertugas mewadahi kegiatan Koperasi dan UMKM pada khusunya mempunyai tugas bagaimana mendorong dan menumbuh kembangkan koperasi dan UMKM yang ada. Guna menunjang misi dan visi pembangunan Kabupaten Pandeglang Dinas Koperasi mencoba untuk mensinergikan program dan kegiatannya kearah bagaimana mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pandeglang tersebut dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan tersebut diatas, sudah tentu diperlukan suatu perencanaan yang matang, melalui Rencana Strategis
yang merupakan
suatu pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana Stragis ( Renstra ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang bersipat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMP) Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016, memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan kebijakan serta Indikasi Rencana Program/ Kegiatan sesuai dengan kewenangan serta fungsi pemerintah. Perumusan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang ini mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang dan Peraturan Bupati Pandeglang nomor 14
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Pandeglang.
2
1.2.
Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan Renstra ini antara
lain : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2. Undang-undang Nomor 25
Tahun
2004
tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2031; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pandeglang
Tahun 2011–2016;
3
12. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor ..... Tahun 2011 Tentang Pengesahan Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD Tahun 2011 – 2016 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang
Tahun 2011-2016 adalah untuk : 1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sekaligus memberikan gambaran tentang arah tujuan, sasaran, kebijakan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi, dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pandeglang. 2. Merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan bagi SKPD selama lima tahun kedepan, agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi baik SKPD maupun Kabupaten Pandeglang. 3. Menyediakan informasi keberbagai pihak, untuk memahami dan menilai arah Kebijakan, Program dan Kegiatan sekaligus pendanaannya yang direncanakan pada kegiatan tahunan dalam rentang waktu lima Tahun.
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra ini meliputi antara lain : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Terpilih Periode Tahun 2011 – 2016 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII P E N U T U P LAMPIRAN
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008, perihal rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang pada Bab VII, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut : 2.1.1.Kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang, merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah,
yang dipimpin oleh Kepala Dinas,
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2.1.2. Tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan Koperasi, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 2.1.3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan perencanaan bidang Kelembagaan Koperasi,
Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; b. Perumusan kebijakan teknis bidang Kelembagaan Koperasi,
Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6
d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e.
Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1.4. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Koperasi 2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi : a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Kepala Sub Bagian Keuangan c. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 3. Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi: a. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga dan Pengesahan b. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan 4. Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi : a. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi b. Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi 5. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi : a. Kepala Seksi Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah b. Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 6. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, terlihat seperti dibawah ini :
7
8
2.2.
Sumber Daya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang 2.2.1. Kepegawaian Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, sampai dengan akhir Tahun 2010, sebanyak 40 orang, terinci sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) c. Tenaga Kontrak Kerja (TKK) d. Tenaga Kerja Sukarela (TKS)
= 24 orang = 4 orang = 5 orang = 7 orang
Jumlah
= 40 orang
Sedangkan PNS / CPNS jabatan struktural dan TKK/ TKS, terdiri dari :
Kepala Dinas (Esselon II/b) Sekretaris (Esselon III/a) Kepala Bidang (Esselon III/b) Kepala Sub Bagian (Esselon IV/a) Kepala Seksi (Esselon IV/a) Fungsional Umum TKK / TKS Jumlah
= = = = = = = =
1 orang 1 orang 2 orang (1 belum terisi) 3 orang 6 orang 15 orang 12 orang 40 orang
Apabila dilihat dari tingkat pendidikan dan jenis kelamin pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang per akhir Tahun 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 JUMLAH PNS/CPNS BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN Pendidikan
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
SD
1
-
1
SLP
-
-
0
SLA
5
4
9
D1
-
-
0
D2
-
-
0
D3
-
-
0
S1
11
5
16
S2
-
2
2
S3
-
-
0
Jumlah
17
11
28
9
Sedangkan
jumlah pegawai berdasarkan pangkat / golongan per jenis
kelamin adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 JUMLAH PNS/CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN Golongan
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
I
-
-
0
II
3
2
5
III
12
8
20
IV
1
2
3
Jumlah
16
12
28
2.2.2. Perlengkapan Kebutuhan perlengkapan sebagai sarana penunjang dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan dapat berperan besar dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Sarana dan prasarana
perlengkapan pendukung yang tersedia saat ini
sebagai berikut : 1. Kendaraan roda 4 2. Kendaraan roda 2 3. Komputer 4. Laptop 5. Printer 6. Mesin Tik 7. Meja 8. Kursi 9. Filling Kabinet 10. Kamera Digital 11. In Focus 12. Handycam 13. Layar LCD 14. Lemari Arsip 15. Pesawat Telephon 16. Mesin faximilie
= = = = = = = = = = = = = = = =
3 unit 5 unit 6 unit 7 unit 5 unit 1 buah 30 buah 30 buah 3 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah
10 10
Dari sarana dan perlengkapan penunjang kelancaran pelaksanaan tugas tersebut diatas, yang dirasa jumlahnya masih kurang antara lain : Kendaraan roda 4
=
2 Unit
Kendaraan roda 2
=
4 Unit
Laptop
=
7 Unit
Lemari arsip
=
6 Unit
Mesin tik
=
3 Unit
Komputer
=
3 Unit
2.2.3. Pembiayaan Sumber anggaran untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Pandeglang, APBD Propinsi Banten dan APBN, baik yang bersifat belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dana dekonsentrasi, bantuan / hibah dan lainnya serta berupa
pendidikan dan pelatihan bagi
gerakan Koprasi, UMKM dan aparatur. Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan, hal ini terlihat pada Tahun 2010 sebesar Rp. 1.054.331.118.-, dan pada Tahun 2011 sebesar Rp. 1.336.914.000,- hal ini terjadi karena adanya penambahan pegawai serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui penyesuaian dan kenaikan gaji pegawai. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir yakni pada Tahun 2010 sebesar Rp. 1.354.595.000.menurun menjadi Rp. 892.405.500,- pada Tahun 2011.
