PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR
77 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, program pendidikan dan pelatihan, pengawasan yang berbasis pada kompetensi dan kinerja serta membangun sumber daya Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif, perlu adanya analisis jabatan yang sistematis pada setiap satuan organisasi untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat sesuai kebutuhan organisasi dan mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berdaya guna dan berhasil guna; b. bahwa untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume kerja dan menetapkan besaran pekerjaan yang menjadi beban Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dirumuskan analisis beban kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 2. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. 5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan kerja organisasi. 6. Analisis Jabatan adalah suatu proses, metode atau teknik mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
untuk
7. Identitas Jabatan adalah identitas yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan. 8. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan. 9. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisir jabatan. 10. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok pokok tugas jabatan. 11. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 12. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja. 13. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja, dan alat kerja lainnya. 14. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan. 15. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi-seginya. 16. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau tindakan tertentu. 17. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
4 18. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. 19. Evaluasi jabatan (job evaluation) adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan. 20. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. 21. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. 22. Waktu Penyelesaian adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan. 23. Waktu Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada setiap SKPD. (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan informasi jabatan (3) Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui proses, metode dan teknik pengumpulan dan pengolahan data jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah. (4) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional. (5) Analisis beban kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam SKPD. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk penyusunan kebijakan program : a. Pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan; b. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan c. Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
5
BAB III TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA Bagian Kesatu Pembentukan Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Timsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah,yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang membidangi Organisasi. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pengarah adalah Bupati; b. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah; c. Ketua adalah Kepala Bagian yang membidangi Organisasi; d. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi Analisa Jabatan; dan e. Anggota adalah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari SKPD. (4) Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu: a. Para pejabat struktural pada masing-masing SKPD yang membidangi Kepegawaian; b. Para pemangku jabatan fungsional umum pada masing-masing SKPD yaitu penganalisa jabatan dan/atau yang menangani kepegawaian. Bagian Kedua Tugas Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pasal 5 Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas: a. Memfasilitasi dan mengkoodinasikan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ; b. Memantau pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; c. Mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan d. Menetapkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; e. Menyampaikan laporan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6
BAB IV PENYUSUNAN ANANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA Bagian Kesatu Penyusunan Analisis Jabatan Pasal 6 (1) Analisis jabatan dilaksanakan melalui tahapan: a. Persiapan; b. pengumpulan data; c. pengolahan data; d. verifikasi; e. penyempurnaan; dan f. penetapan hasil analisis jabatan. (2) Pelaksanaan Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7 (1) Hasil analisis jabatan merupakan informasi jabatan yang terdiri dari Uraian Jabatan dan Peta Jabatan. (2) Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Nama jabatan; Kode jabatan; Ikhtisar Jabatan; Uraian tugas; Bahan kerja; Perangkat kerja; Hasil kerja; Tanggung jawab; Wewenang ; Korelasi jabatan; Kondisi Lingkungan kerja; Resiko bahaya; Syarat jabatan.
(3) PetaJabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4) Hasil Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembinaan dan penataan: a. kelembagaan; b. kepegawaian; c. ketatalaksanaan; dan d. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
7
Pasal 8 Pembinaan dan penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a meliputi: a. Penyusunan organisasi dan unit-unitnya; b. Pengembangan organisasi; c. Perampingan organisasi; dan d. Penggabungan unit-unit organisasi. Pasal 9 Pembinaan dan penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi: a. Perencanaan kebutuhan pegawai; b. Rekrutmen, seleksi dan penempatan; c. Pengembangan karier; d. Mutasi; dan e. Kesejahteraan. Pasal 10 Pembinaan dan penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c meliputi: a. Tata kerja; b. Standarisasi; dan c. Sistem kerja. Pasal 11 Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan. Bagian Kedua Penyusunan Analisis Beban Kerja Pasal 12 Analisis beban kerja dilakukan terhadap aspek-aspek, yaitu : a. Waktu penyelesaian (variabel tetap); b. Beban kerja (variabel tidak tetap); dan c. Waktu kerja efektif. Pasal 13 (1) Waktu penyelesaian (variabel tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas/kegiatan. (2) Waktu penyelesaian (variabel tetap) ditetapkan dalam standar norma waktu kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah.
8 Pasal 14 Beban Kerja (variabel tidak tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja. Pasal 15 Waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja Pasal 16 (1) Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut: a. pengumpulan data; b. pengolahan data; c. penelaahan hasil olahan data; dan d. penetapan hasil analisis beban kerja. (2) Tahapan pelaksanaan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 17 Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan menggunakan: a. Formulir Isian, berupa pengumpulan data dan inventarisasi jumlah pemangku jabatan. b. wawancara; c. pengamatan langsung; dan d. referensi. Pasal 18 Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan menggunakan : a. rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan; b. perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan prestasi kerja jabatan; dan c. rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit. Pasal 19 Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi senyatanya. Pasal 20 Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan oleh unit kerja organisasi eselon III Sekretariat Daerah yang secara fungsional membidangi analisis beban kerja.
9
BAB V PEMAPARAN DAN PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA Bagian Kesatu Pemaparan Pasal 21 (1) Hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dipaparkan oleh Sekretaris Daerah di hadapan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah. (2) Pemaparan hasil Analisis Jabatan dan analisis beban kerja dilakukan sebagai dasar untuk memperoleh masukan dan persetujuan pengesahan.
Bagian Kedua Penetapan Pasal 22 Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI PELAPORAN Pasal 23 Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dituangkan dalam format pelaporan dengan sistematika sebagai berikut: a. Kata Pengantar; b. Daftar Isi; c. Bab I Pendahuluan; d. Bab II Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan; e. Bab III Identifikasi Permasalahan dan Solusi; f.
Bab IV Rekomendasi;
g. Bab V Penutup; dan h. Lampiran. Pasal 24 Bupati melaporkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Kementerian/Lembaga Negara yang membidangi Aparatur Sipil Negara dan kepegawaian untuk dilakukan evaluasi.
10
Pasal 25 Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja diterapkan dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan pendidikan dan pelatihan. Pasal 26 Analisis jabatan dan analisis beban kerja merupakan kegiatan dinamis yang harus selalu dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
Pasal 27 (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan. (3) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII PENDANAAN Pasal 28 Pendanaan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 (1) Format IsianAnalisis Jabatan dan ketentuan Pengisian Faktor – faktor Syarat Jabatan untuk penyusunan analisis jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. (2) Tahapan Penyusunan Analisis Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIPeraturan Bupati ini. (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11 BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 18 November 2016 BUPATI PANDEGLANG, Cap/Ttd
IRNA NARULITA Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 18 November 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap/Ttd
FERY HASANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 77 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,
HERMAWAN, SH NIP. 19620411 199312 1 001
12
LAMPIRANI NOMOR TANGGAL
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG : 77 TAHUN 2016 : 18 Nopember 2017
TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN I.
PERSIAPAN Pada tahapan ini adala merupakan bagian dari tugas Bagian Organisasi Sekretariat daerah untuk mepersiapkan pelaksanaan analisis jabatan , antara lain sebagai berikut : a. Perencanaan proses analisis jabatan. b. Pembentukan Tim. c. Pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran d. Penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya.
