BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good Govermence di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LAKIP juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran dari kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa akan datang, kuncinya adalah Penekanan pada tujuan atau sasaran dari Program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan. Secara hierarkis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lombok Tengah

adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk mewujudkan Pembangunan Nasional secara optimal, diharapkan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasonal (2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (2014-2019) yang

telah

disusun.

Undang-undang

Nomor

22

Tahun

2007 menyebutkan

bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang, dibantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangLAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

1


undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian,

sistem

dan

proses

penyelenggaraan

Pemilihan

Umum,

dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari.

LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

2


B.

Kedudukan dan Tugas Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Kabupaten/Kota:

1. Kedudukan Pada

Pasal

1 ayat 8 meyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 2. Tugas Pada Pasal 10 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota : (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. melaksanakan

semua

tahapan

penyelenggaraan

di

kabupaten/kota

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

3


Provinsi; j.

menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; l.

menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota

PPS,

sekretaris

KPU

Kabupaten/Kota,

dan

pegawai

sekretariat

KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. melaksanakan

semua

tahapan

penyelenggaraan

di

kabupaten/kota

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f.

menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

4


PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; i.

menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

j.

mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota

PPS,

sekretaris

KPU

Kabupaten/Kota,

dan

pegawai

sekretariat

KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; l.

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membentuk

PPK,

PPS,

dan

KPPS

dalam

pemilihan

gubernur

serta

pemilihan

semua

tahapan

bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; e. mengoordinasikan,

menyelenggarakan,

dan

mengendalikan

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; f.

menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

5


h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; i.

menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

j.

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; l.

menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;

m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota

PPS,

sekretaris

KPU

Kabupaten/Kota,

dan

pegawai

sekretariat

KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban: LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

6


a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; f.

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; i.

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j.

menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l.

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan pokok, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris

yang

bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sesuai dengan

Pasal 68 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota bertugas: (1)

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas: a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. memberikan dukungan teknis administratif; c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;


Hal.

7


e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; f.

memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;

g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang: a. mengadakan

dan

mendistribusikan

perlengkapan

penyelenggaraan

pemilihan

bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. (4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Kab/Kota terdiri dari: 1. Sub Bagian Program dan Anggaran 2. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Humas 3. Sub Bagian Hukum dan; 4. Sub Bagian Umum

C.

Struktur Organisasi 1. Sumber Daya Manusia Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu


Hal.

8


diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses

tatalaksana

yang

akuntabel

dan

transparan

dalam

mewujudkan

penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip goodgovernance. Undang-Undang

menyebutkan

bahwa

anggota

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan KPU No 21 Tahun 2008: BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA

KETUA

ANGGOTA-ANGGOTA

SEKRETARIS

TENAGA PROFESIONAL

4 (EMPAT) KEPALA SUB BAGIAN


Hal.

9


Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, sistem perwakilan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan. Ketatalaksanaan atau proses bisnis (business process) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundangundangan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lombok Tengah terdiri dari

seorang Sekretaris dibantu 4 (empat) orang Kepala Subagian dan Staf yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan dan mempertanggung jawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten

Lombok Tengah yang diperbantukan di Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan dibiayai oleh APBD.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundangLAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

10


undangan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lombok Tengah terdiri dari

seorang Sekretaris dibantu 4 (empat) orang Kepala Subagian dan Staf yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan dan mempertanggung jawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari :

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS KPU KABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN ROGRAM DAN DATA

SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS

SUB BAGIAN HUKUM

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten

Lombok Tengah yang diperbantukan di Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan dibiayai oleh APBD.


Hal.

11


D. Sistematika Sistematika penulisan LAKIP Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang. LAMPIRAN : 1.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

2.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015


Hal.

12


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2014 – 2015 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal,

KPU telah menyusun

Rencana

Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Sasaran pembangunan

bidang

politik dalam negeri

adalah meningkatnya

kualitas demokrasi yang ditandai dengan angka indeks demokrasi Indonesia rata-rata 73 pada akhir tahun 2014 dan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 75%. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut : 1. Semakin

terjaminnya

peningkatan

iklim politik kondusif bagi berkembangnya

kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Hal ini ditandai dengan peningkatan indeks rata-rata dari 64,3 pada tahun 2010 menjadi 75 pada akhir tahun 2014. 2. Meningkatnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya terwujudnya akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran parpol, dan peran lembaga legislatif. Lembaga-lembaga demokrasi

tersebut diharapkan

dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat. Pada akhir tahun 2014, capaian sasaran ini akan ditandai dengan indeks kinerja institusi demokrasi rata-rata 70, naik dari indeks rata-rata sebesar 52,3 pada tahun 2010. 3. Terlaksananya Pemilu 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 75 %, dan berkurangnya LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

