BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks bernegara, kerja besar pembangunan diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan sesuai peraturan perundangan yang ditetapkan. Sebuah produk hukum, pada hakikatnya adalah instrumen perubahan sosial menuju tatanan dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Hal itu bukanlah sesuatu yang niscaya, karena sebuah produk hukum tidak muncul dari ruang hampa kepentingan dan nir‐politik. Sebuah produk hukum justru dibentuk dari tarik menarik kepentingan politis dan beroperasi dalam ruang yang sarat kepentingan atas sumber daya ekonomi. UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam pelbagai program/proyek pembangunan desa. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks peningkatan kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat seperti halnya PNPM Mandiri Perdesaan, upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis. Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan dengan perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Agenda pengintegrasian program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan utamanya terkait dengan instruksi untuk melaksanakan Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan Perencanaan Desa. Rumusan tindakan dalam rangka integrasi dimaksud meliputi: 1. Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa. 2. Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa mampu menyiapkan program jangka menengah desa yang bersifat komprehensif. 3. Menyusun mekanisme agar program jangka menengah desa yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa yang reguler sehingga menghasilkan program berbasis masyarakat. 4. Menyusun mekanisme agar aparat desa dapat mengakomodir dan memproses PJM desa sebagai bahan musrenbang di tingkat yang lebih tinggi. 1
5. Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri. Pendasaran legal terhadap tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 khususnya terkait integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbangdes pertama‐tama harus dirujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerja yang lebih operasional melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan pendasaran legal yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di dalam pelaksanaan pembangunan desa. Prosedur perencanaan partisipatif dalam Musrenbang yang diintruksikan melalui Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 maupun Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD Tahun 2010 perlu diaktualisasikan dengan cara memperkuat langkah‐langkah optimalisasi kinerja yang secara strategis dapat ditempuh dengan cara mendayagunakan pengalaman‐pengalaman yang baik (good practices) tentang perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program/proyek pemberdayaan masyarakat. Perencanaan partisipatif dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dapat dijadikan rujukan untuk mendayagunakan good practices program/proyek pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang bersifat reguler. Kekuatan utama PNPM Mandiri Perdesaan adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang dirumuskan secara kolektif oleh sebesar‐besarnya warga desa yang hadir dalam musyawarah desa (Musdes) ataupun musyawarah antar desa (MAD). Strategi penguatan ruang perbincangan publik untuk memvitalisasi tradisi musyawarah mufakat menjadi inti kekuatan PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu, pembiasaan warga desa untuk mengelola dana BLM sesuai prosedur kerja PNPM Mandiri Perdesaan juga menjadi kekuatan pokok dari program ini. Proses perencanaan partisipatif di PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan secara berulang‐ulang setiap tahun dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) dengan tujuan menciptakan kebiasaan warga desa untuk merumuskan keputusan pembangunan berdasarkan prinsip‐prinsip program yaitu desentralisasi, partisipasi, otonomi, demokrasi, bertumpu pada pembangunan manusia, berorientasi kepada masyarakat miskin, kesetaraan dan keadilan gender, prioritas, transparansi dan akuntabilitas, serta berkelanjutan. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), dapat diperoleh beragam pengalaman empiris yang membuktikan keunggulan perencanaan partisipatif yang dioperasionalkan berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu antara lain: (1) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan desa; (2) partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; (3) hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan
2
kemiskinan cukup nyata; (4) biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain; (5) keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat. Kendatipun perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan memiliki beragam good practices, namun juga harus didasari bahwa dalam program ini terkandung beberapa kelemahan. Kelemahan PNPM Mandiri Perdesaan antara lain: (1) ekslusivitas proyek yaitu menggunakan prosedur kerja yang bersifat khusus (Petunjuk Teknis Operasional/PTO tersendiri) sehingga dalam pelaksanaannya kurang mempertimbangkan penyatupaduan dengan prosedur perencanaan pembangunan yang bersifat reguler; (2) karakter proyek bersifat sementara (ad hoc); (3) aspirasi masyarakat dan keputusan pemerintah cenderung belum menjadi satu keputusan pembangunan yang harmonis dan saling mendukung dikarenakan perecanaan pembangunan belum terpadu; (4) pelaksanaan proyek masih berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat, belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah; dan (5) penyediaan tenaga bantuan teknis (technical assistance) menciptakan ketergantungan masyarakat kepada unsur eksternal sehingga mengurangi bobot kemandirian. Kelemahan yang ada dalam PNPM Mandiri Perdesaan menjadi titik tolak perbaikan sistem dan prosedur kerja sehingga PNPM Mandiri Perdesaan dapat menyumbangkan pengamalan‐pengalaman yang terbaiknya dalam rangka penguatan sistem pembangunan partisipatif. Langkah penguatan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan dengan melembagakan keunggulan komparatif dari perencanaan partisipatif menjadi sistem sosial yaitu pola perencanaan pembangunan yang bersifat tetap. Untuk itu, PNPM Mandiri Perdesaan harus menyatukan diri dengan aktivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan secara reguler sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Titik temu antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbangdes disebut dengan istilah teknis Integrasi Program. Intisari pemikiran Integrasi Program adalah ikatan sistemik yang berhubungan secara timbal balik sebagai praktek teratur berdasarkan kondisi otonomi relatif dan ketergantungan relatif antara sistem perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan sistem perencanaan partisipatif dalam Musrenbang. PNPM Mandiri Perdesaan tetap bekerja otonom sebagai sebuah program nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara legal berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, maupun Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/4916/PMD tanggal 7 Desember 2009 perihal Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Demikian pula pelaksanaan Musrenbangdes tetap berjalan otonom berdasarkan aturan legal sebagaimana dituangkan dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maupun Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Namun demikian, dalam kerangka kerja pengintegrasian terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pengintegrasian ini membawa 3
good practices perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan sebagai upaya memperkuat perencanaan partisipatif yang bersifat reguler. Sekaligus, good practices perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan kekuatan legal untuk diterapkan ke dalam pelbagai program/proyek pembangunan desa dikarenakan masuk dalam sistem Musrenbangdes. Titik temu antara perencanaan partisipatif yang bersifat reguler dengan PNPM Mandiri Perdesaan harus bersifat saling menguatkan. Oleh sebab itu, melalui proses pengintegrasian program ini terbuka kemungkinan terjadi penataan ulang prosedur kerja perencanaan partisipatif di dalam sistem pembangunan reguler maupun PNPM Mandiri Perdesaan. Simpul yang mempertemukan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang reguler dengan perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM‐Desa) dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). PNPM Mandiri Perdesaan memiliki pengalaman nyata dalam menerapkan rencana jangka menengah desa melalui tahapan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) yang dimulai dari tahapan penggalian gagasan, serta pengembangan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai perumusan perencanaan pembangunan tahunan. Pengalaman PNPM Mandiri Perdesaan ini dibawa masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang reguler untuk meningkatkan kualitas RPJM‐Desa dan RKP‐Desa. Pengintegrasian PNPM Mandiri Perdesaan dengan Msurenbang juga mencakup menyelaraskan perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis. Perencanaan pembangunan desa yang diperkuat dengan good practices PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan mampu mengkontekstualisasikan (membumikan) pemberdayaan masyarakat dalam realitas hidup masyarakat desa, utamanya terkait dengan dinamika demokrasi dan otonomi daerah. Seiring perubahan politik yang mengukuhkan sistem demokrasi representatif yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga menjadikan partai politik tampil sebagai kekuatan utama sekaligus prima prinsipa demokrasi, kerja pemberdayaan masyarakat yang kontekstual harus mengarah pada upaya menegakkan kedaulatan rakyat. Rakyat dimediasikan untuk menjalin komunikasi politik kepada wakil‐wakilnya di legislatif (dewan perwakilan rakyat daerah/DPRD) melalui prosedur komunikasi politik yang demokratis. Demikian pula, terkait dengan era penguatan otonomi daerah yang secara empiris sedang terus berlangsung di Indonesia, maka kerja pemberdayaan masyarakat yang bersifat kontekstual harus mampu memediasikan rakyat dengan pemerintah daerah melalui prosedur komunikasi pembangunan yang demokratis. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah media/wahana penyampaian aspirasi rakyat secara demokratis dalam kerangka kerja otonomi daerah. Pemberdayaan Masyarakat Pola Lama
Pola Baru
Perspektif Modernisasi
Perspektif Transformatif
Pendekatan Teknis
Pendekatan Kritis
Pemberian Fasilitas
Pemenuhan Hak
Peran Fasilitator
Peran Kader
4
Transformasi proses pemberdayaan masyarakat yang bersifat kontekstual, mengarah pada penyelesaian masalah, dan merumuskan langkah‐langkah operasional yang bersifat praktis. Proses transformasi ini hanya dimungkinkan belaku secara serempak di desa‐desa apabila dikelola dan berlangsung dalam bingkai sistem politik dan hukum dalam wilayah penyelenggaraan pemerintahan. Aturan legal ini akan menjamin terjadinya penguatan perencanaan pembangunan partisipatif melalui pengintegrasiannya dengan PNPM Mandiri Perdesaan, sekaligus juga penguatan perencanaan pembangunan partisipatif melalui pengintegrasiannya dengan perencanaan teknikratis dan politis. Berdasarkan dasar pemikiran untuk memperkuat aktualisasi Perencanaan Pembangunan Desa melalui integrasi PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang bersifat reguler, maka secara khusus dirumuskan Panduan Teknis Integrasi. Panduan ini diarahkan sebagai panduan kerja bagi pelaksana dan pembina Perencanaan Pembangunan Desa, maupun para pelaksana dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan untuk dipedomani dalam meningkatkan kinerja kegiatan pembangunan desa. B. PERATURAN PERUNDANGAN Peraturan Perundangan yang menjadi dasar dan acuan integrasi program yaitu: 1. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 2. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. 8. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/4916/PMD tanggal 7 Desember 2009 perihal Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
5
C. PENGERTIAN 1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas‐batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adai istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan. 5. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, berdaya saing, maupun indeks pembangunan manusia. 6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan‐ tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasiann sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM‐Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan progran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rancana kerja. 9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. 10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP‐Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM‐Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM‐Desa. 11. Rencana Kerja Pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra‐SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
6
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja‐ SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Integrasi Program adalah penyatupaduan perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan perencanaan pembangunan desa maupun pengintergasian perencanaan partisipatif dengan perencanaan teknokratis dan politis melalui mekanisme Musrenbang. 15. Strategi adalah langkah‐langkah berisikan program‐program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. D. TUJUAN 1. TUJUAN UMUM Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa melalui integrasi program. 2. TUJUAN KHUSUS a. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa. b. Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif. c. Mendorong terwujudnya pembagian wewenang dan penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. E. SASARAN Sasaran yang akan dicapai dari pengintegrasian dibedakan menjadi: 1. SASARAN STRATEGIS a. Peningkatan posisi tawar rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan pembangunan melalui prosedur pengembangan ruang perbincangan publik yang demokratis. b. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan antar desa dalam kegiatan pembangunan desa. c. Peningkatan fungsi lembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. d. Peningkatan kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah mendorong perencanaan dan penganggaran yang pro rakyat. e. Peningkatan peran DPRD dalam pembentukan regulasi daerah untuk penguatan pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat. f. Pelembagaan good practises PNPM Mandiri Perdesaan sebagai sistem sosial. 2. SASARAN OPERATIF a. Terselenggarakannya proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan tingkat antar desa secara efektif. 7
b. Terselengarakannya proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan secara efektif. c. Terselaraskannya pengelolaan kegiatan pembangunan di tingkat desa dan tingkat antar desa. d. Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM‐Desa) dan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP‐Desa). e. Teradopsinya good practises perencanaan partisipatif PNPM Mandiri Perdesaan dalam penyusunan RPJM‐Desa dan RKP‐Desa. 3. SASARAN PRAKTIS a. Peningkatan kemampuan dan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). b. Peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD). c. Peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). d. Peningkatan kemampuan pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan.
8
BAB II KONSEP PENGINTEGRASIAN A. PRINSIP 1. DESENTRALISASI Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. KETERPADUAN Keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan. 3. EFEKTIF DAN EFISIEN Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga‐lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. 4. PARTISIPASI Membuka kesempatan yang seluas‐luasnya bagi sebanyak‐banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. 5. TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (menurut peraturan dan hukum yang berlaku). 6. KEBERLANJUTAN Mendorong terciptanya pelembagaan sistem pembangunan partisipatif yang berorientasi pada munculnya keberdayaan masyarakat. B. KERANGKA KERJA DAN STRATEGI 1. KERANGKA KERJA a. Otonomi Daerah Integrasi Program dilaksanakan dalam kerangka kerja Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. b. Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Program menjadi sarana peningkatan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pembangunan. 9
c. Penguatan Demokrasi Integrasi Program menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktek demokrasi di daerah otonom utamanya di desa dan antar desa. 2. STRATEGI a. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya tawar politis rakyat dalam pengelolaan pembangunan. b. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. c. Mendorong masyarakat politik (DPRD) meningkatkan keberpihakannya kepada rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pembangunan partisipatif. C. RANAH PENGINTEGRASIAN Ranah pengintegrasian terdiri dari : 1. Pengintegrasian horisontal, yaitu penyatupaduan proses perencanaan PNPM‐MP ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang).
Proses Perencanaan PNPM‐MP
Integrasi
Musrenbang
2. Pengintegrasian vertikal, yaitu penyelarasan perencanaan teknokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif.
Partisipatif (Masyarakat)
Integrasi Politis (DPRD)
Teknokratis (SKPD)
10
D. TITIK TEMU INTEGRASI MUSRENBANG Kabupaten
Forum SKPD
MAD Pendanaan
Musyawarah Antar Desa Prioritas
MUSRENBANG Kecamatan
Pelaksanaan sesuai PTO PNPM‐MP
Musdes Perencanaan dan MKP
MUSRENBANG Desa
MMDD
RPJMDes/Review
Penggalian Gagasan
Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
Penjelasan : 1. INTEGRASI PENGALIAN GAGASAN DENGAN PKD Proses Pengalian Gagasan PNPM Mandiri Perdesaan dengan mempergunakan alat‐alat kaji (peta sosial, kalender musim, bagan kelembagaan) yang dilakukan dalam pertemuan kelompok perempuan, pertemuan dusun, dll, menjadi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD). 2. INTEGRASI MMDD DENGAN RPJM‐DESA a. Kegiatan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) PNPM Mandiri Perdesaan sebagai dasar proses penyusunan RPJM‐Desa. b. Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan RPJM‐ Desa dilaksanakan dalam forum Musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip‐ prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. 11
c. Forum Musyawarah dimaksud adalah Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan khusus untuk membahas rancangan RPJM‐Desa. d. Hasil Musdes RPJM‐Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat. 3. INTEGRASI MUSDES PERENCANAAN DAN MKP DENGAN MUSRENBANGDES a. Proses Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan dan Musyawarah Kelompok Perempuan (MKP) dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan. b. Musdes Perencanaan dan MKP sebagai kegiatan di dalam proses Musrenbangdes. c. Musrenbangdes dimaksud sebagai forum masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKPD tahun berjalan. d. Musrenbangdes dimaksud melakukan review usulan‐usulan kegiatan yang belum terlaksana tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan kembali sebagai usulan dalam RKPD pada tahun berjalan. e. Hasil kegiatan Musrenbangdes dimaksud adalah : 1) Usulan kegiatan yang akan diajukan untuk didanai BLM PNPM‐MP, sesuai ketentuan PNPM‐MP. 2) Usulan kegiatan yang akan diajukan untuk didanai APBD melalui Musrenbang Kabupaten. 3) Usulan kegiatan yang akan didanai ADD. 4) Usulan kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. 5) Usulan kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lain. Hasil tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat. f. Tim Penyusun RKPD merumuskan finalisasi hasil pembahasan di atas untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. 4. INTEGRASI MAD PRIORITAS DAN PENDANAAN DENGAN MUSRENBANG KECAMATAN a. Proses MAD Prioritas dan Pendanaan dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM‐ MP. b. MAD Prioritas dan Pendanaan sebagai kegiatan di dalam proses Musrenbang Kecamatan. c. Hasil kegiatan Musrenbang Kecamatan dimaksud adalah : 1) Prioritas usulan kegiatan yang didanai BLM PNPM‐MP, sesuai ketentuan PNPM‐MP. 2) Prioritas usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten untuk didanai APBD. d. Hasil kegiatan Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Camat, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil utusan desa.
12
e. Camat menetapkan usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang Kecamatan dengan Surat Penetapan Camat (SPC). E. ANASIR/UNSUR‐UNSUR YANG DIINTEGRASIKAN Yang diintegrasikan adalah sistem. Unsur‐unsur sistem dimaksud adalah : 1. NILAI/PRINSIP Nilai‐nilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, diintegrasikan agar terinternalisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dikelola secara reguler. 2. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN Ketentuan dan tatacara yang menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan pembangunan dalam Musdes dan MAD dilakukan secara terbuka, partisipatif dan berpihak kepada masyarakat miskin, diintegrasikan untuk mewarnai proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang. 3. MEKANISME PROSES PERENCANAAN Proses perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari MMDD, MKP, Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas dan Pendanaan diintegrasikan ke dalam proses reguler, yaitu penyusunan RPJM‐Desa dan review rencana kegiatan tahunan (RKP‐Desa), Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Integrasi Program akan mengakhiri kelemahan mendasar perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang berulang dan ad hoc, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa. 4. MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, yang menjadi salah satu keunggulan PNPM‐MP diitegrasikan agar terwujud pola standar pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber (ADD, Swadaya, Program, APBD, dll). 5. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbuka dan akuntabel sebagaimana diterapkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan ke dalam mekanisme pembangunan desa sehingga tercipta pola standar pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan desa. 6. PELAKU Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi ke dalam dan pendayagunakan personil pelaku program oleh lembaga‐lembaga reguler (LPMD, Pemerintah Desa, BPD, dll). 13
BAB III PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN A. KAIDAH PELAKSANAAN Kaidah pelaksanaan pengintegrasian adalah 1. Berdasar pada dan untuk meningkatkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan). Semua kegiatan yang dilakukan berdasar pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif. 2. Menyatu dengan dan menguatkan mekanisme reguler. Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan. 3. Keberlanjutan. Menyiapkan dan memfasilitasi pelembagaan sistem pemberdayaan masyarakat yang telah dibangun melalui PNPM Mandiri Perdesaan. B. SYARAT DAN KETENTUAN Pengintegrasian adalah agenda wajib bagi desa partisipan PNPM‐MP yang memenuhi syarat‐syarat sebagai berikut: 1. Memiliki sarana/kantor/sekretariat pemerintah desa yang dianggap layak. 2. Perangkat Pemerintah Desa sekurang‐kurangnya terdiri dari: Sekretaris Desa, dan sekurang‐kurangnya dua Kepala Urusan (Kaur). 3. Sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). C. LANGKAH DAN KEGIATAN PENGINTEGRASIAN 1. SOSIALISASI 1) Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang integrasi PNPM‐MP ke dalam mekanisme reguler dilakukan secara terus menerus oleh pelaku Pemerintah (Kecamatan dan Desa), Pelaku Masyarakat dan Fasilitator, dalam berbagai kesempatan dan forum. Hal itu untuk memastikan agar masyarakat mengetahui “apa, mengapa dan bagaimana” pengintegrasian itu secara benar. 2) Pada tahun pertama pelaksanaan Integrasi, dilakukan forum sosialisasi secara formal, yaitu Musyawarah Antar Desa Sosialisasi dan ditindaklanjuti dengan Musyawarah Desa Sosialisasi. 3) Proses dan fasilitasi MAD dan MD Sosialisasi merujuk ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan. 14
2. PELATIHAN PELAKU 1) Pelaku yang akan memfasilitasi proses integrasi: Setrawan Kecamatan, Aparat Pemerintah Desa, BPD, Fasilitator dan Pelaku Masyarakat mendapat pelatihan sesuai kebutuhan berdasarkan tupoksi dan perannya. 2) Pelatihan bagi Setrawan dan Fasilitator dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan Satker Kantor Pusat ‐ PNPM Mandiri Perdesaan. 3) Kegiatan pelatihan yang dibiayai dari berbagai sumber (DOK Pembangunan Partisipatif, DOK Pelatihan Masyarakat, dll) diintegrasikan dan disinergikan. 4) Pengelolaan kegiatan pelatihan dimaksud mengacu pada Panduan Pelatihan Masyarakat. 5) Rancangan pelatihan penintegrasian mengacu pada Panduan Pelatihan Pengintegrasian. 3. PENYUSUNAN RPJM‐DESA RPJM‐Desa ditetapkan dengan Perdes sesuai Permendagri Nomor 66 Tahun 2007. Setiap desa wajib memiliki RPJM‐Desa. Bagi desa‐desa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang telah memiliki RPJM‐Desa sebelum diterbitkannya Panduan Teknis Integrasi ini wajib melakukan peninjauan ulang dan menyempurnakan RPJM‐Desa sesuai prosedur kerja pengintegrasian. Bagi desa‐desa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang belum memiliki RPJM‐Desa wajib menyusun RPJM‐Desa sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Panduan Teknis Integrasi. RPJM‐Desa dimaksud kemudian dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa sesuai periode berlakunya RPJM‐Desa. RKPD dimaksud menjadi dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan RPJM‐Desa adalah sebagai berikut: a. Desa sudah memiliki RPJM‐Desa Kegiatan yang harus dilakukan adalah : 1) Peninjauan ulang dan penyempurnaan RPJM‐Desa sesuai Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Langkah‐langkah yang dilakukan : - Mengkaji data‐data (potensi, masalah dan gagasan) hasil Penggalian Gagasan sebelumnya. - Menggali dan menghimpun data‐data baru sesuai kondisi desa senyatanya. - Meninjau ulang/menyempurnakan rumusan RPJM‐Desa. 2) Perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan sesuai “Matrik RPJM‐Desa”. 3) Pembahasan hasil penyempurnaan rumusan RPJM‐Desa melalui forum musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip‐prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. 4) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan Penetapan RPJM‐Desa.
15
b. Penyusunan RKP berdasarkan Review RPJM‐Desa 1) Rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumber dananya. Dengan demikian, sudah terpilah secara jelas rencana kegiatan/usulan yang akan diajukan untuk mengakses BLM PNPM‐MP. 2) Langkah pertama adalah pembentukan Tim Penyusun RKP‐Desa dibentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007. 3) Tim Penyusun RKP‐Desa menyusun draft RKP‐Desa yang dipetik dari RPJMDesa disusun sesuai Form lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007. 4) Draft RKP dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKPD tahun berjalan. 5) Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan Penetapan RKP‐Desa. 6) RKP‐Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. c. Desa belum memiliki RPJM‐Desa Kegiatan yang harus dilakukan adalah penyusunan RPJM‐Desa, untuk 1 (satu) periode. Kegiatan yang dilakukan adalah: 1) Melakukan Pengkajian Keadaan Desa - Kegiatan ini dilakukan untuk menggali potensi, masalah dan rencana tindakan pemecahan masalah. - Kegiatan dimaksud difasilitasi oleh KPMD dan LPMD. - Alat kaji yang digunakan adalah peta sosial desa, kalender musim dan bagan kelembagaan. Dapat didukung dengan alat kaji lain yang sesuai. 2) Menyusun Rancangan (draft) RPJM‐Desa, rancangan dimaksud terdiri dari: - Penyusunan Rancangan dilakukan oleh Tim Penyusun. - Naskah RPJM‐Desa yang disusun sesuai Sistematika. - Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan yang mencakup semua usulan/rencana yang dihasilkan dan dikembangkan dari hasil‐hasil penggalian gagasan. 3) Membahas Rancangan (Draft) RPJM‐Desa - Rancangan dimaksud dibahas dalam forum Musrenbangdes, yang diselenggarakan khusus untuk pembahasan Rancangan RPJM‐Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip‐prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. - Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan penyempurnaan draft RPJM‐Desa sesuai hasil‐hasil pembahasan. 4) Menetapkan RPJM‐Desa - Penetapan Rancangan RPJM‐Desa dengan Peraturan Desa. - Penetapan dilakukan dalam forum Rapat BPD. 16
d. Penyusunan RKP‐Desa berdasarkan RPJM‐Desa yang baru disusun 1) Rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumber dananya. Dengan demikian, sudah terpilah secara jelas rencana kegiatan/usulan yang akan diajukan untuk mengakses BLM PNPM‐MP. 2) Langkah pertama adalah pembentukan Tim Penyusun RKP‐Desa dibentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007. 3) Tim Penyusun RKP‐Desa menyusun draft RKP‐Desa yang dipetik dari RPJM‐Desa serta disusun sesuai Form lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007. 4) Draft RKP dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKPD tahun berjalan. 5) Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan Penetapan RKP‐Desa. 6) RKP‐Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa dimaksud sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, dengan penguatan kualitas perencanaan partisipatif melalui pengintegrasian sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. e. Penyatupaduan Proses Perencanaan 1) Menyatupadukan Penggalian Gagasan (PG) dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD). 2) Menyatupadukan MMDD dengan Penyusunan RPJM‐Desa. 3) Menyatupadukan Musdes Perencanaan‐MKP dengan Musrenbangdes. 4) Menyatupadukan MAD Prioritas dengan Musrenbang Kecamatan. f. Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Anggaran 1) Penyelarasan rencana kegiatan dan sumber‐sumber pendanaan (ADD, Swadaya, BLM, APBD, dll) berdasar pada APB Desa. 2) Agar tercapai penyelarasan dimaksud, maka harus dipastikan Pemerintah desa dan BPD menyusun dan menetapkan APB Desa secara rutin setiap tahun anggaran. g. Penyatupaduan Pertanggungjawaban 1) Musyawarah desa dilakukan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan. 2) Kepala Desa difasilitasi untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPj Kades) satu kali dalam satu tahun dalam forum Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
17
BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN DUKUNGAN A. FAKTOR PENDUKUNG 1. PERSPEKTIF PELAKU Perspektif pelaku terhadap keberadaan, fungsi dan perannya menentukan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Bila pelaku mempersepsi dirinya hanya sebagai petugas program, maka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya akan minimalis dan cenderung mekanistik. Karena itu, diperlukan perubahan perspektif dari pekerja proyek menjadi kader dan agen pemberdayaan masyarakat. 2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Kualitas proses perencanaan partisipatif melalui kegiatan Pengkajian Keadaan Desa menjadi syarat dan dasar ketepatan penyusunan rencana pembangunan desa (RPJM‐Desa), dengan menggunakan alat‐alat kaji yang tepat, untuk menggali potensi, masalah dan gagasan yang sesuai kebutuhan masyarakat. 3. PENGUATAN MUSRENBANG Musrenbang sebagai sarana dan mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan pembangunan, harus menjamin kesertaan para pemangku kepentingan dan keterlibatan kelompok‐kelompok yang tidak diuntungkan dalam proses pengambilan keputusan. 4. MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA Peningkatan menejemen pemerintahan desa yang ditandai dengan kemampuan pelaku pemerintahan desa menyusun RPJM‐Desa, membentuk Peraturan Desa (Perdes), menyusun APB Desa dan menyelenggarakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa secara tertib, menentukan kualitas proses dan pencapaian tujuan pengintegrasian. 5. KAPASITAS PELAKU: KPMD, LPMD, SEKDES, BKAD, PEMERINTAHAN DESA DAN BPD Peningkatan kapasitas (kesadaran kritis, pengetahuan, keterampilan dan komitmen) para pelaku dimaksud untuk melaksanakan tugas dan perannya dalam proses pengintegrasian menjadi kunci keberhasilan pengintegrasian. 6. EFEKTIVITAS PERAN SETRAWAN Setrawan sebagai kader perubahan dan pemimpin dalam tubuh birokrasi mengemban misi, tugas dan peran strategis. Namun, hal itu hanya dapat dilaksanakan apabila Setrawan dimaksud memiliki sikap mental, kemampuan dan komitmen untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan pengelolaan pembangunan yang pro rakyat. Dari cara pandang tersebut, maka kesadaran akan keberadaan dirinya sebagai kader dan proses yang harus dijalani (kaderisasi) akan 18
menentukan proses perubahan dari dalam (internal) yang selanjutnya akan menentukan perubahan sikap mental birokrasi di masa depan. Perubahan dimaksud tidak dapat lagi dilakukan secara gradual‐evalutif, tetapi harus secara progresif seiring dan sebagai tanggapan atas desakan, tuntutan dan kebutuhan yang hadir sebagai akibat dari gencarnya perubahan eksternal dewasa ini. Semakin efektif peran, fungsi dan pengaruh setrawan, maka akan semakin kencang perubahan sikap mental dan perilaku birokrasi. Oleh sebab itu, pengukuhan dan penguatan setrawan melalui dan dalam proses pengintegrasian merupakan langkah penting dan menentukan pencapaian gagasan besar dan cita‐ cita ber‐Indonesia. 7. POSISI TAWAR RAKYAT Gerak reformasi yang terus berlangsung, membawa perubahan sistem politik yang memberikan ruang terbuka bagi partisipasi politik rakyat. Praktik demokrasi representatif melalui pemilihan umum secara langsung menempatkan rakyat pada posisi sentral. Oleh sebab itu, melalui Integrasi Program perspektif pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pendayagunaan praktek demokrasi sebagai upaya peningkatan daya tawar rakyat menuju terciptanya kedaulatan rakyat. 8. PERAN EFEKTIF KELOMPOK‐KELOMPOK MASYARAKAT Masyarakat desa bekerjasama dengan beragam kelompok masyarakat lainnya terlibat aktif menyampaikan aspirasi pembangunan melalui proses Musrenbang yang dikelola secara demokratis. B. DUKUNGAN Pelaksanaan pengintegrasian membutuhkan dukungan sebagai berikut : 1. PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN DESA Tanpa peningkatan kapasitas untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan, percepatan pembangunan desa tidak akan bisa dilakukan. Peningkatan kapasitas keuangan desa didorong dengan memberikan : a. Alokasi Dana Desa (ADD) b. BLM atau Stimulan Khusus Yaitu sejumlah dana yang disalurkan sebagai block grant yang dapat diakses desa‐desa dan pengelolaannya secara swakelola oleh masyarakat. BLM bisa berasal dari Pemerintah (Pusat dan/atau Provinsi) dan Pemerintah Kabupaten melalui pemberian dana stimulan khusus. c. Peningkatan Pendapatan Asli Desa Pemerintah Desa hendaknya didorong dan difasilitasi untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desanya. Peningkatan dimaksud kiranya tidak dapat mengandalkan sumber‐sumber konvensional (Bantuan Pemerintah) dan 19
tradisional (Pungutan terhadap rakyat), tetapi harus mengembangkan sumber‐sumber produktif (BUM Desa). Dengan demikian menjadi penting untuk memfasilitasi desa‐desa memiliki Badan Usaha untuk mengelola kegiatan usaha yang potensial secara profesional. 2. REGULASI (PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, MUSRENBANG, SWAKELOLA, DLL) Peraturan perundangan daerah dibutuhkan sebagai payung hukum yang menjamin dan memberi kepastian hukum terkait dengan berbagai hal penting (perencanaan pembangunan desa, penyelenggaraan Musrenbang, dll) dalam pelaksanaan pengintegrasian dan penguatan pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat. 3. PEMBAGIAN WEWENANG DAN URUSAN Pembagian wewenang dan urusan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa adalah bentuk dukungan yang sangat strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengintegrasian. Kabupaten yang telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang konsisten menjamin pelaksanaan pembagian wewenang dan urusan dengan pemerintah desa, menunjukkan secara jelas komitmen pemerintah daerah, arah kebijakan dan strategi pembangunannya. Perda Pembagian Wewenang dan Urusan yang konsisten terhadap semangat dan tujuannya dapat dipastikan tidak akan bertentangan dengan dan kondusif bagi peningkatan pembangunan desa, pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. 20
BAB V LANGKAH PENGUATAN PENGINTEGRASIAN Langkah‐langkah yang perlu dilakukan oleh para pihak terkait, untuk penguatan pengintegrasian, antara lain: A. MENDORONG PENYELARASAN JARING ASMARA DENGAN MUSRENBANG KECAMATAN Agar terjadi keselarasan proses dan hasil antara Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaring asmara) dengan Musrenbang Kecamatan, maka harus dilakukan berbagai upaya untuk : 1. Menjalin komunikasi dan interaksi yang intens dengan Anggota DPRD. 2. Mensosialisasikan, menjelaskan dan memasok bahan‐bahan yang diperlukan agar kalangan DPRD memiliki persepsi yang utuh dan benar tentang pengintegrasian. 3. Mendorong Anggota DPRD mengikuti Musrenbang Kecamatan. 4. Mendorong Anggota DPRD merujuk hasil‐hasil Musrenbang Kecamatan dalam melakukan Jaring Asmara. 5. Mengikutsertakan Anggota DPRD dalam kegiatan monitoring. B. MENDORONG TERLAKSANANYA HEARING DPRD 1. Dengan kewenangan yang dimiliki di bidang anggaran, legislasi, dan pengawasan, maka DPRD kabupaten memiliki fungsi dan peran yang signifikan (menentukan) dalam merumuskan kebijakan pembangunan, peraturan perundangan dan pendayagunaan anggaran daerah. 2. Agar kewenangan yang dimiliki DPRD tersebut dapat mendukung Integrasi Program, maka rakyat dan kelompok masyarakat harus cukup intensif menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD kabupaten agar kebijakan publik lebih responsif dan berpihak kepada aspirasi rakyat. 3. Untuk tujuan tersebut, maka rakyat atau kelompok‐kelompok masyarakat harus difasilitasi melakukan hearing atau dengar pendapat dengan kalangan DPRD (Anggota, Komisi, Fraksi dan Pimpinan DPRD). 4. Memastikan pengawalan usulan oleh Anggota DPRD. Usulan kegiatan yang sudah diproses melalui Musrenbangdes sampai dengan Musrenbang Kabupaten, perlu dikawal pada tahap pembahasan RAPBD pada sidang‐sidang DPRD. Dengan demikian, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memastikan DPRD mengawal usulan kegiatan yang dihasilkan melalui proses perencanaan partisipatif (Musrenbang) serta mengalami penyelarasan sebelumnya dengan jalur teknokratis dan politis. Efektivitas pengawalan dimaksud terlihat dari seberapa banyak usulan kegiatan hasil Musrenbang terserap dalam APBD. 21
C. MENDORONG TERLAKSANANYA RAKOR UNIT PERENCANA SKPD Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan langkah awal penyelarasan perencanaan teknokratik dengan partisipatif. Dengan demikian, Rapat Koordinasi unit perencana SKPD teknis, menjadi penting untuk membekali para perencana dimaksud agar penyusunan Renja setiap SKPD teknis mengacu pada hasil‐hasil Musrenbang Kecamatan. D. MENDORONG EFEKTIVITAS FORUM SKPD Forum SKPD yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, dimaksudkan untuk menyelaraskan Renja SKPD dengan hasil‐hasil Musrenbang Kecamatan. Hasil dari Forum SKPD dimaksud sebagai bahan pembahasan pada Musrenbang Kabupaten. Untuk mengoptimalkan proses dan hasil Forum SKPD, maka dalam kerangka kerja pengintegrasian perlu dilakukan pembaharuan pola pembahasan dalam Forum SKPD. E. PENGUATAN MUSRENBANG KABUPATEN Musrenbang Kabupaten adalah tahapan akhir perencanaan di tingkat kabupaten. Hasil‐hasil Musrenbang dimaksud akan disusun menjadi Rancangan APBD. Oleh sebab itu, harus dilakukan berbagai upaya untuk memastikan prioritas usulan yang dihasilkan Musrenbang kecamatan diserap oleh SKPD teknis. Agenda yang harus dilakukan, antara lain : 1. Mendorong Pemerintah Kabupaten membentuk peraturan perundangan tentang penyelenggaraan Musrenbang, yang pro aspirasi masyarakat. 2. Melakukan pendekatan/upaya politis agar kalangan DPRD mendukung aspirasi masyarakat desa dalam Musrenbang Kabupaten. 3. Mempersiapkan dan membekali utusan kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten.
22
BAB VI PELAKU A. PELAKU 1. Pelaku Strategis, yaitu pelaku yang memiliki kewenangan yang menentukan bagi proses pengintegrasian di daerah. a. Bupati b. DPRD c. SKPD 2. Pelaku Kunci, yaitu pelaku yang memfasilitasi secara langsung proses pengintegrasian. a. Setrawan Kabupaten b. Camat c. Setrawan Kecamatan d. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) e. Kepala Desa f. BPD g. LPMD atau sebutan lain h. KPMD 3. Pelaku Penggerak, yaitu pelaku yang dibekali secara khusus untuk menggerakkan pelaku dan mendayagunakan sumberdaya yang ada guna menggerakkan proses pengintegrasian. a. Fasilitator Kabupaten (Faskab) PNPM Mandiri Perdesaan. b. Fasilitator Kecamatan (FK) PNPM Mandiri Perdesaan. B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 1. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU STRATEGIS a. Bupati 1) Memastikan tersedianya dana bantuan langsung PNPM Mandiri Perdesaan dari sumber APBD sesuai ketentuan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB). 2) Menetapkan kebijakan daerah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengintegrasian. 3) Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan teknokratik dengan perencanaan partisipatif. 4) Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil Musrenbang
23
5) Bersama DPRD membentuk Peraturan Daerah yang dibutuhkan untuk menopang keberhasilan pengintegrasian. 6) Menyediakan dukungan bagi peningkatan kapasitas pelaku dan lembaga pengelola proses pengintegrasian. b. DPRD 1) Bersama Bupati membahas dan menetapkan dana bantuan langsung PNPM Mandiri Perdesaan dari sumber APBD sesuai ketentuan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB). 2) Membentuk Peraturan Daerah yang dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengintegrasian. 3) Menyelaraskan perencanaan politis dengan perencanaan partisipatif. 4) Memantau pelaksanaan pengintegrasian. c. SKPD 1) Menyelaraskan perencanaan teknokratis (Rencana Kerja SKPD) dengan perencanaan partisipatif (hasil‐hasil Musrenbangdes). 2) Mendorong terwujudnya pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat. 2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU KUNCI a. Setrawan Kabupaten 1) Memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaku di tingkat kecamatan. 2) Mendorong kegiatan pengintegrasian di tingkat kabupaten dan kecamatan dilaksanakan secara efektif 3) Memotivasi pelaku di tingkat kecamatan. 4) Memediasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian di tingkat kabupaten dan kecamatan. b. Camat 1) Memastikan agenda kegiatan pengintegrasian dilaksanakan secara efektif 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengintegrasian di tingkat kecamatan. 3) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian di kecamatan. c. Setrawan Kecamatan 1) Memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaku di tingkat desa. 2) Memastikan agenda kegiatan pengintegrasian dilaksanakan secara efektif. 3) Memotivasi pelaku di tingkat desa. 4) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian di tingkat kecamatan dan desa. 5) Mensosialisasikan dan menjelaskan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat. 24
6) Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian kepada para pelaku di tingkat desa. 7) Memfasilitasi peninjauan ulang atau penyusunan RPJM‐Desa. 8) Memfasilitasi penyiapan pelaksanaan Musrenbangdes. 9) Bersama Fasilitator Kecamatan menyiapkan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
panduan
fasilitasi
10) Memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 11) Mensupervisi pelaksanaan Musrenbangdes. d. BKAD 1) Memfasilitasi pembentukan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM). 2) Memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaku di tingkat desa. 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian di tingkat kecamatan dan desa. 4) Bersama dengan Setrawan Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 5) Memfasilitasi pemerintahan desa menyusun APB Desa dan Peraturan Desa. 6) Memotivasi dan menggerakkan pelaku masyarakat. 7) Memediasi kepentingan antar desa. 8) Merumuskan rencana kegiatan kerjasama antar desa. 9) Memfasilitasi masyarakat menyampaikan aspirasi. e. Kepala Desa 1) Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pengintegrasian di tingkat desa. 2) Menyediakan berbagai kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan pengintegrasian di tingkat desa. 3) Memastikan tercapainya target kegiatan pengintegrasian. 4) Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun RPJM‐Desa. 5) Memfasilitasi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilakukan khusus untuk membahas rancangan RPJM‐Desa. 6) Memastikan Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam rangka RPJM‐Desa menjadi dasar penyiapan Rancangan Perdes tentang RPJM‐Desa. 7) Menyiapkan Rancangan Perdes tentang RPJM‐Desa. 8) Memfasilitasi rapat‐rapat penyempurnaan atau penyusunan Rancangan RPJM‐Desa. 9) Memfasilitasi pembahasan Rancangan RPJM‐Desa. 10) Menyiapkan penetapan RPJM‐Desa. 11) Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun RKP‐Desa.
25
12) Bersama Tim Penyusun RKP‐Desa menyiapkan Rancangan RKP‐Desa. 13) Menyelenggarakan Musrenbangdes dalam rangka penyusunan RKP‐Desa. 14) Memastikan Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam rangka RKP‐Desa menjadi dasar penyiapan Rancangan SK Kepala Desa tentang RKP‐Desa. 15) Menerbitkan SK Penetapan RKP‐Desa. 16) Memastikan pemrosesan usulan kegiatan yang akan diajukan untuk dibiayai dana PNPM Mandiri Perdesaan. f. BPD 1) Memantau pelaksanaan kegiatan pengintegrasian. 2) Memberikan dukungan regulasi (peraturan desa) yang dibutuhkan. 3) Menyalurkan aspirasi masyarakat. 4) Menyelenggarakan Rapat BPD. 5) Membahas dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes). 6) Memantau pelaksanaan kegiatan pengintegrasian. g. LPMD atau sebutan lain 1) Memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD). 2) Melakukan sosialisasi pengintegrasian. 3) Membantu pemerintah desa melaksanakan penyusunan RPJM‐Desa. 4) Membantu pemerintah desa menyusun APB Desa. 5) Membantu pemerintah desa mengelola kegiatan proyek pembangunan. h. KPMD 1) Memfasilitasi pengintegrasian Penggalian Gagasan ke dalam kegiatan Pengkajian Keadaan Desa. 2) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa. 3) Melakukan sosialisasi pengintegrasian. 4) Menyiapkan dan melengkapi data‐data (potensi, masalah dan gagasan/rencana tindakan) hasil Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) sebelumnya. 5) Bersama anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa, merumuskan penyempurnaan atau penyusunan Draft (Rancangan) RPJM‐Desa. 6) Bersama anggota Tim Penyusun RKP‐Desa, merumuskan penyempurnaan atau penyusunan Draft (Rancangan) RKP‐Desa. 7) Memfasilitasi pengintegrasian Musdes Musrenbangdes.
Perencanaan
ke
dalam
8) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes bersama dengan Pemerintah Desa. 9) Membantu pemerintah desa menyusun Rancangan Peraturan Desa. 26
3. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU PENGGERAK a. Fasilitator Kabupaten 1) Memfasilitasi masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten untuk peningkatan proses dan kualitas hasil pengintegrasian. 2) Mengoordinasikan Fasilitator Kecamatan untuk terlibat aktif dalam Integrasi Program. 3) Mensupervisi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian. 4) Meningkatkan kapasitas diri sebagai kader pemberdayaan masyarakat. 5) Mempromosikan konsep dan kebijakan serta meningkatkan kinerja pelaksanaan pengintegrasian. 6) Mendorong peningkatan kapasitas pelaku pengintegrasian: aparatur pemerintah lokal, masyarakat dan fasilitator kecamatan. 7) Narasumber untuk peningkatan kapasitas pelaku (aparat pemerintah lokal, masyarakat dan fasilitator). 8) Memastikan pelaksanaan kegiatan pengintegrasian. 9) Memastikan efektivitas kegiatan sosialisasi pengintegrasian. 10) Menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi berbagai pihak untuk peningkatan pembangunan partisipatif. 11) Memediasi dan membangun jaringan kerja dengan instansi/dinas pemerintah kabupaten, DPRD, LSM dan pihak‐pihak lain yang terkait dan berkepentingan langsung dengan peningkatan dan pengembangan proses pembangunan partisipatif. 12) Mendorong anggota DPRD untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. 13) Memfasilitasi BKAD menyampaikan aspirasi melalui forum Hearing DPRD. 14) Memberikan bimbingan dan dukungan kepada pelaku pengintegrasian di Kabupaten dan Kecamatan. 15) Mendorong Pemerintah Kabupaten menyusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan pembangunan partisipatif. 16) Merancang dan memfasilitasi proses pelatihan, workshop, semiloka agar terlaksana secara efektif. 17) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program. 18) Memastikan tersedianya data‐data kegiatan pengintegrasian. b. Fasilitator Kecamatan 1) Mensosialisasikan dan menjelaskan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat. 2) Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian kepada para pelaku di tingkat desa. 3) Meningkatkan kapasitas diri sebagai kader pemberdayaan masyarakat. 4) Memfasilitasi pengintegrasian Penggalian Gagasan ke dalam Pengkajian Keadaan Desa.
27
5) Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa. 6) Memfasilitasi pengintegrasian Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) ke dalam penyusunan RPJM‐Desa. 7) Memfasilitasi peninjauan ulang atau penyusunan RPJM‐Desa. 8) Memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilakukan khusus untuk membahas rancangan RPJM‐Desa. 9) Mensupervisi pengintegrasian Musdes Perencanaan ke dalam Musrenbangdes. 10) Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. 11) Memantau penyusunan APB Desa dan Peraturan Desa. 12) Bersama Setrawan Kecamatan menyiapkan panduan fasilitasi Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan. 13) Memfasilitasi pengintegrasian MAD Prioritas ke dalam Musrenbang Kecamatan. 14) Memfasilitasi Musrenbang Kecamatan bersama pemerintah daerah yang terkait. 15) Memfasilitasi Camat untuk mengundang anggota DPRD mengikuti Musrenbang Kecamatan. 16) Mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi melalui Hearing DPRD. 17) Bersama dengan BKAD memastikan terbentuknya dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tenaga Pelatih Masyarakat. 28
BAB VII PENUTUP Panduan ini disusun sebagai acuan bagi pelaku PNPM‐MP maupun Pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi proses pengintegrasian sebagai upaya penguatan pembangunan partisipatif. Mengenai hal‐hal yang bersifat teknis akan diatur kemudian dan dapat dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten.
29
Lampiran 1. Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan 2010 Musrenbang Kabupaten
Hearing DPRD
MAD Sosialisasi
Evaluasi
Musdes Sosialisasi
Pemeliharaan Penggalian Gagasan/ Pengkajian Keadaan Desa
Musdes Serah Terima
Pelatihan KPMD
Musdes RPJM‐Desa (penyusunan/review) LKPJ Kades
Musy. Desa Khusus Perempuan
Musdes Pertanggungjawaban
Musrenbang Desa Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan
Musdes Perencanaan Penulisan Usulan dgn/tanpa desain RAB
Persiapan Pelaksanaan (pendaftaran tenaga, pelatihan TPK, UPK, dan pelaku desa lainnya)
Verifikasi Usulan Desain dan RAB, Verifikasi Teknis SPP
Musdes Informasi Hasil Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kecamatan MAD Prioritas Usulan
MAD Pendanaan
Penyampaian Aspirasi Masyarakat
30
Lampiran 2. Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan 2011‐2014 Musrenbang Kabupaten
Hearing DPRD
MAD Sosialisasi
Evaluasi
Musdes Sosialisasi
Pemeliharaan
Pelatihan KPMD
Musdes Serah Terima
Musy. Desa Khusus Perempuan
LKPJ Kades Musdes Pertanggungjawaban
Musrenbang Desa
Musdes Perencanaan Penulisan Usulan dgn/tanpa desain RAB
Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pelaksanaan (pendaftaran tenaga, pelatihan TPK, UPK, dan pelaku desa lainnya)
Musdes Informasi Hasil Musrenbang Kecamatan
Verifikasi Usulan Desain dan RAB, Verifikasi Teknis SPP
Musrenbang Kecamatan MAD Prioritas Usulan
MAD Pendanaan
Penyampaian Aspirasi Masyarakat
31
Lampiran 3. Alur Tahapan Penyusunan RPJM‐Desa dan RKP‐Desa
Persiapan
Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa dan RKP‐Desa & Pelatihan Pelaku
Pengkajian Keadaan Desa
MMDD/PG Menggali dan mengkaji potensi, masalah dan gagasan (peta sosial, penggalian gagasan) : Pertemuan Kel. Perempuan
Perumusan Rancangan RPJM‐Desa
Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RPJM‐ Desa
Menyusun rancangan RPJM‐Desa Menyusun Matrik Kegiatan – Tim Penyusun wajib melibatkan unsur perempuan
Musdes Perencanaan, MDKP
Rapat BPD Penetapan RPJM‐ Desa (Perdes)
Penyusunan Rancangan RKP‐ Desa 2011
Penetapan RKP Desa 2011 (SK Kades)
32
Lampiran 4. Alur RKP‐Desa
Musrenbang Kabupaten Pelaksanaan Kegiatan PNPM
Musrenbang Kecamatan (untuk usulan yang ke PNPM‐MP atau APBD)
Rapat BPD (LKPJ Kades Evaluasi RKPD)
Pelaksanaan Kegiatan RKP (ADD, Swadaya, dan sumber lain)
Musrenbang Desa Penyusunan RKP
Penetapan RKPD 33