11 11
2.2.4. Keragaan Koperasi dan UMKM Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang , jumlah Koperasi dan UMKM se- Kabupaten Pandeglang akhir Tahun 2010, sebagai berikut : - Jumlah Koperasi Berbadan Hukum sebanyak 873
unit, yang aktif
sebanyak 463 unit dan tidak aktif sebanyak 410 unit. Dari 463 unit Koperasi yang aktif, sebanyak 125 unit Koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan ( RAT )
tahun buku 2009 yang dilaksanakan pada
Tahun 2010, untuk lebih jelasnya data Koperasi dan klasifikasi jenis usahanya terlihat sebagai berikut dibawah ini; - Sedangkan Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sampai dengan akhir Tahun 2010 tercatat sementara sebanyak 27.336 UMKM dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 29.635 orang. Untuk lebih jelasnya tersebut pada Tabel data keragaan koperasi seKabupaten Pandeglang adalah sebagaimana dibawah ini :
12 12
Tabel 2.3 JUMLAH KOPERASI BERDASARKAN KELOMPOK USAHA NO
1 I
JENIS
2 PRODUKSI
STATUS
TIDAK
TOTAL
AKTIF
AKTIF
KOPERASI
4
5
6
NAM A KOPERASI
3 1
INDUSTRI PERTANIAN
1
0
1
2
INDUSTRI KERAJINAN
2
2
4
3
KOPERASI KRISTA MINA PRIMA (KKMP)
0
1
1
4
KOPERASI PERTANIAN (KOPTAN)
67
50
117
5
KOPERASI PRIMER HUTAN RAKYAT (KPHR)
4
1
5
6
KOPERASI PRODUKSI PERKEBUNAN (KPP)
0
8
8
7
KOPERASI KELOMPOK TANI NELAYAN
3
1
4
ANDALAN (KTNA) 8
KOPERASI WARGA NELAYAN (KW N)
8
18
26
9
KOPERASI PERSATUAN PENGUSAHA
5
3
8
3
5
8
PENGGILINGAN PADI (PERPADI) 10
KOPERASI PETERNAKAN/UNGGAS/PERIKANAN
II
KONSUMSI
11
PRIMKOPTI
1
0
1
12
PUSAT KOPERASI PERTANIAN
0
1
1
JUMLAH KOPERASI PRODUKSI
94
90
184
1
KOPED
1
0
1
2
KOPERASI PASAR ( KOPPAS )
8
2
10
3
KOPERASI PERDAGANGAN PENGUSAHA
32
92
124
KOPERASI RITEL
1
0
1
JUMLAH KOPERASI KONSUMSI
42
94
136
1
BENGKEL
1
0
1
2
BMT/KBMT/BTM
10
2
12
3
KOPERASI SIMPAN PINJAM
7
4
11
4
KOPERASI WISATA
0
1
1
JUMLAH KOPERASI JASA-JASA
18
7
25
1
KOPERASI SERBA USAHA ( KSU )
132
179
311
2
KOPERASI UNIT DESA ( KUD )
20
7
27
JUMLAH KOPERASI SERBA USAHA
152
186
338
KECIL/ MENENGAH (KPK / KPPK / KPKM ) 4
III
IV
JASA-JASA
SERBA USAHA
13 13
V
FUNGSIONAL
1
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (
62
4
66
1
0
1
KOPERSI TNI DAN KEPOLISIAN
4
0
4
JUMLAH KOPERASI FUNGSIONAL
67
4
71
KPRI ) 2
PERSATUAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI ( PKP-R I) KOP SEKUNDER
3
VI
GOLONGAN
1
KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR)
11
5
16
MASYARAKAT
2
KOPONTREN
37
9
46
3
KOPERASI WANITA (KOPWAN)
20
2
22
4
KOPERASI WANITA PENGEMBANG
11
0
11
SUBERDAYA (KWPS) 5
KOPERASI PEMUDA (PEMUDA)
1
8
9
6
PRIMER KOPERASI PERSATUAN WREDATAMA
2
2
4
RI (PRIMKOPTAMA) 7
KOPERASI PERINTIS KEMERDEKAAN
1
0
1
8
PUSAT KOPERASI WANITA PENGEMBANG
1
0
1
6
3
9
90
29
119
463
410
873
SUMBERDAYA (PUSAT KWPS) KOP. SEKUNDER 9
KOPERASI WARGA/DESA/MASYARAKAT (KOPMAS/KOPWAR/KWD) JUMLAH KOPERASI GOLONGAN MASYARAKAT
JUMLAH TOTAL
14
2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang adalah merupakan salah satu
organisasi perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sesuai Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, mengalami perubahan status dari Kantor Koperasi menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kinerja pelayanan yang disajikan pada Renstra ini adalah kinerja pelayanan sejak perubahan status dari Kantor Koperasi menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang yakni dalam 2 (Dua) tahun terakhir yaitu Tahun 2009 dan Tahun 2010. Adapun hasil kerja pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010, terlihat pada tabel 2.4
dan tabel 2.5
tersebut dibawah ini :
15
16
17
18
Dari data tabel tersebut diatas terlihat bahwa hasil kerja (Kinerja) pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang cukup memuaskan, meskipun tidak dapat dilaksanakan secara 100%
dari seluruh program / kegiatan dikarenakan adanya berbagai
hambatan dan kendala pada saat pelaksanaan. Melihat hasil tersebut diatas, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, dalam jangka waktu lima tahun kedepan menetapkan target kinerja pelayanan adalah sebagai berikut : a. Bidang UMKM - Menciptakan Calon Wirausaha Baru sebanyak 100 UMKM/tahun terutama yang bergerak di bidang agrobisnis dan pariwisata - Meningkatkan pengusaha Mikro menjadi pengusaha Kecil sebanyak 25 pengusaha / tahun, Pengusaha Kecil menjadi pengusaha Menengah sebanyak 10 pengusaha / tahun dan pengusaha Menengah menjadi pengusaha besar sebanyak 1 pengusaha / tahun - Tumbuhnya Sarjana wirausaha baru sebanyak 6 orang / tahun diutamakan bergerak di bidang agrobisnis dan pariwisata - Penyelenggaraan Promosi Produk unggulan sebanyak 4 kali / tahun yang melibatkan 15 UKM - Meningkatkan SDM melalui Diklat Kewirausahaan sebanyak 60 UKM / tahun - Penyaluran Bantuan Sarana Usaha kepada 250 UMKM / 5 tahun - Peningkatan perkuatan permodalan melaui Dana Perguliran Daerah dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ( PKBL ) yang bergerak di bidang agrobisnis dan pariwisata - Terwujudnya fasilitas UMKM Centre respresentatif sebanyak 2 Unit (lokasi : pusat kota Kabupaten dan pusat parawisata) - Terwujudnya Badan Layanan Usaha Daerah Tingkat Kabupaten yang mewadahi dan mengelola dana perguliran b. Bidang Pemberdayaan Koperasi - Memfasilitasi lembaga pendidikan yang mempunyai Koperasi ( Kopontren) sebagai calon peserta Program TPKU bersumber Kementerian Koperasi sebanyak 5 Kopontren / tahun - Memfasilitasi
Program Bantuan Sosial bagi Koperasi pedesaan / perkotaan
sebanyak 10 Koperasi diutamakan yang bergerak diusaha agrobisnis dan pariwisata
19 19
- Memfasilitasi Koperasi melalui Program Pengembangan Pasar Tradisional sebanyak 1 Koperasi / tahun - Meningkatkan Progran Penataan PKL sebanyak 1 Koperasi / tahun - Memfasilitasi Koperasi melalui Program Bantuan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) sebanyak 100 unit rumah / tahun - Fasilitasi program Pasar Rakyat untuk MBR sebanyak 2000 Sembako / tahun - Terselesaikannya tunggakan Koperasi penerima dana bergulir sebanyak 5 Koperasi / tahun c. Bidang Kelembagaan Koperasi - Meningkatkan Pertumbuhan Badan Hukum Koperasi sebanyak 15 Koperasi / tahun diutamakan yang bergerak di bidang agrobsnis dan pariwisata - Meningkatkan Koperasi
