BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keadaan geografis Indonesia berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. Kondisi angkutan tiga jalur tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat pengangkut modern yang digerakkan secara modern. Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, maka pembangunan di segala bidang sangatlah penting peranannya. Kemajuan dan kelancaran di bidang pengangkutan akan sangat menunjang pelaksanaan pembangunan

berupa

penyebaran

kebutuhan

pembangunan,

pemerataan

pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan. Keberadaan prasarana dan sarana transportasi yang handal telah menjadi harapan dan kebutuhan mendesak dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Indonesia. Pemanfaatan ruang udara nasional secara konsitusional telah diatur dalam UUD 1945. Secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian dikuasai negara adalah bahwa Negara mempunyai hak penguasaan atas kedudukan, peran dan fungsi ruang udara nasional Indonesia dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah, yang perwujudannya meliputi pengaturan, pengurusan, pembinaan dan pengawasan. Pengaturan yang dimaksud tercakup perumusan dan penetapan kebijakan baik umum, pelaksanaan maupun teknis, antara lain perizinan, persyaratan, dan sebagai. Pengendalian dimaksud berupa pengarahan dan bimbingan terhadap

Universitas Sumatera Utara

pelaksana baik pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan pengawasan agar setiap kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan tetap memenuhi ketentuan. Semuanya sebagai dasar dalam pengelolaan ruang udara nasional dan jasa transportasi udara dalam rangka keselamatan dan keamanan baik terhadap peran dan fungsi ruang udara dan kegiatannya.

Pada era pembangunan sekarang ini penyelenggaraan pengangkutan dapat dilakukan melalui darat, laut, dan udara. salah satu sarana pengangkutan yang perlu diperhatikan dan sangat penting peranannya adalah pengangkutan udara. Pengangkutan udara adalah suatu kegiatan degan mempergunakan pesawat terbang sebagai alat angkut barang (cargo) maupun penumpang dalam suatu pejalanan atau lebih dari suatu bandara ke bandara lain atau babarapa bandara dalam maupun luar negeri. Pengangkutan udara mempermudah dalam melakukan transportasi antar pulau maupun daerah dengan waktu yang lebih singkat dan ekonomis, karena biaya masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan jaman, masyarakat juga lebih sering menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutannya baik untuk bepergian dalam sebuah pulau maupun antar pulau. Hal ini terjadi karena adanya efektivitas dalam waktu. Pesawat udara memiliki kecepatan yang melebihi alat pengangkutan yang lain, seperti pengangkutan darat dan laut. Bepergian ke pulau lain atau dalam sebuah pulau yang memiliki jarak jauh, apabila dilakukan dengan menggunakan pesawat udara akan menempuh waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan transportasi darat maupun laut. Semakin banyak orang yang menggunakan fasilitas angkutan udara maka semakin lama semakin banyak bermunculan maskapai penerbangan yang menawarkan fasilitas yang berbedabeda. Pentingnya

transportasi

pada

saat

ini

tercermin

pada

semakin

meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan keluar negeri, serta berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari


peran transportasi tersebut, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dan dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif dan efisien. Tanggung jawab itu akan semakin besar apabila jarak yang ditempuh dalam hal mengangkut penumpang semakin jauh. Untuk itu si penangung jawab biasanya akan berusaha memakai sarana angkutan yang cepat, aman dan biaya yang tidak terlalu tinggi. Pengangkutan melalui udara menjadi salah satu pilihan dalam mengangkut penumpang antar kota maupun antar negara, dengan kemungkinan pertimbangan yang relatif lebih tinggi dari jasa angkutan lainya . Sarana angkutan udara yang cukup canggih sekarang ini tidaklah menutup kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Canggihnya sarana angkutan udara tetap merupakan hasil karya manusia yang tidak selalu sempurna, sehingga tentu saja hal-hal yang tidak diinginkan tersebut biasa terjadi, misalnya kerusakan pesawat udara maupun kecelakaan pesawat udara. Disamping itu juga selama dalam perjalan situasi dan kondisi alam juga sangat mempengaruhi kelancaran pengangkutan udara yang tentu saja hal yang diluar jangkauan manusia untuk mengantisipasinya . Disisi lain kemajuan pengangkutan udara sangat pesat teknologinya, frekuensinya penerbangan, manajemennya dan lain–lain. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila timbul banyak masalah akibat ketidaksesuaian ordonansi pengangkutan udara dengan kondisi saat ini. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah belum terpenuhinya atau kurangnya peraturan dalam rangka perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau pihak lain yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kegiatan pengangkutan udara atas kerugian–kerugian yang terjadi. Bagaimanapun yang namanya sebuah kegiatan itu tidak luput dari risiko. Demikian juga halnya dengan pengangkutan udara kemungkinan akan terjadinya kecelakaan itu selalu ada, baik dalam penerbangan domestik maupun penerbangan internasional.


