BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Transportasi sebagai urat-nadi berkehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional yang sangat penting perannya dalam ketahanan nasional. Sistem transportasi yang handal memiliki kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang, dan jasa. Prasarana jalan, sebagai bagian dari sistem transportasi, diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi darat memegang peranan penting dalam distribusi barang dan penumpang karena hampir 90% semua angkutan khususnya angkutan barang bertumpu pada jasa pelayanan transportasi jalan. Moda jalan juga memiliki kelebihan dalam memberikan pelayanan “door to door service” kepada penggunanya jika dibandingkan moda KA, moda laut, dan moda udara, sehingga prasarana moda jalan harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat umum. Hingga saat ini total nilai kapitalisasi aset prasarana jalan nasional saja telah melebihi dua ratus triliun rupiah, yang perannya sangat strategis dalam menurunkan biaya transportasi. Apabila prasarana jalan terus menerus dikembangkan semakin handal, maka jalan dapat menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah dalam perekonomian nasional, yang selanjutnya diharapkan meningkatkan daya saing ekonomi nasional terhadap perekonomian internasional. Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia bersama seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan 1
2
pemerintah daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan. Pendayagunaan sumber daya yang optimal diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasionaI dan pemerataan pembangunan di daerah, penciptaan lapangan kerja dan penangulangan kemiskinan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan perencanaan program infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu, melalui perencanaan program sebagai embrio terwujudnya perencanaan infrastruktur yang lebih luas dan diharapkan mampu mendukung kebutuhan ekonorni, sosial dan lingkungan. Pembangunan prasarana jalan memperlancar arus distribusi barang dan orang., ketersediaan jasa pelayanan prasarana jalan mempengaruhi tingkat produktivitas marginal modal swasta secara ekonomi makro, sedangkan secara ekonomi mikro, prasarana jalan menekan ongkos transportasi yang berpengaruh pada pengurangan biaya produksi. Prasarana jalan berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja. Pelayanan tersebut juga berpengaruh pada peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, antara lain : keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan tiga strategi pembangunan ekonomi : pro growth, pro jobs,dan pro poor. Dari sisi pasar tenaga kerja, pembangunan prasarana jalan dalam menciptakan peluang usaha dan menampung angkatan kerja juga sangat besar dan berpotensi untuk memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lokal maupun kawasan. Jaringan jalan sebagai prasarana distribusi sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah harus dapat memberikan pelayanan transportasi secara efisien (lancar),
3
aman (selamat), dan nyaman. Jaringan jalan juga harus dapat memfasilitasi peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga secara ekonomi produk-produk yang dikembangkan menjadi lebih kompetitif. Jalan sebagai prasarana darat berfungsi sebagai penghubung antar kepulauan yang sekaligus sebagai prasarana penyatu bangsa NKRI. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Renstra 2010-2014 Direktorat Jenderal Bina Marga telah menetapkan visi pembangunan jalan nasional adalah “terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial”. Semangat visi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, telah mewajibkan penyelenggara jalan nasional untuk mampu mewujudkan jaringan jalan nasional yang handal, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna, dan berkelanjutan yang memihak pada kepentingan umum. Implikasi yang muncul dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah bagaimana cara mewujudkan jalan yang kuat, tahan lama, aman, dan nyaman serta berkelanjutan. Capaian kekuatan konstruksi jalan yang mampu melayani beban lalu lintas kendaraan lebih ditekankan, khususnya kendaraan berat angkutan barang sampai umur perencanaan yang ditargetkan tanpa mengalami kerusakan struktural yang berat, sehingga tercapai efektitivitas dan efisiensi dalam penganggarannya dan memperkecil BOK bagi pengguna serta tidak menimbulkan polusi udara dan suara. Salah satu upaya dalam mencapai hal tersebut adalah dengan menyiapkan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah yang berfungsi sebagai alat untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menentukan rencana, program, anggaran, rencana teknis, pelaksanaan beserta pemantauan dan evaluasinya. Penyusunan program Rencana Strategis 2015-2019 untuk pengembangan sektor Bina Marga merupakan suatu pendekatan dan cara yang dapat digunakan di lingkungan penyelengaraan jalan nasional. Ditjen Bina Marga melalui Balai Pelaksaan Jalan Nasional IX (BPJN IX) yang membawahi Provinsi Maluku juga
4
perlu menyiapkan usulan kegiatan penyelenggaraan jalan nasional dalam rangka menindaklanjuti arahan rencana jangka menengah yang terangkum dalam program Rencana Strategis Ditjen Bina Marga 2015-2019. Provinsi Maluku yang merupakan kawasan yang akan berkembang kedepannya perlu melakukan perencanaan penyusunan program strategis pengembangan infrastruktur jalan guna meningkatkan dan mempertahankan layanan jalan yang dipergunakan untuk masyarakat luas sehingga kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya terus mangalami perubahan ke arah yang lebih baik dan terus terjaga kestabliannya. Perencanaaannya konsep perencanaan penanganan jaringan jalan nasional yang dilaksanakan Ditjen Bina Marga khususunya BPJN IX, sebelum adanya implementasi rencana strategis dilaksanakan tidak maksimal karena perencanaan program penanganan tidak sinkron dengan pendanaan yang dibutuhkan, akibatnya banyak jalan yang tidak tertangani sementara program penanganannya sudah ditetapkan sehingga jalan tersebut tidak dapat lagi melayani lalu lintas karena kerusakannya semakin besar. Pendanaan anggaran penanganan jalan pada tahun tertentu, hanya didasarkan pada pendanaan pada tahun sebelumnya, meskipun program penanganan jalan tidak sesuai kebutuhan dengan program kegiatan penyenggaraan jalan pada tahun tersebut. Keterbatasan ketersediaan dana yang dialokasikan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanganan jaringan jalan nasional juga menjadi problem tersendiri sehingga untuk mengatasi masalah tersebut
perlu
dilakukan
efisiensi
biaya
dalam
pemberlakuan
kegiatan
penyelenggaraan jalan. Kajian ini bermaksud melakukan perencanaan penanganan jaringan jalan nasional secara multiyears sehingga pendanaan dapat dipersiapkan secara matang. Ketersediaan dana yang terbatas ini dapat diatasi dengan perencanaan prioritas penanganan jaringan jalan sehingga kebutuhan minimum untuk penanganan jalan dapat terpenuhi. B. Rumusan Masalah Masalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan nasional pada tahun 2015-2019 di lingkungan BPJN IX khususnya di Provinsi Maluku yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :
5
1.
Belum adanya identifikasi kebutuhan penanganan jaringan jalan nasional di Provinsi Maluku tahun 2015-2019.
2.
Pendanaan penanganan jalan di Ditjen Bina Marga khususnya Provinsi Maluku pada periode sebelum adanya program rencana strategis, hanya didasarkan pada pendanaan pada tahun sebelumnya yang program kegiatan penanganannya tidak sesuai kebutuhan.
3.
Keterbatasan ketersediaan dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kebutuhan penanganan seluruh ruas jalan khususnya Provinsi Maluku menjadi kendala dalam penyelenggaran jalan. C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1.
Melakukan analisis perencanaan penanganan jaringan jalan nasional penyusunan rencana strategis 5 Tahunan (2015-2019) dalam rangka peningkatan kinerja dan menindaklanjuti reformasi birokrasi di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Bina Marga khususnya BPJN IX Provinsi Maluku sehingga pendanaan dapat dipersiapkan secara matang.
2.
Melakukan analisis perencanaan prioritas penanganan jaringan jalan khususnya di BPJN IX Provinsi Maluku sesuai dengan arahan Rencana Strategis Ditjen Bina Marga 2015-2019 sehingga kebutuhan minimum untuk penanganan jalan dapat terpenuhi. D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan jaringan jalan di Provinsi Maluku adalah : 1.
Memberikan masukan (kontribusi) pemikiran atas perencanaan penanganan serta pendanaan jaringan jalan nasional di Provinsi Maluku.
2.
Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai arah rencana pengembangan jaringan jalan di Provinsi Maluku tahun 2015-2019.
6
E. Batasan Penelitian Batasan masalah penelitian ini adalah : 1.
Ruang lingkup penelitian hanya dibatasi pada tahun 2015-2019.
2.
Data ruas jalan yang digunakan hanya sebatas jalan nasional yang berada di Provinsi Maluku.
3.
Ruas jalan yang dikaji hanya jalan dengan permukaan beraspal.
4.
Program penanganan yang dilaksanakan tidak memperhitungkan mutu pekerjaan.
5.
Pembiayaan jalan tidak memperhitungkan adanya perubahan harga akibat perubahan iklim ekonomi Indonesia.
6.
Kajian terhadap peramalan lalu lintas merupakan bentuk peramalan yang sederhana. F. Keaslian Penelitian
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah : 1.
Mulyono dan Riyanto (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Telaah Teknis terhadap Kinerja Mutu Perkerasan Jalan Nasional dan Propinsi menyebutkan tingkat pelayanan perkerasan jalan dapat dianalisis berdasarkan International Roughness Index (IRI) dan Surface Distress Index (SDI). IRI dan SDI yang digunakan indikator kemantapan jalan digunakan sebagai penentu kebijakan penanganan jalan.
2.
Wahyudiana (2009) pada penelitiannya Telaah Teknis terhadap Kinerja Mutu Perkerasan Jalan Nasional dan Propinsi, penentuan kriteria jalan yang akan dilaksanakan pemeliharaan melalui pembobotan hasil kuisioner dari stakeholder yang bertujuan membantu dalam penentuan keputusan mengenai urutan prioritas penanganan pemeliharaan ruas-ruas jalan kabupaten di Kabupaten Tulungagung menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) menghasilkan kriteria penanganan jalan yang berdasarkan persepsi responden wakil stakeholder Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Masyarakat sebagai berikut : kondisi struktur jalan, kondisi lalu lintas, kondisi pelayanan dan tuntutan masyarakat. Prioritas penanganan jalan per
7
jenis penanganan (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan dan rekonstruksi) dilakukan dengan membandingkan matrik kinerja tiap ruas jalan sebagai hasil perkalian antara bobot kriteria dengan hasil skoring. Penerapan skenario penggunaan alokasi dana dapat dibagi menjadi beberapa alternatif pilihan 100%, 75%, 50%, 25% dari ketersediaan dana digunakan untuk pendekatan kondisi ketersediaan dana yang dimiliki pemerintah daerah. 3.
Saputro, dkk. (2011) menyebutkan dalam penelitiannya Penerapan Metode AHP Dalam Penentuan Prioritas Penanganan Pemeliharaan Jalan di Kota Banda Aceh, metode evaluasi kondisi jalan dapat dilakukan menggunakan metode Bina Marga dan metode ASTM D6433. Penentuan prioritas jalan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ASTM D6433 menghasilkan berbagai macam nilai kondisi jalan dan dengan metode Bina Marga menghasilkan prioritas pemeliharaannya.
4.
Saleh, dkk. (2013) dalam penelitiannya Evaluasi Kondisi Jalan dan Pengembangan Prioritas Penanganannya menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) menyebutkan terdapat empat faktor kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas penanganan jalan yaitu kondisi jalan, volume lalu lintas, kebijakan dan faktor tata guna lahan.
5.
Ardhiarini (2015) dalam penelitiannya Identifikasi Kebutuhan Penanganan Jalan Nasional 2015-2019 di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Multi Criteria Analysis (MCA) dengan kombinasi penilaian kondisi teknis jalan dengan rangking tingkat kepentingan pengembangan wilayah yang dilalui jaringan jalan menghasilkan usulan program kebutuhan penanganan jalan nasional di Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019 yang lebih optimal, efektif dan efisien.
Perbedaan antara penelitian kajian kebutuhan penanganan jaringan jalan nasional 2015-2019 (studi kasus : jalan nasional di Provinsi Maluku) dengan penelitian sebelumnya adalah perencanaan kebijakan stategi penanganan yang diusulkan berupa program multiyears yang artinya penanganan yang diusulkan berlaku untuk tiap tahun dari 2015 sampai 2019.