berkualitas serta pengembangan usaha di bidang
agrobisnis dan pariwisata sebanyak 150 Koperasi/tahun - Menumbuhkembangkan Koperasi di bidang Agrobisnis sebanyak 10 Koperasi / tahun dan Koperasi di bidang pariwisata sebanyak 5 Koperasi / tahun - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap Koperasi yang berbadan Hukum diluar Kabupaten Pandeglang sebanyak 20 Koperasi / tahun - Meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perkoperasian untuk menggunkan jasa audit bagi Koperasi yang beromset KSP / USP diatas 1 Milliar - Menciptakan Koperasi berskala besar
dengan asset mencapai 10 Milliar
sebanyak 1 Koperasi / tahun - Memfasilitasi Peserta Koperasi Award untuk tingkat Propinsi / Nasional sebanyak 3 Koperasi / tahun - Meningkatkan Koperasi Kelompok Tani/ KUD sebanyak 20 Koperasi / tahun - Terwujudnya perkuatan kerjasama dan koordinasi dengan Dekopinda Kabupaten Pandeglang setiap tahun Untuk lebih jelasnya target kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang selama lima tahun kedepan sebagaimana terlihat pada tabel 2.6 dibawah ini :
20 20
21
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2.4.1. Tantangan Sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Pandeglang,
diantaranya
melaksanakan
pembinaan
dan
pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni meningkatkan perekonomian masyarakat yang sudah tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang sesuai dengan visi dan misi seperti tersebut diatas. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut banyak hambatan dan permasalahan yang timbul. Koperasi
dan
UMKM
Hal ini merupakan tantangan bagi Dinas
Kabupaten
Pandeglang
untuk
melaksanakan
pembinaan lebih lanjut mengingat : a. Jumlah Koperasi yang aktif sampai dengan akhir Tahun 2010 baru mencapai 463 Koperasi atau 53,04 %
dari 873 koperasi yang berbadan
hukum, sisanya sebanyak 410 Koperasi (46,16 % ) tidak aktif sehingga harus dilakukan pembinaan dan pengembangan terutama yang bergerak di bidang agrobisnis dan pariwisata. b. Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diluar pelaku usaha yang berjualan di dalam pasar dan disekitar pasar ( PKL ), sampai dengan akhir Tahun 2010 tercatat sementara sebanyak 27.336 UMKM dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 29.635 orang berarti rasio perbandingan antara UMKM dan tenaga kerja masih relatif kecil, sehingga perlu peningkatan produktifitas usaha untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta mengembangkan dan menciptakan para usahawan di bidang agrobisnis dan pariwisata. Untuk lebih jelasnya data UMKM dan klasifikasi jenis usahanya terlihat pada tabel 2.7 dibawah ini :
22 22
Tabel 2.7 JUMLAH DAN KLASIFIKASI UMKM TAHUN 2010 NO
KLASIFIKASI
JUMLAH UMKM
JUMLAH TENAGA KERJA
1
USAHA MIKRO
26.959
28.887
2
USAHA KECIL
733
740
3
USAHA MENENGAH
8
8
27.336
29.635
JUMLAH TOTAL
Dari jumlah UMKM sebanyak 27.336 apabila dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 29.635, maka rata-rata 1 pelaku usaha hanya memiliki tenaga kerja 1 sampai 2 orang saja, Sedangkan jika dibandingkan dengan
usia angkatan kerja penduduk Pandeglang sebesar 768.797 orang,
maka hanya mencapai 3,85 % saja (data ini diluar UMKM yang berusaha di dalam pasar dan sekitarnya).
2.4.2. Daya saing Jumlah Koperasi maupun UMKM
di Kabupaten Pandeglang yang
cukup banyak, disatu pihak merupakan suatu potensi dalam mendongkrak dan meningkatkan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pandeglang, sementara dipihak lain pada kenyataannya masih jauh dari apa yang diharapkan, terutama dari produk yang dihasilkan baik dari Koperasi maupun UMKM. Hal ini terlihat dari Jumlah Koperasi yang aktif sampai dengan akhir Tahun 2010 baru mencapai 463 Koperasi atau 53,04 % yang berbadan hukum, aktif , sementara
sisanya sebanyak
dari 873 koperasi
410 Koperasi ( 46,16 % ) tidak
jumlah UMKM sebanyak 27.336 dibandingkan dengan
penyerapan tenaga kerja sebesar 29.635,
rata-rata 1 pelaku usaha hanya
memiliki tenaga kerja 1 sampai 2 orang saja, ini menunjukan bahwa produk yang dihasilkan
baik oleh gerakan Koperasi maupun pelaku usaha Mikro,
Kecil dan menengah secara kualitatif maupun kuantitatif belum dapat
23 23
memenuhi keinginan dan kebutuhan pangsa pasar / kebutuhan masyarakat dan daya saing produk yang dihasilkanpun masih rendah dibandingkan dengan produk luar. Hal tersebut diatas merupakan tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, sehingga perlu dilakukan pengembangan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk lebih meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM , sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2.4.3. Peluang Adapun beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang dalam upaya mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta mengatasi tantangan tersebut diatas
adalah dengan diberlakukannya beberapa peraturan yang
berkaitan dengan Perkoperasian dan UMKM, peraturan tersebut antara lain : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian . 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Selain dukungan peraturan tersebut
juga disertai
dukungan
pembiayaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang, APBD Propinsi Banten maupun dari APBN. Dukungan pembiayaan yang memadai ini sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Dengan adanya Peraturan serta dukungan pembiayaan yang memadai akan menjadi acuan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Koperasi
24 24
dan UMKM, sehingga kedepan akan terwujud lembaga dan usaha Koperasi dan UMKM yang kuat dan sehat sesuai dengan
harapan yang diinginkan
sehingga produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM mempunyai daya saing yang tinggi yang menunjang bidang agrobisnis dan Pariwisata , untuk meningkatkan perekonomian daerah pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya.
