BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab (akuntabel). Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Malang selaku

Kepala

Pemerintahan

Kabupaten

Malang

berkewajiban

mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang tahun 2015. Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang tahun 2015 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang untuk mewujudkan

keseimbangan

antara

akuntabilitas,

partisipasi

dan

transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata kepemerintahan yang baik.

LAPORAN KINERJA (LKj) BAKESBANGPOL KAB.MALANG TAHUN 2015

1

B. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang tahun 2015 adalah media pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang untuk periode tahun 2015.

Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil

evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk : 1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. 2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang. 3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang. 4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang. 5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas,

sehingga

tugas-tugas

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif. 6. Pemberian reward yang selayaknya kepada aparat pemerintah daerah yang berprestasi.


2

C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan ; b. Perencanaan strategis pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik; c. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik ; e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik; f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik; g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; h. Pembinaan UPT; i.

Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik;

j.

Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dilingkungan Pemerintah Daerah;

k. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. LAPORAN KINERJA (LKj) BAKESBANGPOL KAB.MALANG TAHUN 2015

3

3) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari : a). Sub Bagian umum dan Kepegawaian; b). Sub Bagian Keuangan; c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; c. Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari : a). Sub Bidang Bina Ketahanan Ideologi Negara dan Hak Asasi Manusia b). Sub Bidang Wawasan Kebangsaan d. Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat, terdiri dari : a). Sub Bidang Kewaspadaan Daerah b). Sub Bidang Bina Masyarakat e. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi, terdiri dari : a).

Sub

Bidang

Ketahanan

Seni

Budaya,

Agama

dan

Kemasyarakatan b). Sub Bidang Ketahanan Ekonomi f. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari : a). Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik b). Sub Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang sebagaimana bagan dibawah ini : 4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang-Bidang, adalah : a. Sekretariat mempunyai tugas : a) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan


4

surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dan urusan keuangan; b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi : a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan; b) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai; c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah; e) Penyelenggaraan

kegiatan

surat

menyurat,

pengetikan,

penggandaan dan kearsipan; f) Pengelolaan

administrasi

perlengkapan

dan

mengurus

pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan. b. Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas : a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan; b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk

melaksanakan tugas

Ideologi,

Hak

Asasi

sebagaimana

Manusia

dan

dimaksud

Wawasan

Bidang

Kebangsaan

mempunyai fungsi : a) Penghimpunan dan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program bidang ideologi, hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan; LAPORAN KINERJA (LKj) BAKESBANGPOL KAB.MALANG TAHUN 2015

5

b) Penyusunan

program

ideologi

negara,

pemajuan

pemasyarakatan dan pendidikan penghormatan hak asasi manusia; c) Penyusunan

program

fasilitasi

pelaksanaan

kegiatan

pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan; d) Pengkoordinasian

tugas

negara,pemajuan

dan

program

pemasyarakatan

kegiatan dan

ideologi

pendidikan

penghormatan hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan atau lembaga terkait; e) Pelaksanaan evaluasi, pelaporan tugas dan kegiatan ideologi negara,

pemajuan

pemasyarakatan

dan

pendidikan

penghormatan hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan; c. Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat mempunyai tugas : a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan daerah dan bina masyarakat; b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan Kesatuan bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

Bidang

Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat mempunyai fungsi : a) Penghimpunan dan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program bidang kewaspadaan daerah dan bina masyarakat; b) Penyusunan

program

kewaspadaan

nasional

di

bidang

kewaspadaan nasional dan pembinaan masyarakat; c) Pengkoordinasian tugas dan program kegiatan kewaspadaan daerah dan pembinaan masyarakat dengan instansi dan/atau lembaga terkait; d) Pelaksanaan kegiatan kewaspadaan daerah dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan komitmen persatuan dan kesatuan nasional; e) Pelaksanaan evaluasi, pelaporan tugas dan program kegiatan kewaspadaan daerah dan pembinaan masyarakat. LAPORAN KINERJA (LKj) BAKESBANGPOL KAB.MALANG TAHUN 2015

6

d. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas : a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

di

bidang

Ketahanan

Seni

Budaya,

Agama,

Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi; b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

