Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten yang memiliki akar sejarah panjang sebagai kiblat pendidikan Islam, yang disebut kasunyatan. Kasunyatan di Banten berarti pusat kota Islam yang dikendalikan oleh Masjid dan semangat entrepreneurship. Esensi kota Islam adalah Masjid. Menurut Houroni, sebuah kota Islam yang ideal meliputi lima komponen, yakni [1] benteng, [2] masjid dan satuan pendidikan keagamaan, [3] istana dan tempat pemukiman kaum bangsawan, [4] pusat pemukiman warga pribumi, dan [5] pinggiran kota tempat pemukiman para pendatang. Pusat kota disebut kasunyatan atau kauman didominasi oleh kelompok muslim santri yang lekat dengan pendidikan Islam, perdagangan dan industri. Dalam catatan sejarah, perubahan sosial di Kota Serang Banten sejak tahun 1552 digerakkan oleh tiga institusi penting: Masjid sebagai basis kegiatan sosial keagamaan, Surosowan sebagai pusat pemerintahan, dan pelabuhan sebagai sentra ekonomi dan bisnis. Pusat kota inilah yang disebut “Kasunyatan”, dimana seluruh putusan sultan dan transaksi kaum pedagang didasarkan pada ilmu yang diajarkan dan pertimbangan yang disampaikan oleh kaum syarif dan guru yang bergelar “Syeikh”. Dengan
kepemimpinan
kaum
syarif
itulah
Kota
Serang
tumbuh
berkembang menjadi kasunyatan Banten atau “city of intellect” yang memiliki kemandirian finansial, di mana seluruh aktivitasnya lebih dipengarui oleh ide dan gagasan serta visi tentang masa depan dunia Islam, daripada dikendalikan oleh dana dan jaringan struktur kekuasaan. Kasunyatan adalah pusat kota yang berpenduduk muslim istimewa yang mengamalkan tasawuf sesuai syariat dan menyadari maqoshid syariah yang dijalaninya. Kasunyatan adalah pusat pendidikan agama dengan bimbangan para syarif keturunan Arab atau Syeikh, guru sufi yang berpegang teguh pada syariat.
1
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang
Setelah Kasunyatan Banten dikuasai dan dihancurkan Belanda, maka jiwa Kasunyatan itu ada pada sistem Pesantren, suatu model pendidikan masjid berasrama yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat Kota Serang. Pesantren telah sedang dan terus berkontribusi dalam mengembangkan akhlak, karakter, dan moral bangsa, khususnya kearifan budaya lokal Kota SerangBanten. Dalam bidang kajian Islam dan cabang MTQ, pesantren telah mengharumkan nama baik, bukan hanya Kota Serang dan provinsi Banten, tetapi juga nama baik bangsa dan negara Indonesia di pentas Internasional. Hal ini selaras dengan visi Kota Serang Madani yang termuat dalam RPJMD, yakni “Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Budaya.” Dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Serang yang termuat dalam RPJMD Kota Serang itu perlu dibentuk rancangan peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam urusan wajib pemerintah daerah yang merupakan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh
karena
itu,
pembentukan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren tersebut sejalan dengan ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, penetapan skala prioritas program pembentukan Perda (Properda) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan atas : perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah. Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Penyelenggaraan
Pondok
Pesantren ini merupakan rencana dari pembangunan daerah yang sesuai dengan visi Kota Serang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Serang 2014-2018 dan merupakan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga menjadi Raperda prioritas untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang
(Properda)
Kota
Serang
tahun
2016,
dan
agar
Raperda
tentang
penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren ini dapat dibahas pada tahun 2016, maka perlu dilakukan pengkajian dalam naskah akademik sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 16 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelaan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, sehingga melahirkan Raperda yang taat asas dan aplikatif dapat dijalankan oleh para pemangku kepentingan serta memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi bagi masyarakat Kota Serang.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut : 1. Apakah yang menjadi latar belakang dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Kota Serang? 2. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Kota Serang? 3. Bagaimanakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pondok Pesantren di Kota Serang?
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Tujuan penyusunan Naskah Akademik dari rancangan peraturan daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Kota Serang adalah sebagai berikut : a. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Kota Serang 3
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang
b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan
rancangan
peraturan
daerah
sebagai
solusi
permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Kota Serang. c. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis serta yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Kota Serang. d. Merumuskan
sasaran
yang
akan
diwujudkan,
ruang
lingkup
pengaturan, jangkauan, dan substansi pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang Pondok Pesantren di Kota Serang.
2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Kegunaan penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah bersama dengan Pemerintah Kota Serang. Peraturan daerah diperlukan sebagai landasan yuridis pemerintah
daerah
memberikan
pengakuan
dan
bantuan
sumberdaya
pendidikan yang diperlukan dalam membangun dan mengembangkan dayasaing satuan pendidikan pesantren.
D. Metode Penelitian Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum
masyarakat.
Naskah
Akademik
menjelaskan
objektivitas
tujuan
dibentuknya peraturan perundang-undangan, karena didasarkan atas hasil kajian dan/atau
penelitian,
yang
menampung
aspirasi
serta
mengakomodasi
kepentingan dan keinginan masyarakat, serta didukung oleh kebijakan politik dan 4
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis dan konstruksi penusunan naskah akademik ini dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten sesuai kaidah metodologi ilmiah.1 Dalam melakukan penyusunan naskah akadmik ini, metode yang digunakan
adalah
metode
penelitian
hukum
dengan
mempergunakan
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dikaji terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, maupun terhadap perbandingan hukum.2 Data digali dan diaolah melalui penelusuran studi pustaka dengan bersumber pada : 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dari mulai : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-undang Nomor 20 .. 2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku literature, buku pedoman, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang berkaitan dengan naskah akademik yang sedang dibahas. 3. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum pendukung yang memperkuat argumentasi maupun gagasan yang diajukan. Bahan tersebut dapat berupa Kamus Bahasa Indonesia, maupun sumber bacaan tertier lainnya seperti katalog informasi maupun bahan ilmiah berbasis internet. Analisis terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan berdasarkan metode deskriptif analitik, yaitu penelaahan terhadap konsep-konsep pemikiran, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penyusunan sistematika yang dibahas dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif agar dapat dibaca secara lebih utuh dan komprehensif. Hal-hal yang terkait dengan aspek ilmu hukum secara dogmatic, 1
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, cetakan kelima, h.25 2 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Cetakan ketiga, h.12.
5
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang
selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum yang ada dan dilakukan dengan cara pemaparan terhadap analisis tentang isi (content analysis) yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan atau dianalisis, interpretasi, sehingga dapat ditarik penilaian atas hal yang berlaku. Sistematika penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun sistematika penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut:
JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III
EVALUASI
DAN
ANALISIS
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
6