25 25
BAB III ISU ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pada saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang dihadapkan pada
berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 3.1.1 Faktor Internal 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki pengetahuan tentang perkoperasian dan manajemen kewirausahaan 2. Belum dimilikinya UPT Dinas dan petugas penyuluh Koperasi dan UMKM 3. Masih terbatasnya kendaraan operasional roda 4 (empat) dan 2 (dua) dalam menjalankan pembinaan serta pelayanan kepada Koperasi dan UMKM 4. Sarana dan Kondisi Gedung Dinas Koperasi yang belum Representatif 5. Sarana dan prasarana pendukung kinerja / peralatan kantor secara kuantitas dan kualitas yang kurang memadai. 3.1.2 Faktor Eksternal 1. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan tidak menjalankan azas dan prinsip-prinsip Koperasi 2. Banyaknya koperasi dan UMKM yang belum bergerak di bidang agrobisnis dan pariwisata 3. Rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggaran Perencanaan (RAP) dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu. 4. Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman SDM (pengurus, pengawas dan anggota) tentang kehidupan berkoperasi yang baik dan benar sesuai dengan AD/ ART serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Kurangnya akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayan, permodalan sehingga perlu difasilitasi. 6. Masih terbatasnya sarana produksi dan keterampilan yang dimiliki oleh UMKM yang bergerak di bidang industri kreatif untuk menunjang bidang pariwisata. 7. Belum dimilikinya UMKM Centre tingkat Kabupaten untuk media promosi dan menjual produk-produk lokal. 8. Belum optimalnya penataan pasar tradisional dan penataan PKL sebagai tempat usaha dan promosi yang representatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini :
26 26
27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2011– 2016 Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, Visi Kabupaten Pandeglang yakni “ Kabupaten Pandeglang Sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di Bidang Agrobisnis dan Pariwisata”, dimana pencapaiannya dijabarkan melalui misi dan
yang berkaitan dengan Dinas Koperasi dan UMKM
yakni misi ke 2 ( Dua) yakni :” Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam Bidang Pertanian dan Jasa Pariwisata serta usaha pendukungnya”. Berkenaan dengan tersebut diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang , menetapkan Visi sebagai berikut : “ Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Sehat dan Kuat Guna Menunjang Pengembangan
Agrobisnis dan
Parawisata ”
Maka untuk merealisasikan visi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang sebagaimana diatas, ditempuh melalui 4 ( Empat ) misi yaitu : Misi ke 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka penataan pemerintahan yang baik ( Good Governance ) Misi ke 2 : Meningkatkan profesionalisme pengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Misi ke 3 : Memberdayakan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM dalam bidang Pertanian dan Pariwisata serta usaha pendukungnya. Misi ke 4 : Meningkatkan sarana dan prasarana Koperasi dan
Selanjutnya guna terwujudnya visi dan misi tersebut diatas dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 tersebut dibawah ini :
28
29
3.3.
Telaahan Renstra K/L Sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Kementrian Koperasi dan UKM RI yang menetapkan Visinya sebagai berikut : “ Menjadi Kementrian yang kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tanggung dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional “., yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut : a. Mengimplementasikan Good Governance b. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM c. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM d. Mengembangkan Pembiayaan dan Penjaminan bagi Koperasi dan UMKM e. Meningkatkan Kualitas kelembagaan Koperasi dan kesadaran berkoperasi
Apabila melihat tersebut diatas jelas bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang sudah sesuai dan sangat mendukung upaya tersebut, begitupun dengan upaya Pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah mencakup dengan apa yang tertuang dalam dokumen Renstra Kementrian Koperasi dan UKM RI tersebut. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksaan program dan kegiatan, antara lain : a. Faktor Penghambat - Sumberdaya Manusia yang ada dirasakan masih kurang, sehingga belum dapat memenuhi keinginan Kementrian Koperasi - Alokasi penganggaran dari kementrian yang turun ke Kabupaten Pandeglang masih minim - Kualitas dan kemampuan Koperasi dan pelaku Usaha yang ada di Kabupaten Pandeglang dirasakan masih kurang yang mengakibatkan pada saat melaksanakan pengajuan kegiatan dan penganggaran sangat minimal.
30 30
- Bantuan yang dikucurkan ke Kabupaten Pandeglang untuk Koperasi dan Pelaku usaha kurang memadai sehingga kurang cepat berkembang sehingga daya saing produksi masih rendah. b. Faktor Pendorong Adapun fantor pendorongnya antara lain “ - Adanya kesempatan untuk mengikutsertakan dalam berbagai diklat dan sosialisasi tentang perkoperasian dan kewirausahaan - Adanya kredit yang diberikan terutama dari Pemerintah dan lembaga keuangan untuk membantu Koperasi dan UMKM - Kemungkinan adannya bantuan berupa hibah yang tidak memberatkan Koperasi dan pelaku usaha untuk mengembalikan.
3.4.
Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis a. Faktor Penghambat - Secara geografis wilayah Pandeglang cukup luas sehingga pelayanan yang diberikan tidak mencakup secara keseluruhan - Belum adanya UPT dan Petugas penyuluh Koperasi
UKM disetiap
Kecamatan - Anggaran yang tersedia kurang memadai bila dibandingkat dengan wilayah jangkauan pelayanan.
b. Faktor Pendorong - Jumlah Koperasi yang cukup banyak, menunjukan kesadaran masyarakat akan tingginya minat untuk berkoprasi dan menjadsi pelaku usaha - Adanya rencana dari Kementrian Koperasi untuk mengangkat petugas penyuluh Koperasi
31 31
- Adanya kredit dan bantuan
yang diberikan kepada Koperasi dan pelaku
usaha guna meningkatkan kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku usaha.
3.5.
Penentuan Isu-Isu Strategis Dari seluruh permasalah yang teridentifikasi dapat dirumuskan isu-isu strategis
sebagai berikut : 1. Pertumbuhan Koperasi dan UMKM yang kuat dan mandiri belum menunjukan perkembangan yang signifikan terutama yang bergerak di bidang agrobisnis dan pariwisata, hal ini disebabkan karena masih belum berkembangnya jiwa kewirausahaan dan masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah. 2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) pengelola Koperasi dan UMKM, terkait masih rendahnya pemahaman dan kesadaran untuk memajukan Koperasi dan UMKM sebagai badan usaha yang berorientasi pada profit. 3. Masih terbatasnya kepemilikan modal dan sarana produksi sehingga menjadi penghambat dalam pengembangan usaha.
32 32
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang 4.1.1. Visi Dinas Koperasi dan usaha mikro kecil dan Menengah merupakan salah satu perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam menetapkan visinya perlu mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang. Adapun visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah: “ Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah mandiri dan Berkembang di bidang Agrobisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Pedesaan ” Kemudian
dari visi tersebut dijabarkan melalui beberapa misi yang harus
dilaksanakan dan dari beberapa misi tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Misi ke II RPJMD Kabupaten Pandeglang, yakni “ Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam Bidang Pertanian dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya “. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pandeglang tersebut serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang maka visi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016 adalah: “ Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Sehat dan Kuat Guna Menunjang Pengembangan
Agrobisnis dan
Parawisata ” Adapun maksud dari makna nilai-nilai visi tersebut adalah: 1. Sehat : Memiliki kinerja usaha yang sehat dan semakin meningkat yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang berkulitas (SDM).
