BUPATI PANDEGLANG PERATURAI{ BUPATI PANDEGLANG
NOMOR
2,'
TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR PR,OSEDUR OPERASiIONAL LAYANAN INFORT.IASI PUBLIK DAN TATA KER'A PEIAAAT PET{GELOLA INFOR}IASI DAN DOKUMENTASI DI GKU CAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
U
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGTANG. Menlmbang
a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publilc perlu dlatur Standar Prosedur Operaslonal Informasl Publ;k;
b. bah\/a untuk melaksanakar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Perdturan Mented Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasl dan Dokumenhsl di Lingkungan lcmenlerlan Dalam Negerl dan Pemerintahan Daerah, perlu diatur Tata Kerli Peiabat Pengelola Informasl dan Dokumentasi; c. bahwa berdasarlGn pertimbangan sebagaimana dlmaksud huruf a dan huruf b, perlu dltebpkan Peraturan BupaH tentang Standar Prosedur Op€raslonal Laydnan Informasl Publik dan Tata Keda Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasl; Menglngat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propansi Banten (Lembann N€gac Republik Indonesla Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pe.aturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesja Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembardn Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerinhh Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimirna telah dlubah b€b€rapa kall, terakhk dengan Undang Undang NJmor 12 Tahun 2008 tenbng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20(X tenbng Pemerintahan Daerdh (Lembaran Negara Repubik
-
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4&+4);
4. Undang-Undang Nomor
ll
Tairun 2008 tentang Informasi dan Transaki Elekbonik (Lembamn Negara Republlk Indonesla Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kelerbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846);
5.
UndangF.Urdang Nomor 25 Tahun 2m9 tentang Pelayanan Publlk (Lembaran Negard Republlk Indonesla Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan L€mbaran Negara Republlk Indonesla Nomot 5038);
7,
Peraturdn Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lenting Pembaglan Urusan PemerlnEhan Antarc Pemerlnlah, Pemerintah Dae,ah tuovlnsl dan P€medntahan Daerdh KabupatervKoh (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4734;
8.
PerabJran Pemerinbh Nomor 61 Ta,run 2010 tentang Pelaksanaan Undang-l,Jndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informag
Publlk (t€mbaran Negara Republlk hdon€sla Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 51,19);
9.
PerahJran Menterl Dalam Negerl Nomor 35 Tahun 2010 tenbng Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lJngkun€an l(emenblan Dalam Negeri dan Pemerlnbhan Daerah;
homan
10, Perdturdn Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerlntahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerdh Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
tenhng Pembentukao Susunan Organlsasl dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah lGbupaten Pandeglang Tahun 2008 Nornor 6) sebgalmana telah diubah dengan Pemturan Daerdh Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pand€glang Tahun 2010 Nornor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008
Memperhatikan
:
Peraturan Komlsl Informnsi Nomor Informasl Publlk;
l
Tahun 2O1O tentang Standar Layanan
I,IEMUTUSKAN ; Menetapkan
:
PERATUMN BUPATI PANDEGLAXG TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASION/TL LAYANAI{ INR'R.}IASI PUSLIK DAI{ TATA XER'A
PEIABAT PENGELOI.A INiFOR.IIASI DAN DOKUIIENTASI DI LII{GKU'{G/IN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG, BAA
I
XETENTUAI{ UMUM
Pasal
I
Dalam Peratumn EupaE Ini yang dlmabud dengan i
1. 2.
DaeEh adalah lGbupaten Pardeglang. Pemerlntah Daerah adalah Bupau dan perangkat daerdh sebagal unsur penyelenggard Pemedntahan Da€rah.
3. Bupau adalah Bupau Pandeglang. 4. Sekrctarlat Daerah adalah Sekretariat Daerdh lcbupaten pandeglang. 5. Informasi adalah ket€Gngan, p€myataan, gagasan, dan tanda-tanda yang meng^rndung
nllal
makna, dan p€san, baik dah, fakta maupun penjelasannya yang dapat diliha! dtdengar, dan dibaca yang dlsajlkan dalam berbagal kemasan dan format s€sual dengan perkembangan teknologl Informasl dan komunikasl s€cara elektronlk ahupun nondektrodk
6.
Dokumentasl adalah pengumpulan, pengolahao penyusunan, dan pencatatan dokumen, dab, gambar, dan suara untuk bahan Informasl publlk
7.
L
9.
Informasi Publik adalah informag yang dlhasllkan, dlslmpan, dlkelola, dikirim, dan/abu ditertma oleh suatu Badan Publlk yang berl(alhn dengan p€nyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau perryelenggard dar penyeienggaraan Badan Publlk lalnnfd fang sesual dengBn Undang-urdang Nomor 14 Tahun 2008 tentang lcterbukaan Informasi Publlk serta Informasl laln yang be*albn dengan kepenungan publik Badan Publik adalah lembaga eksekuuf, leglslauf, yudllGuf, dan badan laln yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan perryelenggaraan negEra, yang sebaglan abu seturuh danarrya bersumbcr darl anggaran p€ndapabn dan belanja nega6 dan/atau anggaran pendapatan dan belanla daerah, atau organlsasl nonpemerintah sepanjnng sebaglan atau seluruh danarrya beNJmb€r darl anggardn pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapabn dan belanja daerah, sumbangan maqadrdkat, dan/atau luar negeri, Satuan Kerja Perdngkat Daerah yang s€lanJutnya dlsebut SKPD adalah perdngkat daerah yang bertanggungrawab pada Bupa! dalam penyelenggarcan urusan pemerlntahan daerah,
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasl yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung Jawab dl bldang penylmpanan, pendokumenbslan, penyedlaan, dan/atau pelayanan Informasi dl Eadan Publlk dan bertanggungjawab langsung kepada atasan pPID s€baqahana dimaksud pada PeratuGfl Inl. 11. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/abu absan dari absan langsung pejabat yang bersangkutan. 12. Nlela Informasi adalah tempat pelayanan Informasi publlk serta berbagal sardna abu fasllltas penyelenggaGan pelayanan Informasl lalnnfd yang bertujuan memudahkan perolehan anformasl publlk.
13, Daftar lrformaE tublik adalah catatan yang berlsl keterangan secara slstematls tentang seluruh lrformdl Publlk yang beGda dl bav€h penguasaan Badan Publlk tidak termasuk informasj yang dlkecuallkan,
14. Pengguna Informasl Publik adalah orang yang menggunakan Informasi publik sebagahana diatur dalam perdturan perundang-undengan.
15, Pemohon Informasi Publlk adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesla
}"ang
mengajukan pennohonan Informasi Publik sebagalmana dlatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasl Publlk.
16, ordng adalah o6ng pe.seoGngan, kelompok omng, badan hukum, atau badan publlk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenfdng Keterbukaan Informasi Publik.
17. Infonrast yang dlkecualikan adalah infonrasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagalmana dlmaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenbng Keterbukaan Infomasl Publlk 18. PengkJaslflkasian lr,formasl Publlk adalah penetapan Informasl sebagal Informasl yang Dikecuallkan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasl Publlk 19. Pengujlan Konsekuen$ adalah pengujian tenhng konsekuensl yang tlmbul apabila suahl informasi dlberikan kepada masyaEkat dengan memperumbangkan secara saksama bahwa menutup Informasl Publlk dapat mellndungl kepentlngan yang lebih besar daripada membukanya abu seballknya, 20. Jangka WaKu Pengecuallan adalah rentang waktu tertentu suatu Informasl yang Dikecualikan tidak dapat dial€es oleh Pemohon InforrEsl Publlk,
.
BAB IX STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
Baglan K€satu Pengelolaan Pelayanan Informasl Dan Dokumentasl Pasal 2 Pemerintah Daerah sebagal Badan Publik rnelaksanakan pengelolaan pelayanan informmi dan dokumentasi.
Baglan K€dsa Aks€3 Informarl Dan Dokumentasl Pasal 3
(1) Seuap Informasl bersifat t€rbuka dan dapat dlakses oleh s€tiap pengguna Inforrnasi publik. (2) Infomasl Publik yang dlkecuallkan bersifat ketat dan lerbabs. (3) Setlap Informasi Publik'harus dapat diperoleh Pemohon lnformasi publtk dengan cepat, tepat
,
waktu, blaya rlngan, dan cara sederhana.
(4) Informasl Publik yang dlkecualikan bersifat rahasta sesual dengan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan kepenungan umum yang dtdasa*an pada pengujlan tentang konselegnsl yang dmbul apablla suatu Infonnagl publlk diberikan kepada masyarakat dan setelah dlp€rumbangkan dengan selGama bahwa menutup hformasl publtk dapat melindungl kepenungan yang leblh besar darlpada mernbukanya atau sebaltknya,
Baglan KeUgE Hak
dln K€wajlban p€me ntah Da€rah Pasal 4
(1) Pemerlniah Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan. (2) Pemerlntah Daerah berhak menolak memberikan Informasi apabita Udak sesuat Peraturan Perundang-undangan.
(3) Informasl
dengan
Publik yang Udak dapat diberikan oleh pemerintah Daerdh s€bagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah
I
a. Informaslyang dapat membahafdkan negara i b. infomasi yang be*albn dengan kepentngan perlindungan us€ha dari persarngan usana
c
Udak sehat ;
Informasl yang berkaibn dengan hak-hak prlbadl ; d. Intormasl yang berkalhn dengan rahasla Fbatan ; dan/atau e, Infomasi yang belum dlkuasal abu didokumentaslkan.
Pasal 5
(U
Pernerintah Daerah wajib meny€diakan, memberlkan dan/abu menerbitkan Informasi publik yang berada. dl bawah kewenangannya kepada pemohon Informasl publik, selain Informasi yang dlkeo.rallkan sesual peGturdn perundang-undangan.
(2) Untuk melakanakan kewajib3n sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)? pemerintah
Daerah
memDangun dan mengembangkan ststem Informasj dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publlk yang dapat dlakses dengan mudah.
' -
Baglan Ke€mpat Perumbargan Tertulis Kebirakan pemerlntah Daerah Pasal 6
(1) bahm hal ada permlntaan infonnasi
pubtik oleh pemohon hformasi publjK pemerintah Daerdh wajro memouat perumbangan tertu s atas setap kebuakan yang diamb untuk memenuht hak seuap Pemohon Informad publik
(2) Pprumbangan tertulls sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditebpkan oteh ppID perseuijuan Bupau.
(3) Perumbangan tertulis. sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh Pemohon Informag Publik.
atas
s€tiap
Bagian lGllma
Psntklaslfllbslan Infomlasl FEsal
(1)
7
abs persetujuan Bupau menetapkan Pengklasnkaslan Informasi berdasarkan pengujlan konrekuensl secara seksama dan penuh ketelltjan sebelum menyatakan Informag publlk tertentu dik€cualikan untuk dhlces oleh se0ap orang. (2) Pengklasiffkaslan hf-ormasi sebagalmana dimal€ud pada ayat (1) dttebpkan dalam b€ntuk Surat Peneboan Klasnkasl. (3) Surat Penebpan Kaslnkasi sebagalmana dtmaksuC pada ayat (2) paltng sedtkit memuat : a. Jenls klasifikasl Informasl fdng Dlkecualtl€n; b. ld€n6tas pejabat PPID yang menetapkan; c. Badan Publlk, brmduk unit kerja pejabat yang menebpkan; d. Fngka waldu p€ngecuallan; e, alasan pengecllallan; dan tempat dan tanggal penebpan. PPID
f.
Baglao lc€nam Mekanlcme P€layanan tnformasl publlk Dan Dokumentasl Pasal 8 Mekanlsme p€layanan Informasi publik dan dokumentasi
di
tingkungan pemerintah Daerah
mellDUUi
a. pengelolaan informasl Dublik; b, dokumentasl dan arsip; c. pelayanan Infonn6ipublik; dan d. pengaduan dan penyelesalan sengkeh. Pasal 9
(1) Pengelolaan informasl publik dt lingkungan pemerinbh Daerah dilaksanakan oleh ppID. (2) Pengelolaan lnformasi publtk di lingkrngan SKPD di tingkungan pemerinbh dllakanakan oleh PPID pembanE.
Daerah
Pasal lO Pengelolaan dokumentasi dan arsip d aksanakan oleh ppID yang bekerja sama dengan S(pD yang menanganl bidang keaEipan dl lhgkungan pemerlntah Daerah berdasarkan peraturan p€rundang_ unoanoan,
Pasal t 1
(1) (2)
Pelayanan informasi publik di tingkungan pemerintah Daerah djlaksanakan oleh ppID.
Pelayanan informasl publlk pada sKpD PPID Pembantu dt maslng-masing SKPD.
di lingkungan pemerinbh Daerah dilaksanakan oleh Pasal 12
(1) Advokasi..pengaduan dan penyelesaian sengkeb informasi publik dl lingkungan pemerjnbh oaeEh dtaksanakan oleh PPID.
(2)
peFadugn. dan perryetesaian-tsngkeb informasi pubtik pada SXPD di tingkungan lry-o-kajl pemednhh Daerdh d aksanakan oleh SKPD dan Jika diper,ukan berkoordtnast dengin RF:O untuk meryelesalkan sengkeb Iniormasl publik terseb,Jt,
taglrn K€hduh Tata Cara P€ng€cuall.n Inlbrmarl Publlk Pasal 13
(1)
PPID wajlb melakukan pengujlan mengenal konsekuensi yang Umbul apablla suatu Informasl diberlkan serta mempertmbangkan secara seksama dan penuh ketelltlan sebelum menyatakan suatu Informa6i Publik sebagai Informasi Publik yang dikecuallkan.
(2)
PPID yang melakukan p€ngujlan konsekuensl berdasarkan alasan sebagalmana d|maksud pada ayat (1) wajib menyebutkan ketentuan yang secam Jelas dan tegas pada undang-undang fdng diacu yang menyatakan suatu Informasl wajlb dlrdhaslakan.
(3)
Alasan sebagahana dhraksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dlnyatakan secara tertulls dan diserbkan dalam surat pemberlbhuan lertulls abs permohonan Informasl Publlk.
(4) Dalam melaksanakan pengujlan konsekuensL PPID dllardng mempertlmbangkan'
alasan
pengecuallan s€laln hal-hal yang dlatur dalam pemturan perundangundangan
bldang
dl
Keterbukaan Info.masl Publlk.
Pasal 14
(1)
PPID wajlb menghlbmkan atau mengaburkan materi Informaslyang dlkecualikan dalarn suatu sallnan dokumen Informasl Publlk yano akan diberlkan kepada publlk.
(2)
PPID Udak dapat menFdikan pengecualian sebaglan lnformasl dalam suatu sallnan Informasl Publlk sebagai alasan untuk mengeealikan akses publlk terhadap keseluruhan sallnan lnformasi Publik.
(3)
Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan infomasi, PPID wajib memberikan alasan dan materlnya pada maslng-maslng hal fang dlhlEmkan atau dlkaburkan.
Baglan Kedelapan Tata Cara P6layanan lnfqrmasl Publik Melalul Pemohonan Pasal 15 Seluruh Informasi Publik yang berada dl llngkungan Pemednbh Daerah selaln informasl yang dikecualikan dapat diakses oleh Publlk melalul prosedur permohonan lnformasl Publlk. Pasal 16 Pemohon informasi dan dokumentasi melipub
a. perseoGngani b. kelompokmasyarakat; c. lembaga svadaya masyarakat; d. organisasimasyarakat; e.. partal polluk; atau f. badan oubllk lainnya.
:
Pasal
(1) (2)
l7
Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulls
abu tldak tertulis.
Dalam hal permohonan diajukan secard tertulis, pemohon: a. mengisi formulir permohonani dan
b.
membayar biaya salinan dan/atau pengirlman lnformasl apabila dlbutuhkan.
(3)
Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulls, PPID memastlkan permohonan Informasi\ Publik tercatat dalam formullr permohonan,
(4)
Formulir permohonan sebagalmana dlmakud pada ayat (2) dan memuat:
a)"t (3)
sekunng-kurangnya
a, nomor pendaftaEn yang diisl berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di reglstrad; nama: c, alamaq d. p€kerjaan; e. nomor teleporve mall; f. dndan Informasl yang dibuhrhkan; 9. rnaksud dan hJuan penggunaan Informasi; h. cara memperoleh Informasi; dan L cara rnendaDa*an sallnan Infomasl.
'b.
"
(5) Formullr
permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lamplrdn I yang merupakan baglan tldak terpisahkan darl Peraturan Eupau Ini.
Pasal 18
(1) PPID wajib mengkoordlnaslkan pencatatan p€rmohonan Informasi Publik dalam register Dermohonan.
(2)
PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran s€bagai bnda buku pennohonan Informasl Publlk dlserahkan kepada Pemohon Informasi pubt,k.
(3) oalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalut surat eleKronik irtau pemohon datang langsung, PPID wajlb memastikan dlberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
(4)
Dalam hal permohonan Informasi Publlk dilakukan melalui surat atau faksim i atau card tain yang Udak memungklnkan bagl Badan Publlk untuk memberlkan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wallb memastkan nomor pendaftardn diklrlmkan kepada pemohon Informasi Publlk
(5) Nomor pendaftardn sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan pengidman Informasl Publlk.
dengan
(6)
PPID wajib menyimpan salinan formulir pemohonan yang telah diberikan nomor pendarbran sebagal tanda buld permohonan Informasl Publtk. _
(7)
Reglster permohonan sebagaimana dimakud pada ayat (1) sekurang-kumngnya memuat:
a. nomor p€ndaftaEn permohonan; b. tanggal permohonan; c, nama Pemohon Informasl Publlk; d, alamat; e, pekerFan; f. nomor konbk: g, Informasl Publlk yang dlmlnta; tr, tuJuan penggunaan informasli l, stahJs informad untuk mencatat apakah infomasi sudah berada di bawah penguasaan . Pemerlntah Daerah abu telah dldokumenbslkan; J, ' format Informasiyang dikuasal; k. Jenis permohonan untuk mencltat apakah pemohon Informasj ingin metjhat atau ' mendapauen sallnan InformasJ; l. keputusan untuk menerima, menolak atdu menyarankan ke Badan publik tain bila " informasiyang diminld berada di bawah kewenangan Badan publik lah; m.
alasan p€nolakan bila p€rmohonan Informasi publik ditolak;
n. hari dan tanggal Pemberitahuan Terhllis serb pemberlan lnformasi; dan o, biaya serb card pembayaran untuk mendapadGn Informast publik yang diminta, (8)
Format register permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (7) tercantum pada Lampiran Il dan merupakan baglan yang Udak terplsahkan dari peraturdn inl.
Pasal 19 (1)- Dalam hal Pemohon Informasl Publik bermakud untuk melihat dan menoetahui Informasi Publlk, PPID wajlb:
a, '
rnemberlkan akses bagl Pemohon untuk mellhat Informasl Publik yang dibutuhkan di tempat }"dng memadal untuk membaca dan/abu memerlksa Informasi Publik yang dimohon;
b. memberlkan alasan tertulls sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 apabila permohonan Infonnasl Publlk dltolak; dan c. memberlkan Informagl tenbng tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendakl.
(2) Dalam
hal
Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib
mengkoordlnaslkan dan memas{kani Pemohon Informasi Publik memiliki akes untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan dl tempat yang memadal untuk membaca dan/atau memerlksa Informasl Publik yang dlmohon; Pemohon lnformag Publlk mendapattan salinan Informasl yang dibutuhkan; pembe.ian alasan tertrlls dengan menga@ kepada ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 apablla permohonan Informag dliolak; dan
a.
b. c. d, pemberian Intormarl tenbng tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya
-
bila
dlkehendakl.
(3)
PPID tyajlb memasdkan Pemohon InfoffEsl Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapl persyarabn sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 17 selambatlambahya 3 (Uga) harl keda sejak permohonan hformasi Publik diajukan,
(4)
PPID wajib memastkan permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam reglster permohonan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 18.
Pasal 20
(1)
PPID wajib memberikan pemberltahuan tertulis yang merup.rkan jawaban pemerintah Dae.ah abs seuap permohonan hformasl Publlk.
(2)' Pemberltahuan tertulis sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berisikan: a. p.
d. e. 9. h.
apakah informasi Publlk yang dlmlnta berada di bawah penguasaannya atau tidak; memberitahukan Eadan Publik mana yang menguasal informasi yang diminta dalam hal Informasi tersebut Udak benda dl bawah penguasaannya; menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya; bentuk Informad Publlk yang tersedia; biaya dan card pembafdran untuk mendapatkan Informasi publik yang dimohon; waktu yang dibutuhkan untuk menyedlakan Informasl Publik yang dimohon; penjelasan ahs penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon bila adai dan penjelasan apabila Informasl Udak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum dldokumentaslkan,
(3), Dalam hal Informasi Publik yang dimohon dibedkan baik sebagian atau seturuhnya pada saat pernohonan dllakukan, PPID wajlb menyampalkan pemberltahuan tertutis sebagajmana pada ayat (1) bersamaan dengan Informasl Publik yang dimohon. dimakud _
(4) Dalam hal lnformasl
Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebagian atau seluruhrrya namun Udak dlsampalkan pada saat permohonan dilakukan, pptD wajib merryampalkan p€mberibhuan tertulis dan lnformasl Publik yang dimohon kepada pemohon Infornasi sesual dengan jangka walcu yang diatur dalam peraturdn ini, (5) Dalam hal permohonan Informasl Publik ditola& ppID wajib menyampaikan pembe tahuan tertulls bersamaaan dengan Surat lcputusan PPID tentang penolakan permohonan Informasi. (6) Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh ppID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) s€kurang-kurangnya memuat: a, nomor pendaftann;
.
b.
nama:
c. abmat; d. pekerjaan; 'e. nomortelepory'email;
f.
g.
informasi yang dibutuhkan; kepuhJsan pengecuallan dan penolakan Informasi;
.
h.
L
alasan pengecuallafl; dan konsekuensi yang dlperklrakan akan timbulapablla hformasi dtbuka dan diberikan kepada Pemohon lnfomasi.
(7) Penbe.itahuan lertulls Fbagatmana dtmaksud pada ayat (1) dan Intormasi publik yang drrnonon dtsampatkan pa ng tambat t0 (sepuluh) harl keda sejak permohonan dtterlma. (8) Dalam hal permohonan informag tidak disampaikan secard langsung atau metatui surat
elektonlk, nomor pend€furan dlsampatkan bersamaan dengan pemberititruan tertutis. (9) Dalam hal PPID belum menguasal abu mendokumentasikan Informasi publik yang dimohon daryatau betum dapat memufuskan apakah Informasl yang dhohon termasuk Infor;asl publjk yang dlkecuallkan, ppID memberibhukan perpanlangan *aktu pemberitahuan rertutF beserta alasannya.
(lo)Pe0anjangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (9) beserta penyampatan tntoimasi publik yang dlmohon dilakukan selambaHambatnya 7 (tujuh) ha; kerja sejak jarigka waKu pemberibhuan teftulis sebaoaimana dimaksud pada ayat (7) dan tiOat< O'apat diperpanjang
'
-
ladi.
(ff;;o-rmat pemberitahuan tertulis sebagaimana djmaksud pada ayat (1) tercanrum oatam Lamplran III dan merupakan baglan yang 0dak terptsahkan ;arl per;turair'Bupatt ini. (12)Format Surat Keputusan ppID tenbng penolakan permohonan Informasr sebagajmana 'dlmaksud pada aydt (6) terdapat pada Lamptran tv dan merupaGn lig,an yang tiout terplsahkan dari Peratucn Bupat Inl,
Pasal 21 P€mertntah Daerah mengenakan btaya untuk mendapatkan salinan Informasi pubtik serjngan -J1) .mungkln.
(2) Pemerlnbh aE|si
a. b,
c.
Daerah menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi pubtik yang terdiri
blaya penyalinan Informast publik; blaya pengiriman Informasi publlk; dan biaya pengurus:ln lzin pemberlan Informasj publik yang dt dalamnya terdapat informasj plhak ketiga.
(3)
Standar. biaya sebagalmana dimakud. pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perumbangan slandar biaya yang b€daku umum dt witayah setemoii.
(4)
Standar biaya perolehan salinan hformasl publik sebagajmana djmaksud ayat (1) djtebpkan -d'ui dalam Keputusan Bupau setelah mendapatkan Cuii ."rvJi"t"i o"ngun peraturdn perundangundangan yang bedaku. "ouu,
,.rrtuii
Pasal 22
(1)
Pemerlntah
.Daerah menetapkan tata cara pembayaran biaya perolehan -satinan Informasi tubttk sesuat dengan peraturan perundang_undangari yanq be;ik;.- - (2) Tata cara pembayardn biaya perolehan lnformasj publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. dlbayarkan secara r ngsung kepada pemerintah Daerah di mana permohonan dilakukan; atau h melalui. rekening resmi pemerjntah Daerch berdasarkan pen turan perundang_ 9l9]j|I!?" undangan yang b€rlaku.
-
(3) Da]amj,al
pembayaran secara rangslng, pemedntah Daerah wajib memberrkan tanda bukti p€nedmaan pembayardn blaya perolehan sallnan Informasi secara terinJ-lepaou pemonon
Informasi Publik.
(4) Badan Publik wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perotehan Infomasr pubrik sesuar dengan tab card pengumuman Inform;si pubiik seca'ra berxara.
satinan
Baglan Kessnbllan
ilaklumat Pelayanan Informasl Psblik Pasal 23
Pemerlnbh Daerdh mengatur leblh lanjut mengenai maklumat pelayanan Informasi Publik berdasarkan bb cara pelafdnan dalam Peraturan ini dan peEturan perundang-undangan di bldang pelayanan
publik.
-
Baglan Kesepuluh Tata CrIa Pengelolaan lGberatan
Paragraf 1 Pengajuan lGb€ratan Pasal 24
(1) Pemohon Informasl Publik berhak mengajukan keberabn dalam hal ditemuKannyts
arasan
berikut: - sebagai a. penolakan abs permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13; b. ddak dlsediakannya informasl berkala ; t. 0dak ditanggaplnya pe.mohonan Informasi Publik; d. permohonan Inforrnasi Publik ditanggapi tldak sebagajmana yang diminta; -e. Udak dipenuhlrrya permohonan lnformasi Publik; f. pengenaan blaya yang Udak wajar; daryatau g. p€nyampaian Informasl Publlkyang melebihl waldu yang diatur dalam peraturan ini.
(2)
Pengajuan keberabn sebagaimana dimakud pada ayat melalul PPID.
(1) ditujukan kepada atasan ppID
(3)
Pengajuan keberabn sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak .lain )rdng cakap dl hadapan hukum.
Pasal 25
(1) Pemerinbh Daerah wajib (2)
mengumumkan tata cara pengelolaan keberdbn disertai dengan nama, alamat, dan nomor konbk PPID. Pemerinbh Daerah dapat menggunakan sardna komunikasj yang efektif dalam menerima keberatan sesual dengan kemampuan sumber daya yang dimtltkinya.
Paragraf 2 R€gistrasi Keboratan Pasal 26
(1)
Pengajuan keberdbn dilakukan dengan card mengtst formulir keberatan yang disediakan oleh PPID dan abu PPID Pembantu .
(2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan s€cara Udak tertulis, ppID wajib
membantu Pemohon Informad Publlk yang mengajubn keberatan atau pihak yang menerima kuasa unfuk menglsikan formullr keberabn dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
(3)
Formullr keberabn sebagalmana dlmakud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a, nomor registras{ pengajuan keberabn; b, nomor pendaffzran permohonan Informast publik; c. Ejuan p€nggunaan Informd Publik; d. ldenEtas lengkap Pemohon Informasl publik yang mengajukan keberatan; e. ldentitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberabn bita adaj f, alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24; g, kasus posisi permohonan Informasl Publtk; h, waKu pemberlan tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
i, - ,. (,t)
nama dan tanda tangan Pemohon Informasl Publlk yang mengajukan kebemtan, dan nama dan tanda taogan petugas yang menerlma pengajuan keberdtan.
PPID wajib memb€dkan salinan formullr keberabn sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon Informasl Fubllk yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagal tanda iedma pengajuan keberdbn.
(5). Format formulir keberatan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lamplrdn IV dan merupakan baglan yang tldak terpisahkan dari Peraturan ini.
dimakud pada ayat (3) berlaku pula dalam hal Pernerintah Daerah menyedlabn sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi
(5) Fornat formullr keberdtan
sebagaimana
elekbonik.
Paqaj27
(1) (2)
PPID wajib mencatat pengajuan keberafdn dalam register keberdtan.
Reglster keberatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor registrasi pengajuan keberdbn; b. bnggal diterirnanya keberabn; c. ldenutas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan; d, nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik; e. InformasiPubllk yang dimlnb; f, turuan pengguman Informag; g. alasan pengajuan kebeIabn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang , Keterbukaan Informasl Publlk; h. keputusan Atasan PPID; j, pemberian tanggapan atas keberatan; " j. hari dan tanggal poslslatasan nama dan PPID; dan k, tanggapan Pemohon Informasi.
(3) Format register keberdbn s€bagaimarE dimaksud pada ayat (1) adalal'
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darj Peraturan BuDati inl,
Paragraf 3 Tanggapan Ata5 lcberatan Pasal 28
(1) Ahsan
PPID ! /ajib memberikan bnggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan
kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberdbn atau pihak yang menerima kuasa s€lambat-lambatsrya 30 (dga puluh) harl sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keb€ratan,
(2)
K6pubJsan tertulis sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuatl
a, Tanggal pembuabn sunt tanggapan atas keberatan; b. Nomor sulat bnggapan atas keberatan; c, Tanggapan/jawoban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan; d. Perinbh atasan pPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminb dalam hal keberatan ditertma; dan e. Jangka waldu pelaksanaan perlntah sebagaimana dimaksud pada huruf d. (3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditebpkannya keputusan tertulis tec€buL
(4) l-ormat Keputusan terhJlls sebagalmana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagdrmana ter@nbJm pada Lamplran Vl dan merupakan baglan yang Udak terpisahkan dari peraturan BUDaU hl.
11
Pasal 29
.'
Pemohon Informasi Publlk yang mengajukan keberdtan atau pihak yang menerima kuasa yang Udak puas dengan kepuhrsan ahsan PP:D berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengkela lnforfnasl Publik kepada lGmisl Informasl Publlk atau lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan dl bldang Informasl publlk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanfd keputusan Atasan PPID.
.
BAB
III
TATA KERTA PE AAAT PENGELOLA INFOR "IASI DAN DOKUMENTASI
8aglan lGsatu Pejabat P€ng€lola Informasl dan Dokumentasl
'
Paragraf 1 Kedudukan Pasal 30
(1) Untuk mengelola
pelayanan lnformasi dan dokumenldsi dl lingkungan pemerintah Daerah, Bupau menunjuk Pejabat Pengelola Informasl Dokumentasi, " (2) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasl sebagaimana djmaksud pada ayat .t) metekat pada pejabat struktural yang membidangl tugas dan fungst pelayanan informasi di lingkungan Pernerlnbh Daerah.
(3)
PPID dijabat oleh seseorang yang memiljki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumenbsi,
(4) PPID berkedudukan di Dlnas Po.hubungar dan lGmlnfo lGbupat€n pandegtang. (5) PPID dalam melaksanakan tugasnya dlbantu oleh ppID pembantu yang berdda di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah darvatau pejabat Fungstonal.
Paragraf 2 Tugas
Pasal3l PPID bertugas
:
a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; b, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberl pelayanan informasi kepada publlk; c, melakukan verifikasi bahan informasl publtk; d. melakukan uji kons€kuensl atas Informaslyang dtkecualtkan; e. melakukan pemutakhlran informasl dan dokumentasl; dan
f.
menyediakan Informasi dan dokumenbsl untuk dlakses masyarakat. -
Paragraf 3
Wewenang Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksld dalam pasal 31, ppID beMenangj
a.
menolak memberlkan lnformasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b,
meminta dan mempemleh informasl dari unit keda/komponensatuan cakupan kelanya;
!2
ke!;
yang menjadi
c.
mengkoordinaslkan pemberian pelayanan lnformasl dengan ppID pembantu dan/atau pejabat Fungslonal yang menj,adl Gkupan kerjanya;
d. menentukan atau menetapkan atu Informasi dapavudaknya dtakses publiK; oan e. menugaskan PPID Pembantu dary'atau pejabat Fungslonaj untlk membuat, mengumputkanr s€rta memellhard Informasl dan Informasl untuk kebutuhan organlsasi.
Paragraf 4 Tanggung Jawab Pas:rl 33 PPID berbnggung jawab dalam :
a.- penyediaan/ penylmpanan,
pendokumenbsian, dan pengamanan jnformasi; petayanan informasi sesual dengan aturan yang berlaku; pela}/anan Informag publik yang cepa! tepab dan s€derhana; penebpan prosedur operasional penyebarluasan Informast publik; pengujianl(onsekuersi;
b.
c. d. e, f, bengkiaslfikasian Informasl dan/abu penguDanannya; g. penetapan_ Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecuatiannya h'
sebagal Informag publlk yang dapat diakses; dan
penetapan pertimbangan terturis ahs s€tiap kebijakan yang diambir untuk m€menuhi hak seuap orang atas Informast publik. Pasal 34
PPID, bertanggung
jawab kepada Bupati melaluj Sekretaris Daerah selaku atasan ppID dalam
melaLsanakan tugas, wewenang, dan tanggung Jawabnya.
Bagian Kedua
pejabat pengelola Informasi Dan Dokumentasl pembantl Pasal35
(1)
Pembantu
.merupatan pejabat yang membantu ppID metaksanakan ketentuan :Z penturao ini Oi iinlffi"n sreo. -bertanggung.lawau (2) Penunjukan PPlD,pembntu ditebpkan dengan Keputusan Bupati, Jan lcpada Kepata SKPD mastng-masing.
fll?
s€bagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasat
(3)
PP,ID P€mbantu menyampaikan Informasi dan dokumenrdsi kepada ppID secara berkara dan sesual kebutuhan.
(4) PPID Pembantu berkedudukan pada SKPD masing-masing di lingkungan pemenntah Daerah. (5) PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk petugas pembantu
yang
ditetaplcn oleh Kepala SKPD,
BAB
IV
PELAPORAI{
Pasal36
(1)
PPID memberlkan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati metatuj Sekretaris Daerah.--J--.',vnlPvwvuyol|||
(2) PPID Pembantu memberikan laporan tenta,]g pelaksanaan tugasnya kepada atasan Pembantu. (3) Ketentuan mengenai bentuk
ppID
laDoGn tata, cara penyampajannya berpedoman kepada ketentuan peraturdn perundang-i.rndangan -danyang berlaku,
BAB V
PEMEIAYMN Pasal 37
Segala blaya yang dlperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di llngkungan Pemerlnt h Daerah dlbebankan pada Anggaran pendapabn dan Belania Daemh KabUFjalen Pandeglang,
BA8 VI
KETENTUA PENUTUP Pasal 38 Hal-hal yang belum dla|Jr dalam Peraturan Bupafl lni sepanjang mengenat teknis pelaksanaannya akan dltetapkan dengan Keputusan Bupatl.
Pasal 39 Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada bnggal dlundangkan.
Agar segap o|.ang mengetahuinya, memedntahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berib Daerah Kabupaten pandeglang,
Ditebpkan di Pandeglang a tanggal 29 Jul.r- 2011
WAN KURTUBI Diundangkan dl Pandeglang pada bnggal 29 Jutt 2oL1 KABUPATET{ PANDEGLANG,
SADINA UPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 NOMOR 25