II. PENGUMPULAN DATA JABATAN: a. Pada tahap ini, Tim analisis jabatan melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan fakta-fakta dan keterangan dari pemegang jabatan, para pimpinan unit kerja, narasumber, serta sumber data lainnya seperti catatan harian pemegang jabatan, rencana kerja dan laporan pelaksanaan pekerjaan, visi dan misi organisasi, struktur organisasi dan tata kerja serta informasi kepegawaian lainnya. b. Sebagai landasan untuk melaksanakan analisis jabatan, perlu memperhatikan visi dan misi organisasi, struktur organisasi, tata kerja, tugas pokok, dan fungsi, serta sumber data lainnya seperti rencana kerja, laporan pelaksanaan pekerjaan, dan informasi kepegawaian lainnya sebagai sumber data yang berperan dalam penyusunan uraian jabatan dan syarat jabatan. c. Apabila visi dan misi belum terdokumentasi secara tertulis, maka Tim analisis jabatan dapat memperoleh dari pimpinan instansi tentang arah kebijakan instansi di masa yang akan datang. d. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan formulir analisis jabatan sebagaimana tersebut dalam formulir analisis jabatan Lampiran II. III. PENGOLAHAN DATA JABATAN: Untuk pengolahan data jabatan diperlukan informasi jabatan yang meliputi :
13 A. Uraian Jabatan 1. Untuk menyusun uraian jabatan perlu dilakukan tahapan pengumpulan data dengan menggunakan formulir analisis jabatan dan atau dengan melakukan pengamatan langsung, wawancara, dan atau penyebaran kuesioner kepada pemegang jabatan struktural dan fungsional di lingkungan instansi. 2. Data-data yang meliputi nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab,wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan resiko bahaya dituangkan ke dalam formulir analisis jabatan. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penyusunan uraian jabatan dijelaskan aspek-aspek sebagai berikut: a. Nama Jabatan 1) Nama jabatan atau nomenklatur jabatan merupakan sebutan yang bersifat ringkas untuk mengidentifikasikan suatu jabatan. Perumusan nama jabatan mendasarkan pada tindak kerja,bahan kerja, perangkat kerja, dan hasil kerja. Syarat untuk merumuskan nama jabatan adalah: - Ringkas, artinya tidak boleh panjang. - Bersifat substantif, yaitu menggunakan kata benda. - Menggunakan huruf kapital setiap huruf pertama pada setiap kata, kecuali kata sambung seperti dan. - Jelas, artinya dapat memberikan pengertian yang tepat bagi pembaca atau yang diajak bicara. - Rumusan kata diambil dari kata-kata dalam hakekat analisis jabatan tersebut di atas. Contoh nama jabatan :Operator komputer. 2) Untuk jabatan struktural nama jabatan sesuai dengan yang tercantum dalam struktur organisasi dan tata kerja unit organisasi yang bersangkutan. 3) Untuk jabatan fungsional tertentu nama jabatan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, seperti Peneliti, Widyaiswara, Pustakawan, dan sebagainya. 4) Untuk jabatan fungsional umum nama jabatan mencerminkan pekerjaan atau tugas-tugas yang dilaksanakan, seperti Pengadministrasi Keuangan, Penganalisis Kompetensi Jabatan, Penyusun Laporan Keuangan, Caraka, dan sebagainya. b. Kode Jabatan Kode jabatan merupakan kode yang dibuat untuk memudahkan pengadministrasian jabatan. c. Ikhtisar Jabatan Ikhtisar jabatan merupakan ringkasan dari uraian tugas yang disusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. Penyusunan ikhtisar jabatan harus memenuhi kriteria: 1) Apa yang dikerjakan, sebutkan pula obyek yang dikerjakan. 2) Bagaimana cara mengerjakan. 3) Mengapa tugas itu harus dikerjakan. Contoh : ikhtisar jabatan operator komputer:
14 “Menyimpan data dengan cara memasukkan ke dalam komputer, kemudian membuat copy file dan mencetaknya, serta menjaganya dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan agar data tersimpan dengan baik dan mudah dicari apabila diperlukan sewaktu-waktu”. d. Uraian Tugas Uraian tugas merupakan suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu, ditulis dengan singkat dan jelas, serta disusun secara berurutan dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan.Penyusunan uraian tugas harus memenuhi kriteria: 1) Apa yang dikerjakan dan sebutkan pula obyek yang dikerjakan. 2) Bagaimana cara mengerjakan. 3) Mengapa tugas itu harus dikerjakan. Contoh :uraian tugas operator komputer adalah sebagai berikut : a. Menerima dan membaca data yang masuk dan mencocokkan dengan buku ekspedisi untuk mengetahui jumlahnya. b. Menyiapkan komputer dan menghidupkannya ke posisi on agar siap dioperasikan. c. Memasukkan dan menyimpan data ke dalam komputer agar data tersimpan dengan baik. d. Mencetak file dengan memasukkan kertas ke dalam printer agar menghasilkan cetakan sesuai yang diperlukan. e. Menyerahkan hasil cetakan dan mencatat ke dalam buku ekspedisi untuk diparaf sebagai barang bukti penyerahan. f. Membuat copy file ke dalam disket sebagai arsip data. g. Mencari file yang diperlukan sesuai dengan disposisi permintaan agar dapat dicetak. h. Merawat file dan komputer dengan menjaga dari pihak lain yang tidak berkepentingan agar terhindar dari kerusakan. i. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban. j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. e. Bahan Kerja Bahan kerja terdiri atas data, orang.benda yang bemujud atau tidak berwujud yang merupakan suatu masukan untuk diproses menjadi hasil kerja. Contoh bahan kerja operator komputer No 1. 2.
Bahan Kerja Konsep surat/memo Kertas cetak
3.
Tinta/pita
4.
Disposisi/perintah atasan
Penggunaan Dalam Tugas Untuk diketik Untuk mencetak konsep surat/memo/laporan yang telah diketik Untuk mencetak konsep surat/memo/laporan yang telah diketik Petunjuk kerja
15 f.
Perangkat kerja Sarana atau peralatan yang dipergunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. Perangkat kerja dapat berupa mesin,perkakas, perlengkapan, dan alat kerja bantu lainnya. Contoh perangkat kerja operator komputer : No 1.
Perangkat Kerja Seperangkat Komputer
2.
ATK
Digunakan Untuk Tugas Untuk menyelesaikan tugastugas kedinasan Untuk menunjang pelaksanaan tugas
g. Hasil kerja Hasil kerja adalah suatu produk berupa barang, jasa, dan informasi yang dihasilkan dari suatu proses pelaksanaan tugas dengan menggunakan bahan kerja dan peralatan kerja dalam kondisi tertentu, dapat bersifat manajerial maupun non manajerial. Hasil manajerial dapat berupa petunjuk kerja, pembagian tugas, koordinasi kerja sedangkan hasil non manajerial diperoleh dalam pelaksanakan tugas teknis atau tugas lain yang tidak berhubungan dengan bawahan. Contoh hasil kerja operator komputer: No
Hasil Kerja
1.
Ketikan surat memo/ laporan
2.
Perawatan file
3.
Perawatan computer
Jumlah Satuan 700
Waktu Yang Diperlukan 30 menit
100
60 menit
12
120 menit
h. Tanggung jawab Tanggung jawab merupakan tuntutan jabatan terhadap kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya, selain itu bertanggung jawab terhadap bahan kerja yang diolah, alat kerja yang digunakan, hasil kerja yang diperoleh, lingkungan kerja, dan kepada orang lain. Contoh tanggung jawab operator komputer : (1) Keakuratan hasil ketikan sesuai dengan standar pengetikan. (2) Menjaga file dan komputer dari kerusakan. (3) dst. i.
Wewenang Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas.PNS hanya dapat memikul tanggung jawab apabila diberikan wewenang yang memadai.
16 Contoh wewenang operator komputer : (1) Mengoperasikan perangkat komputer dengan baik. (2) Menyiapkan dan menyajikan data yang diperlukan. (3) dst. j.
Korelasi Jabatan Korelasi jabatan adalah hubungan kerja antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lainnya ataupun orang lain yang berhubungan dengan jabatan tersebut, hubungan tersebut dapat dilakukan secara vertikal, horisontal, dan diagonal baik di dalam maupun di luar instansi. Contoh korelasi jabatan operator komputer : No Jabatan 1. Kasubid. Kenaikan Pangkat
Unit Kerja/Instansi Dalam Hal BKD Pelaksanaan tugas dan pelaporan
k. Kondisi Lingkungan Kerja Kondisi lingkungan kerja merupakan kondisi di dalam dan sekitar PNS dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan mengolah bahan kerja dengan peralatan kerja menjadi hasil kerja yang meliputi aspek keadaan tempat kerja, udara, suhu, cahaya, suara, getaran, dan letak. Contoh kondisi lingkungan keria operator komputer : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. l.
Aspek Tempat kerja Suhu Udara Keadaan Ruangan Letak Penerangan Suara Keadaan tempat keja Getaran
Faktor Dalam ruangan tertutup Dingin dengan perubahan Kering Cukup Di tempat rendah dan sepi Terang Bersih -
Resiko Bahaya Resiko bahaya adalah kejadian atau keadaan yang mungkin akan dialami PNS sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan pekerjaan. Contoh resiko bahaya pada operator komputer : No Fisik/Mental 1. Kelelahan pada otot mata 2. Kejenuhan
Penyebab Karena menatap layar montor dalam jangka waktu yang lama. Karena melakukan pekerjaan yang sama setiap hari
m. Syarat Jabatan Syarat jabatan merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku
17 jabatan.Syarat jabatan terdiri atas pangkat/golongan ruang, pendidikan, kursus diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja. 1. Pangkat/Golongan Ruang Pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan. Contoh : pangkat golongan ruang pada operator komputer : Pengatur Muda/II/b.
2. Pendidikan Pendidikan formal minimal menduduki suatu jabatan.
yang
dipersyaratkan
untuk
Contoh : pendidikan pada operator komputer : SLTA. 3. Kursus/Diklat Pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan non manajerial, seperti kemampuan di bidang manajerial, teknis tertentu, dan pengetahuan lainnya sesuai dengan syarat pekerjaan dengan memperhatikan fungsi pekerjaannya. Contoh : kursus/diklat pada operator komputer : - Penjenjangan : - Teknis : Komputer 4. Pengalaman Kerja Pengalaman kerja merupakan pengembangan pengetahuan, keterampilan kerja, sikap mental, kebiasaan mental dan fisik yang tidak diperoleh dari pelatihan, tetapi diperoleh dari masa kerja sebelumnya dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan jabatan saat ini. Contoh pengalaman kerja pada operator komputer : 1 (satu) tahun di bidang pengetikan. 5. Pengetahuan Kerja Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan formal atau informal yang dimanfaatkan oleh PNS di dalam pemecahan masalah, daya cipta serta dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Contoh : pengetahuan kerja pada operator komputer : -
pengetahuan mengenai program-program komputer.
6. Keterampilan Kerja Keterampilan merupakan tingkat kemampuan dan penguasaan teknis operasional PNS dalam suatu bidang tugas pekerjaan tertentu. Contoh
: keterampilan kerja pada operator komputer :
18 - keterampilan mengetik, keterampilan teknik menyiapkan dan memelihara perangkat komputer, keterampilan mencetak file. 7. Bakat Kerja Bakat kerja merupakan kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang disyaratkan bagi seseorang untuk dapat mempelajari, memahami beberapa tugas atau pekerjaan. Contoh : bakat kerja pada operator komputer : - G = lntelegensia - V = Verbal - N = Numerik - Q = Ketelitian - F = Kecekatan Jari 8. Temperamen Kerja Temperamen kerja merupakan syarat kemampuanpenyesuaiandiriyangharus dipenuhi PNS sesuai dengan sifat pekerjaan. Contoh temperamen kerja pada operator komputer : - R = Rutinitas. 9. Minat Kerja Minat kerja merupakan kecenderungan memiliki kemauan, keinginan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Contoh minat kerja pada operator komputer : - Ib - 3a - 4a
= Komunikasi data = Rutin konkrit dan teratur = Baik untuk orang lain
10. Upaya Fisik Upaya fisik merupakan penggunaan organ fisik meliputi seluruh bagian anggota tubuh dalam pelaksanaan tugas jabatan. 11. Kondisi Fisik Kondisi tertentu yang diperlukan oleh pemangku jabatan agar dapat melakukan tugas jabatan dengan baik, syarat kondisi fisik terdiri dari: a. Jenis kelamin yang diperbolehkan untuk memangku jabatan; b. Umur tertentu yang disyaratkan; c. Tinggi badan tertentu ; d. Berat badan tertentu; e. Postur tubuh f. Penampilan, faktor lain seperti sikap ramah, suara merdu, tegas, lemah lembut, pendiam dan lain lain. Contoh:kondisi fisik pada operator komputer : a. Jenis Kelamin b. Umur
: Pria : 25 tahun
19 c. d. e. f.
Tinggi badan Berat badan Postur badan Penampilan
: : : :
160 cm 60 kg Tegap Rapih
12. Fungsi Pekerja Fungsi pekerja adalah tingkat hubungan PNS dengan data, orang, dan benda. Contoh fungsi pekerja pada operator komputer : - D5 = Menyalin data - 07 = Melayani orang - B5 = Melayani mesin B. Peta Jabatan Peta jabatan dibuat sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja. Peta jabatan terdiri atas susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukan dalam unit organisasi serta memuat jumlah pegawai, pangkat/golongan ruang, kualifikasi pendidikan, dan beban kerja unit organisasi.
20
21 Contoh Peta Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah : Kepala BKD Gol.IV/c-S.1
Jumlah Kekuatan Pegawai : Es. II : 1 Es. III : 5 Es. IV : 11 JFT : 11 JFU : 31 Jumlah Kekuatan Pegawai : IV/d : II/d :5 IV/c : 1 II/c : 6 IV/b : 1 II/b :4 IV/a : 2 II/a :6 III/d : 4 I/d : III/c : 9 I/c : III/b : 8 I/b : III/a :13 I/a : 1. Analis kepegawaian pelaksana 2. Analis kepegawaian pelaksana lanjutan 3. Analis kepegawaian penyelia 4. Analis kepegawaian pertama 5. Arsipatis pelaksana 6. Arsiparis pelaksana lanjutan 7. Arsiparis penyelia 8. Arsiparis pertama
BEBAN KERJA : Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pegawai Perumusan&Pelaskanaan Kebijakan Bidang Kepegawaian dan Diklat
Sekretaris BKD Gol.IV/b-S.1
Kasubag.Umum&Kepegawaian Gol. III/c-S.1
Kabiid.Hukum&Perund-undg.Kepeg. Gol. IV/a-S.2
Kasubid.Perund ang-undangan Gol.III/d-S.1
Kasubid.Infor. &Dokumentasi Gol. III/c-S.1
1. Penyusun rancangan perUU dan Pertimbangan Hukum 2. Pengelola Peraturan PerUU
1. Pengelola Pegawai 2. Pengelola Database 3. Pengelola informasi &dokume ntasi
Kabid. Formasi Gol.III/d-S.1
Kasubid.Per enc.&Penge mbangan Gol. III/c-S.1
1. Penyusun perenc.&penge mb.pegawai 2. Pengolah data penunjang&pe mbinaan karir 3. Pranata pengembanga n pegawai
Kasubid.Pe mberhentian &Pensiun Gol. III/c-S.1
1. Adminis trasi kepega waian 2. Pengelo la data
Kasubag. Keuangan Gol.III/c-S.1
Kasubag Perenc.Evaluasi&Pelap. Gol. III/c-S.1
Kabid. Mutasi Gol.IV/a-S.2
Kabid. Diklat Gol.III/d-S.1
Kasubid. Fungsional Gol. III/d-S.1
Kasubid.Mut asi&Kepang katan Gol. III/c-S.1
1. Administrasi Kepegawaia n 2. Pengelola jabatan fungsional 3. Operator data entry
1. Administrasi kepegawaian 2. Pengelola data entry 3. Pengelola kepangkatan
Kasubid. Diklat Gol.III/c-S.1
1. Penyusun Diklat 2. Analis Diklat 3. Administra si Kerjama Pelatihan
Kasubid. Kesejahteraan Pegawai Gol.III/c-S.1
1. Adm.Kepe gawaian 2. Analis Kespeg 3. Pengelola Data dan Informasi
22 IV. Verifikasi Data a. Verifikasi merupakan konfirmasi analisis jabatan kepada pihak-pihak terkait untuk penyempumaan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun Analisis Jabatan sebagai bahan pertimbangan penentuan analisis jabatan. b. Verifikasi dapat dilakukan melalui diskusi yang dihadiri oleh para analisjabatan, narasumber, pimpinan unit kerja yang dianalisis, dan pihak –pihak terkait berkompeten dibidangnya. c. Diskusi diselenggarakan guna mendapatkan dukungan material dan formal dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, berupa usul, saran, masukan, dan tanggapan-tanggapan akan dipergunakan oleh Tim Penyusun Analisis Jabatan untuk menyempumakan analisis jabatan. V.
Penetapan Hasil Analisis Jabatan a. Finalisasi Sebelum disahkan, hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan, syarat jabatan, serta rekomendasi atas temuan di lapangan perlu dipresentasikan dihadapan pimpinan instansi dengan tujuan untuk mendapatkan masukan sebagai tindak lanjut untuk memperoleh persetujuan pengesahannya. b. Pengesahan hasil Hasil analisis jabatan yang telah dipresentasikan dan telah mendapatkanpersetujuan segera disahkan dan ditetapkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati. BUPATI PANDEGLANG, Cap/Ttd IRNA NARULITA
23
LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG : 77 TAHUN 2016 : 18 Nopember 2017
A. FORMULIR ANALISIS JABATAN (Isilah formulir ini sesuai dengan data yang sebenamya) 1. Nama Jabatan : ……………………………………………………………………….. 2. Kode Jabatan : ……………………………………………………………………….. 3. Unit Kerja
:
-
Eselon II
: …………………………………………………………………………..
-
Eselon III
: …………………………………………………………………………..
-
Eselon IV
: …………………………………………………………………………..
4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :
5. Ikhtisar Jabatan
:
……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. 6. Uraian Tugas: a. ……………………………………………………………………………................. b. ………………………………………………………………………………………….. c. ………………………………………………………………………………………….. d. ………………………………………………………………………………………….. b. ………………………………………………………………………………………….. dst.
24
7. Bahan Kerja : No
Bahan Kerja
Penggunaan Dalam Tugas
8. Perangkat/Alat Kerja : No
Perangkat Kerja
Penggunaan Untuk Tugas
9. Hasil Kerja : No
Hasil Kerja
Jumlah Satuan
Waktu Yang Diperlukan
10. Tanggung Jawab : a. ……………………………………………………………………………………………... b. ……………………………………………………………………………………………… c. ……………………………………………………………………………………………… d. ……………………………………………………………………………………………… Catatan: Kata kunci (keakuratan, kelancaran, kerahasiaan, kebenaran, kesesuaian, ketepatan, keselamatan, kerapihan, keamanan, kualitas, kuantitas, keutuhan,kelengkapan, keefektifan, kelayakan, keindahan, keharmonisan). 11. Wewenang: a. ……………………………………………………………………………………………... b. ……………………………………………………………………………………………… c. ……………………………………………………………………………………………… d. ………………………………………………………………………………………………
25 Catatan : Kata kunci (meminta, menolak, memberikan, memutuskan, mengeluarkan, menggunakan, menentukan, menetapkan, menegur, memotivasi, menilai).
12. Korelasi Jabatan: No
Jabatan
Unit Kerja/Instansi
Dalam Hal
13. Kondisi Lingkungan Kerja No
Aspek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Tempat Kerja Suhu Udara Keadaan Ruangan Letak Penerangan Suara Keadaan Tempat Kerja Getar
Faktor
14. Resiko Bahaya No
Fisik/Mental
Penyebab
15. Syarat Jabatan a. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………………………………………… b. Pendidikan : ……………………………………………………….. c. Kursus/Diklat 1) Penjenjangan : …………………………………………………………. 2) Teknis : …………………………………………………………. d. Pengalaman Kerja : …………………………………………………………… e. Pengetahuan Kerja : ………………………………………………………….. f. Keterampilan Kerja : ………………………………………………………….. g. Bakat Kerja : 1) …………………………………………………………………………………….. 2) …………………………………………………………………………………….. 3) ……………………………………………………………………………………….
26 Catatan : Tuliskan Faktor-faktor bakat kerja sebagaimana yang terdapat dalam Ketentuan Pengisian Faktor–faktor syarat Jabatan , yang dianggap dominan pada fungsi jabatan tersebut.
h. Temperamen Kerja : 1) …………………………………………………………………………………….. 2) …………………………………………………………………………………….. 3) ……………………………………………………………………………………… Catatan : Tuliskan faktor-faktor temperamen kerja sebagaimana yang terdapat dalam Ketentuan Pengisian Faktor–faktor syarat Jabatan, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan tersebut. i. Minat Kerja 1) …………………………………………………………………………………….. 2) …………………………………………………………………………………….. 3)……………………………………………………………………………………… Catatan : Tuliskan faktor-faktor minat kerja sebagaimana yang terdapat dalam Ketentuan Pengisian Faktor–faktor syarat Jabatan, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan tersebut. j.
Upaya Fisik 1)…………………………………………………………………………………….. 2) …………………………………………………………………………………….. 3)………………………………………………………………………………………. Catatan : Tuliskan faktor-faktor upaya fisik sebagaimana yang terdapat dalam Ketentuan Pengisian Faktor–faktor syarat Jabatan, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan tersebut.
k.
l.
Kondisi Fisik 1) Jenis Kelamin 2) Umur 3) Tinggi badan 4) Berat badan 5) Postur badan 6) Penampilan
: : : : : :
………………………………………………………………. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..
Fungsi Jabatan 1)…………………………………………………………………………………….. 2) …………………………………………………………………………………….. 3)………………………………………………………………………………………. Catatan : Tuliskan faktor-faktor fungsi pekeja sebagaimana yang terdapat dalam Ketentuan Pengisian Faktor–faktor syarat Jabatan, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan tersebut.
m. Prestasi Keja Yang Diharapkan
27
No
B.
Hasil Kerja
Jumlah Satuan
Waktu Yang Diperlukan
KETENTUAN PENGISIAN FAKTOR – FAKTOR SYARAT JABATAN 1. BAKAT KERJA Kode G : Inteligensia
Arti Kemampuan belajar secara umum
V : Bakat verbal
Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaanya secara tepat dan efektif.
N : Numerik
Kemampuan untuk melakukan operasi arithmatik secara tepat dan akurat. Kemampuan berpikir secara visual mengenai bentuk-bentuk geometris, untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi.
S : Pandang ruang
P : Penerapan bentuk
Q : Ketelitian
Kemampuan menyerap perincianperincian yang berkaitan dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik. Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel.
K : Koordinasi motor
Kemampuan untuk mengkoordinir mata dan tangan secara cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat. F : Kecekatan jari Kemampuan menggerakkan jarijemari dengan mudah dan perlu keterampilan. E : Koordinasi mata, tangan, Kemampuan menggerakkan tangan kaki dan kaki secara koordinatif satu sama lain sesuai dengan rangsangan penglihatan. C : Membedakan wama Kemampuan memadukan atau membedakan berbagai wama yang asli, yang gemerlapan. M : Kecekatan tangan
Kemampuan menggerakkan dengan mudah dan keterampilan.
tangan penuh
28
2. Temperamen Kerja Kode D
Arti Kemampuan menyesuaikan diri tanggung jawab untuk kegiatan mengendalikan atau merencanakan.
menerima memimpin,
F
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi.
I
Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan – pekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan. Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi.
J
M
P
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji. Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan intruksi.
R
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatankegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu.
S
Kemampuan menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, Tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan perhatian terus menerus meruapakan keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan. Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang mengehendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau standarstandar tertentu.
T
29 V
Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang “berbeda” sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan diri.
3. Minat Kerja Kode 1.a
1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b
4.
Arti Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyekobyek. Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data. Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang dalam niaga. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdifat ilmiah dan teknik. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur. Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan mesin dan teknik. Pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan penghargaan dari pihak orang lain. Pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan dengan proses.
Upaya Fisik Kode
Arti
Berdiri
Berada di suatu tempat dalam posisi tegak ditempat tanpa pindah ke tempat lain.
Berjalan Duduk
Bergerak dengan jalan kaki. Berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk biasa.
30 Mengangkat
Membawa Mendorong Menarik
Memanjat
Menyimpan imbangan / mengatur imbangan
Menunduk Berlutut
Membungkuk
Merangkak Menjangkau Memegang Bekerja dengan jari
Menaikkan atau menurunkan benda di satu tingkat ke tingkat lain (termasuk menarik ke atas). Memindahkan benda, umumnya dengan menggunakan tangan, lengan atau bahu. Menggunakan tenaga untuk memindahkan benda menjauhi badan. Menggunakan tenaga untuk memindahkan suatu benda ke arah badan (termasuk menyentak atau merenggut). Naik atau turun tangga, tiang, lorong dan lainlain dengan menggunakan kaki, tangan dan kaki. Agar tidak jatuh badan waktu berjalan, berdiri, membungkuk, atau berlari di atas tempat yang agak sempit, licin dan tinggi tanpa alat pegangan, atau mengatur imbangan pada waktu melakukan olah raga senam. Melengkungkan tubuh dengan cara melakukan tulang punggung dan kaki. Melengkungkan paha kaki pada lutut dan berdiam di suatu tempat dengan tubuh di atas lutut. Melengkungkan tubuh denga cara melengkungkan tulang punggung sampai kirakira sejajar dengan pinggang. Bergerak dengan menggunakan tangan dan lutut atau kaki dan tangan. Mengulurkan tangan dan lengan ke jurusan tertentu. Dengan sstau atau dua tangan mengukur, mengenggam, memutar dan lain sebagainya. Memungut, menjepit, menekan dan lain sebaginya dengan menggunakan jari (berbeda dengan “memegang” yang terutama menggunakan seluruh bagian tangan).
Meraba
Menyentuh dengan jari atau telapak tangan untuk mengetahui sifat-sifat benda seperti, suhu, bentuk.
Berbicara
Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.
Mendengar
Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara. Usaha mengetahui dengan menggunakan mata.
Melihat Ketajaman jarak jauh Ketajaman jarak dekat
Kejelasan penglihatan dlam jarak lebih dari 5 meter. Kejelasan penglihatan kejelasan dalam jarak kurang dari 5 meter.
31 Pengamatan secara mendalam
Penyesuaian lensa mata
Melihat berbagai wama Luas
5.
Penglihatan dalam 3 dimensi, untuk menetapkan hubungan antara jarak, ruang serta cara melihat benda dimana benda tersebut berada dan sebagaimana adanya. Penyesuaian lensa mata untuk melihat suatu benda yang sangat penting bila melaksanakan pekerjaan yang perlu dengan melihat bendabenda dalam jarak dan arah yang berbeda. Membedakan wama yang terdapat dalam pekerjaan. Melihat suatu daerah pandang, ke atas dan ke bawah pandang atau ke kanan atau ke kiri sedang mata tetap berada di titik tertentu.
Fungsi Jabatan
A. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Data D0 = Memadukan data
Menyatukan atau memadukan hasil analisis data untuk menemukan fakta menyusun karangan atau mengembangkan konsep, pengetahuan, interprestasi, mencipatakan gagasan dengan menggunakan imajinasi. D1= Mengkoordinasikan Menentukan waktu, tempat atau data urutan operasi yang akan dilaksanakan atau tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisa data, melaksanakan ketentuan atau melaporkan kejadian dengan cara menghubung-hubungkan mencari kaitan serta membandingkan data setelah data tersebut dianalisa. D2 = Menganalisis data Mempelajari, mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan kejelasan, atau menyajikan tindakan altematif. D3 = Menyusun data Mengerjakan, menghimpun atau mengelompokkan tentang data, orang atau benda. D4 = Menghitung data Mengerjakan perhitungan aritmatik, (tambah, kurang, bagi) mencacah tidak termasuk dalam. D5 = Menyalin data Menyalin, mencatat atau memindahkan data. D6 = Membandingkan Mengidentifikasikan persamaan atau data perbedaan sifat – sifat data, orang atau benda yang dapat diamati secara langsung, serta secara fisik, dan sedikit sekali memerlukan upaya mental.
32
B. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Orang O0 = Menasehati
O1 = Berunding
O2 = Mengajar
O3 = Menyelia
O4 = Menghibur
O5 = Mempengaruhi
O6 = Berbicara – memberi tanda
O7 = Melayani orang
O8 = Menerima intruksi
Memberi bimbingan, saran, konsultasi atau nasehat kepada perorangan atau instansi dalam pemecahan masalah berdasarkan disiplin ilmu, spiritual, atau prinsip – prinsip keahlian lainnya. Menyelesaikan masalah tukar menukar dan beradu pendapat, argument, gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan. Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis. Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi. Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio. Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat. Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual. Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang dinyatakan atau yang tidak langsung dinyatakan tetap harus dilaksanakan menurut ketentuan. Fungsi ini diperlukan pengetahuan dan keterampialn khusus untuk melaksanakannya. Membantu melaksanakan kerja berdasarkan perintah atasan yang tidak meemerlukan tanggapan.
C. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Benda B0 = Memasang mesin
Menyesuaikan mesin untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan memasang, mengubah komponen-komponennya atau memeperbaiki mesin menurut standar.
B1 = Mengerjakan persisi
Menggunakan anggota badan atau perkakas untuk mengerjakan, memindahkan, mengarahkan atau menempatkan obyek secara tepat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan toleransi yang kecil.
33 B2 = Menjalankan – mengontrol mesin
Menghidupkan, menyetel, mengatur kerja dan menghentikan mesin serta mengamati berbagai alat petunjuk pada mesin.
B3 = Mengemudikan / menjalankan mesin
Menghidupkan, menghentikan, mengatur jalan mesin atau peralatan yang arahnya harus di kemudikan untuk memproses atau memindahkan benda atau orang. Dalam fungsi ini mesin sifatnya bergerak atau berjalan. Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakkan, mengarahkan atau menempatkan benda.
B4 = Mengerjakan benda dengan tangan atau perkakas B5 = Melayani mesin B6 = Memasukan, mengeluarkan barang ke/dari mesin
B7 = Memegang
Menghidupkan, menghentikan dan mengamati mesin beserta peralatnnya. Menyisipkan, memasukan, mencelupkan atau menempatkan bahan kedalam atau memindahkan mesin, atau dari peralatan otomatis, atau yang dilayani, atau yang dioperasikan oleh karyawan-karyawan lainnya. Menggunakan anggota badan, perkakas tangan atau alat khusus lain dalam mengerjakan atau membawa benda.
BUPATI PANDEGLANG, Cap/Ttd IRNA NARULITA
34
LAMPIRAN IIIPERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR : 77 TAHUN 2017 TANGGAL : 18 Nopember 2017
TAHAPAN ANALISIS BEBAN KERJA A. PENDAHULUAN Pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan suatu tolok ukur bagi pegawai/unit organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi pegawai, serta penyempumaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya. Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan produktifitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempumaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian. Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan. B. ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS BEBAN KERJA 1. Norma Waktu (Variabel Tetap) Waktu yangdipergunakan untuk menghasilkan/menyelesaikan produk/hasil kerja adalah relatif tetap sehingga menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. Norma waktu perlu ditetapkan dalam Standar Norma Waktu Kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah. Perubahan norma waktu dapat terjadi karena adanya perubahanperubahan kebijakan, peralatan, kualitas SDM, organisasi, sistem dan prosedur. 2. Volume Kerja (Variabel Tidak Tetap). Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja/produk.Setiap volume kerja yang berbeda-beda antar jabatan merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. Volume kerja merupakan faktor penting dalam menghitung kebutuhan
35 pegawai yang ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi unit organisasi dan selanjutnya diuraikan menjadi rincian tugas yang diselesaikan pada jangka waktu tertentu. 3. Jam Kerja Efektif Waktu kerja dalam metode ini dimaksudkan sebagai Jam Kerja Efektif, artinya Jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Jam Kerja Efektif terdiri dari jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya. Dalam menghitung jam kerja efektif digunakan ukuran sebagai berikut:
a. Untuk 5 (lima) hari Kerja -
Hari Minggu Bulan Tahun
: 1 : 5 : 20 : 240
hari hari hari hari
x x x x
5 5 5 5
Jam Jam Jam Jam
= = = =
5 25 100 1200
Jam Jam Jam Jam
= = = =
300 1500 6000 72000
menit menit menit menit
6 5 5 5
Jam Jam Jam Jam
= = = =
5 25 100 1200
Jam Jam Jam Jam
= = = =
300 1500 6000 72000
menit menit menit menit
a. Untuk 6 (enam) hari Kerja -
Hari Minggu Bulan Tahun
: 1 : 5 : 20 : 240
hari hari hari hari
x x x x
4. Standar Kemampuan Rata-rata Standar kemampuan rata-rata pegawai dalam menyelesaikan tugas dapat diukur berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Standar kemampuan dari satuan waktu disebut dengan norma waktu. Sedangkan standar kemampuan dari satuan hasil disebut dengan norma hasil. a. Norma Waktu Norma waktu adalah standar kemampuan rata-rata pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diukur berdasarkan satuan waktu. Dalam penghitungannya digunakan rumus: Orang x waktu Norma Waktu
= Hasil
Contoh: Operator Komputer dalam waktu 60 menit dapat menghasilkan beberapa lembar ketikan, misalnya 6 lembar ketikan. 1 Orang Operator Komputer x 60 menit Norma Waktu
= 6lembar ketikan
36
Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar kemampuan seorang Operator Komputeradalah 60 menitmenghasilkan6 lembar ketikan, atau 1 lembar ketikan diselesaikan dalam waktu 10menit. b. Norma Hasil Norma hasil adalah standar kemampuan rata-rata pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diukur berdasarkan satu satuan hasil dapat diperoleh dalam waktu berapa lama. Dalam penghitungannya digunakanrumus: Hasil NORMA HASIL
= Orang x menit
Contoh: Penganalisis Formasi Pegawai untuk menghasilkan pertimbangan teknis atas usul tambahan formasi CPNS dari satu instansi diperlukan waktu berapa lama untuk menyelesaikannya (misalnya 60 menit) 1 (pertimbangan) NORMA HASIL
= 1 (Orang) x 60 (menit)
Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar kemampuanseorangPenganalisis Formasi Pegawai untuk menghasilkan 1 pertimbangan teknis atas usul tambahan formasi CPNS dari satu instansi diperlukan waktu 60 menit. C. TEKNIK PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapantahapan sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data Beban Kerja. Sebelum melakukan pengumpulan data, para analis harus melakukan pengkajian organisasi sehingga memperoleh kejelasan mengenai: 1) tugas pokok dan fungsi; 2) rincian tugas; dan 3) rincian kegiatan. Setelah melakukan pengkajian organisasi, pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan dengan : 1) menyebarkan formulir isian 2) wawancara; dan 3) observasi. FORM A PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA 1. NAMA JABATAN 2. UNIT ORGANISASI 3. SATUAN KERJA
: : :
37
NO 1
JUMLAH RINCIAN NORMA PERASATUAN VOLUME KET TUGAS/KEGIATAN WAKTU LATAN KERJA 2 3 4 5 6 7
Responden,
............................ NIP Petunjuk Pengisian FORM A : Setiap “Jabatan” dibuatkan Form A. 1. ”Nama Jabatan” diisi dengan nama jabatan dari responden; 2. “Unit Organisasi” diisi dengan nama unit eselon III dan IV. Unit eselon III sebagai basis analisis beban kerja; 3. ”Satuan Kerja” diisi dengan nama unit eselon II induk dari unit organisasi yang disebutkan pada angka 2; 4. ”No/Kolom (1)” diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian yang tercantum pada kolom (2); 5. ”Rincian Tugas/Kegiatan Kolom (2)” diisi dengan tugas-tugas/kegiatankegiatan yang harus dikerjakan oleh pemegang jabatan, yang disebutkan pada angka 1; 6. “Satuan (kolom 3)” diisi dengan kata yang menggambarkan suatu besaran dari output, diusahakan yang bersifat universal; 7. ”Jumlah Volume Kerja (Kolom 4)” diisi dengan angka saja yang menggambarkan besarnya/banyaknya volume kerja yang diuraikan pada kolom (2); 8. “Norma Waktu/Kolom (5)” diisi dengan jumlah/besarnya waktu yang diperlukan untuk memproses secara logis, wajar dan normal (tidak super) guna menyelesaikan tugas secara rata-rata berdasarkan tugastugas/kegiatan-kegiatan yang diuraikan pada kolom (2); 9. “Peralatan (kolom 6)” diisi dengan jenis peralatan spesifik yang digunakan untuk memproses sebagaimana diuraikan pada kolom (2); 10. ”Keterangan (Kolom (7)” diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal-hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) sampai dengan (6) di sebelah kirinya. FORM B INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN 1. UNIT ORGANISASI : 2. SATUAN KERJA : NO
NAMA JABATAN
GOLONGAN
JUMLAH
KET
1
2
3
4
5
38
........................... Responden, ........................... NIP
Petunjuk pengisian FORM B: 1. “Unit Organisasi” diisi dengan nama unit eselon III. Unit organisasi ini sebagai basis analisis beban kerja; 2. ”Satuan Kerja” diisi dengan nama unit eselon II, induk dari unit organisasi yang disebutkan pada angka 1; 3. ”No/Kolom (1)” diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian yang tercantum pada kolom (2); 4. ”Nama Jabatan/Kolom (2)” diisi dengan nama-nama jabatan baik struktural maupun non struktural yang ada di lingkungan unit organisasi yang disebutkan dalam angka 1 di atas; 5. “Golongan/Kolom (3)” diisi dengan golongan-golongan atas jabatan yang disebutkan dalam kolom (2); 6. ”Jumlah/Kolom (4)” diisi dengan jumlah pejabat per golongan yang disebutkan dalam kolom (3) dan jabatan tersebut dalam kolom (2); 7. ”Keterangan/Kolom (5)” diisi dengan penjelasan untuk menerangkan halhal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) sampai dengan (4) di sebelah kirinya. 2. Pengolahan Data Beban Kerja Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan formulir sebagai berikut : 1) Form C,digunakan untuk menghitung beban/bobot kerja setiap jabatan yang berada pada satu unit organisasi. FORM C REKAPITULASI JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN 1. UNIT ORGANISASI : 2. SATUAN KERJA : NO
NAMA JABATAN
JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN
39 (VOLUME KERJA X NORMA WAKTU) 1
2
3
JUMLAH
ANALIS,
.............................
Petunjuk pengisian form C: Setiap ”Unit Eselon III” dibuatkan formulir C; 1. “Unit Organisasi” diisi dengan nama unit organisasi eselon III sesuai dengan yang tersebut pada Form A; 2. “Satuan Kerja” diisi dengan nama satuan kerja sesuai dengan yang tersebut pada Form A; 3. “No/Kolom (1)” diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas nama-nama jabatan yang tercantum pada kolom (2); 4. “Nama Jabatan, Kolom (2)” diisi dengan nama-nama jabatan yang ada dalam unit organisasi sebagaimana tersebut angka 1; 5. ”Jumlah Beban Kerja Jabatan, Kolom (3)” diisi dengan angka saja sebagai hasil perkalian antara Volume Kerja x Norma Waktu dari data Form A, berdasarkan hasil analisis para Analis; 6. Selanjutnya jumlah seluruh beban kerja (bagian bawah) yang merupakan beban kerja unit secara keseluruhan diperoleh dengan menjumlahkan/sigma beban kerja pada kolom 3. 2) Form Ddigunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai/pejabat, tingkat efektivitas dan efisiensi jabatan (EJ) dan tingkat prestasi kerja jabatan (PJ). FORM D PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI JABATAN (EJ) DAN PRESTASI KERJA JABATAN (PJ) 1. UNIT ORGANISASI : 2. SATUAN KERJA : JUMLAH NAMA BEBAN NO JABATAN KERJA JABATAN
PERHITUN JUMLAH GAN JML PEG E P +/KET KEBUTUH YANG J J AN PEG ADA
40 1
2
3
4
5
6
7 8
9
JUMLAH
ANALIS,
.................... NIP
Petunjuk pengisian FORM D: 1. Setiap unit organisasi dalam suatu satuan kerja dibuatkan formulir D; 2. “Unit Organisasi” diisi dengan nama unit organisasi sesuai dengan yang tersebut pada Form A; 3. “Satuan Kerja” diisi dengan nama satuan organisasi sesuai dengan yang tersebut pada Form A; 4. “No/Kolom (1)” diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian yang tercantum pada Kolom (2); 5. “Nama Jabatan/Kolom (2)” diisi dengan nama-nama jabatan dari Form C; 6. ”Jumlah Beban Kerja Jabatan/Kolom (3)” diisi dengan jumlah beban kerja pada Kolom (3) Form C, yang dibagi dengan 60 (untuk memperoleh jumlah beban kerja dalam satuan jam); 7. ”Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat/Kolom (4)” diisi dengan jumlah beban kerja jabatan pada kolom (3) dibagi jam kerja efektif per tahun (1200 jam), dengan rumus : Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
=
KOLOM 4
=
Jumlah beban kerja jabatan Jam Kerja Efektif per tahun (JFE) KOLOM 3 Jam Kerja Efektif per tahun
8. Jumlah Pegawai/Pejabat Yang Ada/Kolom (5)” diisi dengan jumlah pegawai/ pejabat sesuai dengan data pada Form B; 9. ”+/- Kolom (6)” diisi dengan hasil selisih antara kolom (5) dengan kolom (4). Jika kolom (4) > kolom (5) maka terdapat kekurangan jumlah pejabat yang disebutkan dalam kolom (2), dan demikian juga sebaliknya; 10. ”EJ (Efektivitas dan Efisiensi Jabatan)/Kolom (7)” diisi dengan menggunakan rumus :
41
Beban Kerja Jabatan
Efektivitas dan Efisiensi Jabatan (EJ)
=
KOLOM 7
=
11. ”PJ (Prestasi Kerja a. EJ di atas b. EJ antara c. EJ antara d. EJ antara e. EJ di bawah
Jumlah Pemangku Jabatan X Jam Kerja Efektif Per Tahun KOLOM 3 KOLOM 4 x1200
Jabatan)/Kolom (8)” diisi dengan menggunakan pedoman : 1,00 = A(Sangat Baik) 0,90 – 1,00 = B(Baik) 0,70 – 0,89 = C (Cukup) 0,50 – 0,69 = D (Sedang) 0,50 = E (Kurang)
12. ”Jumlah Kolom (3), (4), dan (5)” diperoleh dengan menjumlahkan angka dalam kolom yang bersangkutan; 13. ”Jumlah kolom (6)” diperoleh dari selisih antara kolom (5) dan (4), Kolom (7) – (8) tidak dijumlahkan 14. ”Keterangan kolom (9)” diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal-hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s/d (5) di sebelah kirinya. 3) Form Edigunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai/pejabat unit, tingkat efektivitas dan efisiensi unit (EU) dan tingkat prestasi kerja unit (PU). FORM E REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI UNIT (EU) DAN PRESTASI KERJA UNIT (PU) SATUAN KERJA :
NO
NAMA UNIT ORGANISASI
1
2
JUMLAH BEBAN KERJA UNIT 3
JML KEBUTUHAN PEG
JUMLAH PEG YANG ADA
+/ -
EU
PU
KE T
4
5
6
7
8
9
JUMLAH ANALIS, ................... NIP Petunjuk pengisian 1. Setiap satuan kerja dibuatkan formulir E; 2. “Satuan Kerja” diisi dengan nama satuan kerja sesuai dengan yang tersebut pada Formulir A;
42 3. “No/Kolom (1)” diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian yang tercantum pada Kolom (2); 4. “Nama Unit Organisasi/Kolom (2)” diisi dengan nama unit organisasi yang telah dibuatkan Form D; 5. ”Jumlah Beban Kerja Unit/Kolom (3)” diisi dengan jumlah beban kerja unit pada Form D bagian bawah; 6. ”Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat/Kolom (4)” diisi dengan jumlah kebutuhan pegawai/pejabat dari Form D bagian bawah; 7. ”Jumlah Pegawai/Pejabat Yang Ada/Kolom (5)” diisi dengan jumlah pegawai/pejabat sesuai dengan Form D bagian bawah; 8. ”+/- Kolom (6)” diisi dengan data dari Form D bagian bawah; 9. ”EU (Efektivitas dan Efisiensi Unit) Kolom (7)” diisi dengan menggunakan rumus: Efektivitas dan Efisiensi Jabatan (EJ)
Beban Kerja Unit =
Jumlah Pegawai Unit X Jam Kerja Efektif Per Tahun KOLOM 3
KOLOM 7
= KOLOM 4 x1200
10. ”PU (Prestasi Kerja Unit) /Kolom (8)” diisi dengan menggunakan pedoman : a. EU di atas 1,00 = A (Sangat Baik) b. EU antara 0,90 – 1,00 = B (Baik) c. EU antara 0,70 – 0,89 = C (Cukup) d. EU antara 0,50 – 0,69 = D (Sedang) e. EU di bawah 0,50 = E (Kurang) 11. ”Jumlah Kolom (3), (4), dan (5)” diperoleh dengan menjumlahkan angka dalam kolom yang bersangkutan; 12. ”Jumlah kolom (6)” diperoleh dari selisih antara kolom (5) dan (4), Kolom (7) – (8) tidak dijumlahkan 13. ”Keterangan kolom (9)” diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal-hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s/d (5) di sebelah kirinya. 3.
Penelaahan Hasil Olahan Data. Hasil pengukuran beban kerja perlu ditelaah lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang akurat dan obyektif serta menggambarkan kondisi senyatanya.Dari hasil pengukuran beban kerja sering dijumpai kecenderungan yang bervariasi dengan kemungkinan tidak rasional : a. Di atas normal, yang disebabkan adanya mark up pada data beban kerja dan atau waktu penyelesaian yang dapat dicatat Analis/dilaporkan oleh responden atau sebaliknya. b. Di bawah normal, yang disebabkan kurang lengkapnya beban kerja dan kecilnya waktu penyelesaian yang dapat diinventarisir oleh Analis atau dilaporkan oleh responden.
43 Untuk mengurangi deviasi yang dapat terjadi, maka hasil yang diperoleh perlu dievaluasi dengan unit yang beban kerjanya dianalisis dengan mengecek : Apakah unit tersebut sering/rata-rata sepanjang tahun melakukan kerja lembur yang nyata (tidak fiktif). Perlu dilakukan pengamatan secara acak atas kesibukan harian unit yang dianalisis. 4.
Penetapan Hasil Pengukuran Beban Kerja a. Penetapan hasil pengukuran beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai berikut : 1) Setelah selesai melakukan pengolahan data beban kerja, Tim Analisis Beban Kerja Kabupaten Pandeglang menyampaikan hasilnya kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang yang dianalisis; 2) Apabila dinilai sudah memadai, hasil tersebut dibuatkan surat pengantar yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang untuk memperoleh keputusan penetapannya; 3) Berdasarkan surat pengantar tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang menugaskan unit kerja yang membidangi analisis beban kerja untuk melakukan penelaahan guna pemberian penetapan atas hasil pengukuran beban kerja; 4) Dalam melakukan penelaahan unit kerja yang membidangi analisis beban kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang yang ditelaah maupun antar unit lain yang terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang; 5) Hasil penelaahan kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang dalam bentuk telaahan staf, dan apabila sudah dianggap memadai, dibuatkan Surat Keputusan penetapan oleh Bupati Kabupaten Pandeglang; dan 6) Penetapan hasil pengukuran beban kerja kemudian disampaikan kembali kepada pimpinan satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang yang dianalisis. b. Penetapan hasil pengukuran beban kerja disampaikan kepada unit kerja yang ada di lingkungan organisasi yang dinilai dengan disertai petunjuk yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendayagunaan SDM, yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
BUPATI PANDEGLANG, Cap/Ttd IRNA NARULITA