33 33
2. Kuat : Pengelola Koperasi dan UMKM memiliki jiwa kewirausahaan,dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta memiliki daya saing yang tinggi dan kuat dalam permodalan dan kelembagan. 3. Agrobisnis dan Pariwisata :
Usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM
lebih dititik beratkan pada pengembangan bidang usaha Agrobisnis dan Pariwisata
4.1.2. Misi Misi merupakan hal-hal yang harus dihimbau atau dilaksanakan untuk menjabarkan dan melaksanakan visi yang telah ditetapkan, karena organisasi yang baik adalah organisasi yang aktivitasnya selalu digerakan oleh misi. Maka untuk merealisasikan visi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang sebagaimana diatas, ditempuh melalui 4 ( Empat ) misi yaitu : Misi ke 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka penataan pemerintahan yang baik ( Good Governance ) Misi ke 2 : Meningkatkan profesionalisme pengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Misi ke 3 : Memberdayakan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM dalam bidang Pertanian dan Pariwisata serta usaha pendukungnya. Misi ke 4 : Meningkatkan sarana dan prasarana Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (Lima) tahun yang berisi sesuatu yang ideal, mengandung nilai-nilai yang luhur dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.
34 34
Adapun tujuan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang adalah : 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan Usaha KUKM 2. Meningkatkan pendapatan para pelaku usaha melalui program kemitraan dan Bina Lingkungan ( PKBL ), bantuan sarana usaha maupun fasilitasi permodalan dari pemerintah dan kredit yang diberikan oleh perbankan. 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gerakan masyarakat sadar berkoperasi 4. Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah 5. Mengembangkan system pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM
4.2.2. Sasaran Jangka Menengah Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan. Sasaran bersifat spesifik dapat dinilai, terukur dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan tujuan diatas, beberapa hal yang menjadi sasaran adalah : 1. Meningkatkan kualitas kompetensi dan kuantitas aparatur yang professional untuk memberikan pelayanan prima kepada Koperasi dan UMKM. 2. Meningkatkan kemampuan manajemen Kelembagaan dan Kinerja usaha bagi Koperasi dan UMKM. 3. Menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri terutama dibidang pertanian dan Pariwisata sehingga pelaku usaha mikro menjadi usaha kecil, untuk usaha kecil menjadi menengah dan usaha menengah menjadi usaha besar. 4. Meningkatkan kemitraan usaha yang saling memerlukan, menguntungkan serta saling mendukung antara Koperasi dan UMKM dengan Pemerintah / BUMN / BUMD serta Instansi atau lembaga lainnya.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :
35 35
36
4.3.
Strategi dan Kebijakan 4.3.1. Strategi Guna mencapai tujuan, perlu ditetapkan suatu strategi. Strategi menjadi penting karena merupakan penyatuan rencana yang mencakup banyak hal secara terpadu yang menghubungkan keunggulan-keunggulan guna mengatasi persoalan yang akan datang baik dari internal maupun eksternal organisasi. Alat yang dapat digunakan untuk menetapkan strategi diantaranya dengan analisis SWOT. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (Strength) dan kelemahan (weakness), dimana kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan.
Sedangkan
analisis
lingkungan
mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai
eksternal
faktor
bertujuan
untuk
yang menjadi peluang
(Opportunity) dan tantangan (Threat). Hasil identifikasi unsur-unsur SWOT Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang sebagaimana tersebut pada tabel 4.2 berikut :
Tabel 4.2 ANALISIS SWOT DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
STRENGTH (Kekuatan) 1. Komitmen pimpinan. 2. Sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana. 3. Adanya motivasi yang kuat untuk berubah. 4. Sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. 5. Koordinasi dengan Instansi terkait dan lembaga keuangan BUMD/BUMS cukup baik.
WEAKNESS (Kelemahan) 1. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur dalam pembinaan Koperasi dan UMKM. 2. Belum tersedianya data Koperasi dan UMKM yang akurat. 3. Mekanisme kerja belum kebijakan dengan optimal.
Opportunity (Peluang) 1. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perkoperasian . 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-undang No. 6 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Koperasi dan UKM 5. Dana APBD II. THREAT (Ancaman) 1. Banyaknya Koperasi yang tidak berjalan / tidak aktif. 2. Pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan permodalan. 3. Daya Saing Usaha
37 37
Selanjutnya dalam menentukan strategi, perlu diperhatikan kombinasi SWOT dengan strategi yang disesuaikan, tersebut dalam table 4.3 dibawah ini : Tabel 4.3 ANALISIS SWOT DAN STRATEGI IMPLEMENTASI Opportunity Strength Weakness
SO : Menggunakan kekuatan untuk menangkap kesempatan WO : Mengatasi kelemahan dengan mengambil kesempatan
Threat ST : Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman WT : Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
Opportunity
Threat
1. Undang-undang No. 25 1. Banyaknya Koperasi yang Tahun 1999 tentang tidak berjalan/tidak aktif Perkoperasian . 2. Pelaku-pelaku usaha yang 2. Undang-undang No. 32 membutuhkan permodalan. Tahun 2004 tentang 3. Daya saing usaha. Pemerintahan Daerah. 3. Undang-undang No. 6 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Koperasi dan UKM 5. Dana APBD II.
Strength
S-O Strategy
S-T Strategy
1. Meningkatkan motivasi 1. Meningkatkan 1. Komitmen pimpinan. pembinaan kepada pegawai melalui pelaksanaan 2. Sebagian besar pegawai Koperasi / UMKM rapat/pertemuan-pertemuan berpendidikan Sarjana. melalui penilaian formal secara rutin maupun pertemuan non formal. Koperasi 3. Sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. 2. Melakukan penyusunan 2. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait 4. Adanya motivasi kuat untuk perencanaan pembangunan dan lembaga keuangan berubah. bidang Koperasi dan UMKM BUMD/BUMS. 5. Koordinasi dengan Satuan Kerja yang terintegrasi antar bidang. terkait dan lembaga keuangan 3. Mengikutsertakan pelaku BUMD/BUMS cukup baik. usaha untuk promosi produk.
Weakness
W-O Strategy
1. Terbatasnya sumberdaya aparatur 1. Meningkatkan profesionalisme 1. dalam pembinaan kepada aparatur pengelola Koperasi Koperasi dan UMKM. dan UMKM melalui diklat- 2. diklat. 2. Belum tersedianya data Koperasi dan UMKM yang akurat. 2. Optimalisasi mekanisme kerja 3. Mekanisme kerja belum berjalan melalui pola hubungan kerja yang harmonis. dengan optimal.
W-T Strategy Menginventarisasi data Koperasi dan UMKM. Membubarkan Koperasi yang tidak aktif.
