LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 4 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi dan ketatalaksanaan perangkat daerah dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan kelembagaan saat ini; b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka untuk penyelenggaraan penyuluhan dan mendukung Otonomi Daerah di Kabupaten Pandeglang perlu dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
2
lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 13. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG. Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf f angka 7 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD;
4
c. Inspektorat; d. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; e. Dinas Daerah : 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 6. Dinas Pekerjaan Umum; 7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 8. Dinas Pemuda dan Olahraga; 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 10. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset; 11. Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan; 12. Dinas Kelautan dan Perikanan; 13. Dinas Pertanian dan Perkebunan ; 14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 15. Dinas Kehutanan; 16. Dinas Pertambangan dan Energi; 17. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar. f. Lembaga Teknis Daerah : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 5. Badan Kepegawaian Daerah; 5a.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 6. Kantor Lingkungan Hidup; 7. Kantor Ketahanan Pangan; 8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 9. Rumah Sakit Umum Daerah Berkah; 10. Rumah Sakit Umum Daerah Labuan. g. Satuan Polisi Pamong Praja; h. Kecamatan : 1. Kecamatan Sumur; 2. Kecamatan Cimanggu; 3. Kecamatan Cibaliung; 4. Kecamatan Cikeusik; 5. Kecamatan Cigeulis; 6. Kecamatan Panimbang; 7. Kecamatan Munjul; 8. Kecamatan Angsana; 9. Kecamatan Picung; 10. Kecamatan Bojong;
5
11. Kecamatan 12. Kecamatan 13. Kecamatan 14. Kecamatan 15. Kecamatan 16. Kecamatan 17. Kecamatan 18. Kecamatan 19. Kecamatan 20. Kecamatan 21. Kecamatan 22. Kecamatan 23. Kecamatan 24. Kecamatan 25. Kecamatan 26. Kecamatan 27. Kecamatan 28. Kecamatan 29. Kecamatan 30. Kecamatan 31. Kecamatan 32. Kecamatan 33. Kecamatan 34. Kecamatan 35. Kecamatan i. Kelurahan : 1. Kelurahan 2. Kelurahan 3. Kelurahan 4. Kelurahan 5. Kelurahan 6. Kelurahan 7. Kelurahan 8. Kelurahan 9. Kelurahan 10. Kelurahan 11. Kelurahan 12. Kelurahan 13. Kelurahan
Saketi; Cisata; Pagelaran; Patia; Labuan; Jiput; Cikedal; Menes; Mandalawangi; Cimanuk; Cipeucang; Banjar; Kaduhejo; Pandeglang; Cadasari; Karangtanjung; Cibitung; Carita; Sukaresmi; Mekarjaya; Sindangresmi; Pulosari; Koroncong; Majasari; Sobang.
Pandeglang; Kabayan; Sukaratu; Karaton; Saruni; Babakan Kalanganyar; Kadomas; Pagerbatu; Cilaja; Kadumerak; Cigadung; Juhut; Pagadungan.
2. Ketentuan angka 5a sebagaimana dimaksud pada angka 1, Susunan Organisasi dan Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati.
6
3. Ketentuan BAB VII Bagian Ketujuh diubah, sehingga BAB VII Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut : Bagian Ketujuh Kantor Ketahanan Pangan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 111 Kantor Ketahanan Pangan adalah merupakan unsur pendukung tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, yang dipimpin oleh oleh Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pasal 112 Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. Paragraf 3 Fungsi Pasal 113 Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 menyelenggarakan fungsi : a. Penyelanggaraan urusan wajib di bidang ketahanan pangan; b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan; c. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan; d. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan; e. Penyelenggaraan ketatausahaan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Bagian Kesatu Pasal 114 (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; d. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
7
e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II (1) Penyesuaian dan persiapan menjelang berlaku efektifnya Peraturan Daerah ini, meliputi Penataan Sarana dan Prasarana, Pengisian Jabatan serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan selesai dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2010. (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2011. Pasal III Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 7 Oktober 2010 BUPATI PANDEGLANG, Cap / ttd ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 7 Oktober 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap / ttd
ENDJANG SADINA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2010 NOMOR 4 Ka2-Perubahan- Perda 6 Tahun 2008-10
8
9
