Bupati Pandeglang PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR
5 TAHUN 2011 TENTANG
LARANGAN AKTIVITAS AHMADIYAH DI KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; b. bahwa untuk mencegah timbulnya permasalahan/konflik sosial yang dikarenakan oleh keberadaan organisasi/aliran Ahmadiyah di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat; c. bahwa permasalahan/konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang diakibatkan karena Organisasi/Aliran/Kelompok Ahmadiyah tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. bahwa permasalahan/konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada huruf c mengakibatkan tidak kondusifnya stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Pandeglang; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, guna menjaga dan memelihara stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Pandeglang, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331); 10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP 004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM); 11. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 4);
Memperhatikan
:
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah;
Nomor
11/MUNAS
2. Surat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang Nomor 03/MUI-PDG/2011 perihal Pernyataan Sikap MUI Kab. Pandeglang tentang Jamaah Ahmadiyah; 3. Pernyataan Sikap Forum Komunikasi Ulama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 20 Februari 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG LARANGAN AKTIVITAS AHMADIYAH DI KABUPATEN PANDEGLANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Ahmadiyah
adalah organisasi keyakinan/ideologi/ faham tertentu.
atau
aliran
yang
menganut/mempunyai
4. Musyawarah Pimpinan Daerah yang untuk selanjutnya disingkat Muspida adalah Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Bupati, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Distrik Militer dan Kepala Kejaksaan Negeri. 5. Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bakor PAKEM adalah Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pandeglang.
BAB II LARANGAN AKTIVITAS AHMADIYAH Pasal 2 (1) Untuk menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Pandeglang, Organisasi/Aliran Ahmadiyah tidak diperkenankan/dilarang melakukan aktivitas/kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah Kabupaten Pandeglang. (2) Termasuk dalam pengertian organisasi/aliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelompok, pengurus dan/atau anggota Organisasi/Aliran Ahmadiyah. (3) Aktivitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyebaran faham, menceritakan, menganjurkan atau segala usaha, upaya perbuatan penyebaran faham. BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 3 Pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan Organisasi/Aliran Ahmadiyah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Muspida dan Bakor PAKEM di Kabupaten Pandeglang.
BAB IV KETENTUAN SANKSI Pasal 4 Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan
dibantu oleh aparat keamanan/penegak aktivitas/kegiatan dimaksud.
hukum
lainnya
akan
menghentikan
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 21 Februari 2011 Pj. BUPATI PANDEGLANG,
ASMUDJI HW Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 21 Februari 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
ENDJANG SADINA BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 NOMOR 5