Berdasarkan Matriks Analis SWOT diatas, maka formulasi strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang untuk
38 38
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel 4.4 sebagai berikut : Tabel 4.4 FORMULASI STRATEGI OPERASIONAL Strategi Operasional Formulasi Strategi (S-T) (Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman) 1. Meningkatkan
pembinaan
kepada
Koperasi
dan
UMKM
melalui
monitoring dan evaluasi bimbingan teknis dan penilaian Koperasi. 2. Meningkatkan koordinasi dengan Satker terkait dan lembaga keuangan BUMD/BUMS. 3. Mengikutsertakan pelaku usaha untuk promosi produk.
Formulasi Strategi (S-O) (Menggunakan kekuatan untuk menangkap kesempatan) 1. Meningkatkan motivasi kerja pegawai melalui pertemuan formal maupun non formal secara rutin . 2. Melakukan penyusunan perencanaan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM yang terintegrasi antar bidang.
Formulasi Strategi (W-T) (Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman) 1. Menginventarisasi data Koperasi dan UMKM. 2. Membubarkan Koperasi yang tidak aktif
Formulasi Strategi (W-O) (Mengatasi kelemahan dengan mengambil kesempatan) 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur, pengelola Koperasi dan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Optimalisasi mekanisme kerja melalui pola hubungan kerja yang harmonis.
Selanjutnya, strategi tersebut dituangkan dalam kebijakan dan program kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
39 39
4.3.2. Kebijakan Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan tertentu, untuk mempertajam makna dari strategi serta mengatur mekanisme tindakan lanjutan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Beberapa kebijakan yang akan ditempuh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang adalah : 1. Memberdayakan Koperasi dan UMKM khususnya yang bergerak di bidang pertanian dan parawisata serta usaha pendukungnya. 2. Meningkatkan kerjasama antara Koperasi dan kemitraan
dengan lembaga
keuangan, Badan Usaha Milik Daerah / Badan Usaha Milik Negara dan lembaga lainnya. 3. Meningkatkan peran serta Koperasi dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh UMKM. 4. Meningkatkan profesionalitas aparatur Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang dalam rangka pemberian pelayanan
serta penataan pemerintahan
yang baik ( Good Governance ) Untuk lebih jelasnya dari penjabaran tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel 4.5 tersebut dibawah ini :
40 40
41
42
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1
Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dalam rangka menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat dan mengacu pada
misi dan visi Dinas Koperasi dan UMKM, maka untuk 5 (lima) Tahun kedepan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik
2.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.
Penyediaan makan dan minum jamuan rapat
6.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
7.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
8.
Peningkatan Pelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan
9.
Optimalisasi Satuan Kerja Penghasil atas Penerimaan SKPD
10. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja b. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Kegiatan : 1.
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
2.
Pengelolaan Asset SKPD
43 43
d. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan : 1.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
3.
Penyusunan Profil Koperasi dan UMKM
e. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Kegiatan : 1.
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
2.
Sosialisasi Pengembangan Bina Usaha Koperasi
3.
Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Koperasi Penerima Fasilitas
f. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Kegiatan : 1.
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
2.
Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi / KUD
3.
Bimbingan Teknis Fasilitator / Motivator Kewirausahaan dan Identifikasi Calon Wira-Usaha Baru
4.
Pengembangan Usaha Kecil / Sektor Informal
5.
Bimbingan Teknis Manajemen Koperasi
g. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM Kegiatan : 1.
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
2.
Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
3.
Pengadaan / Pembangunan “ Gedung Promotion Centre “
4.
Penyelenggaraan Pasar Rakyat
h. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kegiatan : 1.
Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi berprestasi
2.
Penggabungan, Pemecahan dan Pembubaran Koperasi
Untuk lebih jelasnya rincian tersebut diatas mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif, dapat dilihat
sebagaimana pada tabel 5.1 tersebut dibawah ini :
44 44
45
46
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PANDEGLANG Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang yang merupakan
perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang
salah satu
urusan Koperasi dan UMKM, guna
mendukung pelaksanaan pencapaian Visi dan misi Pembangunan Pandeglang sudah tentu
dalam menetapkan indikator kinerjanya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pandeglang.
Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang,
mengemban misi kedua dari
Visi dan misi Kabupaten Pandeglang sesuai dengan yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2011 – 2016, yakni : “ Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam Bidang Pertanian dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya “.
Adapun Sasaran dan Program pembangunan pada misi kedua yaitu Meningkatkan
pemberdayaan Koperasi, Pengusaha mikro, kecil dan menengah berikut :
dengan program sebagai
a. Program Pemberdayaan Ekonomi
b. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
c. Program PengembanganKewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
d. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Adapun indikator kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang tahun
2011 - 2016 , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1 tersebut dibawah ini serta dapat dilihat juga pada lampiran-lampiran .
47
48
BAB VII PENUTUP
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang sebagai dinas yang bertugas mewadahi kegiatan Koperasi dan UMKM pada khusunya mempunyai tugas bagaimana mendorong dan menumbuh kembangkan koperasi dan UMKM yang ada. Guna menunjang misi dan visi pembangunan Kabupaten Pandeglang Dinas Koperasi mencoba untuk mensinergikan program dan kegiatannya kearah bagaimana mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pandeglang tersebut
dalam
pelaksanaan
pembangunan yang berkesinambungan. Dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan tersebut diatas, sudah tentu diperlukan suatu perencanaan yang matang, melalui Rencana Strategis
yang merupakan
suatu pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana Stragis ( Renstra ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang bersipat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMP) Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016, memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan kebijakan serta Indikasi Rencana Program/ Kegiatan sesuai dengan kewenangan serta fungsi pemerintah. Perumusan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang ini mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang dan Peraturan Bupati Pandeglang nomor 14
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Pandeglang. Sebaik apapun suatu Renstra, apabila tidak ada dukungan dari berbagai pihak yang terkait , serta kurangnya sarana dan fasilitas dan dukungan finansial yang memadai maka
49 49
akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian yang telah dituangkan dalam RENSTRA. Dengan disusunnya Renstra ini semoga dapat dilaksanakan sesuai dengan
yang
diinginkan dan Visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal yang sudah tentu mengakibatkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Pandeglang.
50 50
51
52
53
54
Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET SPM
TARGET IKK
INDIKATOR LAINNYA
1
2
3
4
5
Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif - Fasilitasi Pengembangan UKM - Pendidikan dan Pelatihan KUKM - Sosialisasi Pengembangan Koperasi dan UKM
-
-
-
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
-
1.
2.
3.
4.
5.
16
-
-
-
-
-
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.00
1.00 1.00 1.00
-
-
-
17 -
83 100 100
-
-
-
17 -
83 100 100
-
-
-
-
-
-
25 -
75 100 100 100
-
-
-
25 -
75 100 100 100
-
-
-
-
-
-
100 51 -
49 100
-
-
-
100 51 -
49 100
-
-
-
1.00 1.00
1.00
-
1.00
-
-
-
-
100 100
-
-
-
-
100 100
-
-
-
-
1.00 1.00
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100
-
-
-
-
1.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.00 -
1.00 1.00 -
1.00 1.00
-
-
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD Bintek Fasilitator / Motivator Kewirausahaan dan Identifikasi Calon Wirausaha Baru
Pemberdayaan usaha Skala Mikro - Bimbingan dan Penyuluhan KSP / USP Sehat - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil - Rapat - Rapat Persiapan / Identifikasi Pemeringkatan Koperasi - Sosialisasi Pemeringkatan Koperasi
7
RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE 2006 2007 2008 2009 2010
-
Pembinaan Pengawasan Penghargaan Koperasi berprestasi Penggabungan, Pemecahan dan pembubaran Koperasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM -
-
6
REALISASI CAPAIAN TAHUN KE 2006 2007 2008 2009 2010
-
Sosialisasi Pengembangan Koperasi dan UKM Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Sosialisasi Dukungan Informasi dan Penyediaan Permodalan Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UKMK Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Usaha
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Koordinasi Pelaksanaa Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi -
-
TARGET RENSTRA TAHUN KE 2006 2007 2008 2009 2010
-
2009
2010
9
10
30,000,000 -
150,000,000 50,000,000 50,000,000
26,000,000 -
80,000,000 110,000,000 50,000,000 50,000,000
42,000,000 51,691,000 -
50,000,000 30,000,000
-
402,935,000 90,000,000
-
50,000,000
-
-
180,000,000 50,000,000 50,000,000 106,000,000 110,000,000 50,000,000 50,000,000 42,000,000 101,691,000 30,000,000 402,935,000 90,000,000 50,000,000 -
Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM
NO
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2 I
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
4
5
6
7
8
9
10
11
-
12.5
12.5
18.75
18.75
18.75
18.75
100%
Meningkatkan motivasi dan kemampuan wirausaha Meningkatkan kemampuan fasilitator / mot ivator dalam penanganan permasalahan UMKM
-
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
100%
-
12.5
12.5
18.75
18.75
18.75
18.75
100%
INDIKATOR
3
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Peningkatan SDM sektor KUKM dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Peningkatan jumlah UMKM sektor pertanian dan pariwisata
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Kegiatan : 1
Penyelenggaraan Pelat ihan Kewirausahaan
2
Bimbingan Teknis Fasilitator / Motivator Kewirausahaan
3
Pengembangan Usaha Kecil / Sektor Informal
Meningkatkan pendapatan para pelaku usaha
-
26.19
26.19
11.9
11.9
11.9
11.9
100%
4
Bimbingan Teknis Manajemen Koperasi
Meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi dan manajemen perkoperasian
-
10.81
2.7
21.62
21.62
21.62
21.62
100%
5
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatkan pelaksanaan dan pelaporan
-
0
0
25
25
25
25
100%
6
Pelat ihan Manajemen Pengelo la Koperasi / KUD
Meningkatkan pelaksanaan dan pelaporan
-
11.76
14.71
18.38
18.38
18.38
18.38
100%
Jumlah Koperasi sehat
-
17.03
10.82
18.04
18.04
18.04
18.04
100%
II Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kegiatan : 1
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Peningkatan kualitas dan kemandirian lembaga dan usaha Koperasi
-
15.53
15.98
17.12
17.12
17.12
17.12
100%
2
Penggabungan, Pemecahan dan Pembubaran Koperasi
Terciptanya kelembagaan koperasi yang sehat dan berkualitas
-
19.61
1.96
19.61
19.61
19.61
19.61
100%
Peningkatan daya saing dan pemasaran produk karya KUMKM.
-
2.22
13.33
17.78
22.22
22.22
22.22
100%
III Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Kegiatan : 1
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatkan pendapatan usaha Kelo mpok UMKM
-
2.22
13.33
17.78
22.22
22.22
22.22
100%
2
Sosialisasi Pengembangan Bina Usaha Koperasi
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkoperasian
-
36.36
11.36
11.36
13.64
13.64
13.64
100%
3
Diklat Pengelo la Koperasi Penerima Fasilitas
Meningkatkan kemampuan administrasi dan pengelo laan usaha koperasi
-
11.76
11.76
17.65
17.65
20.59
20.59
100%
Jumlah sosialisasi informasi permodalan dan penyelenggaraan promosi produk UMKM
-
13.95
11.63
16.28
18.6
18.6
20.93
100%
IV Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil menengah Kegiatan : 1
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
Meningkatkan kemampuan mengembangkan usaha koperasi dan kemampuan mengakses permodalan
-
18.18
9.09
18.18
18.18
18.18
18.18
100%
2
Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
Dikenalnya ko moditas / produk unggulan UMKM
-
12.5
12.5
15.63
18.75
18.75
21.88
100%
INDIKATOR KINERJA SKPD/LINTAS SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NAMA SKPD
INDIKATOR
SATUAN
2
3
LAJU PERTUMBUHAN RATA-RATA TAHUN 2005-2010 (% )
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2005
TAHUN 2010
4
5
6
Peningkatan SDM sektor usaha kecil menengah Kegiatan / dan Peningkatan jumlah Koperasi dan UMKM Orang / sektor pertanian dan parawisata Desa /
-
-
-
4
4
-
-
-
130
150
-
-
-
11
Koperasi /
-
-
-
72
Dana (Rp.)
-
-
-
230,463,250
385,000,000
Koperasi
-
-
-
Dana (Rp.)
-
-
-
236 87,512,000
150 95,000,000
Kelompok /
-
-
-
5
30
Orang
-
-
-
200
90
Dana (Rp.)
-
-
-
160,000,000
375,000,000
Kegiatan /
-
-
-
Orang /
-
-
-
6 100
5 50
Dana (Rp.)
-
-
-
120,000,000
190,000,000
1
DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
Jumlah Koperasi Sehat
Peningkatan daya saing dan pemasaran produk karya KUMKM
Jumlah sosialisasi informasi permodalan dan penyelenggaraan promosi produk UMKM
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
2011
2012
2013
2014
2015
2016
7
8
9
10
11
12
6
6
6
26
180
200
200
900
11
40 5
5
5
5
42
50
25
130
130
130
537
541,470,000
365,000,000
390,000,000
390,000,000
250 105,000,000
250 120,000,000
250 130,000,000
250 130,000,000
44 468,416,000 5 116,000,000
13
2,301,933,250 1386 667,512,000
50
50
50
120
130
130
229
275,000,000
280,000,000
280,000,000
8 75
8 100
100
175,000,000
210,000,000
260,000,000
1,071,000,000
670 1,838,416,000
9
41 425
PDRB adhb
Rp.juta
-
8,424,068
-
9,905,138
11,186,09
12,651,006
14,340,295
16,277,784
18,511,747
18,511,747
PDRB adhk
Rp.juta
-
4,255,603
-
4,439,989
4,666,429
4,904,416
5,159,446
5,427,737
5,715,407
5,715,407
%
-
6.77
-
5.00
5.10
5.10
5.20
5.20
5.30
5.30
laju pertumbuhan Ekonomi
KETERANGAN : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang baru disahkan tahun 2008 yang sebelumnya merupakan Kantor Koperasi Kabupaten Pandeglang, sehingga data RENSTRA dibawah tahun 2010 tidak dapat disajikan.
NAMA SKPD
SINKRONISASI TUJUAN DAN SASARAN ANTARA RENCANA STRATEGIS SKPD DENGAN RPJMD KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
1
KABUPATEN PANDEGLANG
SKPD
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2
3
4
5
6
7
Meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM)
Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah
Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif
Meningkatkan peranan KUKM pada sektor Pertanian dan Pariwisata
2011 *)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2013 2014
2012
2015
2016 *)
PROGRAM DAN KEGIATAN
8
9
10
11
12
13
Peningkatan SDM sektor KUKM dan Peningkatan jumlah UMKM sektor pertanian dan pariwisata
-
Kegiatan/ orang/
4 130
desa/
11
11
0
5
5
5
Koperasi
72
50
25
130
130
130
1 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Meningkatkan motivasi dan kemampuan wirausaha
-
Kegiatan Orang
2 60
50,000,000
2 80
70,000,000
2 Bimbingan Teknis Fasilitator / Motivator Kewirausahaan
Meningkatkan kemampuan fasilitator / motivator dalam penanganan permasalahan UMKM
-
Kegiatan Orang
2 70
37,963,250
2 70
50,000,000
3 Pengembangan Usaha Kecil / Sektor Informal
Meningkatkan pendapatan para pelaku usaha
-
Desa Kelompok
11
60,000,000
11
160,000,000
-
koperasi
40
Peningkatan SDM 1 15 XX 16 I sektor usaha kecil menengah
2. Meningkatnya jumlah KUMKM yang bermitra di sektor pertanian dan pariwisata
Peningkatan jumlah Koperasi dan UMKM sektor pertanian dan pariwisata
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
4 Bimbingan Teknis Meningkatkan pengetahuan tentang Manajemen akuntansi dan Koperasi manajemen perkoperasian
1 15 XX 18 II
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
230,463,250
4 150
385,000,000
461,840,000 40
5 40
6 180
365,000,000
6 200
390,000,000
6 200
390,000,000
2 80
75,000,000
2 100
80,000,000
2 100
80,000,000
3 100
60,000,000
3 100
70,000,000
3 100
70,000,000
346,840,000
5
70,000,000
5
70,000,000
5
70,000,000
35,000,000
80
50,000,000
80
60,000,000
80
60,000,000
-
1
50,000,000
1
50,000,000
1
50,000,000
40,000,000
-
23
40,000,000
10
35,000,000
10
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatkan pelaksanaan dan pelaporan
-
Kegiatan
-
6 Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi / KUD
Meningkatkan pelaksanaan dan pelaporan
-
Koperasi
32
42,500,000
40
70,000,000
15
40,000,000
50
60,000,000
50
60,000,000
50
60,000,000
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi sehat
-
Koperasi
236
87,512,000
150
95,000,000
250
105,000,000
250
120,000,000
250
130,000,000
250
130,000,000
1 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Peningkatan kualitas dan kemandirian lembaga dan usaha Koperasi
-
Koperasi
136
40,000,000
140
70,000,000
150
60,000,000
150
60,000,000
150
65,000,000
150
65,000,000
2 Penggabungan, Pemecahan dan Pembubaran Koperasi
Terciptanya kelembagaan koperasi yang sehat dan berkualitas
-
Koperasi
100
47,512,000
10
25,000,000
100
45,000,000
100
60,000,000
100
65,000,000
100
65,000,000
5
Jumlah Koperasi sehat
SATUAN
KODE
1. Meningkatnya kemampuan kewirausahaan dalam pengembangan usaha kecil menengah
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6 Terwujudnya peningkatan kemampuan berinovasi dalam pengembangan desain produk KUMKM serta memasarkannya.
7
8
9
10
11
12
13
Peningkatan daya saing dan pemasaran produk karya KUMKM.
-
Kelompok/ Orang
5 200
160,000,000
30 90
375,000,000
44 0
569,046,000
50 120
275,000,000
50 130
280,000,000
50 130
280,000,000
1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatkan pendapatan usaha Kelompok UMKM
-
Kelompok
5
75,000,000
30
235,000,000
44
414,046,000
50
150,000,000
50
150,000,000
50
150,000,000
2 Sosialisasi Pengembangan Bina Usaha Koperasi
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkoperasian
-
Orang Kegaiatan
160
42,500,000
50
100,000,000
40,000,000
60
60,000,000
60
60,000,000
60
60,000,000
Orang Koperasi
40
115,000,000
60
65,000,000
70
70,000,000
70
70,000,000
Peningkatan daya 1 15 XX 15 III Program saing dan Penciptaan Iklim pemasaran Usaha Kecil produk Menengah yang karya KUMKM. Kondusif
Meningkatkan 3 Diklat Pengelola Koperasi Penerima kemampuan Fasilitas administrasi dan pengelolaan usaha koperasi Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha
Jumlah sosialisasi informasi permodalan dan penyelenggaraan promosi produk UMKM
1 15 XX 17 IV Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil menengah
-
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
42,500,000
40
40,000,000 30
Jumlah sosialisasi informasi permodalan dan penyelenggaraan promosi produk UMKM
-
Kegiatan orang
6 100
120,000,000
5 50
190,000,000
5 0
95,000,000
8 75
175,000,000
8 100
210,000,000
9 100
260,000,000
1 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
Meningkatkan kemampuan mengembangkan usaha koperasi dan kemampuan mengakses permodalan
-
Kegiatan orang
2 100
40,000,000
1 50
120,000,000
1
30,000,000
2 75
50,000,000
2 100
60,000,000
2 100
60,000,000
2 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
Dikenalnya komoditas / produk unggulan UMKM
-
Kegiatan
4
80,000,000
4
70,000,000
4
65,000,000
6
125,000,000
6
150,000,000
7
200,000,000
JUMLAH TOTAL
597,975,250
1,045,000,000
1,230,886,000
935,000,000
1,010,000,000
1,060,000,000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA 25 100%
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
26 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang
100%
Bidang UKM
100%
Bidang UKM
100%
Bidang UKM
100%
Bidang Kelembagaan
100%
Sekretariatan
100%
Bidang Kelembagaan
100%
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang
100%
Bidang Kelembagaan
100%
Bidang Kelembagaan
2 25 100%
26 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang
100%
Bidang UKM
100%
Bidang Pemberdayaan
100%
Bidang Pemberdayaan
100%
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang
100%
Bidang Pemberdayaan
100%
Bidang UKM