Bidang

Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi mempunyai fungsi : a) Penghimpunan dan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi; b) Pelaksanaan strategis

program

bidang

fasilitasi

ketahanan

dan

pelaksanaan

kajian

seni

budaya,

agama,

kegiatan

fasilitasi

kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi; c) Pengkoordinasian

tugas

dan

program

pengkajian strategis bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi; d) Pelaksanaan kajian strategis di bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi; e) Pelaksanaan evaluasi, pelaporan tugas serta program kegiatan fasilitasi kajian strategis bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyakatan dan ketahanan ekonomi. e. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas : a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik dalam negeri; b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi : LAPORAN KINERJA (LKj) BAKESBANGPOL KAB.MALANG TAHUN 2015

7

a) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan partai politik, organisasi

kemasyarakatan

dan

lembaga

lainnya

untuk

perbaikan proses politik dalam negeri; b) Penghimpunan data dan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang politik dalam negeri; c) Pengkoordinasian, komunikasi dan konsultasi dengan partai politik, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk penyempurnaan sistem demokrasi; d) Pengkoordinasian tugas dan program kegiatan bidang politik dalam negeri dengan instansi dan/atau lembaga terkait; e) Pelaksanaan evaluasi, pelaporan tugas dan program kegiatan bidang politik dalam negeri.


8

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG

KEPALA BADAN SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG IDEOLOGI, HAK ASASI MANUSIA & WAWASAN KEBANGSAAN

BIDANG KEWASPADAAN DAERAH & BINA MASYARAKAT

BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA, AGAMA, KEMASY. & KETAHANAN EKONOMI

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG BINA KETAHANAN IDEOLOGI NEG & HAK ASASI MANUSIA

SUB BIDANG KEWASPADAAN DAERAH

SUB BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA, AGAMA & KEMASY

SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARPOL

SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN

SUB BIDANG BINA MASYARAKAT

SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI

SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DALAM NEGERI

UPTD


9

2. Sumber Daya Aparatur

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN ESELONISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG PER DESEMBER 2015

Golongan

ESELON

STAF

TOTAL

-

-

-

-

-

-

2

-

3

1

-

4

1

1

3

1

-

6

Golongan III /d

-

-

1

7

-

8

Golongan III /c

-

-

-

1

1

2

Golongan III /b

-

-

-

2

7

9

Golongan III /a

-

-

-

-

1

1

Jumlah Golongan III

-

-

1

10

9

19

Golongan II /d

-

-

-

-

1

1

Golongan II /c

-

-

-

-

1

1

Jumlah Golongan II

-

-

-

-

2

2

Tenaga Kontrak

-

-

-

-

3

3

TOTAL

1

1

4

11

13

31

II-B

III-A

III-B

IV-A

Golongan IV /c

-

-

-

Golongan IV /b

1

1

Golongan IV /a

-

Jumlah Golongan IV


10

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG PER DESEMBER 2014 GOL.

PENDIDIKAN

JUMLAH

S2

S1

SM/D3

SLTA

SLTP

IV/c

-

-

-

-

-

-

IV/b

1

1

-

-

-

2

IV/a

4

-

-

-

-

4

III/d

3

5

-

-

-

8

III/c

-

2

-

-

-

2

III/b

-

3

-

6

-

9

III/a

-

1

-

-

-

1

II/d

-

-

-

1

-

1

II/c

-

-

-

-

1

1

Tenaga Kontrak

-

-

-

3

-

3

Jumlah

8

11

-

10

1

31

Dari tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas, maka Sumber Daya Manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih

meningkatkan

kemampuan

Sumber

Daya

Aparatur

Pemerintah

khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2014 diuraikan sebagai berikut : 1. Dalam rangka mencapai Tujuan “Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menurunkan angka konflik melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam cegah dan penanganan konflik yang terjadi di masyarakat” ada 2 sasaran dan indikator sasaran, dapat kita lihat pada tabel berikut : LAPORAN KINERJA (LKj) BAKESBANGPOL KAB.MALANG TAHUN 2015

11



Sasaran pertama : Menurunnya jumlah konflik Ipoleksosbud, batas wilayah dan SARA

No.

1.

Sasaran Strategis

Menurunnya jumlah potensi konflik Ipoleksosbu d batas wilayah dan SARA

Indikator Sasaran

Prosentase penurunan angka potensi konflik

Tar get -15%

Ca paian 100 %

Reali sasi -13%

Hitungan :

Penjelasan : 13-15 x 100% 13

∑ potensi konflik Tahun (n) – tahun (n-1) x 100% ∑ potensi konflik Tahun (n) – tahun (n-1)

Target renstra Indikator Prosentase penurunan angka potensi konflik

Th 2011

Th 2012

Th 2013

Th 2014

Th 2015

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

Th 2011

Th 2012

Th 2013

Th 2014

Th 2015

18 potensi konflik

17 potensi konflik

15 potensi konflik

13 potensi konflik

8 potensi konflik

Data Potensi Konflik Indikator Jumlah potensi konflik yang dilaporkan

Keterangan Tabel Diperoleh angka 13 potensi konflik pada tahun 2014 sedangkan tahun sebelumnya terdapat 15 potensi konflik dan pada target renstra Badan Kesbang dan Politik pada tahun 2014 di targetkan turun atau berkurang 15%, pada realisasi tahun 2014 potensi konflik turun hingga 13% (sumber data dari laporan kondisi wilayah dari 33 Kecamatan dan laporan KOMINDA secara rutin dalam Rakor KOMINDA)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya jumlah potensi konflik yang bersumber dari Ipoleksosbud, batas wilayah maupun SARA dengan Indikator Kinerja prosentase penurunan angka potensi LAPORAN KINERJA (LKj) BAKESBANGPOL KAB.MALANG TAHUN 2015

12

konflik menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka potensi konflik dari tahun 2013 s/d tahun 2014 terlihat ada penurunan sebesar (-13%) atau tercapai 86% 

Sasaran kedua : Meningkatnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dini serta penyelesaian potesi konflik yang ada dimasyarakat dapat kita lihat pada tabel berikut : No.

1.

Sasaran Strategis Meningkatnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dini serta penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat

Indikator Kinerja

Prosentase pencegahan dini potensi konflik

Tar get

Reali sasi

Ca paian

100%

100%

100%

Hitungan :

Penjelasan :

13 x 100% 13

∑ potensi konflik yang terdeteksi, terbahas dan tertangani dalam rakor kominda x 100 % ∑ Jumlah potensi konflik yang ada

Keterangan Tabel 

Diperoleh angka jumlah potensi konflik yang terdeteksi dan tertangani dalam rakor kominda yaitu 13 potensi konflik berasal dari laporan hasil kegiatan Rakor Kominda kepada Bupati Malang dan notulensi hasil rakor yang di himpun di Bakesbangpol



Sumber data pembanding berasal dari laporan situasi wilayah di 33 Kecamatan se Kabupaten Malang serta himpunan Informasi Kominda yaitu dari Polres, Kodim , TNI AU dan AL yang aktif menginformasikan kondisi wilayah

Capaian Kinerja pada tabel di atas dengan Sasaran Meningkatnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dini serta penanganan potensi konflik yang terjadi di masyarakat dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terdapat 13 potensi konflik yang mampu terdeteksi , terbahas dalam rakor sehingga mampu tertangani, teredam dan tidak sampai timbul menjadi konflik dibanding jumlah potensi konflik yang dilaporkan yang ada yaitu 13 potensi konflik, jadi dari targer tahun 2014 capaian kinerjanya 100 % atau sangat berhasil Dalam pencapaian ke dua indikator kinerja diatas didukung dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :


13

Program / Kegiatan o

Target

Realisasi

capaian

10 kali

10 kali

100%

1 kali

1 kali

100 %

Program Peningkatan Pemeliharaan Kamtrantibmas 

Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kejahatan

o

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

o Dalam rangka mencapai Tujuan “Meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama” terdapat 1 sasaran strategis : o Meningkatnya peran dan keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam ikut membina kerukunan umat beragama capaian kinerjanya dapat kita lihat pada tabel berikut : No.

1.

Sasaran Strategis Mengaktifkan dan memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB

Indikator Sasaran

PersentaseTingkat Keaktifan FKUB

Tar get 100 %

Reali sasi 100 %

Ca paian 100 %

Hitungan : Penjelasan :

17

∑ anggota FKUB

x 100 %

17

Yang aktif dalam forum anggota FKUB x 100 % Jumlah anggota FKUB

Keterangan Tabel

Diperoleh angka 17 anggota FKUB yang aktif dalam forum sedangkan anggota FKUB ada 17 orang anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)


14

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja dengan Sasaran Strategis mengaktifkan dan memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator Tingkat Keaktifan FKUB

di targetkan

100 % dan terealisasi 100 % capaian kinerjanya 100 % atau sangat berhasil Program Kegiatan yang mendukung kinerja tersebut meliputi : Program / Kegiatan o

Target Output 1 kali sosialisasi dengan peserta tiap sosialisasi 100 orang

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan  Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Realisasi

capaian

1 kali sosialisasi dengan peserta tiap sosialisasi 100 orang

100%

o Dalam rangka mencapai Tujuan “ Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa serta menegakkan danmenjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, dengan Sasaran Strategis : 

Meningkatnya

Meningkatnya

Cakupan

Pendidikan

Wawasan

Kebangsaan capaian kenerja dapat kita lihat pada tabel berikut : No.

1.

Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Indikator

Prosentase Peningkatan Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Penjelasan : Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pendidikan Wasbang tahun ini dikurangi Jumlah Kelompok Masyarakat Yang mendapatkan pendidikan Wasbang tahun lalu

Tar get

Reali sasi

Ca paian

20 %

33 %

100 %

40-30 x100 % 30

x 100 % jumlah Kelompok Masyarakat Yang mendapatkan pendidikan Wasbang tahun lalu


Kelompok masyarakat yang menjadi obyek sasaran untuk mendapatkan pendidikan Wawasan Kebangsaan yaitu :


15

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh pemuda Ormas Organisasi Politik Kelompok Profesi (Pendidik / Guru) Pelajar Aparatur Pemerintahan Aparat Keamanan Perangkat Desa / Kelurahan

Yang berada di masyarakat 

33 kecamatan di wilayah kabupaten Malang = 330 kelompok

Kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan Wawasan Kebangsaan yaitu kelompok sasaran sosialisasi yang telah mengikuti kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Tahun 2013 mencakup 10 kelompok x 4 kecamatan = 30 kelompok masyarakat dan Tahun 2014 mencakup 30 kelompok masyarakat

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Sasaran untuk Meningkatkan Cakupan Wawasan Kebangsaan dengan indikator Persentase Peningkatan Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan pada Tahun 2014 terealisasi sesuai target yaitu 33 % dan bisa dikatakan capainya 100 % atau sangat berhasil. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dapat kita lihat pada tebel berikut : Program / Kegiatan o

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan  Kegiatan Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

o Dalam

rangka

mencapai

Target Output 1 Sosialisai

Tujuan

Realisasi 1 Sosialisasi

“Meningkatkan

capai an 100%

Pengetahuan,

Pemahaman dan Kesadaran dalam Kehidupan Berpolitik Masyarakat” dengan sasaran strategis:  Meningkatnya wawasan

dan

pemahaman masyarakat di bidang politik

dapat kita lihat capaian kinerjanya pada tabel berikut :


16

Sasaran Strategis

Meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat di bidang politik

Indikator Sasaran

Persentasi Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat

Tar get

Reali sasi

Ca paian

15 %

100 %

100 %

Hitungan 330 kelompok masyarakat

Penjelasan : Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pendidikan Politik

x 100 % x 100 %

330 kelompok masyarakat

Jumlah Kelompok masyarakat yang menjadi obyek sasaran pendidikan Politik


Yang dimaksud kelompok masyarakat yang menjadi obyek sasaran untuk mendapatkan pendidikan politik yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh pemuda Ormas Organisasi Politik Kelompok Profesi (Pendidik / Guru) Pelajar Aparatur Pemerintahan Aparat Keamanan Perangkat Desa / Kelurahan

Yang berada di 33 kecamatan se Kabupaten Malang 

Kelompok obyek sasaran sosialisasi Wawasan Kebangsaan 10 kelompok masyarakat x 33 kecamatan = 330 kelompok masyarakat

 Yang dimaksud kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik yaitu kelompok sasaran sosialisasi yang telah mengikuti kegiatan pendidikan politik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Sasaran untuk Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan di bidang politik dengan indikator Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat pada Tahun 2014 ditargetkan 15 % terealisasi sesuai target yaitu 100 % dan bisa dikatakan capaiannya 100 % atau sangat berhasil.


17

D. Dasar Hukum 1. Tap MPR RI Nomor : XI / MPR / 1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Daerah

Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang; 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 8. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu; 9. Peraturan Bupati Malang Malang Nomor : 28 Tahun 2013 tentang IKU Kabupaten Malang


18

E. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja Tahun 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja 

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015



Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir;


19



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanan strategis



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar nasional;

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi 3. Analisis penggunaan sumberdaya anggaran B. Realisasi Anggaran C. Prestasi Tahun 2015 BAB IV PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. 2. 3. 4.

Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Renstra


20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Visi Pernyataan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2011 – 2015 adalah : “ Menumbuhkan Kebersamaan Masyarakat Damai,

Tenteram,

Terlindungi

Hak

Kabupaten Malang Yang

Dan

Kewajibannya

Untuk

Mempertahankan Pancasila dan NKRI “

Penjelasan dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditujukan kepada terwujudnya kondisi tatanan kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan ideologi secara berimbang, harmonis, stabil dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 2) Terjalinnya hubungan kebersamaan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat serta terjaminnya rasa aman dan terlindungi hak asasinya bagi setiap warga masyarakat. 3) Tingkat kedewasaan politik masyarakat yang masih kurang sehingga mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk berperan dalam mewujudkan demokrasi.


21

2. Misi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut: 1) Menumbuhkembangkan Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan yang demokratis di Kabupaten Malang 2) Menciptakan

Stabilitas Ipoleksosbud Hankam dan mengurangi potensi

disintegrasi bangsa 3) Menumbuhkembangkan Pemahaman Masyarakat 4 Pilar Wawasan Kebangsaan dan memperkokoh Supremasi Hukum dan HAM 4) Membantu

terwujudnya

Pelayanan

Prima

terhadap

Kepentingan

Masyarakat. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan, keadaan masa depan yang akan dicapai, meliputi : kebutuhan dasar dan kebutuhan individu. Tujuan harus merupakan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang diinginkan menjadi kenyataan Sasaran adalah sesuatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun (12 bulan). Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam menyusun rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Dalam menjabarkan tujuan menjadi sasaran harus memiliki prinsip antara lain : a. Merupakan hasil yang dapat dicapai b. Menantang tapi logis dan realistik c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan d. Terkait dengan visi dan misi unit kerja e. Sesuai wewenang dan tanggung jawab f. SMART : (S) : Specific (M) : Measurable (A) : Attainable (R) : Relevance (T) : Time Related

: spesifik dan jelas : dapat diukur secara obyektif : dapat dicapai : berhubungan : untuk kurun waktu tertentu


22

Dalam rangka mewujudkan misi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang menetapkan 4 (empat) tujuan yang telah berorientasi pada hasil, 4 kebijakan dan 4 program yang dijabarkan sebagai berikut : Misi 1

: Menumbuhkembangkan kehidupan politik dan kemasyarakatan yang demokratis di Kabupaten Malang.

Tujuan

: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik dalam kegidupan politik masyarakat

Sasaran 

:

Meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat di bidang politik

Kebijakan

:

Peningkatan masyarakat

kwalitas

Program

:

demokrasi

melalui

pengembangan

kesadaran

politik

1. Pendidikan Politik Masyarakat Misi 2 Tujuan

: Menciptakan Stabilitas Ipoleksosbud hankam dan mengurangi potensi disintegrasi bangsa : Meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menurunkan angka konflik melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam cegah dini dan penanggulangan konflik yang terjadi dimasyarakat

Sasaran 

Menurunnya jumlah konflik Ipoleksosbud hankam , batas wilayah dan SARA



Meningkatkan Kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dini serta menyelesaikan konflik di masyarakat

Kebijakan Peningkatan intensitas koordinasi dengan meningkatkan jaringan dan informasi keamanan serta deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan Program  

Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


23

Misi 3

: Menumbuhkembangkan pemahaman pemahaman masyarakat tentang 4 (empat) pilar wawasan kebangsaan dan memperkokoh supremasi hokum dan HAM Tujuan :  Meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama  Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa serta menegakkan dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM Sasaran  Tingkat keaktifan FKUB  Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kebijakan -

Pembinaan kerukunan umat beragama Pengembangan rasa kebangsaan dan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program 1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Misi 4 Tujuan

: Membantu terwujudnya Pelayanan Prima terhadap Kepentingan Masyarakat. : Mewujudkan profesionalisme aparatur

Sasaran

:



Peningkatan kinerja aparatur



Peningkatan sarana dan prasarana aparatur



Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kebijakan Program 1. 2. 3. 4.

:

Pengiriman peserta bimtek dan diklat Penyediaan sarana dan prasarana Pelaporan yang akuntabel efektif dan efisien :

Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur Pelayanan Administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan


24

B. PERJANJIAN KINERJA Penetapan kinerja merupakan menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Adapun target indikator kinerja utama / sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Malang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja 2 Persentase penurunan angka potensi konflik ipoleksosbud Hankam batas wilayah dan SARA

Target 3 15 %



Menurunnya jumlah potensi konflik ipoleksosbud Hankam batas wilayah dan SARA



Meningkatkan kapabilitas aparatur dalam cegah dan tangkal dini serta penyelesaian potensi konflik

Persentase pencegahan dini potensi konflik

100 %



Mengaktifkan dan memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Persentase tingkat keaktifan FKUB

100 %



Meningkatnya cakupan pendidikan Wawasan Kebangsaan

Persentase peningkatan Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

20 %



Meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat dibidang politik

Persentase Cakupan Pendidikan Politik masyarakat

15 %

Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ........................................................... Rp. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan...................................................... Rp. 4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.............................................................Rp. 5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan LAPORAN KINERJA (LKj) BAKESBANGPOL KAB.MALANG TAHUN 2015

Anggaran 370.026.000,00 55.574.000,00

19.400.000,00 50.000.000,00

25

Pencegahan Tindak Kriminal ............................ Rp. 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.............................................................Rp. 7. Program Pendidikan Politik Masyarakat ............... Rp.


180.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1.

Capaian Kinerja Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Malang di Tahun Anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran No

Sasaran Strategis

1

Menurunnya jumlah potensi konflik Ipoleksosbud Hankam, batas wilayah dan SARA

2

Indikator Kinerja

Capaian (%)

Target

Realisasi

Persentase penurunan angka potensi konflik Ipoleksosbud Hankam batas wilayah dan SARA

-15%

-15%

100%

Meningkatnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dini serta penyelesaian potensi konflik di masyarakat


100%

100%

100%

3


Persentase tingkat Keaktifan FKUB

100%

100%

100%

4


Persentase Peningkatan Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

20%

25%

125%

5


Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat

15%

15%

100%


27

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan tahun sebelumnya Indikator Kinerja

Target

Realisasi Tahun 2014 Tahun 2015

No

Sasaran Strategis

1



-15%

-13 %

-15%

2



100%

100%

100%

3



100%

100%

100%

4



20%

33%

25%

5



15%

100%

15%


28

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Periode RENSTRA

Tahun 2015

Tingkat Kemajuan


-15%

-15 %

15 %



100%

100%

20%

3



100%

100%

20%

4



20%

25%

41%

5



15%

15%

30,2%

Sasaran Strategis

1


2

Indikator Kinerja

Realisasi

Target Akhir RENSTRA

No


29

Tabel 3.4. Perbandingan capaian kinerja dengan capaian Nasional Realisasi Tahun 2015

Realisasi Nasional


-15 %

NIHIL



100%

NIHIL

3



100%

NIHIL

4



25%

NIHIL

5



15%

NIHIL

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1


2


Ket

30

2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Dalam pencapaian sasaran strategis 1 yaitu menurunnya jumlah potensi konflik Ipoleksosbud Hankam, batas wilayah dan SARA dengan target persentase penurunan angka potensi konflik sebesar 15% terealisasi 15% . Penjelasan : Formula : ∑ potensi kon ik tahun (n) - tahun (n-1) ∑ potensi kon ik tahun (n-1)

X 100 %

Realisasi : 11-13 X 100 % 13

= 15 %

Keberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini terhadap segala gangguan keamanan dan potensi-potensi konflik sosial yang didukung dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui pemantauan dan rapat koordinasi yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara rutin sehingga segala bentuk potensi konflik dapat terdeteksi, tertangani serta teredam sejak dini sehingga tidak meluas menjadi konflik sosial. Pencapaian sasaran ini didukung dengan :  Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan - Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan serta Rapat Ketahanan Ekonomi dalam rangka Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

Dalam pencapaian sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dini serta penyelesaian potensi konflik dengan target 100% pada tahun 2015 terealisasi 100 %.

Penjelasan : Formula : ∑ potensi kon ik Yang terdeteksi,terbahas Dan tertangani dalam Rakor kominda ∑ potensi kon ik Yang dilaporkan

Realisasi : 11 X 100 % 11

= 100 %

X 100 %


31

Sasaran ini dapat tercapai melalui peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan berupa kegiatan-kegitan rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang secara rutin diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang dengan melibatkan unsur keamanan dari Polres Malang, Kodim, TNI AU dan LANAL malang, sehingga segala bentuk potensi konflik yang akan muncul dapat terdeteksi dan tertangani. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah :  Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

Kegiatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam rangka teknik pencegahan kejahatan

Pencapaian sasaran strategis yang ke 3 yaitu meningkatnya peran dan keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan target persentase tingkat keaktifan FKUB sebesar 100% dan dapat tercapai sesuai target 100% Penjelasan : Formula : ∑ Anggota FKUB yang aktif dalam forum ∑ Anggota FKUB

X 100 %

Realisasi : 17 X 100 % 17

= 100 %

Sasaran strategis ini dapat dicapai dengan meningkatkan wawasan dan kesadaran akan toleransi kerukunan umat beragama melalui sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama. Pencapaian sasaran ini di dukung program dan kegiatan sebagai berikut: - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama


32



Sasaran Strategis ke 4 yaitu Meningkatnya Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan target 20% dan terealisasi 25 %. Penjelasan : Formula : ∑ kelompok masyarakat Yang mendapatkan pendidikan Wawasan kebangsaan tahun (n) - tahun (n-1) X 100 % ∑ kelompok masyarakat Yang mendapatkan pendidikan Wawasan kebangsaan tahun (n-1)

Realisasi : 50-40 X 100 % 40

= 25 %

Peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pendidikan Wawasan Kebangsaan baik materi maupun narasumber melalui kerjasama yang baik dengan akademisi dan budayawan yang dikemas dalam bentuk Safari Kebangsaan sehingga mampu menarik minat dan antusias para peserta yang didominasi para pelajar dan pemuda di Kabupaten Malang . Pencapaian sasaran ini didukung program dan kegiatan : - Program pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan - Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa - Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat 

Sasaran Strategis ke 5 yaitu Meningkatnya wawasan dan pemahaman Masyarakat di bidang politik dengan target persentase cakupan pendidikan politik masyarakat sebesar 15% terealisasi 15%. Penjelasan : Formula : ∑ kelompok masyarakat Yang mendapatkan pendidikan politik ∑ kelompok masyarakat Sasaran pendidikan politik

Realisasi : 50 X 100 % 330

= 15 %

X 100 %


33

Sasaran ini dapat tercapai melalui koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua stake holder dari KPU, Kodim, Polres, Universitas Brawijaya dan Universitas Wisnuwardhana Malang. Pencapaian sasaran ini didukung program dan kegiatan :  Program Pendidikan Politik - Kegiatan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat 3. Analisis Penggunaan sumber daya anggaran Program Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan No

Sasaran Strategis

1


2

Indikator Kinerja

Anggaran (Rp)

% Anggaran


50.000.000

2,97



227.505.000

13,51

3



55.953.500

3,32

4



570.041.500

33,86

5



267.010.000

15,86


34

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Kinerja Realisasi

Capaian

Alokasi

Anggaran Realisasi

Capaian

1



-15%

-38%

100%

50.000.000

50.000.000

100%

2



100%

100%

100%

227.505.000

211.569.900

92,99%

3



100%

100%

100%

55.953.500

55.953.500

100%

4



20%

25%

100%

570.041.500

558.255.500

97,93%

5



100%

267.010.000

264.417.600

99,02%

15%

15%


35

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1



-38%

100%

60,52%

2



100%

100%

7,00%

3



100%

100%

0,00%

4



25%

100%

21,65%

5



15%

100%

0,97%


36

B. REALISASI ANGGARAN Pada bagian ini diuraikan tentang sumber dana bagi pembiayaan atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2015. Anggaran tahun 2015 menggunakan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang terdiri dari Belanja langsung dan Tidak Langsung dan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sehingga dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 ini, rincian sumber dana untuk pencapaian sasaran-sasaran tersebut yang dapat diuraikan adalah yang merupakan anggaran langsung yang mendukung suatu kegiatan, dalam hal ini adalah anggaran pembangunan. Sedangkan terhadap anggaran belanja tidak langsung belum dapat disajikan secara rinci seberapa besar kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.683.400.000,- (Satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut telah digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebesar Rp.1.649.987.324,- (Satu miliar enam ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar 98 % dari pagu anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp. 33.412.676,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah ) atau sebesar 1,2 %. Akuntabilitas Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan kegiatan per program dapat dilihat pada Table berikut :


37

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG

NO

1

2

Sasaran

Program / Kegiatan

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkalala Gedung Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Anggaran

Realisasi ( Rp )

% Realisasi

Sisa Anggaran

3.600.000

2.591.424

72

1.008.576

24.960.000

24.960.000

100

-

17.776.000

17.776.000

100

-

51.165.000

51.165.000

100

-

45.610.000

45.610.000

100

-

2.790.000

2.790.000

100

-

156.990.000

156.855.400

100

134.600

93.025.000

92.985.000

100

40.000

36.249.000

36.249.000

100

-

23.200.000

22.457.600

97

742.400

25.450.000

24.514.000

96

936.000

11.475.000

11.475.000

100

-


38

4

5

Meningkatnya kwalitas pelaporan kinerja dan keuangan

Menurunnya Jumlah Potensi Konflik Ipoleksosbud Hankam, batas wilayah dan SARA Meningkatnya kapabilitas aparatur dalam cegah dan tangkal dini serta penyelesaian potensi konflik

5

Meningkatnya Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya Wawasan Pemahaman Masyarakat Bidang Politik

dan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPB Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program peningkatan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

20.600.000

20.600.000

100

-

50.000.000

50.000.000

100

-

Kegiatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

227.505.000

211.569.900

93

15.935.100

55.953.500

55.953.500

100

-

44.046.500

44.046.500

100

-

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nolai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Program Pendidikan Politik

525.995.000

514.209.000

98

11.786.000

Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Kegiatan Pembinaan Partai Politik

212.912.400

212.762.400

98

150.000

54.097.600

51.417.600

95

2.680.000

di

JUMLAH

1.683.400.000


1.649.987.324

98

33.412.676

39

C. PRESTASI TAHUN 2015 DAFTAR TANDA PENGHARGAAN / PRESTASI YANG DITERIMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 No

1

Nama Penghargaan

Penghargaan sebagai Kabupaten / Kota Layak HAM

Tingkat Nasional

Provinsi

Kab

Nasional


Diserahkan Oleh/ Penyelenggara

Kemenkumham

SKPD yang Menerima

Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Malang

Keterangan

Piagam Penghargaan

40

BAB IV PENUTUP Laporan

Kinerja

(LKj)

disusun

dan

dikembangkan

dalam

rangka

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap Instansi Pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja (LKj) ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja (LKj) ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dari uraian (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 dapat diketahui dari hasil penilaian, melalui

keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur

indikator-indikator kinerja sasaran berikut capaian kinerjanya, dengan

rata-rata capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang adalah 100 % sehingga termasuk kategori “Berhasil”. Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus. Kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang dalam pencapaian target kinerja sasaran tahun 2015 antara lain : 1. Keterbatasan anggaran yang mengakibatkan belum bisa mencakup program dan kegiatan yang sangat menunjang pencapaian target kinerja tingkat Kabupaten 2. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memadai 3. Kurangnya pelatihan yg bersifat spesifik bagi pegawai 4. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia 5. Koordinasi dengan lembaga yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan kurang optimal LAPORAN KINERJA (LKj) BAKESBANGPOL KAB.MALANG TAHUN 2015

41

Untuk mengatasi

kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya

penangulangan antara lain : 1. Melaksanakan program dan kegiatan dengan melihat skala prioritas dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia 2. Mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dan menyelaraskan program dan kegiatan sehingga substansi program dan kegiatan yg dilaksanakan benar-benar efisien, efektif. 3. Dalam rangka penguatan 4 (empat) Pilar Kebangsaan sebagaimana Tupoksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai ditingkatkan melalui program pelatihan-pelatihan yang spesifik. 4. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. 5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta kerjasama yang baik dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan. 6. Optimalisasi pembagian tugas seluruh staf yang ada. 7. Keterpaduan, kekompakan, kebersamaan merupakan kunci pokok suksesnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 ini merupakan laporan pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Malang,


20 Januari 2016

42

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents