PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR
11
TAHUN 2015
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PERTANIAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015-2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
: bahwa dalam rangka mempercepat capaian arah, tujuan, visi dan misi pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2016;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 03 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PERTANIAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015-2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pandeglang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
BAB II RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PERTANIAN TERPADU Pasal 2 Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu adalah dokumen perencanaan pembangunan dalam sector pariwisata dan pertanian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2015 – 2016. Pasal 3 (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB 1
PENDAHULUAN
BAB 2
TINJAUAN KEBIJAKAN
BAB 3
GAMBARAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
BAB 4
PROFIL KEGIATAN ENGEMBANGAN
BAB 5
POTENSI, PERMASALAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN
BAB 6
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PERTANIAN TERPADU
BAB 7
INDIKASI PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PERTANIAN TERPADU
(2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III RUANG LINGKUP, TUJUAN, FUNGSI DAN PERAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu meliputi : a. pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah; b. pengembangan dan penataan kampung-kamapung wisata;
c. pengembangan dan penataan kampung agroindustri; d. penanganan daerah rawan pangan; dan e. penanganan daerah irigasi. Bagian Kedua Tujuan Pasal 5 Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu bertujuan untuk : 1. mengembangkan pariwisata di daerah yang berbasais pada pembangunan pedesaan yang religius dan berwawasan lingkungan; 2. mengembangkan agrobisnis dan agroindustri yang berbasis pembangunan pedesaan dan berkelanjutan; 3. menangani daerah rawan pangan dan daerah irigasi guna mendukung pertanian; 4. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; dan 5. meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan pedesaan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 6 Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam sektor pariwisata dan pertanian. Bagian Keempat Peran Pasal 7 Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu mempunyai peran untuk : 1. mengembangkan kelembagaan pengelolaan ekonomi di daerah; 2. mengembangkan kualitas sumber daya manusia; 3. menciptakan iklim usaha yang kondusif; 4. mendorong peran aktif swasta, masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan dalam pengembangan dan pertumbuhan sektor pariwisata dan pertanian
BAB IV KEBIJAKAN Pasal 8 (1) Kebijakan untuk mengembangkan pariwisata di daerah berbasis pembangunan pedesaan yang religius dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 meliputi : a. penataan kampung-kampung wisata dan kampung-kampung agroindustri sesuai RTRW Kabupaten Pandeglang; dan b. pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat. (2) Kebijakan untuk mengembangkan agrobisnis dan agroindustri yang berbasis pembangunan pedesaan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 meliputi : a. pengembangan pangan;
komoditas-komoditas
b. peningkatan nilai pengolahannya; dan
tambah
pertanian
pertanian
di
melalui
daerah
rawan
sentra
usaha
c. peningkatan produk pengolahan pasca panen. (3) Kebijakan untuk menangani daerah rawan pangan dan daerah irigasi guna mendukung pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 meliputi : a. pengembangan pertanian ketahanan pangan; dan
terpadu
guna
mendukung
perwujudan
b. pengamanan lahan berkelanjutan di daerah rawan pangan. (4) Kebijakan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 meliputi : a. pelatihan/bimbingan teknis bagi peningkatan kualitas masyarakat; b.pendampingan di kawasan perencanaan; dan c. monitoring dan evaluasi di lokasi perencanaan. (5) Kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5 meliputi : a. meningkatkan kualitas jaringan jalan penghubung kawasan di lokasi perencanaan;
b. meningkatkan jaringan energi listrik sebagai prasarana pendukung kampung wisata dan kampung industri; c. mengembangkan prasarana telekomunikasi di kampung kampung wisata dan kampung industri; d. meningkatkan kuanatitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air guna penanganan daerah rawan pangan; dan e. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk memperkuat pola hidup bersih dan sehat. BAB V PELAKSANAAN Pasal 9 (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah. (2) Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 10 (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu. (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu. (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 9 Februari 2015 BUPATI PANDEGLANG, Cap/ttd
ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 9 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap/ttd AAH WAHID MAULANY BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 11