13


diskriminasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih. Tingkat partisipasi politik tahun 2009 adalah sebesar 70,99% untuk Pemilu Legislatif dan 72,56% untuk Pemilu Presiden. 4. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah. Untuk mencapai sasaran pembangunan

bidang politik dalam negeri dan

komunikasi, ditetapkan prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan fokus prioritas: (1) Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi; (2) Peningkatan iklim kondusif

bagi

berkembangnya

kebebasan

sipil

dan

hak

politik

rakyat

dan

berkembangnya demokrasi; dan (3) Peningkatan peran informasi dan komunikasi. Berpijak

pada sasaran dan fokus

prioritas di atas, akan ditempuh

arah kebijakan

mencakup strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kapasitas dan akuntabilitas

lembaga-lembaga demokrasi, yang

dilakukan melalui: a. Fasilitasi program

penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

dan partai

politik; b. Perbaikan peraturan perundangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah; c. Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi; d. Fasilitasi program penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu 2014. 2. Menjaga dan menciptakan

iklim kondusif yang menjamin

kebebasan sipil dan

penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut: a. Fasilitasi perbaikan

dan penyusunan peraturan

perundangan bidang politik,

dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan fasilitasi pembahasan Undang-Undang Penanganan Konflik; b. Pelaksanaan pendidikan pendidikan politik

politik, termasuk di dalamnya pendidikan

pemilih,

demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan

dan

pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa; c. Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik; d. Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan, termasuk di dalamnya LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

14


pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan

kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya

metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa; e. Pengembangan melaksanakan kewarganegaraan

kerja sama

dengan organisasi

pendidikan politik,

masyarakat

pendidikan pemilih

dan melaksanakan

diskusi

sipil untuk

dan

untuk memberikan

pendidikan masukan

perumusan kebijakan publik; dan f. Penguatan

dan pelembagaan

forum dialog masyarakat dalam mendukung

proses demokratisasi dan penyelesaian konflik.

3. Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan publik dan meningkatkan peran informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui: a. Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik; b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik; dan c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi.

B. Rencana Strategis 2014-2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) KPU untuk periode 20102014

dengan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 1. Visi dan Misi Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

mandiri transparan dan akuntabel demi Hal.

15


terciptanya demokrasi di Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia“. Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan; b. Pemilu

yang Profesional:

penyelenggaraan

kompetensi, keterampilan dan komitmen

Pemilu

yang berdasarkan

pada kualitas yang memungkinkan

adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu; c. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun; d. Pemilu yang Transparan: penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan

dan

kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya; e. Pemilu

yang

Akuntabel:

penyelenggaraan Pemilu

dipertanggungjawabkan, baik dalam

segala kebijakan

yang

atau keputusan

dapat yang

diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Pernyataan visi di atas telah memberikan komitmen KPU yang memperjuangkan

gambaran yang tegas mengenai

kepentingan

nasional khususnya dalam

tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi. Disamping itu, relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi. Adapun LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

16


Misi KPU adalah sebagai berikut: a. Membangun

lembaga

penyelenggara

Pemilu

yang memiliki kompetensi,

kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; b. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif; d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. pernyataan

Tujuan merupakan penjabaran atau

implementasi dari

Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui memenuhi

apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam

Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun

waktu

satu sampai lima

tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu; b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat

dalam

Pemilu; c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen; d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis; LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

17


e. Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL. Berdasarkan

tujuan yang hendak

pelaksanaannya dijabarkan

ke dalam sasaran

dicapai

tersebut maka dalam

yang lebih spesifik

dan terukur,

sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode

secara tahunan melalui

serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan

fokus pada penyusunan program,

kegiatan dan

alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 5 (Lima) sasaran kinerja yaitu: a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis; b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib; c. Terjaminnya

perlakuan

yang adil dan setara bagi peserta Pemilu,

Calon

Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta pejabatpejabat publik lain sesuai undang - undang; d. Terwujudnya

organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki

sistem administrasi

efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai. Di

dalam pelaksanaannya,

Sasaran

Strategis sempat mengalami perubahan

berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN dan RB sehingga diperbaiki dalam PK menjadi sebagai berikut : a. Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu; b. Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu; c. Terwujudnya

KPU

Sebagai

Penyelenggara

Pemilu

Yang

Professional, Berintegritas dan Akuntabel; dan d. Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU. LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

18


Adapun IKU KPU adalah sebagai berikut : 1. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada; 2. Persentase

pemilih perempuan yang menggunakan

hak pilihnya dalam

Pemilukada; 3. Persentase penduduk yang mempunyai hak untuk memilih tetapi

tidak

terdaftar di dalam DPT; 4. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU; dan 5. Persentase

KPU, KPU Provinsi

Dan KPU Kabupaten/Kota

yang laporan

keuangannya sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP).

C.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dalam rangka melaksanakan Renstra 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013, KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2014 sebagai berikut :  Sasaran 1 Terselenggaraanya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian Sengketa hukum dan penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu. Sasaran ini dicapai melalui program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyelesaian dan bantuan Hukum terkait sengketa pemilu; 2. Dokumentasi dan Identifikasi bidang Hukum terkait Pemilu; 3. Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014; 4. Bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu; Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah: No 1 2 3 4

Indikator Kinerja Persentase Tingkat ketepatan penyiapan analisis di bidang administrasi Hukum dalam kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampaye Peserta Pemilu. Persentase Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU/Regulasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 Persentase Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum Persentase Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum


Target 100% 100% 100% 100%

Hal.

19


 Sasaran 2 Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialiasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih Sasaran ini dicapai melalui program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Publikasi Informasi Pemilu; 2. Laporan Kampaye Pemilu 2014; 3. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN; 4. Peningkatan Partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu Tahun 2014; 5. Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014; 6. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014; 7. Laporan Kampaye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014; 8. Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014; 9. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014; Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja Persentase pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan Akuntabel Persentase pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu kepala daerah untuk KPU prov/kab/kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif Persentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan Persentase kemajuan pengembangan media center Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan

Target 100% 100% 100% 100% 100% 5 10 media 100% 10

 Sasaran 3 Pelaksanaan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU Sasaran ini dicapai melalui program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Laporan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan; 2. Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014; 3. Layanan Perkantoran Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah: No 1 2 3

Indikator Kinerja

Target

Persentase Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan

100%

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU Persentase Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai

WTP 100%


Hal.

20


 Sasaran

4

Terselenggaraanya pengelolaan

data,

dokumentasi, pengadaan,

pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu Sasaran ini dicapai melalui program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu; 2. Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014; 3. Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014; Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah: No 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Tingkat Ketepatan Standar Mutu Barang/Jasa Administrasi Pengadaan dan Dokumentasi Pengadaan Kebutuhan Pemilu Persentase Kemajuan Penyusunan Peta Distribusi Logistik Pemilu Tingkat keberhasilan Pemeliharaan Sarana dan Pra sarana Pemilu

Target 100% 100% 100% 100% 100%

 Sasaran 5 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Sasaran ini dicapai melalui program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dokumen Perencanaan dan data kepemiluan; Laporan pelaksanaan kegiatan; Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014; Laporan Kajian/monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014; Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014; Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah: No 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia

Target 100% 100% 100% 100% (penerapan) 2 kali

 Sasaran 6 Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan administrasi Kepegawaian Sasaran ini dicapai melalui program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM; LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

21


2. 3. 4. 5. 6.

Layanan peningkatan kompetensi SDM; Dokumen Kepegawaian; Komisioner KPU terseleksi Pemilu 2014; Piagam Penghargaan Bagi Penyelanggara Pemilu2014; Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014;

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah: No 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai Tingkat keakuratan data dan informasi SDM. Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai Persentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM

 Sasaran

7

Tereselenggaranya

dukungan

operasional

dan

Target 100% 100% 100% 100% 100%

pemeliharaan

perkantoran (KPU) Sasaran ini dicapai melalui program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Layanan Dukungan Adminitrasi perkantoran; Dokumen Barang Milik Negara; Undang-Undang/Peraturan/Keputusan; Dokumentasi Kerjasama dengan Instasnsi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014; Layanan Perkantoran

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah: No 1 2

Indikator Kinerja Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan Perkantoran


Target 100% 100%

Hal.

22


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2013 mempunyai 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 34 (tiga puluh empat ) indikator kinerja dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Berikut ini

disajikan capaian kinerja KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014

beserta persentase pencapaiannya. No

Indikator Kinerja

Realisasi

% Capaian

100

9.39

9.39

100

31.40

31.40

100

62.73

62.73

100

84.17

84.17

100

86.50

86.50

100

77.06

77.06

100

96.57

96.57

100

96.57

96.57

100

75.00

75.00

100

100.00

100.00

100

100.00

100.00

100

75.00

75.00

Target

12

Persentase Tingkat ketepatan penyiapan analisis di bidang administrasi Hukum dalam kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampaye Peserta Pemilu. Persentase Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU/Regulasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 Persentase Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hokum Persentase Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hokum Persentase pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan Akuntabel Persentase pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu kepala daerah untuk KPU prov/kab/kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif Persentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan,miskin, cacat, pemilih pemula, lansia Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan Persentase kemajuan pengembangan media center

13

Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Bagi Caleg Perempuan

100

95.00

95.00

14


100

90.88

90.88

15

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU

WTP

WDP

16

Persentase Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai

100

80.27

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11


80.27 Hal.

23


No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

17

Persentase tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu

100

90.54

90.54

18

Persentase Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu

100

98.04

98.04

19

Persentase Tingkat Ketepatan Standar Mutu Barang/Jasa Administrasi Pengadaan dan Dokumentasi Pengadaan Kebutuhan Pemilu

100

88.03

88.03

20

Prosentase kemajuan Penyusunan dan database logistic pemilu

100

88.03

88.03

21

Tingkat Keberhasilan Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Pemilu

100

90.44

90.44

22

Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

100

85.57

85.57

23

Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

100

95.00

95.00

24

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

100

95.00

95.00

25

Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU

100

100.00

100.00

26

Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia

100

100.00

100.00

27

Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai

100

100.00

100.00

28

Tingkat keakuratan data dan informasi SDM.

100

95.00

95.00

29

Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai

100

100.00

100.00

30

Persentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

100

95.00

95.00

31

Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM

100

95.00

95.00

32

Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU daerah pemekaran

100

95.00

95.00

33

Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan

100

95.00

95.00

34

Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan Perkantoran

100

100.00

100.00

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2014 sebesar 86,85% yakni lebih dari 85% skala nilai ordinal tertinggi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Lombok Tengah dikategorikan “Berhasil” dalam menempuh 7 (Tujuh) sasaran strategis dalam tiga puluh empat indikator kinerja. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

skala

ordinal

dengan

Skala Kategori Penilaian sebagai berikut : No. 1

Rentang Nilai > 100

Kategori Sangat Berhasil

2

91 – 100

Berhasil

3

71 – 90

Cukup Berhasil

4

51 – 70

Kurang Berhasil

5

0 – 50

Tidak Berhasil


Keterangan Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja Kegiatan yangdilaksanakantelahmencapai target indikator kinerja Kegiatan yang mendekati target indikator Kegiatan yang dilaksanakan indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan target indikator kinerja

dilaksanakan telah kinerja tidak sesuai dengan target sangat tidak sesuai dengan

Hal.

24


B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU Kabupaten Lombok Tengah secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2014. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:  Sasaran 1 Terselenggaraanya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian Sengketa hukum dan penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu. Sasaran ini dicapai melalui program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik yang didukung oleh kegiatan-kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut

di atas selama Tahun 2014, adalah sebagai

berikut: No

Indikator Kinerja

Target (%)

1

Persentase Tingkat ketepatan penyiapan analisis di bidang administrasi Hukum dalam kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampaye Peserta Pemilu. Persentase Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU/Regulasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 Persentase Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum Persentase Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hokum

100

Realisasi (%) 9.39

100

31.40

31.40

100

62.73

62.73

100

84.17

84.17

2 3 4

% Capaian 9.39

 Sasaran 2 Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialiasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih Sasaran ini dicapai melalui program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik yang didukung oleh kegiatan-kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut


berikut: No

Indikator Kinerja

Target (%)

1

Persentase pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan Akuntabel Persentase pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu kepala daerah untuk KPU prov/kab/kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif

2 3


% Capaian

100

Realisasi (%) 86.50

100

77.06

77.06

100

96.57

96.57

86.50

Hal.

25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No

Indikator Kinerja

Target (%)

% Capaian

100

Realisasi (%) 96.57

4

Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif Persentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih

100

75.00

75.00

100

100.00

100.00

100

100.00

100.00

8

Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan,miskin, cacat, pemilih pemula, lansia Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan Persentase kemajuan pengembangan media center

100

75.00

75.00

9

Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Bagi Caleg Perempuan

100

95.00

95.00

5 6 7

96.57

 Sasaran 3 Trasnparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU Sasaran ini dicapai melalui program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU yang didukung oleh kegiatan-kegiatan. indikator kinerja sasaran tersebut

Adapun Capaian


berikut: No

Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

1


100

90.88

2

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU

WTP

WDP

3

Persentase Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai

100

80.27

 Sasaran

4

Terselenggaraanya pengelolaan data,

pendistribusian,

% Capaian 90.88

80.27

dokumentasi, pengadaan,

inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik

keperluan Pemilu Sasaran ini dicapai melalui program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU yang

didukung oleh kegiatan-kegiatan.

indikator kinerja sasaran tersebut

Adapun Capaian


berikut: No

Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

% Capaian

1

Persentase tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu

100

90.54

90.54

2

Persentase Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu

100

98.04

98.04

3

100

88.03

88.03

4

Persentase Tingkat Ketepatan Standar Mutu Barang/Jasa Administrasi Pengadaan dan Dokumentasi Pengadaan Kebutuhan Pemilu Prosentase kemajuan Penyusunan dan database logistic pemilu

100

88.03

88.03

5

Tingkat Keberhasilan Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Pemilu

100

90.44

90.44

 Sasaran 5 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

26


Sasaran ini dicapai melalui program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU yang didukung oleh kegiatan-kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut


berikut: No 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

% Capaian

Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

100

85.57

85.57

Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia

100

95.00

95.00

100

95.00

95.00

100

100.00

100.00

100

100.00

100.00

 Sasaran 6 Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan administrasi Kepegawaian Sasaran ini dicapai melalui program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU yang didukung oleh kegiatan-kegiatan. indikator kinerja sasaran tersebut

Adapun Capaian


berikut: No 1

Indikator Kinerja

Target (%)

Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai Tingkat keakuratan data dan informasi SDM. Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai Persentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU daerah pemekaran

2 3 4 5 6

 Sasaran

7

Tereselenggaranya

dukungan

Realisasi (%)

% Capaian

100

100.00

100.00

100 100 100 100

95.00 100.00 95.00 95.00

95.00 100.00 95.00 95.00

100

95.00

95.00

operasional

dan

pemeliharaan

perkantoran (KPU) Sasaran ini dicapai melalui program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU yang didukung oleh kegiatan-kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut


berikut: No 1 2

Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

% Capaian

Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan

100

95.00

95.00

Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan Perkantoran

100

100.00

100.00


Hal.

27


C. Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 35.189.551.000,-, dengan rincian alokasi anggaran masing-masing kegiatan sebagai berikut : I.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Rp. 10.611.412.000,1. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Rp. 1.006.943.000,2. Kegiatan P engelolaan Data, D o k u m e n t a s i , Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu Rp. 8.122.145.000,3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Rp. 786.235.000,4. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Rp. 171.353.000,5. Kegiatan Penyelenggaraan Operasioanl dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Rp. 524.736.000,-

II.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp. 24.578.139.000,1. Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaia Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Rp. 176.281.000,2. Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pemilu Rp. 24.401.858.000,-

Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014 adalah sebesar 78,67% atau ekuivalen sebesar Rp 27.684.657.587,-. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas KPU Tahun 2014 ini dapat terlihat pada tabel berikut : Akuntabilitas Keuangan KPU No. 1.

2.

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik TOTAL

%

Sisa Anggaran

Pagu Rp. 10.611.412.000,-

Realisasi Rp. 5.647.638.537,-

53.22

Rp. 4.963.773.463,-

Rp. 24.578.139.000,-

Rp. 22.037.019.050,-

89.66

Rp. 2.541.119.950,-

Rp. 35.189.551.000,-

Rp. 27.684.657.587

78.67

Rp. 7.504.893.413,-


Hal.

28



Hal.

29


BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lombok Tengah Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik,

namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna menyikapi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. B. KEBERHASILAN Keberhasilan yang telah dicapai berdasarkan hasil Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU Kabupaten Lombok Tengah dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja

yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Tahun

2014 dapat dinilai dari rata-rata pencapaian sasaran pada Tahun 2014 sebesar 86,85%. Sedangkan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan pagu dan realisasi anggaran kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah

ditetapkan

78,67% atau ekuivalen sebesar Rp

27.684.657.587,- dari panggun anggaran KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014 setelah Revisi adalah sebesar Rp. 35.189.551.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.504.893.413,- atau 21,33 % C. SARAN Beberapa saran yang dapat kami ajukan baik ditujukan kepada instansi pusat maupun kepada internal organisasi KPU kabupaten Lombok Tengah adalah: 1. Diharapkan Perencanaan kinerja dan penganggarn dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara lebih selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan dan serapan dana sehingga capaian indikator kinerja yang ditargetkan dapat tercapai dan terpenuhi; 2. Diharapkan kedepan ditingkatkan sinergisitas pelaksanaan program/kegiatan antara KPU Kabupaten/Kota dengan KPU Propinsi agar capaian indikator kinerja menjadi optimal; 3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan. LAKIP KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

Hal.

30

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Recommend Documents