PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR
46
TAHUN 2015
TENTANG PENGINTEGRASIAN PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas remaja di Kabupaten Pandeglang, perlu diupayakan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;
b.
bahwa dalam rangka menyiapkan generasi muda yang berkualitas di era globalisasi, maka diperlukan upaya bersama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat;
c.
bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, dalam rangka penyiapan generasi muda yang berkualitas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikemas dalam Kurikulum dan di Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melaksanakan Program Generasi Berencana;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c serta untuk mengintegrasikan program antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat untuk percepatan pencapaian tujuan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengintegrasian Program Generasi Berencana Dalam Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pandeglang;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
13.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 88/PER/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa; MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PENGINTEGRASIAN PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN PANDEGLANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan BP3AKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang. 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
adalah
Dinas
Pendidikan dan
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 9. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 10. Remaja adalah peserta didik yang sedang mengikuti pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA). 11. Tegar Remaja adalah remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (Seksualitas, Napza, HIV dan AIDS), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. 12. Program Generasi Berencana yang untuk selanjutnya disebut Program GenRe adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang diarahkan untuk mencapai Tegar Remaja agar menjadi Tegar Keluarga demi terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. 13. Generasi Berencana (GenRe) adalah remaja yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku sebagai remaja yang melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga. 14. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK/R) adalah Suatu wadah kegiatan Program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan penunjang lainnya. 15. Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki remaja. Pengertian sehat tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. 16. Keterampilan Hidup (Life Skill) adalah pendidikan nonformal yang berkaitan dengan keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, keterampilan kejuruan dan keterampilan menghadapi kesulitan. 17. Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia kawin pertama saat mencapai usia minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. 18. Pengelola Program GenRe adalah pejabat stuktural dan fungsional bidang keluarga berencana mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan yang secara fungsional bertanggungjawab terhadap pengelolaan program GenRe. 19. Pembina PIK remaja adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru bimbingan dan konseling atau guru mata pelajaran yang ditunjuk oleh kepala sekolah yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masalah-masalah remaja dan memberikan dukungan serta aktif membina PIK remaja.
20. Pengelola PIK remaja adalah remaja/peserta didik yang mempunyai komitmen dalam mengelola dan melaksanakan PIK remaja serta telah mengikuti bimbingan teknis/pelatihan/orientasi yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang administrasi, Bidang program dan kegiatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan PIK Remaja. 21. Pendidik Sebaya (PS) adalah remaja yang secara fungsional mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi, sebagai nara sumber bagi kelompok remaja sebayanya, telah mengikuti pelatihan/orientasi pendidik sebaya atau yang belum dilatih dengan mempergunakan panduan kurikulum dan modul pelatihan yang telah disusun oleh BKKBN, serta bertanggung jawab kepada ketua PIK remaja. 22. Konselor Sebaya (KS) adalah pendidik sebaya yang secara fungsional mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling bagi kelompok remaja sebayanya, telah mengikuti pelatihan/orientasi konseling atau belum dilatih dengan menggunakan panduan kurikulum dan modul pelatihan yang telah disusun oleh BKKBN serta bertannggung jawab kepada Ketua PIK remaja. 23. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial serta dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. 24. Pengintegrasian program GenRe dalam kurikulum SMA adalah penggabungan materi-materi GenRe dalam mata pelajaran yang sesuai di kurikulum SMA. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud pengintegrasian Program GenRe dalam kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah mengintegrasikan materi-materi GenRe yang meliputi: 8 (delapan) Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), TRIAD KRR, Keterampilan Hidup (Life Skill), kedalam mata pelajaran yang ada dalam Kurikulum SMA. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Pengintegrasian Program GenRe dalam Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) bertujuan agar remaja memiliki pengetahuan, keterampilan dan berperilaku sebagai remaja yang tegar dalam menyiapkan dan merencanakan dengan matang kehidupan berkeluarga serta mampu melangsungkan jenjangjenjang pendidikan secara terencana, berkarir dan bekerja secara terencana dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.
BAB III PENGINTEGRASIAN KURIKULUM Pasal 4 (1) Pengintegrasian kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar yang dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik (mastery learning) sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. (2) Pengintegrasian kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat, atas dasar prinsip perbedaan kemampuan individual peserta didik, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan (dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan). (3) Pengintegrasian kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya, serta didasarkan prinsip bahwa peserta didik pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. (4) Pengintegrasian kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berfungsi sebagai : a. Pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan analisis kompetensi mata pelajaran yang akan diintegrasikan dengan materi generasi berencana. b. Pedoman bagi BP3AKB dalam menganalisis kompetensi materi generasi berencana; dan c. Pedoman bagi Dewan Pendidikan dalam menganalisis kemanfaatan pengintegrasian kurikulum sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Pasal 5 Pengintegrasian Program Generasi Berencana dalam Kurikulum Sekolah Menengah Atas disusun dalam bentuk silabus mata pelajaran yang sesuai. BAB IV IMPLEMENTASI PENGINTEGRASIAN PROGRAM GENRE DALAM KURIKIULUM SMA Pasal 6 (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan kepada seluruh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta agar mengimplementasikan pengintegrasian Program GenRe dalam Kurikulum Sekolah Menengah Atas mulai tahun pelajaran 2016-2017. (2) BP3AKB berkewajiban membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK/R) di seluruh Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta bekerja sama dengan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
(3) Kepala Sekolah Menengah Atas selaku Pembina PIK/R berkewajiban mengukuhkan Pembentukan PIK/R di sekolahnya dengan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas. (4) BP3AKB berkewajiban malaksanakan Teknis/pelatihan/orientasi kepada Pengelola, Pendidik Konselor Sebaya di masing-masing sekolah.
Bimbingan Sebaya dan
(5) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bertugas memfasilitasi pelaksanaan pengintegrasian program generasi berencana dalam kurikulum sekolah menengah atas. (6) Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran di sekolah. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 7 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program dibebankan kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BP3AKB, serta anggaran dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VI LAPORAN DAN REVIEW PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 8 (1) Ketua PIK/R membuat, menandatangani dan menyerahkan laporan bulanan kepada Kepala Sekolah setiap tanggal 2 bulan yang bersangkutan dan Kepala Sekolah membuat laporan kepada UPT BP3AKB Kecamatan. (2) Pengelola program GenRe tingkat Kecamatan (Kepala UPT BP3AKB) merekap laporan Ketua PIK/R dan melaporkan kepada Pengelola Program GenRe Tingkat Kabupaten (Kepala BP3AKB) dengan tembusan kepada Camat setempat setiap tanggal 5 pada bulan yang bersangkutan. (3) Kepala BP3AKB melaporkan hasil rekapitulasi pelaporan pengelola tingkat Kecamatan kepada Kepala Perwakilan BKKBN tingkat Provinsi Banten dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tanggal 7 pada bulan yang bersangkutan. Pasal 9 Kepala BP3AKB dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Ketua Dewan Pendidikan berkewajiban melaksanakan review terhadap implementasi pengintegrasian program GenRe dan Kurikulum SMA dan melakukan penyesuaian dan atau penyempurnaan jika diperlukan.
BAB VII KETENTUAN LAIN Pasal 10 Pengaturan lebih lanjut pengintegrasian program GenRe dalam bentuk silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BP3AKB. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 22 Oktober 2015 BUPATI PANDEGLANG,
CAP/TTD ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 22 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
CAP/TTD AAH WAHID MAULANY BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 46