Sedangakan kegiatan utama yang dilakukan oleh pengangkut udara dewasa ini di Indonesia tertuju pada pengangkutan penumpang, sedangkan pengangkutan barang adalah masih menempati, tempat kedua. Dalam ordinansi pengangkutan udara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penumpang tetapi pada penerbangan teratur dapat kita katakana bahwa yang dimaksud dengan penumpang oleh ordonansi tersebut adakah setiap orang yang diangkut oleh pengangkut berdasarkan suatu perjanjian angkutan, dengan atau tanpa bayaran. Hal yang menjadi soal adalah apakah seorang pegawai dari pengangkutan sendiri (bukan awak pesawat) yang mengadakan penerbangan untuk dinas atau cuti, merupakan penumpang dalam rangka masalah tanggung jawab . Bersama-sama dengan penumpang biasanya diangkut pula bagasi yaitu “semua barang kepunyaan atau dibawah kekuasaan seorang penumpang, yang olehnya atau atas namanya, sebelum ia menumpang pesawat terbang diminta untuk diangkut melalui udara”. 1 Jenis bagasi ini dalam konvensi warsawa disebut juga “checked baggage” atau “registered baggagage”. 2 Secara yuridis jenis bagasi ini harus dibedakan dari apa yang disebut “handbaggage”, “unchecked baggage”, unregistered baggage” atau bagasi tangan, yang dalam ordonansi pengangkutan udara dikecualikan dari pengertian bagasi dan disebut sebagai “benda-benda kecil untuk penggunaan pribadi, yang ada pada atau dibawah oleh penumpang sendiri” 3 dan dalam konvensi warsawa disebut “objects of which the passanger takes care himself”. 4 Kecuali itu ada barang-barang yang dalam praktek dikenal sebagai “unacconpanished baggage”, yaitu barang-barang milik penumpang, yang diangkut terlebih dahulu atau kemudian dengan pesawat lain.Untuk jenis bagasi ini tidak diberikan suatu tiket bagasi tetapi suatu surat muatan udara, dan secara yurudis harus dianggap sebagai barang muatan (“cargo”) biasa. 1

Pasal 6 ayat 2 ordonansi pengangkutan udara, lakimat pertama. Pasal 22 ayat (2) konvensi warsawa. 3 Pasal 6 kalimat kedua ordonansi pengangkutan udara. 4 Pasal 22 ayat (3) konvensi warsawa. 2


Mengingat relatif terbatasnya daya angkut suatu pesawat terbang, (kecuali jenis-jenis tertentu yang khusus dibuat untuk pengangkutan barang), maka barang yang diangkut dengan pesawat terbang umumnya merupakan barang yang tidak mempunyai volume terlalu besar, tetapi dengan harga yang cukup tinggi, mengingat pula bahwa biaya angkutan juga lebih tinggi dari biaya pengangkutan dengan alat angkut lainya. Tetapi bagi barang-barang tertentu pesawat terbang justru merupakan alat angkut yang paling cocok dan menguntungkan, disamping aman, misalnya untuk barang berharga (emas, uang, batu permata, dan sebagainya). Selain dari itu hewan hidup tertentu yang diekspor sering diangkut dengan pesawat udara (misalnya burung, ikan hias). Suatu jenis muatan yang dari segi tanggung jawab pengangkut memerlikan perhatian khusus adalah barang-barabg yang cepat busuk (“perishables”), seperti daging atau ikan segar, bunga, sayuran dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan barang-barang yang ternasuk kategori “dangerous/restricted articles” suatu jenis “muatan” yang mungkin juga menimbulkan persoalan tentang tanggung jawab pengangkut adalah “jenazah”, karena jenis “muatan” ini sukar ditetapkan harganya. 5 Peningkatan pesat dalam bisnis penerbangan sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan pesat di beberapa bidang sumber daya vital, baik secara kuantitas maupun kualitas. Banyaknya maskapai penerbangan baru yang muncul memang banyak memberikan banyak pilihan pada masyarakat, namun dengan adanya hal ini akan menimbulkan kebingungan dan rasa khawatir pada masyarakat. Tarif yang ditawarkan mungkin saja tidak diimbangi dengan kualitas layanan kepada penumpang. Mengenai kualitas layanan yang masih buruk masih bisa dimaklumi, namun apabila tarif murah itu tidak diimbangi dengan kelaikan pesawat maka akan dapat berakibat fatal. Masih banyak persoalan penerbangan yang harus ditelaah, agar bisnis penerbangan bisa berjalan lancar tanpa ada pihak 5

Prof.E.Suherman,SH.2000, Aneka Masakah Hukum Kedirgantaraan(himpinan makalah 19611995),jakarta,mandar maju, hal:15.


pihak yang dirugikan. Tidak selamanya angkutan udara dapat terselenggara dengan baik, sebab tidak menutup kemungkinan pula terjadinya hal-hal yang akan menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna jasa angkutan udara, misalnya kecelakaan atau musibah dalam melakukan penerbangan yang menyebabkan kematian atau luka pada penumpang, hilang atau rusaknya barang bagasi saat melakukan penerbangan, maupun adanya keterlambatan pesawat. Sejak tahun 2000 telah terjadi banyak kecelakaan pesawat dari perusahaan penerbangan Indonesia. Kecelakaan yang terjadi merupakan kecelakaan dari penerbangan domestik. Data kecelakaan pesawat maskapai penerbangan Indonesia dari tahun 2000-2007 adalah sebagai berikut : Kecelakaan Pesawat Maskapai Penerbangan Komersil di Indonesia Tahun 2000-2007 Tanggal 14 Januari 2002

Maskapai dan lokasi kecelakaan Lion Air Penerbangan JT-386 jatuh setelah lepas landas di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau.

Tanggal 16 Januari 2002

Maskapai dan lokasi kecelakaan Garuda Indonesia Penerbangan 421 mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo.

3 Juli 2004

Lion Air Penerbangan 332 jatuh di Palembang.

30 November 2004

Lion Air Penerbangan 538 tergelincir di Bandara Adi Sumarmo, Solo.

10 Januari 2005

Lion Air Penerbangan 789 gagal lepas landas di Kendari, Sulawesi Tenggara.

15 Februari 2005

Lion Air Penerbangan 1641 terperosok di Bandara Selaparang, Mataram, NTB.

5 September 2005

Boeing 737-200 Mandala Airlines Penerbangan RI 01 gagal


take off Bandara Polonia Medan lalu terperosok ke pemukiman penduduk. 4 Maret 2006

Lion Air Penerbangan IW 8987 tergelincir di Bandara Juanda.

5 Mei 2006

Batavia Air Penerbangan 843 tergelincir di Bandara Soekarno Hatta.

1 Januari 2007

Adam Air Penerbangan 574 jatuh di Selat Makasar

21 Februari 2007

Boeing 737-200 Adam Air Penerbangan KI 172 tergelincir di Bandara Juanda, Surabaya

7 Maret 2007

Garuda Indonesia Penerbangan GA-200 meledak ketika mendarat di Bandara Adi Sutjipto

23 Maret 2007

Merpati Nusantara Airlines Boeing 737-300 pecah kaca depan di Kupang

Sumber : (http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecelakaan_pesawat_penumpang Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kecelakaan pesawat maskapai penerbangan Indonesia sering mengalami kecelakaan dalam rute penerbangan domestik. Pada rute penerbangan internasional dalam periode tahun 2000-2007 maskapai penerbangan Indonesia tidak pernah mengalami kecelakaan. Adanya kecelakaan dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan tersebut, maka harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Tanggung jawab atas pemakai jasa angkutan udara didasarkan perjanjian antara pengangkut dengan penumpang, sehingga apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian bagi penumpang maka pihak pengangkut bisa dimintai pertanggungjawaban. Selama pengangkutan berlangsung, penguasaan pesawat beserta isinya ada di tangan pengangkut. Oleh sebab itu, apabila dalam pengangkutan udara terjadi musibah atau kecelakaan, kerugian yang timbul dari keadaan tersebut menjadi tanggung jawab pengangkut. Demikian pula dengan kerugian yang timbul karena kehilangan atau kerusakan barang atau bagasi dan keterlambatan pesawat juga merupakan tanggung jawab pengangkut.


Sejalan dengan kebutuhan akan permintaan pemanfaatan potensi sumber daya di ruang udara nasional Indonesia dan jasa transportasi yang terus meningkat sesuai perkembangan pembangunan di berbagai bidang terutama ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan pemanfaatan sumber daya di ruang udara nasional dan jasa transportasi akan tidak terkendali yang dapat menimbulkan kerusakan dan penurunan mutu atau kualitas baik terhadap fungsi ruang udara dan daya dukungnya maupun jasa-jasa yang dihasilkan termasuk jasa transportasi.

Di

samping

itu,

berbagai kegiatan dan/atau

usaha

yang

memanfaatkan sumber daya di ruang udara nasional Indonesia termasuk jasa transportasi memiliki kebijakan masing-masing hal ini dapat menimbulkan masalah tersendiri, yaitu masalah kepentingan atau sektoral. Pada akhirnya dapat menganggu keselamatan dan keamanan nasional bahkan internasional. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan secara terpadu disertai dengan kelembagaan yang secara langsung mempunyai peran dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan untuk mengendalikan kegiatan dan/atau usaha serta masalah-masalah yang ditimbulkan termasuk pelestarian fungsi ruang udara nasional. Kemajuan di bidang pengangkutan mendorong pengembangan peraturan ilmu hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan yang lebih baik lagi. Sesuai tindaknya undang-undang pengangkutan yang berlakunya sekarang dengan kebutuhan masyarakat tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan

demikian

juga

halnya

dengan

hukum

kebiasaan

dalam

pengangkutan itu sendiri. Maka kiranya akan sangat menarik untuk diteliti, dipelajari dan dimengerti usaha-usaha pengangkutan dalam mengatasi masalah perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang yang sangat erat kaitanya mempunyai hubungan hukum dengan penumpang. Dengan adanya hubungan hukum tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara pengangkut dan penumpang selaku pemilik barang bawaan.


Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.Hukum bertujuan melindungi kepentingan baik bagi pengangkut maupun penumpangnya, khususnya dalam hal ini penumpang yang membawa barang bawaan dengan mengatur kehidupan mereka bersama serta membagi hak dan kewajibanya, demikian pula mengusahakan kepastian hukum. Dengan demikian antara pengangkut dan penumpang mendapat kepastian akan kedudukan hukum serta hak dan kewajibanya dan juga ada jaminan akan kepastian hukum tentang kedudukan hukum serta hak dan kewajibanya. Dalam perkembangannya pengiriman barang melalui udara (pengangkutan udara) terdapat beberapa pihak yang turut serta dalam penyelenggaraan pengiriman barang. Pihak tersebut merupakan subyek hukum pengangkutan dalam pengangkutan karena mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang dan barang pengiriman itu sendiri. Pihak yang berkempentingan ini bisa sebagai pihak yang secara langsung terikat degan perjanjian pengangkutan seperti pengangkut (carrier), pengirim(shipper), ataupun penumpang. Selain itu pihak yang tidak secara langsung dengan pengangkutan adalah penerima, ekspeditur, agen perjalanan karena bertindak atas nama atau sebagai wakil pemilik barang atau karena memperoleh hak-hak dalam perjanjian pengangkutan. Dari gambaran diatas maka terlihat jelas bahwa masih banyak yang harus digali dari penyelenggaraan pengangkutan udara ini, bagaimana sebenarnya tanggung jawab itu diatur oleh perusahaan pengangkutan udara . Untuk mendapatkan gambaran tentang masalah tersebut maka penulis memutuskan untuk membuat skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP PENGANGKUTAN ORANG DAN BARANG


DALAM PENGANGKUTAN UDARA DITINJAU UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2009”. B. Perumusan Masalah Agar suatu pembahasan tidak terlalu luas dan mengambang maka ada baiknya terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab penyedia pengangkut udara terhadap orang dan barang yang merupakan pedoman dan uraian dalam pembahasam berikutnya. Adapun permasalahan tanggung jawab pengangkut yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peranan tanggung jawab pengangkut terhadap orang dan barang menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2009 ? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam realisasi tanggung jawab PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang penerbangan domestik ? 3. Bagaimana realisasi pertanggung jawaban PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang dan barang dalam penerbangan domestik ? C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Tujuan Penulisan : 1) Untuk mengetahui tanggung jawab pengangkutan terhadap orang dan barang menurut undang-undang no 1 tahun 2009. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat realisasi pertanggung jawaban PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang dan barang dalam penerbangan domestik. 3) Untuk menjelaskan realisasi pertanggung jawaban PT. Garuda Indonesia terhadap penumpang dan barang dalam penerbangan domestik. Manfaat Penulisan : a. Secara teoritis


1) Memberikan

masukan

sekaligus

pengetahuan

tenteng

hal-hal

yang

berhubungan dengan tanggung jawab pengangkutan udara. 2) Memberikan masukan dan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan dimana dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan analisa-analisa yang bersifat objektif. b. Secara praktis 1) Memberikan masukan sekaligus pengetahuan kepada para pihak baik penyedia angkutan maupun para penumpang serta pemilik barang sehingga meraka benar-benar mengerti apa yang menjadi tanggung jawab dari para pihak. 2) Bahwa dengan adanya undang-undang No. 1 Tahun 2009 mengenai penerbangan dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin mengenai hal tersebut. D. Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, serta hasil-hasil penelitian baik itu dari media elektronik yang penulis telusuri tidak ada kesamaan dalam penulisan judul skripsi ini, karena masalah tentang tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap pengangkutan orang dan barang dalam pengangkutan udara ditinjau UU no. 1 tahun 2009 tersebut dapat dibilang masih baru, maka dengan demikian secara akademis keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. E. Tinjauan Kepustakaan Pasal 1 undang-undang No 1 tahun 2009 meyatakan bahwa : “Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.” menurut Subekti :


“Pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya” Pengangkutan adalah berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat diartikan sebagai pembawa barang-barang

atau

orang–orang

(penumpang). 6

HMN

Purwosutjipto

mendefenisikan, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut sebagai pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelengarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat .7 Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri kepada pihak pengangkut. 8 F. Metode Penelitian Adapun metode penulisan dalam penulisan skripsi adalah dengan cara melakukan studi kasus dan didukung oleh penelitian kepustakaan untuk mendapatkan hasil yang kualitatif untuk memperoleh data dan info yang dibutuhkan, penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1

Lokasi penelitian Penelitian di lakukan di PT.Garuda Indonesia cabang JL.monginsidi medan.

2

Jenis penelitian Penulisan dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, dilakukan untuk memperoleh data primer dengan wawancara di PT.Garuda Indonesia sedangkan penelitian normatif dilakukan dengan melakukan tinjauan pada undang-undang.

3

Sumber data

6

W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, departemen P dan K, (Jakarta : Balai Pustaka,1976), hlm.97 7 HMN.Purwosucipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, hukum pengangkutan, (Jakarta : djambatan, 1991), hlm.2 8 Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport,AngkutanLlaut,Angkatan Udara, (Medan : USU pers, 2006), hlm 20


Data yang dikumpul dalam data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pimpinan PT.Garuda Indonesia. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : a. Bahan hukum primer, berupa perundang-undangan yang bersifat mengikat. b. Bahan hukum sekunder

bahan hakum yang menunjang bahan hukum

primer seperti pendapat ahli hukum. c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia. 4

Teknik pengumpulan data a. Penelitian kepustakaan Mempelajari dan menganalisa secara sistematika buku-buku , literetur, dan catatan kuliah serta sumber lain. b. Penelitian lapangan Penelitian yang dilakukan langsung kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, dalam hal ini yang digunakan adalah wawancara.

5 Analisa data Analisa data dalam penulisan digunakan data kualitatif yaitu suatu analisis data secara jelas dan diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran baru yang jelas dalam penulisan skripsi dari hasil wawancara.

G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini didasarkan pada penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis serta hasilnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika secara teratur dalam bagianbagian yang satu sama lain berhubungan satu dengan yang lainnya. Sistematika atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab dan diantaranya bab-bab ini terdir atas sub bab.


Adapun gambaran ini atau sistematika tersubut adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

REGULASI PENGANGKUTAN ORANG DAN BARANG DI

INDONESIA Bab kedua ini berisikan landasan teoritis tenteng pengertian pengangkutan udara, jenis-jenis pengangkutan udara, objek dan para pihak dalam pengangkutan udara, fungsi, sifat pengangkutan udara dan regulasi pengangkutan orang dan barang sebelum dan setelah reformasi. BAB III

TANGGUNG

JAWAB

PENGANGKUT

MENURUT

UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009 Bab ketiga ini berisikan mengenai tentang tanggung jawab dalam pengangkutan udara menurut hukum keperdataan dan menurut undang-undang No.1 tahun 2009 serta melampirkan kasus-kasus penerbangan yang ada selama ini. BAB IV

IMPLEMENTASI

PERJANJIAN

PENGANGKUTAN

ORANG DAN BARANG: STUDI KASUS PT. GARUDA INDONESIA Dalam bab ini membahas dari hasil penelitian mengenai deskripsi tanggung jawab pengangkut, mengenai faktor-faktor penghambat pertanggung jawaban dan realisasi pertanggung jawaban terhadap orang dan barang. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai sumbangan dan pemikiran untuk masalah yang timbul dalam praktek.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents