BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 81 TAHUN 2011 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH SITUBONDO PERKEBUNAN BANONGAN KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi sebagai salah satu pedoman operasional Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo dalam pencapaian kepastian hukum dan peningkatan kinerja perusahaan, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaiannya;
b.
bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo.
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. 13.
14. 15.
16.
17.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Menteri Dalam Negerui Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C Tahun 1987 Nomor 11/c); Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH SITUBONDO PERKEBUNAN BANONGAN KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 4. Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan adalah Suatu Perusahaan yang mengolah tanah Banongan atas dasar Hak Guna Usaha. 5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. 6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. 7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan yang diangkat dengan pangkat dan jabatan tertentu. 8. Tim Seleksi adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi. (tidak diatur) 9. Jabatan adalah Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional pada Perusahaan Daerah Situbondo. 10. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjanga keluarga. 11. Uang Jasa adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Badan Pengawas. 12. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Direktur atau Badan Pengawas sebagai jasa pengabdian selama bekerja pada Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. 13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. 14. Pangkat Tambahan adalah pangkat pilihan, pangkat pengabdian, dan pangkat anumerta. 15. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. 16. Cuti Bersama adalah cuti yang ditetapkan oleh beberapa Pejabat Negara yang memiliki kewenangan. 17. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat DP3 adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi. 18. Istri/Suami adalah Istri/Suami dari Pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan berdasarkan perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang perkawinan. 19. Anak adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II ORGAN PERUSAHAAN DAERAH SITUBONDO PERKEBUNAN BANONGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo didukung dengan organ dan kepegawaian. (2) Organ Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Bupati selaku pemilik modal; (Ps.2 yt (2) hrf a Permen 2 Th. 07) b. Badan Pengawas; c. Direksi. Bagian Kedua Direksi Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 3 (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas. (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun. (Ps.3 yt (2) Permen 2 Th. 07 : 50 Th) (3) Batas usia Direksi yang berasal dari Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (Ps.3 yt (3) Permen 2 Th. 07 : 55 Th) (4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. (Ps.3 yt (4) Permen 2 Th. 07 : 60 Th) Pasal 4 (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan : a. Warga Negara Indonesia (Ps. 8 yat (2) Perda 14 Th. 85) b. berdomisili di Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;(tidak diatur)
c.
d.
e.
mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1), disesuaikan dengan klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan yaitu pertanian/perkebunan; (tidak diatur, klasifikasi Ps. 6 Perda 14 Th. 85) mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun bagi yang berasal dari Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan dan mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; (diatur, belum jelas) membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi dan strategi Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; (datur, ditambah)
f. g.
bersedia bekerja penuh waktu: (Ps. yt (1) ruf e Permen 2 Th. 07) tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Badan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan (diatur, ditambah)
h.
i. j.
lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditunjuk oleh Bupati atas usulan dan pertimbangan Badan Pengawas. (Ps.4 yt (1) ruf g Permen 2 Th. 07 : 60 Th) mampu berkomunikasi dan mengenal kultur masyarakat Kabupaten Situbondo. (tidak diatur) mempunyai kapabilitas dan komitmen untuk meningkatkan produksi Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (tidak diatur)
(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 5 (1) Jumlah Direksi Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan ditetapkan hanya 1 (satu) orang sebagai Direktur. (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (Ps.5 yt (2) Permen 2 Th. 07 : 60 Th)
(3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Ps. 3 Perda 14 Th. 85)
(4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan setiap tahun. Pasal 6 (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni : a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Daerah kecuali dengan izin Bupati; (ps.9 Perda 2 Th. 71)
b. c. d.
anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta kecuali dengan izin Bupati; (ps.9 Perda 2 Th. 71) jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah SitubondoPerkebunan Banongan; jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (Ps.6 yt (1) (2) Permen 2 Th. 07 : 60 Th)
Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 7 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan mempunyai tugas sebagai berikut : a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Situbondo;
b.
c. d. e.
melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; (Ps.6 yt (1) (2) Permen 2 Th.07) membina pegawai dan calon pegawai; (tidak diatur) mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta operasional Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; (diatur, ditambah)
f.
menyusun perencanaan, dan menyampaikan Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati; (diatur, ditambah, penyesuaian istilah)
g. h. i.
melakukan perubahan program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas; mewakili Perusahaan Daerah Situbondo baik di dalam dan diluar pengadilan; menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas. (diatur, ditambah)
Pasal 8 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang sebagai berikut : a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; (diatur, ditambah) b. mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Situbondo dengan persetujuan Badan Pengawas kepada Bupati untuk ditetapkan; (Ps.9 ruf b Permen 2 Th.07 : menetapkan) c. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi dengan persetujuan Bupati; (ps. 15 yat (2) Perda 14 Th. 84)
d.
mengangkat, memberhentikan pegawai dengan persetujuan Bupati; (ps. 15 yat (2) Perda 14 Th. 84)
e. f.
menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah SitubondoPerkebunan Banongan; (Ps.9 ruf e Permen 2 Th.07) menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan mengenai seluruh kegiatan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; (diatur, ditambah Ps.9 ruf f Permen 2 Th.07)
g.
h.
memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda yang tidak bergerak, mengadakan investasi baru, menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas; (diatur, ps. 8a Perda 14 Th.85 dan ditambah Ps.9 ruf g Permen 2 Th.07) melakukan pinjaman, mengeluarkan obligasi, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang lebih dari 1 (satu) tahun serta mengadakan tindakan lain yang dipandang perlu dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan. (diatur, ps. 8a Perda 14 Th.85 dan ditambah Ps.9 ruf h Permen 2 Th.07)
Bagian Ketiga Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan Pasal 9 (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan adalah Tahun Takwin. (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan manajemen termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik yang ditandatangani Direksi dan Badan Pengawas kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan. (diatur, ditambah) (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (tidak diatur)
(4) Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan manajemen termasuk Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas. (diatur, ditambah) (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima betas) hari setelah disahkan oleh Bupati. (Ps.8 yat (5) Permen 2 Th.07)
(6) Direksi atau Badan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis kepada Bupati. (Ps.8 yat (6) Permen 2 Th.07) (7) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direktur telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (8) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan yang diajukan, maka telah diangap telah disahkan. Bagian Keempat Pengahasilan, Jasa Produksi dan Cuti Pasal 11 (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan serta bagian dari jasa produksi. (diatur, ditambah) (2) Gaji Direksi ditetapkan sebesar …………..dikalikan gaji tertinggi pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (diamanatkan untuk ditetapkan dengan Perda ps. 15 (1) perda 14 Th. 84)
(3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah memperhatikan pendapat dan/atau pertimbangan Badan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (diatur, ditamba kontra Ps. 12 yat (4) Permen 2 Th.07 : ditetapkan Bupati )
(4) Dalam hal Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
(5) Besaranya bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit. (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tabun Anggaran yang lalu. (Ps. 12 yat (5) Permen 2 Th.07)
Pasal 12 (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti bersalin; d. cuti sakit; e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji, selama 40 (empat puluh) hari; (diatur, ditambah) f. cuti nikah; dan (ps. 14 yat (1) ruf e Permen 2 Th. 07) g. cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (ps. 14 yat (1) ruf g Permen 2 Th. 07) (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas. (3) Direktur selama melaksanakan cuti tetap diberikan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan (diatur, ditambah ps. 14 yat (2) Permen 2 Th. 07)
(4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. (ps. 14 yat (3) Permen 2 Th. 07) Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 13 (1) Direksi berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; dan (ps. 15 yat (1) ruf a Permen 2 Th. 07) b. meninggal dunia. (2) Direksi diberhentikan karena: a. atas permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. mencapal batas usia 60 (enam puluh) tahun; d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; e. melakukan tindakan atau menunjukkan sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; f. Karena Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya. g. Tidak melaksanakan sesuai dengan program kerja yang telah disetujui. h. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum yang tetap. (diatur, ditambah ps. 15 yat (2) Permen 2 Th. 07) (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. (ps. 15 yat (3) Permen 2 Th. 07)
Pasal 14 (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, huruf f Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (diatur, ditambah) (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, maka Badan Pengawas dengan segera melaporkan kepada Bupati. Pasal 15 (1) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas, Bupati segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direksi. (2) Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direktur disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. (ditambah)
Pasal 16 (1) Paling lama selama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (ps. 17 yat (1) Permen 2 Th. 07) (2) Badan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kepada Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi. (ps. 17 yat (2) Permen 2 Th. 07) (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksir tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Badan Pengawas. (ps. 17 yat (3) Permen 2 Th. 07) Pasal 17 (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, diberhentikan dengan hormat. (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, diberhentikan tidak dengan hormat Pasal 18 (1) Direksi yang diberkentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang perhargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya. (2) Direksi yang diberkentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, selain diberikan pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. Pasal 19 Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Bupati.
Bagian Keenam Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Pasal 20 (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, sedangkan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perusahaan Daerah Situbondo atau Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai Pelaksana Tugas (PLT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (diatur, ditambah ps. 11 yat (1) Permen 2 Th. 07, ditambah ps. 9 yat (2) Perda 2 Th. 71 (pejabat pemda))
(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. (ps. 11 yat (4) Permen 2 Th. 07) BAB III BADAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 21 (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati yang berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional, dan/atau masyarakat sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah Situbondo. (diatur: profesional, ditambah ps. 18 yat (1) Permen 2 Th. 07, kontra : pejabat daerah (Bupati) ps. 13c yat (2))
(2) Batas usia Badan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. (ps. 18 yat (2) Permen 2 Th. 07)
(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia; b. berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo; c. memiliki keahlian serta mempunyai akhlak moral yang baik; d. menguasai manajemen Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; (ps. 19 yat (1) ruf a Permen 2 Th. 07) e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan f. tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Negara, Daerah, atau tindakan-tindakan tercelah di bidang perusahaan; g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Badan Pengawas lainnya, atau Direktur sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu ipar. (diatur ps. 13 yat (4,5,6,7,8) Perda 14 Th. 84 dan Kepmen 50 Th. 50, dan ditambah)
(3) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 22 Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dengan mempertimbangkan asas efisiensi pengawasan, efektifitas pengambilan keputusan serta kemampuan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (diatur, ps. 13c Perda 14 Th. 84 ditambah ps. 19 yat (2) (3) Permen 2 Th. 07, kontra : Ps. 19 Kepmen 50 Th. 98 : maks: 3 orang)
Pasal 23 (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila : a. dibuktikan dengan kinerja, mampu dalam melakukan pengawasan sesuai dengan Program Kerja; b. mampu memberikan saran kepada Direktur agar Perusahaan Daerah Situbondo mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 24 Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a.
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan, penyelenggaraan pengelolaan dan kegiatan operasional Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan ; (diatur, ditambah ps. 22 ruf a Permen 2 Th. 07)
b.
memberikan pendapat dan/atau pertimbangan serta saran kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Program Kerja yang diajukan oleh Direksi, Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; ; (diatur, ditambah ps. 22 ruf b Permen 2 Th. 07)
c.
memeriksa dan menyampaikan Rencana Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan yang dibuat oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. (ps. 22 ruf c Permen 2 Th. 07) Pasal 25
Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai wewenang: a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; (ps. 23 ruf a Permen 2 Th. 07) b. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; (ps. 22 ruf c Permen 2 Th. 07)
c. d. e. f. g. h.
menilai Laporan yang disampaikan Direksi; (ps. 23 ruf b Permen 2 Th. 07) mengesahkan Rencana Bisni dan Anggaran Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas; memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan; menerima dan menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati. (ps. 23 ruf d Permen 2 Th. 07) Pasal 26
(1)
Untuk membantu kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas. (diatur, ditamba ps. 24 ruf a Permen 2 Th. 07)
(2)
Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan atas penetapan Badan Pengawas.
(3)
Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (ps. 24 yat (3) Permen 2 Th. 07) Bagian Ketiga Penghasilan, Jasa Produksi dan Jasa Pengabdian Pasal 27
Badan Pengawas karena tugasnya diberikan penghasilan berupa honorarium. Pasal 28 (1)
Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direksi.
(2)
Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35% (empat puluh per seratus) dari gaji Direksi.
(3)
Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direksi. Pasal 29
(1)
Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan bagian dari jasa produksi, dengan ketentuan apabila Perusahaan Daerah Situbondo memperoleh keuntungan yang diberikan secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 28.
(2)
Besaranya bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit. Pasal 30
Besarnya uang honorarium dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Situbondo. (ps. 24 ruf a Permen 2 Th. 07)
Pasal 31 (1)
Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan.
(2)
Badan Pengawas yang diberhentikan. dengan hormat sebelurn masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
(3)
Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan honorarium bulan terakhir.
(ps. 29 Permen 2 Th. 07)
Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 32 (1)
Angota Badan Pengawas berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; b. meninggal dunia.
(2)
Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena : a. Atas permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun ; e. Karena Kesehatan sehingga tidak melaksanakan tugasnya; f. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; g. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; h. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. i. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
(diatur, ditambah ps. 30 Permen 2 Th. 07)
Pasal 33 (1)
Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (diatur, ditamba ps. 27 yat (1) Permen 2 Th. 07)
(2)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, maka Bupati dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera menerbitkan :
(3)
a.
Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i;
b.
Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 32 ayat (2) huruf g.
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya disertai alas an yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut. Pasal 34
(1)
Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Badan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2)
Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
(3)
Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
(4)
Paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan hasil rapat sebagaimana ayat (1), Bupati mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainya.
(5)
Dalam hal penyampaian Surat Keputusan Bupati tidak dilakukan dalam waktu yang ditetutuakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum.
(6)
Apabila perbuatan yang dilakukan oieh anggota Badan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. (diatur, ps. 13d yat (4) ruf c Perda 14 Th. 84 dan ditambah ps. 32 Permen 2 Th. 07)
BAB IV PEGAWAI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 35 (1)
Pengangkatan pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat; c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/ rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi; e. tidak merangkap menjadi pegawai dari instansi dan atau perusahaan lainnya;(ditambah) f. tidak berkedudukan sebagai pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota Legeslatif; (ditambah) g. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suati instansi, baik pemerintah atau swasta; h. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan i. lulus uji seleksi. (ps. 33 yat (1) Permen 2 Th. 07)
(2)
Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilal baik. (diatur ps. 20 yat (3) Perda 15 Th. 85)
(3)
Selama masa percobaan sebagaimana dimasud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi: a. loyalitas/kesetiaan; b. prestasi kerja; c. kerjasama; d. kedisiplinan; e. prakarsa;(ditambah) f. tanggungjawab; g. kejujuran. ps. 33 yat (3) Permen 2 Th. 07)
(4)
Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. (ps. 33 yat (4) Permen 2 Th. 07) Pasal 36
(1)
Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
(2)
Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan. (ps. 34 Permen 2 Th. 07)
Pasal 37 (1)
Batas usia pensiun pegawai Perusahaan Daerah Situbondo adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
(2)
Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. (ps. 35 Permen 2 Th. 07)
Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti Pasal 38 (1)
Pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. (GAJI diamanatkan ditetapkan dengan Perda, ps, 15 yat (1) Perda 14 Th. 84)
(2)
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) meliputi : a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesehatan; c. tunjang keluarga; dan (ditambah) d. tunjangan lainnya. (ps. 36 yat (1) (2) Permen 2 Th. 07)
Pasal 39 (1)
Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
(2)
Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit. klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (ps. 36 yat (3) (4) Permen 2 Th. 07)
Pasal 40 (1)
Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, meliputi : a. Tunjangan isteri/suami; dan b. Tunjangan anak.
(2)
Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. (ps. 38 yat (1) Permen 2 Th. 07)
(3)
Dalam hal suami dan isteri bekerja pada satu perusahaan, tunjangan isteri/suami diberikan kepada salah satu suami atau isteri; (ditambah)
(4)
Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak. (ps. 38 yat (2) Permen 2 Th. 07, kontra : (GAJI diamanatkan ditetapkan dengan Perda, ps, 15 yat (1) Perda 14 Th. 84))
(5)
Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi. (ps. 38 yat (3) Permen 2 Th. 07)
(6)
Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. (ps. 38 yat (4) Permen 2 Th. 07) Pasal 41
(1)
Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, meliputi : a. Tunjangan jabatan; b. Tunjangan perusahaan; c. Tunjangan pelaksana; d. Tunjangan gula; e. Tunjangan Hari Raya;
(2)
Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (ditambah)
Pasal 39 (1)
Penyusunan skala gaji pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (ps. 37 yat (1) Permen 2 Th. 07 kontra : (GAJI diamanatkan ditetapkan dengan Perda, ps, 15 yat (1) Perda 14 Th. 84))
(2)
Calon pegawai yang masih dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pegawai dan tetap mendapatkan tunjangan-tunjangan yang berlaku diperusahaan. (ditambah, kontra : (GAJI diamanatkan ditetapkan dengan Perda, ps, 15 yat (1) Perda 14 Th. 84))
(3)
Ketentuan gaji pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (ps. 37 yat (2) Permen 2 Th. 07, kontra : (GAJI diamanatkan ditetapkan dengan Perda, ps, 15 yat (1) Perda 14 Th. 84))
Pasal 40 (1)
Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan atau luran pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(2)
Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. (ditambah)
Pasal 41 (1)
Dalam hal Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan.
(2)
Besaranya bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit. Pasal 42
(1)
Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
(2)
Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun. (ps. 41Permen 2 Th. 07)
Pasal 43 (1)
Pegawai memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan panting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin; dan g. cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Situbondo.
(2)
Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan.
(3)
Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. (ps. 42Permen 2 Th. 07)
Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa Pasal 45 (1)
Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan.
(2)
Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan.
(3)
Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (ps. 43 Permen 2 Th. 07)
Bagian Keempat Kepangkatan dan Kenaikan Pangkat Paragraf 1 Kepangkatan Pasal 46 Pegawai diangkat dalam pangkat dan golongan tertentu (ditambah) Pasal 47 Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut : a. Berijazah Sekolah Dasar, diberikan pangkat Dasar Muda dengan Golongan Ruang A/1; b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, diberikan pangkat Dasar Muda I dengan Golongan Ruang A/2; c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, diberikan pangkat Pelaksana Muda dengan Golongan Ruang A/3; d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III, diberikan pangkat Pelaksana Muda I dengan Golongan Ruang B/3; e. Berijazah Sarjana, diberikan pangkat Staf Muda I dengan Golongan Ruang C/1. (ditambah)
Pasal 48 Bagi pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan struktural, minimal pangkat golongan yang dimiliki adalah : a. Kepala Sub Bagian mempunyai golongan minimal B/4; b. Kepala Bagian mempunyai golongan minimal C/1. (ditambah kontra : pangkatnya ? …)
Paragraf 2 Kenaikan Pangkat Pasal 49 (1)
Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Julu tiap tahunnya;
(2)
Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kenaikan pangkat reguler; (Ps.27 yat (1) Perda 15 Th. 85) b. Kenaikan pangkat pilihan; (Ps.27 yat (1) Perda 15 Th. 85) c. Kenaikan pangkat penyesuaian; d. Kenaikan pangkat istimewa; e. Kenaikan pangkat pengabdian.
(3)
Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (ditambah)
Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan Pasal 50 Setiap pegawai wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; (ps. 44 Permen 2 Permen 2 Th. 07)
b. c.
mendahulukan kepentingan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan di atas kepentingan lainnya; (ps. 44 Permen 2 Permen 2 Th. 07) mematuhi dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan pekerjaan kedinasan yang menjadi tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab; (ps. 5 Perda 15 Th. 85)
d.
mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan (ps. 44 Permen 2 Permen 2 Th. 07)
e.
memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (ps. 6 yat (1) Perda 15 Th. 85) Pasal 51
Pegawai dilarang: a.
melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan, Daerah dan/atau Negara;
b.
menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan; dan
c.
mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan, Daerah dan/atau Negara. (ps. 45 Permen 2 Th. 07)
Bagian Keenam Pelanggaran dan Pemberhentian Pasal 52 (1) Pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan dapat dikenakan hukuman. (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat: e. penurunan pangkat; f. pembebasan jabatan; g. pemberhentian sementara; h. pemberhentian dengan hormat; dan i. pemberhentian dengan tidak hormat. (3)
Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (ps. 46 Permen 2 Th. 07)
Pasal 53 (1)
Pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau tindak pidana.
(2)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. (ps. 47 Permen 2 Th. 07)
Pasal 54 (1)
Pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
(2)
Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
(3)
Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat. (ps. 48 Permen 2 Th. 07)
Pasal 55 (1)
Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena: a.
meninggal dunia; (ps. 24 yat (2) Perda 15 Th. 85)
b.
permintaan sendiri; (ps. 24 yat (1) ruf a Perda 15 Th. 85)
c.
tidak dapat melaksanakan tugas;
d.
tidak sehat yang dibuktikan dengan surat ketcrangan dokter; (ps. 24 yat (1) ruf d Perda 15 Th. 85)
e.
telah mencapai usia pension yaitu 56 tahun; dan/atau (ps. 24 yat (1) ruf b Perda 15 Th. 85)
f.
reorganisasi. (ps. 24 yat (1) ruf c Perda 15 Th. 85)
(2)
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(3)
Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya. (ps. 48 Permen 2 Th. 07)
Pasal 56 Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena: a. melanggar sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah Jabatan dan/atau peraturan disiplin pegawai; (ps. 24 yat (3) ruf a Perda 15 Th. 85) b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoieh kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau bukan jabatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat; dan (ps. 24 yat (3) ruf b yat (4) ruf a Perda 15 Th. 85)
c.
merugikan keuangan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (ps. 49 Permen 2 Th. 07)
BAB V DANA PENSIUN Pasal 57 (1)
Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
(2)
Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)
Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (ps. 51 Permen 2 Th. 07)
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 58 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya. (ps. 53 Permen 2 Th. 07) Pasal 59 Direksi, Badan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan. (ps. 54 Permen 2 Th. 07) BAB VII PEMBINAAN Pasal 60 Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan. (ps. 55 Permen 2 Th. 07)
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 61 Hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan kepegawaian pada Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.
Pasal 62 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. Ditetapkan di Situbondo pada tanggal : 27 Desember 2011
BUPATI SITUBONDO,
H. DADANG WIGIARTO, S.H Diundangkan di Situbondo pada tanggal : 27 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19541010 197603 1 010 BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 81
